Etika Pemerintahan [PDF]

Citation preview

TUGAS TUTORIAL KE-2 PROGRAM STUDI SARJANA ILMU PEMERINTAHAN No Tugas Tutorial 1 Kemukakan analisis anda mengapa nilai etika pemerintahan sangat erat kaitannya dengan etika jabatan. Nilai etika pemerintahan sangat erat dengan perkembangan etika jabatan atau etika pegawai negeri. Adalah suatu kenyataan bahwa di Negara kita telah tumbuh etika untuk masing-masing jaabtn Dan profesi, mislnya etika bagi para dokter, pngajar, insinyur, anggota DPR/DPRD Dan DPA serta petugas penyelenggaraan pemilu. Selain untuk pegawai negeri, terdapat pula etika non pegawai negeri seperti etika bagi para wartawan, pengacara Dan dokter. Khusus bagi pegawai negeri, etika jbatan dituangkan dalam peraturan pmerintahan nomor 6 tahun 1974, peraturan pemerintahan nomor 30 tahun 1980 (peraturan disiplin PNS), peraturan pemerintahan nomor 42 tahun 2004 (pembinan jiwa korps Dan kode etik PNS) serta peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Para politikus di DPR, DPRD, Dan DPD mengatur kode etiknya dalam peraturn tata tertib. Bahkan, untuk mengakkan kode etik itu, mereka membentuk badan kehormtan. Amun, hingga saat ini, RUU etika penyelenggaraan Negara Dan RUU penegakan etika apparat Negara belum dipisahkan menjadi UU. Etika pemerintahan mempunyai tumpang tindih luas dengan etika jabatan. Kiranya dapat dimengerti karena yang melaksanakan perbuatan pemerintahan adalah para pejabat pemerintah sebagaimana telah diterangkan dimuka. Adanya tumpang tindih yang luas menyebabkan sulitnya membedakan kedua macam etika tersebut. Pemerintah Republik Indonesia berpendirian bahwa pejabat dipandang tidak cakap untuk memegang jabaannya jika tingkah laku Dan perbutannya bertentangan dengan kehormatan yang patut diharpkan dari seorang pejabat pemerintah atau berlawanan dengan kehormatan korps pegawai negeri biarpun tingkah laku dimaksud dilakukannya diluar kota anda diluar jam kerja. Bahkan pemerintah bersikap lebih jauh lagi, jika ada alasan yang cukup untuk pemecatan, misalnya terkenal sebagai penjudi, suka memperkosa, sering nikah cerai, serta melakukan perbuatan keji, memalukan dan tercela, pejabat tersebut dapat dipecat dari jabatnnya. Hukuman atas pelanggaran kode etik atau lebih tepat lagi atas disiplin pegawai negeri tercantum dalam pasal 6 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 Dan pasa 15 PP nomor 42 tahun 2004. 2



Kemukakan apa yang dimaksud dengan Freies ermessen. Mengapa freies ermessen asas kebijaksanaan hanya diterapkan di ruang lingkup freies ermessen. Menurut Prof. Benyamin, Freies Ermessen didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi. Dalam pandangan Kuntjoro, freies ermessen harus didasarkan pada asas yang lebih luas yaitu asas kebijaksanaan, yang menghendaki bahwa pemerintah dalam segala tindak tanduknya itu harus berpandangan luas dan selalu dapat menghubungkan dalam menghadapi tugasnya itu gejala-gejala masyarakat yang harus dihadapinya, serta pandai memperhitungkan lingkungan akibat-akibat tindak pemerintahannya itu dengan penglihatan yang jauh ke depan.



* coret yang tidak sesuai