Dwifungsi ABRI [PDF]

Citation preview

DWIFUNGSI ABRI Untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan Dosen H. Zaenal Abidin, MM



Disusun Oleh : 1. Rani Rohma Yulivia



(18106620005)



2. Siti Linda Khoirun Nikmah



(18106620022)



PROGRAM STUDI MANAJEMEN A FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR 2020



KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan dan juga untuk menambah pengalaman penulis. Makalah ini kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua informan yang telah berkonstribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kami menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang Dwi Fungsi ABRI dapat bermanfaat untuk semua siswa dan bisa menjadi inspirasi bagi pembaca.



Blitar, 10 Januari 2020



Penulis



i



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR....................................................................................



i



DAFTAR ISI...................................................................................................



ii



BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang......................................................................................



1



1.2 Rumusan Masalah.................................................................................



2



1.3 Tujuan...................................................................................................



2



BAB II : ISI 2.1 Latar Belakang, Sejarah ABRI.............................................................



3



2.2 Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI pada Masa Orde Baru........................



4



2.3 Dwi Fungsi ABRI dalam Kenangan....................................................



8



BAB III : PENUTUP 3.1 Kesimpulan...........................................................................................



10



3.2 Saran.....................................................................................................



11



DAFTAR PUSTAKA......................................................................................



12



ii



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Dwifungsi ABRI adalah salah satu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai Kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infra struktur politik sekaligus. Struktur politik yang demikian itu telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur yang demikian tidak ditemukan dalam sistem di negara yang menganut paham demokrasi liberal maupun parlementer. Perbedaan tersebut tidak hanya pada struktur namun juga pada mekanismenya. Walaupun Dwifungsi ABRI dalam perkembangannya telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi Pancasila, harus diakui secara jujur bahwa masih ada sementara pihak yang mempersoalkan eksistensinya. Mereka yang menolak Dwifungsi ABRI menganggap bahwa tidak seharusnya ABRI menempati jabatan-jabatan di luar fungsi Hankam, karena menganggap bahwa jabatan tersebut merupakan porsi golongan sipil. Mereka mengemukakan bahwa keberadaan ABRI diluar Hankam disebabkan oleh adanya keadaan darurat di masa lalu yang dipertahankan. Maka kritik yang tajam dilontarkan dengan mengatakan bahwa konsep Dwifungsi ABRI adalah “pembenaran” terhadap keadaan darurat yang hendak dipertahankan tersebut.



1



Pandangan yang demikian itu tentu tidak sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan sistem tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang yang melahirkan sistem politik di masingmasing negara. A.S. S. Tambunan SH. Mengetengahkan adanya empat landasan pokok yang terpenting untuk dapat mengerti suatu sistem politik suatu politik negara, ialah: (1) ekologi negara yang bersangkutan, (2) sejarah bangsanya, (3) struktur sosialnya, dan (4) sistem nilai ideologi bangsanya. Keempat



landasan



pokok



tersebut



sangat



mempengaruhi



tatacara



pengambilan putusan politik dari negara yang bersangkutan. 1.2 Rumusan Masalah Dalam



pembahasan



materi



mengenai



“Dwifungsi



ABRI”



kami



mengangkat rumusan masalah yaitu: 1. Apa latar belakang dan sejarah dari ABRI? 2. Bagaimana pelaksanaan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru? 3. Bagaimana dwifungsi ABRI dalam kenangan? 1.3 Tujuan Masalah Dalam



pembahasan



materi



mengenai



“Dwifungsi



ABRI”



kami



mengangkat tujuan yaitu: 1. Untuk mengetahui latar belakang dan sejarah dari ABRI. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. 3. Untu mngetahui dwifungsi ABRI dalam kenangan.



2



BAB II PEMBAHASAN



2.1 Latar Belakang dan Sejarah ABRI a. Latar Belakang Dwifungsi ABRI Dwifungsi pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah “dwifungsi” diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “Pembina wilayah” atau Pembina masyarakat. Nasution menganggap, bahwa ”TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahumembahu dengan kekuatan rakyat lainnya”. b. Sejarah ABRI Sejarah berdirinya ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Selain bersifat lokal, umumnya keberadan laskar kurang terorganisir. Awal berdirinya tentara Indonesia adalah Badan Penolong Korban Perang yang didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945. Badan tersebut mencakup Badan Keamanan Rakyat (BKR).



3



Dalam undang-undang pembentukannya, disebut bahwa salah satu fugsi BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan negara lain yang bersangkutan. Dalam hierarki pemerintah, BKR ditempatkan dibawah Komite Nasional Indonesia



Pusat (KNIP).



Sedangkan BKR yang ada di daerah secara paralel juga berada dibawah Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah. Lalu pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Hari kelahiran TKR kemudian ditetapakan oleh pemerintah menjadi



Hari



TNI dan diperingati setiap tahun. Kemudian



Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tertara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada 24 Januari 1946. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947 TRI dan berbagai kelompok laskar rakyat digabung menjadi TNI.



2.2 Pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada Masa Orde Baru Yang dimaksud dengan Orde Baru ialah tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita letakkan kembali kepada kemurniaan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru di satu pihak telah melakukan koreksi total atas penyelewenganpenyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa- masa sebelumnya, di lain pihak berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa dan menentukkan cara- cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang, dalam rangka mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari prosesnya, Orde Baru



4



adalah salah satu proses yang panjang, mengingat penyelewengan yang terjadi pada masa-masa lampau telah berjalan bertahun-tahun, sehingga hampir menyentuh segala segi kehidupan bangsa. Maka diperlukan perombakan sikap mental yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Di samping itu juga mengusahakan agar pola sikap dan pola kerja yang berorientasi kepada program. Ketika Soeharto ditunjuk sebagai Presiden berdasarkan ketetapan MPR No.IX/MPRS/1966 Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno, pada saat sidang istimewa MPRS yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 1967. Soeharto ditunjuk oleh MPRS sebagai pejabat Presiden sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan Umum. Jendral Soeharto dilantik menjadi Presiden pada tanggal



27



Maret



1968



dengan



berdasarkan



TAP



MPRS



No.XLIV/MPRS/1968 pada saat sidang istimewa. Pada perkembangannya ABRI menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan. Presiden berasal dari ABRI, dan juga banyak mentri dari ABRI. Bahkan pada kurun waktu 1960 an dan 1970 an hampir semua Gubenur dan Bupati/Walikota berasal dari ABRI, ditambah pula dengan KOPKAMTIB (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang mempunyai peranan yang cukup besar pada waktu itu. Partai-partai politik pun menjadi kurang berpengaruh dan mengalami intervensi dari pihak militer untuk menjamin agar pemimpin pemimpinya tidak mengganggu stabilitas politik.



5



Selain itu, pengaruh yang cukup besar dalam implementasi peran sosial politik ABRI ini juga terasa dalam parlemen. Berawal dari penetapan Presiden No.4 Tahun 1960 menegenai pembentukan DPR baru yang disebut DPR-GR (gotong royong). Komposisi DPR-GR adalah 130 orang wakil dari partai politik dan 152 orang dari perwakilan golongan fungsional (karya) serta seorang wakil dari Irian Barat. TNI memporel jatah 35 kursi sebagai bagian dari golongan fungsional (karya) angkatan bersenjata. Ini merupakan saat pertama TNI memiliki wakil dalam lembaga legislatif. Posisi ini kemudian di ikuti dengan penempatan wakil TNI di DPRD, baik daerah tingkat I maupun tingkat II. Pada perkembangan berikutnya, posisi parlemen semakin kuat. Masa orde baru dibawah Soeharto ini menempatakan TNI dalam posisi strategis. Pada perkembangan selanjutnya jumlah kursi TNI di DPR mengalami peningkatan. TNI memperoleh 100 kursi, sedangkan di DPRD I dan DPRD II memperoleh 20% jatah kursi dari total anggota yang ada dalam lembaga perwakilan tersebut. Posisi ABRI yang menjadi mayoritas di parlemen pun mau tidak mau ikut mempengaruhi dari setiap kebijakan yang dihasilkan.secara tidak langsung Soeharto mengendalikan lembaga legislatif ini melalui anggota anggota ABRI yang duduk di Parlemen. Sehingga kebijakan kebijkan yang bisa mengancam stabilitas pemerintahannya dapat di minimalisir dengan adanya peran militer di dalamnya. Dengan masuknya ABRI dalam parlemen, maka semakin memperkokoh kedudukan dan posisi militer, serta pengaruh militernya dalam bidang sosial politik di Indonesia.



6



Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan dalam bidang sosial politik: 1. Adanya anggapan bahwa militer berperan menegmban tugas sebagai penyelamat Negara. Anggapan ini muncul karena pada awalnya mereka dibentuk sebagai alat pertahanan Negara. Oleh karena itu tugas ini pula, rasa nasionalisme yang melekat pada militer kelihatan lebih kuat. 2. Ada semacam kepercayaan pada golongan militer bahwa mereka memiliki identitas khusus dalam masyrakat, mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. 3. Militer mengidentifikasikan dirinya sebagai artiber atau stabilisator bagi negaranya. Peran ini sering diartikan bahwa jika militer mengambil alih kekuasaan politik selalu disertai pernyataan pengambil alihan peranan politik itu bersifat sementara sampai stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. 4. Militer mengidentifikasi dirinya sebagai pelindung kebebasan umum. Sama halnya dengan di Indonesia, militer merasa dirinya sangat mempunyai peran yang terpenting dalam Negara, bukan hanya sebagai alat pertahanan keamanan saja, tetapi juga pelindung nasional yang mengintegrasikan dirinya dalam kancah politik di Indonesia. Dengan kebijkan Dwifungsi ABRI yang dimilikinya, militer merasa bahwa tindakan-tindakan



