Gender Analysis Pathway [PDF]

Citation preview

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER Langkah 1



Langkah 2



Langkah 3



Program Data Pembuka Penunjang Wawasan TA. 2020 Urusan Pemerintahan Faktor Daerah Kesenjangan Kabupaten/Kot a 1. Surat-surat Akses: Kegiatan pengaduan/disposisi/ Tidak semua Administrasi limpahan kasus yang PNS dan Kepegawaian masuk TA. 2020 keluarganya Perangkat untuk diregister paham tentang Daerah dengan memilah PP10/1983, PP siapa pengadunya, 53/2010 dan Sub. Kegiatan apa jabatannya dan administrasi Bimbingan apa jenis keuangan dan Teknis kelaminnya: barang Implementasi - Pengaduan PP 10: Peraturan ∑ L = 11 Orang PerundangPartisipasi: Undangan ∑ P = 19 Orang Meskipun PNS tahu ada PP 10/1983 dan PP 53/2010 ∑ P = 10 Orang tapi ada beberapa yang tidak menaati 2. DUK Inspektorat peraturan tahun 2020: tersebut Total Pegawai : dengan - Sasaran Sub. berbagai alas ∑ L = 17 Orang Kegiatan an Peningkatan ∑ P = 21 Orang Kontrol: Kapabilitas - Terbatasnya Data APIP yang Aparat jumlah memiliki Pengawasan pengawas Kompetensi/Sertifika Intern yang t Pemerintah memiliki (APIP) Kompetensi ∑ L = 7 Orang dan ∑ P = 6 Orang Kegiatan banyaknya Penyelenggaraa beban kerja - Tujuan Sub Kegiatan Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi



Langkah 4 Isu Gender



Sebab Kesenjangan Internal 1.



2.



- Pengaduan PP 53: ∑ L = 35 Orang



3.



4. 5.



Langkah 5



Langkah 6



Langkah 7



Kebijakan dan Rencana Ke Depan



Sebab Reformulasi Kesenjangan Tujuan Eksternal Kasus ijin 1. Terdapat 1. Penanganan perceraian terjadi ketidaksetiaa kasus karena ketidak n antara pengaduan/ijin sepahaman dalam suami dan perceraian membina rumah istri, salah dengan baik tangga atau terdapat satu atau sehingga dapat perbedaan prinsip keduanya. menurunkan dalam perannya Adanya angka perceraian sebagai suami dan pengaruh PNS Kabupaten istri. pihak luar Jember Kasus-kasus yang yang 2. Penanganan terjadi dapat menyebabka kasus menyebabkan n kondisi peyalahgunaan penurunan kinerja rumah wewenang dan PNS karena tangga kesalahan pikirannya tidak bisa semakin administrasi fokus selama parah. secara tepat bekerja 2. Kurangnya 3. Penambahan Minimnya undangan Jumlah pemahaman diklat/bimte Pengawas/Pegaw pengelolan k dari luar ai yang memiliki administrasi untuk OPD Kompetensi keuangan dan guna sehingga fungsi barang sesuai peningkatan pembinaan dan dengan peraturan kompetensi pengawasan bisa yang ada administrasi berjalan secara Kurangnya Update pengelolaan maksimal regulasi-regulasi keuangan baru yang berlaku dan barang Minimnya jumlah 3. Kurang ASN (jauh dari maksimalny ABK) terutama a fungsi laki-laki yang pembinaan berkompeten dan sehingga



Rencana Aksi



Langkah 8



Data Dasar (Baseline)



1. Pemeriksaan 1. Surat-surat kasus dengan pengaduan/disposi menelusuri si/ limpahan kasus bukti-bukti dan ijin perceraian saksi-saksi yang yang masuk ada sesuai berdasarkan pihak peraturan suami atau istri perundangan yang mengajukan 2. Penyelesaian 2. DUK Inspektorat kasus tahun 2020 penyalahgunaan 3. Surat undangan wewenang, untuk mengikuti penyelewengan diklat/bimtek administrasi keuangan 3. Membuat Analisa Beban Kerja 4. Membuat Usulan penambahan Pegawai/ASN (APIP) yang berkompeten ke BKPSDM 5. Meningkatkan Kapabilitas APIP melalui kegiatan Bimtek/diklat



Langkah 9



Pengukuran Hasil



Indikator Gender 1. Meningkatny a kesadaran PNS agar selalu mematuhi peraturan disiplin PNS (PP 10/1983 dan PP 53/2010), serta tertib administrasi keuangan dan barang 2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP Level 3)



n Pengawasan 3. Surat undangan Dengan Tujuan untuk mengikuti Tertentu diklat/bimtek Sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu Tujuan kegiatan adalah Jumlah Kasus yang Terselesaikan Sasaran kegiatan adalah Efektifitas Pengawasan sehingga mampu meningktkan kesadaran PNS untuk mematuhi PP10/1983 dan PP 53/2010 peraturan disiplin PNS, serta tertib administrasi keuangan dan barang



- Reviu LK ∑ L = 6 Orang ∑ P = 8 Orang



lainnya sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan (kepatuhan terhadap PerundangUndangan & pengelolan administrasi keuangan dan barang) masih belum bisa maksimal dan juga kadang ada kasus yang kurang cepat penanganany a - Pelaanggara n PP10/1983 sering berlanjut ke pelanggaran PP53/2010 Manfaat: Pemeriksaan terhadaap pelanggaran PP 10/1983 dan P P 53/2010 tidak akan banyak membawa perubahan penurunan kasus jika tidak disertai dengan kesadaran PNS



mengakibatkan pemeriksaan fisik/teknis(banguna n) masih belum maksimal



pengawasan karena merebaknya Covid-19 di Jember