Draft Makalah Moda Transportasi [PDF]

Citation preview

MAKALAH ANALISIS SISTEM TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI DKI JAKARTA MENGGUNAKAN METODE ANALISIS PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN



Disusun oleh: Irma Sri Septiani, S.Pd Indra Nurdiansyah, S.Pd Isma Nurulloh, S.Pd



PELATIHAN DASAR CPNS KABUPATEN GARUT ANGKATAN XXI KELOMPOK 3 SUB KELOMPOK 1 PPSDM REGIONAL BANDUNG



KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu serta menambah wawasan tentang “Analisis Sistem Transportasi Terintegrasi Di Dki Jakarta Menggunakan Metode Analisis Pemangku Kepentingan”. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya makalah ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerika saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Kami berharap semoga makalah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Garut, Agustus 2021



Penyusun



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dengan memiliki luas wilayah daratan sekitar 662,33 km². Namun pada kenyataannya saat ini, Jakarta layaknya sebagai kota megapolitan memiliki berbagai permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Permasalahan yang terbesar adalah kemacetan, banjir, tingginya tingkat kriminalitas, pengolahan limbah, penyediaan air baku, dan saluran utilitas. Kemacetan merupakan salah satu permasalahan utama yang berkelanjutan yang terus mendera Jakarta. Tingginya angka populasi masyarakat kota Jakarta berimbas pada tingkat pertumbuhan kendaraan di kota ini. Menurut data dari Polda Metro Jaya (2017), perbandingan angka kepemilikan kendaraan di kota Jakarta sangat tinggi, yaitu 10.940.102. Jumlah penduduk di kota Jakarta menurut Badan Pusat Statistik Penduduk DKI Jakarta sebesar 10,37 juta jiwa pada tahun 2017. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir setiap warga Jakarta memiliki lebih dari satu kendaraan pribadi. Kurangnya minat masyarakat Jakarta terhadap penggunaan angkutan umum khususnya angkutan kota nampaknya belum menjadi pilihan transportasi favorit bagi sebagian masyarakat. Setiap harinya masyarakat Jakarta mengalami kondisi kemacetan yang semakin hari terasa semakin parah. Dengan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dimana laju pertumbuhan kendaraan baru di Jakarta adalah 1.117 per hari atau sekitar 9% pertahun tidak sebanding dengan laju 2 pertumbuhan jalan yang hanya 0,01% (Setiawan dan Naingolan, 2012). Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang berasal dari kota satelit Jakarta setiap harinya menuju ke Jakarta untuk beraktivitas seperti pergi berkerja, bersekolah, berdagang, berbelanja, dan aktivitas lainnya. Masalah sosial seperti kemacetan lalu lintas dan polusi udara adalah contoh dari masalah pelik yang dihadapi kota Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat perlu memperhatikan berbagai faktor pemangku kepentingan dan sektor-sektor yang saling bergantungan. Masalah pelik di ruang publik membutuhkan kebijakan yang menghasilkan solusi terbaik untuk setiap pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Diharapkan dapat menemukan ide- ide yang mendukung integrasi antar moda transportasi massal sehingga para komuter dapat memperoleh pengalaman perjalanan yang aman dan lancar. Berdasarkan latar belakang di atas mengenai sistem transportasi terintegrasi yang ada di DKI Jakarta, maka kami akan menganalisis solusi permasalahan sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta dengan menggunakan metode analisis pemangku kepentingan.



B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana moda transportasi terintegrasi di DKI Jakarta? 2. Bagaimana peran pemangku kebijakan dalam moda transportasi di Jakarta? 3. Bagaimana solusi atas permasalahan moda transportasi di DKI Jakarta? C. Tujuan Pembahasan Adapun tujuan yang ingin dicapai dari analisis ini adalah sebagai berikut: 1. Menjelasakan moda transportasi terintegrasi di DKI Jakarta 2. Memaparkan peran pemangku kebijakan dalam moda transportasi di Jakarta 3. Mengetahui solusi atas permasalahan moda transportasi di DKI Jakarta.



BAB II PEMBAHASAN A. Moda Transportasi Terintegrasi di DKI Jakarta Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa. Terintegrasi memiliki kata dasar integrasi yang dalam KBBI berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi moda transportasi terintegrasi dapat diartikan keterpaduan secara utuh dari jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Tantangan transportasi perkotaan saat ini adalah tingginya pengunaan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Total jumlah perjalanan orang wilayah Jabodetabek dari tahun ke tahun terus meningkat setidaknya ada 49,5 juta perhari. Dari jumlah itu, sebanyak 23,4 juta orang bergerak di dalam Kota Jakarta, sedangkan 20,02 juta lainnya merupakan warga bodetabek yang bergerak dari luar kota menuju ke dalam Kota Jakarta. Sementara, jumlah pengguna moda angkutan umum masih sedikit. Sebagian besar mobilitas warga Bodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi. Dalam Perpres 103 tahun 2015, Badan Pengelola Transportasi jabodetabek (BPTJ) ditunjuk menjadi coordinator yang menjembatani koordinasi antar instansi Pemerintahan se-Jabodetabek untuk menata dan mengelola system transportasi yang baik, salah satunya mewujudkan system angkutan yang terintegrasi. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPTJ berupaya agar persoalan transportasi di wilayah Jabodetabek dapat tertangani. Menurut mentri perhubungan Budi Karya Sumadi (dalam bptj.dephub.go.id), Kemenhub secara lugas terus melakukan instrospeksi terhadap pelayanan angkutan umum. Juga terus dilakukan pembahasan bersama stakeholder terkait agar menemukan solusi bersama dalam memecahkan permasalahan angkutan umum untuk kepentingan masyarakat ngan cara peningkatan pelayanan, efisiensi, koordinasi dengan pihak terkait. Rencana besar ini juga dituangkan ke dalam RITJ atau rencana induk transportasi jabodetabek. Berikut adalah rencana induk transportasi jabodetabek yang memiliki prioritas tinggi 1. Integrasi perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan pelayanan transportasi multimoda. Mencakup terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh Pemda dan Pusat juga antara permerintah dengan masyarakat 2. Terintegrasinya jaringan prasarana dan pelayanan 3. Integrasi moda transportasi termasuk integrasi waktu sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu dari satu moda ke moda lainnya



4. Integrasi tarif atau ticket dengan system e-ticketing 5. Integrasi system informasi. Dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memuahkan masyarakat mengetahui jadwal, rute, harga tiket dan jenis moda angkutan Hambatan pemerintah untuk menggiring masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi menuju moda transportasi integrasi adalah kurangnya fasilitas peralihan moda yaitu fasilitas peralihan dari angkutan pribadi menuju angkutan umum misalnya tempat parkir. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti transportasi terintegrasi sehingga mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Masyarakat masih takut menggunakan transportasi umum, masyarakat meragukan keamanan dan kenyamanan transportasi umum. B. Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Reed dkk (2009) menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan merupakan suatu pendekatan untuk memahami suatu sistem, dan perubahan itu, dengan mengidentifikasi pelaku utama atau pemangku kepentingan dan menilai kepentingan masing-masing dalam sistem itu. Analisis pemangku kepentingan dilakukan mengikuti analisis yang meliputi : 1. Identifikasi pemangku kepentingan Pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi tiga yaitu : a. Pemangku kepentingan utama, merupakan pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari suatu kebijakan. b. Pemangku kepentingan kunci, merupakan pemangkukepentingan yang secara legalitas memiliki kewenangan atau dengan kata lain memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada proes pembuatan kebijakan. c. Pemangku kepentingan pendukung, merupakan perantara dalam proses implementasi kebijakan ataupun pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung tetapi memiliki kepedulian atas keputusan kebijakan. 2. Pengelompokkan dan pengkategorian pemangku kepentingan Pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi pemain kunci, context setters, subjects, dan crowd. Pemain kunci memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Context setters memiliki pengaruh tinggi tapi kepentingannya rendah. Subjects memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah, dan Crowd memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. 3. Menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan analisis data Untuk menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan digunakan metode actor link ages matrices yang menggunakan matriks berisi para pemangku kepentingan dalam tiap kolom dan barisnya dan hubungan antar pemangku kepentingan hasil identifikasi berupa konflik, pelengkap atau kerjasamanya.



C. ANALISIS SOLUSI Dalam upaya mencari solusi terkait sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta, kelompok kami menggunakan analisis pemetaan pemangku kepentingan dari hasil koordinat peran dan matriks kolaborasi pemangku kepentingan. Langkahlangkah yang kami lakukan adalah : 1. Menyusun matriks koordinat peran



N o



1



2



3



Tabel 1. Matriks Koordinat Peran Pengaruh Kepentingan (Power) (Interst) Stakeholder 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Sektor Pemerintah Pemerintah Pusat   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta   Dinas Perhubungan DKI Jakarta   Sektor Swasta PT. JAKlingko   PT. Jasa Raharja   Sektor Masyarakat Pegawai/Pekerja   Pedagang   Pelajar Sekolah/mahasiswa  



2. Menyusun matriks Memetakannya ke dalam matriks Kontribusi, Legitimasi, Kesediaan Terlibat, Pengaruh, Perlunya Keterlibatan Matriks Kelompok besar Stakeholder



Kepentingan



Pengaruh Besar



Pengaruh Kecil



Pemerintah



Masyarakat



Besar



Kepentingan Kecil



1. Subjek (Subject)



Swasta



Crowd



Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (influence) yang rendah diklasifikasikan sebagai subjek. Dalam pengelolaan Sistem Transportasi yang Terintegrasi di Jakarta yang termasuk ke dalam kategori subjek adalah Sektor Masyarakat. Stakeholder ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk komunitas dengan stakeholder lainnya. Interval skoring pada kategori subjek ini adalah antara nilai kepentingan 12,5-25 dan nilai pengaruh 0 -12,5 2. Pemain Kunci (Keyplayer) Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci. Dalam pengelolaan Sistem Transportasi yang Terintegrasi di Jakarta yang termasuk ke dalam kategori pemain kunci adalah Sektor Pemerintah. Stakeholder ini harus lebih aktif dilibatkansecara penuh, termasuk dalam mengevaluasi strategi baru. Interval skoring pada kategori subjek ini adalah antara nilai kepentingan dan nilai pengaruh 12,5-25. 3. Pengikut Lain (Crowd) Dalam pengelolaan Sistem Transportasi yang Terintegrasi di Jakarta tidak ada stakeholder yang berperan sebagai pengikut lain. Dalam hal ini berarti tidak ada satupun stakeholder dengan tingkat kepentingan kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) yang rendah. 4. Pendukung (Contest setter) Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (influence) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung. Dalam pengelolaan Sistem Transportasi yang Terintegrasi di Jakarta yang termasuk dalam kategori subjek adalah Sektor Privat. Stakeholder ini dapat mendatangkan risiko sehingga keberadaannya perlu dipantau. Hubungan baik dengan stakeholder ini harus terus dibina dan segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat etrus berperan aktif dalam pencapaian tujuan. Interval skoring pada kategori subjek ini adalah antara nilai kepentingan 012,5 dan nilai pengaruh 12,5-25. Berdasarkan pengaruh (influence) dan kepentingan (interest), Pemangku Kepentingan dipetakan dalam empat kategori dengan pengelompokan seperti berikut (1) Subjek : Sektor Masyarakat (2) Pemain Kunci : Sektor Pemerintah (3) Pendukung : Sektor Privat.