yang



dilakukannya



adalah



semata-mata



untuk



kepentingan rakyat, walaupun pada perjalanannya peran militer mempunyai perluasan peran yang menjadikan militer sebagai kekuatan yang mendominasi dalam pemerintahan.



7



2.3 Dwifungsi ABRI dalam Kenangan ABRI mengemban fungsi kekuatan Hankam dan sekaligus fungsi sebagai kekuatan sosial politik. ABRI merupakan komponen utama dalam kekuatan Hankam. Umumnya militer mempunyai kecenderungan memainkan peran lebih besar dalam politik nasional. Amos Perlmutter (1980) mengutarakan alasan-alasan campur tangan militer dalam politik adalah antikolonialisme, nasionalisme, oposisi terhadap rezim sipil nasionalis, Taufik Abdullah (1981) dalam tulisannya mengenai hubungan sipil militer di dunia ketiga, menyatakan kemungkinan untuk campur tangan politik tidak hanya bersumber dari pihak militer itu sendiri. Penulis lain yang mencoba menjawab dalam politik ialah Harold Crough (The Military in the Political Development of the New Nations, Chicago University Press, 1964). Pertama, nilai-nilai dan sikap para perwira militer terhadap orientasi mereka pada politik dan pandangan mereka terhadap kekuatan. Kedua, pengaruh eksternal yakni solid ekonomi, situasi politik. Ketiga, faktor internasional dapat membuat kecenderungan militer melakukan intervensi dalam politik. Finer (1962) dalam bukunya “The Man of Houseback” mengemukakan motif-motif yang menyebabkan keterlibatan militer dalam politik ialah: 1. Nasib para prajurit, 2. Kepentingan nasional, 3. Kepentingan kelas, 4. Kepentingan daerah, 5. Kepentingan Korps Angkatan Bersenjata, dan



8



6. Kepentingan individual. Mengenai kontribusi militer dalam pembangunan tampak berada dalam bidang-bidang



pembaharuan



nilai-nilai,



pertumbuhan



ekonomi,



dan



kesejahteraan sosial. Menurut Finer (1962) ada tiga kemungkinan dapat terjadi, yaitu menyerahkan kekuasaan menjadi sipil kembali dan petugas sipil. Hasil penelitian Finer menemukan bahwa pihak-pihak militer di Amerika Latin telah melepaskan jabatannya dan kembali ke barak. Dalam menganalisis peran militer dalam pembangunan sangat berguna bagi anda untuk melihat pengalaman Indonesia yakni mempelajari sejarah konsep dwifungsi ABRI.



9



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan Dengan konsep Dwifungsi ABRI yang terbuka, pandangan yang jauh kedepan demi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapakan dapat diambil manfaatnya dalam pembelajaran didunia pendidikan kita saat ini. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahumembahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Sejarah berdirinya ABRI berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, laskar-laskar banyak didirikan oleh para pemuda di tingkat lokal. Pada perkembangannya ABRI menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan. Presiden berasal dari ABRI, dan juga banyak mentri dari ABRI. ABRI mengemban fungsi kekuatan Hankam dan sekaligus fungsi sebagai kekuatan sosial politik. ABRI merupakan komponen utama dalam kekuatan Hankam.



10



3.2 Saran Dalam makalah ini penyusun ingin memberikan saran kepada pembaca agar pembaca memahami makna dwifungsi ABRI, dan semoga pembaca dapat lebih memahami pelaksanaan dwifungsi ABRI. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dari makalah ini, untuk itu penyusun mengaharapkan kritik dan saran yang sangat membangun. Demikian makalah kami, semoga makalah ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita.



11



DAFTAR PUSTAKA



Soebijono. 1992. Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. ______, 2014. “Dwifungsi ABRI” dalam http://wartasejarah.blogspot.com/2014/12/dwi-fungsi-abri_20.html, diakses tanggal 8 Januari 2020. Pukul : 19.15 ______, 2012. “Dwifungsi ABRI dalam Kenangan” dalam https://id.scribd.com/doc/106687121/Dwi-Fungsi-ABRI-DalamKenanga1, diakses tanggal 9 Januari 2020. Pukul : 20.02



12