Form 1B [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN SNVT PENYEDIAAN PERUM AHAN PROVINSI JAW A TIMUR Jl. Taman Jemursari Selatan I No. 23 Surabaya 60237. Telepon/Fax (031) 99844800



Nomor Sifat Lampiran Hal



: Surabaya, 7 Mei 2019 : penting : 2 (Dua) Berkas : Permohonan Data Perumahan dan. Kawasan Permukiman



Kepada Yth : Bapak/Ibu (Sebagaimana terlampir) di – JAWA TIMUR



Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami dari SNVT Penyediaan Perumahan Jawa Timur di tahun 2019 melakukan Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Oleh karena itu dimohon bapak/ibu untuk melakukan pengisian form pendataan perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana terlampir. Jika terdapat kendala dalam pengisian form, dapat menghubungi Sdra. Angsar (082229602190) Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih. Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur



Ridwan Dibya Sudharta, SE., MT. NIP. 19740220 200112 1 005 Tembusan Yth: 1. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementrian PUPR 2. Arsip Lampiran I Nomor : Tanggal : 7 Mei 2019



Perihal



: Permohonan Data Perumahan dan. Kawasan Permukiman



Daftar Permohonan Data : 1. 2.



Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota  Kabupaten Nganjuk  Kabupaten Kediri  Kabupaten Sumenep  Kabupaten Jombang  Kabupaten Trenggalek  Kabupaten Lamongan  Kabupaten Tulungagung  Kabupaten Pasuruan  Kabupaten Malang  Kabupaten Ngawi  Kabupaten Ponorogo  Kabupaten Gresik  Kabupaten Magetan  Kabupaten Mojokerto  Kabupaten Probolinggo  Kabupaten Jember  Kabupaten Bangkalan  Kabupaten Banyuwangi  Kabupaten Blitar  Kabupaten Bojonegoro  Kabupaten Bondowoso  Kabupaten Lumajang  Kabupaten Madiun  Kabupaten Pacitan  Kabupaten Pamekasan  Kabupaten Sampang  Kabupaten Sidoarjo  Kabupaten Situbondo  Kabupaten Tuban  Kota Batu  Kota Blitar  Kota Kediri  Kota Madiun  Kota Malang  Kota Mojokerto  Kota Pasuruan  Kota Probolinggo  Kota Surabaya



Kab/ Kota Nama Dinas Alamat



Form 1B



: : :



DAFTAR ISIAN PENDATAAN PKP KAB/KOTA 2018 Kegiatan pendataan perumahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi perumahan. Data ini merupakan bagian dari Pembangunan Basis Data PKP Pemkab/Pemkot sesuai UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pasal 18 dan Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP pasal 18 ayat 1. Tabel ini diisi oleh Dinas PKP Kab/Kota, untuk kelengkapan datanya berkoordinasi dengan Pokja PKP Kab/Kota, BPS Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, Dinas Sosial Kab/Kota, Badan Pelayanan Perijinan Kab/Kota. Tabel terisi dikembalikan ke SNVT melalui email [email protected] atau dapat menghubungi Sdra. Angsar 082229602190. Daftar isian ini merupakan data sekunder hasil dari berbagai kegiatan pendataan perumahan, terdiri dari: K.1. Alokasi APBD untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) K.2. Pembangunan Perumahan K.3. Backlog Perumahan K.4. Rumah Tidak Layak Huni K.5. Kawasan Kumuh K.6. Kondisi Dokumen RP3KP K.7. Pokja PKP Kab/Kota K.1. ALOKASI APBD PERMUKIMAN (PKP)



UNTUK



URUSAN



PERUMAHAN



DAN



Uraian



Tahun 2018 (Rp)



(1)



(2)



(3)



… …



… …



Total APBD Kab/ Kota Anggaran Dinas PKP Kab/ Kota



KAWASAN



Tahun 2019 (Rp)



TA. 2018



TA. 2019



No.



Jenis Kegiatan Urusan PKP



Vol/unit



Biaya (Rp.)



Vol/unit



Biaya (Rp.)



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



1. 2. dst.



…… …… …… Total unit rumah



Total unit rumah



*) Total unit rumah dikumpulkan pada acara Forum Sinkronisasi Pendataan Perumahan sebagai data Program Satu Juta Rumah



K.2. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1. Apakah Pemerintah Kab/ Kota mempunyai Dokumen Perencanaan Urusan Perumahan? a. RTRW (sudah perda)



d.RPIJM



b. RDTR (sudah perda)



e.Renstra Dinas PKP



c. RP3KP



f. Lainnya (tuliskan) : …



2. Dalam pelaksanaan Urusan Perumahan, Pemerintah Kab/ Kota memanfaatkan sumber dana yang berasal dari: a. APBD



c. CSR (uraikan) : …



b. Loan (pinjaman) dari badan/bank luar negeri



d.Swasta (uraikan) : … e.Lainnya (tuliskan) : …



K3. BACKLOG PERUMAHAN 1. Jumlah Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal No



Status Kepemilikan Tempat Tinggal BKKBN BPS



(1)



1. 2. 3. 4. 5.



(2)



(3)



Milik sendiri Kontrak / sewa Bebas sewa Dinas lainnya



Jumlah (unit)



Sumber Data



(4)



(5)



Milik sendiri Kontrak / sewa Menumpang Lainnya Total A (2+3+4+5) Total B (1+2+4)



Backlog kepemilikan = (Total A) = ............. unit



Backlog penghunian = Jumlah KK – Jumlah unit rumah (Total B) = ................. unit 2. Jenis Fisik Bangunan Rumah No



Jenis Fisik Bangunan Rumah



Jumlah (unit)



Sumber Data



(1)



(2)



(3)



(4)



1. 2.



Rumah Tapak Rumah Susun/Apartemen Total



3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam satu rumah No



Fungsi Rumah



Jumlah (unit)



Sumber Data



(1)



(2)



(3)



(4)



1. 2.



Rumah Dengan 1 (satu) KK Rumah dengan lebih dari 1 (satu) KK



4. Jumlah sambungan listrik rumah (PLN) No



Kecamatan



(1)



(2)



1. 2.



Jumlah rumah (unit) 2018



2019



(3)



(4)



Sumber Data (5)



..... ..... Total



5. Jumlah Pembangunan Rumah dalam 1 tahun Jumlah Pembangunan Jumlah Pembangunan Rumah Jumlah Pembangunan Rumah Rumah No Berdasarkan IMB 2019 (unit) Berdasarkan Non IMB (unit) Berdasarkan IMB 2018 (unit) (1)



Non MBR



MBR



Non MBR



MBR



Non MBR



MBR



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



1. Pendataan Perumahan sebagai data Program Satu Juta Rumah (identifikasi awal perkiraan pembangunan rumah)



Sumber Data (8)



K.4. RUMAH TIDAK LAYAK HUNI No



Kecamatan



Jumlah KK/RT



Jumlah RTLH Versi BDT (unit)



Jumlah RTLH Verifikasi Pemda (unit)



Sumber Data



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(1)



1. 2.



..... ..... Total



K.5. KAWASAN KUMUH No



Kecamatan



Lokasi Nama Desa/ Kel



Luas wilayah kumuh (Ha)



Jumlah RTLH dalam wilayah kumuh (unit)



Sumber Data



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(1)



1.



.....



2.



..... Total



K.6. KONDISI DOKUMEN RP3KP Status Penyusunan No



Kabupaten



Jenis Dokumen



(1)



(2)



(3)



1.



.....



2.



.....



Belum Menyusun



Sudah Menganggarkan Tahun 2020



Sedang Menyususn di Tahun 2019



Sudah Menyusun Dokumen Teknis



Sudah Menyususn Naskah Akademis



Proses Legislasi di Tahun 2019



Sudah Perda



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



K.7. POKJA PKP KABUPATEN/KOTA Status Pokja Daerah No



1.



Pokja PKP



Selain Pokja PKP



Belum Memiliki Pokja



Belum Memiliki Program Kerja



(3)



(4)



(5)



(6)



Kabupaten



(1)



(2)



.....



Program Kerja Pokja Sudah Memiliki Program Kerja



Sudah Menjalankan Program Kerja



Demikian hasil pelaksanaan pendataan perumahan dan kawasan permukiman, dilakukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



....., ............................. 2019 Ttd. Kepala Dinas PKP Kab/ Kota..............................



K.8. KEPENDUDUKAN Penduduk Miskin: jumlah.... dan Prosentase....



K.9. CAPAIAN INFRASTRUKTUR Tingkat dan Jangkauan Pelayanan dari: 1. Akses Air Minum Layak: ...% 2. Akses Sanitasi Layak: ....% 3. Sistem dan pengelolaan persampahan regional: 4. SPAM lintas Daerah: 5. Jalan Provinsi: 6. Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Derah Kabupaten/Kota: