![APP BPKP 2023 - Web PDF [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/app-bpkp-2023-web-pdf.jpg)
8 0 30 MB
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
AGENDA PRIORITAS
PENGAWASAN
2023
AGENDA PRIORITAS
PENGAWASAN
2023
Disusun oleh: Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KAWAL TRANSFORMASI EKONOMI
DAN PRODUKTIVITAS
Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah telah mengantisipasi dengan mendesain berbagai program yang berfokus pada ketahanan nasional dan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Program-program pemerintah harus dipastikan merespon perubahan dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Oleh sebab itu, kehadiran pengawasan intern sangat diperlukan untuk mengawal program pemerintah mencapai tujuannya. BPKP hadir dengan menetapkan Agenda Pengawasan Prioritas (APP) tahun 2023 dengan tema “Kawal Transformasi Ekonomi dan Produktivitas” sebagai bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang professional dan responsif mengawal kebutuhan negara. APP tahun 2023 berfokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 105 topik prioritas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Buku ini juga menyajikan informasi hasil pengawasan yang akan dihasilkan, pelaksana pengawasan dan waktu penyampaian hasil pengawasan setiap topik prioritas. APP tahun 2023 merupakan teaser product pengawasan yang akan dihasilkan oleh BPKP yang dapat digunakan para stakeholders BPKP terutama Bapak Presiden RI, dalam mengekspektasi manfaat hasil pengawasan BPKP. Agenda ini juga dapat dijadikan rujukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pengawasan intern pada instansi yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mitra kolaborasi BPKP yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai acuan dalam merancang sinergi ke depan. Pelaksanaan Pengawasan intern tentunya harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis dan dinamika kebutuhan. Pada tahun 2023, pelaksanaan pengawasan intern, terutama oleh BPKP, akan mengedepankan kecepatan, memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran kuangan negara, serta mendorong kolaborasi dan sinergi. Dengan disusunnya APP ini diharapkan peran dan layanan pengawasan intern pemerintah dapat dihadirkan secara berkualitas dan bermanfaat maksimal. Sesuai dengan moto yang dijunjung oleh BPKP “Hadir dan bermanfaat“.
Muhammad Yusuf Ateh Kepala BPKP
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
3
DAFTAR ISI KAWAL TRANSFORMASI EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS
3
MELIHAT LEBIH DEKAT APP 2023
5
MEET THE TEAM
6
PETA PENGAWASAN
8
A
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS
1 2
Pendidikan Kesehatan
18 20
3
Kesejahteraan Sosial
24
B
PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS
1 2
Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN & Non PSN) Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN)
32 33
3
Penguatan Infrastruktur informasi dan Komunikasi (PSN & Non PSN)
35
4
Pembangunan dan Tata Kelola IKN
36
C
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA
1 2
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
3
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa
4
Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan
D
Neraca Perdagangan Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM
3 4
Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam Negeri Pariwisata
Peningkatan Produksi Pangan (On Farm) Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan (Off Farm)
3
Resiliensi Cadangan Pangan Nasional
1 2 3 4 5
G 1 2 3
58 60
64 66 67
KETAHANAN ENERGI Tata Kelola Kelembagaan dan Pendanaan Ketersediaan Energi Akses Terhadap Energi Keterjangkauan Energi Transformasi Energi Hijau
72 73 74 75 76
PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Penguatan Tata Kelola Reforma Agraria Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
PENGAWASAN DI DAERAH 4
56 57
KETAHANAN PANGAN
1 2
F
50
PEMBANGUNAN EKONOMI
1 2
E
40 44 48
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
82 84 85
89
MELIHAT LEBIH DEKAT
APP 2023 Agenda Prioritas Pengawaan (APP) menyajikan pemetaan isu pembangunan strategis yang menjadi prioritas pengawasan BPKP, prinsip pelaksanaan pengawasan, penjabaran rencana pengawasan, distribusi pelaksana dan sebaran waktu pelaporan. Jangkauan Pengawasan Prioritas Tahun 2023 APP Tahun 2023 memetakan 7 (tujuh) sektor, 26 (dua puluh enam) tema dan 105 (seratus lima) topik strategis keuangan dan pembangunan nasional yang menjadi fokus pengawasan BPKP tahun 2023. Prinsip-Prinsip Pengawasan Pelaksanaan pengawasan intern harus mengedepankan kecepatan dan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran keuangan negara, serta mendorong kolaborasi dan sinergi. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan dapat memastikan kelancaran dan kebermanfaatannya dengan mengawal Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Penjabaran Rencana Pengawasan Dalam APP tahun 2023 terdapat tingkatan penyimpulan hasil pengawasan, mencakup tingkat sektor, tingkat tema dan tingkat topik. Pada setiap sektor yang diawasi telah dirancang simpulan strategis yang dibangun dengan seluruh informasi yang dikonsolidasikan dari tingkat tema maupun topik.
7 SEKTOR SINTESIS
26 TEMA CASCADE 105 TOPIK
Kerangka Waktu Penyampaian Sintesis Hasil Pengawasan Bagian akhir APP 2023 ditutup dengan kalender penyampaian sintesis hasil pengawasan serta distribusi penanggung jawab serta pelaksana tugas pengawasan. Sintesis hasil pengawasan akan disampaikan kepada stakeholders secara triwulanan yaitu pada pekan pertama setelah triwulan tersebut berakhir.
Ernadhi Sudarmanto Sekretaris Utama BPKP
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
5
Mt
THE TEAM
Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
6
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Deputi Kepala Bidang Akuntan Negara
Deputi Kepala Bidang Investigasi
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
7
PENGAWASAN
PRIORITAS BPKP 2023
A
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS TEMA
7 SEKTOR
A.
PENINGKATAN SARANA PRASARANA (SARPRAS) PENDIDIKAN
B.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
C.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
D.
KINERJA PENDIDIKAN TINGGI
E.
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
F.
RESILIENSI PENDIDIKAN NASIONAL
TEMA
105
TOPIK
2.
KESEHATAN TOPIK
26 TEMA
1.
PENDIDIKAN TOPIK
PETA
PEMBANGUNAN
A. SISTEM KESEHATAN NASIONAL B. REFORMASI SISTEM KESEHATAN - LAYANAN PRIMER C. REFORMASI SISTEM KESEHATAN - LAYANAN RUJUKAN D. REFORMASI SISTEM KESEHATAN - KUALITAS DAN
REDISTRIBUSI NAKES
E.
PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN PENYAKIT
F.
PENGUATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI KESEHATAN (DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN)
G. AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 H. PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING I.
TEMA
SKEMA KESEHATAN ADAPTIF
3.
TOPIK
KESEJAHTERAAN SOSIAL
9
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
A.
TRANSFORMASI DATA MENUJU REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK)
B.
BAURAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
C.
PENGUATAN PLATFORM PENYALURAN S.D. PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL
D.
IMPLEMENTASI BANSOS APBD
E.
IMPLEMENTASI BANSOS APBDESA
F.
EFEKTIVITAS PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
G.
PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
9
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS
TOPIK
C
KEUANGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA TEMA
1.
A.
PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT (PERUMAHAN KHUSUS DAN RUMAH SUSUN, BANTUAN SIMULTAN PERUMAHAN RAKYAT)
B.
INFRASTRUKTUR SPAM
C.
INFRASTRUKTUR SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SPAL) DAN SANITASI
A.
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN K/L
B.
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PUSAT
C.
OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA (PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN CUKAI, SERTA PNBP)
D.
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN INOVATIF (PINJAMAN LUAR NEGERI, KPBU, SWF, SBN DAN SBSN)
E.
AKUNTABILITAS DANA SIAP PAKAI (DSP) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA
TEMA
A.
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN INFRASTRUKTUR SPAM
B.
INFRASTRUKTUR JALAN TOL
C.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA
D.
PEMBANGUNAN BANDARA
E.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN
TEMA
3.
PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PSN & NON PSN) A.
PEMERATAAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, AKSES INTERNET DAN KOMUNIKASI
B.
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA NASIONAL (PDN)
C.
TEMA
PEMBANGUNAN SATU DATA INDONESIA (SDI)
4.
PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA IKN
A.
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
B.
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH
C.
OPTIMALISASI PAD
D.
PENINGKATAN KUALITAS PEMBIAYAAN DAERAH
E.
EFEKTIVITAS DANA TRANSFER UMUM
F.
EFEKTIVITAS DANA OTONOMI KHUSUS
G.
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TEMA
3.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA
TOPIK
TOPIK
PENGUATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS (PSN & NON PSN)
2.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TOPIK
2.
A.
AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
B.
AKUNTABILLITAS KEUANGAN DESA
C.
AKUNTABILLITAS ASET DESA
TEMA
4.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN
TOPIK
TEMA
1.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TOPIK
TEMA
PENGUATAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR (PSN & NON PSN)
TOPIK
B
PERCEPATAN PENYELESAIAN
AKUNTABILITAS
A.
BUMN
B.
BUMD (FOKUS PADA BU JASA AIR DAN BUMD ANEKA USAHA)
C.
BUMD (FOKUS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH)
D.
BLU/D (FOKUS PADA BLU/D LAYANAN KESEHATAN - RUMAH SAKIT DAN BLU/D PENGELOLAAN DANA)
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
10
D
PEMBANGUNAN
EKONOMI TEMA
1.
A.
PENINGKATAN EKSPOR
B.
PENGENDALIAN IMPOR
C.
KERJASAMA EKONOMI/PERDAGANGAN INTERNASIONAL (BILATERAL DAN MULTILATERAL)
TEMA
PANGAN TEMA
2.
1.
PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN (ON FARM)
TOPIK
TOPIK
NERACA PERDAGANGAN
E
KETAHANAN
PEMBERDAYAAN DAN FASILITASI UMKM
A. TATA KELOLA LAHAN PERTANIAN NASIONAL
B.
TATA KELOLA PROGRAM BIBIT DAN BENIH UNGGUL
C. TATA KELOLA PUPUK NASIONAL
TOPIK
D. PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK A.
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING UMKM
B.
AKSES PERMODALAN UMKM
C.
INSENTIF PAJAK UMKM
E.
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PANGAN NASIONAL
F.
PENINGKATAN DUKUNGAN PERALATAN PRODUKSI PANGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
G. PETANI DAN NELAYAN
3.
A.
P3DN
B.
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA
C.
HILIRISASI INDUSTRI
D.
TATA KELOLA INDUSTRI TAMBANG, MELIPUTI: BATUBARA
BAUKSIT
TIMAH
NIKEL
E.
INSENTIF PAJAK DAN KEPABEANAN KORPORASI.
F.
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KAWASAN INDUSTRI
TEMA
TOPIK
TEMA
2.
KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN (OFF FARM) A.
PENANGANAN PASCA PANEN
B.
SUPPLY CHAIN KOMODITAS PANGAN
C.
KEBIJAKAN STABILISASI HARGA
C.
KEBIJAKAN EKSPOR/IMPOR PANGAN
TEMA
3.
RESILIENSI CADANGAN PANGAN NASIONAL
4.
PARIWISATA
A.
TATA KELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PUSAT
B.
TATA KELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
A.
STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING PARIWISATA
C.
PENINGKATAN KUALITAS, KEAMANAN, DAN DIVERSIFIKASI PANGAN
B.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESTINASI PARIWISATA (DPSP DAN KSPN)
D
EFISIENSI INDUSTRI PUPUK NASIONAL
E.
FOOD ESTATE
E.
LUMBUNG IKAN NASIONAL
C.
11
H. PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT
TOPIK
TOPIK
PENINGKATAN ARUS MASUK INVESTASI DAN PENGUATAN INDUSTRI DALAM NEGERI
TOPIK
TEMA
DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
F
KETAHANAN
ENERGI TEMA
1.
TOPIK
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
A.
TATA KELOLA KELEMBAGAAN
B.
TATA KELOLA PENDANAAN
G
PENGUATAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH TEMA
1.
PENGUATAN TATA KELOLA 2.
TOPIK
KETERSEDIAAN ENERGI
TOPIK
TEMA
A.
MATURITAS SPIP/MRI
B.
PENGELOLAAN RISIKO SEKTOR STRATEGIS NASIONAL
A.
PENYEDIAAN ENERGI
C.
KAPABILITAS APIP
B.
PENGENDALIAN KETERGANTUNGAN IMPOR ENERGI
D.
PENGENDALIAN KECURANGAN DAN HAMBATAN KELANCARAN PEMBANGUNAN
C.
TATA KELOLA CADANGAN ENERGI
TEMA
3.
TEMA
2.
REFORMA AGRARIA
AKSES TERHADAP ENERGI
B.
TEMA
DISTRIBUSI DAN PEMERATAAN ENERGI
4.
TOPIK
KETERJANGKAUAN ENERGI
A.
TATA KELOLA INVESTASI SEKTOR ENERGI
B.
AKUNTABILITAS PEMBENTUKAN HARGA ENERGI
C.
TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS SUBSIDI ENERGI
TEMA
3.
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA
TOPIK
TOPIK
TEMA A. INFRASTRUKTUR ENERGI (PRODUKSI DAN DISTRIBUSI)
A.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU
B.
AKUNTABILITAS PENGADAAN LOGISTIK DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
C.
AKUNTABILITAS PENGAMANAN DAN PENGAWASAN
5.
TOPIK
TRANSFORMASI ENERGI HIJAU
12
A.
TRANSISI MENUJU ENERGI BARU TERBARUKAN
B.
KONSERVASI ENERGI DAN SUMBER DAYA ENERGI
C.
INVESTASI DAN RISET BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
D
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
12
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
Sektor. A
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS
A
PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 3 TEMA DI DALAMNYA
Ketepatan desain bauran kebijakan pemerintah terkait reformasi pembangunan SDM, khususnya pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan.
16
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Intervensi alokasi anggaran pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas SDM, khususnya pada peningkatan IPM.
Sebaran IPM regional dibandingkan dengan alokasi belanja daerah per kapita untuk pembangunan SDM.
Peningkatan kualitas dan jangkauan program kesejahteraan sosial
Rekomendasi kebijakan terkait upaya reformasi pembangunan SDM.
TEMA
1.
PENDIDIKAN
TEMA
2.
KESEHATAN
TEMA
3.
KESEJAHTERAAN SOSIAL
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
17
TEMA
1.
PENDIDIKAN
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 6 TOPIK DI DALAMNYA Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor pendidikan serta prioritas penggunaannya (baik untuk aspek aksesibilitas dan aspek kualitas pendidikan). Gambaran sebaran aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Analisis efektivitas Program BOS dan PIP (Bantuan Pendidikan) dalam mendorong peningkatan aksesibilitas pendidikan (APK-APM). Analisis efektivitas peningkatan sarpras, sebaran dan pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, dan resiliensi satuan pendidikan, serta penerapan pemajuan kebudayaan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan (Asesmen Nasional/AN). Analisis peningkatan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas pendidikan tinggi serta pelaksanaan dan pelatihan vokasi dalam menekan angka pengangguran.
A
PENINGKATAN SARANA PRASARANA (SARPRAS) PENDIDIKAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Analisis perencanaan kebutuhan (kecukupan/ketersediaan) sarpras pendidikan, serta gambaran sebaran sarpras pendidikan.
Analisis perencanaan dan ketepatan alokasi dana BOS.
Analisis alokasi pendanaan pusat dan daerah (PAD), dan ketepatan sasaran peningkatan sarpras pendidikan.
Ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS.
Akuntabilitas pelaksanaan peningkatan sarpras pendidikan. Sarpras untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Analisis efektivitas peningkatan sarpras dalam mendorong kualitas pendidikan pendidikan. Sarpras untuk Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan Analisis kecukupan jumlah ruang kelas terhadap rombongan belajar. Analisis efektivitas kebijakan zonasi PPDB dalam mendorong pemerataan aksesbilitas pendidikan. Permasalahan dan hambatan pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
18
B
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Kelancaran penyaluran dana BOS.
Kecukupan dan Kebermanfaatan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Efektivitas dana BOS dalam mendorong aksesibilitas pendidikan. Hambatan penyaluran dan pemanfaatan dana BOS. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
C
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
1. Pendidikan Vokasi meliputi:
2. Pelatihan Vokasi meliputi:
Analisis keselarasan kebijakan pendidikan vokasi antar K/L/P.
Analisis keselarasan kebijakan pelatihan vokasi antar K/L/P.
Gambaran kebutuhan dan proyeksi tenaga kerja per sektor per daerah.
Gambaran kebutuhan dan proyeksi tenaga kerja per sektor per daerah.
Gambaran sebaran kualitas dan kesesuaian kebutuhan pendidikan vokasi.
Analisis link and match dengan pasar kerja untuk pelatihan vokasi – kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDIKA.
Analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, sarpras dan kurikulum pendidikan vokasi, serta penguatan program link and match untuk mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan vokasi di Indonesia.
Gambaran jumlah dan sebaran lulusan pelatihan vokasi di daerah yang sesuai DUDIKA. Permasalahan dan hambatan penguatan pelatihan vokasi.
Gambaran jumlah dan sebaran lulusan pendidikan vokasi di daerah yang sesuai DUDIKA.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Analisis pemanfaatan hasil produk riset terapan satuan pendidikan/PTN vokasi oleh pelaku dunia usaha dan dunia industri. Permasalahan dan hambatan penguatan pelatihan vokasi. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
D
E
KINERJA PENDIDIKAN TINGGI Gambaran sebaran kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Analisis akuntabilitas dana bantuan pemerintah dalam mendorong kualitas perguruan tinggi dan dalam menekan biaya operasional bagi mahasiswa (UKT), dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi. Analisis pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarpras dalam mendorong kualitas pendidikan tinggi. Analisis kualitas pendidikan tinggi terhadap keterserapan tenaga kerja. Hambatan dan permasalahan kinerja pendidikan tinggi. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
PEMAJUAN KEBUDAYAAN Analisis desain kebijakan pemajuan kebudayaan dan keselarasannya antar K/L/P. Gambaran sebaran pembangunan kebudayaan di Indonesia. Inventarisasi objek kebudayaan yang rentan hilang/punah di pusat maupun di daerah. Analisis penyusunan kurikulum muatan lokal berdasarkan hasil inventarisasi kebudayaan. Efektivitas kurikulum muatan lokal terhadap pembentukan karakter (kualitas pendidikan). Analisis alokasi dan akuntabilitas anggaran pusat dan daerah, sekaligus dana abadi kebudayaan dalam mendorong pemajuan kebudayaan di Indonesia. Hambatan dan permasalahan pemajuan kebudayaan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
F
RESILIENSI PENDIDIKAN NASIONAL Kebijakan dan komitmen anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ketahanan sistem pembelajaran dalam menghadapi external shocks. Gambaran sebaran kuantitas dan kualitas sarpras pendukung resiliensi pendidikan pada tingkat daerah hingga satuan pendidikan. Analisis kurikulum yang adaptif dalam menghadapi external shocks. Analisis pemenuhan tenaga pendidik dengan kapabilitas pengajaran adaptif. Permasalahan dan hambatan dalam penerapan resiliensi pendidikan nasional. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi. AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
19
TEMA
2.
KESEHATAN Bagian 1
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 9 TOPIK DI DALAMNYA Analisis kesiapan sistem kesehatan menuju endemi. Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor kesehatan serta prioritas penggunaannya. Analisis keselarasan progran pemerintah menjamin kepastian seluruh masyarakat mempuanyai akses untuk pelayanan kesehatan. Analisis efektivitas sistem kesehatan nasional dalam pencapaian indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Hidup Sehat). Analisis atas pemerataan aksesbilitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan. Analisis perkembangan reformasi sistem kesehatan (layanan primer, rujukan, digitalisasi dan adaptif)
A
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Kepastian Pelayanan Kesehatan (Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan) meliputi: Analisis kecukupan dan ketepatan design kebijakan pemerintah mencapai Universal Health Care. Analisis ketepatan dan kecukupan atas kebijakan terkait peningkatan aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan nasional. Analisis atas kesetaraan perlakuan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat (peserta PBI maupun Non- PBI). Analsis burden sharing atas peran pemerintah pusat dan daerah dalam sistem kesehatan nasional. Analisis atas kecepatan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Analisis efektivitas layanan kesehatan terhadap indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Hidup Sehat).
20
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Pembiayaan meliputi: Ketepatan basis data peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Akuntabilitas dan tata kelola pembayaran PBI JKN. Burden sharing pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Analisis penerapan kebijakan single tarif JKN (kesiapan Rumah Sakit dan penghitungan tarif INA-CBG). Sustainabilitas program JKN dampak penerapan single tarif.
B
REFORMASI SISTEM KESEHATAN LAYANAN PRIMER
C
REFORMASI SISTEM KESEHATAN LAYANAN RUJUKAN Analisis Ketepatan Kebijakan Peningkatan Layanan Kesehatan Rujukan.
Analisis ketepatan dan kecukupan kebijakan Peningkatan Layanan Kesehatan Primer. Analsis Burden sharing antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan peningkatan layanan primer.
Analsis burden sharing antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningatkan layanan kesehatan rujukan.
Kondisi kapasitas, kapabilitas dan sebaran layanan kesehatan primer (tenaga kesehatan, obat dan sarana prasarana) untuk meningkatkan aksesbilitas kesehatan.
Kondisi kapasitas, kapabilitas dan aksesbilitas layanan kesehatan rujukan (tenaga kesehatan, obat dan sarana prasarana).
Kualitas atas layanan kesehatan primer (pemenuhan Standar Pelayanan Minimal).
Kualitas atas layanan kesehatan Rujukan dan akreditasi Rumah Sakit.
Implementasi dan tata kelola peningkatan pelayanan Preventif dan Promotif Kesehatan (GERMAS), kuratif dan rehabilitatif oleh FKTP.
Permasalahan dan Hambatan Peningkatan Layanan Kesehatan Primer. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.
Akuntabilitas penggunaan dana kapitasi FKTP. Analisis displin atas implementasi sistem rujukan. Analisis efektivitas penggunaan dana kapitasi terhadap kualitas pelayanan FKTP. Permasalahan dan Hambatan Peningkatan Layanan Kesehatan Primer. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi
E
PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN PENYAKIT Analisis Desain Kebijakan Sistem Pengendalian Penyakit Analisis Program Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi.
D
REFORMASI SISTEM KESEHATAN - KUALITAS DAN REDISTRIBUSI NAKES
Analisis ketepatan Kebijakan Program Pengembangan Kompetensi dan Program Distribusi Tenaga Kesehatan. Analisis kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pemerataan tenaga kesehatan. Gambaran Kondisi Sebaran dan Kualitas Tenaga Kesehatan pada Pemerintah Pusat dan Daerah.
Analisis Kecukupan dan Ketersediaan Sarana Pendukung Surveilans dan Laboratorium. Analisis Kecukupan dan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Analisis Kecukupan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan. Permasalahan dan Hambatan Penguatan Pengendalian Penyakit. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.
Akuntabilitas dan tata kelola atas peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Permasalahan dan Hambatan Peningkatan Kualitas dan Distribusi Tenaga Kesehatan. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
21
TEMA
2.
KESEHATAN
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 9 TOPIK DI DALAMNYA Analisis kesiapan sistem kesehatan menuju endemi.
Bagian 2
Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor kesehatan serta prioritas penggunaannya. Analisis keselarasan progran pemerintah menjamin kepastian seluruh masyarakat mempuanyai akses untuk pelayanan kesehatan. Analisis efektivitas sistem kesehatan nasional dalam pencapaian indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Hidup Sehat). Analisis atas pemerataan aksesbilitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan. Analisis perkembangan reformasi sistem kesehatan (layanan primer, rujukan, digitalisasi dan adaptif)
F
PENGUATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI KESEHATAN (DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN)
Analisis Kebijakan Strategi Transformasi Digital Kesehatan. Kesiapan infrastruktur untuk mendorong transformasi digital kesehatan. Akuntabilitas alokasi anggaran pusat dan daerah untuk mendukung penguatan inovasi dan teknologi kesehatan. Kesiapan tenaga kesehatan untuk transformasi digital.
G
AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19
Progres Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan.
Analisis Kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 menuju Endemi (Protokol Kesehatan maupun Vaksinasi Booster).
Permasalahan dan Hambatan Penguatan Inovasi.
Analisis Capaian dan Pemerataan Vaksinasi Reguler maupun Booster.
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.
Akuntabilitas dan Tata Kelola atas Ketersediaan Vaksin (mulai dari Pengadaan, Distribusi, dan Kedaluwarsa). Akuntabilitas Pengembangan Vaksin Covid-19 Dalam Negeri. Akuntabilitas Pembayaran Tunggakan Klaim RS dan Insentif Nakes. Permasalahan dan Hambatan Penanganan Covid-19. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi
22
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
H
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Analisis ketepatan dan konvergensi Kebijakan untuk Percepatan Penurununan Stunting Analisis keselarasan kebijakan percepatan penurunan Stunting antar K/L/D Implementasi Program Penurunan Program Stunting, meliputi: Implementasi Pemenuhan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif: Ketepatan dan konvergensi kebijakan intervensi spesifik dan sensitif. Progress capaian dan ketepatan sasaran kelurga berisiko stunting. Hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif. Rekomendasi untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan. Ketersedian Akses air minum dan sanitasi yang layak:
I
SKEMA KESEHATAN ADAPTIF Analisis desain kebijakan sistem kesehatan yang adaptif Kesiapan cadangan tenaga kesehatan untuk menghadapi external shocks Standarisasi kemampuan nakes dalam sistem kesehatan yang adaptif Sarpras untuk mobilisasi nakes dan logistik dalam menghadapi external shocks Permasalahan dan Hambatan Sistem Kesehatan Adaptif Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi
Ketepatan dan konvergensi kebijakan intervensi spesifik dan sensitif. Progress capaian dan ketepatan sasaran kelurga berisiko stunting. Hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif. Rekomendasi untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan. Bantuan sosial pangan dan tunai bersyarat mendukung penurunan stunting Ketepatan dan konvergensi kebijakan intervensi spesifik dan sensitif. Progress capaian dan ketepatan sasaran kelurga berisiko stunting. Hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif. Rekomendasi untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan. Analisis efektivitas program dalam penurunan prevalensi stunting
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
23
TEMA
3.
KESEJAHTERAAN
SOSIAL Bagian 1
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 7 TOPIK DI DALAMNYA Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor perlindungan sosial serta prioritas penggunannya. Kualitas dan validitas data sosial ekonomi dan penerima bansos. Analisis ketepatan program kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan masyarakat miskin. Analisis efektivitas bauran kebijakan perlindungan sosial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (indikator pengeluaran per kapita). Analisis efektivitas kebijakan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
A
TRANSFORMASI DATA MENUJU REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) Analisis atas kebijakan dan desain pengembangan Regsosek. Analisis keterkaitan maupun integrasi data Regsosek dengan DTKS. Progres capaian pelaksanaan registrasi sosial ekonomi. Akuntabilitas dan tata kelola pengembangan regsosek (data awal, pengumpulan data, pemeringkatan, pemutakhiran dan pemanfaatannya. Tata kelola kelembagaan pengelolaan Regsosek. Kesiapan infrastruktur sistem dan sarana prasarana Regsosek. Interoperabilitas data Regsosek untuk integrasi pelayanan melalui pusat data nasional. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.
24
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
B
BAURAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL Penguatan rujukan terpadu, meliputi: Bauran Program Kesejahteraan Sosial meliputi Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial, meliputi:
Ketepatan desain dan kebijakan rujukan terpadu. Kondisi atas sarana prasarana dan sebaran pelayanan rujukan terpadu.
Ketepatan dan kecukupan grand design kesejahteraan sosial.
Akuntabilitas atas pelaksanan program.
Konvergensi kebijakan atas perlindungan sosial, jaminana sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial pada tiap level ekonomi.
Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program. Rekomenasi perbaikan atas pelaksanaan program.
Kesesuaian dan keselarasan kebijakan antar K/L dan pemda.
Fokus pada Perlindungan Sosial (dilakukan setiap Triwulan), meliputi:
Sinkronisasi ruang lingkup, pengembangan skema integrasi dan keterjangkauan program.
Ketepatan dan konvergensi desain program perlindungan sosial.
Akuntabiitas dan tata kelola atas pelaksanaan program.
Kesesuaian dan keselarasan kebijakan antar K/L dan pemda.
Analisis efektivitas program kesejahteraan sosial.
Ketepatan program perlindungan sosial dengan tingkat kemiskinan masyarakat.
Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program.
Keterjangkauan dan kecukupan nilai bantuan program perlindungan sosial.
Rekomenasi perbaikan atas pelaksanaan program.
C
Burden sharing program perlindungan sosial antara pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan graduasi penerima program perlindungan sosial.
PENGUATAN PLATFORM PENYALURAN S.D. PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL
Perubahan perilaku penerima program perlindungan sosial. Analisis efektivitas program perlindungan sosial.
Analisis atas kebijakan pemilihan penyedia layanan maupun instrumen untuk penyaluran s.d. pemanfaatan bantuan sosial.
Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program. Rekomenasi perbaikan atas pelaksanaan program.
Analisis atas kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyaluran bantuan. Akuntabilitas dan Tata kelola proses pendaftaran penerima bantuan, penyaluran bantuan (transfer dana) dan pemanfataan bantuan. Analisis atas efektivitas, efisiensi dan ketepatan platform penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program
D
IMPLEMENTASI BANSOS APBD Analisis ketepatan kebijakan tata kelola bantuan sosial APBD. Analisis keakuratan pendataan penerima bantuan. Analisis ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam APBD. Analisis ketepatan penyaluran bantuan. Analisis efektivitas program bantuan sosial. Analsiis peran pemerintah daerah dalam burden sharing program perlindungan sosial. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program. AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
25
TEMA
3.
KESEJAHTERAAN
SOSIAL Bagian 2
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 7 TOPIK DI DALAMNYA Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor perlindungan sosial serta prioritas penggunannya. Kualitas dan validitas data sosial ekonomi dan penerima bansos. Analisis ketepatan program kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan masyarakat miskin. Analisis efektivitas bauran kebijakan perlindungan sosial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (indikator pengeluaran per kapita). Analisis efektivitas kebijakan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
E
IMPLEMENTASI BANSOS APBDESA Analisis ketepatan kebijakan tata kelola bantuan sosial APBDesa. Analisis keakuratan pendataan penerima bantuan. Analisis ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam APBDesa. Analisis ketepatan penyaluran bantuan. Analisis efektivitas program bantuan sosial. Analsiis peran pemerintah desa dalam burden sharing program perlindungan sosial.
F
EFEKTIVITAS PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
RP
Analisis ketepatan design kebijakan program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Keselarasan dan kesesuaian program antar K/L/D. Gambaran sebaran kemiskinan eksrem di wilayah Indonesia. Tata kelola basis data masyarakat miskin ekstrem.
Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program.
Akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.
Implementasi pelaksanaan program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Analisis mekanisme mekanisme graduasi masyarakat miskin ekstrem. Analisis efektivitas program pengentasa kemiskinan ekstrem. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.
26
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
G
PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif meliputi: Analisis atas ketepatan dan desain kebijakan skema perlindungan sosial adaptif yang dikembangkan. Gambaran kemampuan dan kecukupan jangkauan skema perlinsos adaptif yang dikembangkan dalam merespon external shock (kejadian bencana dan perubahan iklim). Analisis atas kesiapan platform penyaluran bantuan sosial adaptif. Analisis atas mekanisme pendataan penerima bantuan sosial adaptif. Mekanisme asesmen berkala atas perluasan jangkauan maupun penebalan bantuan skema perlinsos adaptif. Analisis atas kemampuan skema perlinsos adaptif dalam membangun ketahanan Penerima Manfaat terhadap Bencana dan perubahan iklim.
Inovasi Pendanaan Perlindungan Sosial Adaptif meliputi:
atas ketepatan desain dan DAnalisis kebijakan Inovasi Skema Pendanaan. Tata kelola dan akuntabilitas proses identifikasi dan pengembangan potensi serta pengelolaan sumber pendanaan baru bagi program perlinsos. Analisis atas kemampuan skema inovasi pendanaan baru dalam memperkuat komplementaritas pelaksanaan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosia. Tata kelola dan akuntabilitas pemanfataan inovasi skema pendanaan. Risiko implementasi inovasi skema pendanaan Perlindungan Sosial. Permasalahan/hambatan dan rekomenasi perbaikan atas pelaksanaan program.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
27
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
Sektor. B
PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS
B
PERCEPATAN PENYELESAIAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 4 TEMA DI DALAMNYA
Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah pusat dalam penguatan infrastruktur dan konektivitas
Analisis dampak pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Modus kecurangan dan rekomendasi mitigasinya
30
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Potret penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Akuntabilitas keuangan dan kinerja
Permasalahan/hambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Gambaran inefisiensi
Rekomendasi penguatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas
TEMA
1.
PENGUATAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR (PSN & NON PSN)
TEMA
2.
PENGUATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS (PSN & NON PSN)
TEMA
3.
PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PSN & NON PSN)
TEMA
4.
PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA IKN
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
31
TEMA
1.
PENGUATAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR (PSN & NON PSN)
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA Gambaran dan analisis atas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Indonesia. Simpulan keselarasan rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan dukungannya termasuk simpulan evaluasi perencanaan lintas sektoral program. Simpulan tata kelola dan manajemen risiko program. Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam mendorong pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.
B A
PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT (PERUMAHAN KHUSUS DAN RUMAH SUSUN, BANTUAN SIMULTAN PERUMAHAN RAKYAT) Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan grand design yang mendukung Pembangunan Perumahan Rakyat termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan perumahan rakyat (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang telah dibangun serta analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi. Analisis efektivitas program pembangunan perumahan rakyat.
INFRASTRUKTUR SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM (SPAM) Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan grand design yang mendukung pembangunan infrastruktur SPAM termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur SPAM (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang telah dibangun, serta analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi. Analisis efektivitas program pembangunan infrastruktur SPAM. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan.
C
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program.
Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur SPAL (pusat dan daerah).
Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang telah dibangun serta analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi.
INFRASTRUKTUR SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SPAL) DAN SANITASI Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan grand design yang mendukung pembangunan infrastruktur SPAL termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
32
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Analisis efektivitas program pembangunan infrastruktur SPAL. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
TEMA
2.
PENGUATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS (PSN & NON PSN) Bagian 1
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA Gambaran Penguatan infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Simpulan keselarasan antara rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas dengan infrastruktur dukungannya. Gambaran tata kelola infrastruktur konektivitas dan mobilitas nasional. Sustainibility pembiayaan pembangunan infrastruktur. Potensi inefisiensi belanja sehubungan dengan kelemahan tata kelola program. Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas dalam mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan regional.
A
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan Jalan dan Jembatan (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jalan dan jembatan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Kesinambungan dan keselarasan pembangunan jalan dan jembatan (jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) termasuk integrasi dalam mendukung konektivitas lainnya seperti bandara, dan pelabuhan. Efektivitas pembangunan jalan dan jembatan secara nasional serta pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan) dalam mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
B
INFRASTRUKTUR JALAN TOL Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung infrastruktur jalan tol termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan jalan tol (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jalan tol, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Utilisasi dan dampak infrastruktur jalan tol sesuai peruntukan. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (going concern) pengusahaan jalan tol (termasuk kewajaran harga/tarif). Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Analisis risiko fraud. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
33
TEMA
2.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA
PENGUATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS (PSN & NON PSN) Bagian 2
Gambaran Penguatan infrastruktur konektivitas dan mobilitas Simpulan keselarasan antara rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas dengan infrastruktur dukungannya Gambaran tata kelola infrastruktur konektivitas dan mobilitas nasional Sustainibility pembiayaan pembangunan infrastruktur Potensi inefisiensi belanja sehubungan dengan kelemahan tata kelola program Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas dalam mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan regional
C
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung infrastruktur Kereta termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur kereta termasuk prasarana perkeretapian (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Potret Konektivitas Infrastruktur pendukung (jalur kereta terintegrasi antar daerah, aksesbilitas jalan, jalan tol, sentra ekonomi). Utilisasi infrastruktur kereta sesuai peruntukan (penumpang dan logistik). Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (going concern) pengusahaan kereta (termasuk kewajaran harga/tarif). Efektivitas pembangunan infrastruktur kereta termasuk simpulan dampak pada sistem angkutan umum massal perkotaan pada kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar). Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
D
PEMBANGUNAN BANDARA Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung pembangunan bandara termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan bandara (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan bandara, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Konektivitas Infrastruktur pendukung (aksesbilitas Jalan, jalan tol, kereta). Utilisasi dan dampak pembangunan bandara sesuai peruntukan, termasuk peran Jembatan Udara terhadap layanan transportasi /logistik wilayah 3TP. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (going concern) pengusahaan jalan bandara (termasuk kewajaran harga/tarif). Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Analisis risiko fraud. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Potret konektivitas Infrastruktur pendukung (aksesbilitas jalan, jalan tol, sentra ekonomi).
E
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur pelabuhan (pusat dan daerah).
34
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Utilisasi dan dampak pembangunan infrastruktur pelabuhan sesuai peruntukan (mendukung tol laut). Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (going concern) pengusahaan pelabuhan (termasuk kewajaran harga/tarif). Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
TEMA
3.
PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PSN & NON PSN)
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA Gambaran dan analisis pemanfaatan dan tata kelola informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Potret aksesibilitas internet dan komunikasi antar wilayah. Analisis atas rancangan/peta jalan pemerataan akses IK (termasuk kecukupan upaya pemerataan akses IK pada daerah 3T). Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur IK yang telah berjalan (eksisting). Simpulan progres dan efektivitas pembangunan PDN dan SDI dalam mendorong pemerintahan yang baik.
B A
PEMERATAAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, AKSES INTERNET DAN KOMUNIKASI
Analisis kecukupan dan keselarasan kebijakan penyediaan PDN dalam rangka pembangunan SPBE. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi penyediaan PDN.
Potret (ketimpangan) akses internet dan komunikasi antar wilayah.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian penyediaan PDN dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi.
Analisis atas kecukupan dan keselarasan kebijakan dan rancangan/peta jalan pemerataan akses internet dan komunikasi.
Efektivitas penyediaan PDN.
Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pemerataan infrastruktur akses TIK.
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pemerataan dan penyediaan infrastruktur, akses internet dan komunikasi, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Analisis progres dan efektivitas pembangunan infrastruktur TIK dalam mendorong peningkatan pemerataan akses internet dan komunikasi. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA NASIONAL PDN)
Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
C
PEMBANGUNAN SATU DATA INDONESIA (SDI)
Analisis kecukupan kebijakan dalam pembangunan SDI untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan SDI. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan SDI dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
35
TEMA
4.
PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA IKN
SIMPULAN Kecukupan dan keselarasan kebijakan serta grand design pembangunan IKN Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan IKN (untuk setiap K/L/P terkait) Potret pembentukan dan tata kelola Otorita IKN Sustainability pembiayaan pembangunan IKN Akuntabilitas keuangan dan kinerja IKN, termasuk progres perkembangan pembangunan IKN Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program Rekomendasi perbaikan kebijakan
36
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Sektor. C
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA
C
AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 4 TEMA DI DALAMNYA
Potret postur APBN/Daerah/Desa TA 2023.
Analisis alokasi prioritas dan efektivitas belanja pemerintah (pusat, daerah, desa) TA 2023.
Permasalahan/hambatan utama dalam percepatan belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah (pusat/daerah/desa).
Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan ketidakefisienan belanja.
Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya pendapatan.
Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan pembiayaan (pusat dan daerah).
Potret kualitas tata kelola dan kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
38
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
Rekomendasi perbaikan kebijakan akuntabilitas keuangan negara/daerah/desa dan BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
TEMA
1.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TEMA
2.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TEMA
3.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA
TEMA
4.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
39
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 5 TOPIK DI DALAMNYA
1.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT Bagian BAGIAN 1
1
Analisis postur dan realisasi APBN 2023; Simpulan disiplin belanja pemerintah; Implementasi konsolidasi fiskal; Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; Simpulan kinerja pendapatan negara (dibandingkan dengan target dan potensi); Analisis efektivitas pembiayaan pemerintah (Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN); Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBN.
A
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN K/L Potret tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; Potensi efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran; Potensi efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran; Potensi ketercapaian tujuan pada sektor pangan dan energi; Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran; Rekomendasi perbaikan
B
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PUSAT Triwulan I meliputi: Postur belanja negara (analisis tren berdasarkan jenis belanja, prioritas sektoral, dan alokasi belanja K/L); Progres upaya konsolidasi fiskal; Akuntabilitas pembentukan asumsi makro APBN; Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja per triwulan tahun 2023; Potret rencana PBJ K/L Tahun 2023; Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d.triwulan berjalan dan pagu); Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ; Rekomendasi perbaikan
40
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
C Triwulan II dan III meliputi: Ketepatan waktu serapan belanja per triwulan II dan III dengan RPD; Potret penyesuaian RPD triwulan berjalan dengan RPD awal; Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d.triwulan berjalan dan pagu); Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ; Spending review sektoral (analisis atas efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan sektor tertentu); Analisis foresight dan keterkaitannya dengan isu-isu ekonomi; Outlook penyerapan/realisasi belanja; Rekomendasi perbaikan
Triwulan IV meliputi: Realisasi belanja (analisis capaian dibandingkan target s.d.triwulan berjalan dan pagu; tren realisasi per jenis belanja dan sektoral); Realisasi PBJ (analisis capaian dibandingkan rencana, dan analisis berdasarkan progres tahapan pengadaan); Kontribusi belanja terhadap perekonomian nasional;
OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA (PERPAJAKAN, KEPABEANAN DAN CUKAI, SERTA PNBP) Potret kebijakan pendapatan negara (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); Ketepatan penetapan target pendapatan negara dibandingkan potensinya; Potret tren pendapatan negara (analisis kontribusi per jenis pendapatan dan sektoral); Capaian realisasi pendapatan negara dibandingkan target; Identifikasi hambatan dalam pengumpulan pendapatan negara, termasuk hambatan regulasi; Tata kelola basis data objek pendapatan negara (integrasi dengan basis data lain, kemutakhiran data, dan efektivitas pemanfaatan basis data dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran); Efektivitas reformasi administrasi perpajakan, termasuk progres implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya; Potret pengembangan national logistic ecosystem (NLE) dan Indonesia National Single Window (INSW), a.l. mencakup progres, kendala implementasi, dan dampak penerapan terhadap efisiensi waktu dan biaya; Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi belanja APBN dan PBJ K/L
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
41
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 5 TOPIK DI DALAMNYA
1.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT Bagian BAGIAN 2
2
Analisis postur dan realisasi APBN 2023; Simpulan disiplin belanja pemerintah; Implementasi konsolidasi fiskal; Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; Simpulan kinerja pendapatan negara (dibandingkan dengan target dan potensi); Analisis efektivitas pembiayaan pemerintah (Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN); Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBN.
D
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN INOVATIF (PINJAMAN LUAR NEGERI, KPBU, SWF, SBN DAN SBSN) Potret pembiayaan anggaran dan komposisi utang pemerintah (analisis tren, potret, kebutuhan, dan pemenuhan pembiayaan); Profil risiko utang pemerintah (identifikasi risiko dan efektivitas mitigasinya); Optimalisasi skema pembiayaan, meliputi: Optimalisasi Skema KPBU (Fokus pada Jaringan Gas, Bandar Udara, dan Pelabuhan), meliputi: Potret kebijakan dan tata kelola KPBU (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); Gambaran perkembangan impelementasi KPBU; Analisis financial sustainability dan financial feasibility atas proyek KPBU; Analisis optimalisasi pemanfaatan KPBU (perbandingan antara realisasi implementasi KPBU dengan sebaran potensi proyek yang dapat dibiayai dengan KPBU); Identifikasi hambatan penyelenggaraan; Rekomendasi percepatan dan optimalisasi KPBU.
42
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Optimalisasi SWF dalam Pembiayaan Infrastruktur, meliputi: Potret progres pengembangan SWF; Analisis kebijakan dan keselarasan pembiayaan infrastruktur dengan SWF; Peta peluang dan potensi kerja sama investasi infrastruktur melalui SWF; Identifikasi risiko kecurangan pembiayaan insfrastruktur dengan SWF; Kinerja pembiayaan SWF; Identifikasi hambatan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
E
AKUNTABILITAS DANA SIAP PAKAI (DSP) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA Analisis kualitas kebijakan dan tata kelola DSP; Potret DSP (sebaran, kecukupan alokasi, dan tren pemanfaatan); Identifikasi risiko pengelolaan DSP, termasuk risiko kecurangan; Akuntabilitas pengelolaan DSP; Rekomendasi perbaikan tata kelola DSP; Analisis akuntabilitas dan efektivitas DSP (fokus pada penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan), meliputi: Potret data sebaran kebakaran hutan dan lahan; Analisis desain kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan; Analisis kesesuaian perencanaan, penganggaran, pencapaian kegiatan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; Analisis akuntabilitas DSP dalam rangka penanggulngan kebakaran hutan dan lahan; Rekomendasi perbaikan tata kelola penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Optimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan SBN dan SBSN, meliputi: Potret kebijakan terkait SBN dan SBSN (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan) Potret pembiayaan melalui SBN dan SBSN (proporsi terhadap total pembiayaan; analisis ketepatan penghitungan kebutuhan dan realisasi pemenuhannya) Efektivitas pemanfaatan SBSN Identifikasi hambatan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Optimalisasi Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, meliputi: Potret kebijakan dan tata kelola pengelolaan pinjaman luar negeri; Potret Pinjaman Luar Negeri (analisis tren, portofolio dan pengelolaan risiko); Akuntabilitas pemanfaatan pinjaman luar negeri, termasuk efisiensi biaya pinjaman; Efektivitas pemanfaatan pinjaman luar negeri; Ruang optimalisasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk kebutuhan produktif; Identifikasi hambatan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
43
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 7 TOPIK DI DALAMNYA
2.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH Bagian BAGIAN 1
1
Analisis postur dan realisasi APBD 2023 (analisis regional dan sektoral); Simpulan disiplin belanja pemerintah daerah; Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah; Analisis efektivitas pembiayaan daerah; Analisis kualitas desain dan efektivitas implementasi manajemen risiko terkait pengelolaan keuangan daerah; Simpulan kinerja PAD (dibandingkan dengan target dan potensi); Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBD
A
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Potret tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
B
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH Triwulan I meliputi:
Potensi Efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran;
Postur belanja daerah (analisis tren berdasarkan jenis belanja dan prioritas alokasi belanja daerah);
Potensi Efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran;
Analisis kemandirian fiskal;
Potensi ketercapaian tujuan pada sektor tertentu pariwisata dan pangan;
Analisis dukungan alokasi keuangan daerah untuk pengendalian inflasi daerah;
Efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait proses perencanaan dan penganggaran;
Analisis anggaran kas/cash disbursement plan dan proyeksi serapan belanja per triwulan tahun 2023;
Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran;
Potret rencana PBJ daerah 2023;
Rekomendasi atas perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran
Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ; Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
44
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Triwulan II meliputi: Ketepatan waktu serapan belanja triwulan II dengan proyeksi;
C
OPTIMALISASI PAD
Rp
Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d.triwulan berjalan dan pagu); Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ; Spending review sektor pertanian dan perikanan (efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan); Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Triwulan III meliputi: Ketepatan waktu serapan belanja triwulan II dengan proyeksi; Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d.triwulan berjalan dan pagu);
Potret kebijakan kebijakan dan tata kelola PAD (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan), termasuk progres implementasi UU HKPD; Ketepatan penetapan target PAD dibandingkan potensinya; Potret tren capaian realisasi PAD (analisis kontribusi per jenis pendapatan dan sektoral); Capaian realisasi PAD dibandingkan target; Analisis pengelolaan basis data objek PAD, termasuk keterhubungan dengan basis data lainnya; Pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD;
Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ;
Efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait pengelolaan PAD;
Spending review sektor UMKM (efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan);
Identifikasi hambatan dalam pengumpulan PAD, termasuk hambatan regulasi;
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi
Triwulan IV meliputi: Realisasi belanja (analisis capaian dibandingkan target s.d.triwulan berjalan dan pagu; tren realisasi per jenis belanja dan sektoral); Realisasi PBJ (analisis capaian dibandingkan rencana, dan analisis berdasarkan progres tahapan pengadaan); Spending review sektor pariwisata (efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan); Rekomendasi perbaikan pelaksanaan belanja dan PBJ Daerah.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
45
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 7 TOPIK DI DALAMNYA
2.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
Analisis postur dan realisasi APBD 2023 (analisis regional dan sektoral);
PEMERINTAH DAERAH Bagian BAGIAN 2
Simpulan disiplin belanja pemerintah daerah; Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah;
1
Analisis efektivitas pembiayaan daerah; Analisis kualitas desain dan efektivitas implementasi manajemen risiko terkait pengelolaan keuangan daerah; Simpulan kinerja PAD (dibandingkan dengan target dan potensi); Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBD
D
PENINGKATAN KUALITAS PEMBIAYAAN DAERAH
Rp
Potret kebijakan dan tata kelola pembiayaan daerah (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); Potret pembiayaan daerah dan komposisi utang pemerintah daerah (analisis potret, kebutuhan, dan realisasi pemenuhan pembiayaan); Capaian realisasi pembiayaan daerah dibandingkan target; Identifikasi hambatan dalam pembiayaan daerah, termasuk hambatan regulasi; Efektivitas pemanfaatan pembiayaan daerah; Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.
E
EFEKTIVITAS DANA TRANSFER UMUM
Rp Rp
Analisis kebijakan pengalokasian dan ketepatan pengalokasian DTU; Akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan DTU oleh pemda; Efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait penggunaan DTU; Identifikasi permasalahan/hambatan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
46
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
F
EFEKTIVITAS DANA OTONOMI KHUSUS
G
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
Potret kebijakan pemerintah daerah terkait Dana Otsus (analisis keselarasan, ketepatan, dan kecukupan kebijakan);
Kebijakan dan tata kelola pengendalian inflasi daerah (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan);
Analisis ketepatan penyaluran serta ketepatan sasaran dalam penggunaan Dana Otsus;
Potret dan konvergensi prioritas upaya daerah (program, kegiatan, dan belanja) dalam mengendalikan inflasi;
Potret prioritas pemanfaatan Dana Otsus;
Efektivitas pelaksanaan pengendalian inflasi daerah;
Kecukupan dan ketepatan kebijakan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus; Akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Otsus;
Analisis hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah; Rekomendasi perbaikan atas pengendalian inflasi daerah
Progres percepatan pembangunan di daerah otonomi khusus; Identifikasi permasalahan/hambatan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
47
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
3.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA
A
Analisis desain dan bauran kebijakan terkait desa (perencanaan, tata kelola keuangan, dan aset desa); Analisis efektivitas keuangan desa; Analisis efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan aset desa; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Analisis desain dan bauran kebijakan perencanaan dan penganggaran desa; Akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, meliputi: Keselarasan prioritas perencanaan dan penganggaran dana di desa dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat; Keselarasan antar dokumen perencanaan di desa; Keselarasan perencanaan pembangunan desa dengan program pemerintah pusat dan daerah; Analisis dukungan perencanaan desa terhadap capaian IDM dan SDGs Desa; Analisis keberlanjutan perencanaan pembangunan desa; Keterkaitan perencanaan desa terhadap hasil yang diharapkan (kebutuhan masyarakat)
48
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
B
AKUNTABILLITAS KEUANGAN DESA
Triwulan I meliputi: Potret kebijakan dan tata kelola Pengelolaan Keuangan Desa (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); Analisis postur APBDesa (analisis tren berdasarkan belanja per bidang dan potret sebaran sektor prioritas desa); Potret penggunaan dana desa untuk mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa; Analisis capaian realisasi belanja desa dan hambatannya;
Triwulan II meliputi: Analisis capaian realisasi belanja dan pendapatan desa; Potret permasalahan pengelolaan keuangan desa (pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan); Analisis efektivitas kegiatan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa (fokus pada PKTD dan penyaluran dana bergulir masyarakat); Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Triwulan III meliputi:
Analisis capaian realisasi belanja dan pendapatan desa;
Potret permasalahan pengelolaan keuangan desa (pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan);
Potret permasalahan pengelolaan keuangan desa (pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan);
Analisis efektivitas Belanja Desa terhadap peningkatan sektor unggulan desa;
Analisis efektivitas belanja desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
C
Triwulan IV meliputi:
Analisis capaian realisasi belanja dan pendapatan desa;
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
AKUNTABILLITAS ASET DESA Potret kebijakan dan tata kelola aset desa (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); Potret pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, pencatatan dan pelaporan, serta pengamanan Aset Desa); Analisis efektivitas pemanfaatan Aset Desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan peningkatan PADes
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
49
TEMA
4.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN
Simpulan atas akuntabilitas dan kualitas tata kelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD; Simpulan atas kontribusi BUMN/BUM/BLU/BLUD bagi pembangunan nasional/pemenuhan kebutuhan masyarakat
B
BUMD (FOKUS PADA BU JASA AIR DAN BUMD ANEKA USAHA) Kualitas Governance, Risk and Control, termasuk progres tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola;
A
Analisis kinerja keuangan, operasional, going concern usaha;
BUMN
Analisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD; Peran BUMD terkait kontribusi fiskal daerah;
Kualitas Governance, Risk and Control BUMN; Analisis kinerja keuangan, operasional dan fiskal BUMN; Analisis atas tingkat kompetitif, efisiensi, dan transparansi BUMN (fokus pada cluster pangan, energi, pariwisata); Kontribusi BUMN terhadap pembangunan (kinerja pelaksanaan penugasan pemerintah); Peran BUMN pada kontribusi fiskal negara/daerah; Akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan aset; Efektivitas implementasi kebijakan holding di BUMN; Potret implementasi ESG pada BUMN (reporting); Permasalahan dan hambatan BUMN dalam pelaksanan bisnis; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi; Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan
50
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanan bisnis; Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi; Khusus BU Jasa Air: Analisis kontribusi/kinerja BU Jasa Air dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat
C
BUMD (FOKUS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH) Kualitas Governance, Risk and Control, termasuk progres perbaikan (TL Rekomendasi); Analisis kinerja keuangan, operasional, going concern usaha; Analisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD; Peran BUMD terkait kontribusi fiskal daerah; Analisis kontribusi/kinerja BPD dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah; Analisis kontribusi/kinerja BPD dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat; Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanan bisnis; Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
D
BLU/D (FOKUS PADA BLU/D LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAN BLU/D PENGELOLAAN DANA) Analisis Tata Kelola BLU/D; Akuntabilitas kinerja keuangan dan operasional BLU/D; Permasalahan dan hambatan BLU/D dalam mendukung program pemerintah/pemberian layanan; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi; Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
51
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
Sektor. D
PEMBANGUNAN EKONOMI
D
PEMBANGUNAN
EKONOMI SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 4 TEMA DI DALAMNYA
Simpulan kecukupan, ketepatan, keselarasan kebijakan peningkatan/penguatan ekonomi nasional dan daerah.
Analisis transformasi struktur ekonomi nasional.
Analisis efektifitas implementasi program peningkatan ekspor, pengendalian impor, dan peningkatan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Analisis daya saing ekonomi global.
Identifikasi hambatan dan permasalahan strategis terkait peningkatan/ penguatan ekonomi.
SALE
50% 54
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Analisis efektifitas pengembangan industri dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dalam mendorong kedaulatan ekonomi.
Rekomendasi kebijakan strategis untuk peningkatan/penguatan ekonomi.
TEMA
1.
NERACA PERDAGANGAN
TEMA
2.
PEMBERDAYAAN DAN FASILITASI UMKM
TEMA
3.
PENINGKATAN ARUS MASUK INVESTASI DAN PENGUATAN INDUSTRI DALAM NEGERI
TEMA
4.
PARIWISATA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
55
TEMA
1.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
NERACA PERDAGANGAN
Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan ekspor-impor nasional. Analisis dampak efektivitas kerjasama ekonomi/perdagangan internasional terhadap peningkatan ekspor dan pengurangan impor. Analisis kontribusi ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi.
A
PENINGKATAN EKSPOR
Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan peningkatan ekspor nasional. Analisis efektivitas koordinasi kelembagaan lintas sektoral terkait peningkatan ekspor nasional.
B
Potret akuntabilitas dan kinerja implementasi program peningkatan ekspor nasional.
PENGENDALIAN IMPOR
Analisis strategi potensi dan pengembangan export center. Analisis daya saing dan nilai tambah ekspor dengan fokus pada sektor industri pengolahan.
Analisis kecukupan dan ketepatan baruan kebijakan pengendalian (larangan dan batasan) impor.
Analisis kontribusi ekspor terhadap PDB.
Analisis efektivitas kelembagaan koordinasi lintas sektoral terkait pengendalian impor.
Hambatan dan permasalahan peningkatan ekspor nasional. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Efektivitas implementasi program pengendalian impor (misalnya: tata niaga impor, trade remedies, pemberlakuan SNI, BMTP, BMAT). Inventarisasi kapasitas industri dalam pemenuhan kebutuhan komoditas dalam negeri. Hambatan dan permasalahan pengendalian impor. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
C
KERJASAMA EKONOMI/PERDAGANGAN INTERNASIONAL (BILATERAL DAN MULTILATERAL) Analisis regulasi dan kebijakan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Identifikasi dan analisis dokumen kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Analisis efektivitas dan akuntabilitas tata kelola kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Analisis dampak kerjasama internasional terhadap peningkatan investasi dan daya saing ekonomi nasional. Hambatan dan permasalahan implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Rekomendasi kebijakan strategis.
56
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
2.
PEMBERDAYAAN DAN FASILITASI UMKM
Konvergensi program pemberdayaan UMKM dalam skema pengembangan industri nasional dalam mendorong produktivitas dan daya saing UMKM. Analisis efektifitas bantuan permodalan dan fasilitas pembiayaan/insentif pajak secara kolektif terhadap produktivitas dan daya saing UMKM.
STORE
Potret kontribusi sektor UMKM terhadap indikator pertumbuhan ekonomi (PDB, penyerapan tenaga kerja, dsb.)
OPEN
We are OPEN!
OPEN
A
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING UMKM
Konvergensi dan keselarasan kebijakan dan kelembagaan pemberdayaan UMKM.
B
AKSES PERMODALAN UMKM
RP
Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan bantuan/akses permodalan UMKM pemerintah (KUR, Pembiayaan Ultra Mikro, dsb.). Akuntabilitas penyaluran bantuan/akses permodalan UMKM pemerintah (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, administrasi). Identifikasi sebaran program bantuan/akses permodalan UMKM non-pemerintah (Corporate Social Reponsibility/CSR BUMN). Analisis dampak bantuan/akses permodalan UMKM (pemerintah dan non-pemerintah) terhadap pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan UMKM. Hambatan dan permasalahan bantuan/akses permodalan UMKM. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
C
Konsolidasi/integrasi basis data tunggal UMKM nasional dan daerah. Analisis efektivitas program peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM meliputi: Produktivitas UMKM: Gambaran dan sebaran program fasilitasi bahan baku penolong, bantuan peralatan/mesin, dsb. Akuntabilitas keuangan dan kinerja program peningkatan produktivitas UMKM. Analisis efektivitas program peningkatan produktivitas UMKM. Daya Saing UMKM: Gambaran dan sebaran program entrepreneurship coaching clinic, branding/packaging, sertifikasi, promosi/kemitraan/informasi pasar. Akuntabilitas keuangan dan kinerja program peningkatan daya saing UMKM. Analisis efektivitas program peningkatan daya saing UMKM. Hambatan dan permasalahan peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
INSENTIF PAJAK UMKM Analisis ketepatan dan kesesuaian kebijakan dan implementasi insentif pajak. Akuntabilitas penyaluran (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, administrasi).
