16 Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo [PDF]

Citation preview

1. 16 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKO WIDODO



➤ Paket Kebijakan Jilid I 1. Mendorong daya saing industri nasional melalui derigulasi debirokratisasi , serta penegakan hukum dan kepastian usaha 2. Mempercepat proyek strategis nasioanal dengan menghilangkan berbagai hambatan , sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional 3. Meningkatkan investasi di sektor properti



➤ Paket Kebijakan Jilid II 



Derigulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah investasi , baik PMDN maupun PMA, seperti kemudahan layanan investasi 3 jam , tax allowance dan tax holiday lebih cepat , pembebasan ppn untuk alat transportasi, insentif fasilitasi di kawasan  pusat logistik berikat, insentif pengurangan pajak bunga deposito , perampingan izin sektor kehutanan.



➤    Paket Kebijakan Jilid III 1. Penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas 2. Perluasan penerima KUR 3. Penyederhanaan izin pertahanan untuk kegiatan penanaman modal



➤ Paket Kebijakan Jilid IV 



Mengatur mengenai penetapan formulasi penetapan UMP yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja



➤ Paket Kebijakan Jilid V 1. Revaluasi asset untuk perusahaan BUMN serta individu 2. Menghilangkan pajak berganda untuk REIT



➤ Paket Kebijakan Jilid VI 1. Insentif untuk kawasan ekonomi khusus ( KEK ) 2. Pengalokasian sumber daya air 3. Penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM



➤ Paket Kebijakan Jilid VII 1. Kemudahan mendapat izin investasi 2. Keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya 3. Kemudahan mendapatkan sertifikasi tanah



➤ Paket Kebijakan Jilid VIII 1. One map policy 2. Mempercepat pembangunan kilang minyak untuk meningkatkan produksi kilang minyak



3. Pemeliharaan insentif bagi jasa pemeliharaan pesawat



➤ Paket Kebijakan Jilid IX  1. Mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik 2. Stabilisasi harga daging 3. Peningkatan sektor logistik desa-kota



➤ Paket Kebijakan Jilid X 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Kemudahan dalam memulai usaha Kemudahan pendirian bangunan Kemudahan pendaftaran property Kemudahan pembayaran pajak Kemudahan akses perkreditan Kemudahan penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan sederhana Kemudahan penyambungan listrrik Kemudahan perdagangan lintas negara Kemudahan penyelesaian permasalahan kepailitan Perlindungan terhadap investor minoritas 



➤ Paket Kebijakan Jilid XI 1. Pengaturan soal KUR yang diorientasikan ekspor dan dana investasi real estate 2. Prosedur waktu sandar dan dana inap barang di pelabuhan ( Dwelling time)  3. Pengembangan industry farmasi serta alat kesehatan



➤ Paket Kebijakan Jilid XII 



Pertumbuhan UKM dengan memberikan kemudahan memulai usaha.



➤ Paket Kebijakan Jilid XIII 



Mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau. Caranya dengan menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembangan untuk membangun rumah.



➤ Paket Kebijakan Jilid XIV  1. Peta jalan (Road Map) perdagangan berbasis elektronik ( e-commerce) road map ini diterbitkan guna mencapai  tujuan sebagai negara digital ekonomi terbesar diasia tenggara di 2020 2. Ada  8 aspek pengaturan mengenai road map e-commerce meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber, dan pembentukan manajemen pelaksana



➤ Paket Kebijakan Jilid XV 1. Peningkatan peran dan skala bagi angkutan dan asuransi nasional, dalam mengangkut barang ekspor impor, serta usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri 2. Meningkatkan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional melalui upaya: pengurangan  biaya operasioanal jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan  barang , meringankan biaya investasi usaha pelabuhan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri , pengembangan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, mekanisme pengembalian biaya peti kemas 3. Penguatan kelembagaan dan kewarganegaraan Indonesia Nasional Single Window (INSW) , Kebijakan yang diambil antara lain: Pemberian fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh indonesia, Pengawasan kegiatan ekpor impor yang berpotensi sebagai illegal trading, Membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time , Pengembangan INSW sebagai kompetensi authority dalam integrasi ASEAN  single window dan pengamanan FTA



➤  Paket Kebijakan Jilid XVI  TAHAP PERTAMA 1. Pembentukan satuan tugas ( SATGAS )  untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to end)  2. Penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, Kawasan industri , dan Kawasan pariwisata 3. Penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing  TAHAP KEDUA 1. Reformasi peraturan perizinan berusaha 2. Penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission)



2. NAWACITA, 9 AGENDA PRIORITAS JOKOWI-JK Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.   Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan



3. 4. 5.



6. 7. 8.



9.



kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilainilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.



TUGAS I PENGANTAR ILMU EKONOMI



OLEH : MUHAMAD SUPARDI TANDRI 918 03 030



JURUSAN AGRIBISNIS SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN WUNA (STIP WUNA)



2019