Hubungan Bisnis Dan Pemerintah [PDF]

Citation preview

BAGAIMANA HUBUNGAN BISNIS DAN PEMERINTAH mengerti otoritas pemerintah dan hubungannya dengan perusahaan merupakan hal yang esensial bagi para manajer dalam mengembangkan strategi serta dalam mencapai tujuan organisasi.Hubungan antara bisnis dan pemerintah bersifat dinamis dan komplek Pemerintah Bekerjasama dengan Bisnis Pemerintah menjaring bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Di Eropa, hubungan antara pemerintah dan perusahaan sering kali menjadi hubungan yang kooperatif. Budaya orang eropa meliputi semangat kerja sama dan saling membantu. Serikat kerja, sebagai contoh, sering dilibatkan pada dewan administarsi bersama dengan para manager untuk mengarahkan organisasi menghasilkan tujuan bersama melalui strategi yang interaktif. Dalam dihadapkan dengan migrasi industri farmasi eropa ke Amerika, komisi eropa (EC), sebuah badan dari serikat eropa, menyetujui usulan harga yang lebih fleksibel. Banyak negara eropa yang sebelumnya melarang penjualan obat-obatan sampai dengan pemerintah menetapkan harga, seringkali harganya lebih rendah daripada harga yang terdapat di Amerika. Usulan EC membolehkan perusahaan untuk memasarkan produk mereka (obat-obatan) pada harga yang mereka tetapkan. Hal ini menciptakan sebuah “kerangka tindakan yang kami percayai mampu membantu industri farmasi yang terletak di eropa mendapatkan kembali tingkat kompetitifnya,” kata komisaris perusahaan eropa Ekki Liikanen. Kerjasama antara bisnis dan pemerintah, sebagaimana contoh diatas, untuk mengatasi masalah bersama. Konflik Pemerintah dengan Bisnis Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai salah satu bentuk kegagalan dari industri pengauditan, badan pengawas pasar modal dan sekuritas Amerika (SEC) menerbitkan SarbanesOxley Act pada tahun 2003. Aturan ini membatasi kemampuan kantor akuntan publik untuk menawarkan jasa konsultasi dan pengauditan kepada kliennya. Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis dalam eksternalitas negatif muncul. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih, disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk meningkatkan biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau satakeholder bisnis



lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak mengatur tindakan bisnis. Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari salah satu kerja sama sampai dengan salah satu konflik, dengan berbagai tahap diantaranya. Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis. Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah. Isu-Isu Legitimasi Dalam berhubungan dengan ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan. Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadangkala, mereka memilih untuk menjadi aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di negara tersebut sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk. Kemampuan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis. Bisnis dapat melakukan pemboikotan hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya dari negara itu, sebagimana banyak dilakukan perusahaan Amerika di Afrika Selatan untuk memprotes apertheid tahun 1970. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah. PERAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH Pemerintah melaksanakan peran vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting diantaranya mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Pemerintah juga diharapkan memberikan keamanan ekonomi, layanan sosial, dan hal-hal yag berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif, atau kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan umum yang mempengaruhi segmen substansial warga negara. Senator Amerika Patrick Moynihan berkata, “kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih



untuk dilakukan atau tidak dilakukan” secara umum ide ini masih konsisten. Kebijakan publik, adalah ketetapan dasar tujuan, rencana, dan tindakan yang diikuti oleh pemerintahan negara dalam mencapai tujuannya. Pemerintah biasanya tidak memilih melakukan tindakan kecuali segmen substansial publik terpengaruh dan beberapa tujuan publik akan tercapai. Ini adalah esensi konsep pemerintahan yang bertindak atas kepentingan publik. Kekuatan dasar untuk membuat kebijakan publik berasal dari sistem politik negara. Dalam masyarakat demokratis, warga negara memilih para pimpinan politik yang dapat menunjuk pihak lain untuk mengisi fungsi-fungsi publik (seperti pasokan air, perlindungan kebakaran) dan layanan nasional seperti pendidikan masyarakat atau keamanan nasional. Negara demokrasi khususnya menguraikan kekuasaan pemerintahan dalam konstitusi negara. Sumber lain kekuasaan adalah hukum adat, atau keputusan pengadilan masa lalu. Dalam masyarkat tidak demokratis, kekuasaan pemerintahan dapat berasal dari sitem kerajaan (seperti Arab Saudi), kediktatoran militer (seperti Irak sebelum jatuhnya Saddam Husein), atau kekuasaan agama ( seperti Mullah di Iran). Sumber-sumber kekuasaan ini dapat berinteraksi, menciptakan kekuasaan campuran antara warga sipil dan militer. Negara-negara demokrasi juga menghadapi tekanan dari wilayah yang ingin menjadi negara merdeka melaksanakan kekuasaan negara berdaulat, seperti yang terjadi dengan Kanada dan Quebec. Elemen Kebijakan Publik Tindakan pemerintah di negara manapun dapat dipahami dalam beberapa dasar kebijakan publik. Hal ini meliputi input, tujuan, alat, dan pengaruh. Input kebijakan publik adalah tekanan eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pemerintah dan strategi untuk menghadapi masalah yang ada. Perhatian ekonomi dan politik luar negeri, tekanan politik dalam negeri, teknis informasi, dan perhatian media semua memainkan peran dalam pembentukan keputusan politik nasional. Sebagai contoh, banyak negara dan pemerintah daerah diminta untuk melarang atau mengatur penggunaan cell phone oleh pengemudi. Badan pemerintah–pembuat undang-undang, dewan kota, agen pemerintahan- perlu untuk mempertimbangkan semua input yang relevan di dalam memutuskan apakah mengambil atau tidak mengambil sebuah tindakan dan jika mengambil, jenis tindakan apa yang akan diambil. Tujuan kebijakan publik dapat di perluas (misalnya full employment) dan high-minded (kesempatan yang sama untuk semua). Nilai-nilai bangsa seperti kebebasan, demokrasi, dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk berbagi dalam kemakmuran ekonomi, telah mengantarkan kepada pengambilan hukum hak asasi warga sipil, dan progam pendukung ekonomi untuk warga sipil yang dalam kesusahan. Tujuan sempit yang melayani kepentingan tertentu akan terlihat jelas dalam negara memutuskan bagaimana aturan perpajakan akan



mangalokasikan beban pajak diantara berbagai kepentingan dan kelompok penghasilan, atau dalam sumber daya publik seperti hak eksplorasi minyak atau hak penebangan kayu, diberikan kepada satu kelompok atau kelompok lain. Apakah tujuan tersebut luas atau sempit, untuk keuntungan beberapa orang atau semua orang, pemerintah akan bertanya “apakah tujuan publik yang terlayani karena tindakan ini?” Keputusan kebijakan akan bergantung, sebagian, pada apakah keuntungan aturan lebih besar atau lebih kecil dari pengorbananya. Pemerintah menggunakan alat kebijakan publik yang bebeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Kekuatan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan publik. Pengaruh kebijakan publik merupakan outcome yang muncul dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik mempengaruhi banyak orang, organisasi, dan pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik tersebut akan menyenangkan sebagian orang dan tidak menyenangkan sebagian yang lain. Peraturan dapat menyebabkan bisnis untuk memperbaiki cara pengolahan benda beracun, sehingga mengurangi resiko berbahaya bagi karyawan. Meskipun tujuan lain mungkin dimaksudkan sebagai pengaruh yang tidak diharapkan dalam kesesuaian peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam resiko kesehatan terhadap wanita hamil dikaitkan dengan pengungkapan yang mengarah di tempat kerja, beberapa perusahaan menghilangkan wanita tersebut dari pekerjaan. Tindakan tersebut dilihat sebagai bentuk diskriminasi terhadap wanita yang menimbulkan konflik dengan tujuan kesempatan pekerjaan yang sama. Jenis –Jenis Kebijakan Publik Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah ada dua jenis: ekonomi dan sosial. Kebijakan ekonomi Satu hal yang penting dari kebijakan publik berkaitan langsung dengan ekonomi. Kebijakan fiskal mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mendukung ekonomi. Pemerintah mengeluarkan uang pada banyak aktifitas yang berbeda. Pemerintah daerah mempekerjakan guru, pengumpul sampah, polisi, dan pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi mengeluarkan banyak uang untuk jalan, layanan sosial, dan lahan parkir. Pemerintah pusat mengeluarkan uang untuk pertahanan militer, hubungan internasional, dan ratusan proyek pekerjaan publik. Sebaliknya, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, permintaan, dan nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada daya beli uang, stabilitas dan nilai tabungan, kepercayaan masyarakat serta investor mengenai masa depan suatu bangsa. Hal ini juga berpengaruh terhadap



kemampuan suatu negara untuk melakukan pinjaman uang dari negara lain dan untuk menarik modal swasta. Di Amerika Serikat, the Fed-memainkan peran sebagai bank sentral di negara lain. Dengan menaikan dan merendahkan tingkat bunga untuk bank-bank swasta yang meminjam uang dari pemerintah, The Fed mempengaruhi ukuran penawaran uang dan nilai dolar. Bentuk lain dari kebijakan ekonomi meliputi kebijakan pajak (menaikan atau mengurangi pajak pada bisnis dan perorangan), kebijakan industri (alokasi sumber daya ekonomi terhadap perkembangan industri tertentu), dan kebijakan perdagangan (mendukung atau tidak mendukung perdagangan dengan negara lain). Kebijakan Bantuan Sosial Negara-negara industri maju mengembangkan sistem layanan sosial untuk warganya. Perkembangan ekonomi telah memperbaiki wilayah kunci pelayanan bantuan sosial (seperti layanan kesehatan dan pendidikan) dan akan berlanjut mengikuti pertumbuhan ekonomi. Wal-Mart menghadapi kontroversi pemberitaan masalah layanan kesehatan tahun 2005, dalam kelompok pengawas sosial yang menamakan WakeUpWalMart melaporkan 57 persen dari pekerja perusahaan (1,39 juta pekerja) dan keluarganya tidak mendapatkan asuransi kesehatan dari perusahaan. Kelompok ini memperkirakan bahwa biaya yang dibebankan pembayar pajak di Amerika untuk menyediakan layanan kesehatan kaepada para pekerja Wall-Mart dan keluarganya, melalui perawatan medis dan program bantuan publik yang bermacam-macam, mencapai $1,37 milyar per tahun dan akan naik menjadi $9,1 milyar lima tahun mendatang. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan bantuan sosial, sebagai contoh di wilayah layanan kesehatan, merupakan tantangan yang komplek dan memerlukan biaya yang banyak. REGULASI PEMERINTAH TERHADAP BISNIS Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang komplek. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi. Kegagalan Pasar Pasar gagal untuk menyesuaikan harga untuk biaya sesungguhnya dari tingkah laku perusaaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan biasanya tidak mempunyai insentif untuk dialokasikan pada peralatan pengendali polusi jika konsumen tidak memintanya. Pasar gagal untuk memasukan biaya bahaya lingkungan kedalam persamaan ekonomi bisnis, karena biaya tersebut ditanggung pihak lain. Pemerintah dapat mengunakan regulasi untuk memaksa semua pesaing dalam industri untuk menerapkan standar minimun anti-polusi. Perusahaan kemudian memasukkan biaya tambahan untuk mematuhi aturan tersebut ke dalam



harga produk. Perusahaan akan secar berhati-hati dalam menerima regulasi yang telah ditetapkan, karena regulasi tersebut memaksa para pesaing untuk menanggung beban yang sama.