Gabungan Politik Indonesia [PDF]

Citation preview

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta.



Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah.



Organisasi



Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikoesno Tjokrosoejoso. Di dalam anggaran dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada: Hak untuk menentukan diri sendiri Persatuan nasional dari seluruh, bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia Sejarah



Di dalam konfrensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen". September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939 dimana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI. Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah "Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tututan "Indonesia



berparlemen". Keputusan yang lain yang penting diantaranya, penerapan Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan memperketat izin mengadakan rapat. Pembentukan GAPI



Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Untuk yang pertama kali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. (http://sejarahkita.blogspot.com/2012_06_01_archive.html) diakses07-03-2014



Inisiatif datang dari Thamrin, tokoh perindra, untuk membentuk suatu badan konsentrasi nasional. karena Melihat gelagat internasional yang semakin genting serta memungkinkan keterlibatan langsung Indonesia dalam perang, maka pembentukan badan ini terasa sangat mendesak, antara lain untuk memupuk rasa saling menghargai serta kerja sama untuk membela kepentingan rakyat. ( Kartodirdjo, 1990: 186).



Ada pun alasan yang tidak kalah penting adalah situasi internasional pada saat itu. Alasan ini pula yang melatarbelakangi inisiatif Muhamad Husni Thamrin (Parindra) mengadakan rapat tanggal 19 Maret 1939 untuk mendirikan badan konsentrasi yang baru. Sebagai realisasi dari rapat di atas, maka pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan rapat umum yang menghasilkan pembentukan konsentrasi nasional, Gabungan Politik Indonesia (GAPI).



Kepengurusan federasi dijalankan oleh suatu sekretariat tetap yang terdiri atas sekretaris umum, sekretaris pembantu dan bendahara. Jabatan-jabatan ini untuk pertama kali diduduki olehMuhamad Husni Thamrin dari Parindra sebagai bendahara. Abikusno Tjokrosuyoso dari PSII sebagai sekretaris umum, dan Amir Sjarifudin dari Gerindo sebagai sekretaris pembantu, Anggota GAPI terdiri atas



Parindra (Partai Indonesia Raya), Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), PH (Partai Islam Indonesia), PPKI (Persatuan Partai Katolik Indonesia), PSII (Persatuan Sarekat Islam Indonesia), Persatuan Minahasa dan Pasundan. Dasar-dasar federasi meliputi hak menentukan nasib sendiri, persatuan Indonesia, demokrasi dalam usaha-usaha politik, ekonomi, sosial serta kesatuan aksi. Sedangkan tujuannya mengadakan kerjasama dan mempersatukan semua partai politik Indonesia dan mengadakan kongres-kongres rakyat Indonesia.



Sesuai dengan anggaran dasarnya tujuan GAPI adalah:



1) Menghimpun organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja bersama-sama. 2) Menyelenggarakan kongres Indonesia.



Pada bagian lain anggaran dasarnya disebutkan, bahwa Gabungan Politik Indonesia berdasarkan kepada beberapa hal berikut.



1) Hak untuk menentukan dan mengurus nasib bangsa sendiri. 2) Persatuan Nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasar kerakyatan dalam paham politik. 3) Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.



Meskipun persatuan nasional merupakan dasar aksi GAPI, akan tetapi dalam kenyataannya perpecahan dalam tubuh kaum pergerakan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimanapun hal ini akan mempengaruhi bahkan menghambat pencapaian tujuan GAPI. Perpecahan tersebut terlihat ketika berdirinya Golongan Nasional Indonesia di samping adanya Fraksi Nasional. Di samping itu, di antara anggota-anggota pun terdapat perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Terdapatnya anggota-anggota GAPI, Parindra, PSII, PII, Pasundan dan Gerindo yang mempunyai konflik: PII Sukiman dengan PSII Abikusno; Gerindo dengan Moh. Yamin.



Sementara itu perpecahan kaum pergerakan tidak menjadi penghalang utama bagi GAPI untuk melakukan aksi-aksinya. Pada rapatnya tanggal 4 Juli 1939 GAPI memutuskan pendirian Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Pembentukan kongres ini merupakan pelaksanaan program GAPI. Pada tanggal 1 september 1939 hitler menyerbu polandia dan mulai berkobarlah Perang Dunia II di Eropa. GAPI menekan belanda supaya memberikan otonomi sehingga dapat dibentuk aksi bersama belanda-indonesia dalam melawan fasisme. Tentu saja belanda tidak bereaksi. ( Ricklefs. 1991:291 )



Disamping itu GAPI melakukan aksi Indonesia Berparlemen. Dengan aksi ini diharapkan pemerintah Nederland memberi peluang untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat melalui Kongres Rakyat Indonesia. Tujuan ini dikemukakan berhubung dengan timbulnya Perang Dunia II. Bertalian dengan hal di atas, GAPI juga menawarkan hubungan kerja sama Indonesia dengan Belanda, dengan harapan adanya perhatian Belanda terhadap aspirasi rakyat Indonesia. Hal ini untuk merealisasikan keputusan-keputusan konferensi GAPI yang dilangsungkan pada tanggal 19 dan 20 September 1939, antara lain sebagai berikut.



1) Perlunya dibentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh rakyat, pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen itu.



2) Jika keputusan no. 1) dipenuhi, maka GAPI akan memaklumkan kepada rakyat untuk mendukung Belanda.



3) Anggota-anggota GAPI akan bertindak semata-mata dalam ikatan GAPI



(Pringgodigdo, 1980: 145).



Berparlemen merupakan program yang terus-menerus dan disebarluaskan kepada semua partai baik anggota GAPI maupun anggota Kongres Rakyat Indonesia. Tambahan pula, bahwa GAPI sebagai badan pekerja KRI itu sudah menjadi kewajiban GAPI untuk mempropagandakannya oleh semua Komite Indonesia Berparlemen di seluruh Indonesia.



Tuntutan GAPI, Indonesia Berparlemen, ternyata kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan status kenegaraan Indonesia akan dibicarakan setelah selesai perang. Kondisi Belanda yang diduduki Jerman sejak bulan Mei 1940 ini tentu merupakan salah satu alasan bagi pemerintah Belanda. Dan ketika pemerintah Netherland menjadi Exile Government di London ini berarti semakin menjauhkan hubungan Indonesia dengan Belanda.



Pada bulan agustus 1940 mosi-mosi (Thamprin, Soetardjo, dan Wiwoho) mendapat tanggapan yang umumnya negatif dari pemerintah sehingga ditarik kembali oleh para sponsornya. Pada bulan yang sama GAPI memulai upanya yang terahir ketika organisasi tersebut mengusulkan pembentukan suatu uni belanda-indonesia yang berdasarkan atas kedudukan yang sama bagi kedua belah pihak dimana Volksraad akan berubah menjadi badan legislatif yang bersifat bikameral atas dasar sistem pemilihan yang adil. (Ricklefs. 1991:292)



Akan tetapi desakan yang terus-menerus dari GAPI -Indonesia Berparlemen telah memaksa Belanda membentuk suatu panitia - Commisie tot bestudering van staattrechtelijke hervormingen‖ (Panitia untuk mempelajari perubahan-perubahan tata negara). Panitia yang biasa disebut Commisie Visman -nama ketuanya Vismanini dibentuk pada bulan November 1940 dan laporannya ke luar tahun 1942 (Pringgodigdo, 1980: 196). Commisie Visman sendiri meminta keterangan dari GAPI untuk melakukan penjelasan mengenai Indonesia Berparlemen.



Memorandum yang diajukan GAPI itu menunjukan bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengurus sendiri bangsa dan negaranya. Hal ini juga sekaligus menghapus ketidakpercayaan pemerintah kolonial yang selalu menganggap bahwa bangsa Indonesia masih mentah dan belum bisa menyelenggarakan pemerintah sendiri.



DAFTAR PUTAKA



Rushdy Hoesein. (http://sejarahkita.blogspot.com/2012_06_01_archive.html)diakses) 07-03-2014



Dimjati, M. (1951). Sedjarah Perdjuangan Indonesia. Djakarta: Widjaja. .



Koch, D.M.G. (1951). Menudju Kemerdekaan. Terdj. Abdoel Moeis. Djakarta:



Pembangunan.



Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (1981). Sejarah Nasional Indonesia . Jilid V.



Jakarta: Balai Pustaka.



Ricklefs, M.C. (1991). Sejarah Indonesia Modern. Terj. Dharmono Hardjowidjono.



Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



Pringgodigdo, AK.(1980).Sejarah pergerakan rakyat indonesi, jakarta, dian rakyat 0leh. NinaSejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)



Perkembangan organisasi pergerakan nasional pada awal sejarahnya mengalami pasang surut, naik turun, dan jatuh bangun.



Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang salah satu organisasi pergerakan nasional tersebut yaitu Gapi (Gabungan Politik Indonesia), sejarah gapi, latar belakang Gapi, Tokoh pendiri Gapi, Tujuan dan perkembangan Gapi.



Sejarah Gapi



Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama.



Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Tokoh pendiri Gapi



Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi.



a. Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.



b. Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme.



c. Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.



Tujuan Gapi



Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen.



Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman.



Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mem-pelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia.



Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. Latar Belakang Berdirinya GAPI Keputusan penolakan Petisi Sutarjo itu sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, M.H Tamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melali pembentukan organisasi baru yaitu mendirikan GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, partai Katolik Indonesia, Psaundan dan PSII. Dari banyaknya partai yang tergabung jelas bahwa organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nsional baru yang lebih efektif dari pada bergerak sendiri-sendiri. Perkembangan GAPI GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Jika tuntutan GAPI diluluskan oleh pemerintah, GAPI akan mengajak saeluruh rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap pemerintah karena penolakan Petisi Sutarjo. Pada tanggal24 Oktober GAPI membentuk sebuah badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan GAPI selanjutnya dilakuakn oleh KRI dengan mengadakan kongres-kongres. “Indonesia Parlemen” tetap merupakan tujuan utama GAPI selain memajukan masalah-masalah sosial-ekonomi. Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI dan sangat disayangkan karena ia tidak akan memberi perubahan sebelum perang selesai. Untuk itu semua pemerintah hanya menjawab dengan membentuk komisi Visman. Meskipun demikian, GAPI terus menempuh demi



tercapainya “Indonesia Berparlemen”. Jelas bahwa GAPI benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang menginginkan negara berdiri sendiri. Untuk lebih mengefektifkan perjuangan GAPI, KRI yan sudah ada itu diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konfrensi di Yogyakarta psada tanggal 14 September 1941. MRI dianggao badan perwakilan segenap rakyat Indonesia yan akan mencapai kesentosaan dan kemuliaan berdasarkan demokrasi. Sebagai satu federasi, maka yang duduk dalam dewan pimpinan adalah GAPL, MIAL, dan PVPN, berturutturut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan Federasi Serikat Sekerja dan Pegawai Negeri. Komisi Visman Satu-satunya kaum nasionalis yang dipenuhi oleh pemerintah ialah pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. panitia bertugas menyelidiki sampai di mana kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan perubahan pemerinta. Akan tetapi pelaksanaan komisi ini sangat menjengkelkan karena hasil yang dicapai komisi itu adalah keinginan orang-orang Indonesia yang hanya menginginkan bahwa Indonesia masih tetap dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda. Dengan kata lain, sebenarnya Komisi Visman ini pun juga tidak memuaskan dan boleh dikatakan bahwa komisi ini hanya sekedar memberi angin kaum nasionalis dan tidak sungguhsungguh ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa Penting dan Kebijakan Keras Pemerintah Kolonial terhadap Indonesia Indische Partij Menentang Perayaan Kemerdekaan Negeri Belanda Tahun 1913 adalah tahun keseratus terbebasnya negeri Belanda dari kekuasaan Perancis. Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan kemerdekaan negeri Belanda di Indonesia dengan memungut dana dari rakyat Indonesia, akan tetapi tokoh Indische Partij melarang keras dengan memuculkan artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat yang berjudul “Alks ik een Nederlandess was” yang artinya andaikan aku seorang Belanda. ebrdasarkan tulisan itu tokoh Indische Partij yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat ditangkap, dan dibuang ke Negeri Belanda. Penyebaran Paham Sosialis oleh ISDV Sneevliet adalah seorang pekerja pada jawatan perkereta apian yang berkebangsaan Belanda, tetapi dia memiliki paham sosialis yan menyebabkan ia memiliki keinginan untuk memberi bantuan kepada rakyat Indonesia yang menderita akibat dibawah kekuasaan Belanda. kemudian sneevliet bertemu Semaun, seorang tokoh Sarekat Islam cabang



Semarang dan melalui Semaun juga Sneevliet bisa menyalurkan ideidenya agar disalurkan ke masyarakat. Dengan berkembangnya ide sosial, masyarakat akhirnya dapat melakukan berbagai gerakan yang menuntut pemerintah kolonial Belanda. namun Belanda mengetahuinya dan sneevliet pun dikembalikan ke negeri Belanda. Pemberontakan PKI Tahun 1926 dan 1927 Pada tahun 1920 dibentuk Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan penggabungan ISDV dengan Sarekat Islam Merah. Organisasi PKI bersifat non kooperatif dan bergerak sangat radikal serta berpengaruh dikalangan rakyat Indonesia pada tahun 1926 dan 1927 PKI mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda tapi dua kali mengalami kegagalan. Akibatnya pemerintah kolonial Belanda bertindak tegas dengan menyatakan PKI sebagai partai terlarang di wilayah Hindia Belanda. sedangkan para pemimpinnya di tangkap dan dibuang keluar negeri da ada juga yang meloloskan diri ke Rusia dan Belanda. Propaganda Bung Karno Melalui PNI Dengan terbentuknya Partai Nasional (PNI), Bung Karno melakukkan propaganda-propaganda yang berhasil menggoyahkan kedudukan pemerintah kolonial Belanda, karena perjuangannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka sekarang yang berdasarkan kepada sosionasionalisme dan sosio-demokrasi. Tapi akhirnya bung Karno bersama para pemimpin PNI lainnya ditangkap dan diadili di Pengadilan Tinggi Negrei Bandung. Kemudian Bung Karno memberikan pidato pembelaan yang berjudul “Indonesia Menggugat”, walaupun begitu Bung Karno dan para pemimpinnya dinyatakan bersalah oleh para pengadilan lalu dijatuhi hukuman penjara. Tuntutan GAPI Tentang Indonesia Berparlemen Organisasi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dibentuk akibat kegagalan perjuangan dari organisasi politik baik yang bersifat non kooperasi maupun kooperasi. Perjuangan GAPI sebagai organisasi politik adalah menuntut Indonesia Parlemen, agar dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan secara bertahap melalui parlemen. Tapi tuntutan Belanda khawatir daerah jajahannya lepas. Namun pemerintah Belanda membentuk Komisi Visman pada bulan Maret 1941 untuk menyelidiki kehendak rakyat Indonesia sehubungan bila terjadinya perubahan pemerintahan, naum komisi itu tidak memuaskan kehendak rakyat maupun para pemimpin perjuangan, sehingga kekuasaan kolonial Belanda jatuh ketangan pasukan Jepang AKSI-AKSI PERJUANGAN GAPI (GABUNGAN POLITIK INDONESIA)



Februari 22, 2011 Pengantar



GAPI (Gabungan Politik Indonesia) lahir ketika perjuangan pergerakan nasional Indonesia mengalami kebuntuan akibat ditolaknya petisi Sutardjo. Mereka yang masuk di dalam Volkstraad atau DPR (kala itu) merasa perjuangan mereka menjadi tiada arti. Apa yang mereka hasilkan, ternyata tidak membuahkan hasil yang berarti penolakan dan upaya mempertahankan status quo di Indonesia.



Disebut fase bertahan, karena pemerintah Belanda mulai bersikap keras menghadapi organisasi pergerakan. “Perjuangan radikal yang hendak berkonfrontasi dengan penguasa kolonial pasti menemui kegagalan oleh karena pihak yang terakhir memiliki prasarana kekerasan.”[1] Hal ini dimungkinkan dengan adanya Koninklijk Bestuit yang bertanggal; 1 September 1919 (yang memperbarui pasal 111 RR), dimana organisasi pergerakan yang bertentangan dengan law and order dapat dibekukan tanpa proses peradilan. Jadi pergerakan non-koperasi akan dipastikan dibekukan, jadi upaya radikal dalam perjuangan memperoleh kebuntuan. Hanya pergerakan koperasi dan moderat yang bisa tetap terus bertahan.



Penangkapan berbagai tokoh perjuangan yang dilakukan Belanda terhadap Soekarno, Hatta, dan Syahrir ini membuat pergerakan menjadi lunak dan koorperatif terhadap pemerintah Belanda. Hal dilakukan agar organisasi pergerakan dapat terus menunjukkan eksistensinya, di samping itu mereka tetap mampu berjuang untuk mewujudkan sebuah negara yang bebas di kemudian hari.



Kebijakan ini pun tidak lepas dari perkembangan dunia yang baru saja normal dari krisis, dan terhadap ancaman terhadap ekspansi Jepang ke selatan. Demokrasi yang setelah berakhirnya perang dunia I, membuat Belanda lebih berkompromi dan memberikan izin terhadap perkembangan partai politik yang moderat.



Perjuangan walau sudah modern kala itu, namun masih berpusat pada-pada tokoh tertentu. Ini ditunjukkan, ketika sebuah federasi yang di sebut dengan PPPKI yang mengalami kemunduran setelah pemimpin-pemimpin PNI di tangkap dipenjara, dan diasingkan. Jadi, ini ada sebuah kegagalan membangun sebuah organisasi yang menjadi pusat kegiatan, seperti di India dengan Partai Kongresnya. Jadi perjuangan



bisa dilakukan secara terpadu, tidak terpisah dengan determinasi ideologi kelompoknya, namun mereka memiliki tujuan yaitu negara kebangsaan yang bebas.



Rumusan Masalah dan Tujuan



Pengantar di atas melahirkan beberapa masalah, seperti:



1. 2. 3. 4.



Apa yang melatarbelakangi berdirinya GAPI ? Bagaimana kondisi politik ketika GAPI berdiri? Mengapa GAPI menuntut “Indonesia Berparlemen”? bagaimana akhir perjuangan GAPI?



Tujuan dari tulisan ini, yaitu: 1.



menjelaskan penolakan petisi Sutardjo.



2.



menjelaskan latar belakang GAPI dalam usaha menyatukan gerakan nasional.



3.



menggambarkan perjuangan GAPI dalam usahanya melakukan Indonesiasi.



4. menggambarkan tanggapan pemerintahan Belanda terhadap tuntutan GAPI hingga Belanda menyerah kepada Jepang. Penolakan Petisi Sutardjo



Pada 15 Juli 1936, Soetardjo Kartohadikoesoemo yang mewakili PPBB (Persatuan Pegawai Bestuur/Pamongpraja Bumpiputra) di Volkstraad yang pada bersidang. Diajukan kepada Ratu dan serta Staten Generaal (Parlemen) Belanda.



Petisi ini diusulkan di luar tanggung jawab PPBB. Landasan usul adalah 1 Undangundang Dasar Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa kerajaan Nederland meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname, dan Caracao; dan yan menurut Sutardjo ke empat wilayah itu dalam kerajaan Nederland mempunyai derajat yang sama.



Isi petisi Sutadjo ialah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda dimana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama.



Petisi ini memiliki tujuan adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Diselenggarakan secara berangsur-angsur selama 10 tahun atau dalam waktu yang ditentukan dalam sidang permusyawaratan tersebut. Penolakan petisi ini menimbulkan kekecewaan bagi yang mengusungnya, sehingga usaha mewujudkan petisi tersebut tidaklah patah begitu saja. Maka dibentuklah CPS (Comitte Petisi Sutradjo) pada bulan Mei 1937, untuk memperkuat tujuan itu maka pada bulan Juli 1937 dilakukan, agar pemerintah Belada tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. Pada 4 Oktober 1937 dibentuklah CCPS (Central Comitte Petisi Sutardjo). Pembentukan ini lalu diikuti oleh daerah-daerah dengan membentuk cabangcabangnya. Organisasi baru ini disokong oleh PNI dan orang-orang Indo-Belanda. Menolak Penolakan Petisi ini kemudian ditolak oleh pemerintah Belanda, karena dinilai Indonesia masih prematur untuk menjadi negara yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Menolak petisi yang diajukan itupun mendapatkan penolakan oleh anggota Volkstraad (Dewan Rakyat). Sebab, apa yang mereka usulkan itu, sesuai dengan peraturan yang ada.Penolakan terhadap petisi itu pun juga dilakukan sebelum dan ketika diajukan. Penolakan sebelum diajukan, nampak pada kekecewaan kaum pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan jerih payah sendiri, dan bukan dengan permintaan. Pengajuan dengan cara menengadahkan tangan ketika diserahkan (diajukan), semakin mendapatkan penolakan. Pembentukan CPS, juga ditolak oleh beberapa kalangan. Sebabnya, ide yang datang justru dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ini tentu menyalahi dari apa yang seharusnya. Penyatuan dalam GAPI Kemunduran PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai-Partai Kebangsaan Indonesia) yang dipelopori oleh oleh-oleh Parindra tersebut. Terutama ketika para tokohnya ditangkap dan di asingkan. PPPKI pun mengalami kemunduran, sebagai organisasi yang menyatukan kaum perjuangan, PPPKI dinilai gagal.



Kegagalan dari Petisi Sutardjo, dan kemunduran dari PPPKI menjadi alasan langsung untuk membentuk sebuah organisasi yang menyatukan semua organasisasi nasional ini dalam sebuah wadah. Sebelum di bentuk GAPI, ada sebuah badan yang dikenal dengan BAPEPI (Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia) yang bertujuan untuk memberi wadah bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia memberi wadah bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia yang mempunyai cita-cita memajukan Indonesia. Namun, nasib badan ini kurang beruntung, berdasarkan pendiriannya saja sudah mengalami kontroversi, dan banyak alasan untuk organisasi lainnya untuk tidak masuk.



Lalu, datang inisiatif dari Thamrin, tokoh Parindra untuk membentuk suatu badan konsentrasi nasional. Hal ini didukung oleh keadaan dunia ketika itu yang semakin genting, serta kemungkinan Indonesia terlibat langsung dalam perang. 19 Maret 1939 usul THamrin ini disetujui dan secara umum mendapatkan persetujuan dari organisasi lainnya. Dua bulan kemudian pada 21 Mei 1939, panitia persiapan menyelenggarakan persiapan menyelenggarakan rapat umum di Gedung Permufakatan.Di sini Thamrin menerangkan bahwa, tujuannya adalah membentuk suatu badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaan tiap-tiap organisasi tetap bebas untuk melakukan programnya sendiri. Pada hari itu, pendirian GAPI disetujui dan diresmikan. Dalam anggaran dasarnya, tujuan pendirian GAPI ialah mengusahakan kerja sama antara partai-partai politik Indonesia serta menjalankan aksi bersama. Asas yang digunakan ialah penentuan nasib sendiri, kesatuan, dan persatuan nasional serta demokrasi dalam segi politik, sosial dan ekonomi. Di sini juga disetujui untuk mengadakan Kongres Rakyat, di kemudian waktu.Dalam pengurusan sehari-hari dibentuklah kesekretariatan bersama yang diketuai oleh Abikusno (PSII) dan di bantu M.H Thamrin (Parindra) dan Amir Syarifudin (Gerindo). Di dalam anggaran dasarnya GAPI berdasarkan pada: 1.



Hak untuk menentukan nasib diri sendiri.



2. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kerakyatan dalam Paham politik, ekonomi, dan sosial. 3.



persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.



Aksi GAPI: “Indonesia Berparlemen”



Progam konkret yang dilakukan GAPI terwujud pada rapat 4 Juli 1939, di sini GAPI memutuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib bangsa Indonesia sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Dalam aksi GAPI ini memiliki semboyan “Indonesia berparlemen.”



Saat Jerman melakukan penyerbuan ke Polandia pada 20 September 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan Manifest GAPI. Isinya mengajaknya rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme di mana kerja sama itu akan lebih berhasil apabila kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan.



Dalam usaha mencapai tujuannya tersebut, GAPI disokong oleh pers Indonesia yang memberitakan dengan panjang dan lebar, dan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme.Gapi juga mengadakan rapat umum yang mencapai puncak pada 12 Desember 1939 dimana tidak kurang 100 tempat di Indonesia mengadakan propoganda tujuan GAPI. Jadi, saat itu Indonesia seakan bergemuruh dengan seruan Indonesia Berparlemen. Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pertama, 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya yaitu Indonesia Raya, bertemakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempurnaan cita-citanya dan sasaran pertama yang ingin dicapai adalah Indonesia Berparlemen penuh. KRI ditetapkan sebagai sebuah badan tetap dengan GAPI sebagai badan eksekutifnya. Keputusan lainnya dari kongres ialah penetapan bendara Merah Putih, dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Pada awal Januari datang jawaban dari Menteri Jajahan Welter selaku menteri jajahan mengenai masalah aksi “Indonesia Berparlemen.”“Tidak dapat dipenuhi keinginan rakyat Indonesia akan Indonesia Berparlemen, karena rakyat Indonesia umumnya tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup dan perkumpulanperkumpulan politik hanya mewakili sebagian kecil dari rakyat Indonesia.” 23 Februari 1940 GAPI menganjurkan untuk mendirikan pendirian Panitia Perlemen Indonesia untuk meneruskan aksi “Indonesia Berparlemen.” Kesempatan bergerak bagi GAPI ternyata tidak ada lagi, sebab Belanda diduduki Jerman pada perang dunia II. Sebab dengan alasan keadaan sedang perang, maka perubahan ketatanegaraan harus ditunda sampai perang selesai.Namun sebuah tuntutan GAPI pada bulan Agustus 1940, “Meminta pemerintah Belanda mempergunakan hukum tatanegara dalam masa genting untuk melangsungkan perubahan-perubahan ketatanegaraan dan diadakan perlemen penuh menggantikan Volkstraad yang ada.”Tuntutan ini dijawab oleh Dr. H.J. Levetl pada 23 Agustus 1940, “Bahwa belum



waktunya mengadakan suatu rancangan perubahan ketatanegaraan Indonesia, namun pemerintah akan membentuk suatu komisi untuk peninjauan dan pengumpulan alasan-alasan yang terdiri dari cerdik pandai bangsa Indonesia.” Terbentuknya Komisi Vishment dan Menyerahnya Belanda ke Jepang 14 September 1940 dibentuk komisi Visman. Tugas panitia adalah mengungkapkan keinginan, cita-cita, serta harapan-harapan politik yang hidup di pelbagai golongan dan lapisan masyarakat mengenai perubahan ketatanegaraan yang menyangkur posisi mereka. Pada umumnya partai politik di Dewan Rakyat, tidak menyetujui pendirian komisi ini. Laporan panitia baru diumumkan lebih dari satu tahun kemudian (Desember 1941) serta kesimpulan yang pokok ialah rakyat ada umumnya puas dengan pemerintahan Belanda.



Keadaan yang semakin genting menuntut kaum pergerakan menginginkan perubahan ketatanegaraan yang cepat dan jelas, pembentukan komisi Visman ini tentunya akan memperlambat sebab akan membutuhkan pembahasan dan perdebatan.Belum banyak yang dilakukan oleh komisi Vissman, keluar pernyataan dari Ratu Wilhelmina pada 10 Mei 1941 dan diperjelas lagi dengan pidato Gubernur Jendral dalam pembukaan sidang Volkstraad, yang intinya mengadakan larangan dan pembatasan tentang rapat-rapat dan konsultasi komite-komite parlemen. 14 Juni 1941 dikeluarkan peraturan pelarangan untuk kegiatan politik dan rapat tertutup, rapat lebih 25 orang dilarang. Pada bulan Juni dan Juli pemerintah HB mengeluarkan peraturan milisi orang-orang bumi putera (inhemse militie) walau tak mendapatkan sambutan oleh kaum pergerakan.



Ini dimanfaatkan oleh R.P. Suroso untuk menyatukan semua kalangan yang ada di dalam dan di luar Volkstraad, dalam rangka menuju Indonesia Merdeka. Untuk itu perlu dibentuk badan baru yang merupakan tandingan dari Volkstraad.Usaha itu menuai hasil ketika terjadi Kongres Rakyat Indonesia pada 13-14 September 1941. badan baru itu dikenal dengan nama Majelis Rakyat Indonesia (MARI), yang menggantikan KRI. 16 November 1941 berhasil memilih pemimpin yaitu Ketua (Mr. Sartono), Penulis (Sukardji Wirjopranoto), dan Bendahara (Atik Suardi). Tidak lama setelah terbentuknya badan baru tersebut, tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pakalan militer Aerika Serikat di Pearl Harbour. Mengetahui kejadian ini Mr. Sartono dan Sukardjo Wirjopranoto mengeluarkan anjuran agar rakyat Indonesia berdiri di belakang Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda. Anjuran ini menimbulkan perselisihan, yang menyebabkan Abikusno keluar dari MARI dan GAPI, sebab anjuran itu dikeluarkan tanpa persetujuan dari anggotaanggotanya.



Perselisihan ini kemudian tertutup dengan keberhasilan Jepang dalam mengalahkan pasukan sekutu. Kekalahan pasukan A-B-C-D (Amerika, British, China Deutch), hanya menunggu waktu bagi Jepang masuk ke Hindia Belanda. Jepang mampu menghancurkan pertahanan Belanda di Indonesia, lalu pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah kalah.Penyerahan tanpa syarat itu dilakukan oleh Jendral Ter Poorten (Belanda) kepada Jendral Hitoshi Imamura (Jepang) di lapangan terbang dekat Bandung. Sejak saat itu, pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Di mulailah babak baru, pemerintahan Jepang di nusantara.



Kesimpulan



GAPI merupakan organisasi yang mewadahi perjuangan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak aliran ideologi, sebuah organisasi yang dalam perjuangannya bertitik berat untuk membentuk pemerintahan sendiri.



Pemerintahan sendiri oleh bumi putra, bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Belanda. Alasan yang digunakan yaitu Indonesia dinilai terlalu cepat, dan secara ekonomi belum mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.



Perkembangan dunia internasional menjelang perang dunia II, dan pertahanan Pemerintah Belanda di Hindia Belanda yang diabaikan dengan mengandalkan pertahanan sekutu di Asia Tenggara ternyata tidak mampu berbuat banyak ketika Jepang melakukan penyerbuan ke selatan.



Daftar Pustaka



Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1992. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.



Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



G. Moedjanto. 1988. Indonesia Abad ke-20 edisi I. Jakarta: Penerbit Kanisius.



Sudiyo. 2004. Pergerakan Nasional: Mencapa dan Mempertahankan Kemerdekaan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.



“Gabungan Politik Indonesia” diperoleh dari: www.wikipedia.co.id diakses pada: Thursday, March 11, 2010, 4:12:29 PM



[1] Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal: 180 Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia)



Perkembangan organisasi pergerakan nasional pada awal sejarahnya mengalami pasang surut, naik turun, dan jatuh bangun.



Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang salah satu organisasi pergerakan nasional tersebut yaitu Gapi (Gabungan Politik Indonesia), sejarah gapi, latar belakang Gapi, Tokoh pendiri Gapi, Tujuan dan perkembangan Gapi.



Sejarah Gapi



Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama.



Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda.



Tokoh pendiri Gapi



Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi).



Sejarah Gapi (Gabungan Politik Indonesia) Gambar: Tokoh Pendiri Gapi



Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi.



a. Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.



b. Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme.



c. Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.



Tujuan Gapi



Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen.



Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman.



Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mem-pelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia.



Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia