Ekonomi Pancasila Vs Ekonomi Kapitalis [PDF]

Citation preview

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA “ SISTEM EKONOMI PANCASILA VS SISTEM EKONOMI KAPITALIS“



Disusun Oleh : Kelompok IV 1. Tutut Octaviana Dewi



B.111.15.0070



2. Zhelmi Dwi R.



B.111.15.0081



3. Aris Nur Atika



B.111.15.0083



4. Oktavia Kharitas C.



B.111.15.0084



5. Yenni Ratna Kusuma



B.111.15.0086



6. Muhammad Rizky



B.111.15.0090



7. Zadinda Yasmine B.P.



B.111.15.0091



8. Lana Fauziah



B.111.15.0092



UNIVERSITAS SEMARANG FAKULTAS EKONOMI S1 MANAJEMEN 2018



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang



Belakangan ini banyak orang yang sibuk membandingkan suatu system, terutama system ekonomi karena system ini menyangkut kepentingan khalayak umum bagi suatu pemerintah maupun institusi yang terkait. Apalagi setelah kejadian krisis moneter tahun 1998, disana banyak orang yang mencoba membandingkan system ekonomi yag berjalan yaitu Sistem Ekonomi Pancasila. Dan ada beberapa ahli yang sempat mempertanyakan



mengapa



system



ini



tetap



berjalan



sekaligus



membandingkan system ekonomi yang berjalan di Negara tetangga. Dalam makalah kali ini kami sebagai penulis akan mencoba membandingkan Sistem Ekonomi Pancasila dengan Sistem Ekonomi Kapitalis. Yang dimana sistem ekonomi kapitalis ini pun sudah seperti menjadi system ekonomi komando hampr di seluruh dunia.



1.2 Rumusan Masalah



a.



Apa itu system ekonomi Pancasila?



b.



Bagaimana ciri-ciri system ekonomi Pancasila?



c.



Apa saja kelebihan serta kekurangan dari system ekonomi Pancasila?



d.



Apa tujuan dari system ekonomi Pancasila?



e.



Apa saja kebijakan yang pernah ada dalam system ekonomi Pancasila



f.



Apa itu system ekonomi kapitalis?



g.



Bagaimana ciri-ciri system ekonomi Kapitalis?



h.



Apa saja kelebihan serta kekurangan dari system ekonomi Kapitalis?



i.



Apa tujuan dari system ekonomi Kapitalis?



j.



Hal-hal penting apa saja dalam system ekonomi Kapitalis?



BAB II PEMBAHASAN



2.1 Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila



Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap. Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Terlihat bahwa ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis. Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia (Alfian, 1991).Konsep ini lahir di bumi Indonesia dengan pelopor Mubyarto



yang merupakan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada pada tahun 1980-1981 dan digali dari filsafat bangsa Indonesia dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masarakat adil dan makmur (Mubyarto,1980). Ekonomi pancasila di definisikan sebagai sistem ekonomi yang di jiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Memiliki lima ciri : 1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. 2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan. 3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. 4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. 5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan nasional.



Keberadaan Ekonomi Pancasila ini pun tidak perlu dibatasi hanya oleh dua kutub saja tetapi dapat diluarnya . Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciriciri positif dari kedua sistem ekstrim yang dikenal yaitu kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis (Mubyarto, 1980). Berbeda dengan ekonomi peraturan yang jelas antitetikal dengan makna Ekonomi Pancasila sebagai wadah berkembangnya manusia Indonesia seutuhnya. Dalam Ekonomi Pancasila, satu sumber legitimasi diambilnya tindakan pengaturan dalam pembatasan kebebasan usaha adalah adanya ekses negatif dari setiap tindakan (Mubyarto, 1981). Peranan unsur agama sangat kuat dalam konsep Ekonomi Pancasila. Karena unsur moral dapat menjadi salah satu pembimbing utama pemikian dan kegiatan ekonomi. Kalau moralitas



