1.1. Tugas Ama Sejarah Masuknya Perancis [PDF]

Citation preview

1



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kekuasaan Belanda tahun 1799 diambil alih oleh pemerintah Belanda dari VOC. VOC



mengalami



kerugian



yang



besar



yang



menyebabkan



kebangkrutan dan dibubarkan. Sebelumnya penjajahan Belanda atas Indonesia dilakukan oleh VOC, sejak tahun 1799 secara resmi dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Sementara



itu



Inggris



mengincar



Nusantara



dari



Belanda.



Jawa



merupakan daerah Koloni Belanda-Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris sebelun Isle de France dan Mauritus jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1807. Pada tahun 1808 armada Inggris sudah muncul di Utara Pantai Batavia. Pada Tahun 1800 galangan kapal di Pulau seribu yaitu di pulau Onrust sudah dihancurkan oleh Inggris. Belanda yang pada saat itu mendapat pengaruh dari Perancis sadar kalau tidak mungkin akan mengirimkan pasukan ke batavia karena ada blokade laut dari Inggris. Atas saran dari Napoleon, Pemerintah Belanda pada tahun 1806 mengangkat Herman Willem Deandels (1762-1818) untuk mengemban tugas berat mempertahankan Pulau Jawa dalam serangan Inggris. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1806-1811 Nusantara mendapat pengaruh dari Perancis meskipun para pejabat masih didominasi oleh orang-orang Belanda. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Deandles di Indonesia ( Januari 1808 – Mei 1811 ) ? 2. Bagaimana masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles di Indonesia ( 1811 – 1814 ) ? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui dan memahami masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Deandles di Indonesia (( Januari 1808 – Mei 1811 ) 2. Untuk mengetahui dan memahami masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles di Indonesia ( 1811 – 1814 )



BAB II PEMBAHASAN



2



INDONESIA PASCA VOC: Masuknya Pengaruh Perancis Dan Inggris 1. Heramn Willem Deandels (Januari 1808-Mei 1811) Gubernur Jenderal “Prancis”yang keras dan Otoriter.  Latar Belakang Penugasan Daendels Perang Eropa yang melibatkan dua negara imperialis besar tersebut sampai ke kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. Rivalitas antara keduanya tampak ketika Inggris, yang sudah mempunyai koloni di India, telah berada di kawasan semenanjung malaya. Malaysia serta Singapura berhasil dijadikan basis kekuatan militer Inggris di kawasan Timur Asia tersebut. Ini berarti, bahwa jajahan Belanda di Nusantara sangat terancam direbut oleh Inggris. Ancaman tersebut semakin serius lagi setelah Napoleon Bonaparte melancarkan sistem kontinental terhadap Inggris, yakni politik blokade laut terhadap Inggris di Eropa yang memutus hubungan antara Inggris dengan dunia luar. Dalam keadaan kalut tersebut, hubungan Hindia-Belanda dengan Eropa terputus pula. Pemerintahan Belanda dan Prancis sadar sekali bahwa mustahil mengirim bantuan ke Batavia. Yang dapat diakukan adalah hanyalah mengutus seorang Gubernur Jenderal yang dapat bertindak lebih, artinya dapat berbuat sesuatu dengan cepat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan Inggris ke Nusantara (terutama Jawa, yang merupakan pusat pemerintahan kolonial). Maka, dikirimlah Herman Willem Daendels. Seorang Belanda, bekas advokat, dan seorang patriot, jenderal, serta pengagum Napoleon Bonaparte, untuk menjalankan tugas yang sulit tersebut. Bahkan, begitu sulitnya, kedatangan Daendels ke Nusantara pun harus berputar jauh melalui Benua Amerika (New York) dan menggunakan kapal Amerika untuk sampai ke Jawa.







Tujuan Utama Penugasan Daendels di Hindia-Belanda



Tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda. Tak lebih karena alasan politik pertama-tama dan tentu kepentingan ekonomi. Tugas-tugas Daendels berada



3



dibawah perintah langsung serta pengawasan Kementrian Jajahan (ministerie van kolonien) yang dipimpin oleh Paulus van der Heim. Tugas utama Daendels adalah pembangunan pertahanan Nusantara terhadap Inggris. Disamping itu, ketika menjalankan tugasnya, Daendels juga dihadapkan pada persoalan ekonomi yang tidak mendukung kebijakan-kebijakannya (khas pemerintahan Hindia-Belanda yang buruk), serta persoalan sosial-politik yang dianggap dapat menghambat rencana-rencananya. Inilah gambaran kondisi mendesak yang harus dijalankan terlebih diatasi oleh Gubernur Jenderal ini. Dengan demikian jelaslah bahwa tugas utama Daendels adalah mempertahankan Nusantara dari ancaman serangan Inggris. Dan pada bagian berikut, akan diuraikan rencana-rencana/kebijakan-kebijakan Daendels dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. 2. Kebijakan-kebijakan Daendels Telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tugas G.J. Daendels di HindiaBelanda tak lebih adalah menyokong kebutuhan perang Perancis – juga Belanda – baik militer maupun financial, sehingga menuntut langkah cepat Daendels untuk merealisasikan tugas-tugasnya tersebut. Karena faktor tersebut kepemimpinan seorang penganut paham liberal ini justru sering disebut sebagai Gubernur Jenderal ber-“tangan besi”. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal ini.  Memperkuat Pertahanan Militer Bidang pertahanan merupakan persoalan utama yang dihadapi Daendels. Tidak mengherankan jika hal ini mempengaruhi langkah-langkah kebijakan-kebijakan lainnya. Daendels dihadapkan pada persoalan utama yaitu lemahnya angkatan bersenjata dan pertahanan Jawa terhadap serangan Inggris. Karenya Daendels membuat dua kebijakan mendesak untuk memperkuat pertahanan Hindia-Belanda.



Pertama, demi menambah jumlah serdadunya – yang pada itu jumlah serdadu di Jawa tidak lebih dari 2000 personil, bahkan yang bersenjata hanya 1/3-nya – baik angkatan darat maupun angkatan laut, Daendels melakukan rekruitmen terhadap kaum pribumi untuk



4



dilatih menjadi militer (milisi). Kebanyakan serdadu Bumiputera tersebut berasal dari Manado, Jawa, dan Madura. Dengan demkian ia berhasil menambah jumlah angkatan bersenjatanya mencapai 18.000 hingga 20.000 serdadu. Untuk mendukung kelengkapan militer tersebut membuat hampir semua bidang/aspek dijamah oleh rencana Daendels. Misalnya saja, untuk menyediakan perlengkapan seragam militer para petani dipaksanya memintal benang dan menenun kain. Kemudian di Semarang, para pembuat Gamelan diubahnya menjadi pekerja pabrik miseu untuk keperluan senjata. Sentra pengrajin peralatan dapur tembaga di Gresik, diubah menjadi pabrik senjata (bedil: sejenis senapan laras panjang). Di Surabaya segera dibangun pangkalan Angkatan Laut. Koningsplein (Lapangan Merdeka Sekarang – Lapangan Banteng) dijadikan tempat pelatihan militer, dan tidak jauh dari itu dibangun rumah sakit militer (sekarang RSPAD Gatot Subroto). Kedua, pembangunan Grote Postweg (Jalan Raya Pos) Anyer-Panarukan. Jalan sepanjang tak kurang dari 1000 km ini dibangun untuk mendukung mobilitas militer agar menjadi lebih capat dan mudah. Terutama untuk menjaga pos-pos pertahanan penting di sepanjang pantai utara Jawa. Kerja rodi-pun diberlakukan untuk pembangunan proyek raksasa tersebut. Karena banyaknya tenaga rakyat yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut dan terdesak oleh waktu, wajib kerja menjadi pilihan cara bagi Daendels. Berkat keberadaan Jalan Raya Pos tersebut (sekarang dikenal dengan Jalur Pantura), tidak hanya memberikan keuntungan di bidang militer saja, tetapi membawa arti penting bagi mobilitas ekonomi, sosial, bahkan politik. Perjalanan kereta pos AnyerPanarukan yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan dapat dipersingkat menjadi cuma enam hari. Yang perlu disimpulkan disini, demi merealisasikan program-programnya di atas Daendels



menggunakan



cara-cara



yang



lebih



menunjukkan



sistem



tradisional



(konvensional). Tentu hal ini faktor kondisi/relitas yang mendesak Gubernur Jenderal ini. Selain itu, tidak sedikit biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendukung kerja Daendels. Sehingga menuntut Daendels untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Langkah Daendels di bidang ekonomi semakin menunjukkan cara-cara yang ditempuhnya layaknya cara-cara konvensional, yakni eksploitasi SDA & SDM.



5



Selain di bidang pertahanan Deandels juga menerapkan sejumlah kebijakan lain seperti: Membagi Pulau Jawa menjadi 9 Prefektur (daerah) setara Karasidenan. Mengangkat para bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintah. Menaikkan gaji pegai pemerintahan. Mendirikan badan pengadilan dan disesuaikan adat dan istiadat yang berlaku. Daendels dikenal sebagai penguasa yang otoriter. Kebijakan menjual tanah kepada pengusaha asing untuk mencari dana dalam mempertahankan pulau jawa dianggap melanggar undang-undang. Selain itu kebijakan keras terhadap para raja di jawa seperti : Terahadap Solo dan Yogyakarta dimana para raja harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya serta mengubah jabatan pejabat Belanda di Keraton dari residen menjadi minister. Terhadap Banten, ia menghancurkan kerajaan Banten dan mengasingkan ke Ambon karena menolak pembangunan Jalan Raya Pos. Kekuasaan Deandels berakhir saat ia dipanggil ke Belanda. Ada dua versi tehadap pemanggilan ini a. Tenaganya dibutuhkan untuk memimpin tentara Perancis menyerbu Rusia b. Hubungan yang buruk antara Deandels dengan para raja di Jawa yang dikhawatirkan akan merugikan Belanda dalam mnghadapi serangan dari Inggris. Ia kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssen (20 Februari-18 September 1811), pada pemerintahan Jenssen, Belanda menyerah kepada Inggris dengan ditandatangganinya Perjanjian Tuntang (1811), yang isinya : Pulau Jawa dan Sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari Pemerintahan Deandels menjadi tentara Inggris. Orang-orang Belanda dipekerjakan untuk Inggris. 2. Thomas Stamford Raffles (1811-1814) : Letnan Gubernur Inggris Setelah berhasil menguasai Jawa, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur dan diwakili Kongsi dagang Yang bernama EIC (East Indian Company) yang berpusat di Kalkuta, India. Kebijakankebijakan Raffles dalam memerintah antara lain:



6



a. Menghapus sistem Preangerstelsel, kerja paksa, serta menghentikan perdaangan budak. b. Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. c. Menghapus pajak hasil bumi (contingenten). d. Menerapkan tanah sebagai milik pemerintah e.



dan



petani



sebagai



penggarap. Pemungutan pakjak sewa tanah dilakukan per kepala yang sebelumnya



dilakukan secara kolektif saat pemerintahan VOC. f. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun temurun. g. Membagi pulau jawa menjadi 16 Karasidenan sampai tahun 1964. h. Membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilakukan di Inggris. Namun kebijakan yang diterapkan terbentur karena beberapa faktor : Terbentur sistem sistem budaya dan tradisi Jawa. Belum adanya kepastian hukum atas tanah. Rakyat belum terbiasa menggunakan mata uang



sebagai



alat



pembayaran pajak. Singkatnya kekuasaan Raffles. Masa kekuasaan Raffles relatif singkat karena kekalahan Perancis dalam pertempuran Leipzig 1813 melawan Rusia, Prusia, Austria dan swedia yang mengakibatkan Belanda merdeka dan berhak kembali terkait daerah jajahan kekuasaannya terdahulu yang tertuang dalam Konvensi London.



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Tugas utama Daendels adalah pembangunan pertahanan Nusantara terhadap Inggris. Disamping itu, ketika menjalankan tugasnya, Daendels juga dihadapkan pada persoalan ekonomi yang tidak mendukung kebijakan-kebijakannya (khas pemerintahan Hindia-Belanda yang buruk), serta persoalan sosial-politik yang dianggap dapat



7



menghambat rencana-rencananya. Inilah gambaran kondisi mendesak yang harus dijalankan terlebih diatasi oleh Gubernur Jenderal ini. Kebijakan-kebijakan Raffles dalam memerintah antara lain: Menghapus



sistem



Preangerstelsel,



kerja



paksa,



serta



menghentikan



perdaangan budak, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman



yang



ditanam,



menghapus



pajak



hasil



bumi



(contingenten),



menerapkan tanah sebagai milik pemerintah dan petani sebagai penggarap, Pemungutan pakjak sewa tanah dilakukan per kepala yang sebelumnya dilakukan secara kolektif saat pemerintahan VOC dan lain - lain. B. Saran Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar dikemudian hari akan lebih baik lagi. Selamat membaca dan semoga ilmu dan pengetahuan yang tertulis di makalah ini bermanfaat untuk kita semua . Amin



Daftar Pustaka : 



A. Kardiyat Wiharyanto. 2004. Indonesia Dalam Abad XIX. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.







Parakitri T. Simbolon. KOMPAS. 1995. Menjadi Indonesia, Buku I: Akar-akar Kebangsaan Indonesia.Jakarta: KOMPAS – Grasindo.







Sartono Kartodirdjo. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I. Jakarta: Penerbit PT Gramedia