Ak Publik [PDF]

Citation preview

1.3 ELEMEN – ELEMEN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Elemen akuntansi sektor public adalah bagian – bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan public. Bagian – bagian ini dapat digambarkan dalam serangkaian siklus akuntansi sektor publik berikut ini :



Perencanaan Publik



Pertanggungjawaban Publik



Penganggaran Publik



Reliasasi Anggaran Publik



Audit Sektor Publik



Pelaporan Keuangan Sektor Publik



Pengadaan Barang dan Jasa Publik



Siklus Akuntansi Sektor Publik Pada peraga siklus akuntansi sektor public di atas, terlihat bahwa akuntansi sektor public terdiri dari elemen – elemen berikut : a. Perencanaan Publik Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor public. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi public yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian perencanaan diatas, inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, tujuan publik adalah kesejahteraan publik itu sendiri. Jadi, tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematik. Ini berarti bahwa perencanaan publik merupakan ilmu yang mempunyai karakter tersendiri. b. Penggaran Publik Berdasarkan penjelasan UU No. 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemertaan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan atau wajar – wajar saja jika dikatakan bahwa pengelola / pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga factor, yaitu pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi; kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis sebagai lembaga; dan ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas praktiakan anggaran. c. Reliasasi Anggaran Publik Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggran publikyang telah direncakandan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti, fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, reliasasi anggaran publik juga menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses – proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran atau output. Reliasasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan dan penyelesaian. d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kata “pengadaan” menurut kamus bahasa Indonesia (reality publisher, 2008) mengandung arti proses, cara, tindakan mengadakan; atau proses, cara, tindakan menyediakan sesuatu. Sedangkan kata “barang” mengandung arti benda yang berwujud dan kata “jasa” berarti tindakan yang baik serta berguna bagi orang, kelompok masyarakat, bangsa, dan negara; pertolongan yang sangat berguna; perbuatan memberikan pelayanan atau servis kepada pelanggan; serta aktivitas; kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara dan tindakan, dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapai oleh Catatan atas Laporan Keuangan atau Laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan prospectus. f. Audit Sektor Publik Dalam pembicaraan luas, pemeriksaan atau auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemerikasaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset negara lainnya, atau organisasi publik nonpemerintah serta partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresiakn suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima



umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu, menyangkut suatu opini. Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosesdur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi auditor dan pengawas, memahami terlebih dahulu system akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik merupakan hal yang penting. Agar pemeriksaan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan audit yang akan dilakukan oleh auditor. g. Pertanggungjawaban Publik Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan, berdasarkan system pemerintahan yang berlaku. 1.4 LINGKUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Melalui perenungan yang cukup mendalam, akuntansi dipahami sebagai produk kemajuan budaya dalam suatu organisasi. Menilik dari sejarahnya, akuntansi mulai dikenal dalam suatu transaksi yang dilakukan organisasi perdagangan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pembahasan mengenai organisasi sektor publik perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penguraian topik akuntansi sektor publik itu sendiri. 1.4 Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik Kajian tentang organisasi sektor publik biasanya mulai dilakukan dari sisi manajemen. Dalam pengembangaannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter fase “Sektor Publik”. Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah diluar pemerintahan ditambah dengan wilayah pemerintahan itu sendiri. Peristilahan “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” menjadi materi yang menarik dari kajian politik dan ekonomi. Dari sis kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, fase “sektor publik” diartikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Dalam perkembangannya, berbagai prespektif bermunculan dan intervensi disiplin ilmu mulai terasa. Akibatnya, definisi fase sektor publik mulai diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain (Kaufman, et.al, 1986). Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hokum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan berkembanganya ilmu manajemen sektor publik. Investasi multidisplin telah membawa berbagai metodologi baru ke kajian manajemen sektor publik, seperti gender, politik, ekonomi, ekuitas, akuntabilitas, hak asasi, dan entitas / organisasi. Jenis – Jenis Organisasi Sektor Publik Dalam prakteknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Seperti telah disinggung sebelumnya, di Indonesia jenis organisasi sektor publik yang dikenal antara lain: a. Organisasi Pemerintah Pusat; b. Organisasi Pemerintah Daerah; c. Organisasi Parati Politik; d. Organisasi LSM; e. Organisasi Yayasan; f. Organisasi Pendidikan seperti sekolah; g. Organisasi Kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit; h. Organisasi Tempat Peribadatan seperti Gereja, Mesjid, Vihara, Pura



Jadi organisasi sektor publik dapat dikarakteristikkan seperti terlihat pada Tabel 1.3 berikut: Tujuan Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. Aktivitas Pelayanan publik (public service) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanan, penegakan hokum, transportasi publik,m penyediaan pangan. Sember Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Pola Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga Pertanggungjawaban perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasi pemerintahan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu. Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Penyusunan Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, Anggaran penurunan anggaran program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan Stakeholder Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditur, para invertor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional (seperti Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), United Nation Development Program (UNDP), USAID, dan pemerintah luar negeri. Kata “publik” (public) mengandung arti masyarakat atau rakyat, yang pada umumnya adalah kelompok binaan, donator, atau umat. Seperti telah ditemukan sebelumnya, bentuk organisasi publik yang hendak dibahas dalam buku ini adalah pemerintah (tingkat Pusat dan Daerah), partai politik, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi tempat peribadatan. Berikut ini adalah ilustrasi struktur organisasi yang terdapat dalam organisasi publik:



Tabel 1.4 Elemen dalam Organisasi Publik No Bentuk Manajemen Lembaga . Organisasi Perwakilan Publik 1.



Pemerintah



 Pemerintah Pusat  Pemerintah Daerah



 DPR  DPRD



2.



Partai Politik



-



-



Dewan Penase hat



3.



Lembaga Swadaya Masyarakat



-



Dewan Pendiri Dewan Penyan tun



Dewan Pimpinan Pusat (DPP) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) - Dewan Pimpina Cabang (DPC) - Dewan Pimpinan Ranting Dewan Pengurus



-



4.



Yayasan



Dewan Pengurus



Tim Penasehat/ Badan Yayasan



5.



Organisasi Tempat Peribadatan



Pengurus



Penasehat



Pengurus Harian Organisasi (Pelaksanaan Program)  Sekretariat Negara bersama Kementrian/ Lembaga  Sekretariat Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) - Sekjen DPP - Sekretaris DPW - Sekretaris DPD - Sekretaris DPC - Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting



Pengurus beserta staf/divisi/bagain/ di dalam struktur organisasi yang bersangkutan Pengurus beserta staf/divisi/bagain/ di dalam struktur organisasi yang bersangkutan Pengurus beserta staf/divisi/bagain/ di dalam struktur organisasi yang bersangkutan



Pemilik (yang dilayani) Masyarakat



Konstituen



Kelompok Binaan



Donatur/ Binaan



Umat