BERITA ACARA Diskusi Partisipatif [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL PEKERJAAN UMUM SNVT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR CIPTA KARYA



Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya. Telp. (031) 8276147 Fax. (031) 8276148



Pekerjaan : Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Lamongan Tahun 2013



BERITA ACARA PEMBAHASAN DISKUSI PARTISIPATIF RPKPP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 No : Tanggal : Lampiran: Notulensi dan Daftar Hadir



BERITA ACARA DISKUSI PARTISIPATIF RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2013, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan Diskusi Partisipatif sebagai tahap rangkaian kegiatan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Lamongan yang dihadiri oleh Tim Pokjanis Kabupaten Lamongan, Dinas/Instansi Terkait, Kecamatan dan Tim Konsultan serta unsur lainnya sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan Diskusi Partisipatif ini dilakukan untuk merumuskan rencana penanganan kawasan pengembangan tahap 1 kawasan prioritas dalam rangkaian kegiatan RPKPP Kabupaten Lamongan. Meski demikian, dalam kegiatan Diskusi Partisipatif ini, juga telah disepakati beberapa hal terkait dengan substansi-substansi lainnya. Adapun beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam kegiatan Diskusi Partisipatif dalam Penyusunan RPKPP Kabupaten Lamongan ini, antara lain sebagai berikut : Masalah: -



Tenaga Ahli Pendamping (TAP), Pokjanis Kabupaten Lamongan, SKPD dan perwakilan dari Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur telah menyepakati terpilihnya Kawasan Pengembangan Tahap 1 yaitu di Sub KPP BB 2 yang berada di Kawasan Permukiman Nelayan Blimbing-Brondong dengan luas kawasan 25.46 Ha.



Demikian Berita Acara Diskusi Partisipatif Rencana Pembangunan Kawasan permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Lamongan Tahun 2013 ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Teknis RPKPP, Ketua Pokjanis Kabupaten Lamongan dan Konsultan Pelaksana. Ketua Tim Konsultan



PPK Pembinaan Teknis



Ketua Tim Pokjanis Kabupaten Lamongan



Rachmad Widjayanto, ST



Wawan Cahyoko, ST



Siti Zulkhah, ST



NOTULENSI Hari / Tanggal Waktu Tempat Lamongan Acara



NO



: Kamis / 25 Juli tahun 2013 : 10.30 WIB : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten : Diskusi Partisipatif Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kabupaten Lamongan



SKPD



1



Bu Zulkhah (Tim Pokjanis)



2



Kepala Desa Made



3



Kelurahan Sukomulyo



4



Pak Galuh



5



Kecamatan Babat



(RPKPP)



Masukan Kawasan Blimbing-Brondong memang sudah kami masukkan ke dalam RPJM, jika kawasan yang dimasukkan kawasan ini lagi maka dikawatirkan terjadi overlap, sama-sama dari bangkim, dikawatirkan jadi kurang efektif. Namun padahari ini dapat disepakati berdasarkan kesepatan dari pokjanis dan pemangku kawasan lainnya. Disini kami memperhatikan indikasi program kami mengajukan made di prioritaskan karena banjir di kawasan ini bertambah luas, saluran yang ada hanya 1 saluran pembuangan hanya ada satu kalo bisa penanganannya diprioritaskan penanganannya jadi tahap 1 Kawasan made dan sukomulyo pada analisis ini masuk kedalam 1. Alasan Banjir 2. Setiap terjadi hujan kawasan ini terjadi banjir 3. Tahun ini lamongan mendapat adipura yang pertama, kawasan made raya ini merupakan penilaian dari adipura, oleh karena ini untuk mempertahankan maka perlu program penanganan di kawasan made raya 4. Saluran sekunder di jalan mastrip ini belum ada saya mohon dapat prioritas di kawasan made raya, Di tahun 2014 ada rencana penanganan kawasan kumuh di blimbing brondong dan kawasan babat. Namun ini masih wacana jadi masih bisa Kecamatan babat merupakan kawasan yang termasuk dalam kawasan segitiga emas, di kecamatan babat ini ada pasar ini belum ada amdal yang komplit dampat yang timbul dari pembangunan pasar babat ini adalah drainase dan sampah yang dibutuhkan selainnormalisasi adalah perbaikan rawa, rawa semanduk jika dikeruk lebih banyak disbanding. Rawa sugo ini juga berfungsi sebagai resapan kota. Namun



NO



SKPD



6



Kelurahan Banaran



7



Kecamatan Paciran



8



Kecamatan Blimbing



9



Pak Wiwid (tanggapan)



10



Pak Galuh



11



Pak Marwoto (Bid. Pengairan)



12



BLH



Masukan kondisinya rawa ini belum tertangani Sampah di babat volumenya sangat luar biasa dikarenakan ada pembangunan pasar dan keraton jombang. Sementara itu kondisi TPA sudah tidak muat. Diharapkan kawasan babat ini Kelurahan banaran dan babat ini dalam rencana ini kelurahan banaran terdapat di sebelah barat dari jalan jombang. Harapannya kelurahan ini juga dapat dimasukkan ke dalam kawasan prioritas, dikarenakan terdapat permasalahan banjir dan sampah Untuk Kawasan paciran jika ada program penanganan kumuh dari bangkim agar tidak terjadi overlapping maka sebaiknya tidak perlu dimasukkan. Wialayah utara ini merupakan penyumbang terbesar apbd oleh karena itu memang perlu dimasukkan ke dalam penanganan prioritas. Untuk pembangunan kawasan kawasan rumah susun yang jadi kendala adalah apabila tanah yang dipakai adalah tanah Negara, maka ini akan sulit di wujudkan Kondisi yang paling urgen di tangani adalah pasar babat, karena semua terpusat di utara sehingga saya rasa perlu di jadikan Kami memberikan masukkan secara penilaian teori dan analisis. Kami menerima masukkan dari pokjanis dan selurah kepentingan. Sebenarnya setiap program ini sudah terbagi rata di tahun pertama. Namun pedoman RPKPP ini menyebutkan penanganan di tahun pertama ini dibatasi oleh luasan 20-50 ha yang akan disusun DEDnya. Output ini nantinya akan kami rapatkan dengan pokjanis dan tim konsultan Di made kita sudah ketahui permasalhannya jadi butuh penanganan seperti tambahan pompa dan saluran. Untuk kawasan babat permasalahan banjir juga pernah kami coba tangani yang di rawa sugo. Sudah pernah kami keruk, namun banyak kendala. Kedepannya pihak pengairan sendiri pernah membuat program pengedukan rawa dan tidak boleh ditangani. Pak galuh: penanganan rawa ini memang membutuhkan dana besar. Sehingga kendalanya memang disitu Untuk kawasan blimbing brondong memang kondisinya seperti itu karena dampak dari industri kami dari BLH juga sudah berusaha melakukan penanganan. Disana juga ada



NO



SKPD



13



Pak Galuh



14



Pak Agus



15



Pak Wiwid



Masukan permasalahan sampah. Dari ketiga lokasi yang diprioritaskan dari tinjauan permasalahan kawasan pantura memang memiliki permasalahan yang cukup komplek. Untuk kawsan lainnya sering mendapat program . saya lebih setuju kawasan bb ini untuk ditangani karena kawasan ini dengan permasalahan kekumuhannya lebih urgen untuk ditangani daripada kawasan made dan babat yang sudah banyak menerima proyek/program Semua kawasan memang perlu penanganan . untuk di kawasan blimbing ini apakah masyarakat sudah siap. Karena daripengalaman penyiapan masyarakat ini membutuhkan waktu yang lama. Dari kepala wilayah (bupati) juga perlu tahu dan ikut menentukan. Minimal kami dari konsultan ini memberikan masukkan secara objectif. Jadi kami dari pihak konsultan kami sudah memberikan pertimbangkan secara teknis. Hanya saja keputusan nantinya tergantung pada pokjanis Di sini memang sudah dibagi menjadi beberapa sub KPP, jadi yang diprioritaskan akan didanai oleh APBDN dan yang belum prioritas dapat di DED kan dengan dana APBN.