Bab 1 Pendapatan Nasional [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

BAB 1 KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL KOMPETENSI DASAR 3.1



Mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional



4.1



Menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional



A. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL Pendapatan nasional suatu negara biasanya dijadikan salah satu tolok ukur dalam menentukan tingkat kemakmuran masyarakat negara tersebut, meskipun masih ada indikator yang lain yang masih harus diperhatikan, seperti halnya tingkat pemerataan pendapatan dan sebagainya. Untuk memahami mengenai pendapatan nasional, kita lebih dahulu perlu memahami dasar pemikiran yang ada di balik konsep tersebut. Caranya melalui penyederhanaan arus lingkaran output, pengeluaran, dan pendapatan antara perusahaan dan rumah tangga. Simaklah bagan pada PERAGA 3.1! PERAGA3.1. Arus lingkaran output, pengeluaran, dan pendapatan secara sederhana.



Andaikan kegiatan ekonomi suatu negara dapat disederhanakan seperti pada PERAGA 3.1. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang disebut dengan istilah output nasional atau produk nasional. Kemudian, perusahaan menjual barang dan jasa ke sektor rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa tersebut dinamakan pengeluaran nasional (gambar anak panah di tengah bagan). Dari hasil penjualan barang dan jasa, perusahaan harus membayar balas jasa terhadap 1



faktor--faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Pendapatan yang diterima rumah tangga atas jasa faktor produksi dinamakan pendapatan nasional (gambar anak panah di kanan bagan). Berdasarkan tiga konsep di atas, yaitu produk nasional, pengeluaran nasional, dan pendapatan nasional, dapat ditarik disimpulkan bahwa nilai barang dan jasa yang dihasilkan (output nasional) sama dengan pengeluaran untuk membeli barang dan jasa tersebut (pengeluaran nasional). Selain itu, nilai barang dan jasa tersebut juga sama dengan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi dalam perekonomian (pendapatan nasional). Dari sini kita dapat mendefinisikan pendapatan nasional melalui tiga pendekatan sebagai berikut. a.



Nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu (satu tahun);



b.



Jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun;



c.



Jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan.



B. TUJUAN DAN MANFAAT PENDAPATAN NASIONAL 1. Tujuan mempelajari pendapatan nasional Tujuan mempelajari pendapatan nasional pada dasarnya berisi Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara, Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang/jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Secara lebih terinci tujuan mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut: a). Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara Bila kita menghitung pendapatan nasional suatu negara, kita dapat pula mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan ppendapatan nasional akan dihitung semua sumber yang mendatangkan hasil selama 1 tahun. Semakin tinggi nilai pendapatan nasional semakin tinggi tingkat kemakmuran negara b). Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang/jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun Bila kita menghitung pendapatan nasional suatu negara, kita dapat pula memperoleh taksiran yang akurat nilai barang/jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan ppendapatan nasional akan dihitung semua sumber yang mendatangkan hasil selama 1 tahun 2



c). Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.



Tujuan menghitung pendapatan nasional suatu negara adalah



Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Hal ini dikarenakan unutuk membuat rencana pelaksanaan program yang pembangunan yang berjangka dananya harus disesuaikan dengan pendapatan nasional. Jika tidka disesuaikan maka negara akan defisit 2. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara serta sektor mana yang lebih dominan menyumbang pendapatan nasional suatu negara, maka perlu dianalisa secara mendetail dan cermat. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari pendapatan nasional diantaranya: a). Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian Dari perhitungan pendapatan naisonal, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industry,pertanian atau jasa selanjutnya diteliti susunan sector lapanagan usaha perekonomiannya. Jika pendapatan nasional dominan dari sector agraris maka struktur perekonomiannya agraris b). Mengetahui pertumbuhan perekonomian Perhitungan pendapatan nasional dilaksanakan setiap tahun segingga dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat diketahui kenaikan pendapatan atau penurunan pendapatan penduduk dihubungkan dengan jumlah penduduk c). Membandingkan perekonomian antardaerah dan antarnegara Selain pendapatan naisonal, dapat dihitung pendapatan untuk propinsi yang disebut pendapatan regional. Dengan demikian, dapat diketahui struktur perekonomian setiap daerah dan dapat dibandingkan dengan daerah lainnya. d). Membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu Data mengenai pendapatan pendapatan naisonal dibuat dari tahun ke tahun, sehingga kita dapat membandingkan data besarnya pendpatan naisonal dari tahun ke tahun e). Membantu merumuskan kebijakan pemerintah.



3



Perhitungan pendapatan naisonal berguna pula untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Seandainya kita menginginkan pertumbuhan produk nasional 8%, maka perhitungan pendapatan nasional inilah yang kita lihat. Dengan mengetahui proporsi maisng masing sector, pertanian 8% itu dialokasikan kepada sector pertanian misalnya 5%,sector industri15%,pertambangan 12% dan seterusnya. Dari percepatan pertambahan sector pertanian dala subsector tanaman bahan makanan, pemerintah dapat menentukan kenijakan pengadaan pangan. Misalnya dapat tidaknya bahan makanan disediakan dari produksi dalam negeri dan seberapa besar masih harus diimpor. Berdasarkan pendapata perkapita, pemerintah dapat pula menentukan gamabaran kebijakan kependudukan dan penggunaan dana investasi C. KOMPONEN-KOMPONEN KONSEP PENDAPATAN NASIONAL. Komponen dalam perhitungan pendapatan nasional atau istilah-istilah yang terkait dengan pendapatan nasional diantaranya adalah : 1. Produk Domestik Bruto (PDB) / Gross Domestic Product (GDP) Produk Domestik Bruto (PDB) / Gross Domestic Product (GDP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik yang dihasilkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau warga negara maupun Penanaman Modal Asing (PMA) atau warga Negara asing, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa warga Negara yang bekerja di luar negeri Dalam konsep perhitungan Produk Nasional Bruto dengan Produk Domestik Bruto terdapat unsur hasil produk yang melibatkan negara lain yaitu : a) Hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri, di mana unsur ini akan dimasukan dalam perhitungan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). b) Hasil produk barang dan jasa warga negara asing atau perusahaan asing di suatu Negara, di mana unsur ini tidak dimasukkan dalam perhitungan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Selisih antara hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri (point 1) dengan hasil produk barang dan jasa warga Negara asing (point 4



2) disebut Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri (PNLN). Jika kita simpulkan dari hasil perbandingan di atas maka terdapat dua kesimpulan sebagai berikut : 1) Negara yang hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri lebih besar dari hasil produk barang dan jasa warga negara asing di negaranya, maka PNLN nya akan positif sehingga PNB > PDB. Jika PNB > PDB menunjukan bahwa perekonomian negara tersebut telah maju, hal ini menunjukan bahwa investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar dibandingkan investasi negara asing di negara tersebut. 2) Negara yang hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan warga Negara di luar negeri lebih kecil dari hasil produk barang dan jasa warga negara asing di negaranya, maka PNLN nya akan negatif sehingga PNB < PDB. Jika PNB < PDB menunjukan bahwa perekonomian Negara tersebut belum maju, hal ini menunjukan bahwa investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil dibandingkan investasi negara asing di negara tersebut 2. Produk Nasional Bruto ( PNB) / Gross National Product (GNP) Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun ditambah hasil barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa perusahaan asing / warga negara asing yang beroperasi di negara tersebut. Jika pengertian penduduk suatu negara adalah seluruh orang yang bertempat tinggal di negara tersebut tidak membedakan apakah warga negara atau warga negara asing, maka Produk Nasional Bruto dapat dirumuskan secara matematik sebagai berikut :



Keterangan : PNB / GNP = Produk Nasional Bruto atau Gross National Product GDP



= Jumlah produk barang dan jasa penduduk suatu negara



Produk WNA



= Jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara



asing /PMA di negara tersebut



5



Produk WNI di LN= Jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri. Jika Produk PMA lebih kecil dari Produk WNI di luar negeri maka selisihnya merupakan pendapatan netto atas luar negeri yang akan menambah terhadap GDP atau sebaliknya. 3. Produk Nasional Neto (PNN) / Net National Product (NNP) Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP) yaitu produk nasional bersih yang dicari dengan mengurangkan antara Produk Nasional Bruto (PNB) dengan penyusutan



dan penggantian alat yang telah aus/usang



(replacement). Penyusutan adalah pengurangan nilai suatu aktiva karena telah digunakan untuk produksi sedangkan replacement merupakan penggantian suatu aktiva karena telah aus digunakan untuk produksi. Secara matematika menghitung PNN atau NNP dapat dirumuskan sebagai berikut :



4. Pendapatan Nasional Neto / Net Nasional Income (NNI). Pendapatan Nasional Neto / Net Nasional Income (NNI). Merupakan pendapatan nasional bersih setelah pajak tidak langsung. Untuk menghitung besarnya NNI dilakukan dengan mengurangkan antara NNP dengan pajak tidak langsung, sehingga secara matematik dapat dilambangkan dengan notasi :



5. Pendapatan Perorangan / Personal Income (PI). Pendapatan perorangan / Personal Income (PI) adalah pendapatan yang benarbenar dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan . Pendapatan perorangan secara matematika dapat dirumuskan sebagai berikut : Pendapatan perorangan = NNI + Transfer payment – ( Jaminan sosial + pajak penghasilan perusahaan + laba tidak dibagikan).



6



Dari perhitungan pendapatan perorangan dikenal adanya transfer payment yaitu penerimaan yang diperoleh bukan dari aktivitas produktif sehingga tidak termasuk dalam pendapatan. Pada dasarnya terdapat tiga jenis transfer payment yaitu : a) Goverment transfer payment ( pembayaran transfer pemerintah ) yaitu pemberian tansfer oleh pemerintah kepada perorangan, misalnya tunjangan yang diberikan kepada veteran, tunjangan anak dan pegawai negeri sipil. b) Business transfer payment (pembayaran transfer bisnis) misalnya utang raguragu. c) Interpersonal transfer payment (pembayaran transfer perorangan) yaitu pemberian dari seorang teman / keluarga kepada seorang teman / keluarga lainnya. 6. Pendapatan Disposibel / Disposible Income (DI). Pendapaan Disposibel / Disposible Income (DI) yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh keluarga. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut :



Yang termasuk pajak langsung adalah kewajiban-kewajiban pajak yang harus dibayar oleh rumah tangga, misalnya pajak penghasilan.



Contoh perhitungan: Data pendapatan nasional negara Kertagama pada tahun anggaran 2013 terlihat sbb: -



Produksi GDP Rp Produksi perusahaan asing Produksi warga negara di luar negeri Pajak langsung Pajak tidak langsung Pajak perseroan Iuran dana pensiun Laba ditahan Transfer paymant Penyusutan



950.000.000.000,00 Rp 75.000.000.000,00 Rp 30.000.000.000,00 Rp 50.000.000.000,00 Rp 100.000.000.000,00 Rp 20.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00 Rp 150.000.000.000,00 Rp 25.000.000.000,00 Rp 30.000.000.000,00



Perhitungannya: 7



-



GDB Produksi perusahaan asing



Rp 950.000.000.000,00 Rp 75.000.000.000,00



(-)



Rp 875.000.000.000,00 -



Produksi warga neg di luar negeri GNP Penyusutan Produk Nasional Netto Pajak tidak langsung Nett National Income Transfer paymant



Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp



_30.000.000.000,00 (+) 905.000.000.000,00 30.000.000.000,00 (-) 875.000.000.000,00 100.000.000.000,00 (-) 775.000.000.000,00 25.000.000.000,00 (+) Rp



800.000.000.000,00



Dikurangi: -



Pajak perseroan Rp 20.000.000.000,00 Iuran dana pensiunRp 5.000.000.000,00 Laba ditahan Rp 150.000.000.000,00 (+) Rp 175.000.000.000,00 (-)



-



Personal Income Pajak langsung



Rp 625.000.000.000,00 Rp 50.000.000.000,00



-



(-) Disposibel income



Rp 575.000.000.000,00



D. METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL Definisi pendapatan nasional memberikan gambaran kepada kita bahwa pendapatan nasional dapat dipahami dalam tiga pendekatan. Oleh karena itu, dalam perhitungannya, pendapatan nasional dapat dilakukan dalam tiga pendekatan pula: (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pendapatan, dan (3) pendekatan pengeluaran. 1. Pendekatan Produksi. Menurut pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu negara selama satu tahun. Di Indonesia, sektor-sektor produksi dibagi menjadi 9 sektor, yaitu: (1)pertanian; (2)industri pengolahan; (3)pertambangan dan galian; (4)listrik, air dan gas; (5)bangunan; (6)pengangkutan dan komunikasi; (7)perdagangan, hotel, dan restoran; (8)bank dan lembaga keuangan, dan sewa perusahaan; (9) jasa-jasa lain. Yang dijumlahkan dalam perhitungan ini bukanlah nilai akhir dari barang dan jasa, melainkan nilai tambah dari barang dan jasa. 8



PERAGA 3.2. Proses produksi kemeja



Coba perhatikan rangkaian gambar di atas. Untuk memproduksi kemeja harus diproduksi lebih dulu kain, benang, dan kapas. Kemeja dibuat dari kain, kain dibuat dari benang, dan benang dibuat dari kapas. Jika kita menjumlahkan nilai akhir (harga dikalikan dengan volume yang diproduksi) dari kemeja, kain, benang, dan kapas, maka akan timbul apa yang dinamakan penghitungan ganda ( double counting). Hal ini terjadi karena dalam nilai akhir kemeja sudah terkandung sebagian nilai akhir kain. Dalam nilai akhir kain sudah terkandung nilai akhir benang dan dalam nilai benang terdapat nilai akhir dari kapas. Begitu seterusnya. Oleh karena itulah, untuk memperoleh total produk yang dihasilkan suatu negara, harus digunakan nilai tambah ( value added). Di bawah ini kita akan menyimak contoh perhitungan nilai tambah yang disajikan dalam tabel 3.1. Diasumsikan bahwa volume masing-masing produk yang diproduksi adalah satu. Bila harga masing-masing barang diketahui, maka nilai tambah dapat dihitung. TABEL 3.1 Contoh perhitungan nilai tambah Jenis Barang Kapas Benang Kain Kemeja



Harga



Nilai Tambah



Rp Rp Rp Rp Rp



Rp Rp Rp Rp Rp



5.000,00 7.500,00 12.500,00 20.000,00 45.000,00



5.000,00 2.500,00 5.000,00 7.500,00 20.000,00



Menurut TABEL 3.1, sumbangan empat jenis barang tersebut bagi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah, yakni Rp 20.000,00, dan bukan Rp 45.000,00. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi sangat terkait dengan dua konsep produksi nasional, yaitu Gross Domestic Product (GDP) dan Gross Nasional Produk (GNP). Perbedaan keduanya terletak pada sudut 9



