Ebook Soal Dan Pembahasan PPPK 2022 Tenaga Kesehatan Dan Teknis [PDF]

Citation preview

SOAL &Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Konsultasi Telegram : t.me/tryoutcasn KUNCI JAWABAN \\\;]



Jika Tak Tahan Lelahnya Belajar, Maka Kau Akan Menanggung Perihnya Kebodohan – Imam Syafi’ie-



❖Manajerial ❖Sosio Kultural ❖Teknis Non Guru By 0859-3359-8717 1



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



DAFTAR ISI 1. PPPK JF TEKNIS Non Guru ..........................................................................................1 2. Kompetensi Manajerial ...............................................................................................2 3. Kompetensi Sosio Kultural ..........................................................................................2 4. Kompetensi Teknis Administrator Kesehatan .............................................................2 5. Kompetensi Teknis Analis Kebijakan ..........................................................................2 6. Kompetensi Teknis Asisten Apoteker ..........................................................................2 7. Kompetensi Teknis Arsiparis .......................................................................................2



8. Kompetensi Teknis Analis SDM Aparatur ....................................................................2 9. Kompetensi Teknis Asesor Manajemen Mutu Industri ................................................2 10. Kompetensi Teknis Bidan ............................................................................................2 11. Kompetensi Teknis Keuangan Negara dan Daerah .....................................................2 12. Kompetensi Teknis Nutrisionis/Analis Gizi .................................................................2 13. Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum ..........................................................................2 14. Kompetensi Teknis Penyuluh Pertanian ......................................................................2 15. Kompetensi Teknis Perawat........................................................................................2 16. Kompetensi Teknis Perencana ....................................................................................2 17. Kompetensi Teknis Pranata Komputer ........................................................................2 18. Kompetensi Teknis Pustakawan .................................................................................2 19. Kompetensi Teknis Teknologi Pengembang Pendidikan .............................................2



* Contoh soal latihan formasi lainnya silakan hub CP kami



2



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



3



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



4



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Manajerial 1. a. b. c. d.



PPPK



Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah … Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui senior di lingkungan baru Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui aturan kebijakan Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim lalu mengaplikasikannya Pembahasan: b. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui aturan kebijakan mengelola perubahan



2. Penugasan yang memiliki risiko yang tinggi dalam pengambilan keputusan biasanya membuat saya harus mempertimbangkannya dengan matang. Dalam hal ini, salah satu tindakan preventif terbaik yang bisa saya lakukan adalah a. Membuat perencanaan terkait dengan pemecahan isu yang ditampung dari keseluruhan aspirasi unitunit terkait dengan membuat komunitas tampung pendapat 5



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



b. Berkoordinasi dengan mitra kerja yang lain untuk mendapatkan output yang optimal c. Berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan hasil yang optimal d. Berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelesaikan nya dengan tuntas Pembahasan: d. Berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelesaikan nya dengan tuntas Pengambilan keputusan 4.1



3. Anda adalah seorang Supervisor yang juga mengawasi banyak bidang termasuk juga tentang tata cara proses pengolahan limbah yang baik. Suatu hari Anda menemukan ide untuk mengoptimalkan proses pengolahan limbah dengan cara menambahkan tahapan proses, namun Anda terbentur dengan padatnya tugas supervisi di bidang yang lain sehingga Anda tidak mampu optimal untuk mengembangkan ide Anda yang menurut Anda sebagai terobosan baru dalam sistem pengolahan limbah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menyampaikan percobaan itu dengan dilimpahkan kepada orang lain, meski Anda khawatir hasilnya tidak akan sesuai yang Anda harapkan. B. Tetap menyampaikan ide kreatif Anda dengan menyerahkan kepada manajemen tinggi yang memikirkannya. C. Membentuk tim yang terdiri dari orang-orang bawahan Anda yang dianggap kompeten untuk melakukan uji coba penerapan ide Anda dan meminta tim itu membuat laporan basil uji coba untuk selanjutnya Anda evaluasi jika ada waktu luang. D. Menyampaikan ide kreativitas Anda kepada manajemen untuk selanjutnya Anda meminta pengurangan tugas supervisi sehingga Anda memiliki waktu luang yang cukup untuk mengerjakan ide Anda. Pembahasan: D. Menyampaikan ide kreativitas Anda kepada manajemen untuk selanjutnya Anda meminta pengurangan tugas supervisi sehingga Anda memiliki waktu luang yang cukup untuk mengerjakan ide Anda. Pengambilan keputusan 1.1



4. Salah satu ciri orang yang berintegritas adalah... A. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik B. Melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan pimpinan 6



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. Menjalankan perintah berdasarkan arahan D. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim Pembahasan: A. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik Yang D adalah aspek kerjasama 4.1 integritas



5. Seorang siswa ranking terakhir tiba-tiba dalam hasil ulangan harian memiliki nilai yang melesat jauh daripada siswa yang lain, pandangan anda sebagai guru terhadap siswa tersebut adalah a. mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar siswa tersebut b. siswa tersebut mulai bersemangat dalam belajar Oleh karena itu perlu diberikan reward c. siswa wajar memiliki prestasi belajar yang naik turun sehingga tidak perlu dianggap sebagai hal yang aneh d. hal yang harus diselidiki karena mungkin diperoleh dari menyontek jawaban temannya Pembahasan: b siswa tersebut mulai bersemangat dalam belajar Oleh karena itu perlu diberikan reward dan penguatan agar grafik prestasinya terus meningkat Orientasi pada hasil 3.2



6. Kantor anda memutuskan untuk menggunakan aplikasi baru dan menyusahkan bagi diri Anda hal yang akan anda lakukan adalah a. bertanya kepada teman cara menggunakan aplikasi tersebut b. mengusulkan agar mengganti aplikasi dengan yang lainnya saja yang lebih mudah digunakan c. belajar tentang software baru tersebut lewat internet dan berbagai informasi lainnya d. meminta buku petunjuk agar dapat mengerjakan tugas sesuai porsi Anda Pembahasan: D meminta buku petunjuk agar dapat mengerjakan tugas sesuai porsi Anda 7



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



mengelola perubahan 1.2



7. Pekerjaan dari apa san ternyata sulit sekali saya sudah berusaha untuk mencari solusi dari internet ternyata masih dianggap tidak sesuai oleh atasan hal yang sebaiknya saya lakukan adalah a. mengikuti kursus yang sesuai dengan pekerjaan tersebut b. mengerjakan sebisanya dengan bersikap tidak peduli benar atau salahnya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin c. berdiskusi dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah yang sejenis d. berkonsultasi dengan atasan Pembahasan: C berdiskusi dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah yang sejenis kerjasama 1.3



8. Besok pagi saya diminta oleh tim kerja saya untuk mewakili dalam mempresentasikan atau menyampaikan data yang sudah kami susun hal yang saya lakukan adalah… a. Saya bersedia dan yakin bahwa presentasi saya besok berjalan dengan baik namun saya menyiapkan isi slide saya dengan padat b. Saya bersedia dan menyiapkan materi slide Saya seringkas mungkin dan menambahkan dengan teknik komunikasi yang pas saat presentasi c. Saya bersedia tetapi biarkan anggota tim saya yang menyiapkan segalanya dan saya yang bertugas dalam presentasi d. pasrah dan meyakini besok akan berjalan lancar meskipun tanpa adanya persiapan karena saya sudah ahli dalam presentasi Pembahasan: B. Saya bersedia dan menyiapkan materi slide Saya seringkas mungkin dan menambahkan dengan teknik komunikasi yang pas saat presentasi komunikasi 1.1



8



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



9. Jika suatu saat anda terpilih menjadi seorang pemimpin organisasi terbesar di Indonesia hal pertama yang saudara lakukan adalah a. membuat perubahan organisasi besar-besaran b. memperbaiki kualitas sdm para anggota organisasi c. menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan masa depan bangsa d. menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri Pembahasan: B memperbaiki kualitas sdm para anggota organisasi PDOL 4.1



10. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah : a. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut b. Tetap fokus memecahkan masalah c. Meminta bantuan rekan lain untuk menyeleaikan tugas d. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya Pembahasan: A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut



9



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



11. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah a. bingung bagaimana harus bersikap b. penuh harapan akan perubahan c. tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi d. pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses Pembahasan : B. penuh harapan akan perubahan LEVEL 1 Mengelola perubahan 1.2. mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman



12. setelah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan Google tukijan dipindah ke bagian lain yang orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya jika anda sebagai tukijan Apa yang akan Anda lakukan a. menerima dengan kecewa dan bekerja seadanya b. segera mengerjakan tugas yang menjadi jobdesk saya di bagian itu c. berkenalan dan berbincang dengan orang-orang di bagian tersebut d. memprotes kepindahan saya kepada pihak manajemen Pembahasan : B. segera mengerjakan tugas yang menjadi jobdesk saya di bagian itu Orientasi pada hasil LEVEL 1 bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja 1.1 menyelesaikan tugas dengan tuntas dapat diandalkan



13. Jika anda ditugaskan dalam pelayanan disutu daerah yang anda belum terlalu bisa dengan bahasa daerah tersebut dan menemui ada seorang yang meminta informasi dari anda padahal orang tersebut menggunakan bahasa campuan, apa yang anda lakukan.. a. Melayani orang tersebut menggunakan bahasa daerah tersebut dengan terbata-bata b. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya



10



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



c. Dengan melayani menggunakan bahasa resmi negara d. Meminta bantuan staff lain utnuk menemuinnya Pembahasan : B. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya Pelayanan publik 2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan,tatacara,situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan,pembangunan dan pelayanan publik



14. Di unit anda bekerja terjadi penggelapan dana perusahaan yang dilakukan beberapa karyawan di unit anda,apa yang perlu anda lakukan? a. Membahas bersama pihak internal perusahaan dan segera menemukan solusinya b. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melinatkan pihak-pihak yang berkepentinga c. Memanggil tersangka penggelapan dana perusahaan disertai pemberian nasihat d. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan unit kerjanya Pembahasan : A. Membahas bersama pihak internal perusahaan dan segera menemukan solusinya PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEVEL 3 Membandingkan berbagai alternatif,menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi



11



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



15. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus anda kerjakan mengingat deadline yang sangat sempit untuk menyelesaikan tugas tersebut 16 menit sebelum waktu istirahat tiba Anda mengajak anda untuk ke kantin guna membicarakan tugas yang berhubungan dengan anda kerjakan apa yang Anda akan lakukan… a. menyetujuinya dan segera langsung ke kantin b. menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasanmenyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan c. menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja d. melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran Pembahasan : C. menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja Integritas 1.2.melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada aturan individu atau pribadi 2.1 mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik



12



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



16. anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni grafiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota . suatu ketika anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda melanggar peraturan tersebut. sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar tersebut adalah… a. menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama b. sekedar mengingatkan saja mengingat anggota kelompok adalah seorang dewasa yang sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan c. mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat d. menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan Pembahasan : A. menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama Integritas 3.2 mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi



13



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



17. karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat anda bekerja , atasan memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah anda kunjungi di sebuah pulau terpencil, padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan anda cukup dekat dengan atasan, sikap Anda… a. menolak dengan halus dan mengusulkan dengan saja karena anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat b. berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut c. tersedia dipindah tanpa membantah sedikitpun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan d. mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut Pembahasan: C. tersedia dipindah tanpa membantah sedikitpun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan Integritas 1.2. Melaksanakan peraturan,kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari,pada tataran individu/pribadi



18. di kantor anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. dan sudah beberapa hari ini akan tersebut tidak masuk bekerja. kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir Di kantor anda sikap anda a. pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku b. sifat teman tersebut sudah diluar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan c. kabar tersebut belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh d. saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat Pembahasan : C. kabar tersebut belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh Integritas 2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi



19. Awal tahun ini anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cumlaude.adapun mencoba peruntungan untuk melamar dibeberapa perusahaan.setelah mengikuti beberapa hasil proses 14



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



a. b. c. d.



seleksi dibeberapa perusahaan akhirnya anda diterima disebuah perusahaan yang terletak dipinggiran kota. kemudian anda memutuskan untuk mencari kontrakan sekitar lokasi perusahaan anda bekerja. namun anda merasa tinggal dipinggiran kota memang sangat tidak mengenakkan. mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota ,jauhnya fasilitas kesehatan,sampai jarangnya tepat hiburan sebagai pelepas stress jika pulang bekerja,tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat anda sering tiba tepat waktu di kantor, bagaimana sikap anda… Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal dipinggiran kota karena akan membuat saya lebih deket dengan lokasi perusahaan Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan didaerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan anda Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal didaerah pinggiran Pembahasan : B. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan didaerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan anda Mengelola Perubahan 2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan



20. Anda adalah seorang manager marketing disebuah instansi pendidikan terkenal di kota anda. Ditahun tahun sebelumnya anda terbiasa menyampaikan produk yang anda jual ke sekolah sekolah dengan cara langsung bertatapan muka dengan calon penerima jasa. Dan anda sangat ahli dalam menyampaikan informasi tersebut hingga cabang anda memiliki siswa terbanyak dibanding cabang yang lain. namun ditahun ini, jumlah siswa tidak seperti yang anda harapkan, karena segala promosi dan penyampaian materi harus dengan sistem online dimana anda tidak terlalu ahli/paham akan hal itu. anda masih memilii waktu untuk menambah jumlah siswa karena masih ada waktu di semester berikutnya. bagaimana sikap anda a. Menghadiri acara motivasi tentang meningkatkan ilmu teknologi dan informasi b. berusaha memotivasi diri sendiri bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja c. Belajar kepada pakar teknologi dan informasi tentang kiat kiat bagaimana menyebarluaskan informasi dengan memakai teknologi d. Tidak menggunakan teknologi lagi dan berali pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya Pembahasan : C. Belajar kepada pakar teknologi dan informasi tentang kiat kiat bagaimana menyebarluaskan informasi dengan memakai teknologi Mengelola Perubahan 2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketetuan yang berlaku tanpa arahan orang lain



15



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



21. Tuntutan tugas anda adalah mencapai target sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, anda melakukan kesalahan sehingga hasil tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Apa yang akan anda lakukan? a. Tetap menghitung hasil yang kurang baik dalam pencapaian hari itu b. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut c. Menginformasikan ada beberapa hasil yang tidak baik pada rekan kerja d. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggungjawab sendiri karena kerja tim Pembahasan: B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut sesuai dengan kompetensi intgritas level 1.1; 1.2 Asn diharapkan untuk berani bersikap sesuian dengan aturan dan kode etik yang ada; Melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar dalam duni akerja, namun sebaiknya asn dapat



mengakui kesalahan yang ada dan menyelesaikan nya sesuai dengan aturan.



22. Ketika ketua rt anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah anda dan sekitarnya, anda sedang sibuk. Maka anda akan...



a. Tetap ikut dalam kerja bakti walau anda sedang punya tugas mendadak b. Menemui pak rt dan warga dengan meminta maaf dan membawa makanan c. Meminta salah seorang pekerja anda untuk ikut serta dalam kerja bakti d. Meminta orang lain untuk mewakili anda dalam kerja bakti tersebut Pembahasan: B. Menemui pak rt dan warga dengan meminta maaf dan membawa makanan Integritas. 1.2. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari- hari pada tataran individu/pribadi; Sebaiknya dapat menjalan kan fungsi sebagai warga dengan baik serta pegawai yang bertanggung jawab



16



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



23. Dilan belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luwes dan mudah bergaul akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Apa anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan anda lakukan... a.



Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah



b. Mengajak dilan berdialog secara empat mata c.



Meminta dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama



d. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya Integritas B. Mengajak dilan berdialog secara empat mata Kata kunci nya terhadap pada pola pilihan jawaban yang mengarah pada tindakan yang harusnya sejalan dengan kode etik yang ada Sehingga pilihan jawaban b adalah yang paling tepat 2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik ;



24. Saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang, sebagai ketua tim anda sebaiknya ... a. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif b. Menyemangati anggota tim yang lain c. Marah d. Lapor ke atasan dan minta arahan Pembahasan:



17



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif Kompetensi kerjasama Memusyawarahkan akan lebih efektif dalam kondisi ini piljab cd sama sekali tidak menyelesaikan permsalahan yang ada 2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.



25. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi anda? a. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai b. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan c. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan d. Penting tapi yang utama adalah target



Pembahasan: D. Penting tapi yang utama adalah target Kompetensi kerjasama d Mempertimbangkan kekompakan tim dalam mencapai target kerja kelompok. Peserta diharapkan untuk mengedepankan kekompakan tim dalam menyelesaikan tugas. Sesuai dengan point 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.



26. Kelompok anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok apa yang akan anda lakukan a. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok b. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah c. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah d. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah Pembahasan: 18



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah Kjs d menunjukkan sikap partsisipasi aktif 2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; Piljab b dan a



tidak merangkul rekan kerja kelompok yang lain untuk menyelesaikan tugas



27. Bagaimana pendapat anda tentang masalah yang sedang dihadap tim? a. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya b. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim c. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim d. Ketua tim adalah penanggungjawab terbesar masalah tersebut Pembahasan: B. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim



Kompetensi kerjasama : b Membangun komitmen penyelesaian kerja dengan memberikan kontribusi aktif seperti melakukan sharing informasi yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kelompok. 2.2 berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan



28. Tim kerja anda mengalami penurunan produktivitas kerja, maka hal yang akan anda lakukan untuk menanggulangi keadaan tersebut adalah... a. Segera merombak tim kerja sebagai bentuk evaluasi performance kinerja b. Memecat karyawan yang terbukti mengalami penurunan kinerja c. Menganggap penurunan produktivitas sebagai hal yang lumrah d. Memperhatikan kondisi fisik dan psikologi karyawan Pembahasan: a. Segera merombak tim kerja sebagai bentuk evaluasi performance kinerja Orientasi pada hasil 19



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.



29. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka… a. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya



b. Saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya c. Saya akan memberikannya pelatihan d. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya Pembahasan: d. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya Pengembangan diri dan orang lain 2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi,penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.



30. Sebagai bagian pengelola inventaris anda mendapatkan laporan terjadi pemborosan dalam pemakaian alat tulis kantor. Maka yang akan anda lakukan untuk efisiensi pemakaian alat tulis kantor adalah… a. Membatasi pembelian alat tulis kantor. b. Meminta karyawan untuk membeli sendiri alat tulis kantor. c. Meminta pegawai memberikan daftar kebutuhan alat tulis kantor. d. Menghitung pemakaian rata-rata disetiap unit kerja sehingga memiliki patokan untuk membatasi pemakaian alat tulis kantor. Pembahasan: d. Menghitung pemakaian rata-rata disetiap unit kerja sehingga memiliki patokan untuk membatasi pemakaian alat tulis kantor. Pengambilan Keputusan 3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya



20



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



21



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



22



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Sosio Kultural



PPPK



1. Di dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tau, ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju Kepekaan terhadap budaya Level 1



23



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



2. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda, teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Anda mencoba berbaur dan mempelajari kebudayaan dengan masyarakat kelompok A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju Pembahasan: a. Sangat setuju Kepekaan terhadap Budaya Level 2



3. Ketika saya marah pada seseorang, saya biasanya mencoba untuk membayangkan bagaimana perasaan dan pikiran orang tersebut, sehingga saya menahan amarah saya. A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju a. Sangat setuju Pengendalian Diri Level 1



4. Saya tidak mencoba untuk mendengarkan teman saya secara lebih baik dengan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, karena itu membuang waktu saya. a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Pembahasan: e. Sangat Tidak Setuju Empati Level 2



24



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



5. Saya merasa bahwa tradisi lompat batu di Nias tidaklah masuk akal, karena dengan melompati batu tidaklah menunjukan bahwa seseorang telah menjadi dewasa a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju setuju Pembahasan: e. sangat tidak setuju Kepekaan terhadap budaya Level 1



6. a. b. c. d. e.



Ketika saya melewati orang yang membutuhkan, saya seperti ingin memberi mereka sesuatu Sangat setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Pembahasan: a. Sangat Setuju Empati Level 4



25



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



7. Suatu hari ada beberapa orang mendatangi rumah saya dan mengabarkan bahwa tidak jauh dari rumah saya akan didirikan rumah ibadah agama tertentu yang tidak saya anut. Saya diminta untuk menandatangani kesediaan atas pendirian rumah ibadah tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa tetangga saya dan warga di sekitar kesulitan beribadah karena tempat ibadah nya jauh. Saya Menolak menandatangani surat tersebut sebelum disetujui oleh tokoh atau ormas yang saya ikuti dan patuhi A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju setuju Pembahasan: e. Tidak Setuju setuju Tanggap terhadap konflik Level 1



8. Bupati mengamuk dan marah-marah setelah mendapatkan aduan dari masyarakat yang melakukan penolakan menerima pasien kritis. Alasannya, puskesmas tidak mau melakukan pelayanan di UGD di atas pukul 17:00 WIB. Melihat kejadian tersebut, kepala puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di dalamnya terancam dipecat. Akibat dari kejadian tersebut, banyak pasien yang butuh penanganan cepat akhirnya terlantar. a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju setuju Pembahasan: e. Sangat tidak Setuju Pengendalian diri Level 2



9. Ketika saya berdebat dengan teman saya tentang apa yang akan kita lakukan, saya berpikir hatihati tentang apa yang mereka katakan sebelum memutuskan ide mana yang paling baik. A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak Setuju E. Sangat Tidak Setuju setuju 26



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan: a. Sangat Setuju Empati Level 3



10. Intan, Krisna dan Nur adalah tiga kawan sepermainan. Intan seorang Kristiani taat yang terkadang rutin menyanyikan rohani di sore hari. Krisna seorang Hindu yang setiap pagi atas nama Dewa Matahari, selalu memuja dan terkadang membakar dupa yang baunya sangat menyengat bagi yg mencium khususnya bagi tetangga dekatnya. Kebetulan tetangga dekatnya adalah Nur, dia muslimah taat yang kental dengan tradisi agamanya dan orangtuanya terkenal ketat dalam beragama. Saat itu ada tetangga Nur, yaitu Anin merasa perilaku tetangga (kedua teman Nur) yang berbeda agamanya merasa terganggu, kadang tidak menempatkan situasi dan kondisi yang tepat, terlebih lingkungan warga mayoritas muslim dan terkenal kolot serta merasa asing dengan ritual ibadah selain agamanya. Nur memberikan wejangan ke Anin untuk saling toleransi. a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju Pembahasan: a. Sangat Setuju Tanggap terhadap Konflik Level 3



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



27



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



28



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



29



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



30



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Administrator Kesehatan A.



B. C.



D.



E.



A.



B. C. D.



E.



PPPK



Akreditasi pelatihan kesehatan Yaitu Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi yang berwenang kepada penyelenggara pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi. Organisasi berbadan hukum yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan. Organisasi berbadan hukum yang tidak memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan Komponen-komponen yang dinilai dalam akreditasi pelatihan, terdiri dari 5 komponen yaitu: perencanaan pelatihan, peserta latih, pelatih, penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan. Organisasi yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan. Pembahasan : A. Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi yang berwenang kepada penyelenggara pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi [Pedoman Akreditasi Hlm 12] 2 Institusi Non Penyelenggara Pelatihan yaitu Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi yang berwenang kepada penyelenggara pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi. Organisasi berbadan hukum yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan. Organisasi berbadan hukum yang tidak memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan Komponen-komponen yang dinilai dalam akreditasi pelatihan, terdiri dari 5 komponen yaitu: perencanaan pelatihan, peserta latih, pelatih, penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan. Organisasi yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan.



Pembahasan : C. Organisasi berbadan hukum yang tidak memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan [Pedoman Akreditasi Hlm 12]



A. B. C. D. E.



3 Komponen-komponen yang dinilai dalam akreditasi pelatihan, terdiri dari 5 komponen yaitu: perencanaan pelatihan, peserta latih, pelatih, penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan,Yaitu Institusi Penyelenggara Pelatihan Institusi Non Penyelenggara Pelatihan Komponen akreditasi pelatihan Kurikulum Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Pembahasan : C. Komponen akreditasi pelatihan [Pedoman Akreditasi Hlm 12] 31



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A.



B. C. D.



E.



4 Institusi Penyelenggara Pelatihan Yaitu Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi yang berwenang kepada penyelenggara pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi. Organisasi berbadan hukum yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan. Organisasi berbadan hukum yang tidak memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan Komponen-komponen yang dinilai dalam akreditasi pelatihan, terdiri dari 5 komponen yaitu: perencanaan pelatihan, peserta latih, pelatih, penyelenggara, dan tempat penyelenggaraan. Organisasi yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan. Pembahasan : B. Organisasi berbadan hukum yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan.[Pedoman Akreditasi Hlm 12]



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D.



5 Organisasi yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan,Yaitu Institusi Penyelenggara Pelatihan Institusi Non Penyelenggara Pelatihan Komponen akreditasi pelatihan Kurikulum Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Pembahasan : E. Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan [Pedoman Akreditasi Hlm 12] 6 Tujuan Umum Akreditasi Pelatihan Adalah Terkendalinya mutu pembelajaran Terkendalinya mutu peserta Terselenggaranya pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan standar Terkendalinya mutu pelatih Terkendalinya mutu penyelenggara pelatihan Pembahasan : C. Terselenggaranya pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan standar [Pedoman Akreditasi Hlm 13] 7 Tujuan Khusus Akreditasi Pelatihan,Kecuali : Terkendalinya mutu pembelajaran Terkendalinya mutu peserta Terkendalinya mutu pelatih Terkendalinya mutu penyelenggara pelatihan Terkendalinya Kesehatan Pembahasan : E. Terkendalinya Kesehatan [Pedoman Akreditasi Hlm 13] 8 Manfaat Akreditasi Pelatihan Bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Yaitu Adanya jaminan dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan Sebagai bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki rancangan pelatihan agar memenuhi standar Mendapatkan pelatihan yang efektif dan berkualitas. 32



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



13



A. B. C. D.



Terkendalinya mutu peserta Pembahasan : B. Sebagai bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan [Pedoman Akreditasi Hlm 13] 9 Manfaat Akreditasi Pelatihan Bagi Peserta Pelatihan Yaitu Adanya jaminan dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan Sebagai bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki rancangan pelatihan agar memenuhi standar Mendapatkan pelatihan yang efektif dan berkualitas. Terkendalinya mutu peserta Pembahasan : D. Mendapatkan pelatihan yang efektif dan berkualitas. [Pedoman Akreditasi Hlm 14] 10 Manfaat Akreditasi Pelatihan Bagi Peserta Pelatihan Yaitu Adanya jaminan dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan Sebagai bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan Mendapatkan pelatihan yang efektif dan berkualitas Mendapatkan pelatihan yang efektif dan berkualitas. Terkendalinya mutu peserta Pembahasan : A. Adanya jaminan dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan [Pedoman Akreditasi Hlm 13] 11 Tugas dan fungsi anggota teknis, yaitu Menerima pengajuan akreditasi pelatihan beserta dokumen pendukungyang dikirimkan oleh penyelenggara pelatihan melalui aplikasi SIAKPEL secara online Melakukan verifikasi dokumen akreditasi pelatihan Melakukan penilaian dokumen akreditasi pelatihan Membuat konsep verbal surat keterangan akreditasi pelatihan Mengupload surat keterangan akreditasi pelatihan kepada penyelenggara pelatihan Pembahasan : C. Melakukan penilaian dokumen akreditasi pelatihan [Pedoman Akreditasi Hlm 15] 12 Tugas dan fungsi anggota administrasi,Kecuali : Membuat konsep verbal surat keterangan akreditasi pelatihan Mengupload surat keterangan akreditasi pelatihan kepada penyelenggara pelatihan Menerima pengajuan akreditasi pelatihan beserta dokumen pendukungyang dikirimkan oleh penyelenggara pelatihan melalui aplikasi SIAKPEL secara online Melakukan verifikasi dokumen akreditasi pelatihan Membuat laporan hasil penilaian akreditasi pelatihan Pembahasan : E. Membuat laporan hasil penilaian akreditasi pelatihan [Pedoman Akreditasi Hlm 15] proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,Yaitu Tenaga kesehatan Akreditasi pelatihan Pelatihan Sertifikat pelatihan 33



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E. 14 A. B. C. D. E. 15



A. B. C. D. E. 16



A. B. C. D. E. 17 A. B. C. D. E. 18 A.



B.



