Bahan Paparan KPK PDF [PDF]

Citation preview

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 25 JUNI 2014



Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK Direktorat Penelitian dan Pengembangan KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN



Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002): Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat . (Pasal 1 UU 30/2002) Koordinasi (Pasal 7)



Monitoring (Pasal 14)



Supervisi (Pasal 8)



Tugas KPK Pencegahan (Pasal 13)



Penyelidikan, Penyidikan &Penuntutan (Pasal 11)



Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK 1. Rencana Strategi KPK 2011-2015



• Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi Ketahanan Energi dan Lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan), Ketahanan Pangan, Penerimaan Negara (pajak, bea dan cukai, PNBP), Bidang Infrastruktur serta Kesehatan dan Pendidikan. 2. Tugas dan Kewenangan KPK (Fungsi Monitoring: Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002)



Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)



Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)



Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)



Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)



Kajian Perizinan di Sektor SDA: Kehutanan, Pertambangan & Pertanahan (2013)



Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)



Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Minerba & Kajian Kelautan, Pesisir dan Pulau2 Kecil (2014)



Latar Belakang Korsup Minerba KPK A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation) Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan  tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.



B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1.



2. 3.



Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat  implementasi lebih banyak dilakukan di daerah  lemahnya pengawasan oleh pemda Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik



SELISIH DATA PRODUKSI DAN EKSPOR BATUBARA



Apabila perbedaan data produksi tersebut di atas dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka besarnya potensi hilangnya penerimaan pajak pada tahun 2012 dapat mencapai Rp. 28,5 trilyun (data DJMB-KemESDM vs BPS-Produksi) 6



DATA PRODUKSI BIJIH TIMAH vs LOGAM TIMAH



Anomali data Produksi Bijih Timah Vs Logam Timah (Malaysia, Thailand, China)



No 1 2 3 4



Negara Malaysia Indonesia Thailand China



Bijih Timah - 2012 Logam Timah - 2012 3,639 37,792 96,600 52,400 199 22,847 85,245 152,000



Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan Surveyor) Tahun 2011 No.



Uraian



Jumlah Perusahaan



Potensi Royalti Kurang (US$) Tahun 2011



1



Nikel



44



15,413,941.95



2



Bijih Besi dan Pasir Besi



54



2,077,411.25



3



Timbal



14



221,430.53



4



Bauksit



34



6,741,777.70



5



Mangaan Total



34 180



206,986.05 24,661,547.49



Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Batubara (Laporan Surveyor) Tahun 2010 s.d. 2012 TAHUN



2010 2011 2012 Total



JUMLAH LS



VOLUME (TON)



7,240.00 8,247.00 5,773.00 21,260.00



280,767,788.26 341,923,986.28 263,724,551.36 886,416,325.90



NILAI FOB (USD)



17,378,028,167.78 26,554,026,971.88 18,997,443,590.56 62,929,498,730.22



Catatan : Kajian Litbang KPK 2013, Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag. Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM



ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)



486,475,210.10 347,403,523.37 390,333,875.37 1,224,212,608.84 8



Lokus Kegiatan Korsup Minerba 12 Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sumatera Selatan



7. Jambi 8. Kalimantan Barat 9. Bangka Belitung 10. Maluku Utara 11. Sulawesi Tenggara 12. Sulawesi Selatan



Waktu Pelaksanaan Kegiatan No



Kegiatan



I.



Koordinasi Lintas Instansi di KPK



II.



Rapat Kerja Menyusun dan Menyepakati Renaksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



Provinsi



Waktu Pelaksanaan 7 Februari 2014



Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah



Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 19 s.d. 21 Februari 2014 5 s.d. 7 Maret 2014 12 s.d. 14 Maret 2014 25 s.d. 27 Maret 2014 1 s.d. 3 April 2014



Sumatera Selatan Jambi Kalimantan Barat Bangka Belitung Maluku Utara Sulawesi Tenggara



28 s.d 30 April 2014 6 s.d. 8 Mei 2014 20 s.d. 22 Mei 2014 3 s.d. 5 Juni 2014 9 s.d. 11 Juni 2014 18 s.d. 20 Juni 2014



III.



Sulawesi Selatan Pelaksanaan Rencana Aksi



IV.



Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi



V.



Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut



25 s.d. 26 Juni 2014 Feb s.d. Nov 2014 Feb s.d. Nov 2014 Desember 2014



Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba KPK TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif: 1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. 2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi. 3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.



SASARAN: 1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba 3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba 4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba 5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba



5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPK dan Target 2014 (1) 5 SASARAN KEGIATAN



TARGET 2014



Tidak ada lagi izin usaha a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak C&C b. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan memiliki NPWP, IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan IUP yang tidak memenuhi syarat lingkungan) c. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin d. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai upaya pencegahan korupsi



1. Penataan izin usaha pertambangan



Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran tetap, iuran produksi, pajak, iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan jaminan reklamasi, jaminan Tim OPN BPKP pascatambang, jaminan b. Koordinasi dan supervisi pengelolaan jaminan reklamasi dan kesungguhan, jaminan lingkungan pascatambang dan kewajiban keuangan lainnya c. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban keuangan pelaku usaha d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagai upaya penyelamatan keuangan negara



2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba



5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPK dan Target 2014 (2) 5 SASARAN KEGIATAN



3. Pelaksanaan pengawasan pertambangan minerba



TARGET 2014



produksi Semua pelaku usaha menyampaikan



a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan produksi b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan produksi c. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam upaya pengawasan produksi



Laporan Produksinya secara reguler Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku Tidak ada lagi PETI



5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPK dan Target 2014 (3) 5 SASARAN KEGIATAN



TARGET 2014 Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan kewajiban sanksi bagi yang melanggar



