Bab1 (Ips) Peristiwa Sekitar Proklamasi [PDF]

Citation preview

BAB1. PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Daftar isi 1 PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1.1 A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia



← 



1.1.1 1. Peristiwa Rengasdengklok







1.1.2 2 . Perumusan Naskah Proklamasi







1.1.3 3 . Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan







1.1.4 4 . Makna dan Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia



←



1.2 B. Penyebaran Berita Proklamasi dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah



←



1.3 C. Terbentukna Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia serta Kelengkapannya



←







1.3.1 1 . Pembentukan Komite Nasional







1.3.2 2 . Pembentukan Partai Nasional Indonesia







1.3.3 3 . Pembentukan Badan Keamanan Rakyat 1.4 D. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan dan Pemerintahan R I



PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Tahukah kalian, bahwa Indonesia termasuk sekelompok kecil bangsa yang memperoleh kemerdekaan bukan sebagai pemberian penjajah, atau sebagai hasil suatu proses damai belaka? Kemerdekaan yang kita miliki sekarang diraih melalui suatu perjuangan panjang



dan berat, dengan titik puncaknya dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Apakah tanggal 17 Agustus 1945 merupakan akhir dari perjuangan meraih kemerdekaan? Bagaimana kronologi perjuangan bangsa kita meraih kemerdekaan? Untuk jelasnya ikutilah pembahasan berikut!



A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1. Peristiwa Rengasdengklok



Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang makin lemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Wikana, dan lainnya. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan Sekutu. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Chaerul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus, dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.



Langkah selanjutnya malam itu juga sekitar jam 22.00 WIB Wikana dan Darwis mewakili kelompok muda mendesak Soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya lepas dari Jepang. Ternyata usaha tersebut gagal. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Kuatnya pendirian Ir. Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan para pemuda mengamankan Soekarno Hatta ke Rengasdengklok antara lain : a. agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang, dan b. mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta tidak dapat ditemukan di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda, di antaranya Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih, pada malam harinya ke garnisun PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang terletak sebelah Utara Karawang. Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak keduanya melakukan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil, sehingga dapat dilakukan deteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang yang menuju Rengasdengklok, baik dari arah Jakarta, Bandung, atau Jawa Tengah. Mr. Ahmad Subardjo, seorang tokoh golongan tua merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Untuk tercapainya maksud tersebut, Soekarno Hatta harus segera dibawa ke Jakarta. Akhirnya Ahmad Subardjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengasdengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengasdengklok pukul 17.30 WIB. Peranan Ahmad Subardjo sangat penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno Hatta ke Jakarta, sebab mampu meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00 WIB, nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya Subeno sebagai komandan kompi Peta setempat bersedia melepaskan Soekarno Hatta ke Jakarta.



2 . Perumusan Naskah Proklamasi Sekitar pukul 21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting. Pada saatsaat yang genting, Maeda menunjukkan kebesaran moralnya, bahwa kemerdekaan merupakan aspirasi alamiah dan hak dari setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Berikut ini tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam perumusan teks proklamasi. Lihat tabel 11.1.



Tabel 11.1 Tokoh yang Berperan dalam Penyusunan Teks Proklamasi



3 . Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan



Setelah rumusan teks proklamasi selesai dirumuskan muncul permasalahan, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai” Wakil wakil Bangsa Indonesia”. Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan PPKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Saran dan usulan Sukarni diterima. Langkah selanjutnya, Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik konsep teks proklamasi dengan beberapa perubahan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: a.



kata “ tempoh” diubah menjadi tempo,



b.



wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan



c.



tulisan “Djakarta, 17-8-’05“ diubah menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun ‘05.



Naskah hasil ketikan Sayuti Melik merupakan naskah proklamasi yang autentik. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10.00 pagi di Lapangan Ikada, Gambir. Tetapi karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli, akhirnya diubah di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 09.55 WIB, Drs. Mohammad Hatta telah datang dan langsung menemui Ir. Soekarno. Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, pukul 10.00 WIB Soekarno menyampaikan pidatonya, yang berbunyi:



Demikianlah teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Ir. Soekarno. Susunan acara yang direncanakan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yaitu : a. pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno, b. pengibaran bendera Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendraningrat, dan c. sambutan Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi. Setelah dibacakan teks proklamasi, maka telah lahir Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi. Peristiwa yang sangat lama dinantikan oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Untuk mengenang jasa-jasa Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta dalam peristiwa proklamasi, maka keduanya diberi gelar Pahlawan Proklamasi (Proklamator). Selain itu Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi, dan dibangun Monumen Proklamasi.



4 . Makna dan Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Setelah berabad-abad bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan dilandasi oleh semangat kebangsaan, dan telah mengorbankan nyawa maupun harta yang tidak terhitung jumlahnya, maka peristiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan tersebut. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna dan arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia 1) Apabila dilihat dari sudut hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. 2) Apabila dilihat dari sudut politik ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. 3) Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 4) Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan. 5) Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi, dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.



Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, maka bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun secara de jure. B. Penyebaran Berita Proklamasi dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah



Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin. Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang



berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan ”Respect our Constitution, August 17!” Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus! Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi. 1. Teuku Mohammad Hassan dari Aceh. 2. Sam Ratulangi dari Sulawesi. 3. Ktut Pudja dari Sunda Kecil (Bali). 4. A. A. Hamidan dari Kalimantan.



C. Terbentuknya Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia serta Kelengkapannya Negara RI yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara. Untuk itu PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, muncul permasalahan yang disampaikan oleh wakil dari luar Jawa, di antaranya Mr. Latuharhary (Maluku), Dr. Sam Ratulangi (Sulawesi), Mr. Tadjudin Noor dan Ir. Pangeran Noor (Kalimantan), dan Mr. I Ktut Pudja (Nusa Tenggara) yang menyampaikan keresahan penduduk non-Islam mengenai kalimat dalam Piagam Jakarta yang nantinya akan dijadikan rancangan pembukaan dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalimat yang dimaksud adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya”, serta “syarat seorang kepala negara haruslah seorang muslim”. Untuk mengatasi masalah tersebut Drs. Mohammad Hatta beserta Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singadimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan membicarakannya secara khusus. Akhirnya dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan menegakkan Negara Republik Indonesia yang baru saja didirikan, rumusan kalimat yang dirasakan memberatkan oleh kelompok non-Islam dihapus sehingga menjadi berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan syarat seorang kepala negara adalah orang Indonesia asli. Untuk memahami hasil sidang secara lengkap, maka perhatikan tabel 11.2 berikut.



Tabel 11.2 Hasil-Hasil Sidang PPKI Secara Lengkap



1 . Pembentukan Komite Nasional Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun,



kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, wakil presiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi hal-hal berikut. a. KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undangundang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). b. Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia.



2 . Pembentukan Partai Nasional Indonesia



Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk yang ketiga kalinya dan menghasilkan keputusan antara lain pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia (partai tunggal). Dalam perkembangannya muncul Maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Sejak saat itu, gagasan satu partai tidak pernah dihidupkan lagi. Demi kelangsungan kehidupan demokrasi, maka KNIP mengajukan usul kepada pemerintah agar rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Sebagai tanggapan atas usul tersebut, maka pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Maklumat itu kemudian dikenal dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Partai politik yang muncul setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dikeluarkan antara lain Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Parkindo, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik, Permai, dan PNI.



3 . Pembentukan Badan Keamanan Rakyat Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera membentuk BKR di daerah sebagai wadah perjuangannya. Khusus di Jakarta dibentuk BKR Pusat untuk mengoordinasi dan mengendalikan BKR di bawah pimpinan Kaprawi. Sementara BKR Jawa Timur dipimpin Drg. Moestopo, BKR Jawa Tengah dipimpin Soedirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin Arudji Kartawinata. Pemerintah belum membentuk tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik, mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap permusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan, kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan Sekutu dan Jepang. Sementara itu para pemuda yang kurang setuju pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan tentara nasional, membentuk badan-badan perjuangan atau laskar bersenjata. Badan perjuangan tersebut misalnya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dan lainnya. Selain itu para pemuda yang dipelopori oleh Adam Malik membentuk Komite van Actie. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Supriyadi. Berdasarkan maklumat pemerintah tersebut, maka segera dibentuk Markas Tertinggi TKR oleh Oerip Soemohardjo yang berkedudukan di Yogyakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 Divisi dan di Sumatra 6 Divisi. Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat memerlukan satu pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat perkembangan tersebut. Supriyadi yang ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah muncul. Pada bulan November 1945 atas prakarsa dari markas tertinggi TKR diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/Banyumas. Sebulan kemudian pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen). Terpilihnya Soedirman merupakan titik tolak perkembangan organisasi kekuatan pertahanan keamanan. Pada bulan Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Pada bulan Juni 1947 nama TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sampai dengan pertengahan 1947, bangsa Indonesia telah berhasil menyusun, mengonsolidasikan dan sekaligus mengintegrasikan alat pertahanan dan keamanan. TNI bukanlah semata-mata alat negara atau pemerintah, melainkan alat rakyat, alat “revolusi” dan alat bangsa Indonesia.



D. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berikut ini dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia.



1. Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi. 2. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik. 3. Empat raja di Jawa Tengah (Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, Kasultanan, dan Paku Alaman Yogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia pada awal September 1945. Dukungan yang sangat penting ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kasultanan Yogyakarta yang nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba. Dukungan terhadap negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Berikut ini beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1 . Sulawesi Selatan Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujungpandang, gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhatihati, kemudian para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng.



2 . Di Bali Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal. 3 . Gorontalo Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia. 4 . Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tanktank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang intinya berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah RI, mematuhi perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Setelah itu Presiden Soekarno meminta rakyat yang hadir bubar dan tenang. 5 . Terjadinya Insiden Bendera di Hotel Yamato Surabaya Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Serikat. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih.



6 . Di Yogyakarta Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat.



7. Sumatra Selatan Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatra Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.



8 . Pertempuran Lima Hari di Semarang Peristiwa ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 - 20 Oktober 1945. Peristiwa itu berawal ketika 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak ketika akan dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Situasi bertambah hangat dengan meluasnya desas-desus bahwa cadangan air minum di desa Candi telah diracuni. Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang. Pertempuran mulai pecah dini hari tanggal 15 Oktober 1945 di Simpang Lima. Pertempuran berlangsung lima hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti senjata tentara Jepang. Untuk mengenang keberanian para pemuda Semarang dalam pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Muda yang terletak di kawasan Simpang Lima, Semarang.



9 . Di Bandung Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945.



10. Kalimantan Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak menghiraukannya. Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih.



11. Sulawesi Utara Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam, meskipun tentara NICA telah menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch.Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian.



Persamaan BPUPKI dan PPKI 1. Sama-sama merupakan organisasi bentukan Jepang 2. Dibentuk ketika kondisi Jepang semakin terpuruk. 3. Dibentuk dalam rangka mewujudkan keinginan janji Koiso untuk memberikan kemerdekaan bagi negara Indonesia. 4. Maksud sebenarnya Jepang membentuk keduanya hanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mendapat dukungan dari rakyat Indonesia sehingga tidak akan muncul perlawanan dari rakyat Indonesia. Perbedaan BPUPKI dan PPKI No. PEMBEDA 1 Waktu dibentuk



2



Kepanjangan



3



Istilah dalam bahasa Jepang Alasan dibentuk



4



BPUPKI Ketika Jepang menyadari kondisinya sudah kritis setelah Saipan dibom sekutu tepatnya dibentuk tanggal 1 Maret 1945.



PPKI Dibentuk ketika Jepang sudah tidak dapat berbuat banyak hal setelah perekonomiannya lumpuh dengan dibomnya kota Nagasaki, dibentuk tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 Badan Penyalidik Usaha-usaha Panitia Persiapan Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Indonesia Dokuritsu Junbi Cosakai Dokuritsu Junbi Inkai Merencanakan persiapan Realisasi dari janji kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Indonsia Indonesia sebab Jepang telah menentukan akan memberikan kemerdekan bagi bangsa



5



Tugas Utama



6



Hasil yang dicapai



7



Keanggotaan



8.



Keterlibatan Jepang



Indonesia(14 Agst 1945) Mempersiapkan hal-hal penting Melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mengenai tata pemerintahan mempersiapkan pemindahan Indonesia merdeka kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia Menyusun rancangan UUD bagi Meresmikan dan mensyahkan negara Indonesia merdeka Undang-undang Dasar 1945 (membentuk pemerintahan RI) Terdiri dari kurang lebih 67 orang Terdiri dari 21 orang Indonesia yang terdiri dari tokoh utama pergerakan nasional Indonesia serta 7 orang Jepang Jepang terlibat dalam keanggotaan Semua diserahkan rakyat Indonesia BPUPKI untuk mengawasi sehingga tidak terdapat keterlibatan pelaksanaan kegiatan Jepang



C. PERISTIWA RENGASDENGKLOK Latar Belakang Peristiwa Rengasdengklok a. Kekalahan pasukan Jepang terhadap sekutu yang ditandai dengan menyerahnya Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. b. Terjadinya kekosongan kekuasaan sebab Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia sementara itu sekuta yang harusnya mengambil alih kekuasaan tak kunjung datang. c. Berita kekalahan Jepang akhirnya diketahui dan tersebar di kalangan pemuda Indonesia melalui siaran radio luar negeri pada tanggal 15 Agustus 1945. d. Berita kekalahan Jepang tersebut menyebabkan munculnya semangat para pemuda untuk segera memperoleh kemerdekaannya. Mereka menganggap bahwa kemerdekaan merupakan hak dari rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau Negara lainnya apalagi diberikan oleh orang lain sehingga selagi ada kesempatan maka harus digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu proklamasi harus dilaksanakan diluar PPKI yang merupakan bentukan Jepang. e. Sementara itu dalam menghadapi situasi tersebut golongan tua sangat raguragu untuk mengambil inisiatif memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai anggota PPKI mereka harus mendukung rencana yang telah dirumuskan PPKI yaitu bahwa proklamasi akan dilaksanakan sesuai ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang (24 Agustus 1945). Bagi golongan tua soal cepat atau lambat kemerdekaan Indonesia tidak penting yang lebih penting bahwa proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang. Lagi pula kemerdekaan Indonesia baik datang dari pemerintah Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak perlu dipersoalkan (tidalah penting) yang terpenting yang harus dihadapi saat ini adalah pasukan sekutu yang akan datang. f. Terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua (Sukarno, Hatta, dan anggota PPKI) dan golongan muda (Sukarni,Chaerul Saleh,Adam Malik,Wikana (para mahasiswa dan anggota PETA) mengenai waktu yang tepat untuk mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan inilah yang menjadi hal mendasar hingga menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok merupakan sebuah peristiwa sebagai reaksi terhadap perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kemerdekaan Indonesia dengan membawa Sukarno dan Hatta ke kota Rengasdengklok. Terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 (Pkl. 04.00).



Di rumah warga keturunan Tionghoa Jo Ki Song. Sehari penuh Sukarno-Hatta berada di Rengasdengklok dan ditekan pemuda agar bersedia segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan yang lepas dari pengaruh Jepang Tujuan Peristiwa Rengasdengklok adalah untuk mengamankan Sukarno-Hatta dari pengaruh pemerintaha pendudukan Jepang dalam merencanakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dipilih kota Rengasdengklok : Jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Merupakan kota kecil di kabupaten Karawang dan letaknya jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon. Batalion PETA Jakarta dan Rengasdengklok sering berlatih bersama sehingga jika ada gerakan dari pasukan Jepang dapat dengan mudah diketahui dan dihalangi. Dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok (Karawang). Dampak dari peristiwa Rengasdengklok Dari peristiwa tersebut akhirnya terjadilah kesepakatan sebagai berikut.  Berdasarkan pembicaraan Sudancho Singgih dengan Sukarno, Sukarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta  Sementara itu di Jakarta terjadi kesepakatan antara Ahmad Subardjo (golongan tua) dengan Wikana (golongan muda) bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta.  Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Sehingga rumahnya akan digunakan sebagai tempat perundingan untuk membicarakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  Jusuf Kunto mengantar Ahmad Subardjo menjemput Sukarno-Hatta di Rengasdengklok (17.30).  Ahmad Subarjo memberikan jaminan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan tanggal 17 Agustus 1945 selambatlambatnya pukul 12.00 WIB.  Setelah ada jaminan, Komandan Kompi Peta setempat Sudancho Subeno bersedia melepaskan Sukarno-Hatta ke Jakarta. D. PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA Upaya Perumusan Teks Proklamasi: o Kurang lebih pukul 23.00 Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta setelah singgah dirumah masing-masing langsung menuju ke Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, yang dianggap paling aman dari ancaman militer Jepang. o Sebelum menyusun naskah Maeda mengantar Soekarno-Hatta menghadap Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tetapi pertemuan tersebut tidak mencapai kata sepakat meskipun begitu Sukarno mengharapkan Jepang tidak menghalangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan segera dilaksanakan. o Di ruang makan rumah Laksamana Muda Maeda yang dihadiri 30 orang naskah proklamasi dirumuskan dan dikonsep oleh Sukarno (menulis) yang disempurnakan oleh Hatta (usulan kalimat terakhir dari naskah Proklamasi) dan Ahmad Subardjo (usul kalimat pertama dalam naskah Proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI).



Setelah selesai naskah tersebut hendak ditandatangani. Sukarno mengusulkan agar seluruh hadirin menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Hatta dengan mengambil contoh Declaration of Independence. Hal ini ditentang oleh Sukarni, ia mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi adalah Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan usul tersebut diterima dengan baik oleh para hadirin. o Sukarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tulisan tangan tersebut dengan perubahan-perubahan yang telah disepakati. o



Perubahan dari naskah yang ditulis tangan dengan naskah yang diketik: Naskah Tulis Tangan Wakil-wakil Bangsa Indonesia Djakarta, 17-8-‘05 Tempoh 05 merupakan tahun Jepang 2605.



Naskah yang diketik Atas Nama Bangsa Indonesia Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ‘05 Tempo



Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia :  Tempat : Awalnya diputuskan akan diselenggarakan di Lapangan IKADA, sebab disana telah dipersiapkan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena jalan-jalannya dijaga ketat oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap maka dikawatirkan akan terjadi bentrokkan antara rakyat Indonesia dengan pihak Jepang. Sehingga disepakati bahwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di depan rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.  Waktu : Hari Jum’at 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (9 Ramadhan 1364 H)  Peralatan (sound system, spiker,dsb) dipersiapkan oleh Wilopo.  Tiang bendera yang terbuat dari bamboo dipersiapkan oleh Suhud tiang tersebut ditancapkan di depan teras rumah Soekarno.  Bendera dijahit tangan oleh Fatmawati Soekarno dengan bentuk ukuran standar untuk dikibarkan.  Para pemimpin bangsa Indonesia mulai berdatangan dan setelah Bung Hatta tiba tepat pada pukul 10.00 WIB acara dimulai dengan pidato singkat dari Bung Karno yang dilanjutkan acara sebagai berikut. - Pertama : Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kedua : Pengibaran Bendera Merah Putih (Suhud dan Latief Hendraningrat) diiringi lagu Indonesia Raya - Ketiga : Sambutan Walikota Suwirjo Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia :  Proklamasi merupakan pernyataan berdasarkan hukum dan resmi bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.  Dengan Proklamasi, bangsa Indonesia menjadi pelopor bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk memerdekakan diri dari penindasan bangsa asing ( bangsa Asia pertama yang merdeka setelah PD II selesai.  Proklamasi menyebabkan bangsa Indonesia semakin percaya pada kekuatan sendiri yang telah menjadikannya bangsa yang merdeka, bebas dari tekanan dan terlepas dari penjajahan bangsa asing yang telah dideritanya sejak lama.  Dengan kemerdekaan ini bangsa Indonesia berhak mengatur sendiri negaranya dan mulai menjalankan kehidupan kenegaraannya (baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dsb) sendiri







 







tanpa diatur oleh bangsa lain serta berusaha sekuat tenaga mempertahankannya dari gangguan bangsa asing. Proklamasi merupakan jembatan yang menghubungkan dan mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat baru yang bebas dari tekanan dan ikatan. Proklamasi merupakan momentum nasional dalam pembentukan Negara Indonesia yang merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan asing. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia yang telah mengantarkannya ke pintu gerbang kebebasan menjadi tongak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Proklamasi bukan merupakan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia tetapi terus berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapainya itu.



Upaya Penyebarluasan Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklmasi berita kemerdekaan Indonesia segera menyebar di Jakarta dan selanjutnya disebarkan ke seluruh Indonesia. Penyambutan berita Proklamasi terbukti dengan adanya pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambil alihan pucuk pimpinan dan semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penyebarluasan berita Proklamasi tersebut dilakukan melalui, o Radio kantor berita Jepang, Domai yang berhasil dikacaukan. Berita proklamasi tersebut tersiar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebanyak tiga kali. Bahkan setiap 30 menit hingga siaran berakhir pukul 16.00 berita tersebut terus diulang. Berita kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. Berita kemerdekaan Indonesia tersebut terus tersebar kemana-mana. o Surat Kabar, surat kabar yang pertama menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Tjahaja di Bandung dan Soeara Asia di Surabaya. Hampir seluruh harian di jwa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. o Selebaran yang disebarkan di penjuru kota. o Spanduk dan Pamflet dipasang ditempat-tempat strategis yang mudah dilihat khalayak ramai. o Aksi corat-coretan pada tembok-tembok atau bahkan pada gerbong-gerbong kereta api. o Penyebaran berita dari mulut ke mulut secara beranting, salah satu kelompok yang terkemuka yaitu kelompok Sukarni yang bermarkas di Jalan Bogor. o Berita Proklamasi disiarkan ke daerah-daerah melalui utusan daerah yang kebetulan waktu itu mengikuti sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, diantaranya Teuku Moh. Hasan (Sumatra), Sam Ratulangie (Sulawesi), I Gusti Ketut Puja (Sunda Kecil/Nusa Tenggara), Hamidhan (Kalimantan), Latuharhary (Maluku) o Pengiriman delegasi ke Negara-negara sahabat untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan, misalnya Mr. Pilar dan Mr. A.A Maramis ke India guna mendapat dukungan atas kemerdekaan RI.



PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN,ALAT KELENGKAPAN, dan KEAMANAN NEGARA INDONESIA



Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia belum memiliki pemimpin dan pemerintahan yang berdaulat, oleh karena itu diadakan sidang PPKI dalam upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, dan keamanan negara Indonesia. 1. Sidang tanggal 18 Agustus1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut: a. Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD 1945. b. Memilih dan menetapkan Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden (secara aklamasi) c. Pembentukan Komite Nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. 2. Sidang tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan mengenai : a. Pembagian wilayah Indonesia Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa beserta gubernurnya, yaitu : a) Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo b) Jawa Tengah : R. Panji Soeroso c) Jawa Timur : R.A Soerjo d) Kalimantan : Ir. Mohammad Noor e) Sulawesi : Dr. Sam Ratulangi f) Maluku : Mr. J. Latuharhary g) Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Pudja h) Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hasan i) Dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta b. Pembentukan Dpartemen dan Kementrian Pembentukan 12 Departemen dan 4 kementrian negara untuk membantu presiden. a) Departemen Dalam Negeri : Wiranata Kusumah b) Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo c) Departemen Kehakiman : Dr. Soepomo d) Departemen Keuangan : A.A Maramis e) Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokrodisuryo f) Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantara g) Departemen Penerangan : Amir Syarifudin h) Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri i) Departemen Pertahanan : Supriyadi j) Departemen Kesehatan : Boentaran Martoatmodjo k) Departemen Perhubungan : Abikusno Tjokrosujoso l) Departemen Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosujoso m) Menteri Negara : Wachid Hasyim n) Menteri Negara : R.M Sartono o) Menteri Negara : M. Amir p) Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata 3. Sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk tiga badan yaitu : a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Dibentuk komite nasional sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulaan rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta, sedangkan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berkedudukan di ibukota propinsi. Tanggal 29 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik 135 anggota KNIP di Gedung Kesenian Jakarta dengan ketua Kasman Singodimejo. b. Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)



Awalnya PNI dibentuk sebagai partai tunggal di Indonesia tetapi keputusan tersebut ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Tujuan PNI adalah mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. c. Pembentukan Tentara Kebangsaan Sehubungan dengan pembentukan Tentara Kebangsaan maka dibentuk Badan Keamanan Rakyat/ BKR (23 Agustus 1945) yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang. Badan ini ditujukan untuk memelihara keselamatan rakyat. BKR dibentuk sebagai pengganti Badan Penolong Korban Perang (BPKP). BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah. Akhirnya karena desakan para pemuda anggota BKR maka dibentuk tentara kebangsaan yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 25 Januari 1946 TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dalam upaya untuk mendirikan tentara yang percaya pada kekuatan sendiri. Pada 3 Juni 1947, TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan untuk membentuk tentara kebangsaan yang benar-benar profesional siap untuk mengamankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sistem Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan Sistem Pemerintahan Indonesia di awal masa Kemerdekaannya adalah Sistem PRESIDENSIIL. Sistem Pemerintahan ini sesuai dengan rumusan Undangundang Dasar 1945, dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan mentri adalah sebagai pembantu presiden. “Menteri merupakan pembantu presiden (pemerintah) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggungjawab kepada presiden”. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah departemen dan kementrian. Seharusnya pembentukan kementrian diserahkan pada presiden tetapi untuk negara Indonesia yang baru merdeka ini pembentukan Departemen dan Susunan Kementrian Negara diserahkan pada panitia kecil (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo,Kasman Singodimejo). Akhirnya berdasarkan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 pada tanggal 12 September 1946 dibentuklah Kabinet Presidensiil (Kabinet RI I) dengan 12 departemen dengan 4 menteri negara. Sementara itu untuk melengkapi pemerintahan maka wilayah Indonesia dibagi dalam 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa dimana masing-masing wilayah mempunyai gubernur yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilan keputusan di daerah. Tetapi perkembangannya karena pengaruh dari golongan sosialis yang ada dalam KNIP maka usia kabinet Presidensiil tidak lama yaitu sejak 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menggunakan sistem Kabinet PARLEMENTER dengan Perdana Menteri pertamanya yaitu Sutan Syahrir. Sistem Kabinet Parlementer inilah yang katanya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengharapkan sistem pemerintahan Demokrasi dimana cirinya adalah adanya DPR (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pola pemerintahan ini merupakan bentuk penerapan demokrasi yang ada di negara Belanda yang berdasarkan multipartai yaitu sistem pemerintahan parlementer. Jika menggunakan kabinet presidentil maka presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Tetapi jika menggunakan kabinet Parlementer maka presiden bertanggungjawab kepada parlemen (KNIP).



Kabinet Parlementer ini terbentuk karena memang sebenarnya direncanakan oleh KNIP. Dimana “kabinet (menteri) bertanggungjawab langsung kepada KNIP (parlemen) dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu tujuan dibentuk kabinet Parlementer adalah untuk mengurangi peranan presiden yang dianggap terlalu besar. Untuk mewujudkan ambisi KNIP tersebut maka mulai dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP) pada 16 Oktober 1945 (Sidang KNIP I). Langkah selanjutnya adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya dipegang MPR/DPR, disetujui dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X yang ditandatangani wakil presiden. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut maka kekuasaan presiden berkurang yaitu hanya dalam bidang eksekutif saja. Sementara itu KNIP sebagai badan Legislatif menggantikan MPR dan DPR sebelum terbentuk. Selain kedua hal tersebut KNIP juga mengusulkan pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Usulan tersebut disetujui dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik. Adapun partai-partai yang berhasil dibentuk adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI), Persatuan Rakyat Marhaen(Permai), Partai Rakyat Sosialis (Paras), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Terbentuknya kabinet Syahrir (parlementer I) merupakan suatu bentuk penyimpangan pertama pemerintah RI terhadap ketentuan UUD 1945. Sebab dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet Prsesidensiil, dimana menteri sebagai pembantu presiden” sementara itu pelaksanaannya” mentri (kabinet) bertanggungjawab langsung pada parlemen (KNIP)”. Karena menggunakan sistem parlementer maka kabinet dan parlemen (KNIP) selalu bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan. Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan oleh parlemen (KNIP).



Bab2



PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN 9.1 SANUSI FATTAH



Dapatkah kalian menyebutkan kembali isi KMB? Seperti yang pernah dibahas pada materi sebelumnya, KMB telah menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh masingmasing pihak. Salah satunya adalah Belanda mengakui kedaulatan RIS. Bagaimanakah kondisi politik dan ekonomi pada masa pasca pengakuan kedaulatan RIS? Apakah jauh lebih lebih buruk atau membaik? Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, RI mengalami dua kali pergantian sistem pemerintahan. Apa sajakah sistem pemerintahan tersebut? Bagaimana kehidupan politik dan ekonomi pada masa periode pemerintahan tersebut? Agar lebih jelas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, cermatilah pembahasan materi pada bab ini! Daftar isi [sembunyikan]



1 A. Berbagai Faktor yang Memengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan 2 B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan



←



2.1 1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi



←



2.2 2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak



←



2.3 3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam



←



2.4 4. Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi



←



2.5 5. Defisit dalam perdagangan internasional



←



2.6 6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional



←



2.7 7. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat



←



2.8 8. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an 3 C. Pemilihan Umum Tahun 1955



3.1 1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955



← 



3.1.1 a. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)







3.1.2 b. Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)







3.1.3 c. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)







3.1.4 d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)







3.1.5 e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)







3.1.6 f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)







3.1.7 g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959) 3.2 2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955



←



4 D. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dampak yang Ditimbulkan



←



4.1 1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden



←



4.2 2. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959



←



4.3 3. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959



←



4.4 4. Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 5 E. Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin



←



5.1 1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin



←



5.2 2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin







5.2.1 a. Oldefo dan Nefo







5.2.2 b. Konfrontasi dengan Malaysia 6 CATTING Catatan Penting



A. Berbagai Faktor yang Memengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Bagian penting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “ setengah hati.” Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan yaitu: 1. kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2. kelompok pendukung Negara Federal-RIS.



JELI Jendela Info Undang Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia yaitu: 1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949), 2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950), 3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959), 4. UUD 1945 (5 Juli 1959 s.d. sekarang), dan mengalami empat kali amandemen. Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Perlu diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS. JELI Jendela Info Ada beberapa tahap dan proses kembalinya negara RIS ke NKRI. a. Negara Pasundan tanggal 11 Maret 1950 bergabung ke RI. b. Tanggal 22 April 1950 tinggal RI, NST, dan NIT. c. Tanggal 14 Agustus 1950 Senat dan DPR mengesahkan UUDS 1950. d. Tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno membacakan Piagam Persetujuan Kembali ke NKRI. e. Tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS berakhir dan terbentuk NKRI. Pada akhirnya kelompok unitaris semakin memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI. 1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. 3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. 4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.



B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan Pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.



1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi



Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. Program ini dikenal dengan gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat.



2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional.



3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.



4. Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya.



5. Defisit dalam perdagangan internasional Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan.



6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.



7. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia.



8. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an Pada tahun 1960-an terjadi disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya kapasitas produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.



C. Pemilihan Umum Tahun 1955 1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955 Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/ pemerintahan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang memerintah. a. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951) Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi. b. Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952) Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan. Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer. c. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953) Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru. Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.



d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955) Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955. e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956) Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya. f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957) Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti- Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya. g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959) Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titiktitik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.



2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955 Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD). JELI Jendela Info Sejak tahun 1999, pemilu dilaksanakan dengan sistem multipartai dengan jumlah peserta 48 partai politik. Sedangkan pada pemilu tahun 2004, peserta pemilu sebanyak 24 partai politik. Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil). Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota



Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.



D. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dampak yang Ditimbulkan 1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antarkelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957.Berikut ini isi Konsepsi Presiden. a. Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin. b. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik. c. Segera dibentuk Dewan Nasional. JELI Jendela Info • Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluasnya kepada warga negara. Indonesia. menganut Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada masa ini ditandai dengan pergantian kabinet yang memerintah. • Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. Namun oleh Presiden Soekarno diartikan terpimpin mutlak oleh presiden (penguasa). Berlaku di Indonesia pada tahun 1959-1965.'



2. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Islam dan kelompo nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi UUD. Dalam sidang sering terjadi perpecahan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan pendapatnya. Akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal ini mendorong presiden menganjurkan konstituante untuk kembali menggunakan UUD 1945. Untuk mewujudkan anjuran tersebut maka, diadakan pemungutan suara sampai tiga kali. Akan tetapi hasilnya belum mencapai batas quorum, dua pertiga suara. Akibatnya Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu: a. pembubaran b. berlakunya kembali UUD 1945, dan c. akan dibentuk MPRS dan DPAS.



tidak



berlakunya



Konstituante; lagi UUDS 1950;



JELI Jendela Info Dekrit Presiden adalah keputusan pemerintah di bidang ketatanegaraan yang bersifat mengikat. Agar berlaku efektif, dekrit biasanya harus mendapat dukungan dari kekuatan politik, parlemen, dan militer. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.



3. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. a. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya yang disebut Tri Program, isinya: 1) memperlengkapi sandang pangan rakyat, 2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, serta 3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat. b. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959. c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Sedangkan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden. d. MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga tinggi negara. e. Pembentukan DPR-GR. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (DPR Gotong Royong). f. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front Nasional tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). g. Penetapan GBHN. Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut aslinya berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS



dalam sidangnya tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut dengan Manipol USDEK. Dalam Tap MPRS itu juga diputuskan bahwa pidato presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Build the World a New” (membangun dunia kembali) Menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.



4. Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, berikut. a. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS. b. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan. c. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia. d. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin. e. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.



E. Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin 1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin. a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959. b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden. c. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. d. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS. e. Pengangkatan presiden seumur hidup. JELI Jendela Info Menurut Bung Hatta, Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah konsepsi mempunyai tujuan baik, tetapi cara-cara dan langkah-langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya terlihat menjauhkan dari tujuan baik tersebut. Hal ini terbukti dengan beberapa tindakan Presiden Soekarno, di antaranya membubarkan DPR hasil Pemilu. Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan politik pada



Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.



2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin. JELI Jendela Info Menurut UUD 1945, politik luar negeri yang dianut bangsa Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak terhadap dua blok yang saat itu sedang konflik yaitu blok Barat dan Blok Timur. Konsep aktif bermakna Indonesia senantiasa ikut serta aktif dan berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. a. Oldefo dan Nefo Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara). b. Konfrontasi dengan Malaysia Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia. JELI Jendela Informasi Dalam rangka konfrontasi Malaysia, Indonesia juga mengadakan operasi militer yang diberi nama “Operasi Siaga” yang berupa penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah



musuh di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Panglima Siaga yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno adalah Marsekal Madya Umar Dhani. Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya: 1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan 2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Di tengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.



CATTING Catatan Penting ←



←



Pasca pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mengalami permasalahanekonomi yang sangat kompleks. Misalnya inflasi tinggi, rusaknya infrastruktur,hutang negara meningkat, defisit anggaran, rendahnya investasi, dan lainsebagainya. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalahekonomi pasca pengakuan kedaulatan, antara lain kebijakan pemotonganuang, konsep ekonomi nasional, program gerakan benteng, kebijakanIndonesianisasi, dan lain-lain.



←



Di bidang politik, sesuai dengan isi UUDS 1950, maka Indonesia menerapkanDemokrasi Liberal dengan sistem kabinet parlementer. Akibatnya munculbanyak partai politik. Di sisi lain sistem pemerintahan tidak stabil karenasering terjadi pergantian kabinet. Beberapa kabinet yang memerintah padamasa Demokrasi Liberal antara lain Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, AliSastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.



←



Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dua tahap, yaitu 29 September 1955 untukmemilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggotakonstituante. Pemilu ini ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik.



←



Konstituante yang diharapkan mampu menghasilkan UUD ternyata gagal,sehingga tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presidenyang membubarkan Konstituante, menyatakan kembali ke UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Keluarnya Dekrit Presiden menjadi tonggak lahirnya Demokrasi Terpimpin.



←



Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila, dan UUD 1945 termasuk kebijakan politik luar negeri. Pembubaran DPR hasil pemilu, pengangkatan presiden seumur hidup, terbentuknya poros Jakarta-Peking, konfrontasi dengan Malaysia, sampai keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB merupakan sejumlah contoh dari penyimpangan tersebut.