C.



Sertifikat akreditasi Pembahasan : C. Pelatihan [Kepmenkes Hlm 2] tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa institusi tersebut telah terakreditasi,Yaitu Tenaga kesehatan Akreditasi pelatihan Pelatihan Sertifikat pelatihan Sertifikat akreditasi Pembahasan : E. Sertifikat akreditasi [Kepmenkes Hlm 2] setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,Yaitu Tenaga kesehatan Akreditasi pelatihan Pelatihan Sertifikat pelatihan Sertifikat akreditasi Pembahasan : A. Tenaga kesehatan [Kepmenkes Hlm 2] suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya,Yaitu Tenaga kesehatan Akreditasi pelatihan Pelatihan Sertifikat pelatihan Sertifikat akreditasi Pembahasan : B. Akreditasi pelatihan [Kepmenkes Hlm 2] tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti suatu pelatihan serta memiliki kompetensi tertentu,Yaitu Tenaga kesehatan Akreditasi pelatihan Pelatihan Sertifikat pelatihan Sertifikat akreditasi Pembahasan : D. Sertifikat pelatihan [Kepmenkes Hlm 2] Institusi pelatihan di bidang kesehatan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan balai pelatihan dan unit pelatihan kesehatan lainnya yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan 34



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D.



A. B.



seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metoda yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti suatu pelatihan serta memiliki kompetensi tertentu Pembahasan : C. balai pelatihan dan unit pelatihan kesehatan lainnya yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan [Kepmenkes Hlm 2] Pengertian Sertifikasi Adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan balai pelatihan dan unit pelatihan kesehatan lainnya yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metoda yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pengaturan pemberian sertifikat kepada orang yang telah mengikuti suatu pelatihan atau kepada institusi pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi Pembahasan : E. pengaturan pemberian sertifikat kepada orang yang telah mengikuti suatu pelatihan atau kepada institusi pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi [Kepmenkes Hlm 2] Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Yaitu Kepala Badan Kepala Dinas Kurikulum Tenaga kesehatan Akreditasi institusi Pembahasan : A. Kepala Badan [Kepmenkes Hlm 2] seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metoda yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar,Yaitu Kepala Badan Kepala Dinas Kurikulum Tenaga kesehatan Akreditasi institusi Pembahasan : C. Kurikulum [Kepmenkes Hlm 2] bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masingmasing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi,Yaitu Tenaga Kesehatan Sertifikat Profesi



C.



Surat Tanda Registrasi



E.



19 A.



B.



C. D. E.



20 A. B. C. D. E. 21 A. B. C. D. E. 22



35



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D.



Surat Tanda Registrasi Sementara



E.



Sertifikat Kompetensi Pembahasan : C.Surat Tanda Registrasi [PMK No 83 Th 2019 Hlm 3]



23



25



bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah diregistrasi,Yaitu Tenaga Kesehatan Sertifikat Profesi Surat Tanda Registrasi Surat Tanda Registrasi Sementara Sertifikat Kompetensi Pembahasan : D. Surat Tanda Registrasi Sementara [PMK No 83 Th 2019 Hlm 3] Pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah diregistrasi setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer Pembahasan : E. setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer [PMK No 83 Th 2019 Hlm 4] Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki



A.



Tenaga Kesehatan



B.



Sertifikat Profesi



C.



Surat Tanda Registrasi



D.



Surat Tanda Registrasi Sementara



E.



Sertifikat Kompetensi



A. B. C. D. E. 24 A.



B. C.



D. E.



Pembahasan : C.Surat Tanda Registrasi [PMK No 83 Th 2019 Hlm 4]



36



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



26



Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku selama :



A.



27



1 (Satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan 2 (Dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan 3 (Tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan 4 (Empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan 5 (Lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan Pembahasan : E. 5 (Lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan [PMK No 83 Th 2019 Hlm 4] Surat Tanda Registrasi Sementara (STR Sementara) berlaku selama :



A.



1 (Satu) Tahun



B.



2 (Dua) Tahun



C.



3 (Tiga) tahun



D.



4 (Empat) Tahun



E.



5 (lima) Tahun



B. C. D. E.



Pembahasan : A. 1 (Satu) Tahun [PMK No 83 Th 2019 Hlm 5] 28



Aplikasi Registrasi daring/online Adalah



A.



aplikasi yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan STR atau perpanjangan STR secara daring/online setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah diregistrasi Pembahasan : A. aplikasi yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan STR atau perpanjangan STR secara daring/online [PMK No 83 Th 2019 Hlm 5] Dalam hal diperlukan, legalisasi STR dilakukan oleh



B.



C. D. E.



29



37



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A.



Dosen



B.



Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



C.



Dokter



D.



Presiden



E.



Menteri Pembahasan : B. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia [PMK No 83 Th 2019 Hlm 6]



30 A.



Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki Tenaga Kesehatan



B.



Sertifikat Profesi



C.



Surat Tanda Registrasi



D.



Surat Tanda Registrasi Sementara



E.



Sertifikat Kompetensi Pembahasan : C.Surat Tanda Registrasi [PMK No 83 Th 2019 Hlm 6]



31



32 A. B.



Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki Tenaga Kesehatan Sertifikat Profesi Surat Tanda Registrasi Surat Tanda Registrasi Sementara Sertifikat Kompetensi Pembahasan : D. Surat Tanda Registrasi Sementara [PMK No 83 Th 2019 Hlm 6] Akreditasi dilakukan oleh Rumah Sakit paling lambat setelah beroperasi 1 Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali 2 Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali



C.



3 Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali



D.



4 Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali



E.



5 Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali



A. B. C. D. E.



38



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



33



Pembahasan : B. 2 Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali [PMK No 12 Th 2020 Hlm 4] Akreditasi dilaksanakan oleh



A.



Tenaga Kesehatan



B.



Menteri



C.



Presiden



D.



lembaga independen penyelenggara Akreditasi



E.



Pemerintah



34 A.



Pembahasan : D. lembaga independen penyelenggara Akreditasi [PMK No 12 Th 2020 Hlm 4] Lembaga independen penyelenggara Akreditasi ditetapkan oleh Tenaga Kesehatan



B.



Menteri



C.



Presiden



D. E.



lembaga independen penyelenggara Akreditasi Pemerintah Pembahasan : B. Menteri [PMK No 12 Th 2020 Hlm 4] Perijinan pelaksanaan program-program pembangunan dibidang kesehatan adalah PNS yang diberi tugas,wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan,perijinan,akreditasi dan sertifikasi program program pembangunan kesehatan. Suatu proses penyusunan kebijakan,pengorganisasian,fasilitasi,pemantauan,dan pengelavuasian pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan Menilai studi kelayakan institusi dan pemberi jasa untuk melaksanakan program program kesehatan Menilai program dan institusi pelaksana program kesehatan agar program dan institusi mendapat pengakuan formal yang telah ditentukan Menilai tenaga pelaksana pada suatu institusi kesehatan dan produk yang terkait dengan bidang kesehatan,dengan cara menyesuaikan dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan Pembahasan : C. Menilai studi kelayakan institusi dan pemberi jasa untuk melaksanakan program program kesehatan [ADMINKES Permenpan Hlm 4]



35 A.



B. C. D. E.



39



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



\\\\\\



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



40



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



41



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Analis Kebijakan A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D.



PPPK



1 Public Administration, dialihbahasakan menjadi ... Administrasi Negara Kebiajakan Publik Perpustakaan Rakyat Kesehatan Masyarakat Pendapat Umum Pembahasan : A. Administrasi Negara Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 7 2 Public Opinion diterjemahkan ... Administrasi Negara Kebiajakan Publik Perpustakaan Rakyat Kesehatan Masyarakat Pendapat Umum Pembahasan : E. Pendapat Umum Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 7 3 Public Library diterjemahkan ... Administrasi Negara Kebijakan Publik Perpustakaan Rakyat Kesehatan Masyarakat Pendapat Umum Pembahasan : C. Perpustakaan Rakyat Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 7 4 Public Health diterjemahkan ... Administrasi Negara Kebijakan Publik Perpustakaan Rakyat Kesehatan Masyarakat Pendapat Umum Pembahasan : D, Kesehatan Masyarakat Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 7 5 Public Policy, dialihbahasakan menjadi ... Administrasi Negara Kebijakan Publik Perpustakaan Rakyat Kesehatan Masyarakat Pendapat Umum Pembahasan : B. Kebijakan Publik Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 7 6 kebijakan publik sebagai ”apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” merupakan pendapat : Thomas R. Dye Carl J. Friedrick James E. Anderson W.F. Willoughby



42



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E. 7



A. B. C. D. E.



8



A. B. C. D. E. 9



A. B. C. D. E. 10



A.



David Easton Pembahasan : A. Thomas R. Dye Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 8 Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturanperaturan perundang-undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan programprogram dan tindakan pemerintah.” ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ... Thomas R. Dye George C. Edwards III dan Ira Sharkansky James E. Anderson W.F. Willoughby David Easton Pembahasan : B. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 8 kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu : 1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group); 2. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group); 3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (target group). ini adalah pendapat menurut : Thomas R. Dye George C. Edwards III dan Ira Sharkansky James E. Anderson W.F. Willoughby David Easton Pembahasan : A. Thomas R. Dye Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 9 Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya disebut dengan kata lain yaitu ... Equity Accountability Interrelated Transparency Participation Pembahasan : A. Equity Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 16 Setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing, disebut dengan kata lain yaitu ... Equity 43



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D. E. 11 A. B. C. D. E. 12



A. B. C. D. E.



13 A. B. C. D. E. 14 A. B. C. D.



Accountability Interrelated Transparency Participation Pembahasan : E. Participation Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 16 Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan,disebut dengan kata lain yaitu ... Responsiveness Accountability Interrelated Transparency Participation Pembahasan : A. Responsiveness Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 16 Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik disebut dengan kata lain yaitu ... Responsiveness Accountability Interrelated Transparency Participation Pembahasan : B. Accountability Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 16 Keseluruhan ciri good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually reinforcing) dan tidak bias berdiri sendiri disebut dengan kata lain yaitu ... Responsiveness Accountability Interrelated Transparency Participation Pembahasan : C. Interrelated Buku Konsep Dasar Kebijakan Publik hlm 16 Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut Dunn adalah … A. Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan B. Analisis Kebijakan, Aktor Kebijakan, Lingkungan Kebijakan C. Adopsi Kebijakan, Penetapan Prioritas Kebijakan, Evaluasi Kebijakan D. Proses Pembuatan Kebijakan, Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan, Struktur Pembuat Kebijakan



E.



A. B. C. D.



Pembahasan: A. Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan. Buku LAN Pelatihan Analis Kebijakan hlm 12 15 Apa yang pertama dilakukan oleh analis kebijakan publik dalam proses pembuatan policy paper? A. Penyamaan visi misi B. Identifikasi masalah C. Analisis situasi D. Analisis stakeholders 44



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E. 16 A. B. C. D. E. 17



A. B. C. D. E. 18



A. B. C. D. E. 19 A. B. C. D. E. 20



A. B. C. D. E.



C. Analisis situasi. Buku LAN Pelatihan Analis Kebijakan hlm 129 Seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan merupakan esensi dari kriteria… a. Efisiensi b. efektifitas c. Equity d. Adequacy e. Kelayakan d. Adequacy. Buku LAN Pelatihan Analis Kebijakan hlm 182 menurut Dunn, Menyediakan informasi mengenai nilai dan konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang, merupakan prosedur umum yang dipakai dalam pemecahan masalah yaitu pada… a. preskripsi b. deskripsi c. evaluasi d. prediksi e. definisi a. preskripsi. Buku LAN Pelatihan Analis Kebijakan hlm 185 Salah satu fungsi monitoring dalam analisis kebijakan menurut Dunn yaitu Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui perubahan sosial atau ekonomi yang terjadi paska kebijakan diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu, atau yang biasa disebut... a. accounting b. compliance c. auditing d. performance e. impact a. accounting. Buku LAN Pelatihan Analis Kebijakan hlm 81 Pengambil keputusan dalam organisasi bersifat acak dan unsystematic merupakan model pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, yaitu model a. rasional b. garbage can c. bounded rationality d. adequacy e. Kelayakan b. garbage can. Buku LAN Pelatihan Analis Kebijakan hlm 29 strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya, merupakan Salah satu cara untuk memudahkan pemahaman dalam melihat fenomena sosial yaitu... a. Planning Matrix b. Mapping analysis c. Interest grid d. stakeholders mapping e. Analisis Framing 45



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



22 A. B. C. D. E.



23 A. B. C. D. E.



24 A. B. C. D. E. 25 A. B. C. D. E.



e. Analisis Framing. Buku LAN Pelatihan Analis Kebijakan hlm 141 21 Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam 5 langkah analisis manfaat biaya (cost and benefit analysis) adalah… a. identifikasi jenis kebijakann b. membuat kebijakan c. membuat pilihan d. menghitung manfaat bersih e. menilai semua dampak yang mungkin terjadi dalam rupiah sedapat mungkin b. membuat kebijakan. Buku Kebijakan Subarsono hlm 74 penduduk pada tahun 2015 adalah 10.000 jiwa, pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir (2010-2015) adalah 100 jiwa pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 100000 penduduk 1000000 penduduk 1100000 penduduk 10010000 penduduk 11000000 penduduk pembahasan: 10010000 penduduk (analisis kebijakan publik hlm 38) jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 2000 penduduk dengan angka pertumbuhan 25% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 6011 jiwa 6103 jiwa 6102 jiwa 6200 jiwa 6120 jiwa pembahasan: 6103 jiwa (analisis kebijakan publik hlm 39) jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 200000 penduduk dengan angka pertumbuhan 10% pertahun, jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 124184 123184 122184 121184 120184 pembahasan: 124184 jiwa (analisis kebijakan publik hlm 39) berdasarkan tabel berikut, alternatif paling tepat adalah intesifikasi tambak bantuan kredit pembentukan kelompok tani pembentukan inti-plasma benar semua pembahasan: bantuan kredit (analisis kebijakan publik hlm 75)



26



46



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



berdasarkan tabel berikut, alternatif paling tepat adalah hidroponik minapadi intensifikasi lahan aquaponik tidak dapat ditentukan pembahasan: aquaponik (analisis kebijakan publik hlm 75)



27 A. B. C. D. E. 28 A. B. C. D. E.



berdasarkan pernyataan diatas, manakah yang paling sesuai untuk diterapkan? alternatif 1 alternatif 2 a dan B benar tidak dapat ditentukan salah semua pembahasan: alternatif 1 (analisis kebijakan publik hlm 77) berapakah nilai profit rate jika biaya investasi 50 juta dengan revenue 55 juta? 20% 15% 10% 5% 1% pembahasan: 10% (analisis kebijakan publik hlm 80)



47



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



29 A. B. C. D. E.



berdasarkan tabel berikut, alternatif paling tepat dengan bunga inflasi 9.3% adalah proyek E proyek B proyek A proyek C proyek D pembahasan: proyek E (analisis kebijakan publik hlm 80)



30 A. B. C. D. E.



berdasarkan tabel diatas, alternatif paling tepat adalah proyek A proyek C Proyek B proyek D proyek E pembahasan: proyek B (analisis kebijakan publik hlm 82)



31 A. B. C. D. E.



32 A.



berapakah jumlah kejahatan pada tahun 2010? 400 450 466 477 480 pembahasan: 466 (analisis kebijakan publik hlm 42) Tahapan dalam Proses Kebijakan yang bertujuan untuk menemukan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat adalah … a. Pengkajian Persoalan 48



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D. E.



33 A. B. C. D. E.



34 A. B. C. D. E.



35 A. B. C. D. E.



b. Penentuan Tujuan c. Perumusan Alternatif d. Penyusunan Model e. Penentuan Kriteria pembahasan : a. Pengkajian Persoalan 1 Konsep Dasar Kebijakan Publik Dr. Halilul Khairi, M.Si tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan adalah … a. Pengkajian Persoalan b. Penentuan Tujuan c. Perumusan Alternatif d. Penyusunan Model e. Penentuan Kriteria pembahasan : b. Penentuan Tujuan Modul 1 Konsep Dasar Kebijakan Publik Dr. Halilul Khairi, M.Si sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam proses kebijakan publik disebut a. Pengkajian Persoalan b. Penentuan Tujuan c. Perumusan Alternatif d. Penyusunan Model e. Penentuan Kriteria pembahasan : c. Perumusan Alternatif Modul 1 Konsep Dasar Kebijakan Publik Dr. Halilul Khairi, M.Si penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain dalam proses Kebijakan Publik disebut ... a. Pengkajian Persoalan b. Penentuan Tujuan c. Perumusan Alternatif d. Penyusunan Model e. Penentuan Kriteria pembahasan : d. Penyusunan Model Modul 1 Konsep Dasar Kebijakan Publik Dr. Halilul Khairi, M.Si



49



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



50



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



51



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Asisten Apoteker 1



PPPK



bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari?



A.



Alat kesehatan



B.



Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan



C.



Sediaan farmasi



D.



Pengangkutan



E.



Produksi Pembahasan : B. Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan [PP No.72 Th 1998 HLM 2]



2



A.



bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Pernyataan diatas merupakan pengertian? Alat kesehatan



B.



Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan



C.



Sediaan farmasi



D.



Pengangkutan



E.



Produksi Pembahasan : A. Alat kesehatan [PP No.72 Th 1998 HLM 2]



3



Sediaan farmasi adalah



A.



obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.



B.



kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.



C. D.



bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.



E.



kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pembahasan : A. obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. [PP No.72 Th 1998 HLM 2]



4



Cara produksi yang baik adalah



A.



obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.



B.



kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.



C.



kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.



D.



bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.



E.



kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.



52



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan : B. kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. [PP No.72 Th 1998 HLM 2] 5



Pengujian sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan melalui :



A.



tanpa resep dokter



B.



Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang belum lulus dalam pengujian diberikan izin edar



C.



D.



menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.



E.



Pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.



6



Pembahasan : E. Pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. [PP No.72 Th 1998 HLM 5] Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh :



A.



presiden



B.



masyarakat



C.



badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.



D.



dokter



E.



perawat



7



Pembahasan : C. badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. [PP No.72 Th 1998 HLM 5] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan diatur oleh



A.



menteri



B.



presiden



C.



masyarakat



D.



dokter



E.



perawat Pembahasan : A. menteri [PP No.72 Th 1998 HLM 6]



8



Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan untuk



A.



melindungi masyarakat dari informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan.



B.



dilarang untuk diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan.



C.



ditarik dari peredaran untuk dimusnahkan.



D.



mengakibatkan terganggunya kesehatan



E.



kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu Pembahasan : A. melindungi masyarakat dari informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan. [PP No.72 Th 1998 HLM 9]



9 A.



Laporan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan sekurang-kurangnya memuat keterangan,Kecuali : Waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan.



B.



Jumlah dan jenis sediaanfrarmasi dan alat kesehatan



C.



Nama penanggung jawab pelaksana pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan.



D.



Nama satu orang saksi dalam pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan.



E.



Nama produk 53



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan : E. Nama produk [PP No.72 Th 1998 HLM 14] 10



Pembinaan oleh Menteri diarahkan untuk:



A.



Penyelenggaraan produksi dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.



B. C.



Sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.



D.



Melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.



E.



e. Keikutsertaan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat serta memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Pembahasan : D. Melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. [PP No.72 Th 1998 HLM 16] Dalam melaksanakan tugas tenaga pengawas melakukan fungsi,Kecuali :



11 A.



Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa



B.



Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan



C.



Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam pelayanan kesehatan.



D.



12



meriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut. meriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut. Pembahasan : C. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam pelayanan kesehatan. [PP No.72 Th 1998 HLM 19] Pembinaan dalam bidang pelayanan kesehatan dilakukan dengan :



A.



Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam pelayanan kesehatan.



B.



Menyediakan tenaga penyuluh atau ahli di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.



C.



Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Meningkatkan keterampilan teknis tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.



E.



D. E.



Menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang berupa obat generik pada sarana kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan. Pembahasan : A. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam pelayanan kesehatan. [PP No.72 Th 1998 HLM 18]



13 A. B.



Pembinaan dalam bidang dilakukan dengan : Menjaga terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan. Mengembangkan jaringan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang merata.



C.



Meningkatkan keterampilan teknis tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.



D.



Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam pelayanan kesehatan.



E.



Meningkatkan pemanfaatan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sebagai upaya kesehatan mandiri.



54



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan : C. Meningkatkan keterampilan teknis tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. . [PP No.72 Th 1998 HLM 18] 14 A.



B.



C.



D. E.



15 A.



B.



C.



D. E.



16



A. B. C. D. E. 17



Pengertian Imunisasi Adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Jenis kekebalan terbagi menjadi kekebalan aktif dan kekebalan pasif. suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Pembahasan : C. suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. [Buku Ajar Imunisasi HLM 30] Pengertian Imunisasi Wajib Adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Jenis kekebalan terbagi menjadi kekebalan aktif dan kekebalan pasif. suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Pembahasan : D. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. [Buku Ajar Imunisasi HLM 41] suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Merupakan Pengertian : Sistem Kekebalan Vaksin Imunisasi Imunisasi Wajib Imunisasi Rutin Pembahasan : A. Sistem Kekebalan [Buku Ajar Imunisasi HLM 39] antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Merupakan Pengertian : 55



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E. 18 A. B. C. D.



Sistem Kekebalan Vaksin Imunisasi Imunisasi Wajib Imunisasi Rutin Pembahasan : B. Vaksin [Buku Ajar Imunisasi HLM 30] Kekebalan Aktif Adalah Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. I



E.



suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pembahasan : A. Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup [Buku Ajar Imunisasi HLM 39]



19 A. B. C. D.



Kekebalan Pasif Adalah Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. I



E.



suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pembahasan : B. Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri [Buku Ajar Imunisasi HLM 39]



20 A. B. C.



Pengertian Imunisasi Lanjutan Adalah Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. I



D.



suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan.



E.



Pembahasan : E. imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. [Buku Ajar Imunisasi HLM 46] 21 A. B. C. D. E.



Imunisasi lanjutan diberikan kepada : anak usia 4 tahun anak usia 5 tahun anak usia bawah 3 tahun ibu hamil lansia Pembahasan : C. anak usia bawah 3 tahun [Buku Ajar Imunisasi HLM 46]



56



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



22 A. B. C. D. E. 23 A. B. C. D. E. 24 A. B. C. D. E. 25



A. B. C. D. E. 26 A. B. C. D. E. 27 A. B. C. D. E. 28 A. B.



kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Merupakan Pengertian : Imunisasi Imunisasi Wajib Imunisasi Rutin Imunisasi Lanjutan Imunisasi Khusus Pembahasan : E. Imunisasi Khusus [Buku Ajar Imunisasi HLM 49] Jadwal imunisasi dasar untuk bayi 9 bulan adalah : Campak IPV Polio 3 Polio 4 Polio 1 Pembahasan : A. Campak [Buku Ajar Imunisasi HLM 49] Alat suntik yang digunakan dalam pemberian imunisasi adalah VCM Cold Chain Safety Box alat suntik sekali pemakaian (Auto Disable Syringe/ADS) (First In First Out/FIFO) Pembahasan : D. alat suntik sekali pemakaian (Auto Disable Syringe/ADS) [Buku Ajar Imunisasi alat untuk mengirim/membawa vaksin dari Puskesmas ke Posyandu atau tempat pelayanan imunisasi lainnya yang dapat mempertahankan suhu 2o s.d. 8o C. Merupakan Pengertian : Cold Box Vaccine Carrier Cool Pack Cold Pack Freezer Pembahasan : B. Vaccine Carrier [Buku Ajar Imunisasi HLM 70] suatu alat untuk menyimpan sementara dan membawa vaksin. Pada umumnya memiliki volume kotor 40 liter dan 70 liter. Merupakan Pengertian : Cold Box Vaccine Carrier Cool Pack Cold Pack Freezer Pembahasan : A. Cold Box [Buku Ajar Imunisasi HLM 70] hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kualitas dan keamanan vaksin,Kecuali : Vaksin sensitif beku belum pernah mengalami pembekuan. Vaksin belum terpapar suhu panas yang berlebihan Vaksin belum melampaui batas waktu ketentuan pemakaian vaksin yang telah dibuka. Vaksin kadaluwarsa Pencampuran vaksin dengan pelarut harus berasal dari pabrik yang sama. Pembahasan : D. Vaksin kadaluwarsa [Buku Ajar Imunisasi HLM 75] Limbah infeksius kegiatan imunisasi Adalah Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen.



57



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D.



E.



