Good Urban Governance Dan Pelayanan Publik [PDF]

Citation preview

02. Good Urban Governance dan Pelayanan Publik



Urban adalah kawasan perkotaan: wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dan memiliki fungsi utama sebagai pustat pelayanan dan pusat kegiatan ekonomi Governance adalah cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial utk pembangunan masyarakat. Governance punya 3 kaki: 1. Politic -> kebijakan, kewenangan dan legitimasi 2. Ekonomi -> kebijakan dan keputusan dalam bidang ekonomi untuk pemerataan, pengentasan kemiskinan dll 3. Administratif -> sistem pelayanan publik yang efisien Institusi dari governance: 1. Pemerintah/negara/state -> mengatur dan membuat kebijakan 2. Swasta/dunia usaha/private sector -> menciptakan lapangan kerja 3. Masyarakat sipil/civil society Urban governance adalah gabungan berbagai cara dari institusi publik, negara, dan swasta dalam mengelola wilayah perkotaan. Kunci untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi adalah (kota yang inklusif) adalah tata kelola kota yang baik (good urban governance) Good urban governance adalah kepemerintahan yang baik dalam suatu kota yang memiliki 2 pengertian 1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat 2. Aspek2 fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif Prinsip 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Participation Rule of law Transparency Responsiveness Consensus orientation Equity Effeciveness and efficiency Accountability Strategic vision



Pelayanan publik 1. Pengertian



2.



3.



4.



5.



6.



a. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan b. Suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan seara profesional, berkualitas, serta menghasilkan dampak yang positif agar mampu memenuhi kebutuhan masyararakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada c. Suatu kegiatan pelaynanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik d. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat Unsur a. Penyedia layanan b. Penerima layanan c. Jenis layanan d. Kepuasan pelanggan Fundamen a. Masyarakat atau organisasi yang berkepentingan b. Tujuan untuk mencapai hal2 yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang c. Diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara d. Memberikan perlindungan kepada warga negaranya Asas (UU no.25 tahun 2009) a. Kepentingan umum b. Kepastian hukum c. Kesamaan hak d. Keprofesionalan e. Partisipatif f. Keterbukaan g. Akuntabilitas h. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan i. Keseimbangan hak dan kewajiban j. Ketepatan waktu k. Persamaan perlakuan l. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan Prinsip a. Partisipatif b. Transparan c. Mudah dan murah d. Tidak diskriminatif e. Responsif f. Efektif dan efisien g. Aksesibel h. Akuntabel i. Berkeadilan Klasifikasi a. Administratif



i. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik b. Barang i. Menghasilkan barang c. Jasa i. Menghasilkan jasa d. Regulatif i. Melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan Keterkaitan urban governance dengan ekonomi kota Good urban governance merupakan hasil dari kualitas pelayanan publik GUG ditambah KPB menghasilkan peningkatan kualitas kehidupan yang menghasilkan ekonomi kota yang baik



GUG tadi juga sempat dijelaskan bahwa salah satu komponennya adalah private sector, namun terkadang private sector ini tidak mengedepankan prinsip2 yang ada



Pelayanan publik itu meningkatkan daya saing daerah Pelayanan publik meningkatkan daya saing di produk-produk ekonomi, sdm, sda, dll Orang-orang akan membayar mahal dan berpindah ke livable places dan healthy cities Kemudahan berusaha menimbulkan peningkatan ekonomi suatu kota, membuat orang yang punya modal kecil bisa berusaha Pelayanan publik juga dapat meningkatkan identitas suatu perkotaan