8 0 2 MB
BAGIAN I LAPORAN KEUANGAN
A.
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (APBD) 1.1Pengertian Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersandinguntuk satu periode tertentu.Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukan tingkat capaian target-target
yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan berguna
perundang-undangan. bagi
mengevaluasi
para
keputusan
Informasi
pengguna mengenai
tersebut
anggaran alokasi
dalam sumber-
sumber daya ekonomi , akuntabilitas, dan ketaatan entitas
pelaporan
terhadap
anggaran.
Berhubung
anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam
penyusunan
APBD
seharusnya
digunakan
struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya. 1.2. Ruang Lingkup APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar
1
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah
dan
tidak
perlu
dibayar
kembali
oleh
pemerintah.Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaranbersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surflus
anggaran.Pendapatan
dipungut
berdasarkan
Undang-
Undang. Oleh karena itu jenis pendapatan yang dpungut dan / atau diterima oleh Pemerintah Daerahharus sesuai dengan undangundang.Belanja mencakup seluruh jenis belanja sebagaiman diatur dalam seluruh
peraturan
perundang-undangan.Pembiayaan
transaksi
penerimaan
pembiayaan
dan
mencakup pengeluaran
pembiayaan.Anggaran pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk APBD, yang merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah,meliputi
rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan selama satu periode tertentu. Anggaran diklasifikasikan
diukur secara
dalam sistematis
satuan sesuai
rupiah. dengan
Anggaran peraturan
perundang-undangan. Anggaran belanja yang dituangkan dalam Perda APBD disebut sebagai appropiasi, yaitu merupakan anggaran yang disetujui oleh DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 2
pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Sedangkann anggaran pendapatandalam Perda APBD disebut Estimasi Pendapatan. Berdasarkan APBD selanjutnya disiapkan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD. Anggaran yang dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran dituangkan ke dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).Anggaran pendapatan SKPD pada DPA disebut Estimasi Pendapatan
yang
dialokasikan.Anggaran
Belanja
dalam
DPA
disebut Allotment. Dengan demikian, LRA SKPD membandingkan antara realisasi terhadap alokasi anggaran dalam satu DPA SKPDyang
bersangkutan,sedangkan
pemerintah
daerah
realisasi
untuk
LRA
anggarandibandingkan
ditingkat dengan
estimasi pendapatan dan appropriasi yang tertuang dalam APBD. 1.3. Sruktur Anggaran Anggaran
terdiri
dari
anggaran
pendapatan,
anggaran
belanja,dan anggaran pembiayaan. Struktur anggaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e)
Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran a. Pendapatan Pendapatan
daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. 1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pajak yang dihasilkan daerah itu sendiri, terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah, Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 3
pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain. 2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. 3. Lai-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya yang
diperkenankan
menurut
peraturan
perundang-
undangan misalnya hibah dan dana darurat. b. Belanja Belanja diklasifikasikan menurut organisasi , fungsi dan ekonomi. Klasifikasi menurut organisasi artinya anggaran dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan.Klasifikasi organisasi ini tidak disajikan dilembar muka laporan keungan, melainkan disajikan di catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan karakter belanja dikelompokan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk seharihari pemerintah daerah yang memberi manfaat dalam jangk waktu pendek. Belanja modal adalah pengeluaran anggaranuntuk perolehan aset
tetap
dan
aset
lainnya
yang
memberi
manfaat
lebih,satu,periode,akuntansi,,seperti,tanah,,gedun,dan,bangu nan,peralatan dan mesin, dll. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti bencana alam. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 4
c. Transfer Transfer
yang
dimaksud
adalah
transfer
keluar
yaitu
pengeluaranuang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Surplus/ Defisit Surplus / Defisit timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, dimana jumlah pendapatan tidak dama dengan jumlah belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelapora. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. e. Pembiayaan ( Financing) Pembiayaan (financing)
adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah,baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar
atau
akan
pengganggaran
diterima
pemerintah
kembali, terutama
yang
dalam
dimakdudkan
untukmenutup defisitatau memanfaatkan surplus anggaran. f. Pembiayaan Neto Pembiayaan
Neto
adalah
selisih
antara
penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 5
SILPA
merupakan
selisih
antara
penerimaan
anggaran
dikurangi dengan pengeluaran anggaran.Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan neto.
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (APBN) Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan prepentif perlu menetapkan Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) di Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 210 tahun 2011 tentang petunjuk teknis bantuan Operasional Kesehatan. Pada pasal 1 penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka : 1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan prepentif puskesmas untuk mewujudkan pencapian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehtan dan Millenium Development Goals (MDGS). 2. Meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersipat Promotif dan prepentif. 3. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan prepentif bagi perencanaa masyarakat 4. Terselenggaranya proses loka karya Mini di Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
B. NERACA Laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset,
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 6
liabilitas,
dan
ekuitas
yang
dihubungkan
dengan
persamaan
akuntansi berikut:
aset = liabilitas + ekuitas
Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas
tersebut
dalam
suatu
periode
akuntansi
(triwulanan,
caturwulanan, atau tahunan).
C. LAPORAN ARUS KAS Arus kas (cash flow) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan
transaksi
penurunan
bersih
pembiayaan/pendanaan dalam
kas
serta
kenaikan
atau
suatu,perusahaan,selama,satu,periode.
Menurut PSAK No.2 (2002:5) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas
diperoleh
perusahaan
membelanjakannya.Laporan
arus
dan kas
bagaimana
merupakan
mereka
ringkasan
dari
penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya
Laporan
satu
arus
kas
(cash
tahun
flow)
mengandung
buku).
dua
macam
aliran/arus,kas,yaitu: Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 7
1.Cash,inflow Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Arus kas masuk (cash inflow) terdiri dari: a. Hasil,penjualan,produk/jasa,perusahaan. b. ,Penagihan,piutang,dari,penjualan,kredit c. Penjualan,aktiva,tetap,yang,ada. d. Penerimaan investasi dari pemilik atau saham,bila perseroan,terbatas. e. Pinjaman/hutang,dari,pihak,lain. f. Penerimaan,sewa,dan,pendapatan,lain. 2.Cash,out,flow Cash out flow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar (cash out flow) terdiri dari : a. Pengeluaran b. c. d. e. f.
biaya
bahan
baku,
tenaga
kerja
langsung
dan,biaya,pabrik,lain-lain. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Pembelianaktivatetap. Pembayaran,hutang-hutang,perusahaan. Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Pembayaran sewa, pajak, deviden, bunga dan pengeluaran,lain-lain. Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan dari suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan
operasi,
investasi
dan,pendanaan.
Menurut PSAK No.2 (2002:9) Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi,
investasi,
dan
pendanaan.
Aktivitas,Operasi Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 8
Aktivitas operasi menimburkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi, yang dilaporkan dengan dasar akrual. Sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Arus masuk kas terbesar dari opersi berasal dari pengumpulan kas dari langganan. Arus masuk kas yang kurang penting adalah penerimaan bunga atas pinjaman dan dividen atas investasi saham. Arus keluar kas operasi meliputi
pembayaran
terhadap
pemasok
dan
karyawan,
serta
pembayaran,bunga,dan,pajak.
Aktivitas,Investasi Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, atau peralatan merupakan kegiatan investasi, atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham atau obligasi dari perusahaan,lain.
Pada laporan arus kas kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar pembelian dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi di neraea. Pemberian pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi karena pinjaman menciptakan piutang kepada peminjam. Pelunasan pinjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi pada laporan,arus,kas.
Aktivitas,Pendanaan Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 9
kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham perbendaharaan, dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham perbendaharaan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencakup pembayaran pokok pinjaman.
D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
1. Kebijakann Akuntansi Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebihentitas
akuntansi
yang
menurut
ketentuan
peraturan
perundang-undangan wajibmenyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
sebagai
bentuk
pertanggungjawabanpelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(SKPD)
adalahentitas
akuntansi
berkewajiban menyusun laporan keuangan atas Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 10
yang
pertangungjawaban
pelaksanaan
APBD
di
SKPD
selaku
PenggunaAnggaran/Pengguna Barang.
1.1.
Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Tahunan
Puskesmas menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
yaitu
untuk
pengakuan
pendapatan,
belanja
dan
pembiayaan serta basis aktual untuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.
1.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a. Pendapatan Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. b. Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan denganditerbitkannya SP2D GU/Nihil. c. Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. Transaksi dalam mata uang asing Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 11
Kas dan Setara Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaituinvestasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kasyang mempunyai masa jatuh tempo yang
pendek
yaitu
kurang
dari
tiga
bulan
sejak
tanggal
perolehannya. Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Kas
terdiri
atas
Kas
di
Umum
Daerah,
Kas
di
Bendahara
Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
Investasi Jangka Pendek Investasi
Jangka
Pendek
adalah
segeradiperjualbelikan/dicairkan,
investasi
ditujukan
yang
dalam
dapat rangka
manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolvingdeposits) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 12
dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria : a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)
Piutang Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari : a. Piutang Pajak b. Piutang Retribusi c. Piutang Dana Bagi Hasil d. Piutang Dana Alokasi Umum e. Piutang Dana Alokasi Khusus Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 13
Agar
nilai
piutang
direalisasikan
sama
(NetRealizable
dengan
nilai
Value)
maka
bersih
yang
disesuaikan
dapat dengan
melakukan penyisihan piutangtidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periodeyang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.
Piutang Lain-Lain Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lain-Lain terdiri dari : a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah d. Piutang Dividen e. Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Persediaan Persediaan
adalah
perlengkapan operasional
yang
aset
lancar
dimaksudkan
Pemerintah
Daerah,
dalam untuk dan
bentuk
barang
mendukung
atau
kegiatan
barang-barang
yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud : a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangkakegiatan operasional pemerintah daerah Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 14
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual ataudiserahkan kepada masyarakat d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasifisik (stock opname). Persediaan disajikan sebesar : Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan antara lain terdiri dari : a. persediaan alat tulis kantor b. persediaan alat listrik c. persediaan material/bahan d. persediaan benda pos e. persediaan bahan bakar f. persediaan bahan makanan pokok
Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 15
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagaipengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran
aset
pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan
dengan tiga
metode, yaitu :
a. Metode Biaya Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.
b. Metode Ekuitas Dengan
menggunakan
metode
ekuitas,
pemerintah
mencatat
investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah , misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap. Kriterianya adalah
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 16
kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%.
c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijualdalam jangka waktu dekat. Investasi Jangka panjang terdiri dari: a. Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan
daerah,
lembaga
keuangan
Negara,
badan
hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.
b. Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga, investasi nonpermanen lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (Net Realizable Value).
Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.
Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 17
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : 1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi
sebagaimana
diatur
dalam
kebijakan
akuntansi
Puskesmas. Untuk penilaian asset sesuai nilai minimum kapitalisasi akan dilakukan secara bertahap oleh Bagian Perlengkapan.Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : 1. biaya impor 2. biaya persiapan tempat 3.biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat(handling cost) 4. biaya pemasangan (installation cost) 5. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur 6. biaya konstruksi 7. biaya kepanitiaan Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi,aset tetap lainnya dan konstruksi dalampengerjaan.
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 18
Kebijakan
akuntansi
tentang
penyusutan
sampai
dengan
31
Desember 2014 belum dilaksanakan dan bertahap akan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Puskesmas selesai dilaksanakan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaanya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.
Dana Cadangan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnyarumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga
Lainnya Aset
lainnya
adalah
aset
pemerintah
daerah
yang
tidak
dapatdikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 19
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan assetpemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yangbersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah,di Wakili Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan
perbendaharaan
(TP)
merupakan
suatu
proses
yangdilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat
langsung maupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntutpenggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut
atau
kelalaian
dalam
pelaksanaan
tugas
kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 20
dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan
adalah
perjanjian
antara
dua
pihak
atau
lebih
yangmempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa : a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan
ketiga/investor,
aset
dengan
pemerintah
cara
pihak
daerah
oleh
ketiga/investor
pihak tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktutertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lainberikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu
yang
disepakati
(masa
konsesi).
Dalam
perjanjian
ini
pencatatannyadilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai asetyang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang beradadalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
b)
Bangun,
Serah,
Kelola/Guna
adalah
pemanfaatan
aset
pemerintahdaerah oleh pihak ketiga/investor , dengan cara pihak ketiga/investortersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnyakemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintahdaerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 21
tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah
yang
menyediakan
menanamkanmodalnya,
aset
daerah
selanjutnya
kedua
dengan
pihak
ketiga
belah
pihak
secara
bersama-sama ataubergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saatbangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.
4. Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakandalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnyatermasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh : hak paten, hak cipta, hakmerek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri olehpemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi : a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih darisatu tahun b. lisensi dan franchise c. hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 22
d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
5. Aset Lain-Lain Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidakdapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan PenjualanAngsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraandengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yangdihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaiakibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuhtempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari : Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akiba pemerintah belum menyetor kepada pihak lain ata pungutan/potongan PFK dari SP2D
atau
dicantumkan
dokumen dalam
lain
yang
neraca
dipersamakan. adalah
Nilai
sebesar
yang saldo
pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : utang Taspen, utang askes, utangPPh Pusat, utang PPN Pusat, utang Taperum, utang Perhitungan PihakKetiga Lainnya.
Utang Bunga Utang
bunga
timbul
karena
pemerintah
daerah
mempunyai
kewajibanuntuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjaditetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 23
Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, UtangBunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, UtangBunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangkapanjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalanatau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangkapanjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang.Terdiri dari : Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, UtangPemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterimakasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periodeyang bersangkutan. Pengakuan
dan
penilaian
pada
akhir
periode
akuntansi
berdasarkanjumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang mukapenjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelangpenjualan aset daerah.
Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban
Lancar
lainnya
merupakan
kewajiban
lancar
yang
tidaktermasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancarlainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 24
saatlaporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaiikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnyautang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gajiyang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan olehpegawai tersebut.
Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yangwaktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajibanyang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saatdana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asingdijabarkan
dan
dinyatakan
dalam
mata
uang
rupiah.
Penjabaran mata uangasing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakanselisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam : a. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajibanjangka pendek. Terdiri dari : Sisa Lebih Pembiayaan Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 25
Anggaran (SILPA),pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan
persediaan,dana
yang
harus
disediakan
untuk
pembayaran utang jangka pendek.
b. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yangtertanam dalam aset dikurangi
non
dengankewajiban
lancar
jangka
selain
panjang.
dana
cadangan,
Terdiri
dari
:
diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, diinvestasikan dalam Aset Tetap diinvestasikan dalamAset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang. c. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas
Dana
Cadangan
mencerminkan
kekayaan
pemerintah
daerahyang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuaiperaturan perundang-undangan. Terdiri atas : diinvestasikan dalam DanaCadangan.
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa LuarBiasa Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis : 1. Kesalahan yang tidak berulang Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yangdikelompokan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulangyang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yangterjadi pada periode sebelumnya. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 26
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periodeberjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. – Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiodesebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporankeuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan denganpembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periodeyang bersangkutan. – Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan berulangyang
penerimaan terjadi
pada
kembali
belanja)
periode-periode
yang
sebelumnya
tidak dan
mempengaruhiposisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selainkas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akunaset, serta akun akuitas dana yang terkait. – Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan berulangyang
penerimaan terjadi
pada
kembali
belanja)
periode-periode
yang
sebelumnya
tidak dan
mempengaruhiposisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan,
dilakukan
dengan
pembetulan
pada
akun
pendapatanlain-lain. – Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulangyang
terjadi
pada
periode-periode
sebelumnya
dan
mempengaruhiposisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas danalancar.
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 27
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiodesebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum
maupun
setelah
laporan
keuangan
periode
tersebut
diterbitkan,dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periodeditemukannya kesalahan.
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik Kesalahan
yang
berulang
dan
sistemik
tidak
memerlukan
koreksi,melainkan dicatat pada saat terjadi.
Perubahan Kebijakan Akuntansi Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabilapenerapan
suatu
kebijakan
akuntansi
yang
berbeda
diwajibkan oleh peraturanperundangan atau standar akuntansi pemerintahan
yang
berlaku,
atau
apabiladiperkirakan
bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenaiposisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebihandal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan
kebijakan
akuntansi
dan
pengaruhnya
harus
diungkapkandalam Catatan atas Laporan Keuangan
Peristiwa Luar Biasa Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yangsecara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitaspemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yangterjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasahanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut: Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 28
a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang c. berada diluar kendali atau pengaruh entitas d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisiaset/kewajiban.
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Adadalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Kebijakan
akuntansi
yang
dipergunakan
dalam
penyusunan LaporanKeuangan Puskesmas Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PermendagriNo.21 Tahun 2011 serta Perwali No. 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perwali nomer 58 tahun 2011.
Penyajian Laporan Keuangan -
Pelaporan
keuangan
harus
menyajikan
secara
wajar
dan
mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. - Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yan diestimasikan - Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual - Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 29
2. Penjelasan Laporan Keuangan 2.1 Laporan realisasi APBD
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 30
2.2 Laporan realisasi APBN Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ..... UPTD Puskesmas.............. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 31
2.3 Neraca PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.............. UPTD : PUSKESMAS......... NERACA Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 32
Per 31 Desember 2014 TAHUN 2014 URAIAN
ket
(Rp)
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bank Piutang Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Persediaan
289.506.400
76.588.000 Jumlah
ASET TETAP Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
366.094.400 31,835.025 30.742.004 92.180.000
Jumlah
154.757.029
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah JUMLAH ASET
520.851.429
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR
76.588.000
76.588.000
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 33
SILPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan
289.506.400
Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
289.506.400 154.757.029
Jumlah 154.757.029 EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RK PPKD Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
520.851.429
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.............. UPTD: PUSKESMAS......... LAPORAN ARUS KAS 2014
URAIAN
TAHUN 2014 (Rp)
KENAIKAN /PENURUN JUMLAH
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 34
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk : Pendapatan Dari Layanan Pendapatan Non Operasional (non AT) Jumlah Arus kas masuk Arus Kas Keluar : Belanja Operasional Belanja Non Operasional Jumlah Arus kas keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk : Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lain-lain Jumlah Arus kas masuk Arus Kas Keluar : Belanja Modal Belanja Investasi Jk Panjang Jumlah Arus kas keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk : Pencairan Dana Cadangan Hibah Tidak Terikat Penerimaan dari APBD Penerimaan dari APBN Penerimaan Piutang Perolehan Pinjaman Jumlah Arus kas Masuk Arus Kas Keluar : Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Pemberian Pinjaman
421.185.020
1.125.954.702
1.125.954.702
60
421.185.020
229.628.702 229.628.702
0
896.326.000
421.185.020
0
0
0
0
0
0
0
0
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 35
Setoran Ke Pemkab (Kasda ) Kabupaten/Kota.............. Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk : Penerimaan Perhitungan Dari Fihak Ketiga Jumlah Arus kas Masuk Arus Kas Keluar : Pengeluaran Perhitungan dari Fihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Saldo Awal Kas dan Setara Kas (1 Januari 2011) Saldo Akhir Kas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
896.326.000
421.185.020 1
896326000
421185021
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 36
BAGIAN II INFORMASI MANAJEMEN
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Setelah ditetapkan ketentuan BPJS, maka peran Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama menjadi semakin vital. Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga BPJS memandang perlu untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening Puskesmas. Muncul permasalahan, karena Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan, terikat dengan ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan dengan mekanisme APBD, maka dana tersebut tidak bisa di gunakan secara langsung, permasalahan ini bisa diatasai dengan menjadikan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD memiliki beberapa fleksibilitas yaitu dapat menggunakan dana kapitasi secara langsung, mengunakan fleksibilitas penggunaan
anggaran
yaitu
ambang
batas,
dan
mengintegrasikan
anggaran ke RKA ( Rencana Kegiatan dan Anggaran) Dinas Kesehatan. Namaun disisi lain tuntutan akuntabilitas BLUD juga sangat tinggi, yaitu harus menyusun Tata Kelola, Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ), Laporan Keuangan dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pokok atau prognosa / proyeksi laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 61 tahun 2007 pasal 16 yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penyusunan Laporan keuangan bagi SKPD atau unit kerja yang baru dibentuk dengan berpedoman pada Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 37
Standar Akuntansi
yang diterbitkan oleh Asosiasi Propesi Akuntansi
Indonesia.sedangkan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karena SAK disusun berdasarkan prinsip accrual basis dan SAP disusun belum sepenuhnya berdasarkan accrual basis maka timbul perbedaan.Atas perbedaan tersebut manajemen Puskesmas wajib menyusun rekonsiliasi. Hal terpenting adalah perubahan yang menuntut pergeseran pla pikir dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manuasia
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS......... KABUPATEN/KOTA..............
Dalam
rangka
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan tersebut meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun seseuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan untuk
keuangan
Puskesmas.........
mengevaluasi
posisi
Kabupaten/Kota..............
keuangan
dan
bahan
adalah
informasi
perbandingan laporan keuangan per 31 Desember 2014. C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS......... KABUPATEN/KOTA.............. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 38
serta
Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas......... Anggaran Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan ketentuan yang
perundang-undangan telah
mengerahkan
tersebut
diatas
pembangunan
merupakan
Sistem
Akutansi
Pemerintah Daerah (SPAD) agar laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi
asas
tertib,
transparasi,
akuntabilitas,
konsistensi,
komparabilitas, akurat, dapat dipercaya, dan mudah dimengerti serta dihasilkan dari suatu proses akutansi.
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 39
BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN
A. EKONOMI MAKRO Ekonomi
makro
atau
makro-ekonomi
adalah
studi
tentang
ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 40
ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini: kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu
dari
pertumbuhan
ekonomi
jangka
panjang
(peningkatan
pendapatan nasional). Model makro-ekonomi yang ada dan prediksiprediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Makro-ekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada tiga topik utama untuk penelitian makro-ekonomi.Teori-teori makroekonomi biasanya terhubung dengan fenomena keluaran, pengangguran dan inflasi.Diluar teori makro-ekonomi, topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen ekonomi termasuk pekerja, konsumen dan produsen.
Pengeluaran dan Pendapatan Keluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, keluaran dan pendapatan biasanya dianggap setara dan dua istilah tersebut sering digunakan berganti-gantian. Keluaran bisa diukur sebagai jumlah pendapatan, atau, bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah nilai barang jadi dan jasa atau bisa juga dari penjumlahan seluruh nilai tambah di dalam negeri. Keluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau salah satu akun nasional. Ekonom yang tertarik dengan Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 41
kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi, akumulasi mesin dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal manusia semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih besar di selama berjalannya waktu. Tetapi, keluaran
tidak
selalu
naik
secara
konsisten.
Siklus
bisnis
bisa
menyebabkan penurunan keluaran jangka pendek yang disebut resesi. Ekonom mencari kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan jangka panjang dengan lebih cepat.
Pengangguran Jumlah
pengangguran
di
sebuah
ekonomi
diukur
dengan
angka
pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja.Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja.Orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja, tidaklah termasuk di dalam angkatan kerja.
Inflasi dan Deflasi Kenaikan harga umum disebuah ekonomi disebut dengan inflasi. Ketika harga menurun, maka terjadi deflasi. Ekonom mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi ketika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi. Bank Sentral yang mengatur ketersediaan uang suatu negara, selalu mencoba menghindari adanya perubahan tingkat harga menggunakan kebijakan
moneter.
menurunkan
Dengan
ketersediaan
menaikan
uang
di
tingkat
dalam
suku
sebuah
bunga
atau
ekonomi
akan
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 42
menurunkan
inflasi.
Inflasi
bisa
mengakibatkan
bertambahnya
ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Deflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi.
Permasalahan dalam Ekonomi Makro 1. kemiskinanan dan pemerataan 2. krisis nilai tukar 3. hutang luar negeri 4. perbankan, kredit macet 5. inflasi 6. pertumbuhan ekonomi 7. pengangguran
B. KEBIJAKAN KEUANGAN Kebijakan Keuangan Daerah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa angin segar terhadap demokratisasi dan pembangunan di daerah.
Sebab,
dengan
diimplementasikannya
undang-undang
tersebut
berarti daerah memiliki kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangga sendiri, termasuk di dalamnya adalah kewenangan yang lebih besar
dalam
hal
penyusunan
anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan dalam pasal 8 bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini mengubah sistem anggaran dari sistem anggaran yang disusun dengan metode incremental menjadi sistem anggaran yang berbasis pada kinerja. Dengan sistem ini Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 43
menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang memadai dari semua stakeholder yang berkepentingan. Lebih jelasnya perspektif perubahan pengelolaan anggaran ini adalah sebagai berikut menurut para pakar adalah sebagai berikut : 1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). 2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya. 3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya. 4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas. 5. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan. 6. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan aset daerah yang lebih professional. 7. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi anggran kepada publik. 8. Aspek
pembinaan
pembinaan,
peran
dan
pengawasan
asosiasi,
dan
yang
peran
meliputi
anggota
batasan
masyarakat
peran guna
pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah. 9. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan infromasi keuangan daerah yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan, pengendalian serta kemudahan mendapatkan informasi.
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 44
Surat Keputusan Menteri dalam Negri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, telah menggariskan secara detil sebagai pedoman bagi seluruh Pemerintah daerah. Sistem perencanaan ini menuntut kepada daerah untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk menyususn dan menjabarkan visi dan misi daerah. Dokumen tersebut dijabarkan lagi menjadi dokumen Rencana jangka pendek Lima Tahunan.
C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD TAHUN2014 Tabel capaian target kinerja APBD TARGET No
URAIAN
1 Linakes Keuring Tindakan medik Ambulance laboratorium visum Total
SELISIH
ANGGARA N
REALISA SI
Rp
10,500,000
10,500,000
0
2,000,000
2,000,000
0
4,000,000
4,000,000
0
500,000
500,000
0
250,000
250,000
0
200,000
200,000
0
17,450,000
17,450,000
0
%
Pencapaian target kinerja APBD tahun 2014 / Retribusi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.............. sebesar Rp. 17,450,000 tercapai dengan realisasi sebesar Rp. 17,450,000 ( 100 %)
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 45
A.
Ikhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pada
Tahun
Puskesmas.........
Anggaran
Tahun
2014
Kabupaten/Kota..............
Anggaran
setelah
Belanja
ditetapkan
Daerah
perubahan
sebesar Rp.2.083.319.302,- Realisasi sasaran kinerja Puskesmas......... selama Tahun 2014 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 Ikhtisan Target dan Realisasi Puskesmas......... Tahun 2014 N o
URAIAN
SELISIH
TARGET ANGGARA N
REALISASI
Rp
%
1 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan Lain-lain pendapatan yang sah JKN Kapitasi Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Bantuan Operasional Puskesmas ( BOP ) Jumlah 2 BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil
2,083,313,302
2,083,313,302
17.450.000
0
17.450.000
0
1.011.366.000
0
1.011.366.00 0
81.000.000
81.000.000
0
16.138.702
16.138.702
0
1.125.954.702
1.125.954.702
0
974.808.600
974.808.600
0
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 46
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung JUMLAH BELANJA DAERAH
974.808.600
974.808.600
5.994.000
0
697.964.302
5.994.000 697.964. 302
404.526.400
404.526.400
0
1.108.504.70 2
1.108.504.702
0
2,083,313,302
2,083,313,302
0
SURPLUS / (DEFISIT)
17.450.000
0
0
17.450.000
Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada tahun anggaran 2014 pada Puskesmas......... Dialokasikan sebesar Rp. 2.083.313.702 dan direalisasikan sebesari Rp. 2.083.313.702atau 100%. Belanja Langsung yang keseluruhannya dianggarkan untuk belanja pegawai,belanja barang dan jasa, belanja modal sebesar Rp. 1.108.504.702 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 1.108.504.702 atau 99,02 %, Sehingga terdapat surplus/depisit sebesar Rp. 17.450.000 atau0,98 % karena disetorkan ke Kas Daerah sebagai setoran retribusi rutin.
B.
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Secara
umum
permasalahan
yang
masih
dihadapi
dalam
pengelolaanpendapatan daerah dipengaruhi masalah internal maupun eksternal. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 47
Permasalahan internal antara lain : kurangnya SDM, sarana prasarana, sehingga kepuasan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Permasalahan eksternal antara lain : adanya perda No.09 tahun 2009 tentang retribusi, antara lain adanya pembebasan retribusi bagi semua masyarakat baik yang memiliki kartu jaminan maupun umum. Di sisi lain puskesmas dituntut
C.
pencapaian target retribusi.
Faktor Pendukung Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Faktor-faktor penunjung pencapaian kinerja adalah: a) Adanya
perbaikan
system
kerja,
sarana
dan
prasarana
yang
mendukung pencapaian target kinerja. b) Adanya peningkatan kapaisatas sumberdaya aparatur baik melalui pembinaan
dan
pelatihan
internal/eksternal,
ataupun
melalui
pengingkatan jenjang pendidikan. c) Semakin meningkatnya koordinasi lintas sekor ataupun lintas program. d) Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah dan intansi-intasi terkait dengan Puskesmas..........
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 48
BAB IV INFORMASI MANAJEMEN LAINNYA
A. JUMLAH KUNJUNGAN PASEN Grafik kunjungan pasien rawat jalan Puskesmas......... Tahun 2014
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 49
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Sumber dari : Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Gigi Puskesmas......... Tahun 2014
400 350 300 250 200 150 100 50 0
Sumber : dari Laporan Tahunan 2014
Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi kunjungan pasien rawat jalan gigi memperlihatkan data yang fluktuatif.
Grafik Kunjungan Persalinan Nakes Puskesmas......... Tahun 2014 Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 50
120 100 80 60 Series 3
40 20 0
Sumber : Laporan Tahunan Puskesmas.........
Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa untuk persalinan Nakes masih
memeperlihatkan
data
yang
fluktuatif.
Nakes
memeperlihatkan data yang fluktuatip 700 600 500 400 300
KIA
200
Series 3
100 0
1. Analisis Lingkungan Internal Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 51
masih
a. Perspektif Pelanggan Salah satu kinerja pelayanan adalah bagaimana memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat tiga indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu: 1) Customer Acquisition. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana "pasien baru" menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan kinerja. Rata-rata kunjungan pasien baru mencapai 57,4% per tahun dengan jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2012
mencapai 75%.
Perkembangan jumlah kunjungan pasien baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tahun 2012 2013 2014 Rata-rata
Pasien Baru 54421 36622 18174 36406
Total Pasien 72557 63925 53911 63464
% 75 57,3 33,7 57,4
2) Customer Loyality. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana Puskesmas mampu
mempertahankan
pasien
lama
(kunjungan
ulang)
untuk
menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir rata-rata 42,6% dengan kunjungan pasien lama terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 25% dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 42,6%. Perkembangan kunjungan pasien lama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 52
Tahun 2012 2013 2014 Rata-rata
Pasien Lama 18136 27203 35737 27025
Total Pasien 72557 63925 53911 63464
% 25 42,7 66,3 42,6
B. KINERJA PELAYANAN Puskesmas......... adalah salah satu unit pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan ......... Kota Kabupaten/Kota............... Namun demikian derajat kesehatan masyarakat masih di bawah harapan, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengangkat IPM tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan peran puskesmas Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan baik yang mendukung maupun yang menghambat. Setidaknya rumah puskesmas lebih diuntungkan, karena sebagian anggaran belanja puskesmas masih ditopang dari subsidi pemerintah, hampir seratus prosen infrastruktur dan belanja pegawai yang sebagian besar PNS daerah dibayar dari APBN dan APBD
C. SUMBER DAYA MANUSIA Puskesmas......... senantiasa menempatkan sumber daya manusia pada posisi sentral dalam pengelolaannya. Sebab keberhasilan pengelolaan SDM merupakan salah satu kunci sukses dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh karenanya, seluruh aspek terkait dengan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 53
Puskesmas......... memiliki 3Puskesmas Pembantu sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu pelaksanaan program menuju tercapainya visi dan misi puskesmas.