29 A. B. C.



D. E.



imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. I suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. limbah yang ditimbulkan setelah pelayanan imunisasi yang mempunyai potensi menularkan penyakit kepada orang lain, yaitu limbah medis tajam (berupa ADS yang telah dipakai, alat suntik untuk pencampur vaksin, alat suntik yang telah kadaluwarsa) Pembahasan : E. limbah yang ditimbulkan setelah pelayanan imunisasi yang mempunyai potensi menularkan penyakit kepada orang lain, yaitu limbah medis tajam (berupa ADS yang telah dipakai, alat suntik untuk pencampur vaksin, alat suntik yang telah kadaluwarsa) [Buku Ajar Imunisasi HLM 76] An Imbalance of Information Adalah antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antara perusahaan obat dan perbekalan kesehatan dengan panitia pengadaan. misalnya dalam situasi “darurat” dapat menyebabkan Pejabat Pemerintah yang berwenang mengambil kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti ketentuan. dimana terdapat hubungan saling menguntungkan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pengambil keputusan (pejabat Pemerintah). misalnya adanya kolusi, suap, penggelembungan anggaran, tidak terpenuhinya spesifikasi perbekalan kesehatan dan logistik obat yang dipersyaratkan sesuai program yang ditetapkan. misalnya penggelapan di berbagai titik alokasi anggaran atau pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan serta digunakannya peralatan medis milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau untuk praktek swasta. Pembahasan : A. antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antara perusahaan obat dan perbekalan kesehatan dengan panitia pengadaan. [Pengadaan Alkes HLM 2]



30



Karakteristik dalam sistem kesehatan yang menyebabkan terbukanya peluang dan potensi terjadinya korupsi yaitu The complexity of health system, Adalah



A.



antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antara perusahaan obat dan perbekalan kesehatan dengan panitia pengadaan.



B.



misalnya dalam situasi “darurat” dapat menyebabkan Pejabat Pemerintah yang berwenang mengambil kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti ketentuan.



C.



dimana terdapat hubungan saling menguntungkan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pengambil keputusan (pejabat Pemerintah). misalnya adanya kolusi, suap, penggelembungan anggaran, tidak terpenuhinya spesifikasi perbekalan kesehatan dan logistik obat yang dipersyaratkan sesuai program yang ditetapkan.



D. E.



31 A. B.



misalnya penggelapan di berbagai titik alokasi anggaran atau pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan serta digunakannya peralatan medis milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau untuk praktek swasta. Pembahasan : C. dimana terdapat hubungan saling menguntungkan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pengambil keputusan (pejabat Pemerintah). [Pengadaan Alkes Bentuk korupsi disektor kesehatan corruption in procurement, Adalah antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antara perusahaan obat dan perbekalan kesehatan dengan panitia pengadaan. misalnya dalam situasi “darurat” dapat menyebabkan Pejabat Pemerintah yang berwenang mengambil kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti ketentuan.



58



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C.



D. E.



32 A. B. C.



D. E.



33 A. B. C. D. E. 34 A. B. C.



D. E.



35 A.



dimana terdapat hubungan saling menguntungkan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pengambil keputusan (pejabat Pemerintah). misalnya adanya kolusi, suap, penggelembungan anggaran, tidak terpenuhinya spesifikasi perbekalan kesehatan dan logistik obat yang dipersyaratkan sesuai program yang ditetapkan. misalnya penggelapan di berbagai titik alokasi anggaran atau pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan serta digunakannya peralatan medis milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau untuk praktek swasta. Pembahasan : D. misalnya adanya kolusi, suap, penggelembungan anggaran, tidak terpenuhinya spesifikasi perbekalan kesehatan dan logistik obat yang dipersyaratkan sesuai program yang ditetapkan. [Pengadaan Alkes HLM 2] Bentuk korupsi disektor kesehatan embezzelement and theft, Adalah antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antara perusahaan obat dan perbekalan kesehatan dengan panitia pengadaan. misalnya dalam situasi “darurat” dapat menyebabkan Pejabat Pemerintah yang berwenang mengambil kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti ketentuan. dimana terdapat hubungan saling menguntungkan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pengambil keputusan (pejabat Pemerintah). misalnya adanya kolusi, suap, penggelembungan anggaran, tidak terpenuhinya spesifikasi perbekalan kesehatan dan logistik obat yang dipersyaratkan sesuai program yang ditetapkan. misalnya penggelapan di berbagai titik alokasi anggaran atau pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan serta digunakannya peralatan medis milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau untuk praktek swasta. Pembahasan : E. misalnya penggelapan di berbagai titik alokasi anggaran atau pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan serta digunakannya peralatan medis milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau untuk praktek swasta. [Pengadaan Alkes Bentuk bentuk korupsi di sektor kesehatan,Kecuali : embezzelement and theft corruption in procurement The complexity of health system corruption in payment system corruption in the pharmaceutical chain Pembahasan : C. The complexity of health system [Pengadaan Alkes HLM 2] metode Morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. misalnya dalam situasi “darurat” dapat menyebabkan Pejabat Pemerintah yang berwenang mengambil kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti ketentuan. dimana terdapat hubungan saling menguntungkan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pengambil keputusan (pejabat Pemerintah). misalnya adanya kolusi, suap, penggelembungan anggaran, tidak terpenuhinya spesifikasi perbekalan kesehatan dan logistik obat yang dipersyaratkan sesuai program yang ditetapkan. misalnya penggelapan di berbagai titik alokasi anggaran atau pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan serta digunakannya peralatan medis milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau untuk praktek swasta. Pembahasan : A. perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. [Pengadaan Alkes Langkah-langkah perhitungan metode morbiditas,Kecuali : menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok umurpenyakit. 59



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D. E.



menyiapkan data populasi penduduk. menyediakan data masing-masing penyakit/ tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. menghitung frekuensi kejadian masing-masing penyakit/ tahun untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada. pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan kesehatan/puskesmas pertahun. Pembahasan : E. pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan kesehatan/puskesmas pertahun. [Pengadaan Alkes HLM 5]



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



60



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



61



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Arsiparis 1 A. B. C. D. E.



PPPK



posisi unit deskripsi dalam hirarki suatu fond, misalnya seri, berkas, atau item disebut … a. Tingkat Deskripsi b. Tipe Data c. Sub-Fonds d. Seri e. Berkas pembahasan : a. Tingkat Deskripsi PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)



2 sejumlah arsip yang berkaitan karena kesamaan sub-bagian administratif dalam lembaga atau organisasi asal atau, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, karena kesamaan geografi, kronologi, fungsional, atau kesamaan pengelompokan bahan arsip itu sendiri disebut ... A. a. Tingkat Deskripsi B. b. Tipe Data C. c. Sub-Fonds D. d. Seri E. e. Berkas pembahasan : c. Sub-Fonds PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 3 suatu unit dokumen yang terorganisir yang dikelompokkan bersama baik untuk penggunaan dinamisnya oleh pencipta arsip maupun dalam proses penataannya sebagai arsip statis, karena dokumen-dokumen tersebut terkait kesamaan subjek, kegiatan, atau transaksi disebut ... A. B. C. D. E.



a. Tingkat Deskripsi b. Tipe Data c. Sub-Fonds d. Seri e. Berkas pembahasan : e. Berkas PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 4 arsip yang ditata berdasarkan sistem pemberkasan atau dipelihara sebagai satu unit karena arsip-arsip tersebut dihasilkan dari penghimpunan atau pemberkasan yang sama, atau kesamaan kegiatan; memiliki bentuk/format yang sama disebut … A. a. Tingkat Deskripsi B. b. Tipe Data 62



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D. E.



c. Sub-Fonds d. Seri e. Berkas pembahasan : d. Seri PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 5 bahan fisik dimana informasi direkamkan (misalnya kertas, film, pita magnetik, atau cakram disebut …



A. B. C. D. E.



a. Arsip b. Berkas c. Media d. Fonds e. Item pembahasan : c. Media PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 6 keseluruhan arsip, apapun format (bentuk) dan medianya, yang diciptakan dan/atau dihimpun secara organik dan digunakan oleh pencipta arsip dalam rangka pelaksanaan fungsi dan kegiatan pencipta arsip yang bersangkutan disebut … A. a. Berkas B. b. Fonds C. c. Sub-Fonds D. d. Media E. e. Item pembahasan : b. Fonds PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 7 unit arsip yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi secara intelektual, misalnya surat, memorandum, laporan, foto, atau rekaman suara disebut … A. a. Berkas B. b. Fonds C. c. Sub-Fonds D. d. Media E. e. Item pembahasan : e. Item PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 8 sebuah nama, peristilahan, kata kunci, frase kalimat atau kode yang dapat digunakan untuk mencari, mengidentifikasi dan menemukan deskripsi arsip, termasuk nama pencipta arsip disebut … A. a. Media B. b. Jalur Akses C. c. Seri D. d. Tipe Data E. 63



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



pembahasan : b. Jalur Akses PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 9 arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu disebut … A. a. Akses Arsip B. b. Berkas C. c. Arsip Dinamis D. d. Arsip Statis E. pembahasan : c. Arsip Dinamis PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 10 arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung disebut … A. a. Akses Arsip B. b. Berkas C. c. Arsip Dinamis D. d. Arsip Statis E. pembahasan : d. Arsip Statis PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 11 informasi yang membantu agar arsip dapat dengan mudah diidentifikasi dan diakses disebut … A. a. Standar Elemen Data B. b. Elemen Data C. c. Metadata D. d. Struktur Data E. pembahasan : c. Metadata PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 12 struktur data terkecil dalam suatu sistem pengolahan data yang memiliki makna atau semantik tertentu disebut … A. a. Standar Elemen Data B. b. Elemen Data C. c. Metadata D. d. Struktur Data E.



64



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



pembahasan : b. Elemen Data PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 13 penetapan nama elemen data arsip yang ada dalam suatu sistem kearsipan dalam rangka menjaring metadata kearsipan khususnya metadata untuk mendeskripsikan sumber (arsip) disebut … A. B. C. D. E.



a. Standar Elemen Data b. Elemen Data c. Metadata d. Struktur Data



pembahasan : a. Standar Elemen Data PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) 14 lembaga yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut … A. a. Lembaga Kearsipan B. b. Pencipta Arsip C. c. Jaringan Informasi Kearsipan D. d. ANRI E. pembahasan : b. Pencipta Arsip PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) 15 lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan disebut … A. a. Lembaga Kearsipan B. b. Pencipta Arsip C. c. Jaringan Informasi Kearsipan D. d. ANRI E. pembahasan : a, Lembaga Kearsipan PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)



16 kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan disebut … A. a. Akses B. b. Sistem Informasi C. c. Jaringan Informasi Kearsipan D. d. Teknologi Informasi E.



65



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



pembahasan : a. Akses PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) 17 sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput disebut… A. B. C. D. E.



a. Sistem Informasi b. Teknologi Informasi c. Website JIKN d. Aplikasi SIKN e. Sistem Kearsipan Nasional pembahasan : a. Sistem Informasi PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) 18 aplikasi yang merupakan bagian dari aplikasi SIKN yang berfungsi untuk menginput data dan informasi kearsipan yang dilakukan oleh simpul jaringan disebut … A. a. Website JIKN B. b. Aplikasi SIKN C. c. Modul Penghimpun Data Kearsipan D. d. Basis Data E. pembahasan : c. Modul Penghimpun Data Kearsipan PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) 19 Himpunan rekaman atau data yang terstruktur di dalam sebuah komputer sehingga sebuah program dapat mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatu query disebut ... A. B. C. D. E.



a. Basis Data b. Modul Penghimpun Data c. Aplikasi SIKN d. Websute JIKN



pembahasan : a. Basis Data PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) 20 arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu disebut … A. a. Arsip Vital B. b. Arsip Dinamis C. c. Arsip Umum D. d. Arsip Inaktif E. e. Arsip Aktif



66



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



pembahasan : b. Arsip Dinamis PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 21 arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus disebut … A. a. Arsip Vital B. b. Arsip Dinamis C. c. Arsip Umum D. d. Arsip Inaktif E. e. Arsip Aktif pembahasan : e. Arsip Aktif PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 22 A. B. C. D. E.



arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun disebut… a. Arsip Vital b. Arsip Dinamis c. Arsip Umum d. Arsip Inaktif e. Arsip Aktif pembahasan : d. Arsip Inaktif PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 23 arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang merupakan definisi dari … A. a. Arsip Vital B. b. Arsip Dinamis C. c. Arsip Umum D. d. Arsip Inaktif E. e. Arsip Aktif pembahasan : a. Arsip vital PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 24 arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya merupakaan definisi dari… A. B. C. D. E.



a. Arsip Vital b. Arsip Dinamis c. Arsip Terjaga d. Arsip Umum e. Arsip Aktif



67



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



pembahasan : c. Arsip Terjaga PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 25 arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga adalah … A. a. Arsip Vital B. b. Arsip Dinamis C. c. Arsip Terjaga D. d. Arsip Umum E. e. Arsip Aktif pembahasan : d. Arsip Umum PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



26 seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan disebut … A. a. Badan Publik B. b. Arsiparis C. c. Pencipta Arsip D. d. Pengguna Arsip E. pembahasan : b. Arsiparis PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 27 orang atau unit kerja yang mempunyai hak akses untuk menggunakan arsip disebut… A. B. C. D. E.



a. Badan Publik b. Arsiparis c. Pencipta Arsip d. Pengguna Arsip



pembahasan : d. Pengguna Arsip PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 28 pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut … A. a. Badan Publik B. b. Arsiparis C. c. Pencipta Arsip D. d. Pengguna Arsip E. 68



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



pembahasan : c. Pencipta Arsip PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 29 lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut ... A. B. C. D. E.



a. Badan Publik b. Arsiparis c. Pencipta Arsip d. Pengguna Arsip



pembahasan : a. Badan Publik PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 30 pusat berkas atau pusat penyimpanan arsip aktif disebut … A. a. Central File B. b. Klasifikasi Arsip C. c. Penyusutan Arsip D. d. Daftar Arsip Aktif E. pembahasan : a. Central File PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 31 daftar yang sekurang-kurangnya memuat nomor, kode, deskripsi arsip yang bersumber dari arsip aktif, tahun, volume, tingkat keaslian dan keterangan adalah … A. a. Central File B. b. Klasifikasi Arsip C. c. Penyusutan Arsip D. d. Daftar Arsip Aktif E. e. Jadwal Retensi Arsip pembahasan : d. Daftar Arsip Aktif PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 32 daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan adalah A. a. Central File B. b. Klasifikasi Arsip C. c. Penyusutan Arsip D. d. Daftar Arsip Aktif E. e. Jadwal Retensi Arsip pembahasan : e. Jadwal Retensi Arsip PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 69



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



33 pedoman bagi unit kerja dalam rangka pengendalian, penataan dan penemuan kembali, serta penyusutan arsip adalah : A. a. Central File B. b. Klasifikasi Arsip C. c. Penyusutan Arsip D. d. Daftar Arsip Aktif E. e. Jadwal Retensi Arsip pembahasan : a. Klasifikasi Arsiip PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 34 satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya adalah … A. B. C. D. E.



a. Unit Kearsipan b. Badan Publik c. Pencipta Arsip d. Unit Pengolah



pembahasan : d. Unit Pengolah PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 35 kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan definisi dari … A. a. Central File B. b. Klasifikasi Arsip C. c. Penyusutan Arsip D. d. Daftar Arsip Aktif E. e. Jadwal Retensi Arsip pembahasan : c. Penyusutan Arsip PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI CENTRAL FILE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



70



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



71



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



72



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Analis SDM Aparatur



PPPK



1 Pendidikan dan pelatihan fungsional lamanya lebih dari 960 jam mendapatkan nilai angka kredit sebesar… A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



a. 25,00 b. 25,000 c. 100,000 d. 60,000 e. 15,000 Pembahasan: e. 15,000 Perka BKN 7 2015 2 Peraturan Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN diatur dalam peraturan… a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 c. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2015 d Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Pembahasan: d Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 3 kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, merupakan pengertian dari... a. Roadmap b. Rencana Aksi c. Sistem Merit d. Indeks Sistem Merit e. Penilaian mandiri sistem merit Pembahasan: Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 c. Sistem Merit 4 Ruang Lingkup Sistem Merit meliputi, kecuali… a. memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi b. memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin c. memperlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara d. melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi e. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu Pembahasan: Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 e. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu



A. B. C.



5 Kriteria Sistem Merit, meliputi, kecuali… a. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja b. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN c. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu 73



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D.



d. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang



E.



e .mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien Pembahasan: Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 e .mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien



A.



6 Penerapan aspek perencanaan kebutuhan pegawai meliputi, kecuali… a. Instansi Pemerintah mempunyai peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (lima) tahun sekali



B. C. D.



b. Instansi Pemerintah mempunya ABK jangka jangka menengah 5 (lima) tahun sekali c. Instansi Pemerintah mempunyai data kekurangan dan ketersediaan pegawai d. Instansi Pemerintah mempunyai data pegawai yang akan memasuki masa pensiun hingga 5 (lima) tahun mendatang



E.



e. Instansi Pemerintah mempunyai rencana pemenuhan kebutuhan ASN Pembahasan: Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 b. Instansi Pemerintah mempunya ABK jangka jangka menengah 5 (lima) tahun sekali (ABK sebagai data pendukung poin a)



A. B. C. D. E.



7 Penerapan aspek pengembangan karier, meliputi, kecuali… a. standardisasi jabatan b. penyusunan diklat pegawai c. penyusunan profil kompetensi ASN d. penyusunan rencana pengembangan kompetensi e. manajemen talenta dan rencana suksesi Pembahasan: Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 b. penyusunan diklat pegawai 8



A. B. C. D. E.



pernutakhiran data PNS terkini melalui media elektronik yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian baik di BKN rnaupun instansi pusatldaerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan selanjutnya disimpan dalarn database PNS disebut … a. Peremajaan Data b. Perbaikan Data c. Pengelolaan Data d. Rekonsiliasi Data pembahasan : a. Peremajaan Data PEDOMAN PENGEMBANGAN DATABASE PEGAWAI NEGERI SlPlL Perka BKN 14 2011



9 Pendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dapat ditarik kembali jika… A. B. C. D. E.



a. pelanggaran disiplin pegawai b. mengundurkan diri c. untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah d. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PNS e. untuk meningftatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan



74



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan e. untuk meningftatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan. PP 17 tahun 2020 10 Dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan (Pendidikan dan pelatihan terintegrasi) bagi Calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, yang dimaksud dengan kondisi tertentu kecuali… A. B. C. D. E.



A.



a. pertimbangan ketersediaan anggaran b. kebijakan strategis nasional c. keadaan lingkungan d. ketersediaan prasarana e. SDM Pelatihan Pembahasan: C keadaan lingkungan. PP 17 Tahun 2020. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I1 TAHUN 2OI7 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 11 Pada PP 17 Tahun 2020 Pangkat merupakan… a. kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.



B. C. D.



b. kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan c. batas usia pNS harus diberhentikan dengan hormat dari pNS. d. sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.



E.



e. kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorng pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi Pembahasan: b. kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan. PP 17 Tahun 2020. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I1 TAHUN 2OI7 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL 12 Pada PP 17 Tahun 2020, Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada, kecuali…



A. B. C. D. E.



a. pejabat pimpinan tinggi madya b. Pejabat pimpinan tinggi pratama c. pejabat administrator d. pejabat pengawas pelaksanaan tugas JF e. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Pembahasan : Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. 13 Pada PP 17 Tahun 2020, Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui, kecuali…



A. B. C. D. E.



a. pertama b. perpindahan dari jabatan lain c. penyesuaian d. promosi e. inpassing 75



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D.



Pembahasan: e. inpassing 14 Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama, kecuali… a. berstatus PNS b. memiliki integritas dan moralitas yang baik c. sehat jasmani dan rohani d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial, Kultural sesuai standar kompetensi



E.



e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Pembahasan: d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial, Kultural sesuai standar kompetensi. PP 17 Tahun 2020 15



Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya, pada PP 17 Tahun 2020 terdapat penambahan poin yaitu…



A. B.



a. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF b. menyuusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF



C. D. E.



c. mengembangkan sistem informasi JF d. menJrusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan e. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional Pembahasan: d. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan 16 JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS, Ketentuan tersebut dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan persetujuan dari...



A. B. C. D. E.



a. Presiden, Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. b. Presiden, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. c. Presiden, Menteri PAN RB, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. d. Presiden, Menteri PAN RB, Kepala BKN, dan KASN e. Menpan RB, Kepala BKN dan Kepala LAN Pembahasan: a. Presiden, Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. PP 17 Tahun 2020



17 Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam A. B. C. D. E.



A. B. C.



1Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun Pembahasan : A. 1 Tahun . Pengembangan SDM hlm 12 18 Pengembangan kompetensi dilakukan pada tingkat: : Instansi dan Nasional Instansi dan Regional Pembina dan Nasional 76



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



Instansi dan Kabupaten Instansi dan Daerah Pembahasan : A. Instansi dan Nasional .Pengembangan SDM hlm 12 19 Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan dalam 1 (satu) tahun paling sedikit … jam pelajaran.



A. B. C. D. E.



5 10 12 15 20 Pembahasan : E. 20 .Pengembangan SDM hlm 12 20 Berdasarkan UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN Pasal 69 dan UU No. 23 2014 tentang Pemda Pasal 23 ---- Kompetensi ASN terdiri dari : kecuali ... Kompetensi Manajerial



A. B. C.



Kompetensi Teknis Kompetensi Sosio kultural



D. E.



Kompetensi Pemeritahan Kompetensi Fungsional Pembahasan : E. Kompetensi Fungsional . Pengembangan SDM hlm 15 21 Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk MEMIMPIN DAN/ATAU MENGELOLA UNIT …



A. B. C. D. E.



Globalisasi Standarisasi Organisasi Deskripsi Desentralisasi Pembahasan : C. Organisasi . Pengembangan SDM hlm 16 22 tentang Pemerintahan Daerah tertuang pada Undang-Undang nomor :



A. B. C. D. E.



20 Tahun 2014 23 Tahun 2013 23 Tahun 2014 24 Tahun 2014 23 Tahun 2010 Pembahasan : C. 23 Tahun 2014.Pengembangan SDM hlm 18 77



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



23



Tentang Kompetensi Pemerintahan tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri nomor :



A. B. C. D. E.



108 Tahun 2017 107 Tahun 2018 105 Tahun 2015 101 Tahun 2011 104 Than 2018 Pembahasan : A. 108 Tahun 2017 . Pengembangan SDM hlm 18 24 Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan Kebijakan …



A. B. C. D. E.



Globalisasi Standarisasi Organisasi Deskripsi Desentralisasi Pembahasan : E. Desentralisasi . Pengembangan SDM hlm 20 25 Berikut ini adalah Hak PNS , KECUALI … Gaji Tunjangan Cuti Pensiun Berlibur ke LN Pembahasan : E. Berlibur ke LN . Pengembangan SDM hlm 5 26 tentang Organisasi Perangkat Daerah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor :



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



41 Tahun 2007 103 Tahun 2001 100 Tahun 2000 16 Tahun 2006 8 Tahun 2000 Pembahasan : A. 41 Tahun 2007 . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 2 27 Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, KECUALI :



A. B. C. D. E.



Pengumpulan Data Penyusunan Informasi Jabatan Verifikasi Data Penetapan Hasil Analisis Jabatan Pemusnahan Data Pembahasan : E. Pemusnahan Data . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 2 28 ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan disebut …



78



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



Ikhitiar Jabatan Fungsional Jabatan Identitas Jabatan Ikhtisar Jabatan Pembahasan : D. Ikhtisar Jabatan . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 4 29 mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja lainnya adalah …



A. B. C. D. E.



Bahan Kerja Hasil Kerja Perangkat Kerja Tugas Kerja Pembahasan : C. Perangkat Kerja . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 4 30 masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja merupakan :



A. B. C. D. E.



Bahan Kerja Hasil Kerja Perangkat Kerja Tugas Kerja Pembahasan : A. Bahan Kerja . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 4 31 Susunan keanggotaan TPAJ Keanggotaan TPAJ terdiri dari anggota paling kurang :



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



4 orang 5 orang 6 orang 7 orang 3 orang Pembahasan : D. 7 orang PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 4 32 a. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan; b. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TPAJ; dan c. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. Diatas merupakan : Tugas Tugas Tugas Tugas



Ketua TPAJ Sekretaris Tim Anggota Tim Bendahara Tim



Pembahasan : A. Tugas Ketua TPAJ . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 5



79



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



33 a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya; c. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan. dIatas merupakan : A. B. C. D. E.



Tugas Tugas Tugas Tugas



Ketua TPAJ Sekretaris Tim Anggota Tim Bendahara Tim



Pembahasan : B. Tugas Sekretaris Tim . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 5 34 a. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan; b. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan; c. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan; dan d. Menyusun hasil akhir analisis jabatan. Diatas merupakan : A. B. C. D. E.



Tugas Tugas Tugas Tugas



Ketua TPAJ Sekretaris Tim Anggota Tim Bendahara Tim



Pembahasan : C. Tugas Anggota Tim . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 5 35 Nama jabatan atau nomenklatur jabatan merupakan sebutan yang bersifat ringkas untuk mengidentifikasikan suatu jabatan. Perumusan nama jabatan mendasarkan pada tindak kerja, bahan kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja. Syarat untuk merumuskan nama jabatan , KECUALI : A. B. C. D. E.



Ringkas Panjang Substantif Jelas Pembahasan : B. Panjang . PENGADAAN ANJAB PERKA BKN NOMOR 12 hlm 5



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



80



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



Kelas Diskusi



81



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



82



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Asesor Manajemen Mutu Industri



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



PPPK



1 berikut adalah faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan pemberlakuan perubahan secara efektif, antara lain mencakup, dan tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut permasalahan operasional yang dihadapi oleh penerima lisensi tingkat kepentingannya terhadap perubahan persyaratan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup adanya perolehan keuntungan komersial bagi pabrik atau desain produk tertentu tanpa sengaja besarnya stok yang ada besarnya biaya untuk perubahan peralatan dan fabrikasi produkuntuk memenuhi perubahan persyaratan tersebut pembahasan: tingkat kepentingannya terhadap perubahan persyaratan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (PSN 304-2006 hlm 8) 2 Dalam mengembangkan aturan spesifik tersebut, check list sebagai berikut dapat digunakan untuk menunjukan hal-hal yang antara lain perlu diperhatikan, kecuali Identifikasi lengkap dari produk dan standar yang relevan dimana skema sertifikasi produk diterapkan Persyaratan untuk pengujian dan asesmen awal Persyaratan untuk prosedur survailen Struktur biaya kegiatan sertifikasi produk pernyataan lembaga survei pembahasan: pernyataan lembaga survei (PSN 304-2006 hlm 8) 3 Persyaratan untuk prosedur survailen adalah pemeriksaan pengujian produk dan asesmen proses produksi evaluasi peralatan ukur dan pengujian yang digunakan oleh produsen, termasuk peralatan kalibrasi evaluasi kompetensi personel fasilitas produksi sertifikat kesesuaian (isi dokumen) prosedur pengambilan sampel pembahasan: pemeriksaan pengujian produk dan asesmen proses produksi (PSN 304-2006 hlm 8) 4 pada lampiran model formulir permohonan untuk sertifikasi produk, data yang harus diinput adalah sebagai berikut, kecuali tempat produk dibuat deskripsi produk standar relevan meliputi nomor, judul, tanggal terbit aturan khusus yang relevan meliputi nomor, judul, tanggal terbit alamat rumah pembahasan: alamat rumah (PSN 304-2006 hlm 9) 5 Pada lampiran model kuesioner untuk asesmen fasilitas produksi, indeks pertanyaan yang harus dijawab oleh calon penerima lisensi adalah sebagai berikut, kecuali 83



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A.



B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



Organisasi fasilitas produksi material, komponen, dan jasa instruksi pengoperasian alat produksi produksi sistem mutu dan pengujian pembahasan: instruksi pengoperasian alat produksi (PSN 304-2006 hlm 10) 6 pada lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian, pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban adalah pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pembahasan: pasal 2 (PSN 304-2006 hlm 14) 7 "Lembaga sertifikasi melaksanakan survailen secara kontinyu untuk mengetahui apakah penerima lisensi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk dan ketentuan khusus skema sertifikasi produk sebagaimana dinyatakan dalam dokumen lisensi" pernyataan berikut tercantum pada pasal 3 ayat 1 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian pasal 3 ayat 2 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian pasal 4 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian pasal 5 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian pasal 6 ayat 1 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian pembahasan: pasal 3 ayat 1 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian (PSN 304-2006 hlm 14) 8 tenggat waktu penyelesaian pelanggaran terhadap standar yang berlaku oleh penerima lisensi, kecuali untuk alasan keamanan adalah 30 hari 60 hari 90 hari 120 hari 180 hari pembahasan: 60 hari (PSN 304-2006 hlm 16) 9 Tenggang waktu Lembaga sertifikasi membuktikan bahwa produk berbahaya adalah setiap saat 30 hari 60 hari Sesuai dengan yang ditentukan 120 hari



84



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



pembahasan: setiap saat (PSN 304-2006 hlm 16) 10 Dalam periode waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan diterima, pemegang lisensi harus memberitahukan lembaga sertifikasi dengan surat tercatat (atau ekuivalen) tentang kesiapannya untuk memenuhi revisi standar tersebut pernyataan tersebut tercantum pada A. pasal 11 ayat 1 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian B. pasal 11 ayat 2 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian C. pasal 11 ayat 3 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian D. pasal 12 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian E. pasal 13 lampiran contoh perjanjian lisensi penggunaan sertifikat atau tanda kesesusaian pembahasan: pasal 11 ayat 2 (PSN 304-2006 hlm 16) 11 Undang-udang yang memuat tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah A. UU Nomor 7 Tahun 2014 B. UU no 3 tahun 2014 C. UU no 20 tahun 2014 D. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 E. UU no 7 tahun 2014 pembahasan: UU no 20 tahun 2014 (pengantar standardisasi hlm 12) 12 berikut yang merupakan tujuan standardisasi adalah A. Mengurangi hambatan perdagangan B. Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional dengan menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standar. C. Optimasi infrastruktur standardisasi. D. Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus pada mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan E. Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian. pembahasan: Mengurangi hambatan perdagangan (pengantar standardisasi hlm 14) 13 berikut adalah prinsip standardisasi, kecuali A. Manfaat B. Konsensus dan tidak memihak C. Transparansi dan keterbukaan D. Kompeten dan tertelusur E. kerumpangan pembahasan: kerumpangan (pengantar standardisasi hlm 15)



85



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



14 Pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu. pernyataan diatas merupakan pengertian dari asas A. Efektif dan relevan B. Transparansi dan keterbukaan C. Dimensi pembangunan nasional D. Konsensus dan tidak memihak E. Manfaat pembahasan: konsensus dan tidak memihak (pengantar standardisasi hlm 18) 15 berikut yang merupakan manfaat standardisasi bagi produsen adalah A. Memberikan kemudahan prosedur melalui format siap pakai yang berlaku umum memecahkan masalah berulang B. Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian C. Mengurangi investasi di dalam inventori D. Memberikan solusi yang dapat diterima dan disetujui pada masalah berulang, serta memungkinkan mereka untuk lebih berkonsentrasi secara efektif pada hal penting dan isu pokok sifat awal dari perancangan, penelitian dan pengembangan E. Mempercepat kembalinya modal dan keuntungan investasi lebih tinggi pembahasan: Memberikan kemudahan prosedur melalui format siap pakai yang berlaku umum memecahkan masalah berulang (pengantar standardisasi hlm 20) 16 berikut yang merupakan manfaat standardisasi bagi ilmuan, kecuali A. Sebagai dasar penetapan dalam memfasilitasi suatu hasil akhir yang dapat dibandingkan dan diproduksi ulang dalam mengevaluasi produk dan jasa B. Membantu dalam menentukan spesiikasi dan persyaratan khusus item lainnya C. Memberikan deinisi akurat terhadap alat, piranti dan peralatan yang digunakan serta prosedur yang akan digunakan dan harus diikuti dalam teknik evaluasi D. Mengurangi perselisihan dan kesalah pahaman E. Titik awal bahan penelitian dan pengembangan untuk selanjutnya berimbas terhadap peningkatan mutu barang dan jasa pembahasan: Mengurangi perselisihan dan kesalah pahaman (pengantar standardisasi hlm 20) 17 berikut ini adalah 8 dimensi standardisasi yang dikemukakan oleh Garvin A. Davis, kecuali A. Performance B. Feature C. Conformance D. Feasibility E. Aesthetics 86



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



18 A. B. C. D. E. 19



A. B. C. D. E. 20 A. B. C. D. E. 21 A. B. C. D. E.



22 A. B. C. D. E. 23



A. B.



pembahasan: feasibility (pengantar standardisasi hlm 21) berdasarkan defisini mutu dari ISO 9000:2008, jika mutu bermakna spesifikasi dari produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, maka akan terjadi peningkatan kepuasan pelanggan pengurangan jumlah kesalahan pengurangan pengerjaan ulang dan pemborosan pengurangan inspeksi dan pengujian perbaikan waktu pengiriman pembahasan: peningkatan kepuasan pelanggan (pengantar standardisasi hlm 21) Dimensi yang terkait dengan berapa lama suatu produk dapat terus digunakan mencakup umur teknis dan umur ekonomis adalah Performance Durability Feature Aesthetics Conformance pembahasan: Durability (pengantar standardisasi hlm 21) dibawah ini yang termasuk kedalam kegunaan infrastruktur mutu untuk kepentingan masyarakat adalah perdagangan keuntungan pengadaan spesifikasi kesejahteraan ekonomi pembahasan: kesejahteraan eknomi (pengantar standardisasi hlm 25) berikut adalah domain dari standardisasi yaitu terminologi rekayasa spesifikasi sampling dan inspeksi pengujian dan analisa pembahasan: rekayasa (pengantar standardisasi hlm 28) berikut adalah lembaga standardisasi internasional, kecuali ITU ISO IEC CEN CAC pembahasan: CEN (pengantar standardisasi hlm 29) berikut adalah negara yang Lembaga standardisasi nasional-nya melimpahkan kewenangan pada organisasi lain (telah diakreditasi), kecuali Kanada Amerika Serikat 87



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D. E. 24 A. B. C. D. E. 25



A. B. C. D. E. 26 A. B. C. D. E. 27 A.



B. C.



D.



E.



Jepang Malaysia Jerman pembahasan: jerman (pengantar standardisasi hlm 30) pengguna standar dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengguna langsung dan tidak langsung. Dibawah ini yang termasuk pengguna tidak langsung adalah konsumen penguji asesor PPC penilai pembahasan: konsumen (pengantar standardisasi hlm 30) berdasarkan perjanjian Technical Barriers to Trade – The World Trade Organization (WTO) dalam Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards, lembaga pengembang standar harus memberikan waktu untuk pemangku kepentingan suatu negara untuk memberikan tanggapan terhadap suatu rancangan standar paling sedikit 30 hari 60 hari 90 hari 120 hari 180 hari pembahasan: 60 hari (pengantar standardisasi hlm 33) berikut ini adalah yang termasuk ke dalam langkah pengembangan standar ISO, kecuali Tahap Pengusulan Tahap Persiapan Tahap perbaikan akhir Tahap Jajak Pendapat Tahap persetujuan pembahasan: tahap perbaikan akhir (pengantar standardisasi hlm 33) berikut adalah tahapan pengusulan dalam pengembangan standar di ISO adalah Komite Teknis menyusun proposal pengembangan suatu standar internasional yang dapat diusulkan oleh lembaga standardisasi nasional suatu Negara anggota ISO, dan minimal harus sudah berbentuk outline standar, disertai dengan project leader. menyusun rancangan standar internasional sesuai ketentuan penulisan standar internasional rancangan standar internasional disirkulasikan kepada seluruh Negara anggota ISO untuk mendapatkan tanggapan, selama 2, 3, atau 4 bulan, sesuai kesepakatan Komite Teknis menyusun program kerja yang berisi preliminary work item (PWI) yang berisi subyek yang perlu mendapatkan perhatian untuk dirumuskan standarnya (misalnya karena diperlukan bagi perkembangan teknologi) Pada tahap ini rancangan standar internasional (DIS) disirkulasikan kepada seluruh Negara anggota ISO untuk mendapat tanggapan, selama 3 bulan, baik itu setuju, tidak setuju, atau abstain 88



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



28 A.



B. C. D.



E.



29 A. B. C. D. E. 30 A. B. C. D. E. 31 A. B. C. D. E. 32 A. B. C.



pembahasan: Komite Teknis menyusun proposal pengembangan suatu standar internasional yang dapat diusulkan oleh lembaga standardisasi nasional suatu Negara anggota ISO, dan minimal harus sudah berbentuk outline standar, disertai dengan project leader. (pengantar standardisasi hlm 33) pada tahap jajak pendapat, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut, kecuali rancangan standar internasional (DIS) disirkulasikan kepada seluruh Negara anggota ISO untuk mendapat tanggapan, selama 3 bulan, baik itu setuju, tidak setuju, atau abstain Jika dalam tahap ini tidak ada tanggapan substansial yang bersifat negatif, maka DIS dapat langsung diproses menjadi standar ISO Namun apabila terdapat tanggapan substansial yang bersifat negatif, maka dokumen DIS harus melalui tahapan approval stage berikut, setelah diperbaiki Sekretariat mengirimkan kepada seluruh Negara anggota ISO hasil voting, keputusan ketua Komite Teknis/Sub-Komite Teknis, serta observasi sekretariat terhadap tanggapan yang diterima Semua anggota Komite Teknis tidak harus memberikan respon terhadap semua tanggapan yang diterima pembahasan: Semua anggota Komite Teknis tidak harus memberikan respon terhadap semua tanggapan yang diterima (pengantar standardisasi hlm 34) Proses pengembangan SNI dilakukan oleh BSN melalui Komite Teknis (KT)/Sub Komite Teknis (SKT). Keanggotaan KT/SKT terdiri dari atas pelaku usaha atau asosiasi terkait pemerintah pusat dan/atau daerah konsumen pakar/analis benar semua pembahasan: benar semua (pengantar standardisasi hlm 35) PNPS disusun dengan mempertimbangkan hal berikut, kecuali Kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian Perlindungan konsumen norma yang berlaku Kebutuhan pasar Kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup pembahasan: norma yang berlaku (pengantar standardisasi hlm 36) dibawah ini yang tidak termasuk kedalam kegiatan perumusan SNI adalah penyusunan konsep jajak pendapat tahapan persiapan rapat teknis penetapan dan publikasi pembahasan: tahapan persiapan (pengantar standardisasi hlm 37) pihak yang menjadi pelaksana dalam tahap rapat teknis adalah pemerintah pusat dan/atau daerah KT/SKT Konseptor 89



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



BSN stakeholder pembahasan: KT/SKT (pengantar standardisasi hlm 37) 33 berikut adalah yang menjadi peserta dalam tahap jajak pendapat adalah A. KT/SKT B. Konseptor C. BSN D. MASTAN E. Konseptor, KT/ SKT, pemangku kepentingan terkait pembahasan: MASTAN (pengantar standardisasi hlm 37) 34 dokumen yang dihasilkan pada rapat konsensus adalah A. RSNI1 B. RSNI3 C. RASNI D. RSNI2 E. SNI pembahasan: RSNI3 (pengantar standardisasi hlm 37) 35 tahap yang dihapuskan sebagai ketentuan baru dalam pengembangan SNI adalah A. Rapat teknis B. rapat konsensus C. perbaikan akhir D. pemungutan suara E. jajak pendapat pembahasan: pemungutan suara (pengantar standardisasi hlm 37)



90



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



91



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



92



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Bidan



A. B. C.



D.



A. B. C. D.



3



A. B. C. D.



A.



PPPK



1 Berikut ini yang merupakan area promoi kesehatan dan konseling pada kebidanan adalah... A. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita dan anak pra sekolah, kondisi gawat darurat, dan rujukan B. Kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan C. Memiliki kemampuan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. D. Memiliki ketrampilan untuk memberikan pelayanan ANC komprehensif untuk memaksimalkan, kesehatan Ibu hamil dan janin serta asuhan kegawatdaruratan dan rujukan. E. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir (neonatus), kondisi gawat darurat, dan rujukan. Pembahasan: C. Memiliki kemampuan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. 2 1. Isu etik dalam pelayanan kebidanan dan praktik kebidanan, 2. Pengambilan keputusan etis dalam praktik kebidanan, 3. Refleksi kritis menyikapi isu etik dalam pelayanan kebidanan, 4. Konsep Keselamatan pasien dan komunitas. Uraian tersebut merupakan area kompetensi pada bidang... a. Komunikasi Efektif b. Etik Legal dan Keselamatan Pasien c. Pengembangan diri dan Profesionalitas d. Landasan ilmiah Praktik kebidanan e. Keterampilan Klinis dalam Praktik Kebidanan Pembahasan: Etik Legal dan Keselamatan Pasien Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan. Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk organisasi profesi bidan, yaitu... a. IDI b. PBI c. IBI d. PIBI e. IKI Pembahasan: C. IBI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN 4 Seorang bidan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya mampu memberikan asuhan kebidanan dan bertindak sebagai berikut, kecuali… a. Care provider 93



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



b. Community Leader c. Care giver d. Communicator e. Manager Pembahasan: c. Care giver. Buku KIA hlm 7 5 program di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, yaitu… a. Kontrasepsi b. GenRe c. KIE d. Communicator e. KS Pembahasan: b. GenRe. Buku KIA. Hlm 18 6 prosedur klinik untuk menghentikan fertilisasi dengan cara operatif dalam pencegahan kehamilan yang bersifat permanen adalah… a. Kontrasepsi MANTAP b. Kontrasepsi IUD c. Kontrasepsi Implant d. Kontrasepsi Susuk e. Kontrasepsi Suntik Pembahasan: a. Kontrasepsi MANTAP. Buku KIA hlm 21 7 Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang komprehensif meliputi empat pilar atau komponen, yang dikenal sebagai “prong”, yaitu kecuali…



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D.



a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15–49 tahun); b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya d. dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya e. Tidak melakukan hubungan seks Pembahasan: e. Tidak melakukan hubungan seks. Buku KIA hlm 35 8 beberapa faktor yang mempengaruhi menopause (Baziad. A, 2003), yaitu kecuali… a. Usia pertama Haid b. diabetes melitus c. perokok berat d. Sosial Ekonomi e. Hipertensi Pembahasan: e. Hipertensi. Buku KIA hlm 40 9 Seorang ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil pada pertemuan ke-2. Materi apa yang akan didapat ibu hamil dalam pertemuan ini? a. Pemeriksaan kehamilan . b. Persiapan persalinan. c. Tanda-tanda persalinan. d. Tanda-tanda bahaya kehamilan. 94



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E. 10 A. B. C. D. E. 11



A. B. C. D. E. 12 A. B. C. D. E. 13 A. B. C. D. E. 14



A. B. C. D. E.



e. Tanda-tanda bahaya persalinan. pembahasan: b. Persiapan persalinan. Buku KIA hlm 69 Pencegahan Infeksi pada Asuhan Persalinan Normal terdiri dari, kecuali… a. Cuci Tangan b. Perlindungan diri c. Menggunakan tangan yang bersih d. Penggunaan Antiseptik dan Desinfektan e. Pembuangan Sampah Pembahasan: c. Menggunakan tangan yang bersih. Buku KIA hlm 88 Lochea ini berwarna kuning kecokelatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan/laserasi plasenta. Muncul pada hari ke-8 sampai hari ke-14 postpartum. Merupakan tahapan lochea… a. Rubra b. Cruenta c. Serosa d. Alba e. Sanguinolenta Pembahasan: c. Serosa Buku KIA hlm 135 Berikut ini salah satu contoh alat permainan balita dan perkembangan yang distimulasi untuk motorik halus, yaitu… a. balok b. lilin c. buku cerita d. tali e. televisi Pembahasan: a. balok. Buku KIA hlm 181 Beberapa hal penting dikumpulkaan sebagai bahan penyusunan laporan pemantauan yang dibuat dalam bentuk PWS-KIA, yaitu sebagai berikut, kecuali… a. jumlah seluruh ibu hamil b. jumlah seluruh ibu bersalin c. jumlah ibu nifas d. jumlah ibu menopuse e. jumlah seluruh anak balita Pembahasan: d. jumlah ibu menopuse. Buku KIA hlm 267 melanjutkan/ meneru skan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin adalah fungsi … Reproduksi Sosialisasi dan Pendidikan Ekonomi Pembinaan Lingkungan Keagamaan 95



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



15



A. B. C. D. E.



16



A. B. C. D. E.



17



A. B. C. D. E.



18



A.



Pembahasan : A. Reproduksi . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 48 mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa adalah fungsi … Reproduksi Sosialisasi dan Pendidikan Ekonomi Pembinaan Lingkungan Keagamaan Pembahasan : E. Keagamaan . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 48 memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan adalah fungsi … Reproduksi Sosialisasi dan Pendidikan Ekonomi Pembinaan Lingkungan Keagamaan Pembahasan : B. Sosialisasi dan Pendidikan . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 48 menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis merupakan fungsi … Reproduksi Sosialisasi dan Pendidikan Ekonomi Pembinaan Lingkungan Keagamaan Pembahasan : D. Pembinaan Lingkungan . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 48 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana terangkum pada UndangUndang nomor : 52 Tahun 2009



96



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D. E.



19 14 A. B. C. D. E.



20 A. B. C. D. E.



21 A. B. C. D. E.



22 A. B.



48 Tahun 2008 44 Tahun 2007 42 Tahun 2009 50 Tahun 2009 Pembahasan : A. 52 Tahun 2009 . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 44 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera diatur pada Peraturan Pemerintah nomor : 22 Tahun 1992 21 Tahun 1994 24 Tahun 1990 22 Tahun 1996 23 Tahun 1995 Pembahasan : B. 21 Tahun 1994 . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 40 Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga untuk Data dan Informasi Keluarga nonelektronik dilakukan paling singkat : 5 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 25 Tahun Pembahasan : C. 10 Tahun . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 33 Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip dilakukan paling singkat : 5 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 25 Tahun Pembahasan : E. 25 Tahun . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 33 Pengolahan Data dan Informasi Keluarga meliputi ; KECUALI … Pemrosesan Analisis Penyajian 97



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D. E.



23 A. B. C. D. E.



24 A. B. C. D. E.



25 A. B.



C. D. E.



26 A.



Perencanaan Pembahasan : D. Perencanaan .PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 30 Informasi keluarga meliputi , KECUALI : Data Demografi Data Keluarga Berencana Data Keluarga Sejahtera Data Anggota Keluarga Data Fotografi Pembahasan : E. Data Fotografi . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 25 Penyelenggaraan KIE sebagaimana 33 dilakukan melalui upaya, KECUALI … Advokasi dan penggerakan Konseling Pendampingan Pemberdayaan Keluarga Penyesuaian Pembahasan : E. Penyesuaian . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA hlm 21 Tujuan dikembangkannya posyandu sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan, yakni mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita dan angka kelahiran Memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak meningkatkan pemahaman dan fasilitasi tumbuh dan berkembangnya Posyandu. Untuk itu, diperlukan pelatihan fasilitator pemberdayaan kader P tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan atau penyegaran, dan (3) tercapainya pemantapan kelembagaan Posyandu agar Posyandu yang sudah mapan tersebut dapat tetap dipertahankan Pembahasan ; A. mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita dan angka kelahiran IKM PKM Komprehensif hlm 9 Pengertian Kesehatan adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat sama dengan sanitasi. Upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan merupakan kegiatan kesehatan masyarakat



98



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C.



D. E.



27 A.



B. C.



D. E.



28 A. B. C. D. E.



pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaran/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan. tercapainya pemantapan kelembagaan Posyandu. Secara menyeluruh, kegiatan Revitalisasi Posyandu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri tersebut di atas Pembahasan : A. upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat sama dengan sanitasi. Upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan merupakan kegiatan kesehatan masyarakat IKM PKM Komprehensif hlm 9 Pengertian Kegiatan kesehatan masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat sama dengan sanitasi. Upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan merupakan kegiatan kesehatan masyarakat pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaran/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan. tercapainya pemantapan kelembagaan Posyandu. Secara menyeluruh, kegiatan Revitalisasi Posyandu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri tersebut di atas Pembahasan : B. pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi IKM PKM Komprehensif hlm 9 alasan yang menyebabkan keluarga menjadi fokus sasaran pelayanan,Kecuali : Keluarga sebagai lembaga yang perlu diperhitungkan Keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan kesehatan seluruh anggota keluarga Masalah kesehatan dalam keluarga saling tidak berkaitan Keluarga sebagai tempat pengambilan keputusan (decision making) dalam perawatan kesehatan Keluarga merupakan perantara yang efektif dalam berbagai usaha-usaha kesehatan masyarakat Pembahasan : C. Masalah kesehatan dalam keluarga saling tidak berkaitan IKM PKM Komprehensif hlm 11



99



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



29 A. B. C. D. E. 30 A. B. C. D. E.



31



A. B. C. D. E. 32 A. B.



C. D.



E.



33



Kelompok khusus dengan kebutuhan khusus sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan (growth and development),Kecuali : Kelompok ibu hamil dan ibu bersalin (melahirkan) Kelompok penderita penyakit kusta Kelompok ibu nifas Kelompok bayi dan anak balita Kelompok anak usia sekolah Pembahasan : B. Kelompok penderita penyakit kusta IKM PKM Komprehensif hlm 11 Kelompok cacat yang memerlukan rehabilitasi,yaitu Kelompok ibu nifas Kelompok bayi dan anak balita Kelompok anak usia sekolah Kelompok cacat fisik, seperti kehilangan anggota tubuh. Kelompok ibu hamil dan ibu bersalin (melahirkan) Pembahasan : D. Kelompok cacat fisik, seperti kehilangan anggota tubuh IKM PKM Komprehensif hlm 12 antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Merupakan Pengertian : Sistem Kekebalan Vaksin Imunisasi Imunisasi Wajib Imunisasi Rutin Pembahasan : B. Vaksin [Buku Ajar Imunisasi HLM 30] Kekebalan Aktif Adalah Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. I suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pembahasan : A. Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup [Buku Ajar Imunisasi HLM 39] Kekebalan Pasif Adalah



100



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D.



E.



34 A. B. C.



D.



E.



35 A. B. C. D. E.



Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. I suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pembahasan : B. Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri [Buku Ajar Imunisasi HLM 39] Pengertian Imunisasi Lanjutan Adalah Kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Pembahasan : E. imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. [Buku Ajar Imunisasi HLM 46] Imunisasi lanjutan diberikan kepada : anak usia 4 tahun anak usia 5 tahun anak usia bawah 3 tahun ibu hamil lansia Pembahasan : C. anak usia bawah 3 tahun [Buku Ajar Imunisasi HLM 46]



101



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



102



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



103



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Keuangan Negara dan Daerah



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



PPPK



1 Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang. Sdr. Farid Nurhidayat, SE., NIP.19870306201021001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Selama menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, yang bersangkutan melakukan kegiatan Pengembangan profesi sebesar : 5 Angka Kredit 6 Angka Kredit 9 Angka Kredit 12 Angka Kredit 25 Angka Kredit Pembahasan : A. 5 Angka Kredit . PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA hlm 46 2 APBN merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan merupakan fungsi APBN yaitu : Otorisasi Perencanaan Pengawasan Alokasi Distribusi Pembahasan : A. Otorisasi . MODUL APBN hlm 1 3 APBN merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan merupakan fungsi APBN yaitu : Otorisasi Perencanaan Pengawasan Alokasi Distribusi Pembahasan : B. Perencanaan . MODUL APBN hlm 1 4 APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan fungsi APBN yaitu : Otorisasi Perencanaan Pengawasan Alokasi Distribusi Pembahasan : C. Pengawasan . MODUL APBN hlm 1



104



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



5 APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian merupakan fungsi APBN yaitu : A. B. C. D.



6 A. B. C. D.



7 A. B. C. D. E. 8 A. B. C. D. E. 9



A. B. C. D. E.



10 A. B. C. D.



Otorisasi Perencanaan Pengawasan Alokasi Distribusi Pembahasan : D. Alokasi . MODUL APBN hlm 1 APBN harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian merupakan fungsi APBN yaitu : Otorisasi Perencanaan Pengawasan Alokasi Stabilisasi Pembahasan : E. Stabilisasi . MODUL APBN hlm 1 APBN harus memperhatikan rasa Keadilan dan Kepatutan merupakan Fungsi APBN yaitu : Otorisasi Perencanaan Pengawasan Alokasi Distribusi Pembahasan : E. Distribusi . MODUL APBN hlm 1 Peraturan tentang Keuangan Negara, yaitu… a.UU 17 3003 b.UU 1 2004 c.UU 15 2004 d.PP 8 2006 e.Permenkeu 41 2010 Pembahasan: a.UU 17 3003 badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat disebut sebagai… a. Perusahaan Negara b. Perusahaan Pusat c. Perusahaan Daerah d. Perusahaan Persero e. Perusahaan Terbatas Pembahasan: a. Perusahaan Negara. Hlm 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah a. Perusahaan Negara b. Perusahaan Pusat c. Perusahaan Daerah d. Perusahaan Persero 105



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



e. Perusahaan Terbatas c. Perusahaan Daerah. Hlm 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 11 Keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu secaa, kecuali… a. efisien b. efektif c. transparan d. cepat tanggap e. ekonomis d. cepat tanggap. Hlm 3. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 12 APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan… a. Peraturan Presiden b. Peraturan Menteri Keuangan c. Peraturan Gubernur d. Peraturan Daerah e. Peraturan Pusat d. Peraturan Daerah. Hlm 4. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 13 APBN/APBD mempunyai fungsi keuangan, kecuali… a. perencanaan b. pengawasan c. alokasi d. stabilisasi e. pengeluaran e. pengeluaran. Hlm 4. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 14 Berikut ini kekuasaan atas pengelolaan fiskal Menteri Keuangan, kecuali... a. membuat kerangka ekonomi makro b. melakukan perjanjian internasional c. melaksanakan fungsi bendahara umum negara d. membuat kebijakan pengedaran uang e. menyusun rancangan APBN Pembahasan: d. membuat kebijakan pengedaran uang (SALAH) UU 17 2003 tentang keuangan negara 15 Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali… a. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah b. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD c. mengatur peredaran uang di daerah d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD e. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD c. mengatur peredaran uang di daerah. Hlm 7. UU 17 2003 tentang keuangan negara



106



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C.



16 Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan… a. DPR RI b. DPRD c. MPR d. Menteri Keuangan e. Presiden b. DPRD. Halaman 13. UU 17 2003 tentang keuangan negara 17 Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh… a. BPK b. DPR RI c. BPKP d. Menteri Keuangan e. Perusahaan Negara a. BPK Halaman 17. UU 17 2003 tentang keuangan negara 18 KSSK merupakan singkatan dari… a. Krisis Stabilitas Sistem Keuangan b. Ketua Sistem Stabilitas Keuangan c. Komite Stabilitas Sistem Keuangan d. Komite Sistem Stabilitas Keuangan e. Komisi Stabilitas Sistem Keuangan Pembahasan: c. Komite Stabilitas Sistem Keuangan. PP 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 19 Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, LPS diberikan kewenangan untuk, kecuali… a. penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia b. penerbitan surat utang c. pinjaman kepada pihak lain d. pinjaman kepada pihak lain e. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa e. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa. PP 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi hlm 22 20 Penyelenggaraan SIKD mempunyai tujuan, salah satunya adalah… a. penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah c. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi



107



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



A.



d. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah e. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah. PP 56 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 21 Dalam Undang-undang tentang keuangan negara yag dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara



B. C.



pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat



D.



badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah



E.



rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan : A. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 2



A.



22 Perusahaan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara



B.



badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah



C. D.



badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat



E.



rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan : C. badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 2 23 Perusahaan Daerah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara



A.



B. C. D.



badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat



E. 108



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



Pembahasan : B. badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 2 24 rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,merupakan pengertian dari : Perusahaan daerah Perusahaan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penerimaan negara Pembahasan : D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 2 25 rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,merupakan pengertian dari : Perusahaan daerah Perusahaan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembahasan : C. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 3 26 Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara uang yang keluar dari kas negara uang yang masuk ke kas daerah uang yang keluar dari kas daerah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Pembahasan : A. uang yang masuk ke kas negara Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 3



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



27 hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,merupakan pengertian dari : Penerimaan daerah pengeluaran daerah penerimaan negara pengeluaran negara pendapatan negara Pembahasan : E. pendapatan negara Keuangan negara UU 17 2003 hlm3 28 Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas negara uang yang masuk ke kas daerah uang yang keluar dari kas daerah uang yang keluar dari kas negara hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih



109



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan : B. uang yang masuk ke kas daerah Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 3



A. B. C. D. E.



29 Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara uang yang masuk ke kas negara uang yang masuk ke kas daerah uang yang keluar dari kas daerah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Pembahasan : A. uang yang keluar dari kas negara Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 3



A. B. C. D. E.



30 Pengeluaran daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah uang yang keluar dari kas daerah uang yang keluar dari kas negara uang yang masuk ke kas negara hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Pembahasan : B. uang yang keluar dari kas daerah Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 3



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



31 hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,merupakan pengertian dari : Pendapatan daerah Pendapatan negara Belanja negara Belanja daerah Pembiayaan Pembahasan : A. Pendapatan daerah Keuangan negara UU 17 2003 hlm 3 32 hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,merupakan daerah dari : Pendapatan daerah Pendapatan negara Belanja negara Belanja daerah Pembiayaan Pembahasan : A. Pendapatan negara Keuangan negara UU 17 2003 hlm 3 33 Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali Pembahasan : A. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Keuangan negara UU 17 2003 hlm 3 110



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



34 setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,merupakan pengertian dari : Belanja Daerah Belanja Negara Pembiayan pendapatan negara Pendapatan daerah Pembahasan : C. Pembiayaan Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 3 35 Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN APBD DPRD DPR DPD Pembahasan : A. APBN Keuangan Negara UU 17 2003 hlm 4



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



111



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



112



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Nutrisionis/Analis Gizi



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



PPPK



1 komponen zat gizi yang tersusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio CnH2nOn,merupakan pengertian : monosakarida oligosakarida polisakarida Karbohidrat Fruktosa Pembahasan : D. Karbohidrat [Gizi Makro Mikro Hlm 3] 2 gula yang paling sederhana dan terdiri dari molekul tunggal. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana Adalah monosakarida oligosakarida polisakarida Karbohidrat Fruktosa Pembahasan : A. monosakarida [Gizi Makro Mikro Hlm 3] 3 produk utama dari hidrolisis karbodirat kompleks dalam sistem pencernaan, dan merupakan bentuk gula yang biasanya ada dalam peredaran darah. Dalam sel, glukosa dioksidasi untuk menghasilkan energi Yaitu oligosakarida polisakarida Karbohidrat Fruktosa Glukosa Pembahasan : E. Glukosa [Gizi Makro Mikro Hlm 4] 4 gula yang tidak ditemukan dalam bentuk bebas di alam, tetapi harus dihidrolisis terlebih dahulu dari disakarida laktosa (gula dalam susu) Yaitu polisakarida Karbohidrat Galaktosa oligosakarida Fruktosa Pembahasan : C. Galaktosa [Gizi Makro Mikro Hlm 4] 5 gula yang paling manis dibandingkan dengan jenis-jenis gula sederhana lainnya,yaitu polisakarida Karbohidrat Galaktosa oligosakarida Fruktosa 113



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



6 A. B. C. D.



7 A. B. C. D.



E.



8 A. B. C. D. E.



9



A. B. C. D. E.



Pembahasan : E. Fruktosa [Gizi Makro Mikro Hlm 4] Polisakarida Adalah Serangkaian monosakarida yang membentuk polimer ikatan glikosidik rantai panjang akan membentuk molekul baru polimer monosakarida, terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida dan pada umumnya bersifat larut air komponen zat gizi yang tersusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio CnH2nOn bentuk simpanan karbohidrat utama pada jaringan hewan, terutama terdapat pada organ hati dan jaringan otot produk antara hidrolisis pati menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa Pembahasan : A. Serangkaian monosakarida yang membentuk polimer ikatan glikosidik rantai panjang akan membentuk molekul baru [Gizi Makro Mikro Hlm 5] Yang dimaksud dengan glikogen yaitu Serangkaian monosakarida yang membentuk polimer ikatan glikosidik rantai panjang akan membentuk molekul baru polimer monosakarida, terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida dan pada umumnya bersifat larut air komponen zat gizi yang tersusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio CnH2nOn bentuk simpanan karbohidrat utama pada jaringan hewan, terutama terdapat pada organ hati dan jaringan otot produk antara hidrolisis pati menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa Pembahasan : D. bentuk simpanan karbohidrat utama pada jaringan hewan, terutama terdapat pada organ hati dan jaringan otot [Gizi Makro Mikro Hlm 5] Pengertian dekstrin adalah Serangkaian monosakarida yang membentuk polimer ikatan glikosidik rantai panjang akan membentuk molekul baru polimer monosakarida, terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida dan pada umumnya bersifat larut air komponen zat gizi yang tersusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio CnH2nOn bentuk simpanan karbohidrat utama pada jaringan hewan, terutama terdapat pada organ hati dan jaringan otot produk antara hidrolisis pati menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa Pembahasan : E. produk antara hidrolisis pati menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa [Gizi Makro Mikro Hlm 5] polisakarida utama yang terdapat pada tanaman, terutama pada tanaman yang merupakan pangan pokok, seperti serealia (padi, gandum) dan umbi-umbian (singkong, ubi jalar, kentang) Adalah Glikogen Pati Dekstrin Karbohidrat Galaktosa 114



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan : B. Pati [Gizi Makro Mikro Hlm 5] 10 komponen utama dinding sel pada tanaman. Seperti halnya pati, selulosa merupakan homopolisakarida glukosa, tetapi dengan ikatan glikosidik b-(1,4)-D-glukosa Adalah A. B. C. D. E. 11 A. B. C. D. E.



12 A. B. C. D. E.



13



A. B. C. D. E.



Selulosa Dekstrin Karbohidrat Galaktosa Glikogen Pembahasan : A. Selulosa [Gizi Makro Mikro Hlm 6] Faktor pemungkin (enabling factor) Yaitu faktor yang memungkinkan atau yang menfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain: prasarana, sarana, ketersediaan sumber daya manusia faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku faktor untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan faktor upaya memasarkan dan menyebarluaskan, mengenalkan atau menjual kesehatan Pembahasan : A. faktor yang memungkinkan atau yang menfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain: prasarana, sarana, ketersediaan sumber daya manusia [Promosi Gizi Dan Kesehatan Hlm 23] Pengertian Promosi Gizi Yaitu Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada Membantu individu agar mampu secara mandiri maupun berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat upaya memasarkan dan menyebarluaskan, mengenalkan atau menjual kesehatan suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan perilaku gizi Pembahasan : E. suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan perilaku gizi [Promosi Gizi Dan Kesehatan Hlm 23] pemuka adat, pemuka agama maupun pemuka formal, seperti petugas kesehatan, pejabat pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan media massa,Merupakan sasaran Sasaran primer Sasaran sekunder Sasaran tersier Sasaran pendidikan Sasaran perilaku Pembahasan : B. Sasaran sekunder [Promosi Gizi Dan Kesehatan Hlm 24]



115



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



14



A. B. C. D. E. 15 A. B. C. D. E. 16 A. B. C.



D. E.



17



A. B. C. D. E. 18 A. B. C.



kepala keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu anak balita, anak sekolah, remaja, pekerja di tempat kerja, masyarakat yang berada di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya,Merupakan sasaran Sasaran primer Sasaran sekunder Sasaran tersier Sasaran pendidikan Sasaran perilaku Pembahasan : A. Sasaran primer [Promosi Gizi Dan Kesehatan Hlm 24] lurah, camat, bupati, atau pejabat pemerintah setempat. Merupakan sasaran Sasaran primer Sasaran sekunder Sasaran tersier Sasaran pendidikan Sasaran perilaku Pembahasan : C. Sasaran tersier [Promosi Gizi Dan Kesehatan Hlm 24] Metoda promosi gizi atau kesehatan secara garis besar,Metode didaktif yaitu dilakukan dengan cara dua arah. Dengan menggunakan metode ini, kemungkinan antara pendidik dan peserta didik bersikap aktif dan kreatif Dalam metode penyuluhan langsung para penyuluh langsung berhadapan atau bertatap muka dengan sasaran. Termasuk disini antara lain adalah kunjungan rumah Dalam metode penyuluhan tidak langsung, para penyuluh atau komunikator kesehatan tidak berhadapan atau bertatap muka secara langsung dengan komunikan. Tetapi komunikator menggunakan media sebagai perantara dalam penyampaian pesan. Misalnya: publikasi dalam bentuk media cetak Metode ini dilakukan dengan cara satu arah. Tingkat keberhasilan dari metode didaktif ini sulit untuk dievaluasi karena peserta didik bersifat pasif dan hanya pendidik yang aktif upaya memasarkan dan menyebarluaskan, mengenalkan atau menjual kesehatan Pembahasan : D. Metode ini dilakukan dengan cara satu arah. Tingkat keberhasilan dari metode didaktif ini sulit untuk dievaluasi karena peserta didik bersifat pasif dan hanya pendidik yang aktif [Promosi Gizi Dan Kesehatan Hlm 24] kegiatan dalam persiapan bahan makanan berupa mengubah bentuk bahan makanan yang masih utuh menjadi potongan sesuai dengan standar resep atau standar porsi yang ada,yaitu Menghaluskan Mencincang Memotong Mengupas Mencuci Pembahasan : C. Memotong [Manajemen sistem Hlm 29] langkah awal untuk menjaga agar bahan makanan bebas dari kotoran, mikroba pathogen dan aman dari bahan berbahaya.Yaitu Menghaluskan Mencincang Memotong 116



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E. 19



A. B. C. D. E. 20 A. B. C. D. E.



21 A. B. C. D. E. 22 A. B. C. D. E.



23



A. B. C.



Mengupas Mencuci Pembahasan : E.Mencuci [Manajemen sistem Hlm 26] Pada penyelenggaraan makanan institusi sangat memungkinkan akan melayani konsumen atau klien dalam jumlah banyak. Sehingga proses penyimpanan merupakan hal sangat penting karena bahan makanan yang digunakan tentu saja dalam jumlah yang banyak pula,Yaitu Memblanching Menghaluskan Memarut Mengiris Mememarkan Pembahasan : A. Memblanching [Manajemen sistem Hlm 35 Tujuan dari blanching,Kecuali : Menonaktifkan enzyme dalam bahan pangan Mengeluarkan bau dan rasa yang tidak dikehendak Mengurangi jumlah mikrobia Melayukan atau melunakkan jaringan tanaman Menghilangkan lender pada beberapa jenis sayuran Pembahasan : B. Mengeluarkan bau dan rasa yang tidak dikehendak [Manajemen sistem Hlm 36] mengubah bahan makanan menjadi bentuk potongan atau serat halus dengan menggunakan parutan bahan makanan,yaitu Memblanching Menghaluskan Memarut Mengiris Mememarkan Pembahasan : C. Memarut [Manajemen sistem Hlm 36] Mencuci bahan makanan yang tepat adalah sebelum dipotong-potong dengan tujuan untuk mengindari hilangnya nilai gizi bahan makanan Mengurangi jumlah mikrobia Melayukan atau melunakkan jaringan tanaman Menghilangkan lender pada beberapa jenis sayuran kegiatan dalam persiapan bahan makanan berupa mengubah bentuk bahan makanan yang masih utuh Pembahasan : A. sebelum dipotong-potong dengan tujuan untuk mengindari hilangnya nilai gizi bahan makanan [Manajemen sistem Hlm 26] memotong bahan makanan dan bumbu menjadi bagian yang lebih tipis. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih kemudian bahan makanan lain seperti kentang, singkong untuk dibuat keripik biasanya menggunakan teknik ini,Yaitu Memblanching Menghaluskan Memarut 117



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E. 24



A. B. C. D. E. 25



A. B. C. D. E. 26 A. B. C. D. E. 27 A. B. C. D. E.



28 A. B. C. D. E.



29



Mengiris Mememarkan Pembahasan : D. Mengiris [Manajemen sistem Hlm 26] melepaskan butiran jagung dari bonggolnya. Cara memipil jagung yaitu melepas butiran butiran jagung tersebut dengan tangan pada saat jagung masih mentah atau sudah direbus,yaitu Memipil Menghaluskan Memarut Mengiris Mememarkan Pembahasan : A. Memipil [Manajemen sistem Hlm 37] pendidikan atau penyuluhan gizi pada ibu hamil, pendidikan gizi pada ibu menyusui, pelatihan pada kader gizi , penyuluhan anemia gizi pada remaja putri , gerakan makan sayur dan buah pada murid Taman kanak-kanan adalah Pendidikan Gizi individu/perorangan Pendidikan Gizi Kelompok Pendidikan Gizi Massa (Public) Pendidikan kesehatan di sekolah Pendidikan kesehatan di rumah Pembahasan : B. Pendidikan Gizi Kelompok [Konseling Gizi Hlm 17] Sasaran integrasi program Vitamin A Yaitu balita (9-59 bulan) di 183 kabupaten/kota dari 28 provinsi anak balita (12-59 bulan) di 295 kabupaten/kota dari 32 provinsi semua Balita (6-59 bulan) di seluruh Indonesia Lansia Ibu Hamil Pembahasan : C. semua Balita (6-59 bulan) di seluruh Indonesia [Petunjuk teknis Hlm 5] Sasaran integrasi program Imunisasi Campak Yaitu balita (9-59 bulan) di 183 kabupaten/kota dari 28 provinsi anak balita (12-59 bulan) di 295 kabupaten/kota dari 32 provinsi semua Balita (6-59 bulan) di seluruh Indonesia Lansia Ibu Hamil Pembahasan : A. balita (9-59 bulan) di 183 kabupaten/kota dari 28 provinsi [Petunjuk teknis Hlm 5] Sasaran integrasi program Pemberantasan Kecacingan Yaitu balita (9-59 bulan) di 183 kabupaten/kota dari 28 provinsi anak balita (12-59 bulan) di 295 kabupaten/kota dari 32 provinsi semua Balita (6-59 bulan) di seluruh Indonesia Lansia Ibu Hamil Pembahasan : B. anak balita (12-59 bulan) di 295 kabupaten/kota dari 32 provinsi [Petunjuk teknis Hlm 5] membuat peta daerah risiko tinggi dan lokasi pelayanan,Kecuali : 118



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E. 30 A. B. C.



D. E. 31 A. B. C. D. E.



32 A. B. C. D. E.



33 A. B. C. D. E.



34 A. B.



Logistik Jumlah sasaran Ketersediaan Cold Chain Tempat pelayanan Tenaga Pelaksana Pembahasan : A. Logistik [Petunjuk teknis Hlm 8] Kebutuhan logistik untuk vitamin A,Kecuali : Kapsul Biru (100.000 SI) sejumlah Bayi Kapsul Merah (200.000 SI) sejumlah Anak Balita Kapsul Vitamin A biru dapat diberikan kepada anak balita sebanyak 2 kapsul apabila kapsul Vitamin A merah tidak tersedia di lapangan Perlu penambahan 10% untuk kapsul Vitamin A biru dan Merah untuk cadangan Jumlah anak balita 12-59 bulan x 1,1 Pembahasan : E. Jumlah anak balita 12-59 bulan x 1,1 [Petunjuk teknis Hlm 7] Kebutuhan logistik untuk obat cacing (Albendazole) yaitu Vaksin dengan kemasan 10 dosis per vial Jumlah anak balita 12-59 bulan x 1,1 Kapsul Biru (100.000 SI) sejumlah Bayi Kapsul Merah (200.000 SI) sejumlah Anak Balita Kapsul Vitamin A biru dapat diberikan kepada anak balita sebanyak 2 kapsul apabila kapsul Vitamin A merah tidak tersedia di lapangan Pembahasan : B. Jumlah anak balita 12-59 bulan x 1,1 [Petunjuk teknis Hlm 7] Kebutuhan logistik untuk Vaksin yaitu Vaksin dengan kemasan 10 dosis per vial Jumlah anak balita 12-59 bulan x 1,1 Kapsul Biru (100.000 SI) sejumlah Bayi Kapsul Merah (200.000 SI) sejumlah Anak Balita Kapsul Vitamin A biru dapat diberikan kepada anak balita sebanyak 2 kapsul apabila kapsul Vitamin A merah tidak tersedia di lapangan Pembahasan : A. Vaksin dengan kemasan 10 dosis per vial [Petunjuk teknis Hlm 7] hal yang harus dikerjakan oleh petugas pelaksana,Kecuali : Memastikan Kapsul Vitamin A, obat cacing (Albendazole) dan Vaksin Campak tersedia untuk semua sasaran Tidak Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat Memastikan kondisi rantai vaksin terjaga dengan baik Memastikan vaksin campak dan pelarutnya diproduksi oleh pabrik yang sama Memastikan vaksin dalam kondisi baik dengan memeriksa tanggal kadaluarsa dan VVM (belum kadaluarsa, VVM dalam kondisi A atau B) Pembahasan : B. Tidak Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat [Petunjuk teknis Hlm 12] Teknis Pelaksanaan Pemberian Obat Cacing (Albendazole) Anak balita umur 12-23 bulan Yaitu diberikan ½ tablet Albendazole 400 mg digerus dan dilarutkan dalam air diberikan 1 tablet kunyah Albendazole



119



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D. E.



35 A. B. C. D. E.



Berikan kapsul biru (100.000 SI) untuk bayi dan kapsul merah (200.000 SI) untuk anak balita Petugas atau kader mencucui tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum memberikan vitamin A. Potong ujung kapsul dengan menggunakan gunting yang bersih Pembahasan : A. diberikan ½ tablet Albendazole 400 mg digerus dan dilarutkan dalam air [Petunjuk teknis Hlm 16] Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Campak yaitu diberikan ½ tablet Albendazole 400 mg digerus dan dilarutkan dalam air diberikan 1 tablet kunyah Albendazole Berikan kapsul biru (100.000 SI) untuk bayi dan kapsul merah (200.000 SI) untuk anak balita dilakukan dengan menggunakan alat suntik sekali pakai (autodisable syringe/ADS) 0,5 ml. Potong ujung kapsul dengan menggunakan gunting yang bersih Pembahasan : D. dilakukan dengan menggunakan alat suntik sekali pakai (autodisable syringe/ADS) 0,5 ml. [Petunjuk teknis Hlm 16]



120



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



121



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



122



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Penyuluh Hukum A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A.



PPPK



1 Jumlah penulis pembantu maksimal adalah… a. 1 orang b. 2 orang c. 4 orang d. 3 orang e. tidak ada ketentuan Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 20014 d. 3 orang 2 Sdr. Giyanto, S.H., M.H., pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, jabatan Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum, dipindahkan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 dengan Angka Kredit sebesar 260, mengingat jabatan Sdr. Giyanto, S.H., M.H., lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda yaitu 1 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2019 tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka... a. terhitung mulai tanggal 28 Februari 2019 dibebas tugaskan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum AhliMuda b. c. terhitung mulai tanggal 28 Februari 2019 di nonaktifkandari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum AhliMuda c. terhitung mulai tanggal 28 Februari 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum AhliMuda d. tidak ada ketentuan e. tidak dibebaskan dari jabatan Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 20014 c. terhitung mulai tanggal 28 Februari 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum AhliMuda 3 Syarat yang harus dipenuhi PNS yang disesuaikan/inpassing, kecuali… a. berijazah paling rendah Sarjana (S1); b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir d. mempunyai pengalaman 1 tahun e. memperhatikan formasi jabatan Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 20014 d. mempunyai pengalaman 1 tahun 4 menurut soerjono Soekanto dan Soleman b Taneko, yang termasuk ke dalam indikatorindikator masalah kesadaran hukum, kecuali… a. Cara berpikir tentang peraturan hukum 123



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



b. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum c. b. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum d. pola perilaku hukum e. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum a. Cara berpikir tentang peraturan hukum Buku ajar memahami hukum dan kebudayaan 5 Berikut ini yang termasuk ke dalam pola perilaku hukum yaitu kecuali… a. perilaku hukum b. sikap hukum c. pengetahuan hukum d. pemikiran hukum e. pemahaman hukum d. pemikiran hukum. Buku ajar memahami hukum dan kebudayaan 6 proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya disebut dengan istilah … a. Akreditasi b. Litigasi c. Nonlitigasi d. Verifikasi pembahasan : c. Nonlitigasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM 7 proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya disebut dengan istilah … a. Akreditasi b. Litigasi c. Nonlitigasi d. Verifikasi pembahasan : b. Litigasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM 8 orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum yaitu … a. Pemberi Bantuan Hukum b. Pemohon Bantuan Hukum c. Penerima Bantuan Hukum d. Bantuan Hukum



124



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



pembahasan : b. Pemohon Bantuan Hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM 9 rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat disebut … a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum d. Anggaran Bantuan Hukum pembahasan: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM



A. B. C. D. E.



10 rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu … a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum d. Anggaran Bantuan Hukum pembahasan : b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM



A. B. C. D. E.



11 alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu … a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum d. Anggaran Bantuan Hukum



pembahasan : c. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM



A. B. C. D. E.



12 alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum yaitu … a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum d. Anggaran Bantuan Hukum



125



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D. E.



pembahasan : d. Anggaran Bantuan Hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM 13 a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan Diatas adalah syarat dari : a. Pemberi Bantuan Hukum b. Penerima Bantuan Hukum c. Pemohon Bantuan Hukum d. Penata Hukum pembahasan : a. Pemberi Bantuan Hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM 14 a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini; Diatas merupakan bagian dari : a. Hak Pemberi Bantuan Hukum b. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum c. Hak Penerima Bantuan Hukum d. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum pembahasan : a. Hak Pemberi Bantuan Hukum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 15 a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum; b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; bagian dari : a. Hak Pemberi Bantuan Hukum b. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum c. Hak Penerima Bantuan Hukum d. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum pembahasan : b. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 126



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



16 a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Diatas Merupakan Bagian dari : A. B. C. D.



a. Hak Pemberi Bantuan Hukum b. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum c. Hak Penerima Bantuan Hukum d. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum pembahasan : c. Hak Penerima Bantuan Hukum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 17 a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum Diatas merupakan bagian dari :



A. B. C. D.



a. Hak Pemberi Bantuan Hukum b. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum c. Hak Penerima Bantuan Hukum d. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum pembahasan : d. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 18 asas dimana bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat disebut dengan : a. Asas Keadilan b. Asas Persamaan Kedudukan c. Asas Keterbukaan d. Asas Akuntabiitas e. Asas Efisiensi pembahasan : d. Asas Akuntabilitas UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 19 asas memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada disebut dengan … a. Asas Keadilan b. Asas Persamaan Kedudukan c. Asas Keterbukaan d. Asas Akuntabiitas e. Asas Efisiensi pembahasan : e. Asas Efisiensi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



127



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D.



20 asas memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional disebut dengan … a. Asas Keadilan b. Asas Persamaan Kedudukan c. Asas Keterbukaan d. Asas Akuntabiitas e. Asas Efisiensi pembahasan : c. Asas Keterbukaan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 21 Asas bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum disebut dengan … a. Asas Keadilan b. Asas Persamaan Kedudukan c. Asas Keterbukaan d. Asas Akuntabiitas e. Asas Efisiensi pembahasan : b. Asas Persamaan Kedudukan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 22 asas menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib disebut dengan … a. Asas Keadilan b. Asas Persamaan Kedudukan c. Asas Keterbukaan d. Asas Akuntabiitas e. Asas Efisiensi pembahasan : a. Asas Keadilan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 23 Asas dengan menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat disebut … a. Asas Efektivitas b. Asas Persamaan Kedudukan c. Asas Keterbukaan d. Asas Akuntabiitas e. Asas Efisiensi pembahasan : a. asas efektivitas UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 24 Naskah hasil penyusunan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya disebut … a. Rancangan b. Angka Kredit c. Analis data c. Rumusan Konsep pembahasan : a. Rancangan Kep.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 128



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B.



25 kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat disebut a. Karya Tulis/ilmiah b. Penghargaan c. Penyuluhan Hukum d. Penyuluh Hukum pembahasan : c. Penyuluhan Hukum 26 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berlaku untuk , kecuali… a. Inpassing b. pengangkatan pertama c. perpindahan dari jabatan lain d. kenaikan jenjang jabatan e. mengisi kekosongan formasi Pembahasan: Permenkumham 11 tahun 2018 e. mengisi kekosongan formasi 27 Yang bukan termasuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah… a. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama b. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda c. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Penyelia d. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya e. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Utama Pembahasan: Permenkumham 11 tahun 2018 c. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Penyelia 28 Jenjang jabatan Penyuluh Hukum Ahli Pertama yaitu… a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a b. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b c. Pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang III/a d. Pangkat Penata golongan ruang III/a e. Pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/a Pembahasan: Permenkumham 11 tahun 2018 a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a 29 Dalam prosedur formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diusulkan oleh… a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional b. Menpan RB c. BKN d. Menkum-HAM e. Instansi terkait Pembahasan: Permenkumham 11 tahun 2018 a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 30 jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum adalah… a. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama b. Penyuluh Hukum 129



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D. E.



31 A. B. C. D. E.



32 A. B. C. D. E.



33



A. B. C. D. E.



34 A.



B. C.



c. Penyuluhan Hukum D. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum e. Jabatan Penyuluhan Hukum Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 2014 D. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum termasuk ke dalam… a. Rumpun Sosial dan yang berkaitan b. Rumpun hukum dan peradilan c. Rumpun Teknis d. Rumpun humaniora e. Rumpun Manajemen Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 2014 a. Rumpun Sosial dan yang berkaitan Instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yaitu… a. LAN b. Menpan RB c. Kementerian Hukum dan HAM d. Instansi masing-masing e. BKN Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 2014 c. Kementerian Hukum dan HAM Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Pertama yaitu… a. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum b. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif c. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat d. . mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif e melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 2014 c. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat Syarat yang harus dipenuhi PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, kecuali… a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a c. menduduki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/a



130



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



A. B. C. D. E.



d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 2014 c. menduduki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/a 35 Usia maksimal Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah… a. 35 tahun b. 40 tahun c. 45 tahun d. 50 tahun e. 53 tahun Pembahasan: Perber Menkumham dan Ka.BKN 9 2014/12 2014 d. 50 tahun



131



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



132



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



133



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Penyuluh Pertanian 1



A. B. C. D.



2 A. B. C. D.



3



A. B. C. D.



4



A. B. C. D.



5



A.



PPPK



bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian didasarkan atas keburuhan spesifik loikalita serta dalam penyelenggaraannya menjadi kewenangan daerah otonomi yaitu .. Kabupaten/Kota Desa Indonesia Kecamatan Pembahasan : A. Kabupaten/Kota . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 7 Yang Bukan termasuk dalam Prinsip-prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian, KECUALI : Prinsip otonomi pusat Prinsip Demokrasi Prinsip Akuntabilitas Prinsip Keswadayaan Prinsip Integrasi Pembahasan : A. Prinsip Otonomi Pusat . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 7 Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan menghargai dan mengakomodasi berbagai pendapat dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam penyuluhan pertanian adalah Prinsip-prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu : Prinsip otonomi pusat Prinsip Demokrasi Prinsip Akuntabilitas Prinsip Keswadayaan Prinsip Integrasi Pembahasan : B. Prinsip Demokrasi .v hlm 8 Memberikan landasan bahwa dalam penyuluhan pertanian semua pihak yang terlibat memiliki nakses yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna tumbuhnya rasa saling percaya dan kepedulian yang besar merupakan Prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu : Prinsip Kesejahteraan Prinsip Demokrasi Prinsip Akuntabilitas Prinsip Keswadayaan Prinsip Integrasi Pembahasan : A. Prinsip Kesejahteraan. MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 8 Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan atas kesertaan kedudukan antara penyuluh pertanian, petani dan keluarganya beserta masyarakat agribisnis merupakan Prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu : Prinsip Kesejahteraan 134



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D.



6



A. B. C. D.



7



A. B. C. D. E.



8



A. B. C. D. E.



9



A. B. C.



Prinsip Kemitrasejajaran Prinsip Akuntabilitas Prinsip Keswadayaan Prinsip Integrasi Pembahasan : B. Prinsip Kemitrasejajaran . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 8 Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan atas dasar kemampuan menggali potensi diri baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan merupakan Prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu : Prinsip Kesejahteraan Prinsip Kemitrasejajaran Prinsip Akuntabilitas Prinsip Keswadayaan Prinsip Integrasi Pembahasan : D. Prinsip Keswadayaan . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 8 Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat dipertanggung jawabkan kepada petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis adalah Prinsip Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu : Prinsip Kesejahteraan Prinsip Kemitrasejajaran Prinsip Akuntabilitas Prinsip Keswadayaan Prinsip Integrasi Pembahasan : C. Prinsip Akuntabilitas. MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 8 Memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan diri kegiatan pembangunan pertanian dan kegiatan pembangunan lainnya, yang secara sinergi diselenggarakan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang telah ditetapkan adalah Prinsip Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian , yaitu : Prinsip Kesejahteraan Prinsip Kemitrasejajaran Prinsip Akuntabilitas Prinsip Keswadayaan Prinsip Integrasi Pembahasan : E. Prinsip Integrasi .MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 8 Memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan serta aspirasi petani adalah Prinsip Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian , yaitu : Prinsip Kesejahteraan Prinsip Kemitrasejajaran Prinsip Akuntabilitas 135



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



10



A. B. C. D. E.



11



A. B. C. D. E.



12 A. B. C. D. E.



13



A. B. C. D. E.



Prinsip Keswadayaan Prinsip Keberpihakan Pembahasan : E. Prinsip Keberpihakan . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 8 penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya merupakan Penyuluhan berazaskan : Demokrasi Manfaat Kesetaraan Keterpaduan Keseimbangan Pembahasan : A. Demokrasi . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 9 penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha merupakan Penyuluhan berazaskan : Demokrasi Manfaat Kesetaraan Keterpaduan Keseimbangan Pembahasan : B. Manfaat . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 9 hubungan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar merupakan Penyuluhan yang berazaskan : Demokrasi Manfaat Kesetaraan Keterpaduan Keseimbangan Pembahasan : C. Kesetaraan . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 9 penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antar kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan bagian dari 13 azas yang telah dirumuskan dalam Undang- Undang no 16 tahun 2006 yaitu Penyuluhan yang berazaskan : Demokrasi Manfaat Kesetaraan Keterpaduan Keseimbangan Pembahasan : D. Keterpaduan . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 9



136



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



14



A. B. C. D. E.



15



A. B. C. D.



16 A. B. C. D.



17



A. B. C. D.



18



A. B.



setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengarusutamaan gender, keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal adalah Penyuluhan yang berazaskan : Demokrasi Manfaat Kesetaraan Keterpaduan Keseimbangan Pembahasan : E. Keseimbangan . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 9 suatu bentuk pengaruh sosial yang dilakukan secara sadar. Mengkomunikasikan informasi dengan sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapatan yang wajar dan mengambil keputusan yang tepat adalah Pengertian Penyuluhan Pertanian MENURUT ... A. W van den Ban Vanden Ban dan Hawkins Salmon Padmanegara Zakaria Pembahasan : B. Vanden Ban dan Hawkins . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 3 Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal) untuk para petani dan keluarganya adalah Pengertian Penyuluhan Pertanian MENURUT ... A. W van den Ban Vanden Ban dan Hawkins Salmon Padmanegara Zakaria Pembahasan : C. Salmon Padmanegara.MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 3 upaya pemberdayaan petani dan nelayan beserta keluarganya malalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemandirian agar mereka mau dan mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan daya saing usahanya, kesejahtaraan sendiri serta masyarakatnya merupakan Pengertian Penyuluhan Pertanian MENURUT ... A. W van den Ban Vanden Ban dan Hawkins Salmon Padmanegara Zakaria Pembahasan : D. Zakaria . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 3 bahwa tujuan yang ingin dicapai harus masuk akal, dan tidak berlebihan, sehingga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta/petani adalah Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu SMART (Anonim, 2009) yang berarti : Specific Measurable 137



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D. E.



19



A. B. C. D. E.



20



A. B. C. D. E.



21



A. B. C. D. E. 22



A. B. C. D. E.



Actionary Realistic Time Frame Pembahasan : D. Realistic . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 6 bahwa kegiatan penyuluhan harus mempunyai tujuan akhir yang dapat diukur adalah Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu SMART (Anonim, 2009) yang berarti : Specific Measurable Actionary Realistic Time Frame Pembahasan : B. Measurable . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 6 bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan penyuluhan ini harus dapat dipenuhi oleh setiap peserta/ petani adalah Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu SMART (Anonim, 2009) yang berarti : Specific Measurable Actionary Realistic Time Frame Pembahasan : E. Time Frame . MODUL DASAR PENYULUHAN PERTANIAN / DASAR DASAR PENYULUHAN PERTANIAN hlm 6 tujuan kegiatan penyuluhan itu harus mampu untuk dicapai oleh para peserta/petani adalah Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu SMART (Anonim, 2009) yang berarti : Specific Measurable Actionary Realistic Time Frame Pembahasan : C. Actionary .v hlm 6 Penyuluh Pertanian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Pertanian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri dari 4 (Empat) Penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis Utama yaitu : 20% 40% 50% 25% 60%



138



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



23



A. B. C. D. E.



24 A. B. C. D. E.



25 A. B. C. D.



26 A. B. C. D. E.



27 A. B. C.



Pembahasan : B. 40% PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN hlm 45 Penyuluh Pertanian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Pertanian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan apabila terdiri dari 4 (Empat) Penulis maka pembagian Angka Kredit bagi penulis Pembantu yaitu : 20% 40% 50% 25% 60% Pembahasan : A. 20% PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN hlm 45 Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak : 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 6 orang Pembahasan : B. 3 orang PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN hlm 46 Yang Bukan termasuk Kompetensi Penyuluh Pertanian adalah ... Kompetensi Frekuensi Kompetensi Teknis Kompetensi Manajerial Kompetensi Sosial Kultural Pembahasan : A. Kompetensi Frekuensi PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN hlm 47 Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KECUALI : Pemeliharaan Kinerja dan target kinerja Seminar Kompetensi Teknis Lokakarya Konferensi Pembahasan : C. Kompetensi Teknis PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN hlm 48 Penyuluh Pertanian diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari: 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan 139



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



28 A. B. C. D. E.



29



A. B. C. D. E. 30



A. B. C. D. 31



A. B. C. D. 32 A.



15 Bulan 24 Bulan Pembahasan : A. 6 bulan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN hlm 48 Susunan keanggotaan Tim Penilai paling sedikit ... Orang anggota. 3 4 5 6 7 Pembahasan : A. 3PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN hlm 40 upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga disebut ... Rehabilitasi Hutan Reklamasi Hutan Pemanfaatan Hutan Perlindungan Hutan Reboisasi Hutan Pembahasan : A. Rehabilitasi Hutan BUKU SAKU PENYULUH Pertanian hlm 4 usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan disebut .. Rehabilitasi Hutan Reklamasi Hutan Pemanfaatan Hutan Perlindungan Hutan Pembahasan : D. Perlindungan Hutan BUKU SAKU PENYULUH Pertanian hlm 4 kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestariannya disebut ... Rehabilitasi Hutan Reklamasi Hutan Pemanfaatan Hutan Perlindungan Hutan Pembahasan : C. Pemanfaatan Hutan BUKU SAKU PENYULUH Pertanian hlm 4 usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya disebut ... Rehabilitasi Hutan 140



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D. 33



A. B. C. D. E. 34



A. B. C. D. E. 35



A. B. C. D. E.



Reklamasi Hutan Pemanfaatan Hutan Perlindungan Hutan Pembahasan : B. Reklamasi Hutan BUKU SAKU PENYULUH Pertanian hlm 4 berperan daiam ; menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat, melalui pengembangan usaha, pelestarian lingkungan, membangun kelompok, memupuk modal, dan menabung merupakan fungsi Pendamping sebagai : Motivator Edukator Inspirator Mediator Konselor Pembahasan : A. Motivator BUKU SAKU PENYULUH Pertanian hlm 20 berperan dalam memberikan ruang gerak bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas masyarakat untuk secara aktif belajar dan berlatih atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam; adalah fungsi dari pendamping sebagai : Motivator Edukator Inspirator Mediator Konselor Pembahasan : B. Edukator BUKU SAKU PENYULUH Pertanian hlm 20 berperan dalam memberikan bimbingan dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan yang berkaitan dengan aspek teknis, sosial budaya dan ekonomi merupakan fungsi Pendamping sebagai : Motivator Edukator Inspirator Mediator Konselor Pembahasan : E. Konselor BUKU SAKU PENYULUH Pertanian hlm 20



141



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



142



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



143



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Perawat



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



4 A. B. C. D. E.



5



A.



PPPK



1 PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan yaitu ... Pejabat Pembina Kepegawaian Pejabat yang Berwenang Pejabat Fungsional keperawatan Pejabat Manjerial pembahasan : c. Pejabat Fungsional Keperawatan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT hlm 4 2 rangkaian interaksi Perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya disebut dengan ... Asuhan Keperawatan Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Keperawatan Keperawatan pembahasan : A. Asuhan Keperawatan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT hlm 5 3 kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat disebut dengan ... Asuhan Keperawatan Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Keperawatan Keperawatan pembahasan : E. Keperawatan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT hlm 5 Peduli pada profesi keperawatan ditunjang oleh 4 (empat) unsure utama, kecuali... a. Respect to other b. Compassion c. Advocacy d. Intimacy e. Justice Pembahasan: e. Justice. Buku Standar Kode Etik Keperawatan disusun: Komite Keperawatan. hlm 9 Berikut ini yang termasuk perilaku perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama adalah... a. Perawat wajib memperkenalkan diri kepada klien dan keluarganya 144



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D. E.



6 A. B. C. D. E.



7 A.



B.



C.



D. E.



8



b. Perawat wajib menjelaskan setiap intervensi keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga c. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak mencela adat kebiasaan dan keadaan khusus klien d. Perawat wajib mengikut sertakan klien secara terus menerus pada saat memberikan asuhan keperawatan. e. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak membedakan pelayanan atas dasar kebangsaan, kesukuan, warna kuli], umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan social pada klien d. Perawat wajib mengikut sertakan klien secara terus menerus pada saat memberikan asuhan keperawatan.Buku Standar Kode Etik Keperawatan disusun: Komite Keperawatan. hlm 10 Berikut ini yang termasuk ke dalam pelanggaran sedang adalah... Berjudi atau memlnum minuman beralkohol sampal mabuk diruangan perawatan suka memposting foto di media sosial saatjam sibuk (08.00-12.00) Meminta imbalan berupa uang atau barang kepada pasien atau keluarga untuk kepentingan pribadi atau kelompok Menjawab telfon tanpa menyebutkan identitas Tertawa keras dan terbahak-bahak di ruang perawatan Pembahasan: Meminta imbalan berupa uang atau barang kepada pasien atau keluarga untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Buku Standar Kode Etik Keperawatan disusun: Komite Keperawatan. hlm 18 Penggolongan Alat Kesehatan Kelas III Adalah alat kesehatan yang kegagalannya atau salah penggunaannya dapat memberikan akibat yang sangat berarti kepada pasien tetapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Sebelum beredar perlu mengisi dan memenuhi persyaratan lengkap termasuk analisa resiko dan bukti keamanannya alat kesehatan yang kegagalannya atau salah penggunaannya dapat memberikan akibat yang berarti kepada pasien tetapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Alat ini sebelum beredar perlu mengisi dan memenuhi persyaratan yang cukup lengkap untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis. Contoh : AC powered dynamometer, reflex hammer, kursi roda, dll. alat kesehatan yang kegagalannya atau salah penggunannya dapat memberikan akibat yang serius kepada pasien atau perawat/operator. alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya tidak menyebabkan akibat yang berarti. Penilaian untuk alat kesehatan ini dititikberatkan hanya mutu dan produk. Contoh : sikat gigi, masker, dental floz, perban, ice bag, kacamata (tanpa resep), dl Pembahasan : D. alat kesehatan yang kegagalannya atau salah penggunannya dapat memberikan akibat yang serius kepada pasien atau perawat/operator. [Modul Penggolongan Alkes HLM 4] Cold Hot Pack Adalah



145



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A.



B. C. D.



E.



9 A.



B. C. D. E.



10



A. B. C. D. E.



sebuah kantong berukuran 4,25” X 10,5” atau kirakira 10,5 cm X 26 cm, yang berisikan gel yang membuat alat tersebut elastic dan fleksibel. Kegunaannya: sebagai pengganti botol panas dan kantung es. kantung berisi air panas. Ada juga yang menyebutnya BOTOL PANAS. untuk kompres dingin apabila demam Alat ini berupa kantung yang dilengkapi kasa dan kabel dan digunakan secara elektris. Gunanya untuk menghangatkan badan bila kedinginan. perlengkapan yang digunakan untuk mencegah imobilisasi persendian yang terluka atau meradang, atau pada patah tulang/ dislokasi tulang. Pembahasan : A. sebuah kantong berukuran 4,25” X 10,5” atau kira kira 10,5 cm X 26 cm, yang berisikan gel yang membuat alat tersebut elastic dan fleksibel. Kegunaannya: sebagai pengganti botol panas dan kantung es. [Modul Penggolongan Alkes HLM 7] Warm Water Zak (WWZ) Adalah sebuah kantong berukuran 4,25” X 10,5” atau kirakira 10,5 cm X 26 cm, yang berisikan gel yang membuat alat tersebut elastic dan fleksibel. Kegunaannya: sebagai pengganti botol panas dan kantung es. kantung berisi air panas. Ada juga yang menyebutnya BOTOL PANAS. untuk kompres dingin apabila demam Alat ini berupa kantung yang dilengkapi kasa dan kabel dan digunakan secara elektris. Gunanya untuk menghangatkan badan bila kedinginan. perlengkapan yang digunakan untuk mencegah imobilisasi persendian yang terluka atau meradang, atau pada patah tulang/ dislokasi tulang. Pembahasan : B. kantung berisi air panas. Ada juga yang menyebutnya BOTOL PANAS. [Modul Penggolongan Alkes HLM 7] perlengkapan yang digunakan untuk mencegah imobilisasi persendian yang terluka atau meradang, atau pada patah tulang/ dislokasi tulang. Merupakan pengertian alat : Heating Pad Skin Traction Kit Kruk atau Crutche Borst Pump Tapelhoed Pembahasan : B. Skin Traction Kit [Modul Penggolongan Alkes HLM 8]



11



A. B. C. D. E. 12



tongkat penyangga tubuh yang digunakan pada pasien yang mengalami gangguan/ cedera/ pasca operasi pada kakinya. Merupakan Pengertian Alat : Heating Pad Skin Traction Kit Kruk atau Crutche Borst Pump Tapelhoed Pembahasan : C. Kruk atau Crutche [Modul Penggolongan Alkes HLM 8] Breukband (Sabuk Hernia) Adalah



146



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D.



alat yang berupa sabuk (ban pinggang) dan gunanya untuk para penderita Hernia, agar dapat lebih bebas bergerak tanpa rasa sakit. alat yang dibuat dari karet berbentuk lingkaran seperti ban dalam mobil., untuk membantu memompa air susu keluar dari buah dada wanita yang sedang menyusui dikarenakan produksi air susunya terlalu banyak penyangga tubuh yang digunakan pada pasien yang mengalami gangguan/ cedera/ pasca operasi pada kakinya.



E.



13 A. B. C. D. E. 14 A.



perlengkapan yang digunakan untuk mencegah imobilisasi persendian yang terluka atau meradang, atau pada patah tulang/ dislokasi tulang Pembahasan : A. alat yang berupa sabuk (ban pinggang) dan gunanya untuk para penderita Hernia, agar dapat lebih bebas bergerak tanpa rasa sakit. [Modul Penggolongan Alkes HLM 8] Tujuan Alat Kesehatan Untuk Manusia.Kecuali : diagnosis, pencegahan, pemantauan, perawatan, atau meringankan penyakit diagnosis, pemantauan, perawatan, meringankan, atau memulihkan cedera pemeriksaan, penggantian, pemodifikasian, atau penunjang anatomi atau proses fisiologis mengontrol pembuahan tidak mempertahankan hidup Pembahasan : E. tidak mempertahankan hidup [5 Pedoman Penandaan ALKES HLM 5] Pengertian Diagnostik In Vitro adalah setiap reagen, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan reagen lainnya, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem yang diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara in vitro untuk pemeriksaan dari setiap spesimen



B.



C.



D.



E.



15 A.



alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan tempat-tempat umum. etiket/label, brosur atau bentuk pernyataan lainnya yang ditulis, dicetak, atau digambar, berisi informasi penting yang disertakan pada atau berhubungan dengan alat kesehatan dan PKRT. informasi yang disediakan oleh pemilik produk yang ditujukan kepada pengguna alat kesehatan dan PKRT mengenai cara penggunaan yang tepat dan tindakan pencegahan (peringatan dan/ atau perhatian) jika ada Kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk Pembahasan : A. setiap reagen, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan reagen lainnya, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem yang diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara in vitro untuk pemeriksaan dari setiap spesimen [5 Pedoman Penandaan ALKES HLM 6] Pengertian Petunjuk Penggunaan adalah setiap reagen, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan reagen lainnya, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem 147



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



yang diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara in vitro untuk pemeriksaan dari setiap spesimen B. C.



D.



E.



16 A. B. C. D. E.



17 A. B. C. D. E. 18 A.



B. C.



D. E.



alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan tempat-tempat umum. etiket/label, brosur atau bentuk pernyataan lainnya yang ditulis, dicetak, atau digambar, berisi informasi penting yang disertakan pada atau berhubungan dengan alat kesehatan dan PKRT. informasi yang disediakan oleh pemilik produk yang ditujukan kepada pengguna alat kesehatan dan PKRT mengenai cara penggunaan yang tepat dan tindakan pencegahan (peringatan dan/ atau perhatian) jika ada Kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk Pembahasan : D. informasi yang disediakan oleh pemilik produk yang ditujukan kepada pengguna alat kesehatan dan PKRT mengenai cara penggunaan yang tepat dan tindakan pencegahan (peringatan dan/ atau perhatian) [5 Pedoman Penandaan ALKES HLM 7] kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk Adalah petunjuk penggunaan kemasan primer kemasan sekunder penandaan PKRT Pembahasan : B. kemasan primer [5 Pedoman Penandaan ALKES HLM 7] kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk Adalah petunjuk penggunaan kemasan primer kemasan sekunder penandaan PKRT Pembahasan : C. kemasan sekunder [5 Pedoman Penandaan ALKES HLM 7] Penandaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengguna alat kesehatan dan PKRT , Yaitu Dengan tersedianya informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan, pengguna dapat terhindar dari kemungkinan kesalahan penggunaan alat kesehatan dan PKRT alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan tempat-tempat umum. etiket/label, brosur atau bentuk pernyataan lainnya yang ditulis, dicetak, atau digambar, berisi informasi penting yang disertakan pada atau berhubungan dengan alat kesehatan dan PKRT. Alat kesehatan yang memerlukan penyimpanan pada kondisi khusus, harus mencantumkan petunjuk tentang cara penyimpanan. Kinerja yang dimaksudkan pemilik produk dan jika relevan efek samping yang tidak diinginkan. Pembahasan : A. Dengan tersedianya informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan, pengguna dapat terhindar dari kemungkinan kesalahan penggunaan alat kesehatan dan PKRT [5 Pedoman Penandaan ALKES HLM 7] 148



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



19 A. B. C. D. E. 20 A. B.



C.



D.



E.



21 A. B. C. D. E. 22 A. B. C. D. E. 23



B. C.



Bentuk bentuk korupsi di sektor kesehatan,Kecuali : embezzelement and theft corruption in procurement The complexity of health system corruption in payment system corruption in the pharmaceutical chain Pembahasan : C. The complexity of health system [Pengadaan Alkes HLM 2] metode Morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. misalnya dalam situasi “darurat” dapat menyebabkan Pejabat Pemerintah yang berwenang mengambil kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti ketentuan. dimana terdapat hubungan saling menguntungkan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat dengan penyedia pelayanan kesehatan dan pengambil keputusan (pejabat Pemerintah). misalnya adanya kolusi, suap, penggelembungan anggaran, tidak terpenuhinya spesifikasi perbekalan kesehatan dan logistik obat yang dipersyaratkan sesuai program yang ditetapkan. misalnya penggelapan di berbagai titik alokasi anggaran atau pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan serta digunakannya peralatan medis milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi dan/atau untuk praktek swasta. Pembahasan : A. perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. [Pengadaan Alkes HLM 5] Pembahasan: C. DPJP Kepmenkes no HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (covid 19) Bahan tradisional yang dapat mengatasi susah tidur... A. Jahe B. Kunyit C. Temulawak D. Biji pala E. Rimpang Pembahasan: D. Biji pala Kepmenkes no HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (covid 19) Berikut yang termasuk upaya pencegahan dalam perlindungan kesehatan masyarakat.. A. Pemantauan kondisi kesehatan B. Pelacakan kontak erat C. Promosi kesehatan D. Pengobatan kasus konfirmasi E. Deteksi dini penyebaran Pembahasan: Promosi kesehatan Kepmenkes no HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (covid 19) A. hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi setiap perawat untuk memberikan pelayanan/asuhan keperawatan karena perawat secara terus-menerus selama 24 jam bersama pasien,Yaitu Komunikasi Komunikasi dalam aktivitas keperawatan 149



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E. 24



B. C. D. E. 25 B. C. D. E.



Tujuan komunikasi Informasi/pesan/berita Komunikan (reciever) Pembahasan : B. Komunikasi dalam aktivitas keperawatan [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 10] A. pertukaran keseluruhan perilaku dari komunikator kepada komunikan, baik yang disadari maupun tidak disadari, ucapan verbal atau tulisan, gerakan, ekspresi wajah, dan semua yang ada dalam diri komunikator dengan tujuan untuk memengaruhi orang lain,Yaitu Komunikasi Komunikasi dalam aktivitas keperawatan Tujuan komunikasi Informasi/pesan/berita Komunikan (reciever) Pembahasan : A. Komunikasi [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 12] A. Tujuan komunikasi secara umum,Kecuali : Menyampaikan ide/informasi/berita Memengaruhi orang lain Mengubah perilaku orang lain Memberikan pendidikan Memahami (ide) diri sendiri



26



B. C. D. E. 26



B. C. D. E. 27 B. C.



pemabahasan : E. Memahami (ide) diri sendiri [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 13] A. orang atau kelompok yang menyampaikan pesan/ide/informasi kepada orang/pihak lain sebagai lawan bicara,Yaitu Komunikator (sender) Informasi/pesan/berita Komunikan (reciever) Umpan balik Komunikasi Pembahasan : A. Komunikator (sender) [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 14] A. orang atau sekelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan komunikator,Yaitu Komunikator (sender) Informasi/pesan/berita Komunikan (reciever) Umpan balik Komunikasi Pembahasan : C. Komunikan (reciever) [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 14] A. Dimensi temporal (waktu) adalah lingkungan nyata (tangible), dapat berbentuk ruang atau bangsal, dan segala komponen yang ada di dalamnya mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Pilihan waktu yang tepat dapat mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan



150



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D.



E.



28



B. C. D.



E.



29



B. C. D. E. 30 B. C. D.



komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik Komunikasi dalam Keperawatan @n 7 langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung, melalui telepon atau telekonferensi pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan Pembahasan : B. mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Pilihan waktu yang tepat dapat mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 15] A. Komunikasi Verbal Yaitu lingkungan nyata (tangible), dapat berbentuk ruang atau bangsal, dan segala komponen yang ada di dalamnya mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Pilihan waktu yang tepat dapat mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik Komunikasi dalam Keperawatan @n 7 langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung, melalui telepon atau telekonferensi pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan Pembahasan : E. pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 15] A. komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, baik secara manual maupun elektronik, dilakukan untuk memberikan informasi dalam jumlah yang besar sebagai bukti tertulis atau dokumentasi,Yaitu Komunikasi verbal Komunikasi oral Komunikasi tertulis Komunikasi nonverbal Komunikasi lisan Pembahasan : C. Komunikasi tertulis [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 15] A. Komunikasi nonverbal yaitu lingkungan nyata (tangible), dapat berbentuk ruang atau bangsal, dan segala komponen yang ada di dalamnya mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Pilihan waktu yang tepat dapat mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik Komunikasi dalam Keperawatan @n 7 langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung, melalui telepon atau telekonferensi



151



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



31



A. B.



C. D.



E.



32



A. B. C. D.



E.



33



A. B. C. D.



pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan Pembahasan : D. pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan [Komunikasi Dalam Keperawatan Hlm 16] Pengertian Tindakan operasi adalah bila klien masuk ruang pulih sadar, ruang PAR, atau PAàU. Selama periode post operative, klien dirawat oleh perawat di ruang PAR ( Post Anesthesia Recovary ) dan unit setelah di pindah dari ruang pemulihan. bertanggung jawab menyiapkan dan mengendalikan peralatan steril dan instrumen, kepada ahli bedahàasisten membutuhkan persiapan yang matang dan benar-benar teliti karena hal ini menyangkut berbagai organ, terutama jantung, paru, pernafasan. Untuk itu diperlukan perawatan yang komprehensif dan menyeluruh guna mempersiapkan tindakan operasi sampai dengan benar-benar aman dan tidak merugikan klien maupun petugas Kelebihan atau kekurangan dalam oksigenasi dan atau pengeluaran karbondioksida di dalam membran kapiler alveoli Sensori yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional yang muncul secara aktual atau potensial kerusakan jaringan atau menggambarkan adanya kerusakan Pembahasan : C. membutuhkan persiapan yang matang dan benar-benar teliti karena hal ini menyangkut berbagai organ, terutama jantung, paru, pernafasan. Untuk itu diperlukan perawatan yang komprehensif dan menyeluruh guna mempersiapkan tindakan operasi sampai dengan benar-benar aman dan tidak merugikan klien maupun petugas [Tindakan Keperawatan Hlm 1] Tim pembedahan Anaesthesologist atau perawat anaesthesi yaitu ahli bedah senior atau ahli bedah yang sudah melakukan operasi. asisten bius dokter, residen, atau perawat, di bawah petunjuk ahli bedah. Asisten memegang retractor dan suction untuk melihat letak operasi. Perawat anesthesi memberikan obat-obat anesthesia dan obat-obat lain untuk mempertahankan status fisik klien selama pembedahan. Peran vital sebelum, selama dan sesudah pembedahan bertanggung jawab menyiapkan dan mengendalikan peralatan steril dan instrumen, kepada ahli bedahàasisten Pembahasan : C. Perawat anesthesi memberikan obat-obat anesthesia dan obat-obat lain untuk mempertahankan status fisik klien selama pembedahan. [Tindakan Keperawatan Hlm 7] Tim pembedahan Ahli bedah yaitu ahli bedah senior atau ahli bedah yang sudah melakukan operasi. asisten bius dokter, residen, atau perawat, di bawah petunjuk ahli bedah. Asisten memegang retractor dan suction untuk melihat letak operasi. Perawat anesthesi memberikan obat-obat anesthesia dan obat-obat lain untuk mempertahankan status fisik klien selama pembedahan.



152



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



34 A. B. C. D.



E.



35 A. B. C. D.



E.



Peran vital sebelum, selama dan sesudah pembedahan bertanggung jawab menyiapkan dan mengendalikan peralatan steril dan instrumen, kepada ahli bedahàasisten Pembahasan : A. ahli bedah senior atau ahli bedah yang sudah melakukan operasi.[Tindakan Keperawatan Hlm 7] Surgical technologist atau Nurse scrub Yaitu ahli bedah senior atau ahli bedah yang sudah melakukan operasi. asisten bius dokter, residen, atau perawat, di bawah petunjuk ahli bedah. Asisten memegang retractor dan suction untuk melihat letak operasi. Perawat anesthesi memberikan obat-obat anesthesia dan obat-obat lain untuk mempertahankan status fisik klien selama pembedahan. Peran vital sebelum, selama dan sesudah pembedahan bertanggung jawab menyiapkan dan mengendalikan peralatan steril dan instrumen, kepada ahli bedahàasisten Pembahasan : E. bertanggung jawab menyiapkan dan mengendalikan peralatan steril dan instrumen, kepada ahli bedahàasisten [Tindakan Keperawatan Hlm 7] Circulating Nurse Yaitu ahli bedah senior atau ahli bedah yang sudah melakukan operasi. asisten bius dokter, residen, atau perawat, di bawah petunjuk ahli bedah. Asisten memegang retractor dan suction untuk melihat letak operasi. Perawat anesthesi memberikan obat-obat anesthesia dan obat-obat lain untuk mempertahankan status fisik klien selama pembedahan. Peran vital sebelum, selama dan sesudah pembedahan bertanggung jawab menyiapkan dan mengendalikan peralatan steril dan instrumen, kepada ahli bedahàasisten



153



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



154



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



155



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Perencana A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



PPPK



1 pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)tahun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun Pembahasan : A. dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)tahun 2 pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)tahun Pembahasan : D. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun 3 pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga ( RenstraKL) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun Pembahasan : E. dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun 4 pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun Pembahasan : A. dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun



156



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



5 pengertian Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Pembahasan : A. dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun 6 dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,merupakan pengertian



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



rencana pembangunan tahunan daerah rencana pembangunan tahunan kementerian/lembaga rencana pembangunan tahunan nasional rencana pembangunan jangka menengah rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga Pembahasan : A. rencana pembangunan tahunan daerah 7 dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun,merupakan pengertian rencana pembangunan tahunan daerah rencana pembangunan tahunan kementerian/lembaga rencana pembangunan tahunan nasional rencana pembangunan jangka menengah rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga Pembahasan : B. rencana pembangunan tahunan kementerian/lembaga 8 dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,merupakan pengertian rencana pembangunan tahunan daerah rencana pembangunan tahunan kementerian/lembaga rencana pembangunan tahunan nasional rencana pembangunan jangka menengah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembahasan : E. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 Bidang sosial sistem perencanaan pembangunan nasional hlm 3 9 sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah,merupakan pengertian rencana pembangunan tahunan nasional Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga rencana pembangunan jangka menengah



157



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A.



Pembahasan : B. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 Bidang sosial sistem perencanaan pembangunan nasional hlm 3 10 sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian /Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah,Merupakan pengertian rencana pembangunan tahunan nasional dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah rencana pembangunan jangka menengah Pembahasan : C. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 Bidang sosial sistem perencanaan pembangunan nasional hlm 3 11 pengertian partisipasi adalah proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan



B.



partisipasi mesti dimengerti tidak sebagai tujuan semata. Ia harus dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan yang pro publik dan sensitif dengan konteks



C.



kebijakan yang efektif, efisien, dan pro publik dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah kebijakan publik yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang partisipatif



D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



proses pembuatan keputusan. Namun dalam kenyataannya mereka hanya sekedar mengamini keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pembahasan : A. proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan 10 Sosial modul 1 hlm 2 12 Syarat partisipasi terlaksana,salah satunya adalah Penyebaran informasi publik Pengembangan mekanisme konsultasi kebijakan publik Pengambilan dan pelaksanaan keputusan publik secara bersama. Keluasaan, baik keluasaan dalam ruang politik dan ruang sosial Mendorong inisiatif komunitas yang independen Pembahasan : D. Keluasaan, baik keluasaan dalam ruang politik dan ruang sosial 10 Sosial modul 1 hlm 4 13 Permasalahan partisipasi dalam aspek keterwakilan,kecuali Kesulitan mengidentifikasi isu kebijakan yang bisa di-share ke publik Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik Kegagalan mengakomodasi suara dan masalah sosial yang relevan dengan kebutuhan kelompok-kelompok pinggiran dan marjinal Kesukaran untuk mengidentifikasi pihak yang relevan dengan isu Forum publik yang tidak efektif Pembahasan : E. Forum publik yang tidak efektif 10 Sosial modul 1 hlm 11 14 salah satu Masalah dalam Aspek Keterlibatan adalah 158



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A.



B.



C.



D.



E.



A.



B.



C.



D.



Kesulitan mengidentifikasi isu kebijakan yang bisa di-share ke publik Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik Kegagalan mengakomodasi suara dan masalah sosial yang relevan dengan kebutuhan kelompok-kelompok pinggiran dan marjinal Kesukaran untuk mengidentifikasi pihak yang relevan dengan isu Forum publik yang tidak efektif Pembahasan : E. Forum publik yang tidak efektif 10 Sosial modul 1 hlm 11 15 Strategi menumbuhkan partisipasi warga,kecuali Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik Penyebaran informasi publik Pengembangan mekanisme konsultasi kebijakan publik Pengambilan dan pelaksanaan keputusan publik secara bersama Mendorong inisiatif komunitas yang independen Pembahasan : A. Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik 10 Sosial modul 1 hlm 21 16 Tingkat kesempatan indikator akses adalah Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan olehpemerintahdaerah dan bisa diakses oleh warganya Semakin banyak pilihan yang bisa ditawarkan dan dinegosiasikan oleh warga maka semakin terbuka pula peluang bagi warga untuk terlibat lebih mendalam pada proses kebijakan yang ada Bentuk-bentuk partisipasi publik bervariasi juga disebabkan oleh seberapa besar publik bisa mempengaruhi berbagai keputusan dan konsensus yang ada dalam proses kebijakan Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik Pembahasan : B. Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan olehpemerintahdaerah dan bisa diakses oleh warganya 10 Sosial modul 1 hlm 6 17 Tingkat kesempatan indikator suara adalah Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya Semakin banyak pilihan yang bisa ditawarkan dan dinegosiasikan oleh warga maka semakin terbuka pula peluang bagi warga untuk terlibat lebih mendalam pada proses kebijakan yang ada Bentuk-bentuk partisipasi publik bervariasi juga disebabkan oleh seberapa besar publik bisa mempengaruhi berbagai keputusan dan konsensus yang ada dalam proses kebijakan 159



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



A.



B.



C.



D.



E.



A.



B.



C.



D. E.



Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik Pembahasan : A. Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka 10 Sosial modul 1 hlm 6 18 Tingkat kesempatan indikator pengaruh adalah Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya Semakin banyak pilihan yang bisa ditawarkan dan dinegosiasikan oleh warga maka semakin terbuka pula peluang bagi warga untuk terlibat lebih mendalam pada proses kebijakan yang ada Bentuk-bentuk partisipasi publik bervariasi juga disebabkan oleh seberapa besar publik bisa mempengaruhi berbagai keputusan dan konsensus yang ada dalam proses kebijakan Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik Pembahasan : D. Bentuk-bentuk partisipasi publik bervariasi juga disebabkan oleh seberapa besar publik bisa mempengaruhi berbagai keputusan dan konsensus yang ada dalam proses kebijakan 10 Sosial modul 1 hlm 6 19 Tingkat kesempatan indikator pilihan adalah Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya Semakin banyak pilihan yang bisa ditawarkan dan dinegosiasikan oleh warga maka semakin terbuka pula peluang bagi warga untuk terlibat lebih mendalam pada proses kebijakan yang ada Bentuk-bentuk partisipasi publik bervariasi juga disebabkan oleh seberapa besar publik bisa mempengaruhi berbagai keputusan dan konsensus yang ada dalam proses kebijakan Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan publik Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka Pembahasan : B. Semakin banyak pilihan yang bisa ditawarkan dan dinegosiasikan oleh warga maka semakin terbuka pula peluang bagi warga untuk terlibat lebih mendalam pada proses kebijakan yang ada 10 Sosial modul 1 hlm 6



A.



20 derajat partisipasi publik bila dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang dibuka oleh pemerintah, yaitu informatif adalah Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan



160



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B.



Variasi dan tingkat kedalaman partisipasi warga juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat mereka diberi hak suara untuk mengungkapkanberbagai ide dan gagasan mereka



C.



Kedalaman pelibatan publik dalam proses kebijakan sangat tergantung seberapa luas dan jauh ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan bisa diakses oleh warganya Derajat partisipasi ini lebih tinggi dari sekedar informatif. Ini disebabkan karena pemerintah daerah sudah menyediaan ruang dan melembagakan keterlibatan warga dalam proses kebijakan Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada Pembahasan : A. Sebuah pemerintahan daerah berada dalam derajat partisipasi yang sifatnya informatif apabila pemerintah sekedar mensosialisasikan dan menginformasikan apa saja yang menjadi rencana mereka dalam proses kebijakan 10 Sosial modul 1 hlm 6



D.



E.



A. B.



C. D. E.



A. B.



C. D. E.



A. B.



C.



SPASIAL 21 Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segena.p unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruaog, dan pengendalian ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya Pembahasan : A. hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang 9 spasial tata ruang hlm 3 22 Penataan ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segena.p unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruaog, dan pengendalian ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya Pembahasan : C. proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruaog, dan pengendalian ruang 9 spasial tata ruang hlm 3 23 Pengertian Wilayah adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruaog, dan pengendalian ruang



161



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



A. B.



C. D. E.



A. B.



C. D. E.



A.



B.



C. D. E.



wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya Pembahasan : B. ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional 9 spasial tata ruang hlm 3 24 Pengertian Kawasan adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruaog, dan pengendalian ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya Pembahasan : E. wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya 9 spasial tata ruang hlm 3 25 Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup somber daya alam dan somber daya buatan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan somber daya buatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruaog, dan pengendalian ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya Pembahasan : A. kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup somber daya alam dan somber daya buatan 9 spasial tata ruang hlm 4 26 Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup somber daya alam dan somber daya buatan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan somber daya buatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruaog, dan pengendalian ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya Pembahasan : B. kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan somber daya buatan 9 spasial tata ruang hlm 4 27 Kawasan perdesaan adalah



162



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B.



kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup somber daya alam dan somber daya buatan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan somber daya buatan



C.



kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan smnber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi



D.



kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai satrategis yang penataan ruangnya diprioritaskan Pembahasan : C. kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan smnber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi 9 Spasial tata ruang hlm 4 28 Kawasan perkotaan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup somber daya alam dan somber daya buatan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan somber daya buatan



E.



A. B.



C.



kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan smnber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi



D.



kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai satrategis yang penataan ruangnya diprioritaskan Pembahasan : D. kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi 9 Spasial tata ruang hlm 4 29 Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup somber daya alam dan somber daya buatan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan somber daya buatan



E.



A. B.



163



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C.



kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan smnber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi



D.



kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai satrategis yang penataan ruangnya diprioritaskan Pembahasan : E. kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai satrategis yang penataan ruangnya diprioritaskan 9 spasial tata ruang hlm 4 30 RTRW Nasional adalah strategi dan araban kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan araban pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi strategi dan araban kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup somber daya alam dan somber daya buatan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan somber daya buatan



E.



A.



B.



C. D.



E.



kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan smnber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Pembahasan : A. strategi dan araban kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan araban pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi 9 spasial tata ruang hlm 5 Permenpan RB No 4 Th 2020



A.



B. C. D. E.



31 Pengertian Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Perencana sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Perencana sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perencana baik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara



164



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



Pembahasan : A. proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan 21 Peremenpan RB Nomor 4 Tahun 2020 hlm 6 32 unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Perencana sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja,Merupakan pengertian : Uji Kompetensi Hasil Kerja Hasil Kerja Minimal Instansi Pembina Jabatan Fungsional Menteri Pembahasan : C. Hasil Kerja Minimal 21 Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020 hlm 6 33 kegiatan utama yang harus dicapai oleh Perencana sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana,Merupakan Pengertian: Uji Kompetensi Hasil Kerja Hasil Kerja Minimal Instansi Pembina Jabatan Fungsional Menteri Pembahasan : B. Hasil Kerja 21 Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020 hlm 6 34 Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Perencana sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Perencana sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perencana baik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara Pembahasan : D. tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perencana baik 21 Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020 hlm 6 35 kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan,merupakan pengertian: Uji Kompetensi Hasil Kerja Hasil Kerja Minimal Instansi Pembina Jabatan Fungsional Menteri Pembahasan : D. Instansi Pembina Jabatan Fungsional 21 Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2020 hlm 6



165



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



166



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



167



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Pranata Komputer



A. B. C. D. E.



A.



B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



PPPK



1 Kelebihan pada jaringan komputer,Adalah : Kurang dalam keamanan Kurang memiliki ketahanan Memungkinkan lebih banyak keberadaan virus komputer dan malware. Meningkatkan kapasitas penyimpanan Mempromosikan tindakan negatif Pembahasan : D. Meningkatkan kapasitas penyimpanan [Jaringan Komputer Hlm 21] 2 Pengertian Hardware Adalah komponen Internet yang memiliki cakupan besar mulai dari smartphone atau komputer yang dimanfaatkan untuk mengakses Internet dengan kabel yang menyertakan segala informasi dari perangkat satu ke perangkat lain sekelompok peraturan untuk mengatur komunikasi data di internet. Pemeliharaan dan Pengembangan pada alat-alat dapat kita lakukan lebih mudah dan dengan anggaran yang lebih hemat karena teknologi jaringan komputer mengintegrasikan data-data komputer satu ke komputer yang lainnya yang tersambung pada suatu jaringan sangatlah dimungkinkan. Penggunaan suatu sarana secara bersama-sama dapat meningkatkan perkembangan dan efektivitas dari sumber daya Pembahasan : A. komponen Internet yang memiliki cakupan besar mulai dari smartphone atau komputer yang dimanfaatkan untuk mengakses Internet dengan kabel yang menyertakan segala informasi dari perangkat satu ke perangkat lain [Jaringan Komputer Hlm 23] 3 Internet digunakan untuk melakukan komunikasi pada jarak dekat atau jauh.Beberapa contoh spesifik penggunaanKecuali : Bentuk komunikasi pada E-mail dan lainnya, seperti Internet Relay Chat (IRC), pesan instan, konferensi video, telepon dan juga sosial media peningkatan diri serta pendidikan dengan melakukan pembelajaran online, loka karya dan kursus Mencari pekerjaan dengan media sosial seperti LinkedIn mencapai klien dan melakukan perjalanan secara terbalik Forum diskusi online dan grub komunitas Pembahasan : D. mencapai klien dan melakukan perjalanan secara terbalik [Jaringan Komputer hlm 23] 4 langkah yang diambil untuk dapat meminimalisir dari kejahatan dan melindungi privasi online pengguna,Kecuali : Mencari pekerjaan dengan media sosial seperti LinkedIn Menggunakan password yang bervariasi dan sulit ditebak Menggunakan protokol yang lebih aman (HTTPS) Menjadikan akun media sosial bersifat pribadi atau menjaga privasi. Menggunakan antivirus dan antimalware pada Komputer pengguna



168



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B.



C. D. E.



A. B.



C. D. E.



7



Pembahasan : A. Mencari pekerjaan dengan media sosial seperti LinkedIn [Jaringan Komputer hlm 24] 5 Pengertian Arpanet Adalah Jaringan komputer pertama yang memiliki jangkauan luas dan merupakan cikal bakal internet. merupakan bentuk jaringan untuk mendapatkan informasi serta komunikasi miliyaran individu di dunia dengan berbagai jenis device yang menggunakan tipe komunikasi seperti satelit, telepon dan sebagainya Protokol TCP/IP yang digunakan dalam menentukan alamat dan routing paket data antar host Perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lain yang berhubungan protokol komunikasi untuk digunakan pada jaringan Internet Pembahasan : A. Jaringan komputer pertama yang memiliki jangkauan luas dan merupakan cikal bakal internet. [Jaringan Komputer Hlm 27] 6 Pengertian internet Service Provider (ISP) Adalah Jaringan komputer pertama yang memiliki jangkauan luas dan merupakan cikal bakal internet. merupakan bentuk jaringan untuk mendapatkan informasi serta komunikasi miliyaran individu di dunia dengan berbagai jenis device yang menggunakan tipe komunikasi seperti satelit, telepon dan sebagainya Protokol TCP/IP yang digunakan dalam menentukan alamat dan routing paket data antar host Perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lain yang berhubungan protokol komunikasi untuk digunakan pada jaringan Internet Pembahasan : D. Perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lain yang berhubungan [Jaringan Komputer Hlm 27] Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian,Kecuali :



A. Pranata Komputer Ahli Pertama B.



Pranata Komputer Mahir C. Pranata Komputer Ahli Muda D. Pranata Komputer Ahli Madya E. Pranata Komputer Ahli Utama



8



Pembahasan : B. Pranata Komputer Mahir [JF Pranata Komputer hlm 7] Salah satu Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang dapat dinilai Angka Kreditnya adalah



169



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi B. C.



melakukan penggandaan data melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network)



D. melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi E. melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi Pembahasan : A. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi [JF Pranata Komputer Hlm 8] 9 Sub-unsur dari unsur kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, Kecuali : A. information technologyenterprise B. manajemen layanan teknologi informasi C. pengelolaan data (data management) D. audit teknologi informasi



E. sistem jaringan komputer



10



Pembahasan : E. sistem jaringan komputer [JF Pranata Komputer Hlm 8] Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan Pranata Komputer Terampil,Kecuali :



A. B.



melakukan penggandaan data melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network)



C. melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi D. melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi E.



11



melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi Pembahasan : E. melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi [JF Pranata Komputer Hlm 8] Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan Pranata Komputer Mahir,Kecuali :



170



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. melakukan pengumpulan informasi mengenai data instansi B. melakukan pengadministrasian kegiatan tata kelola data C. melakukan kompilasi data pengolahan D. membuat peta tematik sederhana E. membuat program aplikasi



Pembahasan : C. melakukan kompilasi data pengolahan [JF Pranata Komputer HLM 9 12 Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah basis data,Kecuali : A. Komputer B. Memori Sekunder yang on line C. Memori sekunder yang off line D. Media/Perangkat komunikasi



E. Programmer aplikasi Pembahasan : E. Programmer aplikasi [Modul Basis Data HLm 13] 13 A. B.



C.



Sistem Operasi (Operating system) Yaitu Perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan mengelola,dan mengontrol akses ke basis data Sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal ini tidak dapat dipungkiri,karena setiap harinya kiga selalu memerlukan dan menggunakan data dalam merecanakan sesuatu Program yang mengaktifkan sistem komputer,mengendalikan seluruh sumber daya(resource) dalam komputer dan melakukan operasi operasi dasar dalam komputer



D. E.



14



Komponen yang sangat penting dalam sebuah DBMS Menghubungkan berbagai perintah,dan aturan aturan yang akan menentukan rancangan dan penggunaan basis data Pembahasan : C. Program yang mengaktifkan sistem komputer,mengendalikan seluruh sumber daya(resource) dalam komputer dan melakukan operasi operasi dasar dalam komputer [Modul Basis Data Hlm 13] serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. pernyataan tersebut merupakan pengertian : 171



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE B. Tata Kelola SPBE C. Manajemen SPBE D. Layanan SPBE E. Rencana Induk SPBE Nasional



15



Pembahasan : C. Manajemen SPBE [Audit IT Hlm 2] dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. merupakan pengertian :



A. Tata Kelola SPBE B. Manajemen SPBE C. Layanan SPBE D. Rencana Induk SPBE Nasional



E. Peta Rencana SPBE Pembahasan : E. Peta Rencana SPBE [Audit IT Hlm 3] 16 A.



B.



C.



D. E.



Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadipenunjang utama untuk menjalankan sistem,aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung,dan perangkat elektronik lainnya. sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Pembahasa : A. semua perangkat keras,perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadipenunjang utama untuk menjalankan sistem,aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung,dan perangkat elektronik lainnya. [Audit IT Hlm 3] 172



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



17 A. B.



proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi. merupakan pengertian : Keamanan SPBE Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi



C. Pengguna SPBE D. Instansi Pusat E. Pemerintah Daerah Pembahasan : B. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi [Audit IT Hlm 4] 18 A. B.



C.



D.



E.



Tujuan Rencana Induk SPBE Nasional adalah untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembahasan : A. untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. [Audit IT Hlm 7]



19 Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk



A. B.



C. D.



E.



memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi 173



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



20 A. B. C. D.



kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembahasan : B. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. [Audit IT Hlm 9] Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun



E. 5 Tahun Pembahasan : E. 5 Tahun [Audit IT Hlm 10] 21 Ada 4 elemen menuju customer service yang baik,Kecuali A. Mengidentifikasi key customer anda B. C. D.



Mengidentifikasi key Service (identifying key services of key customer Mengidentifikasi Key Proses yang mensupport Key Service (identifying key processes that support key services) Mengidentifikasi Key Supplier yang men-support key Process (identifying key suppliers that support key processes).



E.



22



Mengidentifikasi Service level agreement management Pembahasan : E. Mengidentifikasi Service level agreement management [Konsep dasar manajemen Hlm 26] untuk memastikan suatu layanan/service dibutuhkan oleh customer maka suatu Layanan perlu melalui salah satu tahapan,yaitu



A. sesuatu service yang digunakan oleh mayoritas untuk melakukan kerja pada organisasi



B. seseorang yang melakukan kritik yang konstruktive dan obyektive C. seseorang yang kesuksesan dari jasa yang diberikan perusahaan tergantung padanya D. E.



23



seseorang yang menjamin kesuksesan organisasi (posisi dan pengaruhnya besar) Validate, melakukan pemastian atau pengesahan atas layanan itu benar benar merupakan hal yang penting Pembahasan : E. Validate, melakukan pemastian atau pengesahan atas layanan itu benar benar merupakan hal yang penting [Konsep dasar manajemen Hlm 26] SIG) SIG merupakan alat pengolah data spasial, untuk menggunakan SIG perlu adanya 174



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



tahapan kerja agar proses pengolahan data dapat berjalan lancer. Tahapan kerja SIG yang berfungsi untuk pemberian namapada setiap objek disebut A. a.



Anotasi



b.



Editing



c.



Digitasi



d.



Analisis data



B. C. D. E.



24



e. Input data •A Tahap anotasi dalam pembuatan peta dan analisis data dalam sig adalah tahap dilakukannya pemberian nama atau catatan terhadap berbagai objek yang ada pada peta, misalnya nama sungai, nama kota, nama gunung, nama daerah, atau nama wilayah. SIG) Unsur interpretasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peralatan militer yang ada di dalam bunker dengan citra radar yaitu



A. a.



Ukuran



b.



Bayangan



c.



Tekstur



d.



Rona



B. C. D. E.



25



e. Bentuk •E Unsur interpretasi citra ada 9 : • Rona, • bentuk, • ukuran • tekstur • pola • bayangan • situs • asosiasi • konvergensi SIG) Peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya disebut



A.



a.



Peta digital



175



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. b.



Peta khusus



c.



Peta relief



d.



Peta geografi



C. D. E.



26



e. Peta topografi •C • Peta timbul/relief : yaitu peta yang permukaannya dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. • Peta topografi yaitu peta yang menampilkan relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi yang digambar menggunakan garis kontur. Semakin rapat jarak garis kontur yang satu dengan yang lainnya menunjukan daerah tersebut semakin curam. • Peta korografi, yaitu peta yang menampilkan sebagian atau seluruh permukaan bumi secara umum. Peta jenis ini menggambarkan semua kenampakan di suatu wilayah misalnya gunung, danau, jalan raya, dan garis pantai. • Peta digital, yaitu peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui computer SIG) Citra foto yang menggunakan semua spektrum sinar tampak, sehingga kepekaan dalam menangkap objek akan sama dengan kepekaan mata



A.



a.



Multispectral



b.



Inframerah



c.



Pankromatik



d.



Oblique



B. C. D. E. e. Ortokromatik •C Foto Ortokromatik merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum gelombang tampak disekitar warna biru hingga sebagian warna hijau (sekitar 0,4 – 0,56 mikrometer). Dari sini banyak objek yang bisa nampak jelas dan bisa melihat objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Foto ini sangat cocok untuk mempelajari daerah pantai. c. Foto Pankromatrik merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum cahaya tampak sehingga kepekaan dalam menangkap objek akan sama dengan kepekaan mata. Foto pankromatik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pankromatik hitam-putih dan foto infra merah. a) Foto pankromatik hitam-putih akan menghasilkan warna objek sama seperti warna aslinya. Biasanya digunakan untuk memantau lalu lintas, sumber kebakaran hutan (titik api), perencanaan kota dll. 176



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



26 A. B. C. D. E.



27



A. B. C. D. E.



28



b) Foto Infra Merah merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum gelombang infra merah. Biasanya digunakan dalam dunia militer, pertanian atau perkebunan (untuk membedakan tumbuhan yang sehat dengan yang sakit). SIG) Peta kecil yang menjelaskan peta pokok disebut a. Indeks b. Insert c. Inset d. Orientasi e. Skala •C Inset adalah peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Inset bersifat menjelaskan wilayah pada peta utama. SIG) Setiap benda dalam pengindraan jauh memiliki karakteristik tersendiri, benda yang pantulannya kecil berwarna gelap, sedangkan benda yang pantulannya lebar akan tergambar cerah. Karakteristik tersebut dinamakan a. Warna b. Spectral c. Struktur d. Rona e. Tekstur •D Interpretasi citra penginderaan jauh melalui aspek rona dan warna, dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu... 1) Mengetahui produksi padi pada satuan luas sawah tertentu 2) Mengetahui jumlah kelapa sawit dalam satuan luas kebun tertentu 3) Mengetahui luas genangan banjir 4) Komunikasi satelit - Rona : gelap terang suatu objek pada citra - Warna : wujud tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit SIG) Hasil pengindraan jauh yang berupa citra mempunyai karakteristik yang khas. Konfigurasi objek citra bisa dipahami dari



A. B. C. D. E.



a. Pola b. Rona c. Bayangan d. Bentuk e. Ukurun •D Konfigurasi obyek citra dapat dipahami dari unsur interpretasi Bentuk. Bentuk suatu obyek merupakan salah satu kunci penting dalam proses pengenalan obyek pada citra penginderaan jauh.



177



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



29 A. B. C. D. E.



30



A. B. C. D. E.



SIG) Cara memperbesar dan memperkecil peta dapat menggunakan alat a. Planograph b. Panthograph c. Pictograph d. Fenviograph e. Kartograph •B Pantograf adalah alat yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil sebuah peta atau gambar. Dengan menggunakan alat ini, seseorang dapat mengubah ukuran peta sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pada dasarnya, kerja pantograf berdasarkan jajaran genjang. SIG) Citra pengindraan jauh terdiri dari citra foto dan citra nonfoto. Berikut ini yang termasuk citra nonfoto ialah a. Citra inframerah termal, citra satelit, dan citra radar b. Citra inframerah termal, ultraviolet, dan citra satelit c. Citra inframerah termal, ultraviolet, dan citra radar d. Ultraviolet, citra radar, citra satelit e. Ultraviolet, Citra inframerah termal •A a. Citra Radar Citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro dan sumber tenaga buatan b. Citra Inframerah Termal Citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah termal



31



A. B. C. D. E.



c. Citra Satelit dibuat dari luar angkasa dengan nbantuan satelit khusus, misalnya untuk pengindraan cuaca basis data) Salah satu mekanisme pengontrol concurrency a. Timestapping b. Lost update problem c. Locking d. Problem of inconsistency analition e. Uncommited update problem •C LOCKING adalah salah satu mekanisme pengontrol concurrency KONSEP DASAR : Ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan kalau record yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci untuk record tersebut FUNGSI Locking berfungsi untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain.



178



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



32



A. B. C. D. E.



33 A. B. C. D. E.



34



A. B. C. D. E.



35



basis data) Masalah ini timbul jika sebuah transaksi membaca suatu nilai tetapi transaksi kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama a. Timestapping b. Lost update problem c. Locking d. Problem of inconsistency analition e. Uncommited update problem •D Masalah inconsistent analysis muncul ketika sebuah transaksi membaca beberapa nilai dari database tapi transaksi kedua mengubah beberapa darinya ketika eksekusi transaksi yang pertama. basis data) Ada berapa jenis aturan integritas pada basis data a. 6 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 •A Jenis aturan integritas : • Entity integrity constraints (aturan integritas entitas) • Domain constraints (aturan domain) • Referential integrity constraints (aturan integritas referensial) • Attribut-Based Constraints (aturan berbasis atribut) dan Tuple-Based Constraints (aturan berbasis tupel) • Assertions (pernyataan) • Trigger (pemicu) infrastruktur TI) Kegagalan fungsi perangkat keras, menyebabkan hilangnya data pada volatile memory, tapi data pada non-volatile memory masih tetap ada a. System error b. Disk failure c. System crash d. Logical error e. Locking error •C sistem crash , terjadi ketika program komputer seperti aplikasi perangkat lunak atau sistem operasi berhenti berfungsi dengan baik dan keluar . Program yang bertanggung jawab mungkin tampak macet hingga layanan pelaporan kerusakan melaporkan kerusakan tersebut dan detail apa pun yang berkaitan dengannya. Jika program adalah bagian penting dari sistem operasi, seluruh sistem mungkin macet atau hang, sering kali mengakibatkan kepanikan kernel atau kesalahan sistem yang fatal . keamanan jaringan) Orang yang tidak punya hak akses dapat mengakses serta merubah, merusak sumber



179



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



daya. Contohnya mengubah isi pesan, atau mengacak program. Ini merupakan ancaman yang disebut dengan a. Intruder b. Interruption c. Modification d. Intercecption e. Fabrication •C Modification merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integrity, di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses untuk mengubah suatu data/ informasi dari suatu sistem computer



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



180



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



181



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Pustakawan



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



PPPK



1 kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka adalah pengertian dari … a. pemustaka b. Pelayanan Perpustakaan c. Penghargaan d. Pustakawan pembahasan : b. Pelayanan Perpustakaan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 2 pelaksanaan uji terhadap kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan merupakan arti dari .. a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia b. Pustakawan c. Karya ilmiah d. Penghargaan e. Uji Kompetensi pembahasan : e. Uji Kompetensi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 3 a. Pendidikan b. Pengelolaan Perpustakaan c. Pelayanan Perpustakaan d. Pengembangan Sistem Kepustakawanan e. Pengembangan Profesi. Diatas adalah bagian dari : a. Unsur Utama b. Unsur Penunjang c. Tugas Pokok Pustakawan d. evaluasi pustakawan pembahasan : a. Unsur Utama Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 4 kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap Pustakawan sesuai jenjang jabatannya arti dari .. a. Evaluasi Pustakawan b. Tugas Pokok Pustakawan c. Unsur Kegiatan d. Pelayanan



182



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



pembahasan : b. Tugas Pokok Pustakawan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 5 diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional Pustakawan yang kurikulum dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD)-nya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selaku instansi pembina jabatan fungsional Pustakawan pengertian dari .. a. Diklat teknis kepustakawanan b. Diklat Fungsional Kepustakawanan c. Diklat Prajabatan d. Diklat pengelola informasi pembahasan : b. Diklat Fungsional Kepustakawanan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 6 diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau lembaga diklat yang terakreditasi disebut ..



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



a. Diklat teknis kepustakawanan b. Diklat Fungsional Kepustakawanan c. Diklat Prajabatan d. Diklat pengelola informasi pembahasan : a. Diklat teknis kepustakawanan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 7 Contoh: a) Diklat pengelola informasi perpustakaan b) Diklat pelestarian bahan perpustakaan c) Diklat pengembangan koleksi bahan perpustakaan digital diatas adalah contoh dari : a. Diklat teknis kepustakawanan b. Diklat Fungsional Kepustakawanan c. Diklat Prajabatan d. Diklat pengelola informasi pembahasan : a. Diklat teknis kepustakawanan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 8 kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan merupakan arti dari ..



A. B. C. D.



a. Kepustakawanan b. Pengelola perpustakaan c, Perpustakaan d. Pemustaka



183



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E. pembahasan : b. Pengelola Perpustakaan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 9 membuat ikhtisar atau meringkas alur cerita koleksi perpustakaan yang berbentuk film, drama, cerita pendek, atau cerita bersambung (500 – 1000 kata) disebut .. A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



a. Resensi b. Printscreen c. Naskah d. Sinopsis



pembahasan : d. Sinopsis Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 10 kegiatan membuat ulasan dan penilaian terhadap isi buku koleksi/bahan perpustakaan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan buku tersebut disebut.. a. Resensi b. Printscreen c. Naskah d. Sinopsis pembahasan : a. Resensi Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015



A. B. C. D. E.



11 pertemuan khusus yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik di bidang kepustakawanan melalui interaksi di antara para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan pembahasan sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah disebut .. a. Lokakarya b. kepustakawanan c. Konferensi d. Seminar



pembahasan : d. Seminar Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 12 pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang kepustakawanan disebut dengan .. A. B. C. D.



a. Lokakarya b. kepustakawanan c. Konferensi d. Seminar pembahasan : a. Lokakarya Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 13 rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat masalah di bidang kepustakawanan disebut .. 184



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B.



a. Lokakarya b. kepustakawanan c. Konferensi d. Seminar pembahasan : c. Konferensi Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 14 Berapa lama Pustakawan diangkat kembali dalam jabatan fungsional pustakawan ? a. paling lama tahun b. paling lama 2 tahun c. paling lama 3 tahun d. paling lama 4 tahun pembahasan : a. paling lama1 tahun Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 15 1) konferensi 2) seminar 3) lokakarya 4) simposium 5) diskusi panel diatas merupakan bagian dari : a. Studi banding b. Karya Tulis / Karya ilmiah c. Pertemuan ilmiah d. Magang pembahasan : c. Pertemuan ilmiah Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 16 semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan disebut .. a. Organisasi Profesi b. Kepustakawanan c. Koleksi Perpustakaan d. Karya ilmiah pembahasan : c. Koleksi Perpustakaan Kepala Perpustakaan 11 2015 17 studi yang dilakukan secara sistematis di bidang kepustakawanan didasarkan pada analisis kuantitatif atau kualitatif atau keduanya sesuai rancangan dan metodologi penelitian adalah arti dari .. a. Program perpustakaan b. Pengkajian Kepustakawanan c. Karya ilmiah d. Makalah pembahasan : b. Pengkajian Kepustakawanan Kepala Perpustakaan 11 2015 18 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); terangkum pada UndangUndang nomor : 43 Tahun 2007 5 Tahun 2014 185



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D.



4 Tahun 1990 43 Tahun 1997 Pembahasan : A. 43 Tahun 2007 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA hlm 2 19 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); terangkum pada Undang-Undang nomor : 43 Tahun 2007 5 Tahun 2014 4 Tahun 1990 43 Tahun 1997 Pembahasan : C. 4 Tahun 1990 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA hlm 2 20 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); terangkum pada UndangUndang nomor : 43 Tahun 2007 5 Tahun 2014 4 Tahun 1990 43 Tahun 1997 Pembahasan : B. 5 Tahun 2014 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA hlm 2 21 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); diatur pada Peraturan Pemerintah nomor : 101 Tahun 2000 53 Tahun 2010 46 Tahun 2011 24 Tahun 2014 43 Tahun 1997 Pembahasan : A. 101 Tahun 2000 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYAhlm 4 22 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); diatur pada Peraturan Pemerintah nomor : 101 Tahun 2000 53 Tahun 2010 46 Tahun 2011 24 Tahun 2014



186



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



23



A. B. C. D. E.



24



A. B. C. D. E.



25



A. B. C. D.



26



A. B. C. D.



43 Tahun 1997 Pembahasan : B. 53 Tahun 2010 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA hlm 4 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); diatur pada Peraturan pemerintah nomor : 101 Tahun 2000 53 Tahun 2010 46 Tahun 2011 24 Tahun 2014 43 Tahun 1997 Pembahasan : C. 46 Tahun 2011 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA hlm 4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); diatur pada Peraturan Pemerintah nomor : 101 Tahun 2000 53 Tahun 2010 46 Tahun 2011 24 Tahun 2014 43 Tahun 1997 Pembahasan : D. 24 Tahun 2014 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYAhlm 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan disebut … Pemustaka Pustakawan Keperpustakaan Pejabat Perpustakaan Pembahasan : B. Pustakawan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA hlm 10 pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan disebut … Pemustaka Pustakawan Keperpustakaan Pejabat Perpustakaan 187



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



26 A. B. C. D. E. 27 A. B. C. D. E. 28



A. B. C. D. E. 29 A. B. C. D. E. 30 A. B. C. D. E.



Kepustakawanan Pembahasan : A. Pemustaka Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA hlm 10 JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA, diatur pada peraturan… a. Permenpan 9 2014 b. Kepala Perpustakaan 11 2015 c. PP 70 1991 d. Perpres 24 2010 e. Kepres 59/P 2011 Pembahasan: a. Permenpan 9 2014 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA, diatur pada peraturan… a. Permenpan 9 2014 b. Kepala Perpustakaan 11 2015 c. PP 70 1991 d. Perpres 24 2010 e. Kepres 59/P 2011 Pembahasan: b. Kepala Perpustakaan 11 2015 kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan, disebut… a. Kepustakawanan b. Pengembangan Sistem Kepustakaan c. Pengelolaan Kepustakaan d. Pelayanan Perpustakaan e. Pustakawan Pembahasan: Permenpan 9 2014. c. Pengelolaan Kepustakaan kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan, disebut sebagai… a. Kepustakawanan b. Pengembangan Sistem Kepustakaan c. Pengelolaan Kepustakaan d. Pelayanan Perpustakaan e. Pustakawan Pembahasan: Permenpan 9 2014. a. Kepustakaan kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka, disebut sebagai... a. Kepustakawanan b. Pengembangan Sistem Kepustakaan c. Pengelolaan Kepustakaan d. Pelayanan Perpustakaan e. Pustakawan Pembahasan: Permenpan 9 2014 d. Pelayanan Perpustakaan 188



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



A. B. C. D. E.



31 kegiatan menyempurnakan sistem Kepustakawanan yang meliputi pengkajian Kepustakawanan, pengembangan Kepustakawanan, penganalisisan/ pengkritisian karya Kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan a. Kepustakawanan b. Pengembangan Sistem Kepustakaan c. Pengelolaan Kepustakaan d. Pelayanan Perpustakaan e. Pustakawan Pembahasan: Permenpan 9 2014. b. Pengembangan Sistem Kepustakaan 32 Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun… a. sosio kultural b. humaniora c. manajemen d. teknis e. Arsiparis, Pustakawan, dan yang berkaitan Pembahasan: Permenpan 9 2014.e. Arsiparis, Pustakawan, dan yang berkaitan 33 Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah… a. Menpan RB b. BKN c. Perpustakaan Nasional d. LAN e. ANRI Pembahasan: Permenpan 9 2014 c. Perpustakaan Nasional 1. Pustakawan Pelaksana 34 2. Pustakawan Terampil 3. Pustakawan Pelaksana Lanjutan 4. Pustakawan Penyelia 5. Pustakawan Pertama 6. Pustakawan Muda 7. Pustakawan Madya 8. Pustakawan Utama. Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu ditunjukkan pada poin… a. 1-2-3 b. 6-7-8 c. 5-6-7 d. 1-3-4 e. 2-4-6 Pembahasan: Permenpan 9 2014. d. 1-3-4



189



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



35 1. Pustakawan Pelaksana 2. Pustakawan Terampil 3. Pustakawan Pelaksana Lanjutan 4. Pustakawan Penyelia 5. Pustakawan Pertama 6. Pustakawan Muda 7. Pustakawan Madya 8. Pustakawan Utama. Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu ditunjukkan pada poin… A. B. C. D. E.



a. 1-2-3-4 b. 5-6-7-8 c. 1-3-5-7 d. 1-3-4-6 e. 2-4-6-7 Pembahasan: Permenpan 9 2014. b. 5-6-7-8



Kelas ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



190



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



191



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Kompetensi Teknis Teknologi Pengembang Pendidikan 1 A. B. C. D. E.



PPPK



Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan : 9 tahun 10 tahun 12 tahun 15 tahun



Pembahasan : D. 15 Tahun .UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 8 2 a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; adalah ... A. Kewajiban peserta didik B. Hak Peserta Didik C. Kewenangan Peserta Didik D. Kekuasaan Peserta Didik E. Pembahasan : A. Kewajiban peserta didik . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 9 3 Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem . Kecuali : A. Terbuka B. Tertutup C. Tatap Muka D. Jarak Jauh E. Pembahasan : B. Tertutup . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 9 4 Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem ... A. Bebas B. Terbuka C. Tertutup D. Semaunya E. Pembahasan : B. Terbuka . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 9 5 Jenjang pendidikan formal terdiri atas, KECUALI ... 192



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



A. B. C. D. E.



Pendidikan Kursus Pendidikan Dasar Pendidikan menengah Pendidikan Tinggi



6 A. B. C. D. E.



7 A. B. C. D. E.



8 A. B. C. D. E.



9 A. B. C. D. E.



Pembahasan : A. Pendidikan Kursus . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 9 Jenis pendidikan mencakup, KECUALI ... Pendidikan Umum Kejuruan Akademik Profesi Provokasi Pembahasan : E. Provokasi . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 10 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan ... Kursus Menengah Umum Akademik Vokasi Pembahasan : B. Menengah . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 10 Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan ... Dasar Tinggi Vokasi Akademik Kursus Pembahasan : A. Dasar. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 10 pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan merupakan bagian dari pendidikan : Menengah Tinggi Vokasi Akademik Kursus Pembahasan : A. Menengah . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 10 193



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



10



Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan, KECUALI ... A. Diploma B. Sarjana C. Magister D. Doktor E. SMA Pembahasan : E. SMA . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 11 11 Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem : A. Bebas B. Terbuka C. Tertutup D. Semaunya E. Pembahasan : B. Terbuka . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 11 12 Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program , KECUALI ... A. Akademik B. Profesi C. Vokasi D. Non-Akademik E. Pembahasan : D. Non-Akademik . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 11 13 Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip : A. Stabilitas Publik B. Struktur Publik C. Akuntabilitas Publik D. Akses Publik E. Pembahasan : C. Akuntabilitas Publik . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 13 14 Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara ... A. Bebas B. Tidak Teratur C. Mandiri D. Ketergantungan E. Bersama 194



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



Pembahasan : C. Mandiri. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 14 15 Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat termasuk dalam Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan : A. Formal B. Informal C. Nonformal D. Outformal E. Pembahasan : C. Nonformal. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 15 16 Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat merupakan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan : A. Formal B. Informal C. Nonformal D. Outformal E. Pembahasan : A. Formal . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 15 17 Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan, KECUALI ... A. Formal B. Informal C. Nonformal D. Outformal E. Pembahasan : D. Outformal . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 15 18 Setiap warga negara yang berusia ... tahun dapat mengikuti program wajib belajar. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 Pembahasan : E. 6 . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 18 19 Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : kecuali ... A. Pendidikan Agama B. Pendidikan Kewarganegaraan C. Bahasa 195



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



D. E.



Muatan Lokal



Pembahasan : D. Muatan Lokal . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL hlm 20 20 "Motivation is the concept we use when we ddescribe the force action on or whitin an organism yo initiate and direct behavior" merupakan pendapat menurut : A. Gage dan Berliner B. H.L Petri C. John Dewy D. Mc Keahck E. Pembahasan : B. H.L Petri. BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 11 21 motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya intelegensi dan hasil belajar sebelumnya yang dapat menentukan keberhasilan belajar Peserta didik dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan adalah definisi Motivasi sebagai : A. B. C. D. E.



Tujuan Alat Harapan Pikiran



Pembahasan : B. Alat . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 11 22 Motivasi dapat bersifat : A. Conditional dan Internal B. Internal dan Technical C. Internal dan Eksternal D. Vertikal dan Internal E. Pembahasan : C. Internal dan Eksternal . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 11 23 Motivasi datang dari diri sendirinya , artinya bersifat : A. Vertikal B. Fiskla C. Internal D. Eksternal E. Pembahasan : C. Internal . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 12 24 bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan Peserta didik untuk dirinya sendiri. maka inisiatif harus datang dari Peserta didik sendiri adalah pendapat yang dikemukakan oleh : A. Gage dan Berliner B. H.L Petri C. Mon Dewey D. Mc Keahck



196



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



Thomdike Pembahasan : C. Mon Dewey . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 12 25 khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan basil percobaan, dan kegiatan psikis yang lain, termasuk dalam proses belajar :



A. B. C. D. 26 A. B. C. D. 27 A. B. C. D. 28 A. B. C. D. E.



29 A. B. C. D. E.



30



A.



Fisik Psikis Logis Teknis Pembahasan : B. Psikis . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 14 Istilah teknologi berasal dari bahasa latin , yaitu : Textere Texture Gesture Explore Pembahasan : A. Textere . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 18 Pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan dalam bahasa indonesia disebut … Konferensi Inovasi Motivasi Inspirasi Pembahasan : B. Inovasi . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 28 Menurut Prawiradilaga (2014) ada beberapa aspek yang mempengaruhi inovasi, kecuali : Kebaruan Temuan Ulang Kekhasan Rumit Tidak Sesuai Pembahasan : E. Tidak Sesuai . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 29 Aspek – aspek yang mempengaruhi minat peserta didik dalam proses pembelajaran, kecuali : Aspek Umum Aspek Akademik Aspek Persepsi Aspek Gaya Belajar Aspek Nonakademik Pembahasan : E. Aspek Nonakademik . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 43 ceramah yang dikombinasikan akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam karena Peserta didik dengan tiga modalitas belajar , Kecuali : Visual 197



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



B. C. D. 31 A. B. C. D. E. 32



A. B. C. D. E.



33



A. B. C. D. E.



34 A. B. C. D. E.



35 A. B. C. D.



Fiskal Auditori Kinestetik Pembahasan : B. Fiskal . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 77 bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan ketermpilan peserta belajar (keterampilan mental maupun fisik/teknis) adalah metode … Simulasi Sandiwara Demonstrasi Permainan Praktek Lapangan Pembahasan : A. Simulasi . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 84 metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkahlangkah pengerjaan sesuatu merupakan metode : Simulasi Sandiwara Demonstrasi Permainan Praktek Lapangan Pembahasan : C. Demonstrasi . BUKU INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH hlm 85 mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak gerik yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri merupakan Ranah psokomotorik (psychomotoric domain) menurut klasifikasi Simpson , yaitu : Penyesuaian Pola Gerakan Kreativitas Gerakan Terbimbing Gerakan yang Terbiasa Gerakan Kompleks Pembahasan : B. Kreativitas TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN KONSEP DASAR DAN APLIKASI hlm 30 Yang Bukan Termasuk Kata Kerja yang Operasional yaitu ... Menjumlahkan Memecahkan Menulis Menyatakan Mengetahui Pembahasan : E. Mengetahui TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN KONSEP DASAR DAN APLIKASI hlm 32 Yang Bukan Termasuk Kata Kerja Non-Operasional yaitu ... Mengetahui Mengerti Menghargai Percaya 198



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



E.



Memecahkan Pembahasan : E. Memecahkan TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN KONSEP DASAR DAN APLIKASI hlm 32 ZOOM PPPK



MAU SOAL dan MODUL LEBIH BANYAK??? HANYA



40.000



Pemesanan: t.me/mashadepan atau https://wa.me/+6285933598717 Produk terbatas !!!



199



Konsultasi Via Whatsapp : 0859-3359-8717 atau https://wa.me/+6285933598717 Telegram : t.me/tryoutcasn



200