BAB II. Struktur Organisasi Pendidikan [PDF]

Citation preview

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



A. Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mahasiswa mampu mamahami struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran beserta tugas dan fungsi dari komponen-komponen organisasi di sekolah untuk menunjang pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah B. Peta Konsep



Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran



Organisasi sekolah dan komponennya



Struktur sentralisme



Struktur desentralisme



Dikotomi sentralisme dan desentralisme



C. Serambi Organisasi dapat diartikan sebagai pemberian struktur/susunanm terutama dalam penempatan personel, yang dihubungkan dengan garis kekuasaan dan tanggung jawabnya di dalam keseluruhan organisasi. Susunan dan garis-garis kekuasaan serta tanggung jawab itu menentukan bentuk dan sifat organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran di tiap negara berbeda-beda. Hal ini bergantung pada struktur organisasi dan administrasi pemerintahan negara masing-masing. Di dalam negara yang bentuk pemerintahan dan struktur organisasi pemerintahannya cenderung ke arah kediktatoran, dimana segala kekuasaan dipusatkan pada satu orang atau sekolmpok orang, maka struktur organisasi pendidikannya cenderung ke arah sentralisasi. Segala sesuatu yang menyangkut bidang pendidikan, ditentukan dan diselenggarakan pusat secara sentral. Sebaliknya, dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, struktur organisasi pendidikannya disusun menurut pola-pola yang demokratis. Kekuasaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan secara sentral,



tetapi dibagi-bagikan atau diserahkan kepada daerah-daerah, disesuaiakan dengan kondisi dan lingkungan daerah.



D. Materi pokok 1. Struktur Sentralisme Struktur Sentralisme merupakan struktur organisasi dimana segala sesuatu yang menyangkut bidang pendidikan ditentukan dan diselenggarakan oleh pusat secara sentral. Struktur Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada diposisi puncak pada suatu struktur organisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apa pun. Jika ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh pemerintah daerah atau wilayah-wilayah selanjutnya, semuanya hanyalah merupakan pekerjaan-pekerjaan perantara, sebagai penyambung atau penyalur ketetapan-ketetapan dan instruksi-instruksi dari pusat untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Struktur organisasi dalam struktur sentralisme berbentuk organisasi lini, artinya garis-garis perintah atau kekuasaan dan tanggung jawab membentang tegak lurus dari atas ke bawah atau dari pimpinan atasan atau pusat sampai kepada organ yang paling bawah. Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan ini, kepala sekolah dan guru-guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, serta dalam prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya, sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya melalui hierarki atasannya. Segala kegiatan yang dilakukan sekolah haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dan setidak-tidaknya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pusat sebelum mereka berbuat yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Ciri-ciri pokok sistem sentralisasi adalah keharusan adanya uniformitas (keseragaman) yang sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan daerah negara itu. Keseragaman itu meliputi hampir semua kegiatan pendidikan, terutama di sekolahsekolah yang setingkat dan sejenis. Misalnya keseragaman dalam organisasi sekolah, rencana pelajaran, buku-buku pelajaran, metode-metode mengajar, soal-soal dan waktu penyelenggaraan ujian, dan lain-lain tanpa memperhatikan keragaman dan keadaan daerah masing-masing.  Kebaikan sistem sentralisasi 10



a. Keseragaman manajemen b. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat c. Pengambilan keputusan menjadi lebih mudah d. Koordinasi lebih mudah e. Kebijakan lebih mudah diimplementasikan terhadap keseluruhan  Keburukan sistem sentralisasi a. Otoriter dan birokratis. Akibatnya pelaksana pendidikan menjadi pasif, bekerja secara rutin dan tradisional belaka b. Sangat kaku dan seret. Akibatnya kelancaran penyelesaian persoalan di daerah kurang terjamin c. Timbul penghalang bagi inisiatif setempat. Akibatnya uniformitas yang mekanis dalam administrasi pendidikan yang biasanya hanya mampu untuk sekedar membawa hasil pendidikan yang sedang atau sedikit saja



