File SOAL Sekolah Demokrasi KIPP KoTa Padang [PDF]

Citation preview

SOAL



1. Dalam pasal 4 UUNo 17 Tahun 2017 di jelaskan tentang pengaturan penyelenggaran pemilu di antaralain, kecuali: A. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien B. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu C. Melahirkan pemimpin yang baru D. Mewujudkan pemilu yang Adil dan berintegrita 2. Alasan Yg paling benar kenapa hadirnya Lembaga pengawas pemilu? A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar B. Indonesia belum memiliki Lembaga pengawas pemilu C. Pemilu di warnai praktek-praktek yg tidak fair D. Standar pemilu Demokratis Yang mengharuskan di bentuknya Lembaga pengawas pemilu 3. Struktur Kelembagaan di Lembaga pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kab/kota, Panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/Desa, pengawas TPS B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu kab/kota, Panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kab/kota D. Bawaslu Kab/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Pengawas TPS 4. Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang: A. Langsung B. Rahasia C. Jujur dan Adil D. Bebas 5. Dibawah ini adalah indicator pemilu Demokratis, kecuali: A. Penyusunan kerangka hukum B. Kampanye pemilu yang demokratis C. Akses media dan kebebasan berekpresi D. Adanya Lembaga pengawas pemilu 6. Pengawas TPS berjumlah: A. 1 orang setiap desa/kelurahan B. 1 orang setiap TPS C. 2 orang setiap TPS



D. 3 orang setiap desa/kelurahan 7. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yg harus di taati pelaksana, peserta dan petugas kampanye, kecuali: A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia B. Membawa atau menggunakan tanda gambar/ atribut lain selain dari tanda gambar/atribut peserta pemilu yang bersangkutan C. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye D. Kampanye dengan batas waktu yang telah di tentukan oleh KPU 8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu kecamatan, kecuali: A. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan bawahan nya B. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu C. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan D. Merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu 9. Perlengkapan Pemungutan suara di TPS meliputi antaralain, kecuali: A. Surat suara B. Sampul kertas dan segel C. Kotak suara dan bilik suara D. Obeng untuk mencoblos 10. Panwaslu kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada: A. Bawaslu Kabupaten/kota B. Sekretaris jendral Bawaslu RI C. Sekretaris Bawaslu kabupaten/kota D. Kepala secretariat Bawaslu provinsi 11. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara di laksanakan oleh: A. KPU B. Bawaslu provinsi



C. Bawaslu kabupaten/kota D. Sekretaris KPU provinsi 12. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS B. Panwaslu kelurahan/desa C. Panwaslu kecamatan D. Bawaslu Kabupaten/kota 13. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum di atur dalam; A. UU No 10 Tahun 2016 B. UU No 4 Tahun 2008 C. UU No 7 Tahun 2017 D. UU No 14 Tahun 2019 14. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah: A. Peserta pemilu B. Petugas kampanye C. Pengawas pemilu D. Komisi penyiaran 15. Sekretariat Panwaslu kecamatan dipimpin oleh? A. Kepala sekretariat panwaslu Kecamatan B. Ketua Panwaslu Kecamatan C. Sekretariat jendral Bawaslu D. Benar semua 16. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali: A. Relawan Pengawas Pemilu B. Pendidikan Politik bagi Pemilih C. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan D. Melaksanakan pemutaakhiran Daftar Pemilih 17. Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi: A. Pecegahan dan Penindakan B. Penentuan titik rawan C. Penentuan Fokus pengawasan D. Peringatan Dini



18. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di fokuskan pada; A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah di tentukan B. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang di persyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu C. Perbuatan yang di kategorikan sebagai pelanggaran pemilu D. Perbuatan yang di kategorikan sebagai Tindakan pidana pemilu. 19. Pengawas Pemilu perlu melakukan indetifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan: A. Tahapan Kampanye B. Semua tahapan C. Tahapan Pemungutan Suara D. Tahapan pencalonan 20. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pengawas pemilu melalui beberapa hal berikut: A. Penguatan koordinasi antar Lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran B. Peningkatan Kerjasama antar Lembaga C. Peningkatan transparansi Pelaksanaa Pemilu D. Benar semua 21. Dalam undang-undang No 17 tahun 2017 Yang di maksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu dan KPU B. Bawaslu, KPU, dan KPI C. Bawaslu, KPU, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu(DKPP) D. Semua Benar 22. Berapa lamakah waktu maksimal untuk polisi melimpahkan kepada kejaksaan berkas laporan dalam pelanggaran pemiluhgnn A. 15 Hari B. 7 Hari C. 30 Hari D. 14 Hari 23. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Berapa tahapan pemilu yg sesuai dengan uu no 7 tahun 2017? A. 9 B. 10



C. 11 D. 12 24. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan proses sengketa pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: A. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu B. Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu C. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa D. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu 25. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 93 huruf b Bawaslu bertugas anataralain, Kecuali ; A. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu B. Memutus pelanggaran administrasi pemilu C. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu D. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan atau dugaan tindak pidana pemilu 26. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b Bawaslu bertugas antaralain, kecuali; A. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu B. Melakukan proses adjukasi sengketa proses pemilu C. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa D. Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu 27. Ada yang Namanya Tugas, Wewenang, dan Kewajiban. Dibawah ini adalah wewenang bawaslu, Kecuali; A. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang B. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu C. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang D. Menerima, mmeriksa, memediasi atau mengadjukasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu 28. Bawaslu provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan di wilayah provinsi. Pertanyaan nya, berapa tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12



29. Dalam pasal 105 uu no 7 tahun 2017 itu jelas mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan, dan dalam pasal 105 huruf b Panwascam bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Pertanyaan nya, berapa tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan? A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 30. Panwaslu kecamatan memiliki wewenang antara lain sebagai berikut, Kecuali; A. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di wilayah kecamatan B. Menerima dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan C. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu kelurahan/desa D. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan 31. Dalam pasal 108 uu no 7 tahun 2017 Panwaslu kelurahan/desa bertugas mengawasi tahapan pemilu. Pertanyaan nya, berapakah tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/desa? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 32. Dalam pasal 111 uu no 7 tahun 2017 ada yang nama nya Panwaslu LN (Luar Negeri), dan salah satu tugas dari Panwaslu LN ini adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu luar negeri. Pertanyaannya, Berapakah tahapan penyelengaraan pemilu luar negeri? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 33. Panwaslu Luar Negeri memiliki Wewenang antaralain sebagai berikut, Kecuali; A. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk di tindak lanjuti B. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu C. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



D. Menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Bawaslu. 34. Lembaga paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana pemilu ke kepolisian adalah A. Pengawas TPS B. Panwaslu Kelurahan/Desa C. Panwaslu kecamatan D. Bawaslu Kabupaten 35. Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu di selesaikan oleh; A. Kejaksaan B. Kepolisian C. DKPP D. Bawaslu 36. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu paling lama? A. 3 hari B. 7 hari C. 14 hari D. 30 hari 37.  Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPR/1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara RI, karena Pancasila merupakan. A. Alat pemersatu bangsa B. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang C. Landasan perjuangan bangsa D. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia 38.  Pemahaman atheisme dilarang berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, terutama sila A.  Ketuhanan Yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 39. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indoensia yang bebas dan aktif tercantum dalam Pembukaan UD 1945, yaitu 



A. B. C. D.



 Menjaga keteriban dunia Mengirimkan pasukan kewilayah konflik  Menentang penyerangan sepihak oleh AS . Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral



40. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya  A.  Transisi rakyat ke masa industry B. Rasa memiliki antara sesama rakyat C. Keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan D. Masuknya pengaruh Eropa ke Asia