Contoh Soal SKB Pupr [PDF]

Citation preview

1. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) di Indonesia pada zaman Belanda adalah sebagai berikut, kecuali ... a. Lands Gebouwen b. Wegen c. lrrigatie & Assainering d. Water Kracht e. Afdelingen 2. Yang dimaksud 'jalan' sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 adalah ... a. Ruang sepanjangjalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. b. Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Ruang sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan Pembina Jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan. d. Prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagianjalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. e. Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa. 3. Sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 disebut ... a. direksi pekerjaan b. forum direksi c. forum direksi kemitraan d. forum konsiliator e. forum jasa konstruksi 4. Bagian susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasi bawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus (surface) dinamakan ... a. Lapangan b. lapis permukaan c. lapis perkerasan d. lapis pondasi atas e. lapis pondasi bawah (sub base) 5. Yang termasuk contoh proyek yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan bangunan fisik yang memproduksi barang dan jasa adalah ... a. proyek jalan b. proyek pendidikan/pelatihan c. proyek pembuatan buku-buku yang menghasilkan keterampilan dan ilmu pengetahuan d. proyek-proyek penelitian teknologi e. proses produksi pabrik 6. Undang Undang tentang jasa konstruksi telah diatur dalam ... a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999



b. c. d. e.



Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Undang-undang No. 38 Tahun 2004



7. Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 mengatur mengenai ... a. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh lnstansi Pemerintah b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi c. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah d. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah e. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 8. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 membahas tentang ... a. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh lnstansi



Pemerintah b. Pemerintahan Daerah c. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan



PrasaranaWilayah d. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah e. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 9. UU No.4 Tahun 1992 mengatur tentang ... a. Perumahan dan Permukiman b. Bangunan Gedung c. Jasa Konstruksi d. Penataan Ruang e. Jalan 10. Perubahan atas PP No.8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol diatur dalam ... a. PP No. 15 Tahun 2005 b. PP No. 36 Tahun 2005 c. PP No. 40 Tahun 2001 d. PP No. 77 Tahun 2001 e. PP No. 47 Tahun 1997 11. Pada tanggal 19 Agustus 2013 lalu Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan peraturan mengenai Pedoman Pemberian izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri. Hal ini terdapat dalam ... a. Permen PU07-2013 b. Permen PU06-2013 c. Permen PUOS-2013 d. Permen PU03-2013 e. Permen PU02-2013 12. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib ... a. mengolah air limbah yang bermutu



b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan c. mereduksi sarana pengambilan sampel pada outlet unit pengolahan air limbah d. membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan penumpukan limbah e. membersihkan aliran air sungai sehingga limbah tidak menumpuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan 13. Berikut termasuk kebijakan Kementerian PU, kecuali ... a. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah yang aman, nyaman, lingkungan produktif dan berkelanjutan (termasuk dari bencana). b. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sumber daya air dalam memantapkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi kerentanan risiko bencana alam. c. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di lingkungan pemerintahan dan gedung-gedung negara. d. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana jalan (mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi). e. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan perdesaan dari resiko banjir dan krisis air bersih. 14. Bidang Strategi Pembangunan terdiri atas ... a. Subbidang Rencana Strategis dan Subbidang Keterpaduan Fungsi b. Subbidang Keterpaduan Fungsi dan Subbidang Rencana Praktis c. Subbidang Rencana Praktis dan Subbidang Rencana Strategis d. Subbidang Rencana Strategis dan Subbidang Rencana Formal e. Subbidang Rencana Sitematis dan Subbidang Rencana Formal 15. Bidang Kajian Kinerja memiliki tugas sebagai berikut, kecuali ... a. pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan b. pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah d. pelaksanaan koordinasi penyusunan hasil kinerja pembangunan e. pelaksanaan kajian dan perumusan pola investasi kebijakan dan evaluasi serta fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum 16. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ... a. Direktur Jenderal Bina Marga b. Direktur Jenderal Marga Utama c. Direktur Bina Marga d. Inspektorat Jenderal Bina Marga e. Inspektorat JenderalMarga Utama 17. Penataan ruang yang perlu dilakukan oleh Kementerian pekerjaan umum di antaranya sebagai berikut, kecuali



a. b. c. d. e.



