Demokrasi Parlementer Sistem Politik Dan Ekonomi Indonesia [PDF]

Citation preview

SISTEM DAN STRUKTUR Politik dan Ekonomi Indonesia



MASA DEMOKRASI PARLEMENTER



Kompetensi Dasar



3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai Demokrasi Liberal di Indonesia 4.3 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis



Tujuan Pembelajaran



Setelah mempelajari materi ‘Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia masa Demokrasi Parlementer’, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menganalisis perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer 2. Menganalisis perkembangan kabinet pada masa demokrasi parlementer 3. Menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer



A



Pengertian dan Ciri- Ciri Demokrasi Parlementer



CIRI-CIRI



1



2 Sistem demokrasi yang memberikan tanggungjawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya



3 4 5



Sering terjadi pergantian kabinet Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan Perdana menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Sementarar 1950 Sistem kepartaiannya menggunakan sistem multipartai



B



Keadaan Politik pada masa Demokrasi Parlementer



Sering terjadinya pergantian kabinet



1



2



Para kabinet hanya mementingkan partai politiknya sendiri



3 Munculnya golongan oposisi



Pemerintahan yang sentralistik



3



4



5



6



Munculnya kelompok separatisme



Kegagalan konstituante dalam membuat UUD yang baru



Kendala



KABINET NATSIR 6 September 1950 – 21 Maret 1951



•



Program Kerja •



1



Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante



Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat



3



Menyempurnakan organisasi militer dan membentuk kelengkapan negara



Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat



5



2



Hasil Kerja



1



Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950



2



Berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat



4



Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan kelengkapan negara



Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu Timbul masalah keamanan dalam negeri seperti pemberontakan DI/TII, Andi Aziz, APRA, RMS



Akhir Kekuasaan Adanya mosi tidak percaya Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut PP No 39 tahun 1950 mengenai DPRD dan DPRS. PNI menganggap peraturan tersebut terlalu menguntungkan Masyumi



Kendala



KABINET SUKIMAN



•



27 April 1951 – 3 April 1952



Program Kerja



1



Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu secepatnya



Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya



3



2



Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif



Menyiapkan UU tentang pengakuan Serikat Buruh, penetapan upah minimum dan penyelesai pertikaian perburuhan



5



•



4



Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan



•



Hasil Kerja Hasil program kerja dari kabinet itu tidak terlalu berhasil sebab programnya hanya melanjutkan program kabinet Natsir. Namun hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.



Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya berbagai korupsi pada setiap lembaga pemerintahan Kurang baiknya hubungan Sukiman dengan militer Masalah Irian Barat yang belum juga teratasi



Akhir Kekuasaan Adanya mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI) berkaitan dengan penandatangan penjanjian Mutual Security Act (MSA) yang dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif



Kendala



KABINET WILOPO 3 April 1952 – 30 Juli 1953



•



Program Kerja



1



Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR dan DPRD



Berupaya mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia



3



5



2



Memperbaharui bidang pendidikan dan pengajaran



Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat



•



4



Hasil Kerja



1



Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950



2



Berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat



Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat agar parlemen dibubarkan Adanya gerakan separatis yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia



Akhir Kekuasaan Jatuhnya kabinet ini terjadi akibat Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatera Utara) yaitu aksi kekerasan polisi terhadap para petani yang menempati lahan perkebunan asing di Deli



KABINET ALI SASTROMIDJOJO I 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955



Program Kerja



1



Mengatasi berbagai gangguan keamanan di berbagai daerah



Memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia



3



Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB



Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum



5



Hasil Kerja



2



4



Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika



1



Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18 – 25 April 1955



2



Berhasil menyusun kerangka pelaksanaan proses Pemilu 1955



3



Berhasil membina hubungan baik dengan negara Cina



Kendala •



Semakin meningkatnya gangguan keamanan, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan • Terjadinya peristiwa 27 Juni 1955 yang menunjukkan adanya kemelut di tubuh TNI-AD



Akhir Kekuasaan Jatuhnya kabinet ini dikarenakan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali untuk mengembalikan mandatnya kepada presiden



Kendala



KABINET BURNUDDIN HARAHAP 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956



•



Hasil Kerja Program Kerja



1



Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan AD dan masyarakat



Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia Melaksanakan pemilihan umum secara baik, maksimal dan secepat mungkin



2



3



Pemberantasan korupsi dan memecahkan masalah inflasi



4



1



Berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota DPR



2



Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah RI di mata pihak Angkatan Darat



3



Ditangkapnya Mr. Djody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman



4



Dibubarkannya Uni Indonesia – Belanda secara unilateral



5



Berhasil mengendalikan harga dan menjaga agar tidak inflasi



•



Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kabinet ini karena banyaknya jumlah partai yang berkoalisi padahal ada beberapa partai yang bertindak sebagai oposisi Banyaknya mutasi yang terjadi dalam lingkungan pemerintah



Akhir Kekuasaan Jatuhnya kabinet ini tidak dikarenakan keretakan dalam tubuh kabinet, tetapi merasa tugas kabinet tersebut sudah selesai. Selain itu juga karena Presiden Soekarno kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap adalah Moh. Hatta



KABINET ALI SASTROMIDJOJO II 24 Maret 1956 – 9 April 1957



Kendala



Program Kerja



1



Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD



Memperjuangkan Irian Barat kembali ke wilayah Republik Indonesia



3



2



Hasil Kerja



Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai, serta menyeimbangkan keuangan negara



Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat



5



• Ketidakpuasan daerah terhadap kinerja pemerintah pusat dalam pemerataan kesejahteraan • Munculnya berbagai gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia



4



Pembatalan KMB dan melaksanakan keputusan KAA



1



Berhasil melakukan penandatangan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno



2



Beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda menjadi milik pemerintah Indonesia



Akhir Kekuasaan Jatuhnya kabinet ini dikarenakan Masyumi menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga membuat kabinet ini jatuh dan harus mengembalikan mandatnya kepada presiden



Kendala



KABINET DJUANDA 9 April 1952 – 5 Juli 1959 •



Keadaan ekonomi dan keuangan negara yang semakin buruk • Terjadinya peristiwa Cikini (Peristiwa pembunuhan atas presiden Soekarno)



Program Kerja



1



Pembentukan Dewan Nasional Normalisasi keadaan Republik Indonesia



3



5



2



Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan KMB



Memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke wilayah Indonesia



Hasil Kerja



4



Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan



1



Berhasil mengeluarkan sebuah Deklarasi Djuanda yang berisi batas teritorial laut Indonesia sejauh 12 mil



2



Berhasil membentuk Dewan Nasional



3



Berhasil membina hubungan baik dengan negara Cina



Akhir Kekuasaan



Berakhirnya kabinet ini saat presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959



C



Keadaan Ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer



1



Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, bangsa Indonesia menanggung beban hutang dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB



2



Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil pertanian dan perkebunan, sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia



3



Banyaknya pengeluaran biaya operasional untuk membiayai pemberontakan yang terjadi di Indonesia



4



Kurangnya tenaga ahli yang dapat mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional



D 1



Upaya Perbaikan Ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer Gunting Syarifudin



3



Nasionalisasi De Javasche Bank



Kebijakan pemotongan nilai mata uang (sanering) yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong menjadi nilai setengahnya. Hal ini bertujuan guna menanggulangi defisit anggaran dan mengurangi jumlah uang yang beredar



2



Program Benteng Usaha membentengi perekonomian Indonesia dari kekuatan pengusaha asing dengan memberikan bantuan modal dan dukungan mental kepada pengusaha pribumi.



Nasionalisasi De Javasche Bank dilakukan dengan cara mengambil alih kepemilikan De Javasche Bank menjadi milik Indonesia dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia



4



Sistem Ali-Baba



Sistem kerjasama antara pengusaha lokal asal Indonesia (Ali) dengan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba), dimana pengusaha keturunan Tionghoa memiliki kewajiban untuk memberikan latihan kepada pengusaha-pengusaha lokal



LATIHAN SOAL



1



Pada masa demokrasi Parlementer, Indonesia menganut sistem kepartaian yaitu multi partai. Berikan alasanmu mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950 adalah multi partai bukan dwi partai?



2



Jelaskan tujuannya dibentuknya kebijakan ekonomi Banteng. Dan jelaskan pula mengapa program ekonomi Banteng ini akhirnya mengalami kegagalan!



3



Bagaimana penerapan sistem ekonomi Ali-Baba di Indonesia? Menurut pendapat Anda, apakah sistem ekonomi tersebut berhasil diterapkan di Indonesia?