Contoh Kasus Sistem Pengendalian Internal Dan Solusinya [PDF]

Citation preview

Nama: 1. Debitania Refliani 2. Fatimah Kelas : 4 AF (Akuntansi DIII) Contoh Kasus Sistem Pengendalian Internal dan Solusinya Pada tahun 2012 pihak auditor internal PT PLN (persero) Kantor Pusat Satuan Pengawsan Internal Regional X Sulawesi menemukan suatu indikasi terjadinya Fraud disalah satu kantor rayon. Fraud yang ditemukan pihak auditor tersebut berkaitan dengan pembohongan publik yang dilakukan oknum perusahaan yang memberikan biaya pasang listrik baru kepada pelanggan. Pada saat mengevaluasi rekapitulasi pasang listrik baru, pihak auditor melakukan wawancara kepada pelanggan berdaya besar untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan pelanggan tersebut pada saat pasang listrik baru. Pihak auditor menemukan adanya perbedaan nilai rupiah yang seharusnya dibayarkan pihak pelanggan kepada perusahaan. Rencana anggaran biaya yang diberikan oknum perusahaan kepada pihak pelanggan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia sehingga merugikan pihak pelanggan. Oknum tersebut dapat dengan mudah melakukan pembohongan publik ini dikarenakan masyarakat pelanggan tidak mengetahui betul mengenai peraturan yang dikeluarkan menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia mengenai biaya pasang listrik baru. Solusi : Berdasarkan jawaban auditor, penulis mengetahui bahwa pihak auditor SPI Regional X Sulawesi melakukan langkah-langkah pemeriksaan operasional yang terdiri dari desk work dan field work dalam mengungkapkan kasus ini.



1. Desk Work Desk work merupakan langkah awal yang dilakukan auditor SPI dalam melaksanakan pemeriksaan operasional. Dalam kegiatan ini pihak auditor melakukan pemeriksaan buril. Pemeriksaan buril adalah data dasar/awal yang diperiksa oleh auditor untuk mengetahui gambaran umum unit perusahaan yang akan diaudit, untuk menentukan cakupan atau luas area pengujian pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan operasional tahap selanjutnya yaitu field work. Contoh dari data-data buril yang akan diperiksa seperti laporan keuangan, struktur organisasi unit yang diaudit, daftar pasang listrik baru, termasuk juga sampling data pelanggan. Apabila data dari hasil pemeriksaan buril yang dilakukan lemah atau kurang andal maka luas area pengujian pada saat field work akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika data dari hasil pemeriksaan buril yang dilakukan kuat dan dapat diandalkan maka luas area pengujian saat melakukan field work akan kecil. Melalui pemeriksaan buril inilah auditor SPI Regional X Sulawesi menemukan tindakan fraud yang dilakukan manajer kantor PLN rayon tersebut. Dari hasil sampling data pelanggan berdaya besar, SPI Regional X Sulawesi mendapati rencana anggaran dan biaya (RAB) pasang listrik baru salah satu pelanggan yang tidak wajar. Ketidak wajaran tersebut disebabkan adanya biaya yang tidak seharusnya dibebankan kepada pelanggan. 2. Field Work



Field work adalah kegiatan pengujian yang dilakukan dengan langsung turun ke lapangan atau unit perusahaan yang diaudit. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahap desk work. Pada kasus fraud yang terjadi pada kantor PLN rayon ini, auditor SPI Regional X Sulawesi melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran dari hasil pemeriksaan buril dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Memastikan pelanggan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pelanggan PLN melalui sistem niaga PT.PLN (persero). b. Meminta klarifikasi dari manajer kantor PLN area yang membawahi rayon bersangkutan apakah mengetahui kasus fraud yang terjadi tersebut. Hasilnya, manajer area tersebut mengklarifikasi bahwa dia belum mengetahui perihal kasus tersebut. c. Meminta klarifikasi dari pihak pelanggan bersangkutan mengenai berapa biaya yang dikeluarkan untuk pasang listrik baru agar bisa dibandingkan dengan hasil pemeriksaan buril yang dilakukan diawal. Hasil yang didapat dari klarifikasi tersebut adalah benar bahwa pelanggan telah mengeluarkan biaya yang tercantum dalam RAB pasang listrik baru yang dikeluarkan pihak PLN dengan nominal Rp 104.921.000. Langkah-langkah yang dilakukan oleh SPI Regional X Sulawesi dalam melakukan pencegahan dan pengungkapan fraud yang terjadi dalam perusahaan PLN telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat. Hal ini terlihat dari kasus fraud yang terdeteksi oleh auditor SPI Regional X Sulawesi di salah satu kantor PLN rayon yang



berada dibawah pengawasannya. Dengan menjalankan prosedur pemeriksaan operasional yang diawali dengan desk work kemudian dilanjut dengan kegiatan field work, pihak auditor menemukan suatu kerjasama atau kesepakatan antara manajer kantor PLN rayon tersebut dengan pihak kontraktor listrik dalam pembuatan RAB pasang listrik baru yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT.PLN (Persero) yang diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor: 09 tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 kepada pihak pelanggan. Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh pelanggan tersebut untuk pasang listrik baru adalah Rp.91.921.000 tetapi realisasi biaya yang dikeluarkan pelanggan tersebut adalah Rp 104.921.000, hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak pelanggan sebesar Rp 13.000.000. Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pengendalian Internal: 1. Pemisahan Dari Tiap Masing-Masing Fungsi Departemen/Divisi



Tujuan utama dari pemisahan fungsi masing-masing departemen atau divisi ini sebenarnya adalah untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya kesalahan dan mempermudah dalam hal pengawasan agar dapat segera membereskan kesalahan atau ketidakberesan agar tidak sampai berlarut-larut terlalu lama yang dapat menyebabkan terhentinya operasional bisnis. Dalam kasus ini Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah fraud, Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dalam memenuhi tanggung jawab ini komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses pencegahan fraud oleh manajemen, dan program serta pengendalian anti fraud. Komite audit juga membantu menciptakan “tone at the top” yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku.



2. Membuat Prosedur Dari Pemberian Wewenang dan Tanggungjawab Tujuan utama dari prinsip pembuatan prosedur tentang pemberian wewenang dan tanggungjawab ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi sudah ter otorisir dengan baik oleh setiap orang yang memengang kendali dan wewenang masingmasing. Dalam kasus ini tanggung jawab manajemen yaitu untuk mengevaluasi pencegahan fraud.



3. Prosedur File dan Dokumentasi



Dalam kasus ini mencakup bukti-bukti berupa klarifikasi dari perusahaan yang bersangkutan. Setelah auditor merasa yakin berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dan valid auditor akan membuat kertas kerja pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan yang berlaku di PLN (disiplin pegawai / reward and punishment) kepada manajemen unit diatasnya dalam hal ini unit induk atau wilayah yang membawahi area tersebut. 4. Prosedur Pencatatan Akuntansi Dalam kasus ini, pihak audit meminta klarifikasi dari pihak pelanggan bersangkutan mengenai berapa biaya yang dikeluarkan untuk pasang listrik baru agar bisa dibandingkan dengan hasil pemeriksaan buril yang dilakukan diawal. Hasil yang didapat dari klarifikasi tersebut adalah benar bahwa pelanggan telah mengeluarkan biaya yang tercantum dalam RAB pasang listrik baru yang dikeluarkan pihak PLN dengan nominal Rp 104.921.0005. 5. Pengawasan Berkala Terhadap Harta Fisik



Selalu mengadakan pengawasan secara berkala dari setiap penggunaan penggunaan harta fisik dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan berbagai peralatan, perlengkapan dari segi mekanis maupun elektronis dalam setiap pelaksanaan dan pencatatan transaksi operasional sehari-hari perusahaan. Dalam kasus ini tidak perlu diadakan pengawasan terhadap harta fisik. 6. Pemeriksaan Internal Secara Bebas Dadakan Tanpa Terjadwal Menyangkut pembandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali tentang penerimaan kas dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk mengadakan perihal pengawasan terhadap kebenaran data baik dari sisi fisik maupun sisi catatan.