Ekonomi Berdikari Soekarno [PDF]

Citation preview

Dyah Setyorini 3101412054



Ekonomi berdikari Soekarno



A. Latar Belakang Konsep Berdikari Konsep berdikari pertama kali diucapkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1964, di mana pada saat itu Bung Karno mengemukakan konsep Trisakti, yaitu: berdaulat dalam bidang polititk, berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurut Bung Karno ketiga prinsip tersebut tidak dapat dipiahkan satu sama lain. Sebuah negara tidak akan mampu berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan jika tidak berkedaulatan dalam politik. Demikian pula sebaliknya, tanpa berdikari dalm ekonomi mustahil sebuah negara dapat mewujudkan kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan. Konsep berdikari dijabarkan lebih jauh oleh Presiden Soekarno dalam pidato Tahun Berdikari, 17 Agustus 1965. Pidato ini dibuka dengan paparan situasi politik nasional pada saat itu, mulai dari pemberontakan diberbagai daerah hingga konfrontasi dengan Malaysia, Inggris, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Kemudian Bung Karno memberikan ulasannya tentang situasi politik internasional, mulai dari perang dingin, kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Konsep berdikari tidak dapat dipisahkan dari situasi politik saat itu, dimana kondisi politik nasional dan internasional pada saat itu memberikan tekanan yang sanagt kuat terhadap perekonomian Indonesia yang masih berusia sangat muda. Hal tersebut tentu saja dapat mengancam keberlangsungan eksistensi negara Indonesia. Untuk itu, menurut Bung Karno, diperlukan usaha “memperkuat ketahanan revolusi”. Dan berdikaripun sejatinya diciptakan untuk memperkuat ketahanan revolusi Indonesia. Dalam pidato Tahun Berdikari Bung Karno, 17 Agustus 1965, menyebutkan bahwa berdikari pada prinsipnya merupakan usaha menjadikan kekuatan sendiri sebagai landasan utama pembangunan ekonomi. Pemeritah dan rakyat harus mengoptimalkan potensi kekayaan alam



Indonesia dengan beragam penemuan. Diharapkan nilai ekspor akan semakin besar, serta koperasi dan perusahaan negara mampu menjadi moto penggerak dalam proses ini. Konsep ekonomi berdikari Soekarno pada waktu itu dapat disebut juga sebagai Ekonomi Terpimpin.



Sejarah perekonomian Indonesia pada tahun 60-an atau pasca rangkaian pemberontakan daerah di akhir tahun 50-an masuk ke dalam krisis ekonomi yang hebat. Pemberontakanpemberontakan diberbagai daerah telah menghabiskan uang negara untuk menghentikannya. Di tambah lagi produksi dalam negeri merosot tajam setelah aksi nasionalisasi perusahaanperusahaan Belanda, yang kemudian tidak diurus dengan baik. Terlebih lagi mata uang yang mencair akibat inflasi yang begitu tinggi, sumber daya alam yang kurang terurus pula karena tidak adanya satu dasar kebijakan yang pasti tentang penanaman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, perkembangan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan sangat terkait pada struktur ekonomi warisan kolonial Hindia Belanda (HB) dan pada sekitar abad 19 dibukanya modal swasta Belanda dan Eropa Barat lainnya. Masuknya modal swasta ke Indonesia telah mengakibatkan “ekonomi ganda”, dimana sektor asing adalah sektor yang paling padat modal yang menghasilkan produk-produk pertanian untuk ekspor, dan sektor pribumi yang mengusahakan tanaman pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena permintaan ekspor yang meningkat pasti membutuhkan tenaga kerja yang murah dan lahan yang luas. Terlebih lagi dengan beroperasinya modal swasta asing melahirkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk keperluan bisnis. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa sistem liberal yang kapitalistik semakin menjelama di Indonesia. Maka dari itu, untuk keluar dari krisis tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan Deklarasi Ekonomi (DEKON) sebagai langkah kebijakan ekonomi jangka pendek. Kebijakan tersebut di ambil oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi ekonomi dengan arah dan tujuan untuk Berdikari. Selain membuat Dekralasi Ekonomi (DEKON), pada saat itu setelah perjanjian KMB pemerintah Indonesia yang di pegang oleh Ali Sastroamidjojo dari PNI sebagai pemenang pemilu 1955 merencakan pembangunan untuk 5 tahun ke depan yang lebih di kenal dengan Rencana Lima Tahun (RIT) 1956-1960. Salah satu programnya yaitu program pergantian



ekonomi kolonial menjadi menjadi ekonomi nasional. Rencana Lima Tahun ini mengisyaratkan dua hal, yaitu: 1. Perlunya suatu sistem perencanaan yang terpusat dan perlunya pemerintahan memainkan peran yang lebih besar dalam melaksanakannya. 2. Perlunya untuk membentuk perusahaan negara yang nantinya mampu untuk membentuk golongan pengusaha Pribumi yang mampu untuk mengimbangi para pengusaha keturunan Tionghoa dan donimasi modal asing. RLT menekankan pada perbaikan posisi neraca alat-alat pembayaran luar negeri pendapatan alat-alat luar negeri dalam waktu yang singkat. Karena pendapatan dari ekspor akan digunakan untuk usaha-usaha industrialisasi dan pembangunan untuk memperbesar pendapatan nasional perkapita. Perencanaan ekonomi sejak tahun 1950 sampai 1957 lebih banyak terarah pada pengaturan perdagangan luar negeri, pengaturan ekspor dan impor untuk mendapatkan devisa. Hai ini terlihat dari dua program utama pada periode ini, yaitu diberlakukannya sistem Bukti Ekspor dan lisensi impor (program Benteng). Namun, pada praktiknya RTL ini mengalami permasalahan, yaitu masalah rasial keturunan Tionghoa dengan “Gerakan anti-Cina” yang mendapat dukungan dari pedagang-pedagang eceran Pribumi yang kedudukan ekonominya lebih lemah dari pedangan Tionghoa dan perdagangan gelap di daerah. Perencanaan-perencanaan yang dirumuskan memperlihatkan satu keinginan untuk menciptakan ekonomi nasional yang tangguh dan stabil, tetapi sebagai suatu negara yang baru merdeka, Indonesia tidak mampu untuk keluar dari struktur ekonomi yang ada. Hal ini disebabkan kelangkaan modal dan perubahan-perubahan politik yang terjadi di luar dugaan. Sementara itu, perbedaan dalam haluan politik untuk menciptakan ekonomi nasional masih terperangkap sebagai program singkat dari satu kesatuan politik yang berkuasa pada saat itu. Dengan kata lain, program ekonomi dibuat hanya berdasarkan keadaan darurat sehingga pelaksanaannya terarah pada persoalan-persoalan yang sifatnya mendadak. Hal tersebut lah yang muncul sebuah pandangan politik dan ekonomi yang merasa tidak puas terhadap pola perencanaan tetenan ekonomi yang ada. Mereka mengatakan bahwa perekonomian dan politik yang dijalankan Indonesia sejak tahun 1950 tidak dilandasi oleh semangat yang revolusioner. Karena itu, harus dikembalikan lagi ke dasar pemikiran pendirian Republik Indonesia pada 1945, yaitu semangat yang menggelora dalam melakukan tindakan-



tindakan yang revolusioner. Dengan demikian, Soekarno mulai menyuarakan pentingnya melanjutkan revolusi dengan demokrasi dan ekonomi terpimpin sebagai pegangan dalam menjalankan kepemerintahan. B. Pelaksanaan Ekonomi Berdikari Tindakan Soekarno adalah kembali ke UUD 1945 dan semangat revolusi. Sebagai satu bagian adalah Ekonomi Terpimpin (ET) atau yang dapat disebut juga sebagai Ekonomi Berdikari dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan bersamaan dengan mekanisme Manipol/USDEK, diharapkan kebijakan ekonomi yang dilakukan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia. Ekonomi Terpimpin dengan membentuk perusahaan-perusahaan negara yang terbagi dalam empat jenis, yaitu: pertama, perusahaan yang mengelola kekayaan bumi dan air; kedua, perusahaan yang meliputi produksi penting bagi negara yang meliputi produksi penting bagi negara dan meliputi haat hidup orang banyak; ketiga, perusahaan yang vital menurut kebijaksanaan pemerintah; keempat, perusahaan swasta dengan prinsip modal 50% swasta dan 50% pemerintah dan hak untuk mengontrol manajemennya di tangan pemerintah. Semua bentuk perusahaan tersebut akan dipimpin secara bersama antara pimpinan perusahaan dan pimpinan pribumi.1 Ekonomi terpimpin dalam masyarakat sosialis Indonesia ini mengacu pada “Pasal 33 UUD 1945”



Soekarno



mengatakan bahwa Ekonomi terpimpin menghendaki kegotong



royongan dibidang ekonomi. Menurut Soekarno sistem ekonomi itu mengandung tiga unsur yakni kepentingan bersama yang ditetapkan bersama, usaha bersama yang dilaksanakan bersama, dan pemimpin bersama yang dimufakati bersama.2 Sosialisme Indonesia mengejar terwujudnya suatu tata perekonomian yang disusun sebagi usaha bersama. Berpedoman bahwa kemakmuran masyarakatlah yang harus senantiasa diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Sosialisme yang bertujuan sebagai usaha 1 Sudjatmiko, Budiman. 2014. Ekonomi Berdikari Soekarno. Depok: Komunitas Bambu hal. 1-80 2 Alam, Wawan Tunggul. 2003. Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno vs Hatta. Jakarta: Gramedia hal.453



dalam lapangan ekonomi dan keuangan serta melenyapkan penjajahan dalam bentuk apapun. Sosialisme Indonesia adalah gotong royong berdasarkan pancasila. Ditambah lagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.3 Menghadapi persoalan ekonomi Indonesia yang semakin tidak menentu, serta polarisasi politik yang semakin yang semakin menakam antara pusat dan daerah maka pada 1957, diadakan Musyawarah Nasional (MUNAS). Munas ini melahirkan ide untuk mengadakan pembicaraan pembicaraan lebih luas untuk meninjau perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu pada periode 1959-1965 mencakup beberapa bidang, diantaranya dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila yang disusun berdasarkan serangkaian Rencana Pembangunan Nasional jangka panjang (RPJP). Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan pertama (RPNSB) Pada tanggal 15 Agustus 1959 dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). Di bawah pimpinan Mr. Muh. Yamin sebagai wakil menteri pertama yang beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah. Adapun tugas BAPPENAS menurut Penpres dalam Mustopadidjaja (2012:84), tersebut adalah : 1. Menyusun rencanan pembangunan nasional jangka panjang, termasuk rencanan pembangunan daerah dan pembangunan masyrakat desa 2. Menyusun rencanan pembangunan tahunan 3. Mengkoordinasi semua usaha persiapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan 4. Menilai dan mengawasi pelaksanaan rencanan pembangunan 5. Melakukan usaha – usaha penelitian dan penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan 6. Menyempurnakan pola Perencanaan Semesta Berencana pertama Selain ittu di bentuk pula Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang merupakan langkah yang diambil presiden Soekarno untuk perbaikan ekonomi di Indonesia secara menyeluruh. Dekon 3 Gunadi, Tom. 1990. Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945. Bandung: Angkasa hal. 49



dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi adalah mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960. Dekon ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai kebijakan diantaranya adalah 1. Diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan Feodalisme. 2. Ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia. Dimana tiap orang dijamin mendapat pekerjaan, sandangpangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Dan untuk memenuhi hasrat rakyat Indonesia melaksanakan prinsip “berdiri diatas kaki sendiri”, maka di dikeluarkanlah Penpres pada tanggal 24 April mengenai penempatan semua perusahaan asing di Indonesia yang tidak bersifat domestik di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Belum puas dengan membentuk berbagai badan menangani kemelut perekonomian ini, maka Soekarno telah membentuk pula sebuah badan lain bernama Dewan Pangan Nasional. Pada akhirnya Ekonomi Tertinggi yang dijalankan untuk mencapai masyarakat sosialis ala Indonesia sampai pada tahun 1963 belum memperlihatkan jalan terang. Hal tersebut juga dipertegas oleh Soekarno pada tahun 1964 bahwa untuk menciptakan masyarakat sosialis diperlukan kerja keras untuk memajukan revolusi nasional demokratis. Sosialisme ala Indonesia sangat bergantung pada kemajuan jalannya revolusi nasional tersebut. Keadaan tersebut diperparah setelah Soekarno tumbang dan kemudian diganti dengan Soeharto atau yang dapat disebut juga sebagai rezim Orde Baru tahun 1990-an. Dalam menghadapi gejala krisis ekonomi menempuh jalan berkompromi dengan kebijakan ekonomi yang jauh lebih liberal dan membuat Indonesia semakin terperosok dalam krisis ekonomi. Indonesia pada tahun 1990-an benar-benar menjelma menjadi negara dengan pintu terbuka bagi dominasi modal asing melalui serangkaian kebijakan liberalism perbankan dan investasi dan upah buruh yang murah.