ekonomi Smith adalah kebebasan (liberalisme) dan ekonomi Marx adalah diktator mayoritas (oleh kaum proletar) maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga pelaku Ekonomi Pancasila tidak hanya sebagai homo economicus tapi juga homo metafisikus dan homo mysticus (Mubyarto, 1986). Pelaku-pelaku ekonomi inilah yang secara agregatif menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial dan besifat sosialistik yaitu adanya perhatian yang besar pada mereka yang tertinggal (Mubyarto, 1981). Ditambah dengan semangat



nasionalistis



dan kesungguhan dalam



implementasi, Ekonomi pancasila akan mampu menciutkan kesenjangan kaya-miskin atau mampu mencapai tujuan pemerataan (Mubyarto, 1986). Kompleksitas permasalah manusia dengan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan monodisiplin. Oleh karena itu Ekonomi Pancasila menggunakan pendekatan intrdisipliner. Upaya pengembangan teori Ekonomi Pancasila erat kaitanya dengan perkembangan ilmu sosial antara lain sosiologi, antopologi, ilmu politik bahkan ilmu sejarah. Dengan demikian teori Ekonomi Pancasila akan berkembang tetapi memerlukan bantuan ahli teori. Ahli pemikir haruslah tokoh pemikir yang mampu menggali pikiran-pikiran asli Indonesia (Mubyarto, 1980), dan mampu mencari



titik



keseimbangan



antara



berfikir



kritis



analitik



dalam



menganalisis masa kini dan metafisik filsafati untuk meramal masa depan (Mubyarto,1981). Di tahun 80an, Ekonomi Pancasila sempat menjadi polemik. Memang akan tidak bemanfaat untuk menamakan setiap kebijakan dengan nama Pancasila. Pancasila diharapkan menjiwai setiap kebijakan bukan sebagai nama



(etiket)



setiap



kebijakan



(Mubyarto,1981).



Dengan



mengimplementasikannya maka dengan sendirinya Ekonomi Pancasila ini akan menjelma menjadi Ekonomi Indonesia.



2.2 Ciri – Ciri Sistem ekonomi Pancasila Menurut Para Ahli :



1.



Menurut Mubyarto Konsep ekonomika etik ekonomi Pancasila oleh Mubyarto



dalam bukunya Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai berikut: 



Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial.







Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi.







Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.







Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional.







Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.



2. Menurut Boediono (Wakil Presiden RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut: 



Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional







Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”.







Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial.







Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh.







Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan



yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi. 3. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila menurut Emil Salim dalam bukunya “Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila” adalah sebagai berikut: 



Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi.







Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.







Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.







Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.



2.3 Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila :



2.3.1 Kelebihan: 



Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.







Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.







Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.







Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta



pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. 



Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.







Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.







Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.







2.3.2



Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.



Kekurangan: Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem



perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: 



Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan).







Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat.







Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.



2.4 Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila



Yang menjadi tujuan utama system ekonomi pancasila ini adalah kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada asas kekeluargaan seperti yang terdapat pada pasal 33 UUD 1945.



2.5 Kebijakan Sistem Ekonomi Pancasila : Kebijakan-kebijakan



yang dilakukan



dalam



sistem



ekonomi



pancasila bisa diawali dengan adanya perubahan-perubahan dalam pengembangan IPTEK, bidang politik, 1. Pengembangan IPTEK Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan sumber daya kesejahteraan dan peningkatan untuk



mengembangkan ilmu



pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya suatu hasil kreativitas rokhani setiap individu. Oleh karena itu, modal utama dalam membangun sebuah Negara, yaitu kemajuan teknologi yang dilengkapi keterampilannya untuk memanfaatkan sumberdaya alam dana teknologi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kualitas dari sumber daya manusia, penawaran tenaga kerja yang melibihi permintaan tenaga kerja, tingginya lulusan sekolah yang menganggur, dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Oleh sebab itu, ini merupakan faktor utama dalam membangun kebijakan sistem ekonomi pancasila. 2. Pengembangan dalam Bidang Politik Dalam sistem politik Negara harus mendasarakan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-mahluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan Negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat.maka rakyat asal mula dari suatu Negara. Menurut Drs. Moh.Hatta, menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi berbeda untuk saat ini, kebanyakan dari pemimpin hanyalah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan rakyat. 3. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi



Terwujudnya perkembangan suatau Negara adalah berawal dari rakyatnya yang mampu mengembangkan teknonolginya. Sebagai mana telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan



merupakan



ekonomi



yang



humanistic



yang



mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa.



4. Pengembangan dalam Bidang Sosial-Budaya Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi, dewasa ini mengankat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nila-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersuber pada harkat martabat manusia sebagai mahluk yang berbudaya.



2.6 Pengertian Sistem Ekonomi Kapitalis



Apa itu sistem Ekonomi Kapitalis ? Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang menghendaki adanya kebebasan tiap individu untuk melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa ada campur tangan pemerintah. Aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta Dalam perekonomian ini setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas Sistem ini juga memungkinkan setiap orang untuk memelih pekerjaan atau usaha sesuai dengan kehendaknya. Pemerintah tidak memiki hak untuk melakukan intervensi, sehingga setiap individu bebas berkreativitas dan



berinovasi. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem sosialis atau komando.



2.7 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis : Ciri-ciri dari system ekonomi kapitalis sebagai berikut : 1.



Masyarakat bebas menentukan barang apa yang akan diproduksi,



bagaimana



cara



memproduksi,



bagaimana



menjualnya dan berapa harga jualnya. 2.



Setiap individu memiliki kebebasan mencari pekerjaan



3.



Adanya kebebasan bagi masyarakat dalam menggunakan sumber daya ekonomi



4.



Semua kegiatan produksi di lakukan dengan tujuan mendapatkan laba, sehingga mendorong kegiatan ekonomi dengan prinsip laba



5.



Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.



6.



Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).



7.



Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.



8.



Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.



9.



Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.



10.



Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.



2.8 Tujuan Sistem Ekonomi Kapitalis



Tujuan system ekonomi kapitalis adalah dalam rangka membuat keuntungan sebesar-besarnya. Demi tujuan tersebut, maka pemerintah



terkait tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi



intervensi



pemerintah



dilakukan



scara



besar-besaran



untuk



kepentingan-kepentingan rakyat.



2.9 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Kapitalis :



1.



Kelebihan : 



Setiap orang memiliki kebebasan memiliki aset dan sumber daya produksi







Mendorong inisiatif dan inovasi masyarakat dalam bidang ekonomi







Munculnya persaingan yang membuat setiap produsen terpacu untuk menghasilkan prodak







Dianggap efisien dan evektif karena semua tindakan didasari atas asas keuntungan







Menumbuhkan inisiatif dan kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintah.



2.



Kekurangan : 



Banyak penggunaan tenaga kerja di bawah umur dengan upah yang rendah, karena tujuannya untuk mencari keuntungan yang tinggi dengan menekan biaya produksi serendah-rendahnya.







Akan terjadi penumpukan Harta. Persaingan bebas yang tak terbatas menimbulkan gangguan dalam tatanan ekonomi antara lain penumpukan harta, distribusi kekayaan tidak merata dan lain sebagainya







Akan



Menimbulkan



berlebihan. Kepentingan



Sifat individu



Individualisme untuk



yang



memperoleh



keuntungan akan menimbulkan perpecahan ditengah-tengah masyarakat.







Akan melahirkan sikap hidup yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral social dan agama.Akan adanya budaya potong kompas, korupsi, kolusi menjadi bagi







Banyak dilakukan perdagangan yang curang, karena tujuannya mencari laba yang tinggi dan menghadapi para pesaing bisnis agar dapat terus menguasai monopoli pasar







Semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin



Saat ini tidak ada satu negarapun yang menerapkan sistem ekonomi kapitas secara utuh. Bahkan negara Amerika Serikat yang mendeklarasikan bahwa negaranya menganut faham ekonomi inipun pada kenyataannya masih belum dapat menerapkan sistem ini apa adanya. Masih banyak ditemui pemerintah ikut campur dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan di daerah kekuasaannya.



2.10



Hal Pokok dalam Ekonomi Liberal Kapitalis :



Ada lima hal pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni : 1. Hak kepemilikan. Sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem ekonomi liberal



kapitalis



adalah



hak



kepemilikan



swasta/individu



(private/individual property), sehingga individu dalam masyarakat liberal kapitalis lebih terpacu untuk produktif. 2. Keuntungan. Keuntungan



(profit)



selain



memuaskan



nafsu



untuk



menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri, karena itu keuntungan dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif. 3. Konsumerisme. Konsumerisme sering diidentikkan dengan hedonisme yaitu falsafah hidup yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-



besarnya selama hidup di dunia.



Tetapi dalam arti positif,



konsumerisme adalah gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah meningkatkan nilai kegunaan (utilitas) kehidupan. Sehingga masyarakat liberal kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang berkualitas. 4. Kompetisi. Melalui kompetisi akan tersaring individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mampu bekerja efisien. Efisiensi ini akan menguntungkan produsen maupun konsumen, atau baik yang membutuhkan (demander) maupun yang menawarkan (supplier). 5. Harga. Harga merupakan indikator kelangkaan, jika barang dan jasa semakin mahal berarti barang dan jasa tersebut semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat.



2.11 Studi Kasus



Penerapan Ekonomi Kapitalis



BBM Naik = Bukti Wajah Buruk Penerapan Kapitalisme



Jakarta - Negeri ini sedang mengalami keguncangan. Kebijakan baru yang akan dikeluarkan April 2012 nanti menuai respon yang sama dari rakyat, yakni penolakan. Saat ini berbagai bentuk penolakan kenaikan BBM dilakukan oleh masyarakat Penolakan



sebagai itu



bentuk



diekspresikan



ketidaksetujuan dalam



naiknya



berbagai



bentuk,



BBM. baik



demonstrasi, aksi, tulisan, audiensi ke DPR, DPRD dan berbagai instansi/lembaga, seminar, diskusi, tabligh akbar, melalui survei, berbagai obrolan termasuk di warung dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya. Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI, 11/3/2012) menunjukkan bahwa 89,20 persen masyarakat desa menolak kenaikan BBM. Adapun masyarakat kota yang menolak kenaikan BBM sebesar 77,91 persen. Rata-rata rakyat yang menolak kenaikan BBM adalah 86%. Hal ini berarti sebagian masyarakat Indonesia menolak BBM. Namun mengapa pemerintah tetap menutup telinga, mata dan hati untuk lebih memilih tetap menjalankan kebijakan tersebut? Dampak dari kenaikan BBM tentunya akan sangat dirasakan oleh rakyat, terutama rakyat



miskin.



Dengan



BBM



naik,



biaya



produksi



akan



bertambah,sebagian para pengusaha akan gulung tikar karena tidak mampu untuk menekan biaya produksi yang melonjak. Disamping itu secara alami kebutuhan pokok akan naik sehingga daya beli masyarakat akan menjadi turun. Nasib rakyat miskin semakin tercekik karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya bahkan angka kemiskinan akan bertambah.



Pembahasan : Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada



kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi



perekonomian



akan



mengalami



goncangan,



ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi. Jika semua masyarakat meningkatkan konsumsinya terhadap BBM, maka tidak heran jika terjadi kenaikan harga BBM, Ini dikarenakan permintaan yang membubung tinggi sementara penyediaan barang mengalami kekurangan akan membuat harga barang tersebut menjadi naik dan timbulnya inflasi. Apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka daya beli masyarakat dan permintaan masyarakat akan barang tersebut menjadi naik. Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum permintaan. Berbanding terbalik dengan penawaran, jika harga suatu barang sedang mengalami penurunan, maka penawaran barang tersebut akan menurun pula, tetapi jika harga barang tersebut sedang mengalami kenaikan, maka penawaran akan barang tersebut juga akan meningkat. Sesuai dengan hukum penawaran. Terjadinya inflasi tergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat harga, juga tergantung pada kebutuhan masyarakat akan barang tersebut.



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan



Pada dasarnya masing-masing system mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik atau buruknya suatu system ditentukan oleh sikap pemerintah ataupun institusi terkait dalam memberi kebijakan dalam suatu permasalahan yang ada. Kami pun menyadari bahwa tidak ada suatu system yang sempurna. Maka kami menyimpulkan bahwa suatu system bisa dikatakan optimal jika tepat dalam mengambil kebijakan, jujur, transparan serta memiliki hukum yang mengikat .