4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengolahan/pemurnian b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan pemurnian c. Sosialisasi dan kampanye kegiatan kegiatan antikorupsi dalam pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian



5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba



Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar



a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan pengapalan penjualan dan pengangkutan/pengapalan b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan c. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan



Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal



Peran Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Menyusun aturan perundang-undangan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi



Peran Pemerintah Daerah Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi/kabupaten/kota 2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota. Peran Lanjutan Pemerintah Provinsi: 1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota. 2. Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang bersangkutan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota



OVERVIEW PROVINSI SULAWESI SELATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sinjai Kab. Sedenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Makassar Kota Pare-Pare Kab. Toraja Utara



PERMINTAAN DATA AWAL KE PEMDA



PENYAMPAIAN DATA PROVINSI Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum mengirimkan data untuk segera mengirimkan data kepada:



PIC KPK: Dwi Indriastuti, Direktorat Litbang KPK



Email: [email protected], [email protected]



PERMASALAHAN IUP DATA IUP CNC DAN NON CNC



CNC



MINERAL BATUBARA JUMLAH EKS OP EKS OP 23 142 1 6 172



NON CNC



47



178



5



12



SUB TOTAL



70



320



6



18



STATUS



TOTAL



390



24



242



414



Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Juni 2014



242 Dari 414 IUP Sulawesi Selatan Non CnC (58%)



PERMASALAHAN IUP DATA IUP CNC DAN NON CNC MINERAL NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



PEMDA KAB. PANGKAJENE KEP. KAB. GOWA KAB. BONE KAB. BARRU KAB. SOPPENG KAB. LUWU KAB. MAROS KAB. ENREKANG KAB. TAKALAR KAB. KEPULAUAN SELAYAR KAB. LUWU UTARA KAB. LUWU TIMUR KAB. BULUKUMBA KAB. SINJAI KAB. TANA TORAJA KAB. TORAJA UTARA KOTA PALOPO KAB. BANTAENG KAB. JENEPONTO KAB. WAJO KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. PINRANG KOTA MAKASAR KOTA PARE PARE PROV. SULAWESI SELATAN TOTAL



BATUBARA



CNC



NON CNC



TOTAL



CNC



NON CNC



TOTAL



TOTAL IUP



29 0 35 12 0 1 16 16 1 4 23 8 15 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 165



41 28 25 22 20 20 11 14 15 11 5 5 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 225



70 28 60 34 20 21 27 30 16 15 28 13 19 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 390



0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7



4 0 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17



4 0 4 3 1 0 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24



74 28 64 37 21 21 33 33 16 15 28 13 19 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 414



Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Juni 2014



TOTAL % NON IUP NON CNC CNC 45 61% 28 100% 28 44% 22 59% 20 95% 20 95% 16 48% 16 48% 15 94% 11 73% 5 18% 5 38% 4 21% 3 50% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 242 58%



Penyerahan IUP NON CNC ke Provinsi



Data IUP Nasional – Permasalahan Perpajakan Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922



Pemegang IUP 7.834 (100%)



Ber-NPWP



Non Ber-NPWP



5.984 (76%)



Periode Pajak = 2010 s.d. 2012



Lapor SPT



Tidak Lapor SPT



3.276 (42%)



Tidak membayar pajak* 404 (5%) Sumber : Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014



*Penyebab: a. WP belum produksi



1.850 (24%)



2.708 (35%)



Membayar Pajak 2.304 (29%) b. WP rugi



c. WP lebih bayar



d. PPh dibayar = PPh terutang



6 PERMASALAHAN PERPAJAKAN Kajian KPK Optimalisasi Penerimaan Pajak: Sektor Pertambangan Batubara (April 2014)



1. Terdapat 3.826 IUP pertambangan batubara yang dimiliki oleh 3.066 perusahaan. 2. Dari 3.066 perusahaan, 724 (23.61%) tidak terdeteksi NPWPnya: –



53.5% atau 451 IUP diantaranya berstatus Clean and Clear (CNC).



3. Terdapat perusahaan yang memiliki NPWP induk lebih dari satu atau tercatat pada beberapa KPP. 4. Terdapat ketidaksesuaian KLU yang tercatat pada NPWP perusahaan pemilik IUP dan PKP2B 5. Lokasi KPP tempat NPWP perusahaan pemilik IUP tercatat dan lokasi izin usaha umumnya berbeda. 6. Terdapat perusahaan yang kurang patuh melaporkan SPT



Permasalahan PERPAJAKAN IUP NON-NPWP – SULSEL No.



PEMDA



1 BONE 2 ENREKANG 3 SOPPENG 4 GOWA 5 LUWU UTARA 6 TAKALAR 7 LUWU 8 BULUKUMBA 9 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 10 MAROS 11 BARRU 12 KEPULAUAN SELAYAR 13 LUWU TIMUR 14 PALOPO 15 SINJAI 16 TANA TORAJA 17 TORAJA UTARA Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014 TOTAL



NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI 40 21 19 18 14 12 11 9 4 3 1 1



153



NPWP TOTAL IUP TERIDENTIFIKASI 24 64 12 33 2 21 10 28 14 28 4 16 10 21 10 19 70 74 30 33 36 37 14 15 13 13 2 2 6 6 2 2 2 2 261 414



Dari 414 IUP di Provinsi Sulawesi Selatan, 153 Tanpa NPWP (37%)



Permasalahan PERPAJAKAN IUP NON-NPWP – SULSEL NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38



NAMA PERUSAHAAN A. ABD. LATIEF A. BASO PATETENGI A.MUHAMMAD YUSUF,S.SOS. SDR ABDUL WAHID, SDR AKBAR KADIR, SDR ALAM PANGKET INDAH.PT ALPAN. SDR AMRAN DG TIKA, SDR ANDI AGUSSALIM. SDR ANDI AZAS MUNANDAR ABIJAFRA. SDR ANDI ZULPADLI. SE ANNAS.MD, SDR ANTON LIAONARDO. SDR ANUGERAH AGUNG ABADI, CV ANUGERAH MARMER JELITA,PT ANUGRAH PINANG ARIF. SDR ARIFUDDIN DG JARUNG ARMA, CV ASRIADI ASRIJAL SIMING AZIZ RUSTAM DG. NOMPO BAHARUDIN. SDR BAKRI. SDR BERKAT BAKARATU JAYA BOBI SURAHMAN. SDR COING DG. TATA, SDR DATARAN SEKO PERKASA. PT DRS. ANDI DARMAWAN SDR DRS.H.M.TAHIR PADY EDI SULTAN. SDR ELLYAS PIKAL. SDR ERNAWATI. SDR FITRA MANDIRI, SDR GANTI FRANS GOWA MANDIRI (HOLDING COMPANY), PD H. ASRUL ASING NGAJI (CV. ABK MITRA MANDIRI) H. HANAFI TATA



KABUPATEN/KOTA SOPPENG SOPPENG BONE LUWU GOWA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BONE GOWA BONE BONE LUWU UTARA LUWU BONE ENREKANG PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ENREKANG BONE TAKALAR TAKALAR SOPPENG SOPPENG TAKALAR BONE BONE ENREKANG LUWU UTARA GOWA LUWU UTARA BONE ENREKANG LUWU UTARA BONE BONE GOWA SOPPENG GOWA SOPPENG TAKALAR



TAHAPAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI EKSPLORASI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



NO. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76



Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014



NAMA PERUSAHAAN H. ISHAK IDRIS, SE , SDR H. JUFRI DG. RATTE H. LAENRE H. SAMSUDDIN DENNU H. SOEWANDY JANGGO H. TAJUDDIN H.ABD.SAMAD. SDR H.HAMZAH. SDR H.M.AHMAD.SDR H.MAHMUDDIN. DM. SDR H.MARSUKI. SDR H.MUH.ARSYAD. SDR H.MUH.TAHIR,SPD. SDR H.SAMAD. SDR H.SULAEMAN. SDR HAERANA. SH. SDR HAERUDDIN ACCO. SDR HAFIDAH RAUF BASYURI, ST HAMZAH DG.MASSERANG HARTONO. SDR HASANUDDIN HASYIM SYAILENDRA, SDR HERLINA HJ. BUNGARIA HJ. HASMAWATI DG BAU HJ.ROSDIANA. SDR I.A. NGEWA INSAN MARMERIL, PT IRFAN JAYA UTAMA, CV IRWANDI DG LAPANG JAMIL. SDR JASMAN RAJAANG JURAIDIN AZIZ, SDR JUSMAN. DRS KASNADI, DRS KOPERASI CASSAVA KSU LANCAR BUMI PERKASA KSU LANCAR BUMI PERSADA



KABUPATEN/KOTA GOWA TAKALAR SOPPENG SOPPENG SOPPENG SOPPENG BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE LUWU BONE LUWU UTARA TAKALAR GOWA TAKALAR SOPPENG TAKALAR BONE SOPPENG MAROS GOWA TAKALAR BONE ENREKANG GOWA LUWU UTARA SOPPENG ENREKANG BARRU



TAHAPAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI PANGKAJENE DAN KEP. OPERASI PRODUKSI



Permasalahan PERPAJAKAN IUP NON-NPWP – SULSEL NO. 77 78 79 80 81 82 83 84 85



NAMA PERUSAHAAN KSU.TODDOPULI M. DG. BUANG, SDR M. DG. MANYE, SDR M.ALI HIDAYAT M.IDRIS SAKKA. SDR M.NASIR M.RAMLI SIDDIK, SDR MACCORA TAPPA, CV MAKRUS HATTA. SDR



86 87



MANDIRI MARMER INDONESIA,PT MANGGALA BUANA PRATAYA, PT



88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105



MARDIHANG. SDRI MAUDU MITRA GUNA ALUMNI TEKNINDO, PT MUCHSIN (USAHA MANDIRI) MUCHTAR BASO, AN MUH. HASAN HARUN , SDR MUH. SYARIF SAUD, SDR MUH.AKIB. SDR MUH.AMIRUDDIN. SDR MUH.TANG MUHAMMAD AKIL. SDR MUHAMMAD DAHRI. SDR MUIS. SDR MUKHLIS MATRA MUSTAJAB PAMASSANGI NASFIDING NURSAM. SDR NY.W.SARMADAN ORGANISASI SOLIDARITAS PENGELOLA TAMBANG (SPTC) PENJA PAMMU M. PATRI.SDR PB.MITRA PELANGI DE'JE, CV PENGURUS MESJID NURUL HIDAYAH BABA RAMLI. SDR RAMLI. SDR



106 107 108 109 110 111 112 113



114 RANI AZNANDA PRATAMA, PT 115 RESTU AZZAHRA, CV



Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014



KABUPATEN/KOTA LUWU GOWA GOWA ENREKANG BONE ENREKANG GOWA BULUKUMBA LUWU UTARA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ENREKANG



TAHAPAN KEGIATAN EKSPLORASI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



NO. 116 117 118 119 120 121 122 123 124



NAMA PERUSAHAAN RICKY RASLI RIDWAN DG. SUTTE ROSLAENI RASYID. SDR SAFFARUDDIN GASSING, SDR SAHABU SALMA. SDR SARI BUMI TIMUR,PT SAUDE. SDR SDR. DAPA



KABUPATEN/KOTA ENREKANG TAKALAR BONE GOWA SOPPENG LUWU UTARA MAROS BONE LUWU



TAHAPAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



125 126



LUWU LUWU



OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



LUWU UTARA TAKALAR LUWU ENREKANG MAROS GOWA GOWA BONE LUWU UTARA SOPPENG BONE BONE LUWU UTARA SOPPENG ENREKANG SOPPENG BONE LUWU UTARA



OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI EKSPLORASI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144



SDR. DIRMAN SDR. EMPENG NUHUNG SDR. H. MUHAMMAD YUNUS (YAYASAN AL MUHAJIRIN) SDR. HM RUSLY HR (CV. STENA JAYA) SDR. MASI SDR. MURSALIM KASIM SDR. SYAMSU DUHA SDR. TARJONO SDRI HJ.SULMIATI SIRAJUDDIN. SDR SUARDI SOLO. SDR SUDARNO. SDR SYAHRIR, S. Ag SYAMSINAR SYAMSUDIN.SDR TAHA AMBE KADANG UD. ABNUR ABADI UD. AKRAM UD. BUKIT HARAPAN UD. FAJAR TERANG



ENREKANG LUWU LUWU ENREKANG LUWU ENREKANG LUWU UTARA BONE BONE BONE TAKALAR SOPPENG BONE ENREKANG GOWA BULUKUMBA BULUKUMBA BULUKUMBA



OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



ENREKANG SOPPENG LUWU UTARA ENREKANG BULUKUMBA ENREKANG BONE BONE



OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



145 146 147 148 149 150 151 152



ENREKANG BULUKUMBA GOWA BULUKUMBA BULUKUMBA ENREKANG BONE BONE



OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



KEPULAUAN SELAYAR BULUKUMBA



OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI



153



UD. MAPPEANGKA UD. NURUL FAJJIRI MAKMUR UD. NURUL HIKMAH UD. PURNAMA USAHA ANDIR USAHA PULIBU USAHA RYAN JAYA YAPPE. SDR YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH PROV. SULSEL



GOWA



OPERASI PRODUKSI



STATUS PERDA RTRW SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



DAERAH OTONOM BARU (KAB/KOTA) Kab. Luwu Utara Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sinjai Kab. Sedenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Makassar Kota Pare-Pare Kab. Toraja Utara



STATUS PERDA RTRW Perda RTRW No. 2 Tahun 2011 Perda RTRW No. 9 Tahun 2012 Perda RTRW No. 7 Tahun 2011 Perda RTRW No. 2 Tahun 2012 Perda RTRW No. 4 Tahun 2012 Perda RTRW No. 2 Tahun 2013 Perda RTRW No. 21 Tahun 2012 Perda RTRW No. 14 Tahun 2011 Perda RTRW No. 25 Tahun 2012 Perda RTRW No. 1 Tahun 2012 Perda RTRW No. 6 Tahun 2011 Perda RTRW No. 4 Tahun 2012 Perda RTRW No. 8 Tahun 2012 Perda RTRW No. 14 Tahun 2012 Perda RTRW No. 15 Tahun 2012 Perda RTRW No. 11 Tahun 2012 Perda RTRW No. 5 Tahun 2012 Perda RTRW No. 8 Tahun 2012 Perda RTRW No. 6 Tahun 2012 Perda RTRW No. 12 Tahun 2011 Perda RTRW No. 12 Tahun 2012 Persetujuan Substansi MPU Perda RTRW No. 10 Tahun 2011 Perda RTRW No. 3 Tahun 2012



Sumber: Ditjen Tata Ruang, Kementerian PU, 2013



Hasil Overlay IUP dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional Kategori Izin IUP Operasi Produksi



C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH



Non C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH Survei/Explorasi



C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH



Non C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH



Hutan Konservasi



Hutan Lindung



Hutan Produksi



Kawasan Hutan



Areal Penggunaan Lain



Grand Total



1,160,181



3,922,584



17,909,481



22,992,247



11,735,091



34,727,338



18,819



173,196



2,022,352



2,214,367



2,232,884



4,447,250



10,852



75,068



1,612,090



1,698,010



1,730,613



3,428,623



294 68 4 10,486



5,042 501 125 69,399



244,652 114,527 73,245 1,179,665



249,988 115,097 73,374 1,259,551



14,943 8,699 5,132 1,701,839



264,931 123,796 78,506 2,961,390



7,967



98,128



410,262



516,357



502,271



1,018,627



7,966 1,141,363



637 77 34 97,379 3,749,388



43,839 20,042 10,549 335,832 15,887,130



44,476 20,120 10,584 441,177 20,777,880



303 961 608 500,398 9,498,814



44,779 21,081 11,191 941,575 30,276,694



119,499



1,380,574



8,057,850



9,557,924



5,125,754



14,683,678



24 10 4 119,461



23,355 185 98 1,356,937



701,511 8,235 4,817 7,343,287



724,890 8,430 4,919 8,819,685



20,118 8,952 650 5,096,033



745,008 17,382 5,569 13,915,718



1,021,863



2,368,814



7,829,279



11,219,956



4,373,060



15,593,016



10



17,408 44 313 2,351,049



238,577 13,696 21,861 7,555,145



255,994 13,740 22,176 10,928,047



8,991 4,344 404 4,359,322



264,985 18,083 22,580 15,287,368



1



2 1,021,852



Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, 2014



Hasil Overlay KK & PKP2B dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional Kategori Izin KK Operasi Produksi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH Survei/Explorasi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH



PKP2B Operasi Produksi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH Survei/Explorasi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH



Grand Total



1. 2.



Hutan Konservasi



Hutan Lindung



Hutan Produksi



Kawasan Hutan



Areal Penggunaan Lain



Grand Total



110,219



890,541



837,558



1,838,319



372,380



2,210,698



10,166 6



99,976



236,046 94,698 1,867 2,153 137,328 654,495 29,520 71 882 624,023



285,484 93,891 13,455 3,949 174,189 552,074 84,546 3,690 382 463,457



531,696 188,595 15,322 6,102 321,677 1,306,623 114,143 3,761 1,263 1,187,457



151,654 17,751 3,482 7 130,414 220,725 1,382 7 10 219,326



683,350 206,346 18,804 6,109 452,091 1,527,348 115,524 3,768 1,273 1,406,783



101,998



123,752



927,171



1,152,921



803,274



1,956,194



10,074



16,696



11



91,924



561 1 16,133 107,056 190 4,440 17 102,409



539,780 86,768 128,319 21,042 303,651 387,391 135,053 6,992 5,186 240,159



566,550 86,768 128,891 21,043 329,847 586,371 135,243 11,432 5,204 434,492



698,355 4,392 54,211 1,878 637,874 104,919 5,824 1,363 8 97,724



1,264,904 91,160 183,102 22,921 967,722 691,290 141,068 12,795 5,212 532,216



1,372,398



4,936,878



19,674,211



25,983,486



12,910,744



38,894,231



10,160 100,053 77



10,063 91,924



Hutan Konservasi: 1.372.398 ha diberikan izin pertambangan (Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan) Hutan Lindung: 4.936.878 ha (HL terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka)



Peta Indikasi Lokasi Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan



32



Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan •



Berdasarkan lokasi : •



• •



Kawasan Hutan  Hutan Konservasi  Hutan Lindung  Hutan Produksi



: : : :



461.974,99 Ha 17.159,11 Ha 275.432,78 Ha 169.383,10 Ha



Areal Penggunaan Lain



:



217.462,39 Ha



Berdasarkan Status perizinan (pada kawasan hutan) :  Operasi Produksi : 107.644,58 Ha  IPPKH : 2.106,73 Ha  Persetujuan Prinsip : 244,29 Ha 







( ( (



12 unit) 77 unit) 88 unit)



( (



7 unit) 10 unit)



Explorasi  IPPKH



: :



351.095,76 Ha 16.527,19 Ha



(



3 unit)



No Data



:



3.234,65 Ha



(



1 unit)



Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014



Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi (Kajian Perizinan SDA – Sektor Kehutanan,, Litbang KPK 2013) • •



Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013): Biaya unofficial tergantung luas, sd Rp. 15 M Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gubernur/Bupati: Rp. 50 sd 100 ribu/ha



DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN KONSERVASI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN JENIS KEGIATAN/ NO. NAMA PERUSAHAAN KABUPATEN STATUS IUP (OPERASI PRODUKSI) 1 MAKASSAR MARMER MULIA INDAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TOTAL IUP (OPERASI PRODUKSI) IUP (SURVEY/EKSPLORASI) 2 HASILINDO SUKSES LUWU UTARA 3 PRIMA ANUGERAH RESOURCES LUWU UTARA 4 TRISAKTI PANCA SAKTI LUWU UTARA 5 ANDALAN PRIMA CAKRAWALA LUWU UTARA 6 ANEKA TAMBANG (TBK) LUWU UTARA 7 BUKIT MALLAWA SEJAHTERA MAROS 8 DATARAN SEKO PERKASA LUWU UTARA 9 MIRBANI ABADI LUWU PALOPO 10 SUBAKAS MAKMUR LUWU UTARA 11 SUMAINDOTIM LUWU UTARA TOTAL IUP (SURVEY/EKSPLORASI) KK (SURVEY/EKSPLORASI) 1 VALE INDONESIA TBK LUWU TIMUR TOTAL TOTAL SELURUHNYA Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014



LUAS (HA)



0,03 0,03



1.584,58 1.437,66 0,02 4,51 1.690,23 0,13 8,11 0,45 868,25 1.357,69 6.903,99 13.855,65 3.303,46 3.303,46 17.159,11



DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (1) JENIS KEGIATAN/ NO. NAMA PERUSAHAAN KABUPATEN STATUS IUP (OPERASI PRODUKSI) 1 ANEKA MINERAL CIPTA TAMBANG 2 BARRU 2 BANGUNINDO TAMBANG PERKASA BARRU 3 BINTANG UTAMA ABADI LUWU 4 BOSOWA MINING MAROS 5 GRAND MARMER ALAM SERASI MAROS 6 KURNIA BATU INDAH MAROS 7 MAKALE TORAJA MINING TORAJA UTARA 8 MAKASSAR MARMER MULIA INDAH MAROS 9 RANI AZNANDA PRATAMA KEPULAUAN SELAYAR 10 RIAU PARAGON BARRU 11 SEMEN BOSOWA MAROS MAROS 12 TAMBANGINDO MAKMUR SENTOSA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 13 WINTAINDO MINERAL & INDUSTRY BARRU 14 ANEKA MINERAL CIPTA TAMBANG 1 BARRU 15 BAHANA CIPTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 16 BOSOWA PASIR BARA BARRU 17 DUNIA BARU BARRU 18 HASTA MULIA JAYA BONE 19 KUTAMA MINING INDONESIA TORAJA UTARA 20 MANGGALA BUANA PRATAYA ENREKANG 21 PASIR WALANNAE BONE 22 RICKY RASLI ENREKANG 23 SEMEN TONASA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN IUP (OPERASI PRODUKSI) TOTAL Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014



LUAS (HA)



12,42 10,31 0,00 16,92 0,09 23,94 83,01 13,36 23,35 0,65 872,14 193,11 5,45 14,73 1,09 0,00 10,86 36,52 0,33 16,04 7,54 0,00 5,55 1.347,40 35



DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (2) JENIS KEGIATAN/ NO. STATUS IUP (SURVEY/EKSPLORASI)



NAMA PERUSAHAAN



KABUPATEN



LUAS (HA)



24 25



ARTESIS INDONESIA AURA CELEBES MANDIRI



BONE PALOPO



46,93 3.329,51



26



BILLY INDONESIA



LUWU TIMUR



27 28 29 30 31 32 33 34 35



BINA ASPINDO DILA ADI SAPUTRA GALENA SUMBER ENERGI KALLA AREBAMMA OBI POWER MINING PRIMA ANUGERAH RESOURCES SAMUDRA RAYA PRIMA SAPTA CIPTA KENCANA TIARA GUNUNG TABUR



BONE KEPULAUAN SELAYAR SINJAI LUWU UTARA LUWU UTARA LUWU UTARA LUWU UTARA LUWU UTARA BULUKUMBA



36



TRINUSA RESOURCES



GOWA



37



TRISAKTI PANCA SAKTI



SINJAI LUWU UTARA



73,69 8.087,31



38 39 40



WIJAYA EKA SAKTI ANDALAN PRIMA CAKRAWALA ANEKA TAMBANG (TBK)



TORAJA UTARA BONE LUWU UTARA LUWU UTARA



30,67 1.169,95 31.682,81 3.413,60



41 42 43



ANUGERAH MINERAL BARRU CAHAYA TIRTA UTAMA CAKRA PERSADA MANDIRI JAYA



BARRU LUWU MAROS



1,95 1.597,89 480,23



44 45



CHANG SHENG METAL MINING INDONESIA CHRISTINA EXPLO MINING



BARRU TANA TORAJA



4.116,83 2.650,97



46 47



CITRA LAMPIA MANDIRI DATARAN SEKO PERKASA



LUWU TIMUR LUWU UTARA



4,02 62.761,58



48



DUNIA BARU



BARRU



49 50 51 52



ENERMINE GANDESITE GOBISARI UTAMA GOLDEN SEASON COAL



LUWU TIMUR KEPULAUAN SELAYAR KEPULAUAN SELAYAR LUWU



55,40 9,67 1.976,70 4.818,56 4.510,04 514,32 4.976,72 4.830,49 7.747,78 293,73 4,38



7,13 0,16 145,59 408,97 36 1.684,86



DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (3) JENIS KEGIATAN/ STATUS



NO. 53 54 55 56



NAMA PERUSAHAAN INTERNASIONAL COAL ABADI JAYA ANUGERAH MANDIRI KALLA AREBAMMA LATANINDO MINING



KABUPATEN LUWU KEPULAUAN SELAYAR LUWU UTARA LUWU LUWU TIMUR SIDENRENG RAPPANG



IUP (SURVEY/EKSPLORASI)



LUAS (HA) 1.958,46 658,28 959,65 1.035,13 5,24 16,19



57



MAKALE TORAJA MINING



LUWU TANA TORAJA TORAJA UTARA



0,38 916,06 144,17



58 59



MINERAL GENERAL RESOURCES MIRBANI ABADI



60



MITRA GUNA ALUMNI TEKNINDO



61 62 63 64 65 66 67



MULTI ARTHA MEGATAMA PRIMA COAL ABADI RAGAM USAHA MINERAL RAJA MINERAL SEJAHTERA RUMAJU ENERGI UTAMA SEKO BUKIT MAS SUGICO PENDRAGON ENERGI



LUWU LUWU PALOPO TORAJA UTARA LUWU SIDENRENG RAPPANG LUWU LUWU BARRU BARRU LUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR



68 69 70 71



SUMBER HARAPAN ENERGY SUMBER WAHAU JAYA SURYA ABADI GEMILANG TALENTA BUMI MAKMUR



LUWU TIMUR LUWU TIMUR BARRU LUWU TIMUR



0,08 499,15 1.065,20 179,15



72 73



TAMBANG MINERAL MAKMUR TODDOPULI



TORAJA UTARA LUWU



14,72 1.208,41



74



WINTAINDO MINERAL & INDUSTRY



BARRU



23,23 598,15 2.340,67 303,03 11.863,86 475,96 5.009,34 1.542,78 925,38 1.955,31 152,16 9.778,25 545,11



55,89 195.661,85



37



DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (4)



NO.



NAMA PERUSAHAAN



KABUPATEN



LUAS (HA)



KK (OPERASI PRODUKSI)



1 VALE INDONESIA TBK LUWU TIMUR KK (OPERASI PRODUKSI) TOTAL



70.498,79 70.498,79



KK (SURVEY/EKSPLORASI)



2 CITRA PALU MINERAL LUWU UTARA KK (SURVEY/EKSPLORASI) TOTAL



7.904,31 7.904,31



KK (NO DATA)



3 MASMINDO DWI AREA



LUWU KK (NO DATA) TOTAL TOTAL



TOTAL SELURUHNYA



Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014



20,42 20,42 78.423,53



275.432,78



38



TINDAK LANJUT OLEH PROV. KALTENG



TINDAK LANJUT BUPATI MUSI BANYUASIN TERKAIT IUP DI KAWASAN HUTAN LINDUNG



TINDAK LANJUT OLEH GUB. SUMSEL



TINDAK LANJUT OLEH GUB. BANGKA BELITUNG



TINDAK LANJUT OLEH GUB. KALBAR



TINDAK LANJUT OLEH BUPATI MUSI BANYUASIN



TINDAK LANJUT OLEH KOTA PRABUMULIH



PENCABUTAN IUP OLEH BUPATI LAHAT



PENCABUTAN 28 IUP OLEH BUPATI MOROWALI



Pencabutan IUP oleh Bupati Morowali



Pencabutan 28 IUP di Kabupaten Sarolangun



PERMASALAHAN KURANG BAYAR PNBP 2011-2013 DI 12 PROVINSI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



PEMDA SULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH SUMATERA SELATAN JAMBI KALIMANTAN BARAT KEP. BANGKA BELITUNG SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA



12 SULAWESI SELATAN JUMLAH



JUMLAH IUP MINERBA



JUMLAH IUP MINERBA YANG KURANG BAYAR



IURAN TETAP



JUMLAH SELURUHNYA ROYALTI



JUMLAH



Jumlah



%



443 160 1443 843 866 331 398 509 947 459 317



353 97 934 545 624 281 341 466 577 303 266



80% 61% 65% 65% 72% 85% 86% 92% 61% 66% 84%



(Rp) 63,488,527,229 19,144,372,025 185,584,775,120 42,272,943,097 136,814,565,078 107,121,996,508 37,222,574,477 195,378,908,759 14,379,408,503 33,325,753,270 39,632,376,619



76,370,736,847 2,074,042,495,177 1,446,069,136,282 461,510,144,762 62,455,143,152 37,222,574,477 195,378,908,759 313,938,515,372 168,070,682,328 58,369,172,636



(Rp) 63,488,527,229 95,515,108,871 2,259,627,270,297 1,488,342,079,379 598,324,709,840 169,577,139,660 40,924,958,115 77,212,604,089 328,317,923,875 201,396,435,597 98,001,549,255



120



105



88%



19,582,937,948



4,238,745,114



23,821,683,062



6716



4787



71%



893,949,138,633



4,897,666,254,906



5,444,549,989,269



(Rp)



Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, 2014



1. 2.



Rata2 Perusahaan Kurang Bayar/Jumlah IUP JUMLAH KURANG BAYAR PNBP DI 12 PROVINSI 2011-2013 Rp. 5,444,549,989,269



= 71% =



PERMASALAHAN KURANG BAYAR PNBP 2011-2013 PROVINSI SULAWESI SELATAN JUMLAH IUP JUMLAH MINERBA 2011 PROVINSI/KABUPATEN/ IUP YANG NO. IURAN TETAP ROYALTI KOTA MINERB KURANG A (Rp) (Rp) BAYAR



PIUTANG NEGARA 2012 IURAN TETAP



ROYALTI



(Rp)



(Rp)



1 BARRU



18



17



31,264,960



1,995,000



233,620,000



2 BONE



18



12



82,981,300



-



705,496,400



3 BULUKUMBA



1



1



60,000,000



-



400,000,000



4 ENREKANG



5



5



37,661,829



-



244,192,000



5 KEPULAUAN SELAYAR



15



15



199,169,500



-



1,551,039,200



6 LUWU



12



11



6,000,000



-



1,123,127,200



7 LUWU TIMUR



13



10



247,799,000



3,862,073,346



518,908,075



8 LUWU UTARA



9



9



178,720,000



-



3,097,691,208



9 MAROS



9



8



31,752,950



-



179,210,000



10 PALOPO



2



1



12,500,000



-



100,000,000



11 PANGKAJENE KEPULAUAN



6



6



4,875,000



-



29,423,120



12 SINJAI



6



6



109,468,750



-



830,950,000



13 SOPPENG



1



1



1,700,000



14 TAKALAR



1



0



15 TANA TORAJA



2



2



16 TORAJA UTARA



2



1



120



105



JUMLAH



-



1,003,893,289



Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Juni 2014



(Rp) -



4,000,000 -



-



-



51,343,000



-



2013 IURAN TETAP ROYALTI



374,676,768 4,238,745,114



9,069,000,203



JUMLAH SELURUHNYA IURAN TETAP ROYALTI



(Rp)



238,653,500 114,578,412 440,000,000 264,095,284 1,745,523,120



(Rp) -



1,143,787,920 840,756,662 3,411,426,518 197,131,000 110,000,000 26,941,040 914,045,000



-



503,538,460 903,056,112 900,000,000 545,949,113 3,495,731,820 2,272,915,120



-



1,995,000 -



1,607,463,737 3,862,073,346 6,687,837,726 408,093,950 222,500,000 61,239,160 1,854,463,750



-



4,400,000



10,100,000



-



-



-



110,049,000



-



58,706,000 -



(Rp)



9,510,044,456



-



-



374,676,768



19,582,937,948 4,238,745,114



JUMLAH KURANG BAYAR PNBP SULSEL 2011-2013 = Rp. 23,821,683,062



TINDAK LANJUT KAB. KOTABARU



TINDAK LANJUT OLEH KAB. KUTAI BARAT



OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP



DATA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG No. Provinsi/Kabupaten/ Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



BARRU BONE BULUKUMBA ENREKANG GOWA KEPULAUAN SELAYAR LUWU LUWU TIMUR LUWU UTARA MAROS PALOPO PANGKAJENE DAN KEPULAUAN SINJAI SOPPENG TAKALAR TANA TORAJA TORAJA UTARA



Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, 2014



Jaminan Reklamasi Jumlah (Rp) IUP TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA



Jaminan Pascatambang Jumlah (Rp) IUP TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA



TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA



TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA



TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA



TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA



SE DIRJEN MINERBA PELAPORAN JAMREK DAN JAM.PASCATAMBANG



TINDAK LANJUT OLEH PROV. SUMSEL



TINDAK LANJUT OLEH KAB. MOROWALI



PERMASALAHAN PELABUHAN KHUSUS/TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



LANGSUNG LOADING POINT TRANSHIPMENT TEMBAGA NAMA PELABUHAN BATUBARA NIKEL dan EMAS BATUBARA BATUBARA NIKEL TOTAL BALIKPAPAN 5 5 BANJARMASIN 1 4 5 BAUBAU 3 3 BENETE 1 1 BENGKULU 3 3 KERENG BENGKIRAI 8 8 KINTAP 6 6 KOLAKA 3 3 KOTABARU 8 1 9 KUALA SAMBOJA 8 8 LANGARA 7 7 MALILI 1 1



13 PALEMBANG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



PANJANG POMALAA PULANG PISAU SAMARINDA SANGATTA SEBUKU SEI DANAU TANAH GROGOT TANJUNG LAUT TANJUNG REDEB TELUK BAYUR TOTAL



3



3



2 10 1 14



1 3 10 5 1 4 1 19



1



1



1



69



Terdapat 6 Izin Pelabuhan Khusus/ TUKS di Provinsi Sulawesi Selatan



23



2 10 1 14 1 3 10 5 1 4 1 114



Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, Maret 2014



TINDAK LANJUT DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT



TINDAK LANJUT OLEH KSOP SAMARINDA



KAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN -2013 Sumber: Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian LH, 2013



•



•



3 aspek yang dikaji: kondisi tata kelola pertambangan yang baik, kondisi, pengelolaan lingkungan hidup, dan kondisi penyertaan dampak sosial-ekonomi (pra-selama-pasca tambang) Dari 9 lokus kabupaten tambang yang dikaji, hanya satu yang mempunyai NPV (Net Present Value) positif yaitu Kabupaten Bogor:



Alur dan Kepatuhan Pelaporan Produksi dan Penjualan KK/PKP2B



IUP



Ditjen Minerba Kem. ESDM



Pemda Provinsi (Gubernur)



Pemda Kab/Kota (Bupati/Walikota)



Kepatuhan Pelaporan s.d Jan 2013 Jenis Laporan : • lap Dwi Mingguan • Laporan Bulanan • Laporan Triwulanan • Laporan Semestaran • Lapran RKAB



Pelaporan bersifat manual dan belum menggunakan aplikasi IT



Batas Waktu Pelaporan: • 30 hari kalender untuk Lap Triwulan dan semester • 45 hari sebelum tahun berjalan untuk RKAB • 5 hari kalender untuk lap dwi mingguan dal Lap bulanan Sanksi Jika Pelaporan dilanggar : sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin)



• • •



Belum ada pemda yang menyampaikan laporan ke Ditjen Minerba Tidak ada laporan IUP yang ditembuskan ke Kementerian ESDM Masalah pelaporan PKP2B : substansi yang disampaikan tidak lengkap (25%) dan umumnya tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan 64



TINDAK LANJUT (1) 1.



Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) b) c) d) e)



f) g)



2.



Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)



3.



Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas terkait/KPP/BPKH dll) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data IUP di Kawasan Hutan Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban PETI Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi butir (1)



Tindak lanjut antara lain: a) b) c)



Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IUP yang melanggar ketentuan Memastikan IUP yang melanggar ketentuan tidak dapat berproduksi, tidak dapat di menjual/mengapalkan hasil produksinya.



TINDAK LANJUT (2) • Pelaporan Implementasi Rencana Aksi (hard copy dan soft copy) berikut DOKUMEN PENDUKUNG dikirimkan ke KPK dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM setiap 3 bulan (tenggat waktu: 10 Juli, 10 Oktober, dan 10 Desember 2014) • Penanggungjawab Implementasi Renaksi: Gubernur/Bupati/Walikota • PIC Pemda: Kadinas ESDM Provinsi/Kabupaten/Kota – Untuk disampaikan Nama, Alamat, No Kontak (Telp/HP/Fax) dan email



• PIC KPK: Dwi.Indriastuti, Direktorat Litbang KPK – Email: [email protected], [email protected] – No. HP: 081386317923



Format Rencana Aksi Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi Temuan



Rekomendasi



Penanggung jawab



Instansi Terkait



Renaksi



1



2



3



4



5



No Deskripsi No Deskripsi



I



Instan si



Unit



Inst ans i



Unit



No



Deskripsi



Indikator Output 6



Keteran gan (KPK) STATUS 7



Penj Bukt Verif elas Tengg i ikasi an OPE CLO No. Deskripsi at Pen (KP N SED (PE Waktu duku K/ES MDA ng DM) )



Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan



Masih banyaknya 1 IUP yang non CnC



Menertibka n IUP yang tidak memenuhi ketentuan, Pemd Gubernur/B ES 1 antara lain a upati DM yang tidak berstatus clean and clear.



Ditjen Minerba



Melakukan cross check data IUP yang ada pada 1 Ditjen Minerba dengan data yang dimiliki oleh Pemda



Melengkapi data dan informasi Ke yang dimintakan men Ditjen PUM 2 untuk proses dag penyelesaian ri status clean and clear



.........



TARG ET: …….



…… ……



…….. ……… …….. …..



Pelapo ran Triwul an



Pelap oran Triwul an



67



Rencana Aksi • Dokumen Presentasi dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/koordinasi-dan-supervisipengelolaan-pertambangan-mineral-dan-batubara-pada-12-provinsi



Ada korupsi, lawan & laporkan 1. Uraikan kejadian 2. Pilih pasal yang sesuai 3. Penuhi unsur-unsur TPK 4. Sertakan bukti awal (bila ada) 5. Sertakan identitas diri (jika berkenan) 6. Kirim ke KPK : – SURAT : Kotak Pos 575, Jakarta 10120 – Email : [email protected] – KWS : http://kws.kpk.go.id (KPK Whistleblower System) – Telepon : (021) 2557 8389 – Fax : (021) 5289 2454 – SMS : 0855 8 575 575 / 0811 959 575



Informasi Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email: [email protected] Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Direktorat LHKPN Telp: (021) 2557 8396 Email :[email protected]



Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: [email protected] KWS : http://kws.kpk.go.id



Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email: [email protected] Radio Streaming – Kanal KPK http://www.kpk.go.id/streaming Anti-Corruption Clearing House acch.kpk.go.id



“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI



MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”



TERIMA KASIH



BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI