Bahan Pian - Sejarah Perkembangan Administrasi Publik [PDF]

Citation preview

SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi publik. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi publik. Administrasi publik juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dilihat dalam Trias Politica yaitu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Administrasi publik meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi publik dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi publik. B.



Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :



1) 2) 3) 4)



Apa Pengertian Sistem Administrasi Publik? Bagaimana Sejarah Administrasi Publik? Bagaimana Paradigma Administarsi Negara ke Admnistarsi Publik Apa Sistem Administrasi Publik di Indonesia?



C. Tujuan 　　　　　Adapun tujuan yang dapat dicapai, sesuai permasalahan di atas. 1)



Makalah ini dibuat untuk mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan administasi publik hingga saat ini. 1



2)



Makalah ini dibuat untuk mengetahui paradigma administrasi negara ke administrasi publik



3)



Makalah ini dibuat untuk memahami sistem administrasi publik di indonesia.



4)



Makalah ini dibuat ntuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara.



D. Manfaat 1)



Memahami sejarah dan perkembangan administrasi publik hingga saat ini



2)



Memahami paradigma administrasi negara ke administrasi publik



3)



Memahami sistem administrasi publik di indonesia



2



BAB II PEMBAHASAN 1.



PENGERTIAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK A.



Pengertian Administrasi Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa inggris dari kata administration



yang bentuk infinitifnya to administer dan diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct (mengarahkan, menggerakkan). Kata administrasi juga terdapat dalam bahasa belanda yaitu administratie yang mempunyai pengertian mencakup stelselmatige verkrijging en verwiking vangegeven (tata usaha), bestuur (manajemen dari kegiatan organisasi), dan beheer (manajemen darisumber daya). Istilah administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat (Kontinental) melalui penjajahan Belanda. Dalam pengertian sempit kata administrasi merupakan penyusunan atau pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali data tersebut secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (clerical work, office work). Berikut ini definisi dari kata administrasi secara sempit.: “Kegiatan administrasi meliput pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan” (J. Wajong, 1962 dalam Studi Tentang Ilmu Administrasi, Drs. Ulbert Silalahi, MA, 2005). “Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to archive desired ends” (Administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan pengerahan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. (J.M.Pfiffner, 1954 dalam Sketsa Administrasi Publik, Drs. H. Imam Hardjanto, MAP, 2007). 3



Sesungguhnya istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok manusia sehingga tercapai tujuan yang diinginkan seperti yang diungkapkan oleh The Liang Gie yang dikutip oleh Inu Kencana Syafiie dalam Ilmu AdministrasiPublik, 2006. “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yangdilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. B. Pengertian Publik Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat atau negara dan dipakai berganti-ganti seperti public offering (penawaran umum), Public Ownership (milik umum), public Service (pelayanan masyarakat), Public Interest (kepentingan masyarakat), Public Authorities (otoritas negara) dan public Building (gedung negara). Kata Publik sendiri dalam Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, sikap, harapan dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki. (Inu Kencana Syafiie, 2006). Kata publik dalam kesempatan ini, tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warganegara ataupun rakyat karena adanya perbedaan arti dari kata-kata tersebut. C. Pengertian Sistem Biasanya sistem diartikan orang sebagai suatu rangkaian susunan berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). Atau dapat juga diartikan sebagai rangkaian kenyataan-kenyataan, prinsip, peraturan, mulai dari perencanaan, tatacara, jalan pelaksanaan pekerjaan sampai pada fungsinya. Menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam Ilmu Administrasi, Inu Kencana Syafiie, 2006 : A system implies the interdependence of parts, and boundary between it and its environment. By interdependence we mean than when the characteristics of one part in a system change, all the other parts and the system as whole are affected. Jadi, menurut Almond dan Powell ini suatu system memperlihatkan hubungan antar bagian dan pembatasan antar bagian tersebut dengan lingkungannya. Dalam hubungan ini kita dapat



4



mengartikan bahwa ketika sifat khas suatu bagian dari sistem berubah, maka masing-masing bagian maupun keseluruhan bagian lain akan ikut terpengaruh.



D. Pendefinisian Administrasi Publik.  Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik diantaranya sebagai berikut : Menurut Prajudi Atmosudirjo : Administrasi public adalah administrasi dari Negara sebagai suatu organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Edward H. Litchfield : Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. Menurut Goerge J. Gordon : Administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro :Administrasi Publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.  Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.  Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.  Administrasi publik sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perseorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.  Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan. Dari pendefisian diatas jelas sekali menunjukkan peran dan keterlibatan administrasi negara dalam proses politik, bentuk pelayanan, dan melibatkan organisasi pemerintah/negara. Karena objek dari disiplin Ilmu Administrasi Publik adalah pelayanan publik sehingga yang



5



utamanya



dikaji



adalah



keberadaan



berbagai



organisasi



publik



atau



organisasi



pemerintah/negara. E. Karakteristik Administrasi Publik Berikut ini adalah karakteristik Administrasi Publik yang membedakannya dengan administrasi niaga :  Administrasi Publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.  Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat lebih urgen.  Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi publik lebih banyak berdasarkan kebijakan publik (legalistic approach).  Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga pasar.  Administrasi negara dalam kegiatannya selalu ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat (social walfare).  Pelaksanaan dan hasil pelayanan tergantung pada penilaian oleh masyarakat banyak dan meminta pertanggungjawaban publik. Sebegitu luasnya ilmu administrasi publik sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama memiliki objek materialnya negara antara lain Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara sendiri serta Ilmu Filsafat yang menjadi sumber keilmuan. Gambar berikut menjelaskan hubungan antara ilmu administrasi publik dengan ilmu-ilmu kenegaraan yang lain : Ilmu Politik → Fokus : Kekuasaan→ Ilmu Pemerintahan → Fokus : Gejala Pemerintahan → Ilmu Negara → Fokus : Konstitusi → Ilmu Administrasi Publik → Fokus : Pelayanan → Ilmu Hukum Tata Negara → Fokus : Peraturan Negara 2.



　SEJARAH ADMINISTRASI PUBLIK Sejarah adaministrasi publik dimulai dengan Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumberdaya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong 6



manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradapan manusia namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukan kompleksivitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasian yang kompleks . Ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia, bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat-menyurat yang sering juga di sebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi dan sebagai institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula dalam penyelenggaran suatu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan Administrasi Negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik (Public Service). Sejarah Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SAPRI) dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu berbagai perubahan Sistem Administrasi Publik telah kita lalui mulai kepemimpinan Ir. Sukarno selaku Presiden RI Pertama hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Perkembangan Sistem Administrasi Publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950- an dan dikenal dengan nama Sistem Demokrasi Liberal. 3.



SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Teori dan konsep dari Ilmu Administrasi Publik telah berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia. Perkembangannya dari Ilmu Filsafat yang objeknya tidak terbatas sampai pada disiplin ilmu eksakta dan sosial yang mengkhususkan pada bidang bahasan tertentu saja seperti Administrasi publik ini. Adapun perkembangan Ilmu Administrasi Publik dapat disebut sebagai berikut :



7



Administrasi Ortodok → Administrasi Publik – Administrasi Negara Baru → New Public Management → Beyond The New Public Administration →Refounding Public administration Sebelum babak administrasi ortodok telah dikenal adanya praktek-praktek administrasi yang lebih dikenal sebagai seni seperti pada masa peradapan Mesopatamia, Babilonia, Mesir dan Cina serta Yunani dan Romawi. Pada permulaan abad Masehi perkembangan administrasi berkembang lebih maju. Hal ini tampak dalam praktek-praktek administrasi, manajemen dan organisasi yang dikembangkan oleh gereja Roma Katolik. Niccolo Machiavelli merupakan orang yang memberikan konstribusi secara individual yang sangat besar terhadap pemikiran administrasi dan manajemen dengan membuat analisis sistematis tentang Prince’s Job dalam bukunya The Prince dan The Discources. Administrasi sebagai seni semakin berkembang di Eropa dengan menekankan bahwa perekonomian suatu negara akan bisa kuat apabila kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan dengan baik. Pemikiran ini dipelopori oleh tiga kelompok ahli ekonomi di Eropa, yaitu kaum Kameralis di Jerman, Prusia dan Austria, kelompok Merkantilis dan Inggris dan kelomok Fisiokratik di Perancis. Mereka percaya bahwa kedudukan negara mengusahakan maksimasi persedian-persediaan materil. Seiring dengan terjadinya revolusi industri di Eropa mempunyai dampak dinamik terhadap pemikiran- pemikiran administrasi dari job centered menjadi human centered atau orientasi produktivitas menjadi orientasi pengembangan SDM. Administrasi ditelaah secara ilmiah baru mulai dilakukan pada akhir abad 19 atau awal abad 20, yang dipelopori oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol dengan memunculkan satu teori dan pendekatan bagi perkembangan studi administrasi yang disebut administrative management theory atau yang disebut juga teori administrasi umum. Nicholas Henry memilah-milah bahwa ada enam kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu sebagai berikut : a.



Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D White.



8



Menurut pendapat tokoh diatas, fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan publik. Sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. b.



Paradigma prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick dan L. Urwick. Disini ada dua pandangan tentang administrasi publik yaitu :



 Administrasi Publik sebagai ilmu murni berlandaskan dalil-dalil sosial.  Administrasi Publik yang dikembangkan kearah kebijakan publik berdasarkan aplikasi ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi. c.



Paradigma kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan Amitai Etzioni. Paradigma ini memandang Administrasi Publik bersifat internal, yaitu mempelajari perumusan dan implementasi kebijakan publik dan sebagai ilmu politik yang bersifat eksternal yang mempelajari masyarakat dan perubahan-perubahan politik.



d.



Paradigma hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan Robert Kahn.



e.



Paradigma pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan dan Gordon Tullock.



f.



Paradigma administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H. Frederickson. Paradigma ini menganggap administrasi publik sebelumnya kurang perhatian terhadap perubahan sosial dan kurang memperhatikan tuntutan kebutuhan publik. Pada saat ini telah berkembang Administrasi Publik yang menekankan pada pendekatan manajemen baru berorientasi pada pencapaian tujuan (goal governance) untuk memecahkan masalah-masalah publik dan populer dengan istilah Reinventing Government dan Good Governance. Paradigma baru ini berusaha menghilangkan praktek birokrasi yang terlalu hierarkis dan menyebabkan biaya operasional tinggi (high cost economy)



4.



PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut : 9



 Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono. 



Menerjemahkan publik admiinistrasi menjadi administrasi tidak bisa diterjemahkan dengan pendekatan kekuasaan yang dipergunakan oleh pemerintah saat itu.



 Menterjemahkan public administration menjadi administrasi negara tidak bisa dikatakan salah melainkan sesuai dengan suasana lingkungan yang sedang dihadapi oleh administrasi negara di Indonesia.



a.



Di awal pidato Prof. Soempono : “Administrasi Negara atau Public administration biasanya yang dimaksud ialah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (Public Policy)”. Walaupun



Public



Administration



diterjemahkan



administrasi



negara



sebagai



perwujudan perhatiannya pada kegiatan negara akan tetapi pelaksanaan administrasi negara itu ditujukan untuk kepentingan publik/masyarakat. Dengan demikian perhatian utama dari administrasi negara adalah kepentingan masyarakat (Prof. Soempono). Leonald D. White : Besarnya administrasi negara dan luasnya kegiatannya tergantung pada harapan-harapan rakyat akan jasa-jasanya untuk menyelenggarakan atau melindungi kepentingan-kepentingannya. b.



Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA). Intinya mengenai reformasi sektor publik yang dalam literatur administrasi dinamakan dengan reformasi administrasi (Caiden, 1991), Reinventing Government (Osborne&Gaebler, 1993) atau Government Renewal (Government Canada, 1990). Woodrow Wilson, dgn tulisan “The Studi Of Public Administration” (Jurnal Political Science Quarterly edisi Juli 1887) yg dipandang sebagai Tonggak kelahiran Ilmu Administrasi Negara Modern, melalui tulisan ini memberikan kritik yang tajam terhadap sistem administrasi negara Amerika Serikat yang telah usang karena didasarkan pada Spoil Sistem



10



(Sistem Konco). Sebagai pengantinya Wilson mengusulkan suatu sistem Meritokrasi (Meritocratic System). Agenda yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi di sektor publik (Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA) :  Reformasi sektor publik harus ditujukan kepada peningkatan kemampuan, profesionalisme dan netralitas birokrasi.  Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengandung penuh keterbatasan serta telah menyebabkan inefisiensi yang sangat besar. “Birokrasi publik harus mengalami pergeseran nilai dari Otoriterianisme birokratis ke Otonomi Demokratis. Dari Negara pejabat menjadi negara pelayan”.  Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).  Selama 32 Tahun semasa pemerintahan orde baru, birokrasi pemerintah tidak bisa digolongkan ke dalam tatanan yang demokratis. Birokrasi waktu itu sangat kuat, sentralis, dan otoritarian.  Titik berat kekuasaan berada di tangan penguasa birokrasi pemerintah bukan terletak di tangan rakyat.  Demokrasi tanpa kontrol rakyat merupakan cacat yang tidak bisa diampuni.  Sistem birokrasi pemerintah yang menjamin adanya netralitas dari tarikan dan intervensi kekuatan politik yang dimainkan oleh partai-partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan.  Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA) 



Kebingungan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ilmu Administrasi Publik?



 Ilmu Administrasi Publik yg sebaiknya dikembangkan di Indonesia?  Sistem pemerintahan, politik dan lingkungan budaya yang berbeda membuat konsep, teori, dan pendekatan yang dikembangkan oleh American Public Administration



sering



tidak



sepenuhnya



dapat



digunakan



menjelaskan fenomena Ilmu Administrasi Publik di Indonesia.



11



untuk



 Apakah Ilmu Administrasi Publik itu adalah bagian dari Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik?



 Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo)  Terjadi pergeseran titik tekan dari Public Administration di mana negara menjadi salat satu agen tunggal implementasi fungsi negara menjadi Public Administrationyang menekankan fungsi pemerintahan atau negara sebagai public service.  Telah terjadi perubahan makna Public sebagai negara, menjadi public sebagai masyarakat.  Pendekatan (Approach) tidak lagi kepada negara tetapi lebih kepada masyarakat atau Customer’s Oriented atau Costumer’s Approach.  Dari Government yang berorientasi pada “Otoritas” menjadi Governance yang berorientasi pada “Kompatibilitas”.  Administrasi Publik (Negara) tidaklah melepaskan diri atau terlepas sama sekali dari kehidupan atau masalah negara.  5.



PERAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI MASA DATANG Rene Magritte seorang pelukis surrealist Belgia, lukisannya itu berjudul “Ceci n’est pas une pipe” (This is not a pipe). Suatu gambaran atau lukisan tentang sesuatu itu memang bukan realita dari sesuatu itu. The picture of thing is not the thing (Peter dan Waterman Jr., 1982). Lukisan pipa tidaklah sama dengan aslinya sebagai pipa. Administrasi publik (negara) selama ini selalu diasumsikan sebagai upaya melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda tersebut. Sehingga karenanya administrasi publik dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap setiap reformasi dibidang pemerintahan. Di Indonesia Ilmu Administrasi publik merupakan kumpulan sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa,dan yang jauh dari harapan rakyat. Kumpulan sketsa itu tidak berkehendak untuk dilaksanakan dalam realita. Penyimpangan12



penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan yang lalu karena didukung oleh sistem administrasi yang berbentuk sketsa tersebut. Administrasi pemerintahan sengaja dibuat tidak baik dan kacau, agar penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak bisa diketahui dan dikontrol oleh rakyat. Kutipan cerita sepenggal tentang pelukis Belgia itu dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada kita bahwa Ilmu Administrasi Publik tidak hanya terbatas pada gambar saja melainkan suatu disiplin ilmu yang bisa meminjam istilahnya Peter Senge (1990) putting the ideas into practice. Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang demokratis dan amanah. Oleh karena itu, peran Ilmu administrasi publik (negara) di masamasa yang akan datang sangat tergantung bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.



BAB VI PENUTUP



A. KESIMPULAN Administrasi Publik (Inggris: Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Paradigma dalam Administrasi Publik 13



1)



Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D White.



2)



Paradigma prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick dan L. Urwick.



3)



Paradigma kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan Amitai Etzioni.



4)



Paradigma hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan Robert Kahn.



5)



Paradigma pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan dan Gordon Tullock.



6)



Paradigma administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H. Frederickson. Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut : 1)



Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.



2)



Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA).



3)



Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).



4)



Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA).



5)



Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo).



Peran Ilmu administrasi publik (negara) di masa-masa yang akan datang sangat tergantung bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.



14



B.



SARAN Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dalam penulisan, dan materi yang penulis sajikan, untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sebagai bahan introveksi penulis untuk makalah yang yang akan datang



15



DAFTAR PUSTAKA Miftah,Thoha,2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia, Silalahi, Ulbert. 2011. Stidi Tentang Ilmu Administrasi Negara.Bandung: Sinar Baru Algesindo http://leopoldachapter2.blogspot.com/2009/07/sejarah-pemikiran-administrasi-negara.html http://id.w ikipedia.org/wiki/ Administrasi publik http://www.slideshare.net/taufin/sejarah-perkembangan-administrasi-publik-di indonesia http://birokrasi.kompasiana.com/2013/12/29/ilmu-administrasi-negara-620503.html



16



Makalah Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Sejak Woodrow Wilson “menggegerkan” publik Amerika Serikat melalui tulisannya yang berjudul The Study of Administration (1887) pada jurnal Political Science Quarterly, administrasi negara mulai berkembang sampai ke antero dunia, termasuk ke Indonesia. Sejak dekade 1990an, administrasi negara telah berkembang pesat dibandingkan zamannya Wilson. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu administrasi negara begitu masif terjadi di negara asalnya Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Sedangkan di negara-negara berkembang, dinamika administrasi negara tidak begitu intens karena masih kuatnya kontrol politik, birokrasi dan budaya. konsep dan paradigma administrasi negara yang berkembang di Indonesia diimpor dari luar. Teori tentang kebijakan publik, teori manajemen publik dan teori governance adalah teori yang lahir di Barat, yang kemudian diadopsi oleh kalangan akademisi dan praktisi administrasi negara di Indonesia. Sampai saat ini, penulis belum menemukan satu pun tulisan atau pun buku tentang teori administrasi negara yang ”asli” Indonesia. Kebanyakan, buku-buku tentang teori administrasi negara yang ditulis oleh orang Indonesia dan beredar di Indonesia merupakan bukubuku yang mencuplik teori-teori administrasi negara dari luar dengan sedikit modifikasi (threatment) dan tambahan di sana-sini dengan kasus Indonesia. Fenomena ini jika dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan hilangnya kemandirian dan identitas administrasi negara Indonesia. Keilmuwan administrasi negara di Indonesia berlangsung dalam kondisi yang dinamis sudah terasa sejak terjadinya reformasi politik di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya Orde Baru tahun 1998 hingga saat ini., dialektika keilmuwan administrasi terjadi begitu hangat. Masing-masing jurusan/departemen/program studi yang menawarkan pendidikan administrasi negara di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia memiliki cakrawala keilmuwan yang berbeda satu sama lain. Labih jauh, hal ini menimbulkan perspentif yang berbeda dalam memandang dan menjalankan pendidikan administrasi negara. Dalam konteks kekinian, perkembangan dan dinamika yang sangat menarik untuk disoroti adalah dialektika dan perdebatan tentang administrasi ”negara” dan administrasi ”publik”. Sekilas, persoalan ini 17



terkesan sederhana karena hanya menyangkut masalah nama (label). Namun, lebih dari itu, perkembangan dan dinamika ini memiliki akar filosofis dan historis yang panjang serta layak untuk dianalisis karena berkaitan dengan identitas administrasi negara Indonesia itu sendiri.



BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Administrasi Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau administrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara. Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara. 2. Sejarah Pertumbuhan Administrasi Negara Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara 18



tidak dipandang sebagai administrasi "of the public", tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public". Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam "Pidato Pemakaman" Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti - bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 - 18 tonggak kemapanan administrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh



perhatian



penting



di Amerika,



terutama



setelah



negara



ini



merdeka.



Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri. 3. Sejarah Pemikiran Administrasi Negara Di Indonesia: Konsep-Konsep Perubahan Wajah administasi suatu negara merupakan produk dari sistem politik, posisi perkembangan ekonomi dan sosial dari negara yang bersangkutan, di samping sebaliknya dalam banyak hal administrasi negara juga menentukan penampilan sistem politik, perkembangan ekonomi dan kualitas sosial negara itu. Oleh karena itu seharusnya diskusi tentang sejarah administrasi negara Republik Indonesia ini dilakukan di tengah-tengah dan bersamaan dengan pembahasan tentang sejarah pemerintahan dan politik. Tetapi penulis berpendapat bahwa jika cara itu ditempuh, maka pembaca akan dituntut untuk menyerap terlalu banyak tema informasi sekaligus sehingga menyulitkan penyerapan dan pemahamannya. Atas dasar itu "sejarah" administrasi RI disajikan dalam bab tersendiri di sini. Namun harus dicatat, bahwa karena konsep-konsep perubahan, penyempurnaan, modernisasi atau reformasi administrasi dipraktikkan oleh hampir semua pemerintahan, maka uraian tentang konsep-konsep ini tidak dapat dipandang sebagai perkembangan praktik yang linear dari administrasi negara RI melainkan lebih banyak menunjuk pada perkembangan popularitas konsep itu di kalangan para pejabat dan ilmuwan administrasi. Menurut bacaan penulis, istilah yang digunakan oleh pejabat dan ilmuwan kita secara berturutturut adalah: rasionalisasi administrasi, administrasi pembangunan, penyempurnaan administrasi, reformasi administrasi, dan pembaharuan atau modernisasi administrasi. Model, konsep atau 19



istilah ini sudah mulai dikenal pada fase pendahulunya dan biasanya masih pula dipakai pada fase sesudahnya. Dengan kata lain, penggunaan atau penerapan suatu model tidak berarti hilangnya model yang lain, atau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dimaksudkan "model" di bawah ini sebenarnya hanyalah "mode" penggunaan istilah --dengan nama yang berbeda memiliki esensi yang sama. 4. Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia dilihat dari Aspek Iptek Aspek kognitif dan komunikasi manusia, karena penggunaanya tetap manusia dan perangkat indonesia saat ini sedang membangun dan kemajuan iptek dari negara lain juga sedang mempengarhui secara deras perkembangan iptek di indonesia. pegawai administrasi, bahkan seorang insinyur sipil yang menggunakan program mempunyai kesempatan luas pada industri yang berbasiskan iptek, sektor jasa dan pertanian. selanjutnya bila dilihat dari segi neraca perdagangan kedua negara, dalam semua hal yang berkaitan dengan kebijakan dan administrasi. dan dijadikan salah satu aspek utama dalam pembangunan pertanian di india. 5. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara Di Indonesia Perkembangan Ilmu Administrasi Negara di Indonesia Ilmu Administrasi pada Waktu Pemerintahan Hindia Belanda dan Pengaruh Administrasi Militer 1. Penggunaan istilah administrasi di bidang pemerintahan pada pemerintahan Hindia Belanda. 2. Pembagian wilayah administrasi. 3. Lembaga-lembaga pemerintah Hindia Belanda. 4. Susunan organisasi pemerintah Hindia Belanda. 5. Daerah-daerah Otonom. 6. Istilah administrasi di bidang hukum dan di bidang perekonomian. 7. Pengaruh Administrasi Militair pada waktu Perang Dunia II. Perkembangan Administrasi sesudah Kemerdekaan Praktik-praktik administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, baik di bidang Pemerintahan, Hukum dan Perekonomian. Namun praktik-praktik administrasi tersebut, dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Sehingga ilmu Administrasi kenyataannya menjadi milik bangsa penjajah. Orang-orang Indonesia hanya sekedar sebagai pelaksana saja. Mereka pada umumnya hanya memiliki pangkat sebagai Mandor/Krani, Juru Tulis (Klerk), sehingga mereka hanya mengenal arti administrasi dalam arti sempit. Pengaruh keberhasilan Administrasi Militer pada Perang Dunia II, 20



menyebabkan bangsa-bangsa di dunia banyak mempelajari ilmu administrasi. Menyadari atas kekurangannya di bidang administrasi, pemerintah Indonesia mendatangkan Misi Ahli dari Amerika Serikat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Akhirnya Misi Ahli memberikan rekomendasinya, yaitu: Perlunya “Pendidikan dan Latihan Administrasi di Indonesia” (Training for Administration in Indonesia). Pengelompokan Ilmu Administrasi Pengelompokan Ilmu Administrasi terdiri atas (a) pengelompokan yang bersifat administrasi umum, (b) pengelompokan di bidang pembangunan, (c) yang bersifat sektoral, dan (d) pengelompokan atas dasar Pelayanan administratif (administrative services). Pengelompokan yang terakhir yaitu pelayanan administratif dilakukan oleh satuan kerja yang disebut dengan Kantor (Perkantoran) atau Manajemen Kantor (Perkantoran). Administrasi Perkantoran bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok/tujuan Organisasi/Badan Usaha. Administrasi Kantor/Perkantoran biasanya disebut “Sekretariat” atau “Tata Usaha” yang bertugas melakukan pelayanan administratif, berupa urusan: Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, dan sebagainya yang bersifat pelayanan intern (internal services). Perkembangan Administrasi Sebagai Ilmu Pengalaman dan Penelitian Hennry Fayol dalam Mengembangkan lmu Administrasi 1.



Upaya yang dilakukan oleh Henry Fayol dalam usaha menyelamatkan industri pertambangan yang mengalami kemunduran.



2.



Alasan diperlukan latihan dan teori Administrasi, serta upaya yang dilakukan oleh Henry Fayol untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



3.



Alasan diperlukan pengajaran Administrasi yang bersitat umum, menurut Henry Fayol.



4.



Alasan Henry Fayol menganjurkan latihan Administrasi bagi jabatan pimpinan.



5.



Upaya yang dianjurkan oleh Henry Fayol untuk mengembangkan teori administrasi. Hasil Penelitian Henry Fayol 1.



Sistem Administrasi Negara Indonesia 21



Sistem Administrasi Negara Indonesia 1. Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional. 2. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 3. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat 4.



untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.



BAB III PENUTUP 22



Kesimpulan Teori dan konsep administrasi negara telah berkembang dengan pesat. Dari segi keilmuwan, wacana keilmuwan administrasi negara di beberapa negara maju dan di Indonesia mengalami dinamika yang sangat intens. Namun, kita masih banyak mencaplok teori-teori dari luar untuk membentuk teori. Salah satu teori administrasi negara yang menjadi mainstream adalah teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik mengajarkan cara merumuskan kebijakan publik yang baik dan benar. Dalam merumuskan kebijakan publik, peran analisis kebijakan sangat vital dalam memilih alternatif kebijakan yang memiliki manfaat yang paing tinggi. Sebagai upaya membentuk kemandirian dan identitas administrasi negara di Indonesia sudah saatnya akademisi administrasi negara menggali nilai-nilai lokal yang berkembang di Indonesia guna merancang teori yang mencerminkan identitas kita sebagai bangsa.



DAFTAR PUSTAKA



23







Cleland, David I., dan King, William R. (1975). Systems Analysis and Project Management. New York: Mc Graw-Hill Inc.







Caiden, Gerald E. Administrative Reform. Allen Lane The Peguin Press.







Purwanto, Erwan Agus. 2005. “Pelayanan Publik Partisipatif ”. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Editor: Agus Dwiyanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



 



http://ollinecamouflage.blog.com/2010/05/24/perkembangan-administrasi-negara-di-indonesia/ http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=88:adpu4130-pengantar-ilmu-administrasi-negara&Itemid=74&catid=29:fisip







http://bloggers.com/talk/perkembangan-administrasi-negara-di-indonesia  http://okiisnaenimaharani.blog.com/2010/06/03/perkembangan-ilmu-administrasi-negara-diindonesia/



24