Delapan Standar Pendidikan [PDF]

Citation preview

8 (DELAPAN) STANDAR PENDIDIKAN



Oleh Tesya Rosyana (2019020024) Kelas Fisika V A



PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO TAHUN PELAJARAN 2021/2022



i



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLOH SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mengerjakan makalah ini tanpa ada halangan suatu apapun, dengan tema “DELAPAN STANDAR PENDIDIKAN”. Demikianlah makalah ini saya buat pastinya banyak kesalahan baik dalam penulisan maupun lainnya. Untuk itu saya mohon akan kritik dan sarannya yang sangat berguna untuk pertimbangan memperbaikinya. Saya ucapkan banyak terimaksih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah ini dan saya minta maaf atas kesalahan saya dalam penulisan atau penyusunan kalimat yang tidak sesuai, karna saya masih belajar dalam hal ini. Saya mengharapkan saran dan kritik agar saya bisa memperbaiki kesalaha-kesalahan saya untuk kedepannya.



Wonosobo, 28 September 2021



Tesya Rosyana



ii



DAFTAR ISI Halaman Judul.............................................................................................................i Kata Pengantar...........................................................................................................ii Daftar Isi.....................................................................................................................iii BAB I Pendahuluan a. Latar Belakang........................................................................................................1 b. Rumusan Masalah...................................................................................................2 c. Tujuan ....................................................................................................................3 BAB II Pembahasan 1.1....................................................................................................Kompetensi lulusan .................................................................................................................................4 1.2...........................................................................................................Isi (kurikulum) .................................................................................................................................4 1.3...................................................................................................Proses pembelajaran .................................................................................................................................5 1.4.........................................................................Pendidikan dan tenaga kependidikan .................................................................................................................................6 1.5................................................................................................................Pengelolaan .................................................................................................................................6 1.6..................................................................................................Prasarana dan sarana .................................................................................................................................7 1.7..................................................................................................................Pembiyaan .................................................................................................................................7 1.8.....................................................................................................................Penilain .................................................................................................................................8 BAB III Penutup a. Kesimpulan.......................................................................................................9 Daftar Pustaka..........................................................................................................10



iii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Alasannya tanpa adanya profesionalisme guru maka akan sangat mustahil siswa dapat mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal. Tentunya perlu secara seksama kita lakukan peninjauan kembali kepada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kondisi saling lempar tanggung jawab ini yang terpantau oleh pemerintah pusat, sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan agar sekolah menerapkan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah yang sering dikenal dengan MBS. Penerapan MBS ini hasruslah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), yakni: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan. Perbedaan manajemen dalam pengelolaan sekolah akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda juga. Kajian mutu lulusan bukan hanya dilihat dari nilai UN, melainkan karakter yang dimiliki oleh lulusan suatu sekolah mulai dari Nasyirwan, Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional. Pendidikan 725 kematangan sikap kepribadian dan sosial, penguasaan pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki menjadi bahan life skill bagi siswa untuk mampu memperjuangkan kelangsungan hidupnya pada masa yang akan dihadapinya nanti, realita ini yang menjadi tolak ukur sesungguhnya. Sekolah swasta dan sekolah negeri pada prinsipnya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi tetap saja perbedaan mutu lulusan menjadi ukuran



1



keberhasilan suatu manajemen sekolah yang dipandang oleh masyarakat pada umumnya. Sekolah swasta dengan leluasa untuk menyeleksi siswa yang benarbenar berkompeten untuk memperoleh mentalitas yang siap untuk berkompetisi baik dalam lingkungan sekolahnya maupun di luar sekolahnya, karena mereka pada umumnya sudah dibiasakan berkompetisi secara jujur dan mengutamakan kualitas. Kondisi ini akan memberikan dampak yang jauh lebih baik, ketimbang dampak lulus 100% dengan nilai tertinggi tapi berkompetisi secara curang dan tidak jujur. Peliknya kondisi yang dialami manajer sekolah negeri berbeda dengan rumitnya manajer sekolah swasta. Kalau sekolah negeri berupaya bagaimana caranya untuk dapat memoles sekolah nampak rapi, bersih, bermutu dan menyenangkan secara fisik untuk mengambil perhatian pemerintah daerah yang memuji penyelenggaraan pendidikannya bagus dan patut dicontoh. Sedangkan sekolah swasta bagaimana caranya untuk menciptakan mutu sekolah fisik dan non fisik untuk memperoleh perhatian, simpati dan empati dari masyarakat, sehingga citra sekolah menjadi tujuan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Kondisi ini telah terjadi dari era reformasi khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang desentralisasi (otonomi) daerah. Otoritas penuh yang diberlakukan pada pemerintah daerah terhadap aspek-aspek daerah membuat pengelolaan sekolah juga menjadi urusan yang diatur oleh pemerintah daerah dan banyak dijadikan ikon daerah untuk mendukung prestise politik sang kepala daerah. Tidak sedikit sekolah yang menjadi sasaran ujicoba, sasaran pembinaan dan sasaran penilaian-penilaian tertentu yang dibutuhkan daerah dalam mendingkrak rating politiknya, seperti untuk mencapai penghargaan adipura, sekolah sehat, sekolah berprestasi serta sekolah unggulan, namun semua diserahkan pemerintah pengelolaannya kepada manajer sekolah termasuk masalah pengelolaan sumber keuangannya tanpa bantuan dari pemerintah daerah.



B. Rumusan Masalah 1. Apa itu Kompetensi lulusan? 2. Apa itu Isi (kurikulum)? 3. Apa itu Proses pembelajaran? 4. Apa itu Pendidikan dan tenaga kependidikan?



2



5. Apa itu Pengelolaan? 6. Apa itu Prasarana dan sarana? 7. Apa itu Pembiyaan? 8. Apa itu Penilai? C. Tujuan 1. Untuk memenuhi tugas Manajemen Sekolah 2. Untuk mengetahui apa itu Kompetensi lulusan 3. Untuk mengetahui apa itu Isi (kurikulum) 4. Untuk mengetahui apa itu Proses pembelajaran 5. Untuk mengetahui apa itu Pendidikan dan tenaga kependidikan 6. Untuk mengetahui apa itu Pengelolaan 7. Untuk mengetahui apa itu Prasarana dan sarana 8. Untuk mengetahui apa itu Pembiyaan 9. Untuk mengetahui apa itu Penilai



3



BAB II PEMBAHASAN 1.1..................................................................................................Kompetensi Lulusan Penerapan standar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan oleh BSNP pada sekolah-sekolah memberikan batasan minimal yang harus dicapai oleh siswa dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di wilayahnya. Standar kompetensi lulusan yang diterapkan pada sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat sedikit perbedaan, dikarenakan ada kepentingan sekolah swasta dalam memberikan ciri khusus terhadap memiliki keahlian tertentu bagi siswa yang mengikuti ekstra kurikuler. Suparno (2011: 92) bahwa “sekolah yang memberikan batasan minimal tertendah menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sekolahnya gak mampu untuk berkompetisi.” Artinya pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan perlu memperhatikan daya jualnya supaya masyarakat memiliki keyakinan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bersangkutan. Oleh karenanya sekolah swasta yang memiliki ciri khas tersendiri yang akan dikejar sama peserta didik, dan akan dapat menarik minat belajar siswa pada sekolah yang memiliki kelebihan dan produk unggulannya. Akan tetapi sekolah swasta yang memiliki basis sekolah keagamaan atau kejuruan lebih memiliki adanya penekanan pada ciri khas sekolah tersebut sebagai bentuk pembedanya, hal ini merupakan suatu upaya sekolah swasta dalam memberikan ciri tertentu pada lulusannya sebagai produk unggulan sekolah swasta di tengah-tengah masyarakat. 1.2...........................................................................................................Isi (kurikulum) Pencapaian standar ini yang dilaksanakan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri, akan tetapi pada sekolah swasta ada kepentingan yayasan dalam penyusunan kurikulum sehingga perlu diakomodir dalam kurikulum yang dikembangkan oleh tim. Kondisi ini merupakan penambahan dan bukan penghapusan dari acuan yang diberikan BSNP dalam penyelenggaraan atau pencapaian standar isi yang dilakukan oleh sekolah swasta. 1.3..................................................................................................Proses Pembelajaran 4



Sebagaimana menurut Imron, (2007:73) bahwa “disekolah swasta pada umumnya memiliki manajemen yang tegas dengan kewenangan yang lebih leluasa dalam perencanaan, proses, serta supervisi pembelajaran, ini dikarenakan kewenangan sekolah swasta lebih luas dan dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan.” Menurut Suparno, 2011: 38) bahwa “beda antara sekolah swasta dan sekolah negeri dalam menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya adalah dengan cara yang elegan dan memiliki ciri khas yang menjadi unggulannya dan melalui promosi-promosi tertentu yang lebih giat dari sekolah negeri yang hanya mengandalkan popularitas dan dukungan pemerintah.” Hal yang demikian merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak swasta mengingat pada saat ini pemerintah tidak memikirkan kelangsungan bagi sekolah swasta akibat banyaknya kepentingan dalam penyelenggaraan sekolah negeri, sehingga sekolah swasta tidak memperoleh siswa bila sekolah swasta hanya berjalan seperti biasa mengikuti kondisi sekolah negeri. 1.4.......................................................................Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Hal ini menurut Sutarrahman, (2007:117) bahwa “guru dan kepala sekolah merupakan pelaku profesi yang harus menerapkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik secara maksimal dengan memenuhi beberapa ketentuan, sehingga dapat menciptakan out put yang diharapkan oleh intansi pendidikan.” Selanjutnya



Imron,



(2007:



132)



mengungkapkan



bahwa



“untuk



memaksimalkan potensi sekolah termanfaatkan dalam pengelolaannya, sekolah hendaknya memiliki tenaga administrasi yang mampu dan memahami tentang tata administrasi sekolah, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tidak kehilangan data tentang inventarisasi sekolah.” Pendapat tentang pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut, memberikan gambaran bahwa secara umum diharapkan sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki standar sesuai dengan BSNP dan mampu menerapkan kompetensinya secara maksimal.



5



1.5................................................................................................................Pengelolaan Pengelolaan yang dilakukan menunjukkan telah berjalan dengan baik dan maksimal, meskipun msaih ada beberapa hal yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan tidak bersifat mengintervensi penyelenggara sekolah dalam memanajemen sekolah. Pengelolaan yang dilakukan di sekolah swasta lebih memiliki keleluasaan dan tidak adanya intervensi dari pihak pemerintah dalam manajemen berbasis sekolah yang memenuhi BSNP, sedangkan sekolah negeri sering terjadinya dualism kepentingan dalam pengelolaan sekolah. Kenyataan yang menunjukkan bahwa sekolah swasta memiliki keunggulan dalam memiliki sarana dan prasarana adalah hal yang tidak berlaku secara umum, sebab bagi sekolah swasta yang belum memiliki kemapanan finansial bisa saja berada di bawah sekolah negeri, namun dalam sistem pengelolaannya menurut Imron, (2007:152) bahwa sekolah swasta lebih mengutamakan kompetensi penyelenggara sekolah yang lebih berpotensi dalam rekrutment ketenagaan, sehingga sekolah swasta memiliki tenaga yang lebih handal dan berkompetensi dibandingkan di sekolah negeri, walaupun hal ini tidak berlaku pada semua sekolah swasta. Artinya keadaan ini hanya bagi sekolah-sekolah swasta yang yayasan pemiliknya sudah memiliki kemampuan financial yang cukup mapan dan memiliki tujuan untuk kemajuan yang tinggi. 1.6.................................................................................................Prasarana dan Sarana Pengelolaan yang dilakukan sekolah terhadap standar sarana dan prasarana yang dimiliki telah dapat disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar pada sekolah swasta dan sekolah negeri. Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen sekolah merupakan upaya yang maksimal dilakukan untuk memanfaatkan dan merawat segala sesuatu yang bersifat milik sekolah dalam konteks sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh manajemen sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat perbedaan dalam prosedur memperolehnya, di mana sekolah swasta dapat meminta bantuan pada pemerintah melalui dana hibah



6



dan juga dapat memperoleh dari pihak yayasannya, sedangkan sekolah negeri hanya bersumber dari dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan Tilaar, (2004:3.18) bahwa “faktor lain yang sangat berperan dalam penataan sekolah agar dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan secara maksimal adalah terpenuhinya standar sarana dan prasarana sekolah, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap.” Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ali, (2008:119) bahwa “sekolah hendaknya memiliki sarana dan prasarana penunjang pendidikan



secara



baik



dan



mencukupi



semua



kepentingan



proses



pembelajaran, sehingga kegiatan yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal serta dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah maupun tujuan secara umum tentang kualitas lulusannya.” Pendapat di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung penyelenggaraan sekolah, baik dalam pembelajaran maupun keadministrasian. 1.7................................................................................................................Pembiayaan Pelaksanaan RKAS oleh kepala sekolah dan bendahara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dan tidak dilakukan hal-hal yang menyimpang dalam pembayaran gaji, honor kegiatan serta pembelajaan barang. Standar pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri berdasarkan BSNP tidak terjadi perbedaan, hanya saja sekolah swasta memiliki sumber biaya yang lebih dari sekolah negeri yang hanya terfokus pada dana yang dibantukan oleh pemerintah melalui dana BOS. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sergiovanni, (2005:173) bahwa “keuangan sekolah akan sangat tergantung dengan keterbukaan dan ketepatan penggunaan anggaran oleh manajemen sekolah dan bendahara dalam melakukan pembelanjaannya, apabila bagus pengelolaannya maka akan terkesan bagus juga penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.” Pendapat ini menjelaskan betapa pentingnya pengelolaan sekolah dalam hal pembiayaan sekolah untuk dilakukan secara terbuka dan berkeadilan, yang mampu membiayai semua aspek penyeleng-garaan pendidikan secara merata dan memberikan prioritas pada kegiatan yang menyentuh kegiatan kesiswaan.



7



Pencapaian yang dilakukan secara umum sudah baik dan tidak terdapat penyalahgunaan anggaran, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri walaupun secara prioritas hanya bersumber dari dana BOS, sedangkan pihak sekolah swasta sedikit lebih banyak sumber keuangannya meskipun mereka juga harus membiayai penggajian tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan PNS sebagaimana di sekolah negeri. 1.8......................................................................................................................Penilain Pelaksanaan standar pengelolaan penilaian yang dilakukan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri telah dilakukan secara kondusif dan memiliki langkah-langkah yang terencana dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Di mana persiapan yang dilakukan dengan membentuk tim, menyusun kisi-kisi, dan menyusun soal secara rapi dan jelas. Pencapaian standar penilaian yang diterapkan di sekolah swasta dan sekolah negeri tidak terdapat perbedaan dan tetap berdasarkan pada BSNP, akan tetapi tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah swasta lebih mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutarrahman, (2007: 149) bahwa “penilaian yang dilakukan oleh sekolah hendaknya terencana dan prosedural, untuk dapat memberikan upaya yang maksimal dalam menarik kesimpulan tentang hasil belajar siswa baik penjenjangan kelas, maupun dalam penentuan kelulusan.” Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh sekolah sudah sesuai dengan keinginan dari penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, karena di sekolah swasta maupun di sekolah.



8



BAB III PENUTUPAN A. Kesimpulan Dalam sistem pendidikan harus memperhatikan adanya 8 standar pendidikan, karena untuk mengamati dan mengontrol sekolah tersebut. 8 standar pendidikan ini harus berdiri satu kesatuan, tidak bisa hanya dijalankan beberapa saja karena dapat mengganggu keseimbangan sekolah.



9



DAFTAR PUSTAKA Nasyirwan. 2015. Pencapain 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. Nitro PDF Profesional.



1