BJU - Umum (1) - Asas-Asas Manajemen [PDF]

Citation preview

BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS TAKE HOME EXAM (THE) SEMESTER 2021/22.1 (2021.2)



Nama Mahasiswa



:MAULIZA…………………………………………………………………………..



Nomor Induk Mahasiswa/NIM



: 041253479………………………………………………………………………..



Tanggal Lahir



:10/03/1999…………………………………………………..…………………..



Kode/Nama Mata Kuliah



:IPEM4425 /Hubungan Pusat dan Daerah……..…………………..



Kode/Nama Program Studi



: 50/Hubungan Pusat dan Daerah . ……………….. ………………….



Kode/Nama UPBJJ



: 49/ Banjarmasin………………………………………………………………..



Hari/Tanggal UAS THE



: Rabu/ 29 Desember 2021………………………………………………



Tanda Tangan Peserta Ujian



Petunjuk 1. 2. 3. 4.



Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA



Surat Pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Mahasiswa



: MAULIZA ……………………………………………………………………..



NIM



: 041253479 …………………………………………………………………..



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4425 /Hubungan Pusat dan Daerah …….……………..



Fakultas



: FHISIP......……………………………………………………………………..



Program Studi



: Hubungan Pusat dan Daerah………………………………………..



UPBJJ-UT



: 49 Banjarmasin…………….....……………………………………………



1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman https://the.ut.ac.id. 2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun. 3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE. 4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya). 5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka. 6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Mauliza, ……………………… Yang Membuat Pernyataan



Nama Mahasiswa



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA PERTANYAAAN:



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA



ISIP4111 NASKAH UAS-THE UJIAN AKHIR SEMESTER-TAKE HOME EXAM (THE) UNIVERSITAS TERBUKA SEMESTER: 2021/22.1 (2021.2) Asas-asas Manajemen ISIP4111 No.



Soal 1 Stoner mengemukakan empat langkah pokok dalam menyusun sebuah rencana. Menurut Saudara, manakah langkah yang perlu didahulukan antara langkah A (Tetapkan suatu sasaran atau perangkat sasaran) dan langkah B (Definisikan situasi saat ini)?



Skor 20



2 Memiliki kemampuan komunikasi yang cakap merupakan hal penting bagi pemimpin. Akan tetapi, komunikasi juga harus dikelola dengan baik. Merupakan suatu hal yang lumrah Ketika dalam organisasi ada gosip atau rumor. 1. Masuk kedalam pola komunikasi manakah gossip atau rumor? 2. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara menyikapi dan mengatasi gosip atau rumor yang negatif?



20



3 Menurut Daft (2003:329) ada empat langkah utama suatu sistem pengawasan atau pengendalian. Dari empat langkah tersebut, menurut Saudara apa bedanya langkah kedua (mengukur Kinerja Aktual) dan langkah ketiga (Membandingkan Kinerja dengan Standar)?



30



4 Setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan agar tetap survive, untuk itu perubahan merupakan hal yang pasti. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah karena pandemic COVID-19, menuntut organisasi untuk menyesuaikan pola bisnisnya, bahkan berubah secara total. Salah satu contoh adalah banyak hotel yang menawarkan makanan hotel kepada masyarakat umum, yang biasanya makanan hotel hanya untuk tamu hotel saja. Dari contoh tersebut, menurut Saudara, masuk kedalam tipe perubahan yang mana? Jelaskanlah alasannya.



30



Skor Total



100



Jawaban: 1. Menurut saya langkah yang perlu dilakukan adalah langkah B yaitu mendefinisikan situasi saat ini, karna dalam siratan tersirat bahwa disana telah mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi saat itu dan itu akan mempermudah untuk melakukan langkah A yaitu menetapkan suatu sasaran. 2. Ketika dalam organisasi ada gosip atau rumor: 1. 2.



Komunikasi Verbal Mengatasi Gosip dan Rumor untuk seorang pemimpin ya tentu mencari sumber dan penyebabnya, lalu jika tidak benar melakukan upaya” lain misalnya kebenarnya data data dan lain sebainya



3. Proses pengendalian ada tiga tahap, yaitu: 1. Mengukur kinerja aktual. 2. Membandingkan kinerja aktual dengan standar. 3. Mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpanan atau untuk mengetahui ketidaksesuaian dengan standar. Langkah 1: Pengukuran Untuk menentukan apakah kinerja aktual itu, pertama seorang manajer harus mendapat informasi tentang hal tersebut. Langkah pertama dalam pengendalian adalah pengukuran. Ada 4 pendekatan yang digunakan manajer dalam mengukur dan melaporkan kinerja aktual yaitu observasi pribadi, laporan statistik, laporan secara lisan, dan laporan tertulis. Langkah 2: Perbandingan Langkah perbandingan menentukan variasi antaran kinerja aktual dan standar. Meski variasi kinerja sudah dapat diduga dalam semua aktivitas, perlu ditentukan batasan variasi yang dapat diterima. Langkah 3: Mengambil Tindakan Manajerial Manajer dapat melihat dari tiga kemungkinan tindakan tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, atau merevisi standar. Istilah tidak melakukan apa-apa " sudah cukup jelas. 4. Apabila dilihat dari beberapa tinjauan kebijakan PSBB yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada saat ini, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat optimal, tidak hanya menyangkut masalah individu tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan medis Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 Langkah awalnya adalah harus ada keterbukuan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut. Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini



maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut. Dampak dan PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya. Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus COVID-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PSBB dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB.