Bacalah Teks Di Bawah Ini Untuk Menjawab Soal Nomor 1-7! [PDF]

Citation preview

Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1-7! Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan orange berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan orange, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016. Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan orange berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukan-pasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan. Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan dan timbunan sampah, menurut hampir tiga perempat warga, juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden. Namun, pendapat warga dapat juga dipahami sebagai kecondongan apatisme warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL. Kondisi itu dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan mereka hadir di tengah warga. Hanya 41,7 persen responden yang menemukan pasukan ini sedang bertugas di lingkungan tempat tinggal mereka setiap hari. Ada responden lainnya yang baru menemukannya beberapa hari dalam seminggu (16,4 persen), seminggu sekali (11,8 persen), sebulan sekali (12,2 persen), dan sisanya ada yang lebih dari satu bulan. Berikut ditampilkan hasil kinerja PPSU menurut masyarakat berdasarkan hasil survei bulan Desember 2019-Februari 2020.



1. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? a. Petugas PPSU bertujuan untuk membantu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. b. Hanya pasukan orange yang termasuk dalam petugas penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan. c. Jalan rusak, saluran mampat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan wajib ditangani oleh petugas PPSU setempat. d. Pasukan orange, biru, hijau, dan ungu berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sama. e. Pasukan orange turut serta menjadi pekerja harian lepas (PHL) yang berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Jawaban : B Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan orange berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan orange, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016. Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan orange berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukanpasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan. Pernyataan yang benar terdapat pada pilihan jawaban B, hanya pasukan orange yang termasuk dalam petugas penanganan prasarana dan sarana tingkat kelurahan. 2. Berdasarkan paragraf 1, jika terdapat timbunan sampah liar di sekitar tempat tinggal warga, manakah di bawah ini simpulan yang BENAR? a. Persoalan timbunan sampah liar di tempat tinggal warga akan diselesaikan oleh para pasukan oranye. b. Para warga akan mengerahkan pasukan oranye, biru, hijau, dan ungu untuk membersihkan timbunan sampah liar tersebut. c. Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial turut serta untuk membantu permasalahan timbunan sampah liar. d. Pemerintah akan memerintahkan pekerja harian lepas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. e. Sampah liar di sekitar tempat tinggal warga menjadi tanggung jawab masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Jawaban : A



Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan orange berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan orange, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016. Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan orange berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukanpasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan. Berdasarkan hal tersebut, jawaban yang tepat adalah opsi A. Didasarkan pada Pasukan orange yang berada di tingkat kelurahan dan salah satu tujuannya adalah membantu persoalan yang muncul di sekitar tempat tinggal warga. 3. Berdasarkan paragraf 2, apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin BENAR? a. Warga harus sadar dan bertanggung jawab atas kebersihan saluran air dan sampah. b. Pemerintah akan mengambil alih permasalahan tentang saluran air dan sampah di lingkungan sekitar warga. c. Warga akan merasa tanggung jawab saat terjadi banjir, dengan cara membersihkan lingkungan sekitar akibat banjir. d. Warga akan berterima dengan dampak yang akan diterimanya. e. Terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Jawaban : E Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga karena kerap kali menjadi biang kerok banjir. Banjir besar pada awal 2020 memaksa 31.232 warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan dan timbunan sampah, menurut hampir tiga perempat warga, juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Sama halnya dengan saluran air yang dinilai serupa oleh sekitar separuh responden. Namun, pendapat warga dapat juga dipahami sebagai kecondongan apatisme warga terhadap kehadiran bantuan petugas PPSU dan PHL. Berdasarkan hal tersebut, apabila kurangnya pemahaman persoalan saluran air dan sampah maka akan menyebabkan banjir. 4. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang PALING MUNGKIN benar mengenai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ?



a. Sengaja dibuat oleh pemerintah agar masalah kebersihan di daerah Jakarta terselesaikan setiap harinya. b. Turut serta membantu pihak lain, seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. c. Permasalahan jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan dapat ditangani PPSU. d. Pemerintah ingin PPSU mengatur tentang penanganan prasarana dan sarana di tingkat kelurahan. e. Membentuk pasukan dengan warna yang berbeda-beda agar mudah dihafal oleh masyarakat sekitar. Jawaban : C Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah hadir di Ibu Kota sejak 2015 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Tingkat Kelurahan. Mereka identik dengan sebutan pasukan orange berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016, jumlah pasukan ini cukup banyak, yaitu mencapai 20.190 orang dan tersebar di 267 kelurahan di Jakarta. Selain pasukan orange, ada juga pasukan biru, hijau, dan ungu yang dibentuk berlandaskan Pergub DKI Jakarta No 212/2016. Setiap pasukan ini berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Pasukan orange berada di bawah kelurahan. Adapun pasukan lain yang juga disebut pekerja harian lepas (PHL) berturut-turut berada di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Kehadiran pasukanpasukan ini antara lain bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalan, dan gelandangan. Pernyataan yang paling mungkin benar mengenai PPSU terdapat pada pilihan jawaban E karena pernyataan tersebut ada di kalimat terakhir. Di awal paragraf menjelaskan PPSU dan diakhir kalimat memberitahukan permasalahan yang dapat ditangani sehingga saling berkesinambungan. 5. Berdasarkan diagram kinerja petugas PPSU, persentase tanggapan untuk kinerja petugas PPSU yang memiliki perbedaan antara 0,8 persen adalah …. a. Biasa saja dan sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan b. Sangat lambat, hasil pekerjaan tidak memuaskan, dan keberadaan petugas tidak menentu c. Keberadaan petugas tidak menentu, tetapi kerja asal-asalan d. Sangat cepat, pekerjaan memuaskan, dan biasa saja e. Sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan, dan biasa saja Jawaban : B



8,4% = sangat lambat dan hasil pekerjaan tidak memuaskan 7,6% = keberadaan petugas tidak menentu Dua persentase kinerja petugas PPSU yang memiliki rentang persentase 0,8 persen adalah “Sangat lambat dan pekerjaan tidak memuaskan” dan “Keberadaan petugas tidak menentu”. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. 6. Berdasarkan diagram puas atau tidak puas dengan kinerja PPSU di atas, apa yang PALING MUNGKIN terjadi jika persentase paling tinggi adalah tidak tahu/tidak jawab? a. Banyak PPSU yang tidak bekerja sehingga banyak masyarakat yang tidak melihat atau mengetahui kinerja dari PPSU. b. Masyarakat tidak peduli dengan kinerja PPSU sehingga tidak menganggap kehadiran PPSU di lingkungan masyarakat. c. Pemerintah tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa sekarang ini sudah ada pekerja PPSU. d. Pemerintah tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa sekarang ini sudah ada pekerja PPSU. e. Kinerja PPSU dianggap sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadarinya. Jawaban : A Persentase tertinggi berarti banyak orang yang menyatakan hal tersebut. Jika persentase paling tinggi adalah tidak tahu/tidak jawab, maka yang paling mungkin adalah banyak PPSU yang tidak bekerja sehingga banyak masyarakat yang tidak melihat atau mengetahui kinerja dari PPSU.



7. Berdasarkan diagram kinerja petugas PPSU, persentase manakah yang berada pada posisi kedua terendah dalam diagram tersebut? a. Sangat lambat dan hasil pekerjaan tidak memuaskan b. Sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan c. Biasa saja d. Keberadaan petugas tidak menentu e. Tidak tahu/tidak jawab Jawaban : D



Urutan persentase pada diagram kinerja petugas PPSU, yaitu sebagai berikut. • Sangat cepat dan pekerjaan memuaskan: 40,0% • Biasa saja: 29,1% • Tidak tahu/tidak jawab: 11,9% • Sangat lambat dan hasil pekerjaan tidak memuaskan: 8,7% • Keberadaan petugas tidak menentu: 7,6% • Sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan: 3,0% Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B.



Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 8-14! Pro-kontra vaksinasi di Indonesia kembali merebak setelah anak dari seorang pesohor terkena campak karena diduga tidak mengikuti program vaksinasi. Silang pendapat antar kelompok pro vaksin dan antivaksin di dunia maya pun tak terhindarkan. Masing- masing memaparkan argumennya, mulai dari isu keselamatan, efektivitas, agama, bahkan teori konspirasi. Vaksinasi dan imunisasi sudah terbukti secara ilmiah sebagai metode yang efektif dalam mencegah penyakit menular khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Vaksinasi dan imunisasi diperkirakan mencegah tiga juta kematian tiap tahunnya. Cara kerja vaksinasi adalah dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan merangsang imun tubuh untuk membentuk antibodi. Dengan terbentuknya antibodi, maka anak akan memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu, walau tidak 100%, namun jauh lebih baik dibandingkan anak tanpa vaksinasi. Dilihat dari peraturan perundang-undangan, vaksin dan imunisasi wajib diberikan oleh pemerintah dan sepatutnya didukung oleh seluruh pihak. Hal ini sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 130 yang berbunyi "pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak". Sebaliknya, pelarangan pemberian vaksin kepada anak dapat disamakan dengan bentuk penelantaran dan pelanggaran akan hak anak. Adapun pelanggaran ini harusnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi "penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial" "dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000". Diperlukan upaya komprehensif dan lintas sektor guna mendorong program imunisasi dan vaksinasi di masyarakat. Upaya dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan membuka ruang dialog mengenai hal- hal berkaitan dengan vaksinasi. Hal ini dilakukan utamanya oleh tenaga kesehatan dan kader. Kerja sama lintas sektor dengan tokoh agama juga diperlukan guna memberikan keamanan dan ketenangan kepada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Selain itu akses untuk vaksinasi serta cakupan produk vaksinasi juga secara perlahan perlu ditingkatkan demi menjamin kesehatan masyarakat Indonesia secara umum dan anak Indonesia secara khusus.



8. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah yang BENAR? a. Tidak ada penyakit menular yang dapat dicegah dengan vaksin dan imunisasi. b. Sebagian penyakit menular tidak dapat dicegah dengan vaksin maupun imunisasi. c. Semua penyakit menular tidak dapat dicegah dengan vaksin maupun imunisasi. d. Semua penyakit menular dapat dicegah dengan vaksin dan imunisasi. e. Tidak ada penyakit menular yang tidak dapat dicegah dengan vaksin dan imunisasi. Jawaban : B Vaksinasi dan imunisasi sudah terbukti secara ilmiah sebagai metode yang efektif dalam mencegah penyakit menular khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Vaksinasi dan imunisasi diperkirakan mencegah tiga juta kematian tiap tahunnya. Cara kerja vaksinasi adalah dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan merangsang imun tubuh untuk membentuk antibodi. Dengan terbentuknya antibodi, maka anak akan memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu, walau tidak 100%, namun jauh lebih baik dibandingkan anak tanpa vaksinasi. “Mencegah penyakit menular khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)”, maka pernyataan yang benar adalah sebagian penyakit menular tidak dapat dicegah dengan vaksin maupun imunisasi. 9. Simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3? a. Jika orang tua menolak memberikan vaksin dan imunisasi maka akan terkena sanksi pidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp100.000.000,00. b. Jika orang tua memberikan vaksin kepada anaknya maka dia dapat dihukum dengan UU no. 23 tahun 2003. c. Jika vaksin bukanlah hal penting maka pemerintah tidak akan mengatur mengenai vaksinasi dan imunisasi. d. Jika vaksin dan imunisasi tidak diberikan maka sama saja dengan penelantaran dan pelanggaran akan hak anak. e. Jika pemerintah tidak membuat undang- undang mengenai kewajiban vaksinasi dan imunisasi anak maka akan semakin banyak kelompok antivaksin.



Jawaban : A Dilihat dari peraturan perundang-undangan, vaksin dan imunisasi wajib diberikan oleh pemerintah dan sepatutnya didukung oleh seluruh pihak. Hal ini sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 130 yang berbunyi "pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak". Sebaliknya, pelarangan pemberian vaksin kepada anak dapat disamakan dengan bentuk penelantaran dan pelanggaran akan hak anak. Adapun pelanggaran ini harusnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi "penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial" "dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000". Kesimpulan yang tepat adalah jika orang tua menolak memberikan vaksin dan imunisasi maka akan terkena sanksi pidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp100.000.000,00. 10. Berdasarkan paragraf 4, manakah simpulan di bawah ini yang PALING MUNGKIN benar? a. Upaya yang harus dilakukan adalah edukasi oleh kader atau memperbaiki akses vaksin. b. Edukasi oleh kader dan pemuka agama diperlukan guna memberikan keamanan dan ketenangan bagi masyarakat. c. Perbaikan akses vaksin adalah kunci dari berjalannya program imunisasi. d. Hanya kader yang mengemban tugas mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. e. Kerja sama tenaga kesehatan dengan pemuka agama serta perbaikan akses imunisasi merupakan upaya untuk mendorong program imunisasi. Jawaban : E Diperlukan upaya komprehensif dan lintas sektor guna mendorong program imunisasi dan vaksinasi di masyarakat. Upaya dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan membuka ruang dialog mengenai hal- hal berkaitan dengan vaksinasi. Hal ini dilakukan utamanya oleh tenaga kesehatan dan kader. Kerja sama lintas sektor dengan tokoh agama juga diperlukan guna memberikan keamanan dan ketenangan kepada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Selain itu akses untuk vaksinasi serta cakupan produk vaksinasi juga secara perlahan perlu ditingkatkan demi menjamin kesehatan masyarakat Indonesia secara umum dan anak Indonesia secara khusus. Simpulan yang benar adalah kerja sama tenaga kesehatan dengan pemuka agama serta perbaikan akses imunisasi merupakan upaya untuk mendorong program imunisasi. 11. Manakah pernyataan yang mendukung kalimat pertama paragraf keempat? a. Vaksin kurang penting karena hanya dapat meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit tertentu. b. Cakupan imunisasi Indonesia pada tahun 2013 dan 2018 masih jauh dari target. c. Cakupan imunisasi dasar lengkap untuk anak 12-23 bulan di Indonesia sudah cukup. d. Vaksinasi anak merupakan kewajiban pemerintah saja.



e. Kerja sama dengan tokoh agama tidak terlalu diperlukan karena tidak akan mengubah persepsi masyarakat. Jawaban : B Kalimat pertama, paragraf keempat : Diperlukan upaya komprehensif dan lintas sektor guna mendorong program imunisasi dan vaksinasi di masyarakat. Maka, pernyataan yang mendukung adalah cakupan imunisasi Indonesia pada tahun 2013 dan 2018 masih jauh dari target sehingga diperlukan upaya komprehensif dan lintas sektor guna mendorong program imunisasi dan vaksinasi di masyarakat. 12. Manakah pernyataan yang SALAH di bawah ini? a. Terjadi penurunan tingkat cakupan imunisasi pada rentang tahun 2013-2018 di Indonesia. b. Bagi orang tua yang melarang anaknya mendapatkan imunisasi bisa terkena hukuman pidana penjara sampai lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. c. Sebagian besar provinsi di Indonesia tidak memerlukan upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. d. Vaksin merupakan pemberian antigen dari bakteri dan virus kepada anak sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi. e. Upaya yang dilakukan masih belum berhasil meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia. Jawaban : C



Sebagian besar provinsi di Indonesia masih memerlukan upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi sehingga opsi C salah. 13. Berapakah selisih antara target cakupan imunisasi pada 2019 dan rata-rata cakupan imunisasi Indonesia pada 2018?



a. b. c. d. e.



32,6% 59,2% 46,7% 57,9% 35,1%



Jawaban : E Target cakupan imunisasi pada 2019 = 93% Rata-rata cakupan imunisasi pada 2018 = 57,9% Selisih = 93% - 57,9% = 35,1%



14. Manakah provinsi dengan peningkatan cakupan imunisasi paling tinggi dari tahun 2013 ke tahun 2018? a. Sulawesi tengah b. Riau c. Kalimantan selatan d. Aceh e. Daerah Istimewa Yogyakarta Jawaban : C



Apabila dilihat secara cermat, maka yang mengalami peningkatan cakupan imuninasi paling tinggi dari tahun 2013 ke tahun 2018 adalah Kalimantan Selatan. 9 7



15. Bilangan bulat yang nilainya paling mendekati × 50 adalah.... a. b. c. d. e.



61 62 63 64 65



Jawaban : D 9 7



× 50 = 64,28, Maka bilangan bulat yang paling mendekati adalah 64.



42



16. Nilai P adalah.... a. 10 b. 40 c. 46 d. 91 e. 97 Jawaban : C



Cara pengerjaan. Gambar 1. (3 + 4)2 − 7 = 42 Gambar 2. (2 + 5)2 − 3 = 46 Maka, nilai P adalah 46. 17. 2, 8, 4, 15, 8, 22, 16, 29, .... a. 16 b. 24 c. 32 d. 72 e. 128 Jawaban : C Cara pengerjaan : Suku ganjil dikalikan 2 Suku genap dijumlahkan 7 Maka, nilai yang tepat adalah 16 x 2 = 32. 18. Diantara lima bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah.... a. b. c. d. e.



9 × 45% 7 18 × 15% 7 9 × 70% 14 11 × 90% 21 18 × 65% 21



Jawaban : B Hasil perhitungan : 9 × 45% = 0,57 7 18 × 15% = 0,38 7 9 × 70% = 0,45 14 11 × 90% = 0,47 21 18 × 65% = 0,55 21 Maka, nilai yang paling kecil adalah opsi B 19. Supermarket SERBA-ADA memberi diskon pada tiap barang yang dijualnya berturut-turut sebesar 25%. Pada saat pembayaran, apabila melakukan pembayaran dengan kartu debit akan



mendapatkan diskon 20% dari total pembelian. Maka, kedua diskon itu sebenarnya sama dengan diskon sebesar …. a. 40% b. 45% c. 55% d. 60% e. 75% Jawaban : A Misal : Harga barang = 10.000 Harga setelah diskon = 10.000 x (1-25%) = 7.500 Harga yang harus dibayarkan = 7.500 x (1-20%) = 6.000 Maka, kedua diskon tersebut sama dengan diskon sebesar 40%. 20. Jika x = (20052 − 20032 ) dan 𝑦 = (2005 + 2003). Maka, dapat disimpulkan bahwa.... a. x = 2y b. 2x < y c. x > 2y d. x = y e. 2x = y Jawaban : A x = (20052 − 20042 ) = (2005 − 2003)(2005 + 2003) = 2(2005 + 2003) y = (2005 + 2003) Maka, hubungan yang tepat adalah x = 2y