Informasi Penataan Ruang Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tanpa perlu Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR lzin Pemanfaatan Ruang



18. Dalam usaha menangani kawasan kumuh, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya (CK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan evaluasi pembangunan dengan membangun sebanyak 222 twin block rusun pada tahun ... a. 2005-2011 b. 2004-2011 c. 2006-2012 d. 2006-2011 e. 2007-2013 19. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Tata Usaha Kementerian pekerjaan umum mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali ... a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum b. pengelolaan administrasi kepegawaian c. pengelolaan administrasi permodalan pembangunan d. pengelolaan administrasi perlengkapan e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas, dan protokol 20. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali ... a. pendataan Barang Milik Negara b. pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMN c. pelaporan dan penyusunan program serta pengembangan sistem penatausahaan BMN d. melaksanakan urusan penatausahaan, pelaporan, dan inventarisasi secara berkala BMN di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum e. penghimpunan dan pengamanan dokumen kepemilikan dan pemrosesan BMN 21. Kontraktor, konsultan, dan pemasok yang berdasarkan kontrak melaksanakan Kegiatan yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri disebut ... a. Kontrak b. Subkontraktor c. Kontraktor Utama d. Impor Sementara e. Bea Masuk 22. Maksud diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 32/PRT/M/2006 di lingkungan pekerjaan umum adalah sebagai berikut, kecuali ... a. Landasan, pedoman, dan arahan bagi Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Satminkal, dan Biro PKLN dalam rangka pemasukan barang dan/ atau peralatan. b. Dasar hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak dalam tata cara pemasukan barang dan/atau peralatan. c. Rujukan dalam melakukan koordinasi, kerja sama, penyesuaian, dan komunikasi dalam rangka pemasukan barang dan/atau peralatan.



d. Upaya untuk mewujudkan pengendalian dan keterpaduan dalam kegiatan pemasukan barang dan/ atau peralatan. e. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pelaksana Kegiatan, Satminkal, dan Biro PKLN dalam kegiatan pemasukan barang dan/ atau peralatan. 23. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari staf ahli menteri yang meliputi beberapa bidang berikut ini, kecuali ... a. Bidang Keterpaduan Pembangunan b. Bidang Ekonomi dan investasi c. Bidang Hubungan Antar Lembaga d. Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional e. Bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan 24. Yang termasuk dalam cakupan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Umum adalah ... a. Direktorat Bina Program Kemitraan b. Direktorat Bina Teknik c. Direktorat pengembangan Pemukiman d. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan 25. Tanggal 25 Oktober 2013 lalu Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum berhasil meresmikan pembangunan proyek jalan terowongan (Underpass) pertama dan terpanjang di Indonesia, yaitu ... a. Underpass Cibubur b. Underpass Cibinong c. Underpass Ciputat d. Underpass Cikarang e. Underpass Cikampek 26. Untuk dapat menjadi peserta tabungan perumahan rakyat, seseorang harus berusia paling rendah ... atau sudah kawin pada saat mendaftar. a. 17 b. 18 c. 20 d. 24 e. 27 27. Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada lnsinyur yang telah diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran disebut ... a. Sertifikat Kompetensi lnsinyur b. Surat lzin Paktik lnsinyur c. Sertifikat Rekomendasi PII d. Sertifikat lzin Kerja e. Surat Tanda Register Insinyur 28. Undang-undang yang mengatur tentang informasi Geospasial UndangUndang Nomor ... a. 2 Tahun 2010 b. 4 Tahun 2010 c. 6 Tahun 2010 d. 4 Tahun 2011 e. 6 Tahun 2011



29. Sebaran titik control geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi disebut dengan ... a. Geospasial Kontrol Horizontal Dasar b. Jaring Kontrol Horizontal Nasional c. Peta Rupabumi Kontrol Horizontal d. Informasi Tematik Kontrol Horizontal e. Peta Rupabumi Geospasial Horizontal 30. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 adalah undangundang yang mengatur tentang ... a. Peta b. Keinsinyuran c. Jalan d. Tabungan Perumahan Rakyat e. Rumah susun 31. Proses jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai harus memenuhi persyaratan kepastian atas keterbangunan paling sedikit ... a. 10% b. 15% c. 20% d. 30% e. 50% 32. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan peserta tabungan perumahan rakyat harus mempunyai masa kepesertaan paling singkat selama ... a. 6 bulan b. 12 bulan c. 18 bulan d. 24 bulan e. 36 bulan 33. Badan pengatur jalan tol adalah badan yang dibentuk oleh ... a. Presiden b. Menteri c. Badan Usaha Penyelenggaraan Jalan Tol d. Pemerintah Daerah e. Pengelola Jalan Tol 34. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Rumah Susun adalah Undang-Undang Nomor ... a. 14 Tahun 2010 b. 22 Tahun 2010 c. 18 Tahun 2011 d. 20 Tahun 2011 e. 24 Tahun 2012 35. Pemisahan antara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan sistem drainase untuk Kata Kecil dilaksanakan paling lambat setiap ... a. 2 tahun b. 5 tahun c. 10 tahun d. 15 tahun e. 20 tahun



36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang ... a. Jasa Konstruksi b. lnformasi Geospasial c. Pesedur Kelayakan Bangunan d. Rumah Bersubsidi e. Pengelolaan Sumber Daya Air 37. Organisasi wadah berhimpun lnsinyuryang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia adalah ... a. PISI b. AII c. AISI d. PII e. AIIB 38. Pembangunan infrastruktur saat ini diprioritaskan untuk 5 sektor infrastruktur prioritas, yaitu energi, transportasi, jalan dan jembatan, air, dan perumahan. Yang menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR adalah ... a. energi, transportasi, perumahan b. energi, transportasi, jalan dan jembatan c. jalan dan jembatan, air, dan perumahan d. energi, air, dan perumahan e. transportasi, jalan dan jembatan, air 39. Berikut adalah Bank yang sudah tergabung sebagai penerbit Kartu Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tarif tol di jalan tol, kecuali ... a. Bank Mandiri b. BNI c. BRI d. BCA e. BII 40. Ditjen Cipta Karya Kementerian PU PR terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya Tunai. Berikut ini yang tidak termasuk program tersebut adalah ... a. Program Kata Tanpa Kumuh (Kotaku) b. Program Masyarakat Sehat Sejahtera (PMSS) c. Program lnfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) d. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) e. Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle(TPS-3R)



JAWABAN 1. E. Afdelingen 2. D. Prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagianjalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas 3. E. forum jasa konstruksi 4. C. lapis perkerasan 5. A. proyek jalan 6. D. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 7. B. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi 8. D. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 9. A. Perumahan dan Permukiman 10. C. PP No. 40 Tahun 2001 11. A. Permen PU07-2013 12. B. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan 13. C. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di lingkungan pemerintahan dan gedung-gedung negara 14. A. Subbidang Rencana Strategis dan Subbidang Keterpaduan Fungsi 15. E. pelaksanaan kajian dan perumusan pola investasi kebijakan dan evaluasi serta fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum 16. A. Direktur Jenderal Bina Marga 17. C. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 18. A. 2005-2011 19. D. pengelolaan administrasi perlengkapan 20. D. melaksanakan urusan penatausahaan, pelaporan, dan inventarisasi secara berkala BMN di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 21. C. Kontraktor Utama 22. E. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pelaksana Kegiatan, Satminkal, dan Biro PKLN dalam kegiatan pemasukan barang dan/ atau peralatan. 23. E. Bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan 24. A. Direktorat Bina Program Kemitraan 25. A. Underpass Cibubur 26. C. 20 27. E. Surat Tanda Register Insinyur 28. D. 4 Tahun 2011 29. B. Jaring Kontrol Horizontal Nasional 30. C. Jalan 31. C. 20% 32. B. 12 bulan 33. B. Menteri 34. D. 20 Tahun 2011 35. E. 20 tahun 36. A. Jasa Konstruksi 37. D. PII 38. C. jalan dan jembatan, air, dan perumahan 39. E. BII 40. B. Program Masyarakat Sehat Sejahtera (PMSS)