Dika Septian Pratama, 1851700138, Kesling [PDF]

Citation preview

SOAL PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN



1. Berikut merupakan karakteristik metode pembiayaan prospektif, kecuali: B a. b. c. d. e.



Biaya ditetapkan sebelum pasien mendapatkan pelayanan Biaya administrasi tinggi untuk proses klaim ✓ Kualitas pelayanan baik Proses klaim lebih cepat Pembayaran lebih adil dan sesuai



2. Faktor pembeda pembiayaan prospektif dan retrospektif adalah sebagai berikut, kecuali: E a. b. c. d. e.



Provider Pasien Pembayar Penetapan biaya Proses ✓



3. Jumlah pasien di pelayanan kesehatan menjadi membludak atau “over crowded” adalah salah satu karakteristik metode pembiayaan: B a. b. c. d. e.



Prospektif Retrospektif ✓ Kolektif Out of pocket Reimburst



4. Daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun, adalah pengertian dari: A a. b. c. d. e.



APBN ✓ APBN-DIP APBN-DIK Inpres Subsidi Daerah Otonomi



5. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode APBN disebut: C a. b. c. d. e.



APBN APBN-DIP APBN-DIK ✓ Inpres Subsidi Daerah Otonomi



6. Dana darurat atau disebut dana pasca bencana adalah da penanggulangan bencana yang bersumber dari...D a. b. c. d. e.



APBN APBD BOK Jawaban a dan b ✓ Semua benar



7. Berikut yang merupakan prinsip dasar universal coverage, kecuali: E a. b. c. d. e.



Iuran ditanggung bersama Kegotongroyongan Kepesertaan bersifat wajib Pelayanan kesehatan yang efektif Profit oriented ✓



8. Negara yang sudah merintis universal coverage adalah B



a. b. c. d. e.



1) Korea 2) Austria 3) Jepang 4) Indonesia 1,2,3 benar 1 dan 3 benar✓ 2 dan 4 benar 4 benar Benar semua



9. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan pada tanggal D a. b. c. d. e.



1 Januari 2011 1 Januari 2012 1 Januari 2013 1 Januari 2014✓ 1 Januari 2015



10. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diatur dalam peraturan perundangan..C a. b. c. d. e.



UU no 36 Tahun 2009 UU no 24 Tahun 2011 UU no 40 Tahun 2004✓ UU no 32 Tahun 2014 UU no 44 Tahun 2009



11. Sebagaimana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diatur dalam UU nomor 40 tahun 2004, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jamina Sosial melalui undang- undang...B a. b. c. d. e.



UU no 36 Tahun 2009 UU no 24 Tahun 2011✓ UU no 40 Tahun 2004 UU no 32 Tahun 2004 UU no 44 Tahun 2011



12. Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional diatur dalam B a. b. c. d. e.



Permenkes no 75 tahun 2014 Permenkes no 76 tahun 2016✓ Perpres no 19 tahun 2016 Perpres no 12 tahun 2013 Permenkes no 71 tahun 2013



13. Peraturan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah A a. b. c. d. e.



Permenkes no 75 tahun 2014✓ Permenkes no 76 tahun 2016 Perpres no 19 tahun 2016 Perpres no 12 tahun 2013 Permenkes no 71 tahun 2013



14. Metode pembiayaan yang memungkinkan cakupan 100% penduduk dengan relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan disebut dengan...B a. b. c. d. e.



Managed Care Sosial Health Insurance✓ Asuransi swasta Asuransi komersial National Health Services



15. Negara yang mengadopsi metode pembiayaan National Health Services adalah C a. b. c. d. e.



Jerman Amerika Serikat Inggris✓ Indonesia Thailand



16. Negara yang mengadopsi metode pembiayaan Asuransi komersial adalah B a. b. c. d. e.



Jerman Amerika Serikat✓ Inggris Indonesia Thailand



17. Dalam nota Keuangan Tahun 2018 tercatat alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp 111 triliun atau ........ dari ..... 2018 B a. b. c. d. e.



2 % APBN 5 % APBN✓ 5% APBD 10% APBN 10% APBD



18. Tingginya biaya kesehatan disebabkan oleh beberapa hal, beberapa yang terpenting diantaranya sebagai berikut: E 1. Tingkat Inflasi 2. Tingkat Permintaan 3. Kemajuan Ilmu dan Teknologi 4. Perubahan pola penyakit a. b. c. d. e.



1,2,3 benar 1 dan 3 benar 2 dan 4 benar 4 benar Benar semua✓



19. Mekanisme pembiayaan kesehatan dimana Pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan, dan Ditanggung oleh pemerintah pusat disebut A a. b. c. d. e.



Sentralisasi✓ Desentralisasi Otonom Semo otonom Semua salah



20 Otonomi: pemda diberi kewenangan mengatur & bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan adalah mekanisme pembiayaan........ Desentralisasi 21. Macam biaya kesehatan dibedakan menjadi dua kedokteran.........dan...............Biaya pelayanan kesmas.........



yaitu......Biaya



pelayanan



22. Peraturan Presiden no 19 tahun 2016 bertujuan untuk menetapkan pedoman...........iuran jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan peserta dan pedoman untuk peserta JKN dan tarif iuran 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2009 mengatur tentang.................penyelenggara jaminan kesehatan daerah Provinsi Jawa Tengah 24. Jelaskan sudah berapa kali tarif iuran BPJS Kesehatan berubah, dan peraturan mana dan nomer berapa yang mengatur perubahan tersebut!! 2 (dua) kali, Dari Perpres no 12 tahun 2013 menjadi Perpres nomer 75 tahun 2019 25. Tuliskan perubahan tarif iuran BPJS kesehatan sampai dengan saat ini!!



Lama :



Baru



:



Kelas 1 : 80.000



Kelas 1 : 160.000



Kelas 2 : 51.000



Kelas 2 : 110.000



Kelas 3 : 25.500



Kelas 3 : 42.000



**Selamat Mengerjakan**