3. Menyusun matriks kolaborasi pemangku kepentingan Dari Tabel 1 maka dapat disusun matriks kolaborasi pemangku kepentingan sebagai berikut : Tabel 3. Kolaborasi Pemangku Kepentingan stakeholde r



Peran -



Pemerintah



Membangun infrastruktur transportasi Regulator Mensosialisasika n penggunaan



Penyediaan investasi Sektor Swasta



-



Menggunakan jasa transportasi Menjaga transportasi publik



Hambatan -



Keterbatasa n anggaran - Penolakan dari Oposisi di DPR - Masyarakat yang belum paham tentang penggunaan moda transportasi Peraturan yang tidak jelas, dan tender yang kurang transparan -



-



Masyarakat



Upaya -



Pendanaan pihak ketiga - Upaya politis dalam mendapatkan dukungan dewan - Sosialisasi tentang penggunaan moda transportasi Perbaikan regulasi dan kemudahan investasi serta birokrasi



Masih banyaknya kendaraan pribadi Masyarakat yang vandalis, dan tidak menjaga kebersihan



Integrasi -



-



Bekerjasam a dengan pihak swasta Rapat dengar pendapat Penggunaan media sosial dan influencer



Aturan investasi dan transparansi dalam tender



Kenyamanan dan kemudahan akses transportasi publik Sosialisasi dan pembuatan perda tentang kebersihan dan kenyamanan di transportasi publik



Pemerintah memastikan transportasi yang nyaman Membuat perda tentang kebersihan dan kenyamanan transportasi



Berdasarkan matriks kolaborasi pemangku kepentingan di atas dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus kajian atau perhatian. Peran pemangku kepentingan di sektor pemerintahan mempunyai andil besar dalam berjalannya transportasi publik yang terintegrasi, karena mempunyai



pengaruh dan kepentingan yang sangat besar dalam kerjasama yang diwujudkan dalam pengembangan transportasi terintegrasi. Pemerintah selaku regulator tentu harus hadir dalam rangka membuat Kebijakan dan strategi mengenai pola integrasi transportasi publik. Dalam kaitan ini pemerintah melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakartaharus di dukung oleh semua pihak. Namun dalam perkembangannya diperluka sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan transportasi publik lebih diminati ketimbang kendaraan pribadi. Mekanisme kerjasama yang terjalin dalam pemangku kepentiongan sektor privat, dimana dalam penyelenggaraan transportasi publik yang terintegrasi memerlukan investasidalam penyediaan infrastruktur. Yang menjadi hambatan di Indonesia ialah terdapat aturan yang tumpang tindih serta birokrasi yang berbelit-belit, sehingga investor sulit masuk ke Indonesia. Masyarakat selaku pengguna jasa transportasi publik diharapkan dengan hadirnya transportasi yang terintegrasi ini merubah pikiran untuk menggunakan jasa transportasi publik dalam kegiatan sehar-hari. Tentunya masyarakat juga harus menjaga sarana dan prasarana demi terciptanya kenyamanan bersama.



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. DKI Jakarta telah melaksanakan Sistem Transportasi Terintegrasi dengan merangkul elemen pemangku kepentingan (stakeholder). Pemetaan stakeholders yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan sarana moda transportasi terintegrasi adalah pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat. 2. Pemerintah sebagai stakeholders sekunder memiliki peran sebagai kelompok yang berfungsi untuk menjembatani keputusan. Pihak swasta sebagai stakeholders primer memiliki peran stakeholders yang penting namun perlu pemberdayaan. 3. Masyrakat berperan sebagai pengunjung dan pengguna layanan moda transportasi. Solusi untuk permasalahan moda transportasi integrasi di DKI Jakarta adalah adanya kerjasama yang sinergis antara para stakeholders yang ada di dalamnya seperti pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. B. Saran Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait transportasi terintegrasi serta meningkatkan dan memperbaiki pelayanan agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat transprortasi terintegrasi. Masyarakat juga perlu mencari tahu dan mencoba transportasi umum yang telah disediakan pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan juga mengurangi polusi udara.



DAFTAR PUSAKA