a) Kegiatan Pengelolaan SDM Saat
ini
tengah
dilakukan
berbagai
upaya
penyempurnaan
fungsi
manajemen; Penyempurnaan Sistem pengelolaan aset; pengembangan kompetensi dan pembinaan karir; Penyempurnaan Sistem Reward and punishment; Pengembangan SDM diprioritaskan yang
mempunyai
daya
ungkit
yang
pada pendidikan SDM
signifikan
terhadap
kemajuan
Puskesmas berdasarkan prestasi, kompetensi & kontribusi terhadap puskesmas
serta
pengembangan/pendidikan
yang
mengutamakan
pelayanan, maka berbagai kegiatan manajemen umum, diantaranya meningkatkan
kinerja
manajemen
operasional
dengan
mewujudkan
indikator kinerja serta menyempurnakan sistem informasi manajemen; sistem pengelolaan keuangan dan akuntansi serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Kebijakan kegiatan pengembangan SDM didasarkan pada peningkatan kualitas SDM sesuai standar kompetensi, kebutuhan Puskesmas sehingga memiliki daya ungkit yang besar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dari alokasi biaya pengembangan SDM, sampai akhir tahun 2014 Puskesmas telah memberikan kesempatan peningkatan pendidikan berbagai jenis ketenagaan diantaranya tenaga perawat, tenaga medis, tenaga non medis, dan tenaga kesehatan lainnya.
1) Pengembangan Infrastruktur Unsur
pengukuran
kinerja
pada
perspektif
pertumbuhan
dan
pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur puskesmas Dalam Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 54
menilai kondisi infrastruktur digunakan dua indikator yaitu ketersediaan peralatan dan ruangan. Ketersediaan peralatan diukur dengan 3 proxy yaitu (1) kelengkapan peralatan, (2) kalibrasi, dan (3) kondisi peralatan pada layanan rawat jalan, penunjang medis, dan non medis. Sedangkan ketersediaan ruangan diukur dengan pemenuhan standar minimum luas ruangan pada layanan rawat jalan, penunjang medis, dan non medis. Dari kinerja indikator perspektif pelanggan di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sumber daya pelayanan berupa SDM dan infrastruktur masih belum memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima.
D. PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INSFRASTRUKTUR Unsur
pengukuran
kinerja
pada
perspektif
pertumbuhan
dan
pembelajaran lainnya adalah kondisi insfrastruktur puskesmas dalam menilai kondisi insfrastruktur digunakan dua indikator yaitu ketersediaan peralatan dan ruangan.Ketersediaan peralatan diukur dengan 3 proxy yaitu : 1. Kelengkapan peralatan 2. Kalibrasi 3. Kondisi peralatan pada layanan rawat jalan,penunjang medis,dan non medis. Sedangkan
ketersediaan
ruangan
diukur
dengan
pemenuhan
standarminimum luas ruangan pada layanan rawat jalan. Penunjang medis, dan non medis. Kondisi peralatan tahun 2014 dibandingkan dengan standar minimum digambarkan dalam tabel berikut :
LAYANAN
KELENGKAPAN ALAT
ALAT DIKALIBRASI
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 55
Rawat Jalan Penunjang Medis Non Medis Rata-rata
70 % 70 % 70 %
-
Dari tabel diatas, rata-rata kelengkapan alat baru mencapai 70 % dari standar
minimum
yang
harus
ada.Kalibrasi
alat
masih
belum
dilakukan.Sedangkan kondisi peralatan 70 % masih baik. Kondisi ketersediaan ruangan tahun 2014 dibandingkan
dengan standar minimum digambarkan dengan tabel berikut : LAYANAN
PEMENUHANSTANDAR MINIMUM LUAS RUANGAN
Rawat Jalan Penunjang Medis Penunjang Non Medis.
30 m 75,2 m 92 m
Dari kinerja indikator perspektif pelanggan diatas dapat disimpulkan bahwa
penyediaan
insfrastruktur masih
Sumber
Daya
pelayanan
berupa
belum memadai dalam rangka
SDM
dan
memberikan
pelayanan kesehatan yang prima.
BAB V PENUTUP
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 56
Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja keuangan pada suatu periode tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap entitas fiscal, termasuk didalamnya Puskesmas.......... Harapan kami, Laporan Keuangan ini dapat memenuhi gambaran sebagai bahan evaluasi, informasi dan dapat dijadikan referensi dalam mengelola keuangan daerah agar lebih baik dimasa yang akan mendatang. Semoga buku laporan keuangan untuk dapat bermanfaat bagi semua pihak unutk terus meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
........................,
Pebuari 2015
Kepala Puskesmas.........,
................................................. NIP. .........................................
Laporan Keuangan Puskesmas......... Ι 57