pandang pihak yang melakukan produksi. Pada GNP, digunakan istilah “ national’ karena sudut pandang yang digunakan adalah status kewarganegaraan. Dengan batasan ini, GNP hanya mencakup jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada GDP, digunakan istilah “ domestic” karena sudut pandang yang digunakan adalah wilayah suatu negara. Dengan batasan ini, GDP hanya mencakup jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, baik warga negara maupun warga asing. GDP dapat lebih besar atau lebih kecil dari pada GNP. Jika GDP suatu negara lebih besar dari GNP-nya, maka peranaman modal asing (PMA atau investasi asing) di negara itu lebih besar daripada peranaman modal negara itu di luar negeri. Kondisi ini sering terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Selisih jumlah GDP dengan GNP disebut Net Factor Payment atau Net-Factor Income to Abroad. Net factor payment ini adalah jumlah neto dari pendapatan orang asing di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara sendiri di luar negeri. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa GNP adalah GDP dikurangi Net Factor Payment. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan ini adalah dengan menentukan dan selanjutnya menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan seluruh sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Pendapatan nasional yang didapatkan dengan pendekatan (metode) produksi dinamakan Gross Domestik Brutto (GDB). Agar supaya tidak terjadi perhitungan ganda, maka dalam metode produksi ini yang dihitung hanyalah nilai tambah (value added) yang diciptakan. Di dalam pendekatan (metode) produksi ini terdapat sembilan sektor produktif yang dapat dihitung untuk menghasilkan nilai GDB yaitu : a) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. b) Pertambangan dan penggalian. c) Industri pengolahan. d) Listrik, gas dan air bersih. e) Bangunan. f) Perdagangan, hotel dan restoran. g) Pengangkutan dan komunikasi. h) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 10



i) Jasa-jasa Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat digunakan rumus sebagai berikut :



Keterangan : Y



= Pendapatan nasional



Pqn



= Harga produk dari sector n



Q1, Q2,….Q9



= Jumlah produk dari masing-masing sector.



Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dalam pendekatan produksi yang dihitung hanya nilai tambah (NTB) agar tidak terjadi perhitungan ganda, dengan demikian rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut :



Dalam perhitungan nilai tambah dapat diberikan contoh sebagai berikut : Perhitungan nilai tambah kain batik (dalam jutaan rupiah) Tahap Produksi



Harga



Pemakaian



Nilai



(Rp)



Bahan



Tambah



(Rp) 0



(Rp) 45.500



45.500



25.100



Kain putih



70.600 136.00



70.600



65.400



Kain batik



0 200.00



136.000



64.000



Jumlah



0 452.10



252.100



200.000



Bahan mentah berupa kapas Benang pintal



45.500



0 11



Dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai jual kain batik sebesar Rp.200.000.000.000,00 sama dengan jumlah nilai tambah produksi beberapa bidang usaha yang terkait. Dalam perhitungan nilai tambah berdasarkan alasan tertentu ada produk barang / jasa yang nilai tambahnya tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional diantaranya adalah : a) Barang / jasa karena diproduksi untuk digunakan sendiri oleh yang bersangkutan. Misalnya hasil pertanian yang dipanen sendiri dari kebunnya untuk digunakan sendiri, pakaian yang dijahitnya sendiri dan sebagainya. b) Barang / jasa yang diproduksi secara ilegal, misalnya barang selundupan dan sebagainya. c) Produksi barang / jasa yang diberikan kepada pihak lain tanpa imbalan. d) Berdasarkan perhitungan nilai tambah dari sembilan sektor produksi dapat diberikan contoh perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan (metode) produksi sebagai berikut : Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (dalam milayaran rupiah). Produksi / lapangan usaha Nilai tambah a. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.



78.400



b. Pertambangan dan penggalian.



43.200



c. Industri pengolahan.



54.000



d. Listrik, gas dan air bersih.



7.100



e. Bangunan



13.400



f. Perdagangan, hotel dan restoran



35.700



g. Pengangkutan dan komunikasi



21.000



h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan



26.900



i. Jasa-jasa



10.000 (+)



Produk domestik Bruto (PDB)



289.700



Pendapatan Notto luar negeri Produk Nasional Bruto (PNB)



300 (+) 290.000 12



Penyusutan dan replacment



15.400 (-)



Produk Nasional Netto



284.600



Pajak tidak langsung



21.000(-)



Pendapatan Nasional Netto



263.600



2. Pendekatan Pendapatan. Menurut pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama satu tahun. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga, dan wiraswasta ( entrepreneur) yang digunakan dalam proses produksi diberikan balas jasa berupa sewa, bunga, upah atau gaji, dan laba. Karena faktor--faktor produksi tersebut dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, maka balas jasanya kembali pada masyarakat sebagai pendapatan nasional. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dapat ditulis secara matematis sebagai berikut:



di mana: NI = national income (pendapatan nasional) w = wage (upah) r



= rent (sewa)



i = interest (bunga) p= profit (laba)



Pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pendapatan dikenal dengan sebutan Gross National Income (GNI). Jika GNI dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal disebut Net National Income (NNI). Contoh Soal: Dalam suatu negara terdapat data sebagai berikut: -



Penghasilan masyarakat dari faktor produksi alam yang berupa sewa (rent)



sebesar Rp2.000.000.000,00 -



Penghasilan masyarakat dari faktor produksi tenaga kerja berupa gaji (wage)



sebesar Rp6.000.000.000,00 -



Penghasilan masyarakat dari faktor produksi modal berupa bunga (interest)



sebesar Rp3.000.000.000,00 13



-



Penghasilan masyarakat dari faktor produksi skill (enterpreneur) berupa laba



usaha (profit) sebesar Rp1.000.000.000,00 Berdasarkan data di atas maka besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan adalah NI = w + i + r + p NI = Rp6.000.000.000,00 + Rp3.000.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 + sebesar Rp1.000.000.000,00 NI = Rp12.000.000.000,00 Gambar 3.2.



3. Pendekatan Pengeluaran. Menurut pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun. Pengeluaran yang dijumlahkan itu terdiri atas: a) Pengeluaran konsumsi perorangan dari rumah tangga (personal consumption expenditure), berupa pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini. b) Investasi domestik bruto, berupa: bangunan-bangunan baru, alat-alat produksi yang tahan lama, dan persedian barang-barang oleh perusahaan. Termasuk pula di dalamnya adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti membangun jembatan, jalan, dan jaringan irigasi. Dalam konteks Indonesia, investasi ini sering disebut dengan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto c) Pengeluaran konsumsi pemerintah ( government expenditure) yang terlihat dalam pengeluaran rutin pemerintah, seperti membayar gaji pegawai negeri dan membeli peralatan kantor. d) Ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dengan impor. Ekspor merupakan sejumlah barang dan jasa dalam negeri yang dibeli oleh pihak luar negeri sehingga menambah pendapatan nasional. Sementara impor merupakan sejumlah barang dan jasa luar negeri yang dibeli oleh pihak dalam negeri. Pada 14



perhitungan pendapatan nasional, impor merupakan faktor pengurang perhitungan karena produksi barang impor dilakukan di luar negeri sehingga tidak masuk dalam pendapatan nasional. Secara matematis, perhitungan pendekatan pengeluaran dapat ditulis sebagai berikut:



di mana: NI



=



national income (pendapatan nasional)



C



=



consumption (konsumsi rumah tangga)



I



=



investment (investasi)



G



=



government expenditure (pengeluaran pemerintah)



X



=



export



M



=



import



Contoh soal : Data yang dimiliki suatu negara untuk perhitungan pendapatan nasionalnya sebagai berikut: - Pengeluaran negara



Rp 4.000.000.000,00



- Pengeluaran masyarakat



Rp 8.000.000.000,00



- Pengeluaran rumah tangga usaha



Rp 12.000.000.000,00



- Ekspor



Rp 1.500.000.000,00



- Impor



Rp 1.000.000.000,00



Berdasarkan data di atas maka besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah: NI = C + I + G + (X – M) NI



= Rp8.000.000.000,00



+



Rp12.000.000.000,00



+



Rp4.000.000.000,00



+



(Rp1.500.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00) = Rp24.000.000.000 + Rp500.000.000,00 = Rp24.500.000.000,00 15



Gambar 3.3.



E.



PENDAPATAN PER KAPITA Pembahasan pendapatan nasional menjadi lebih berarti bila dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pendapatan per kapita. Data pendapatan nasional sebetulnya tidak bisa secara langsung digunakan untuk melihat kesejahteraan dan standar hidup suatu negara. Telah dikatakan sebelumnya, meskipun pendapatan nasional negara X sama dengan pendapatan nasional negara Y, kita tidak bisa mengatakan secara langsung bahwa tingkat kesejahteraan penduduk negara X sama dengan negara Y. Mengapa demikian? Alasannya, kita belum memperhitungkan jumlah penduduk kedua negara tersebut serta bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan. Mari kita ambil contoh sederhana. Pada tahun tertentu, pendapatan nasional negara X dan negara Y sama-sama Rp 500 juta. Namun, jumlah penduduk negara X adalah 1.000 orang, sementara negara Y hanya 500 orang. Jika pendapatan negara X dan negara Y dibagikan atau didistribusikan, maka pendapatan rata-rata per orang atau pendapatan per kapita di negara X adalah Rp 500.000,00 sementara di negara Y adalah Rp l.000.000,00. Jelas bahwa kemampuan atau kesejahteraan rara-rata penduduk di negara X lebih kecil dibanding kesejahteraan rata-rata penduduk negara Y, meskipun pendapatan nasional mereka sama besarnya. Dalam contoh tadi, kita umpamakan pendapatan kedua negara tersebut dibagikan atau didistribusikan secara merata. Artinya, masing-masing penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, bagaimana apabila pendapatan tersebut tidak terdistribusikan secara merata? Meskipun menurut perhitungan pendapatan per kapita, rata-rata penduduk negara Y lebih makmur dari rata-rata penduduk negara X, kita belum melihat bagaimana distribusi pendapatan di kedua negara tersebut. Misalnya, sebagian besar sumber ekonomi di negara Y ternyata dikuasai oleh segelintir orang saja. Dari 500 penduduknya, ternyata hanya 10 orang saja yang memiliki perusahaan-perusahaan raksasa yang membidangi semua jenis usaha di negara Y, sementara penduduk sisanya 16



praktis hanya berperan sebagai pegawai dan buruh kasar. Sebagian besar pendapatan nasional negara Y akan diperoleh para pemodal dan pengusaha raksasa tersebut. Bagaimana tingkat kesejahteraan masing-masing penduduk negara Y sekarang? Penduduk yang memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar akan lebih makmur ketimbang penduduk lainnya yang menerima pendapatan yang kecil. Jadi, di samping konsep pendapatan per kapita, kita pun perlu melihat bagaimana pendapatan nasional suatu negara didistribusikan. Oleh karena itu, untuk melengkapi pembahasan mengenai pendapatan per kapita, pada bagian akhir bab ini kita akan membahas secara sekilas mengenai distribusi pendapatan. 1. Fungsi Perhitungan Pendapatan Perkapita Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan per kapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, seberapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang ditimbulkan oleh peningkatan tersebut. Berikut ini adalah beberapa fungsi perhitungan pendapatan nasional. Indikator Tingkat Kesejahteraan Negara. Untuk melihat apakah tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara telah meningkat, kita harus melihatnya dari pendapatan per kapita riil. Artinya, pendapatan per kapita yang telah memperhitungkan harga-harga atau inflasi. Kita lihat lagi negara X dalam contoh tadi. Pendapatan per kapitanya pada tahun pertama adalah Rp 500.000,00. Lalu, pada tahun kedua pendapatan per kapita mereka meningkat menjadi Rp l.000.000,00, atau dua kali lipatnya. Jika kita lihat dari nilai nominal itu, kita bisa langsung mengatakan bahwa kesejahteraan penduduk negara X telah meningkat. Namun, pada tahun kedua itu, harga-harga ternyata juga meningkat sebesar dua kali lipat. Barang-barang dan jasa yang tadinya bisa dibeli seharga Rp 500.000,00, kini harus dibeli dengan harga Rp 1.000.000,00. Kenaikan pendapatan per kapita negara X tidak mempunyai arti sama sekali terhadap kesejahteraan penduduknya. Daya beli serta kesejahteraan mereka di tahun kedua tetap tidak berubah. 17



Kesimpulannya, jika diukur berdasarkan harga konstan tahun pertama, maka pendapatan per kapita riil penduduk negara X pada tahun kedua ternyata tetap Rp 500.000,00. Lain halnya ketika pendapatan perkapita secara riil mengalami pertumbuhan. Dalam konteks ini, dikatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara memang benar-benar meningkat. Naiknya pendapatan perkapita masyrakat berarti pula naiknya daya beli masyarakat sehingga mampu mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Indikator Standar Kehidupan Negara. Selain untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun, pendapatan per kapita dapat digunakan pula untuk membandingkan standar hidup beberapa negara atau untuk mengelompokkan negara-negara di dunia ke dalam kelompok pendapatan rendah, menengah, atau tinggi. Tentu saja jika nilai pendapatan per kapita tersebut dinyatakan dalam satuan uang yang sama. Satuan uang yang umum dipakai oleh seluruh negara adalah dolar Amerika Serikat. Bank Dunia melaporkan bahwa pada tahun 2011, pendapatan per kapita penduduk Singapura adalah US$ 50,714, sementara pendapatan per kapita penduduk India pada tahun 2009 hanya US$ 1,180. Dapat kita bayargkan betapa jauhnya perbedaan kesejahteraan di antara kedua negara tersebut. Dengan pendapatan per kapita sebanyak itu, rata-rata penduduk Singapura bisa mempunyai mobil, barangbarang elektronik yang canggih atau berlibur ke seluruh penjuru dunia. Sebalik-nya, dengan pendapatan per kapita sekecil itu, tidak begitu banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh rata-rata penduduk India. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah merasa senang jika seluruh kebutuhan pokok telah dapat dipenuhi. Kemampuan pendapatan perkapita dalam mengukur tingkat kesejahteraan negara dan sebagai indikator standar kehidupan negara, menjadikannya sebagai salah satu alat analisa ekonomi bagi pemerintah maupun organisasi-organisasi ekonomi untuk mengambil berbagai kebijakan ekonomi. Secara ringkas, beberapa manfaat perhitungan pendapatan perkapita adalah sebagai berikut. a) Mengetahui perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun b) Mengetahui data-data perbandingan tingkat kesejahtenaan penduduk suatu negara dengan negara lain 18



c) Pedoman evaluasi kebijakan dalam bidang ekonomi. d) Bahan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. e) Membandingkan standar hidup beberapa negara dalam kelompok rendah, menengah, dan tinggi. 2. Hubungan Pendapatan Nasional, Penduduk, dan Pendapatan Perkapita Telah kita pahami, pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan nasional dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Definisi mana yang akan dipakai? Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita oleh pemerintah suatu negara pada umumnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut ini.



TABEL 3.5 Pendapatan per Kapita Negara ASEAN Tahun 2010 & 2011 No .



Negara



Pendapatan



Pendapatan



Perkapita



Perkapita



2010



2011



1 Singapore 2 Brunei 3 Malaysia 4 Thailand 5 Indonesia 6 Philippines 7 Vietnam 8 Laos 9 Myanmar 10 Kamboja Sumber : International Monetary Fund



US$ 41,122 US$ 33,000 US$ 8,373 US$ 4,608 US$ 2,946 US$ 2,140 US$ 1,224 US$ 1,177 US$ 800 US$ 795



US$ 50,714 US$ 36,521 US$ 8,617 US$ 5,281 US$ 3,469 US$ 2,255 US$ 1,362 US$ 1,204 US$ 804 US$ 912



Contoh dalam TABEL 3.5 di atas ini memperlihatkan perhitungan pendapatan per kapita dan PNB untuk beberapa negara ASEAN pada tahun 2010 dan 2011. Mari kita lihat kembali contoh negara Singapura dan Indonesia. Jumlah pendapatan 19



nasional Indonesia pada tahun 2011 kurang dari 10% dari pendapatan nasional Singapura. Dari TABEL 3.5 di atas juga dapat kita simpulkan urutan ke 5 dari 10 negara ASEAN serta dari 10 negara ASEAN urutan yang terendah pendapatan perkaitanya adalah Kamboja.



3. Upaya Meningkatkan Pendapatan per Kapita Upaya pemerintah setiap negara di dunia ini adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi negara-negara berkembarg seperti Indonesia, masalah peningkatan kesejahteraan rakyat mendapat prioritas utama. Peningkatan kesejahteraan rakyat harus dilaksanakan melalui pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi artinya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil atau lebih spesifik lagi meningkatkan pendapatan per kapita. Usaha meningkatkan pendapatan per kapita dilaksanakan melalui segala sektor, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan sektor usaha jasa. Usaha perdagangan luar negeri, misalnya ekspor nonmigas, semakin mendapat perhatian dan dorongan dari pemerintah. Melalui berbagai kebijakan, peraturan pemerintah serta undangundang, pemerintah berusaha untuk membuka peluang serta kemudahan yang semakin besar bagi para eksportir untuk melakukan kegiatannya. Contoh ekspor sektor nonmigas antara lain adalah hasil perkebunan, pertanian, dan hasil industri. Pembangunan yang meningkatkan kegiatan ekonomi di segala sektor berarti akan mengakibatkan bertambahnya pendapatan perkapita masyarakat yang ikut serta di dalam kegiatan ekonomi sektor tersebut. Bertambahnya pendapatan per kapita berarti meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bila pendapatan per kapita meningkat, maka tingkat kemakmuran/ kesejahteraan rakyat menjadi semakin bertambah baik. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia dari tahun 1996 sampai 2001. Menurut Kurun waktu tersebut menarik untuk diamati karena pendapatan per kapita Indonesia mengalami pasang surut yang ekstrem (mencolok). Tahun 199620



1997, pendapatan perkapita Indonesia masih cukup tinggi. Namun selanjutnya menurun di tahun 1998, sebagai akibat krisis ekonomi yang melanda negara kita sejak pertengahan 1997. Sampai tahun 2001, pendapatan per kapita masih belum menggembirakan. Namun melihat data tahun 2004, dengan pendapatan per kapita sebesar US $ 1.267, dan pada tahun 2011 menurut IMF pendapatan perkapita Indonesia kembali menuju pemulihan yaitu sebesar US$ 3,469 F.



DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL Telah dikemukakan bahwa tingkat kemakmuran suatu bangsa berhubungan erat dengan pendapatan perkapita dari negara yang bersangkutan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin makmur suatu bangsa. Namun, tingginya pendapatan per kapita tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat telah menikmati kemakmuran. Angka-angka pendapatan per kapita tidak menunjukkan bagaimana kenyataannya pendapatan nasional dibagikan. Misalnya, dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kita tetap tidak mengetahui apakah keadaan sebagian besar warga miskin telah membaik atau tidak. Pendapatan per kapita hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan penduduk suatu negara. Struktur distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu. Sejumlah ahli ekonomi berpendapat bahwa perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal. Jadi, seperti telah dikemukakan pada awal pembahasan ini, pihak yang memiliki barang modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal. Menurut teori neoklasik, perbedaan kepemilikan awal faktor produksi tersebut lama kelamaan akan hilang atau berkurang melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Bila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan pendekatan melalui sistem perpajakan 21



dan subsidi. Kedua sistem itu dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan redistribusi pendapatan 1. Indikator Ketimpangan Distribusi Pendapatan Ada sejumlah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator yang lazim digunakan adalah Koefisien Gini ( Gini Ratio) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia. Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang dinamakan dengan kurva lorenz. Kurva tersebut dapat dilihat dalam Peraga . 3.3. Kurva Lorenz. Garis diagonal OE merupakan garis kemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Sedangkan Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah perbandingan antara luas bidang A dengan ruas segitiga OPE. PERAGA 3.3 Kurva Lorenz



Kurva Lorenz memperlihatkan kepada kita pemetaan persentase kumulatif pendapatan nasional sebuah negara dengan persentase kumulatif penduduknya. Pada kurva lorenz, sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sementara sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing--masing persentase penduduk tersebut. Sementara itu, 22



garis diagonal di tengah disebut sebagai “garis kemerataan sempurna” karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal menunjukkan 50% dari pendapatan didistribusikan persis untuk 50% dari jumlah penduduk. Semakin jauh jarak garis kurva lonenz dan garis diagonal (garis kemerataan sempurna), semakin tinggi tingkat ketidak-merataannya. Sebaliknya, semakin dekat jarak kurva lorenz dan garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Pada PERAGA 3.3, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah A. Pada kasus ekstrem, yaitu jika pendapatan didistribusikan secara merata, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, yaitu bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah A akan sama dengan luas segitiga, sehingga angka Koefisieni Gininya adalah satu. Kesimpulan suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Berdasarkan kesimpulan di atas, TABEL 3.9 berikut ini memperlihatkan



patokan



yang



mengkategorikan



ketimpangan



distribusi



berdasarkan nilai Koefisien Gini termasuk tinggi, sedang, atau rendah. TABEL 3.9 Patokan nilai koefisien Gini Nilai Koefisien < 0,4 0,4 - 0,5 > 0,5



Distribusi Pendapatan tingkat ketimpangan rendah tingkat ketimpangan sedang tinkat ketimpangan tinggi



2. Contoh Hasil Perhitungan Koefisien Gini Perhitungan Koefisien Gini ( Gini Ratio) secara detail akan lebih banyak dibahas dalam pelajaran Matematika. Dalam pembahasan kita ini, akan lebih ditekankan pada interpretasi hasil perhitungannya. Untuk memberi gambaran nyata tentang besarnya Koefisien Gini perhatikan contoh TABEL 3.9. Pada tabel tersebut diperlihatkan hasil perhitungan besarnya Koefisien Gini di seluruh provinsi 23



Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bila kita amati tabel tersebut serta melihat patokan nilai Koefisien Gini pada TABEL 3.10. dapat kita simpulkan bahwa selama tahun 2005 hingga 2009, Indonesia memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah. Nilai Koefisien Gini Indonesia selama lima tahun terakhir ternyata hanya berkisar dan 0,343 - 0,376, atau lebih kecil dari 0,4. TABEL 3.10. Rasio Gini di Indonesia Menurut Daerah (2005-2009)



Tahun 2005 2006 2007 2008 2009



Kota 0,338 0,350 0,374 0,367 0,362



Rasio Gini Desa 0,264 0,276 0,302 0,300 0,288



Kota+Desa 0,343 0,357 0,376 0,368 0,357



Sumber: Badan Pusat Statistik 2009, diolah dari Susenas Modul Konsumsi.



3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia Selain penggunaan Koefisien Gini, terdapat cara lain untuk melihat distribusi pendapatan, antara lain kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia ( World Bank). Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi dari 40% penduduk termiskin. Kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia dapat dilihat pada TABEL 3.9. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. TABEL 3.11. Indikator/kriteria ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia Distribusi Pendapatan Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya 12% - 17% dari keseluruhan pengeluaran Kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran



Tingkat Ketimpangan tinggi sedang rendah



TABEL 3.11 memperlihatkan hasil survei mengenai persentase pembagian pendapatan di Indonesia yang dilakukan oleh BPS. Secara nasional, kelompok 40% 24



penduduk termiskin Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2009 menerima rata-rata di atas 20% dari keseluruhan pendapatan penduduk Indonesia (lebih dari 17%). Jadi, tingkat



ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia tergolong rendah. Baik



berdasarkan Koefisien Gini maupun kriteria tingkat ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia, Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah.



TABEL. 3.12 Persentase Pembagian Pendapatan Nasional di Antara 3 Lapisan Pendapatan 40% pendapatan terendah 40% pendapatan menengah 20% pendapatan tertinggi



2007 19,10 36,11 44,79



2008 19,56 35,67 44,77



2009 21,22* 37,54* 41,24*



2010 18,05* 36,48* 45,47*



2011 16,85* 34,73* 48,42*



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional , Modul Konsumsi 1999, 2002 dan 2005 (2003, 2004 dan 2006 hanya mencakup panel 10.000 rumahtangga, sedangkan 2007, 2008, 2009, dan 2010 mencakup panel 68.800 rumah tangga), Tahun 2011 merupakan data Susenas Triwulan I (Maret 2011) dengan sampel 75.000 rumah tangga * Dihitung dengan menggunakan data individu bukan data kelompok pengeluaran seperti pada tahun sebelumnya. Gambar 3.4



4. Efek Pajak Penghasilan Progresif Terhadap Distribusi Pendapatan Pajak progresif pada intinya adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang makin tinggi jika pendapatan juga tinggi. Misalnya, orang yang memiliki 25



pendapatan di atas Rp 50 juta setahun dikenai pajak 35%, sementara orang yang memiliki pendapatan di bawah Rp 10 juta hanya dikenai pajak 0-15%. Untuk menggambarkan



pengaruh



pajak



progresif



terhadap



perbaikan



tingkat



ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti diketahui, pajak mengambil atau mengalihkan uang dari warga negara yang satu ke yang lain. Struktur pajak progresif menyebabkan kurva distribusi pendapatan sesudah dipungut pajak lebih dekat dengan garis kemerataan. Sebaliknya, struktur pajak yang regresif, yaitu pajak yang dikenakan dengan persentase yang makin rendah jika pendapatan semakin tinggi, 5. Pengaruh Pajak Progresif Pengenaan pajak progresif mendekatkan garis lengkung kurva Lorenz ke garis diagonal mengakibatkan distribusi pendapatan semakin timpang sesudah pemungutan pajak. Dapat dibayangkan, pajak seperti itu menggeser distribusi pendapatan menjauh dari garis sebelum pemungutan pajak. PERAGA 3.4. Kurva Lorenz



Gambar 3.6



LATIHAN 26



1. Dalam suatu Negara mempunyai data tentang pendapatan nasionalnya sebagai berikut: - Produk Nasional Bruto - Penyusutan - Replacment - Pajak Tidak Langsung - Tranfer Payment - Pajak Badan Usaha - Laba Tidak Dibagi - Pajak Tidak Langsung Berdasarkan data di atas hitunglah besarnya…. 1. Disposible Income 2. Nett National Product 3. Personal Income 4. Nett National Income



US $. 13.400 US $. 130 US $. 40 US $. 1.300 US $. 70 US $. 200 US $. 150 US $. 120



BUAT RANGKUMAN Dengan Urutan Sub Bab sebagai berikut:



Pendapatan Nasional 1. Pengertian pendapatan nasional 2. Manfaat pendapatan nasional 3. Komponen-komponen/ konsep pendapatan nasional 4. Metode penghitungan pendapatan nasional 5. Pendapatan per kapita 6. Distribusi pendapatan nasional



27