BJU - Umum Kekuatan Sospol Indnesia [PDF]

Citation preview

BUKU JAWABAN UJIAN (BJU) UAS TAKE HOME EXAM (THE) SEMESTER 2021/22.1 (2021.2)



Nama Mahasiswa



: ARIF WINATA



Nomor Induk Mahasiswa/NIM



: 041629225



Tanggal Lahir



: 01/04/1998



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4437/kekeuatan SOSPOL Indonesia



Kode/Nama Program Studi



: 071 / S1 ILMU PEMERINTAHAN



Kode/Nama UPBJJ



: 20 / BANDAR LAMPUNG



Hari/Tanggal UAS THE



: SENIN/20 Desember 2021



Tanda Tangan Peserta Ujian



Petunjuk 1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini. 2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. 3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan. 4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA



Surat Pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Mahasiswa



: ARIF WINATA



NIM



: 041629225



Kode/Nama Mata Kuliah



: IPEM4437/kekeuatan SOSPOL Indonesia



Fakultas



: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP).



Program Studi



: ILMU PEMERINTAHAN



UPBJJ-UT



: BANDAR LAMPUNG



1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman https://the.ut.ac.id. 2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun. 3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE. 4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya). 5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka. 6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka. 20 Desember 2021 Yang Membuat Pernyataan



ARIF WINATA



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA



1. Perkembangan partai politik di Indonesia sebagai salah satu kekuatan sosial politik sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka, dengan demikian sudah beberapa periode partai politik mengalami berbagai perubahan. Lahirnya partai politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh organisasi-organisasi yang tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Sebagai organisasi yang bergerak untuk menentang penjajahan dan merebut kemerdekaan kemudian menjadi wadah partai politik setelah Indonesia meraih kemerdekaan dan membentuk pemerintahan. Sampai saat ini, reformasi pasca pemerintahan Orde Baru, partai politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari organisasi-organisasi sebelum kemerdekaan. Pertanyaan: a. Jelaskan perbedaan karakteristik partai politik di Indonesia sebagai kekuatan politik



sesudah kemerdekaan sesuai dengan rezim pemerintahan yang berkuasa sejak Orde lama, Orde Baru dan Reformasi! Jawaban Perbedaan karakteristik partai politik di Indonesia 1. Orde lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Pada saat orde lama, terjadi demokrasi liberal lalu berganti menjadi demokrasi terpimpin yang condong ke sosialis. Ciri-ciri demokrasi pada Orde Lama:



a. b. c. d. e. f. g.



Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat, jadi perannya dominan. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Terbatasnya partai politik Berkembangnya pengaruh komunis



Meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. 2. Karakteristik politik Orde Baru Karakteristik Demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru berdasarkan indikator demokrasi, yaitu: •



Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Penjelasan Rotasi kekuasaan eksekutif terjadi pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau walikota, camat dan kepala desa. Perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan Wakil Presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama.



•



Rekrutmen politik bersifat tertutup. Penjelasannya



ekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat maupun daerah), legislatif (MPR, DPR dan DPRD) maupun yudikatif (MA). Di negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Tetapi yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik bersifat tertutup. Sistem rekrutmen tertutup sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Pengisian jabatan tinggi seperti Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan jabatan-jabatan lain dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggora DPR dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Pada rekrutmen politik lokal (gubernur dan bupati atau walikota), masyarakat di daerah tidak punya peluang ikut menentukan pemimpin. Presiden memutuskan siapa yang akan menjabat. • Pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah. Penjelasannya Dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia terkait perwujudan jaminan hak asasi manusia. Terutama masalah kebebasan pers. Persoalan mendasar adalah selalu ada campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti pada masa Orde Lama. Beberapa media massa dicabut surat ijin penerbitannya atau dibredel. Setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Kebebasan berpendapat menjadi tidak ada. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan Undang-undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat takut berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah. 3. Era reformasi adalah era perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Pada era ini, dianut demokrasi Pancasila. Ciri-ciri Demokrasi pada era Reformasi a. Adanya partai politik yang independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer dan mempunyai dukungan luas dari masyarakat. b. Adanya konsensus atau persetujuan umum mengenai aturan main politik menyangkut pengambilan keputusan dan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya. c. Adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan politik negara. d. Adanya penguatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi kontrol dengan baik. e. Pemilihan langsung kepala pemerintahan. b. Jelaskan peran dan kedudukan partai politik di Indonesia dalam sistem pemerintahan masa



Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi!