Analisis efektivitas insentif pajak terhadap pengembangan usaha. Hambatan dan permasalahan pemberian insentif pajak. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
57
TEMA
3.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 6 TOPIK DI DALAMNYA
PENINGKATAN ARUS MASUK INVESTASI DAN PENGUATAN INDUSTRI DALAM NEGERI
Analisis kondisi existing industri dalam negeri dalam perspektif pohon industri. Analisis kemandirian produk dalam negeri dalam pasar PBJ pemerintah. Percepatan substitusi impor dan analisis keselarasan skema pengembangan industri nasional dan daerah. Analisis peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional sebagai bagian dari rantai pasok global (global supply chain). Analisis pengembangan industri nasional dalam konteks sustainability dan konservasi lingkungan hidup.
A
P3DN Analisis kepatuhan implementasi kebijakan dan kelembagaan P3DN. Analisis ketepatan kebijakan dan kepatuhan TKDN. Potret alokasi dan realisasi P3DN pada pasar PBJ K/L/D meliputi: Validasi rencana umum pengadaan dan ketepatan alokasi belanja pengadaan barang/jasa K/L/D. Analisis tren realisasi belanja (kontrak) PBJ.
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan kemudahan perizinan berusaha di pusat dan daerah. Analisis efektivitas koordinasi kelembagaan lintas sektoral terkait kemudahan perizinan berusaha di pusat dan daerah. Analisis tata kelola OSS dalam mendukung kemudahan perizinan berusaha. Analisis dampak kemudahan perizinan berusaha terhadap perbaikan Indeks Kemudahan Berusaha serta peningkatan investasi (PMDN dan PMA).
Efektivitas penggunaan e-katalog (nasional, sektoral, lokal).
Hambatan dan permasalahan implementasi OSS.
Potret akuntabilitas dan kinerja program penciptaan substitusi impor.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Hambatan dan permasalahan pengendalian P3DN. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
58
B
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
C
HILIRISASI INDUSTRI Analisis roadmap dan kebijakan hilirisasi industri nasional. Analisis sektor prioritas hilirisasi industri nasional. Analisis kinerja smelter SDA (mineral) terhadap produktivitas dan nilai tambah komoditas. Permasalahan dan hambatan hilirisasi industri dalam negeri. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
D
TATA KELOLA INDUSTRI TAMBANG, MELIPUTI:
Gambaran umum industri tambang nasional (jumlah produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), termasuk gambaran ketergantungan impor).
E
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan dukungan industri tambang nasional. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan dukungan industri tambang nasional.
Analisis ketepatan dan kesesuaian kebijakan dan implementasi insentif pajak dan kepabeanan.
Analisis penetapan harga komoditas tambang nasional (analisis biaya produksi).
Akuntabilitas penyaluran (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, administrasi).
Analisis potensi inefisiensi industri tambang (termasuk produktivitas pabrik).
Analisis efektivitas insentif pajak dan kepabeanan terhadap pengembangan industri.
Permasalahan dan hambatan terkait efisiensi industri tambang nasional. Simpulan efisiensi industri tambang nasional.
Hambatan dan permasalahan pemberian insentif pajak dan kepabeanan.
Risiko yang belum termitigasi;
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
F
INSENTIF PAJAK DAN KEPABEANAN KORPORASI
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KAWASAN INDUSTRI
Analisis kebijakan dan kelembagaan pembangunan KEK/KI, termasuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan KEK/KI.
Analisis efektivitas pengembangan KEK/KI terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dsb).
Analisis grand design (strategi) pengembangan KEK/KI.
Identifikasi hambatan dan permasalahan pengembangan KEK/KI.
Akuntabilitas keuangan dan capaian progres pembangunan KEK/KI.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi. AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
59
TEMA
4.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
PARIWISATA
Konvergensi kebijakan dan program lintas sektoral pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata pusat dan daerah. Dampak pengembangan kawasan pariwisata terhadap penguatan ekonomi (PDRB, devisa, investasi, dsb.). Analisis daya saing pariwisata nasional di level internasional.
A
STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING PARIWISATA
Analisis strategi (roadmap/grand design) pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata.
B
Analisis kecukupan dan ketepatan penetapan program dan pendanaan (penganggaran) program pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESTINASI PARIWISATA (DPSP DAN KSPN)
Analisis akuntabilitas implementasi program pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata.
Analisis keselarasan perencanaan/desain pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata di pusat dan daerah.
Dampak pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata terhadap kunjungan wisatawan (domestik dan internasional).
Analisis kecukupan aksesibilitas/amenitas kawasan pariwisata (jalan, jembatan, hunian, dsb).
Permasalahan dan hambatan pengembangan infrastruktur pariwisata;
Akuntabilitas keuangan dan progres capaian pembangunan kawasan pariwisata.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Permasalahan dan hambatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
C
DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
Analisis program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata. Analisis efektifitas program promosi dan pemasaran pariwisata. Analisis implementasi green tourism di kawasan pariwisata. Analisis kecukupan penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pariwisata. Permasalahan dan hambatan dukungan pengembangan pariwisata. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
60
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN PANGAN
Sektor. E
E
KETAHANAN
PANGAN SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 3 TEMA DI DALAMNYA
Potret ketahanan pangan (a.l. mencakup gambaran pemenuhan kebutuhan pangan nasional, analisis regional, perkembangan diversifikasi pangan, kecukupan dan kelancaran distribusi pangan, dst.)
Analisis ketepatan kebijakan/grand design peningkatan ketahanan pangan nasional, termasuk keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah
Analisis kesesuaian prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah (pusat dan daerah) dengan strategi peningkatan ketahanan pangan
Analisis efektivitas pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong peningkatan ketahanan pangan
Pengawasan sektor ketahanan pangan dilaksanakan sekurang-kurangnya atas 13 komoditas pangan, yaitu: Beras, Terigu, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang, Minyak Goreng, Gula, Telur Ayam, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Ikan, Garam
62
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TEMA
1.
PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN (ON FARM)
TEMA
2.
KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN (OFF FARM)
TEMA
3.
RESILIENSI CADANGAN PANGAN NASIONAL
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
63
TEMA
1.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 8 TOPIK DI DALAMNYA
PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN (ON FARM)
Gambaran umum kebutuhan, produksi dan sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan; Analisis ketepatan dan sustainability rancangan bauran kebijakan peningkatan produksi pangan; Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan; Simpulan efektivitas peningkatan produksi dan produktivitas 13 komoditas pangan; Risiko yang belum termitigasi; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
C A
Gambaran umum kecukupan pemenuhan pupuk nasional (kebutuhan, produksi, surplus/defisit, ekspor/impor dan sebaran per wilayah)
TATA KELOLA LAHAN PERTANIAN NASIONAL
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional
Gambaran umum pemanfaatan lahan pertanian (luas lahan, luas lahan produktif dan sebaran per wilayah)
Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan pupuk nasional
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian
Tata kelola distribusi pupuk nasional (termasuk ketersediaan dan keterjangkauan per wilayah)
Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
Ketepatan penetapan alokasi pupuk bersubsidi Ketepatan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi (ketepatan sasaran, waktu, dan jumlah serta mekanisme pengawasan)
Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program
Risiko yang belum termitigasi Simpulan efektivitas kebijakan pemenuhan pupuk nasional terhadap produktivitas pangan;
Risiko yang belum termitigasi Simpulan efektivitas pelaksanaan program
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
B
TATA KELOLA PROGRAM BIBIT DAN BENIH UNGGUL
D
PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK
Gambaran umum kecukupan pemenuhan bibit dan benih nasional (kebutuhan, produksi, impor dan sebaran per wilayah)
Gambaran umum kecukupan pemenuhan pakan ternak nasional (kebutuhan, produksi, impor dan sebaran per wilayah)
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan program bibit dan benih unggul
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan produksi pakan ternak
Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah
Analisis keterjangkauan harga pakan ternak dan permasalahannya
Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi)
Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan pakan
Risiko yang belum termitigasi
Risiko yang belum termitigasi
Simpulan efektivitas pelaksanaan program
Simpulan efektivitas produksi pakan terhadap kebutuhan pakan
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi 64
TATA KELOLA PUPUK NASIONAL
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
E
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PANGAN NASIONAL
G
Gambaran alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pangan
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan (termasuk akses permodalan, penyuluh pertanian, koperasi, kelompok tani dan nelayan, bantuan sosial, dst.)
Potret sebaran dan kondisi infrastruktur pangan (analisis regional) Akuntabilitas keuangan dan progres kinerja pembangunan infrastruktur pangan (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi)
Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan
Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur pangan dalam mendorong peningkatan produksi pangan
Analisis efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan
Hambatan dan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur pangan
Analisis efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Permasalahan dan hambatan Risiko yang belum termitigasi
F
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
PENINGKATAN DUKUNGAN PERALATAN PRODUKSI PANGAN Gambaran umum kecukupan dukungan peralatan produksi pangan (kebutuhan dan penyaluran) Analisis ketepatan dan sustainability rancangan bauran kebijakan dukungan peralatan produksi pangan Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan Analisis pemanfaatan teknologi pangan dalam dukungan peralatan produksi pangan Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi) Tata kelola penyaluran solar bersubsidi (bagi nelayan) Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program
H
PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan penanggulangan hama dan penyakit Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam penanggulangan hama dan penyakit Permasalahan dan hambatan; Risiko yang belum termitigasi Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Risiko yang belum termitigasi Analisis efektivitas kebijakan dukungan peralatan produksi pangan dalam meningkatkan produksi pangan Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
65
TEMA
2.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 4 TOPIK DI DALAMNYA
KETERJANGKAUAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN (OFF FARM)
Gambaran umum ketersediaan, stabilitas harga dan sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan. Analisis ketepatan dan sustainbility rancangan bauran kebijakan keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan. Simpulan efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga atas 13 komoditas pangan. Risiko yang belum termitigasi. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
C A
KEBIJAKAN STABILISASI HARGA Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan
PENANGANAN PASCA PANEN
Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan
Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan kemampuan penanganan pasca panen
Simpulan efektivitas bauran kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan
Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan
Permasalahan dan hambatan Risiko yang belum termitigasi
Analisis pemanfaatan teknologi pertanian dalam penanganan pasca panen
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Simpulan efektivitas bauran kebijakan penanganan pasca panen dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pangan Permasalahan dan hambatan Risiko yang belum termitigasi Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
D
KEBIJAKAN EKSPOR/ IMPOR PANGAN Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan ekspor/impor komoditas pangan (kebutuhan, produksi, defisit/surplus, penetapan kuota, realisasi)
B
SUPPLY CHAIN KOMODITAS PANGAN Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam memastikan kelancaran supply chain komoditas pangan (termasuk distribusi dan tata niaga) Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam memastikan kelancaran supply chain komoditas pangan Analisis dampak panjang supply chain terhadap harga dan ketersediaan komoditas pangan; Permasalahan dan hambatan Risiko yang belum termitigasi Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
66
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan Simpulan efektivitas bauran kebijakan ekspor/impor dalam menjaga harga dan ketersediaan komoditas pangan Permasalahan dan hambatan Risiko yang belum termitigasi Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
TEMA
3.
RESILIENSI CADANGAN PANGAN NASIONAL Bagian 1
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 6 TOPIK DI DALAMNYA Gambaran umum cadangan pangan dan sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan. Analisis ketepatan dan sustainability rancangan bauran kebijakan cadangan pangan Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan. Analisis efektivitas kebijakan cadangan pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional. Analisis efektivitas kebijakan kawasan sentra produksi pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional. Analisis efisiensi industri pupuk dalam mendukung resiliensi produksi pangan nasional. Risiko yang belum termitigasi. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
A
C
TATA KELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PUSAT
B
TATA KELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah pusat atas 13 komoditas
Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah atas 13 komoditas pangan.
Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.)
Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.).
Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi)
Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan daerah (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi).
Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas
Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas.
Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program
Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program.
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program.
Risiko yang belum termitigasi
Risiko yang belum termitigasi.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
PENINGKATAN KUALITAS, KEAMANAN, DAN DIVERSIFIKASI PANGAN
Gambaran umum kualitas, keamanan, dan diversifikasi pangan nasional Analisis ketepatan kebijakan kualitas pangan dan keamanan pangan
Analisis upaya standarisasi produk dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan Analisis pelaksanaan diversifikasi pangan dalam mendukung ketahanan pangan Permasalahan dan hambatan Risiko yang belum termitigasi Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Analisis ketepatan kebijakan diversifikasi pangan Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
67
TEMA
3.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 6 TOPIK DI DALAMNYA
RESILIENSI CADANGAN PANGAN NASIONAL Bagian 2
Gambaran umum cadangan pangan dan sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan Analisis ketepatan dan sustainability rancangan bauran kebijakan cadangan pangan Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan Analisis efektivitas kebijakan cadangan pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional Analisis efektivitas kebijakan kawasan sentra produksi pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional Analisis efisiensi industri pupuk dalam mendukung resiliensi produksi pangan nasional Risiko yang belum termitigasi Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
D
EFISIENSI INDUSTRI PUPUK NASIONAL
Analisis ketepatan kebijakan pengembangan food estate (on-farm dan off-farm), serta keselarasan antar K/L dan Pemda;
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan dukungan industri pupuk nasional;
Kualitas tata kelola lahan pangan untuk food estate (terkait dengan status lahan, pembagian lahan, dst);
Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan dukungan industri pupuk nasional;
Ketersediaan bibit dan pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan;
Analisis penetapan harga pupuk nasional (analisis biaya produksi pupuk BUMN);
Keselarasan kegiatan food estate dengan kegiatan dukungan (irigasi, waduk, bendungan, embung, sumur/pompa bor, jalan, saprodi, alsintan, dst.);
Ketepatan penetapan harga pupuk bersubsidi (dihubungkan dengan analisis potensi inefisiensi industri); Ketepatan perhitungan realisasi belanja subsidi dan pembayaran kompensasi terkait industri pupuk; Permasalahan dan hambatan terkait efisiensi industri pupuk nasional; Simpulan efisiensi industri pupuk nasional (termasuk ketepatan harga dan potensi produktivitas);
Progres penyelesaian pembangunan food estate; Pencapaian target produksi dan produktivitas pangan di kawasan food estate; Efektivitas sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah hasil produksi, distribusi dan pemasaran berbasis digital; Efektivitas korporasi petani (berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani); Hambatan dan permasalahan pelaksanaan food estate;
Risiko yang belum termitigasi;
Risiko pelaksanaan food estate yang belum termitigasi;
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Simpulan atas efektivitas pelaksanaan food estate; Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi food estate
LUMBUNG IKAN NASIONAL Analisis ketepatan kebijakan pengembangan lumbung perikanan nasional dan keselarasan antar K/L dan Pemda. Gambaran progres capaian program lumbung ikan nasional. Keselarasan kegiatan lumbung ikan nasional dengan kegiatan dukungan (kapal perikanan, alat penangkap ikan ramah lingkungan, infrastruktur pelabuhan perikanan, balai benih, dll).
68
FOOD ESTATE
Gambaran umum industri pupuk nasional (jumlah produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), dan jenis pupuk);
Analisis potensi inefisiensi industri pupuk (termasuk produktivitas pabrik dan efektivitas subsidi/kompensasi bagi produsen pupuk);
F
E
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Hambatan dan permasalahan pelaksanaan lumbung ikan nasional. Risiko pelaksanaan lumbung ikan nasional yang belum termitigasi. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan lumbung ikan nasional. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
KETAHANAN ENERGI
Sektor. F
F
KETAHANAN
ENERGI
SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 5 TEMA DI DALAMNYA
Simpulan ketahanan energi nasional (dikonstruksikan dari aspek ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan).
Keselarasan antar kebijakan, serta keselerasan antara pusat dan daerah.
Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan Ketahanan Energi Nasional.
Kepatuhan penyelesaian produk hukum turunan, baik di pusat maupun daerah.
Kecukupan pemantauan, pengendalian, dan pemutakhiran kebijakan.
Kecukupan kebijakan dan implementasi pengukuran kinerja ketahanan energi nasional.
Identifikasi ruang perbaikan kebijakan penguatan ketahanan energi nasional
70
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TEMA
1.
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
TEMA
2.
KETERSEDIAAN ENERGI
TEMA
3.
AKSES TERHADAP ENERGI
TEMA
4.
KETERJANGKAUAN ENERGI
TEMA
5.
TRANSFORMASI ENERGI HIJAU
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
71
TEMA
1.
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 2 TOPIK DI DALAMNYA Keselarasan antara kelembagaan dan pendanaan dengan kebijakan dan strategi penguatan ketahanan energi nasional; Efektivitas konstruksi kelembagaan dan pendanaan dalam mendukung penguatan ketahanan energi nasional; Identifikasi upaya penguatan tata kelola kelembagaan dan pendanaan
B A
TATA KELOLA KELEMBAGAAN
Analisis konstruksi kelembagaan pengelolaan energi nasional; Analisis keutuhan kelembagaan; Analisis kejelasan dan kecukupan pembagian tanggung jawab pusat dan daerah, serta elemen kelembagaan lainnya; Kepatuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aktor/elemen kelembagaan pengelolaan energi nasional; Efektivitas penguatan kelembagaan sesuai KEN; Rekomendasi penguatan tata kelola kelembagaan
72
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TATA KELOLA PENDANAAN
Analisis struktur pendanaan yang tersedia untuk penguatan ketahanan energi nasional; Kepatuhan pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan dana pengembangan dan penguatan infrastruktur energi, serta akuntabilitas penggunaan dana tersebut; Optimalisasi peran Badan Usaha dan Perbankan dalam penguatan pendanaan; Efektivitas Penguatan pendanaan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur dan akses energi; Analisis risiko fraud; Rekomendasi peningkatan penguatan tata kelola pendanaan
TEMA
2.
KETERSEDIAAN ENERGI
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA Kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan penyediaan energi Analisis keseimbangan produksi, kebutuhan, dan impor energi (disertai proyeksi jangka menengah) Analisis keterjaminan (security) pasokan energi dalam hal terjadi keterbatasan produksi dan atau impor energi
B
PENGENDALIAN KETERGANTUNGAN IMPOR ENERGI Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan terkait ekspor-impor energi;
A
Capaian neraca ekspor-impor energi, serta analisis ketergantungan energi;
PENYEDIAAN ENERGI
Identifikasi penyebab ketergantungan impor energi; Identifikasi potensi produk pengganti impor energi, dan kebutuhan pengembangan industri domestik;
Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan mengenai penyediaan energi;
Analisis risiko fraud;
Akuntabilitas dan ketepatan perencanaan kebutuhan energi, serta perencanaan pemenuhan kebutuhan tersebut;
Rekomendasi efektivitas pengendalian ketergantungan impor energi
Efektivitas eksplorasi sumber daya energi, serta gambaran struktur sumber daya energi nasional terkini (termasuk energi fosil dan non-fosil); Capaian pemenuhan produksi energi terhadap kebutuhan (termasuk produksi energi fosil dan non-fosil); Analisis kecukupan kapasitas produksi energi terhadap perkiraan kebutuhan, serta proyeksi jangka menengah; Analisis optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya energi potensial dalam meningkatkan produksi energi nasional; Optimalisasi kerja sama internasional dalam penguatan penyediaan energi; Analisis rencana kontinjensi penyediaan energi dalam hal terjadi krisis atau kondisi darurat; Analisis risiko fraud; Rekomendasi peningkatan efektivitas penyediaan energi
C
TATA KELOLA CADANGAN ENERGI
Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan terkait cadangan energi (mencakup Cadangan Penyangga Energi, Cadangan Strategis, dan Cadangan Operasional); Analisis distribusi tanggung jawab pembentukan cadangan energi; Kepatuhan/pemenuhan tanggung jawab pembentukan cadangan energi oleh aktor terkait; Kondisi cadangan energi terkini, serta analisis kecukupan cadangan energi tersebut; Rekomendasi penguatan tata kelola cadangan energi
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
73
TEMA
3.
AKSES
TERHADAP ENERGI
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 2 TOPIK DI DALAMNYA Kecukupan, ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan untuk mendukung kemudahan akses terhadap energi; Analisis keseimbangan antara laju peningkatan produksi dengan peningkatan pemerataan energi; Analisis dampak pemerataan/ketimpangan supply energi terhadap kondisi ekonomi wilayah; Identifikasi potensi upaya percepatan perluasan dan pemerataan akses energi
A
INFRASTRUKTUR ENERGI (PRODUKSI DAN DISTRIBUSI) Analisis akuntabilitas dan ketepatan perencanaan pembangunan infrastruktur energi dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan;
DISTRIBUSI DAN PEMERATAAN ENERGI Potret kondisi pelayanan dan penyediaan energi untuk konsumen (masyarakat, industri, transportasi, dll);
Analisis keselarasan rencana pembangunan infrastruktur pusat dan daerah;
Analisis ketimpangan distribusi energi (mencakup perspektif ketersediaan stok, konsumsi/pemanfaatan dan harga) per wilayah;
Kesesuaian antara implementasi dan rencana pembangunan infrastruktur energi;
Analisis ketepatan distribusi lokasi pengembangan industri dengan potensi sumber daya energi;
Capaian pembangunan infrastruktur (termasuk pemenuhan target pembangunan);
Analisis keandalan sistem/jaringan distribusi energi;
Akuntabilitas keuangan pembangunan infrastruktur energi; Efektivitas pembangunan infrastruktur energi sesuai peruntukan; Analisis risiko fraud; Rekomendasi perbaikan pembangunan infrastruktur energi
74
B
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Analisis risiko fraud; Rekomendasi perbaikan distribusi dan peningkatan pemerataan energi
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
4.
KETERJANGKAUAN
Kecukupan, ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan untuk menjaga keterjangkauan energi;
ENERGI
Efektivitas dan kecukupan kolaborasi peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keterjangkauan energi, serta optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi kesenjangan harga energi antara wilayah; Analisis keseimbangan upaya meningkatkan investasi dan efisiensi biaya produksi energi dengan beban subsidi pemerintah; Identifikasi potensi upaya peningkatan keterjangkauan energi bagi masyarakat
A
TATA KELOLA INVESTASI SEKTOR ENERGI
Rp
Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan terkait investasi di pusat dan daerah (termasuk insentif); Disiplin implementasi kebijakan dalam memudahkan investasi di bidang energi (termasuk perizinan di pusat dan daerah); Potret proporsi investasi pemerintah dan swasta di bidang energi (termasuk proporsi kontribusi pemenuhan energi nasional); Potret potensi, peluang dan tantangan investasi di bidang energi; Rekomendasi penguatan tata kelola investasi sektor energi
B
AKUNTABILITAS PEMBENTUKAN HARGA ENERGI
Rp
Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan penetapan harga energi; Analisis kecukupan dan ketepatan jaminan pemenuhan komoditas domestik untuk kebutuhan produksi energi;
Rp
C
TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS SUBSIDI ENERGI Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi sektor energi (termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah); Akuntabilitas dan ketepatan formula perhitungan subsidi energi;
Analisis kewajaran pembentukan harga pokok produksi energi (termasuk analisis mengenai efisiensi industri);
Analisis sustainabilitas fiskal belanja subsidi pemerintah (termasuk analisis tren fluktuasi beban subsidi);
Identifikasi komponen pembentuk harga energi yang dapat diefisienkan;
Analisis ketepatan sasaran subsidi;
Potret kondisi stabilitas harga energi (termasuk analisis kewajaran fluktuasi harga energi); Rekomendasi peningkatan akuntabilitas pembentukan harga energi
Identifikasi area kebijakan dan/atau implementasi subsidi energi yang dapat diefisienkan; Rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi energi
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
75
TEMA
5.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
TRANSFORMASI
ENERGI HIJAU
Kecukupan, ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan terkait kesiapan menuju transformasi energi hijau; Potret capaian Bauran Energi Primer serta keseimbangan proporsi capaian EBT dengan laju pengurangan porsi cadangan terbukti energi fosil; Identifikasi upaya percepatan yang diperlukan menuju transformasi energi hijau;
A
TRANSISI MENUJU ENERGI BARU TERBARUKAN Analisis ketepatan dan kecukupan kebijakan transisi menuju energi hijau (termasuk kebijakan mengenai Bauran Energi Primer; Potret ketercapaian pemenuhan Bauran Energi Primer; Hambatan terkait pemenuhan Bauran Energi Primer; Analisis keseimbangan antara laju pengurangan cadangan terbukti energi fosil dengan rencana pengembangan energi pengganti; Kepatuhan implementasi kebijakan transisi menuju energi hijau; Identifikasi hambatan utama transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (termasuk dampak perkembangan geopolitik terkini); Rekomendasi percepatan transisi menuju EBT
76
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
B
KONSERVASI ENERGI DAN SUMBER DAYA ENERGI Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan konservasi energi di pusat dan daerah; Analisis ketepatan kebijakan pemanfaatan sumber daya energi (pusat dan daerah); Kepatuhan dan efektivitas implementasi konservasi energi; Kepatuhan dan efektivitas implementasi diversifikasi energi dalam rangka konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi nasional; Potret kepatuhan perlindungan lingkungan hidup dalam pengembangan energi nasional; Rekomendasi perbaikan terkait konservasi dan pemanfaatan Sumber Daya Energi
C
INVESTASI DAN RISET BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan investasi dan riset bidang energi di pusat dan daerah; Akuntabilitas dan Efektivitas pelaksanaan fasilitasi/insentif investasi di bidang EBT; Identifikasi area penguatan fasilitasi/insentif investasi di bidang EBT; Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana riset di bidang EBT; Potret implementasi dan pemanfaatan hasil riset bidang EBT; Rekomendasi penguatan riset dan penguatan pemanfaatan riset bidang EBT
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
77
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
Sektor. G
G
PENGUATAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA PADA 2 TEMA DI DALAMNYA
Permasalahan dan hambatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
80
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Analisis keberlanjutan penguatan tata kelola pemerintahan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
Akuntabilitas dan tata kelola persiapan penyelenggaraan pemilu sebagai basis keberlanjutan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
TEMA
1.
PENGUATAN TATA KELOLA
TEMA
2.
REFORMA AGRARIA
TEMA
3.
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMILU DAN PILKADA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
81
TEMA
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
1.
PENGUATAN TATAKELOLA
Protret kualitas tata kelola K/L/D. Efektivitas Tata Kelola dalam mendukung tujuan pembangunan nasional (berdasarkan Simpulan penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari sisi SPIP/MRI, Pengelolaan Strategis Nasional, APIP, Pengendalian Kecurangan dan HKP). Area perbaikan penguatan tata kelola pemerintahan.
A
MATURITAS SPIP/MRI
Gambaran kualitas pelaksanaan SPIP/MR (kebijakan, kelembagaan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko). Analisis efektivitas penyelenggaraan SPIP/MRI terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah. Identifikasi hambatan penyelenggaran SPIP/MR. Best practice penyelenggaran SPIP/MR pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP/MR Pemerintah Pusat dan Daerah
B
PENGELOLAAN RISIKO SEKTOR STRATEGIS NASIONAL
Gambaran kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional (identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko). Analisis efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko terhadap ketercapaian tujuan sektor strategis nasional (termasuk simpulan potensi ketercapaian target sektor strategis nasional). Identifikasi hambatan penyelenggaran pengelolaan risiko. Best practice penyelenggaran pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional
82
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
C
KAPABILITAS APIP Analisis kondisi kapabilitas aparat pengawas internal pada K/L/D/BU. Analisis upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pada K/L/D/BU. Efektivitas peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pada K/L/D/BU dalam peningkatan kualitas tata kelola. Analisis hambatan pelaksanaan upaya peningkatan kapabitas aparat pengawas internal pada K/L/D/BU. Best practice tata kelola aparat pengawas internal pada K/L/D/BU. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah perbaikan kebijakan.
D
PENGENDALIAN KECURANGAN DAN HAMBATAN KELANCARAN PEMBANGUNAN Kualitas penerapan pengendalian kecurangan oleh K/L/D/BU meliputi: Profil risiko kecurangan tematik. Profil risiko HKP Tematik. Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan (lesson learned dari pencegahan, deteksi dan respon kecurangan). Rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian HKP.
C
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
83
TEMA
2.
REFORMA AGRARIA
SIMPULAN Gambaran permasalahan tata ruang wilayah dalam mendukung pembangunan meliputi: Analisis permasalahan penyediaan lahan guna pembangunan. Analisis umum permasalahan konflik pertanahan. Analisis umum permasalahan pelayanan administrasi pertanahan dan lainnya. Potret capaian dan sebaran redistribusi lahan dan legalisasi aset. Analisis keseimbangan peruntukan objek redistribusi tanah untuk pertanian dan non pertanian. Analisis kualitas kebijakan reforma agraria. Analisis kualitas bauran kebijakan tata ruang dan wilayah. Analisis implementasi kebijakan reforma agraria dan kebijakan tata ruang dan wilayah. Analisis risiko fraud. Rekomendasi perbaikan permasalahan tata ruang, konflik agraria dan percepatan pelayanan pertanahan. Efektivitas kebijakan penataan struktur agraria dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.
84
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TEMA
3.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI HASIL PENGAWASAN PADA 3 TOPIK DI DALAMNYA
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKAD
Simpulan kesiapan penyelenggaranaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024; Area perbaikan untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024; Rekomendasi mitigasi risiko pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024
A
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU
RP
Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pemilu dan Pilkada. Disiplin pengelolaan dana penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (termasuk dana hibah). Analisis risiko fraud. Identifikasi hambatan belanja penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
B
AKUNTABILITAS PENGADAAN LOGISTIK DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa untuk Pemilu dan Pilkada. Efektivitas dan efisiensi distribusi logistik Pemilu dan Pilkada. Kepatuhan P3DN pada pengadaan barang dan jasa Pemilu dan Pilkada.
C
AKUNTABILITAS PENGAMANAN DAN PENGAWASAN Efektivitas pengelolaan risiko penyelenggaran Pemilu dan Pilkada (termasuk risiko siber).
Kualitas proses pemutakhiran Data Pemilih Tetap. Identifikasi hambatan pengadaan barang dan jasa dan pemutakhiran DPT. Identifikasi risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan penetapan DPT. Analisis risiko fraud.
Akuntabilitas pengamanan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada. Delivery peran lembaga pengawas penyelenggaran Pemilu dan Pilkada, termasuk peran Pemerintah Daerah. Identifikasi hambatan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Analisis risiko fraud.
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
85
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
KALENDER PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN PRIORITAS
Jadwal
88
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rencana Penyampaian Hasil Pengawasan
Sektor/Tema/Topik
Unit Pelaksana
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan D1 D2 D3 D4 D5 PWK I II III IV
A. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas
Pendidikan
Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Kinerja Pendidikan Tinggi
Pemajuan Kebudayaan
Resiliensi Pendidikan Nasional
Kesehatan
Sistem Kesehatan Nasional
Reformasi sistem kesehatan - layanan primer
Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan
Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes
Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit
Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)
Akuntabilitas penanganan Covid-19
Percepatan Penurunan Stunting
Skema Kesehatan Adaptif
Kesejahteraan Sosial
Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
Bauran Program Kesejahteraan Sosial
Penguatan Platform Penyaluran s.d. Pemanfaatan Bantuan Sosial
Implementasi Bansos APBD
Implementasi Bansos APBDesa
Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Pengembangan Perlindungan Sosial Adaptif
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
89
Rencana Penyampaian Hasil Pengawasan
Sektor/Tema/Topik
Unit Pelaksana
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan D1 D2 D3 D4 D5 PWK I II III IV
B. Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN & Non PSN)
Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)
Infrastruktur SPAM
Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi
Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN)
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Infrastruktur Jalan Tol
Pembangunan Infrastruktur Kereta
Pembangunan Bandara
Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
Penguatan Infrastruktur informasi dan Komunikasi (PSN & Non PSN)
Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi
Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN)
Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)
Pembangunan dan Tata Kelola IKN
C. Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat
Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBP)
Optimalisasi Pembiayaan Inovatif (Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN)
Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rangka Penanggulangan Bencana
90
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rencana Penyampaian Hasil Pengawasan
Sektor/Tema/Topik
Unit Pelaksana
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan D1 D2 D3 D4 D5 PWK I II III IV
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Optimalisasi PAD
Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah
Efektivitas Dana Transfer Umum
Efektivitas Dana Otonomi Khusus
Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa
Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa
Akuntabillitas Keuangan Desa
Akuntabillitas Aset Desa
Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan
BUMN
BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha)
BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)
BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)
D. Pembangunan Ekonomi
Neraca Perdagangan
Peningkatan Ekspor
Pengendalian Impor
Kerjasama Ekonomi/Perdagangan Internasional (Bilateral dan Multilateral) Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM
Akses Permodalan UMKM
Insentif Pajak UMKM
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
91
Rencana Penyampaian Hasil Pengawasan
Sektor/Tema/Topik Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam Negeri
Unit Pelaksana
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan D1 D2 D3 D4 D5 PWK I II III IV
P3DN Kemudahan Perizinan Berusaha
Hilirisasi Industri
Tata Kelola Industri Tambang, meliputi: - Batubara (TW1) - Timah (TW2) - Bauksit (TW3) - Nikel (TW4) Insentif Pajak dan Kepabeanan Korporasi
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri
Pariwisata
Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata
Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)
Dukungan Pengembangan Pariwisata
E. Ketahanan Pangan
Peningkatan Produksi Pangan (On Farm)
Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional
Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul
Tata Kelola Pupuk Nasional
Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional
Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan
Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan
Penanggulangan Hama dan Penyakit
Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan (Off Farm)
92
Penanganan Pasca Panen
Supply Chain Komoditas Pangan
Kebijakan Stabilisasi Harga
Kebijakan Ekspor/Impor Pangan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rencana Penyampaian Hasil Pengawasan
Sektor/Tema/Topik
Unit Pelaksana
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan D1 D2 D3 D4 D5 PWK I II III IV
Resiliensi Cadangan Pangan Nasional
Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat
Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan
Efisiensi Industri Pupuk Nasional Food Estate
Lumbung Ikan Nasional
F. Ketahanan Energi
Tata Kelola Kelembagaan dan Pendanaan
Tata Kelola Kelembagaan
Tata Kelola Pendanaan
Ketersediaan Energi
Penyediaan Energi
Pengendalian Ketergantungan Impor Energi
Tata Kelola Cadangan Energi
Akses Terhadap Energi
Infrastruktur Energi (produksi dan distribusi)
Distribusi dan Pemerataan Energi
Keterjangkauan Energi
Tata Kelola Investasi Sektor Energi
Akuntabilitas Pembentukan Harga Energi
Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi
Transformasi Energi Hijau
Transisi Menuju Energi Baru Terbarukan
Konservasi Energi dan Sumber Daya Energi
Investasi dan Riset Bidang Energi Baru Terbarukan
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023
93
Rencana Penyampaian Hasil Pengawasan
Sektor/Tema/Topik
Unit Pelaksana
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan D1 D2 D3 D4 D5 PWK I II III IV
G. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Penguatan Tata Kelola
Maturitas SPIP/MRI
Pengelolaan risiko sektor strategis nasional
Kapabilitas APIP
Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
Reforma Agraria
Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan
KETERANGAN
: Unit Penanggung Jawab : Unit Pendukung
94
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur,13120 www.bpkp.go.id