2. Stuktur Desentralisme Struktur Desentralisme merupakan struktur organisasi dimana kekuasaan dan penyelenggarakan pendidikan dibagi-bagikan kepada daerah disesuaikan dg kondisi dan kepentingan daerah. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya bertipe desentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Campur tangan pemerintah pusat terbatas pada kewajiban-kewajiban tentang pemberian tanah subsidi, penyelidikan-penyelidikan pendidikan, nasihat-nasihat dan konsultasi, serta program pendidikan bagi orang-orang luar negeri. Ciri dari struktur desentralisasi adalah adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan dan pembangunan sekolah sesuasi dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah. Tiap daerah atau wilayah diberi otonomi yang sangat luas, yang meliputi penentuan anggaran biaya, rencana-rencana pendidikan, penentuan personel atau guru, gaji guru-guru atau pegawai sekolah, buku-buku pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian, serta pemeliharaan gedung sekolah. Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasilhasil yang dicapai oleh sekolahnya. Kepala sekolah bertanggung jawab langsung 11



terhadap pemerintah dan masyarakat setempat. Semua kegiatan sekolah yang dijalankannya mendapat pengawasan dan social-control yang langsung dari pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah dan guru-guru adalah petugas-petugas atau karyawan-karyawan pendidik yang dipiliih, diangkat, dan diberhentikan oleh pemerintah daerah setempat/  Kebaikan sistem desentralisasi: a. Melahirkan SDM yang memiliki kebebasan berpikir b. Terwujudnya prinsip demokrasi c. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal d. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan (pendidikan dari dan untuk rakyat) e. Pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat f. Kemungkinan adanya persaingan yang sehat diantara daerah atau wilayah sehingga masing-masing berlomba untuk menyelenggarakan sekolah dan pendidikan yang baik g. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.  Keburukan sistem desentralisasi: a. Program pendidikan di seluruh wilayah dalam satu negara akan berbeda-beda. Akibatnya dapat menimbulkan kemungkinan perpecahan bangsa. b. Hasil pendidikan dan pengajaran tiap daerah berbeda baik mutu, sifat, maupun jenisnya. Akibatnya menyulitkan bagi siswa dalam mempraktekkan pengetahuan atau kecakapannya di kemudian hari di dalam masyarakat yang lebih luas. c. Penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada daerah atau wilayah itu mungkin akan sangat memberatkan anggaran pemerintah atau masyarakat daerah setempat. Di indonesia, penerapan sistem desentralisasi pendidikan masih belum maksimal. Harus diakui bahwa masih ada beberapa daerah yang belum siap menerima dsentralisasi pendidikan karena beberapa alasan. Adapun hal-hal yang menghambat proses desentralisasi pendidikan di indonesia, antara lain:



a. Sumber daya manusia (SDM) belum memadai. 12



Maksud sumber daya manusia yang kurang memadai dikaitakan



dengan



kuantitas dan juga kualitas. Terdapat daerah tertentu yang kualitas sumber daya manusianya belum memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan ini dengan baik.S ehingga yang terjadi dilapangan muncul adanya kebingungan dalam mengelola pendidikan. Demikian pula yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah SDM yang ada. Daerah tertentu terlihat dari segi jumlah SDM yang masih sangat terbatas. Kalaupun jumlahnya terpenuhi, yang telah menyelesaikan program magisternya, jumlahnya tidak mencukupi atau tidak memadai. Artinya daerah tersebut sangat kurang akan tenaga yang ahli atau professional yang mengurusi masalah pendidikan. b. Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan mamadai. Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap daerah. Selama ini, mungkin beberapa daerah tertentu terlena dengan sistem dropping yang diterapkan oleh pemerintah pusat, sehingga ketika diterapkan sistem desentralisasi akan terkejut



dengan besarnya kewenangan untuk mengelola secara mandiri



sebagian besar urusan pendidikan di daerahnya. Untuk itu, mereka belum siap dengan segala bentuk sarana dan prasarana yang ada kecuali jika pemerinrah pusat masih bersedia membantu atau menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementsikan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut. c. Anggaran pendapat asli daerah (PAD) sangat rendah. Daerah pelosok yang pendapatannya berbeda dengan daerah perkotaan memiliki anggaran pendapatan yang tidak banyak. Hal ini menjadi penyebab ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola program desentralisasi.Dengan adanya desentralisasi pendidikan yang berarti pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebagian besar menjadi tanggun jawab setiap daerah akan menjadi sulit atau terhambat.



3. Dikotomi manajemen sentralisasi dan desentralisasi Konsep desentralisasi dan sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenang telah dilimpahkan, wewenang dari satu tingkatan manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnya yang berada di bawahnya, atau tetap ditahan pada tingkat puncak (sentralisasi). Manfaat desentralisasi sama dengan manfaat delegasi yaitu melepaskan bahan manajemen puncak, penyempurnaan pengambilan keputusan, latihan, semangat kerja, dan inisiatif yang lebih baik pada tingkatan yang lebih rendah. Manfaat-manfaat 13



itu lebih menarik sehingga mengganggu kita untuk berfikir desentralisasi sebagai hal yang baik dan sentralisasi sebagai hal yang kurang baik. Namun demikian, desentralisasi menyeluruh tanpa koordinasi dan integrasi atau pemaduan yang efisien, tanpa pengendalian tetap bukan hal yang diharapkan. Oleh karena itu, persoalannya bukan suatu



organisasi



harus



melakukan



desentralisasi,



tetapi



sejauh



mana



harus



didesentralisasi. Dalam pemikiran sentralisasi dan desentralisasi manajemen pendidikan dasar H.A.R. Tilaar mengemukakan tujuh unsur yang merupakan poros-poros penentu perumusan strategi manajemen. Ketujuh unsur itu adalah: a. Wawasan nusantara  Sentralisasi: 1) Memperkuat rasa kebangsaan da meningkatkan kohesi nasional. 2) Memperkuat wibawa pemerintah nasional.  Desentralisasi: 1) Dapat memperlemah kesatuan dan persatuan nasional. 2) Dapat mengarah kepada rasa kedaerah yang sempit. 3) Dapat mengurangi wibawa pemerintah secara nasional. 4) Sebaliknya dapat mengurangi konflik antara pusat dan daerah (konflik manajemen). b. Demokrasi  Sentralisasi: 1) Memperlambat proses demokrasi. 2) Organisasi kuat, tetapi kaku. 3) Kurang partisipasi atau pasif, kurang inisiatif. 4) Cenderung ke arah peyamarataan.  Desentralisasi: 1) Proses demokrasi berjalan secara partisipasi nyata. 2) Memerlukan organisasi yang fleksibel dan merata di seluruh daerah. 3) Memupuk kemandirian. c. Kurikulum  Sentralisasi: 1) Mudah dicapai konsensus. 2) Sulit diadaptasi pada kebutuhan lingkungan. 3) Memelihara budaya nasional. 14



4) Sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar dan mudah mengadakan inovasi.  Desentralisasi: 1) Sulit dicapai konsensus dalam merumuskan tujuan pendidikan karena keragaman kebutuhan. 2) Dapat beradaptasi kepada tuntutan lingkungan sosial, budaya masyarakat. 3) Relatif sulit mengadakan eksperimen yang berwawasan nasional. d. Proses belajar mengajar  Sentralisasi: 1) Kecenderungan intelektualistik. 2) Belajar abstrak, tanpa pengalaman lingkungan. 3) Evaluasi sebagai alat standarisasi, dan media legitimasi pusat.  Desentralisasi: 1) Sangat kondusif untuk proses belajar mengajar 2) Sulit menerapkan standar nasional ketidaksamaan mutu sangat nyata. 3) Di pihak lain pengawasan lebih efektif. e. Efisiensi  Sentralisasi: 1) Condong bersifat makro sehingga menyebabkan kesenjangan dalam kebutuhan tenaga terampil. 2) Cenderung meningkatkan tinggal kelas yang mengakibatkan pemborosan.  Desentralisasi: 1) Antara penawaran dan permintaan tenaga kerja relatif ada kesesuaian. 2) Cenderung mengurangi tinggal kelas karena kurikulum yang relevan. 3) Sangat efisien dalam menggunakan sumber-sumber. f. Pembiayaan  Sentralisasi: 1) Sulit menjaring dan memadukan sumber-sumber daya pendidikan dalam masyarakat.  Desentralisasi: 1) Dapat memobilisasi sumber daya pendidikan, asal disertai partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.



g. Ketenagaan 15



 Sentralisasi 1) Ketenagaan disediakan pusat, sehingga kemungkinan ada kesulitan dalam penyebaran serta penempatannya. Akhirnya, dapat mengakibatkan pemborosan.  Desentralisasi: 1) Relatif dapat dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan nyata, termasuk untuk daerah terpencil. Jadi, desentralisasi maupun sentralisasi dalam bidang pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi yang harus diutamakan adalah mengambil kelebihan yang ada diantara keduanya kemudian menerapkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam dunia pendidikan di Indonesia.



4. Organisasi Sekolah dan Komponen-komponennya Sekolah, sebagai suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, murid memerlukan adanya organisasi yang baik agar jalannya sekolah itu lancar menuju kepada tujuannya. Menurut sistem persekolahan di indonesia, pada umumnya kepala sekolah merupakan jabatan yang tertinggi di sekolah itu sehingga dengan demikian kepala sekolah memegang pernana dan pimpinan segala sesuatunya yang berhubungan dengan tugas sekolah ke dalam maupun ke luar. Maka dari itu, dalam struktur organisasi sekolah pun kepala sekolah biasanya didudukkan di tempat yang paling atas. Faktor lain yang menyebabkan perlunya organisasi sekolah yang baik adalah karena tugas guru-guru tidak hanya mengajar saja, juga pegawai yang lain semuanya harus bertanggung jawab dan diikutsertakan dalam menjalankan roda sekolah itu secara keseluruhan. Dengan demikian agar jangan terjadi overlapping (tabrakan) dalam memegang atau menjalankan tugasnya masing-masing diperlukan organisasi sekolah yang baik dan teratur. Dengan organisasi sekolah yang baik dimaksudkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat merata kepada semua orang sesuai dengan kecakapan dan fungsinya masing-masing. Tiap-tiap sekolah memerlukan susunan organisasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal ini bergantung pada keadaan dan kebutuhan sekolah masing-masing. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan-perbedaan dalam susunan organisasi sekolah, antara lain:



16



a. Besar kecilnya sekolah Ada sekolah yang banyak murid, banyak guru, dan banyak pula ruang belajarnya, tetapi ada pula yang ssebaliknya. Hal ini mempengaruhi bentuk dan susunan organnisasi sekolah dalam hal penempatan personel dan pembagian tugasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah b. Letak sekolah Sekolah yang berada di kota besar berlainan dengan sekolah di kota kecil, di kota kecamatan, di pegunungan, di pinggir pantai, dsb. Letak sekolah atau lingkungan sekolah menentukan tokoh-tokoh masyarakat siapakah yang perlu diikutsertakan di dalam membangun dan membina sekolah tersebut. c. Jenis dan tingkatan sekolah Sekolah kejuruan berbeda dengan sekolah umum, sekolah dasar tidak sama dengan SMP/SMA, dan berbeda pula dengan perguruan tinggi. Tujuan khusus tiap-tiap sekolah yang tidak sejenis itu tidak sama sehingga akan berpengaruh terhadap bentuk dan susunan organisasi sekolah yang ada. Di dalam sebuah sekolah tentu memiliki gambaran tugas yang disederhanakan dalam sebuah struktur organisasi sekolah. Manfaat atau fungsi dari struktur organisasi sekolah adalah supaya terjadi kejelasan tugas dan fungsi dari setiap komponen yang tercantum dalam struktur tersebut. Jika dilihat, maka struktur di sekolah memiliki peran sentral yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolaj, guru, wali kelas hingga TU. Semua personel tersebut tidak akan memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam sebuah organisasi. Semua personel sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dari setiap komponen struktur organisasi tersebut



17



Contoh struktur organisasi sekolah



Agar tiap-tiap bagian atau seksi-seksi yang ditunjuk dalam organisasi sekolah mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing, maka susunan organisasi tersebut perlu dilengkapi dengan job description atau deskripsi pekerjaan yang jelas dan terperinci. Contoh job description dari peran komponen organisasi sekolah sebagai berikut: a. Komite sekolah Tugas pokok komite sekolah, antara lain: 



Memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan







Mengawasi kebijakan sekolah.



b. Kepala sekolah Tugas pokok kepala sekolah, antara lain: Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah, di sini kepala sekolah juga berperan sebagai Manager, Edukator, Leader Motivator dan juga Inovator. baik dari dalam maupun di luar, yaitu : 



Edukator dengan melaksanakan program KBM dengan efektif sekaligus efisien.







Administrator dengan memiliki tugas menjalankan setiap administrasi sekolah.







Supervisor dengan ikut menjadi supervisi dalam setiap kegiatan sekolah.







Motivator dengan memberi pengarahan sekaligus pemberi semangat untuk bawahannya.







Inovator dengan melakukan sebuah perubahan agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif.



18



Dalam Penyelenggaraan program kerja sekolah, meliputi : 



Menyusun program kerja sekolah.







Mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling ( BK ).







Sebagai pembina kesiswaan.







Pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga kependidikan lainnya.







Penyelenggaraan administrasi sekolah yaitu meliputi administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum.







Pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan atau masayarakat.



c. Tata Usaha Tugas pokok bagian tata usaha, antara lain: 



Menyusun program kerja tata usaha sekolah







Mengelola keuangan sekolah







Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa







Pembinaan dan pengembangan karir para pegawai tata usaha sekolah







Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan secara berkala



d. Wakil Kepala Sekolah Tugas pokok wakil kepala sekolah, antara lain: 



Wakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalam segala kegiatan di sekolah







Menyusun rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan







Pengorganisasian







Ketenagakerjaan







Pengkoordinasian







Penilaian







Pengawasan







Pengidentifikasi dan pengumpulan data



e. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum Tugas Pokok wakil kepala sekolah urusan kurikulum, antara lain: 



Menyusun pembagian tugas para guru.







Mengelola semua kegiatan belajar mengajar.







Menyusun jadwal evaluasi.







Menyusun kriteria untuk kenaikan kelas dan kurikulum.







Menyusun pelaksanaan UAS dan UAN. 19







Menyusun instrumen untuk kegiatan belajar mengajar.







Menyusun kegiatan ekstrakulikuler.



f. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Tugas pokok wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, antara lain: 



Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuker.







Perngadaan pengarahan dan pembina kegiatan OSIS.







Penginventarisasian absensi dan pelanggaran – pelanggaran.







Pembina sekaligus pelaksana kegiatan 5-K.







Penilaian terhadap semua siswa yang mewakili sekolah terhadap kegiatan diluar sekolah.







Perencanaan kegiatan setelah siswa lulus



g. Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Dan Prasarana Tugas pokok wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, antara lain: 



Mencatat semua alat / barang yang masuk.







Mencatat alat laboratorium yang telah masuk.







Mencatat alat peraga olahraga.







Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.







Penyusunan aturan anggaran sekolah.



h. Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat (Humas) Tugas pokok wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat (humas), antara lain: 



Membina kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah.







Membantu pelaksanaan tugas BP3



i. Bagian perpustakaan Tugas pokok bagian perpustakaan, antara lain: 



Menyusun Tata tertib perpustakaan







Membuat perencanaan pengadaan buku/bahan pustaka/media elektronik







Pengurusan pelayanan perpustakaan







Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku / bahan pustaka dan media elektronik







Melakukan pelayanan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat







Penyimpanan buku perpustakaan / media elektronika



j. Bagian laboratorium Tugas pokok bagian laboratorium, antara lain: 



Mengatur perencanaan pengadaan alat dan bahan di laboratorium 20







Menyusun jadwal dan tata tertib dalam penggunaan laboratorium







Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium







Memelihara dan melakukan perbaikan alat-alat laboratorium



k. Guru mata pelajaran Tugas pokok guru mata pelajaran, antara lain: 



Melaksanakan segala hal kegiatan pembelajaran







Melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, Ulangan (Harian, Umum, dan Akhir)







Melaksanakan penilaian dan analisis hasil ulangan harian







Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan







Mengisi daftar nilai siswa







Membuat catatan tentang kemajuan dari hasil belajar







Mengisi daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran



l. Wali kelas Tugas pokok wali kelas, antara lain: 



Pengelolaan kelas







Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : Daftar pelajaran kelas, Papan absensi siswa, Buku absensi siswa, Buku kegiatan pembelajaran/buku kelas, Tata tertib siswa







Mengisi daftar kumpulan nilai (legger)







Membuat catatan khusus tentang siswa







Pencatatan mutasi siswa







Mengisi buku laporan penilaian hasil belajar







Pembagian buku laporan hasil belajar



m. Bagian bimbingan dan konseling Tugas pokok bagian bimbingan dan konseling, antara lain: 



Menyusun program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling







Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa tentang kesulitan dalam belajar







Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa supaya lebih berprestasi dalam Kegiatan belajar







Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai



21



n. Siswa Tugas pokok siswa antara lain: 



Menuntut ilmu sebaik-baiknya







Mempertanggung jawabkan hasil pembelajarannya







Mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan oleh pihak sekolah



E. Rangkuman 1. Oganisasi merupakan suatu kegiatan pemberian struktur/ susunan dalam rangka penempatan personel yang dihubungkan dengan garis kekuasaan dan tanggung jawab. Hubungan garis kekuasaan dan tanggung jawab akan menentukan bentuk organisasi dan sifat organisasi. 2. Faktor yang mempengaruhi kompleksitas struktur organisasi pendidikan dari tingkat SD-SMP-SMA-PT antara lain: jenis dan tingkatan sekolah, kebutuhan dan tujuan organisasi, besar kecilnya sekolah



F. Tugas Indonesia memiliki keanekaragaman adat istiadat dan budaya yang besar dengan tingkat SDM di daerah yang berbeda. Pemerintah saat ini



menerapkan manajemen sistem



pendidikan nasional menggunakan kurikulum 2013 yang cenderung bersifat sentralisme ditandai dengan terdapatnya uniformitas pelaksanaan proses belajar mengajar (RPP, buku ajar,metode mengajar, dll). Setujukah kalian dengan penerapan kurikulum 2013 di indonesia? Berikan alasan kalian!



G. Rujukan Fatah, Nanang. 2011. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. H.A.R. Tilaar. 2008. Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hartani, A.L. 2011. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Purwanto, Ngallim. 2014. Administrasi dan supervisi pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.



22