Jawaban Parpol adalah kelompok yang kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan motivasi dengan ideologi tertentu yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu tentu membutuhkan dukungan yang besar dari rakyat. Rakyat akan memilih partai yang dapat memperjuangkan aspirasinya. Dari situ dapat dilihan betapa pentingnya peranan partai politik, khususnya dalam menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. 1) Partai politik dalam system pemerintahan orde lama Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan dibentuknya Parpol, sejak saat itu berdirilah puluhan partai. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang meminta diberikannya kesempatan pada rakyat yang seluas-luasnya untuk mendirikan Partai Politik. Partai Politik hasil dari Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berjumlah 29 buah, dikelompokkan dalam 4 kelompok partai berdasarkan ketuhanan, kebangsaan, Marxisme, dan kelompok partai lain-lain yang termasuk partai lain-lain adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia dan Partai Indo Nasional. Ketika Indonesia menganut demokrasi liberal, kabinetnya bersifat parlementer. Dalam demokrasi parlementer, demokrasi liberal atau demokrasi Eropa Barat, kebebasan individu terjamin. Begitu juga lembaga tinggi. Dalam sistem politik menurut UUDS 1950 peranan partai-partai besar sekali. Antara partai politik dan DPR saling terdapat ketergantungan, karena anggota DPR umumnya adalah orang-orang partai. Dalam tahun-tahun pertama sesudah pengakuan kedaulatan, orang berpendapat bahwa partai merupakan tangga ketenaran atau kenaikan kedudukan seseorang. Pemimpin-pemimpin partai akan besar pengaruhnya terhadap pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah dan menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan meskipun pendidikannya rendah. Partai politik pada zaman liberal diwarnai suasana penuh ketegangan politik, saling curiga mencurigai antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Hal ini mengakibatkan hubungan antar politisi tidak harmonis karena hanya mementingkan kepentingan (Parpol) sendiri. Pada keadaan seperti itulah Partai Politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan Pemilihan Umum pertama yang diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi Partai Politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan Partai Politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik. 2) Patai politik dalam system pemerintahan orde baru Dalam masa Orde Baru dengan belajar dari pengalaman Orde Lama lebih berusaha menekankan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kristalisasi Parpol Suara yang terdengar dalam MPR sesudah pemilu 1971 menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak sehingga partai tidak berorientasi pada ideologi politik, tetapi



pada politik pembangunan. Itu karena banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. 3) Partai politik dalam system pemerintahan orde reformasi Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yakni Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undangundang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Boleh dikatakan bahwa setelah era reformasi ini peran partai sebagai penyalur aspirasi rakyat bisa dimaksimalkan, dapat dilihat dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Walaupun begitu masih banyak yang harus dibenahi partai politik kita, diantaranya adalah masih banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam organisasi partai politik saat ini.



2. Di Indonesia, civil society secara definisi baru menjadi diskursus di era 90an masa rezim Orde Baru. Di masa Reformasi, civil society tumbuh menjadi satu kekuatan sosial-politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.. Kebangkitan civil society meningkat dengan jumlah yang mencapai ribuan dengan bentukan dari mulai organisasi sosial keagamaan, komunitas intelektual dan akademisi, Lembaga-lembaga penelitian, kelompok studi dan lain sebagai. Pertanyaan Beri argumentasi Anda mengapa di era Reformasi civil society tumbuh pesat. Kaitkan jawaban Anda dengan premis dasar civil society. Beri satu contoh perkembangan civil society di Indonesia yang sejak awal berdiri bisa menyesuaikan dengan dinamika sosial-politik! Jawaban Dalam sebuah negara demokratis, civil society merupakan penyangga utama tegaknya demokrasi. Kehadirannya (civil society) ibarat oksigen, yang tanpanya demokrasi tak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Demokrasi dan civil society bak dua sisi dari mata uang, di mana keduanya saling melengkapi. Pentingnya peran civil society dalam konteks demokrasi membuat keduanya tak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan demokrasi tanpa kehadiran civil society yang kuat hanya akan mengarah pada otoritarianisme negara. Pada masa era reformasi banyak tumbuh civic society dikarenakan



Banyak kalangan menilai bahwa reformasi sama sekali belum mampu membawa dampak signifikan–untuk tidak dikatakan gagal total–dalam mendorong demokratisasi. Masih banyak terdapat praktik-praktik dari aparatus represif yang justru mengarah pada kondisi kanibalistik. Pembantaian masih terjadi di mana-mana tanpa suatu alasan yang jelas. Ruang diskursus publik masih dihantui oleh pelarangan dan p embubaran paksa. Fenomena pembubaran diskusi publik serta penyisiran buku-buku beraliran kiri yang terjadi beberapa tahun terkahir ini turut memperkuat kenyataan tersebut. Aksi sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparatus negara represif terseb ut nyatanyata sangat mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini digelorakan. Kondisi demikian menunjukkan situasi paradoks. Artinya, di satu sisi kita meneriakkan tegaknya demokrasi, namun di sisi tertentu kita sendiri yang membunuh nilai -nilai demokrasi itu. 3. Diskursus birokrasi Indonesia secara implementasi mengalami berbagai paradigmanya tersendiri untuk dapat berjalan sesuai dengan definisi birokrasi secara umum. Bahkan setiap pemerintahan baik Orde Lama, Orde Baru dan di masa Reformasi, birokrasi secara konteks kebangsaan Indonesia memiliki kecenderungan masuk dalam ranah politik, yaitu ranah kekuasaan dan menjadi salah satu penentu kekuasaan yang berkuasa. Tidak sedikit bahkan peran penting birokrasi di setiap pemerintahan yang tengah berkuasa, birokrasi menjadi penentu keberhasilan keseluruhan agenda Negara dan sistem pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pertanyaan: a. Jelaskan perbedaan peran penting dari birokrasi di Indonesia dalam keterlibatannya pada sistem pemerintahan selama pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi sebagai kekuatan sosial politik! Jawaban Birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi. Salah satu peran birokrasi adalah menjalankan fungsi pemaduan kepentingan dalam system politik Indonesia. Menggunakan demikian birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru kebalikannya inefisiensi, berbelit-belit serta poly hukum formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai jua dengan tingginya pertumbuhan pegawai serta pemekaran struktur organisasi serta berakibat birokrasi semakin akbar serta membesar. Birokrasi jua semakin mengendalikan serta mengontrol rakyat dalam bidang politik, ekonomi serta sosial. b. Jelaskan perubahan paradigma dari birokrasi Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru dan kaitkan jawaban Anda dengan konsep pemerintahan yang baik dan bersih! Jawaban Politik, kekuasaan, serta birokrasi pada dinamika pemerintahan Indonesia bagaikan kesatuan yg tidak terpisahkan. Korelasi ketiganya dapat dilacak asal sejarah awal pembentukan negara ini, asal masa kerajaan, zaman kolonial sampai sesudah kemerdekaan. Tarik menarik politik serta kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi serta peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani serta berpihak kepada rakyat berkembang sebagai melayani penguasa menggunakan keberpihakan pada



politik serta kekuasaan. Sampai waktu ini, imbas kuat pemerintah terhadap birokrasi membentuk sulitnya mesin birokrasi member pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya. 4. Dalam prakteknya militer di Indonesia selalu mengalami intervensinya tersendiri, bahkan disetiap pemerintahan atau rezim berkuasa TNI miilter mengalami perbedaan secara fungsi baik militer maupun non militernya Pertanyaan a. Jelaskan perbedaan posisi non militer TNI ketika rezim pemerintahan demokrasi terpimpin dan Pancasila! Jawaban Perbedaan Posisi non militer TNI pada pemerintahan dekmokrasi terpimpin ialah Pengaturan soal-soal kemasyarakatan lebih cenderung dilakukan secara paksaan. Hal ini bisa dilihat dari adanya teror mental yang dilakukan kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang kontra revolusi ataupun kepada aliranaliran yang tidak setuju dengan nilai-nilai mutlak yang telah ditetapkan oleh penguasa. Dari masyarakatnya sendiri, besarnya partisipasi berupa tuntutan yang diajukan kepada pemerintah juga masih melebihi kapasitas sistem yang ada. Namun, saluran input-nya dibatasi, yaitu hanya melalui Front Nasional. Input-input yang masuk melalui Front Nasional tersebut menghasilkan out put yang berupa out put simbolik melalui bentuk rapat-rapat raksasa yang hanya menguntungkan rezim yang sedang berkuasa. Rakyat dalam rapat-rapat raksasa tidak dapat dianggap memiliki budaya politik sebagai partisipan, melainkan menujukkan tingkat budaya politik kaula, karena diciptakan atas usaha dari rezim. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin ialah Pada era ini, secara material penyaluran tuntutan lebih dikendalikan oleh koalisi besar (cardinal coalition) antara Golkar dan ABRI, yang pada hakikatnya berintikan teknokrat dan perwira-perwira yang telah kenal teknologi modern. Sementara itu, proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang hanya diformulasikan dalam lingkaran elite birokrasi dan militer yang terbatas sebagaimanaa terjadi dalam tipologi masyarakat birokrasi. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi objek mobilisasi kebijakan para elite politik karena segala sesuatu telah diputuskan di tingkat pusat dalam lingkaran elite terbatas. b. Jelaskan fungsi non militer TNI pasca pemerintahan Orde Baru! Beri contoh! Jawaban fungsi non mliter TNI pasca pemeritahan orde baru ialah peran yang dominan dalam penyelenggaraan negara. Setelah dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa reformasi, ABRI kembali berfokus pada fungsi pertahanan dan keamanan.