HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (1) [PDF]

Citation preview

1



HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH PERATURAN TERTULIS YANG DIBENTUK OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM. UNDANG-UNDANG ADALAH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG DIBENTUK OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA PRESIDEN AZAS MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK HARUS MELIPUTI : 1. KEJELASAN TUJUAN 2. KELEMBAGAAN ATAU ORGAN PEMBENTUK YANG TEPAT 3. KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATERI MUATAN 4. DAPAT DILAKSANAKAN 5. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASIL GUNAAN 6. KEJELASAN RUMUSAN; DAN 7. KETERBUKAAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AZAS : 1. PENGAYOMAN 2. KEMANUSIAAN 3. KEBANGSAAN 4. KEKELUARGAAN 5. KENUSANTARAAN 6. BHINEKA TUNGGAL IKA 7. KEADILAN 8. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN 9. KETERIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM; DAN /ATAU 10.KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELERASAN. JENIS HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. UUD 1945 2. UNDANG – UNDANG / PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 3. PERATURAN PEMERINTAH 4. PERATURAN PERSIDEN 5. PERATURAN DAERAH



2



PENGERTIAN HUKUM



HAMPIR SEMUA AHLI HUKUM YANG MEMBERIKAN DEFINISI TENTANG HUKUM, MEMBERIKANNYA BERLAINAN. DRS. C. UTRECHT, SH : HUKUM ADALAH : HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERISI PERINTAH-PERINTAH DAN LARANGANLARANGAN YANG MENGURUS TATA TERTIB SUATU MASYARAKAT DAN KARENA ITU HARUS DITAATI OLEH MASYARAKAT ITU. ROESCO POUND HUKUM ADALAH SEKUMPULAN PENUNTUN YANG BERWIBAWA ATAU DASAR KETETAPAN YANG DIKEMBANGKAN DAN DITETAPKAN OLEH SUATU TEKNIK YANG BERWENANG ATAS LATAR BELAKANG CITA-CITA TENTANG KETERTIBAN MASYARAKAT DAN HUKUM YANG SUDAH DITERIMA. ARISTOTELES HUKUM ADALAH SERANGKAIAN PERATURAN-PERATURAN YANG MENGIKAT PENGUASA DAN MASYARAKAT. PROF. DR. BAMBANG PURNOMO,SH. SUATU RANGKAIAN UGERAN ATAU PERATURAN YANG MENGUASAI TINGKAH LAKU DAN PERBUATAN ATAU TERTENTU DARI MANUSIA DALAM HIDUP MASYARAKAT. S.M. AMIN, SH KUMPULAN-KUMPULAN PERATURAN-PERATURAN YANG TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI-SANKSI. PROF. SUDIMAN KARTONODIPRODJO,SH HUKUM ADALAH SESUATU YANG BERKUASA BAGI KEHIDUPAN MANUSIA, DIMANA MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA BERHUBUNGAN UNTUK MENCAPAI TATA TERTIB DI DALAMNYA.



3



PROF. MR. E.M. MEYER HUKUM ADALAH SEMUA ATURAN YANG MENGANDUNG PERTIMBANGAN KESUSILAAN, DITUJUKAN KEPADA TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM MASYARAKAT, DAN MENJADI PEDOMAN BAGI PENGUASA-PENGUASA NEGARA DALAM MELAKUKAN TUGASNYA. IMMANUEL KANT HUKUM ADALAH KESELURUHAN SYARAT-SYARAT YANG DENGAN INI KEHENDAK BEBAS DARI ORANG YANG SATU DAPAT MENYESUAIKAN DIRI DENGAN KEHENDAK BEBAS DARI ORANG LAIN MENURUT PERATURAN HUKUM TENTANG KEMERDEKAAN. GROTIUS HUKUM ADALAH PERATURAN TENTANG PERBUATAN MORAL YANG MENJAMIN KEADILAN. LEON DUGUIT ATURAN TINGKAH LAKU PARA ANGGOTA MASYARAKAT, ATURAN YANG DAYA PENGGUNAANNYA PADA SAAT TERTENTU DI INDAHKAN OLEH SUATU MASYARhAKAT SEBAGAI JAMINAN DARI KEPENTINGAN BERSAMA DAN YANG JIKA DILANGGAR MENIMBULKAN REAKSI BERSAMA TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ITU. PROF. MR. VAN VOLLENHOVEN HUKUM ADALAH SUATU GEJALA DALAM PERGAULAN HIDUP YANG BERGOLAK TERUS MENERUS DALAM KEADAAN BENTUR MEMBENTUR TANPA HENTIHENTINYA DENGAN GEJALA-GEJALA LAINNYA. PROF. DR. MUCHTAR KUSUMAATMADJA,S,H.,L.L.M. HUKUM ADALAH SEKUMPULAN PERATURAN YANG MELIPUTI KAIDAH-KAIDAH, ASAS-ASAS DI DALAM PERGAULAN HIDUP MANUSIA, PADA MASYARAKAT YANG BERTUJUAN UNTUK MEMELIHARA KETERTIBAN YANG JUGA MELIPUTI PROSES-PROSES DAN LEMBAGALEMBAGA HUKUM GUNA MEWUJUDKAN KAIDAH-KAIDAH DI DALAM PENERAPAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI SECARA NYATA DALAM MASYARAKAT.



4



SEBAB-SEBAB HUKUM SULIT DIDEFINISIKAN 1.



HUKUM ITU BANYAK SEGI DAN MELIPUTI SEGALA LARANGAN; PENGERTIAN BAHWA HUKUM BANYAK SEGINYA ADALAH BAHWA TIDAK ADA MANUSIA SATUPUN DI DUNIA INI YANG KEPETINGANNYA TIDAK TERSENTUH OLEH KEBERADAAN HUKUM. INI ARTINYA, HUKUM TIDAK HANYA AKAN MEMBICARAKAN TENTANG SEGALA SESUATU YANG DIPERBOLEHKAN ATAU TIDAK DIPERBOLEHKAN, AKAN TETAPI SEGALA SESUATU YANG MENURUT KEPATUTAN DIANGGAP SEBAGAI HAL YANG TIDAK PATUT, JUGA AKAN DILARANG OLEH HUKUM UNTUK DILAKUKANNYA. SEMENTARA PENGERTIAN APAKAH SESUATU ITU PATUT ATAU TIDAK PATUT, AKAN SANGAT LUAS CAKUPANNYA. CONTOH BAHWA HUKUM ITU BANYAK SEGI DAN MELIPUTI SEGALA LARANGAN. - OLEH KARENA PERBUATAN MENGAMBIL BARANG ORANG LAIN DIANGGAP TIDAK PATUT, MAKA HUKUM AKAN MENCANTUMKAN PASAL LARANGAN UNTUK MENCURI (PASAL 362 KUHP). - OLEH KARENA MASYARAKAT MENGHENDAKI AGAR MASALAH KETERTIBAN SUPAYA DIJAGA, AGAR JANGAN SALING MENGGANGGU, MAKA HUKUM MENCANTUM PASAL YANG MEMBERIKAN ANCAMAN KEPADA YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM, (PASAL 503 KUHP). - SEMUA MANUSIA MENGHENDAKI AGAR PERKAWINAN ANTARA SESEORANG WANITA DENGAN SEORANG PRIA MENJADI LEGAL, MAKA HUKUM MENGATUR MELALUI PASAL TENTANG SAHNYA PERKAWINAN, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PASAL 2-5 UU NO. 1 TAHUN 1974.



5



2. HUKUM TIDAK DAPAT DITANGKAP OLEH PANCA INDRA DAN ABSTRAK: MESKIPUN HUKUM TIDAK DAPAT DILIHAT DAN DITANGKAP OLEH PANCAINDERA MANUSIA, NAMUN BUKAN BERARTI IDENTIK DENGAN KEBERADAAN SEBUAH ANGIN. SEBAB DALAM SITUASI TERTENTU, HUKUM DAPAT MENJELMA MELALUI SEDERETAN PASALPASAL MAUPUN BERUJUD SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG DAPAT DIJADIKAN TEMPAT BERSIDANG. JADI KEABSTRAKAN DALAM HUKUM ADALAH DALAM TINJAUAN FALSAFAHNYA DAN BUKAN PRAKTIKNYA. DALAM KAITAN INI, KITA MENGENAL APA YANG DISEBUT : 1. SEDERATAN UNDANG-UNDANG : ADA SEBAGIAN PIHAK YANG MENGANGGAP BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM ADALAH SEDERETAN UNDANG-UNDANG. DALAM PEMAHAMAN INI, AKAN SANGAT DIRASAKAN BAHWA HUKUM TERASA SANGAT MEMBOSANKAN. 2. SEDERETAN PASAL-PASAL : BAHWA HUKUM ADALAH SEDERETAN PASAL-PASAL YANG TERDAPAT DI DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, JUGA KITA KENAL PENGGOLONGAN LAIN, BAHWA HUKUM ADALAH APARAT HUKUM YANG SEDANG MENANGANI PERKARA DENGAN SEGALA ATRIBUTNYA. MENURUT GOLONGAN INI, BAHWA YANG DINAMAKAN HUKUM ADALAH POLISI, JAKSA, HAKIM DAN PENGACARA BESERTA PERANGKAT KERASNYA (GEDUNG PENGADILAN). DALAM HAL EFEKTIVITAS HUKUM, PROF. DR SOEJONO SOEKANTO, SH.MA YANG DIKUTIF OLEH DR. OTJE SALMAN, SH DALAM BUKUNYA YANG BERJUDUL BEBERAPA ASPEK SOSIOLOGI HUKUM, MENYATAKAN BAHWA EFEKTIFITAS HUKUM DITENTUKAN OLEH LIMA FAKTOR : 1. HUKUMNYA, MEMENUHI SYARAT YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN FILSOFIS. 2. PENEGAK HUKUMNYA, MISALNYA BETUL-BETUL TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA YANG DIGARISKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU. 3. FASILITASNYA, MISALNYA PRASARANA YANG MENDUKUNG DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUMNYA.



6



4. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, MISALNYA WARGA MASYARAKAT BILAMANA TERJADI SEORANG WARGA TERTABRAK, TIDAK MAIN HUKUM SENDIRI. 5. BUDAYA HUKUMNYA, PERLU ADANYA SYARAT YANG TERSIRAT YAITU BUDAYA MALU DAN BUDAYA RASA BERSALAH BILAMANA SESEORANG MELAKUKAN PELANGGARAN. KELIMA FAKTOR TERSEBUT DI ATAS, SEHARUSNYA SECARA SEREMPAK DIPENUHI DALAM PELAKSANAAN HUKUM-HUKUM YANG BERLAKU, HAL INI BERARTI HUKUM TERSEBUT BERLAKU SECARA EFEKTIF. 3. HUKUM ITU BERSIFAT UNIVERSAL : SETIAP MANUSIA YANG HIDUP DI BUMI INI, MEMPUNYAI BERBAGAI KEPENTINGAN YANG ANTARA YANG SATU DENGAN YANG LAINNYA TIDAK SELALU SAMA. SEHINGGA, APABILA ADA PERSELISIHAN TENTANG KEPENTINGAN TERSEBUT DIPERLUKAN HUKUM YANG LEBIH SPESIFIK UNTUK MENYELESAIKANNYA. INI MENUNJUKAN, BAHWA DALAM KENYATAANNYA TIDAK SATU HUKUM PUN, YANG KEBERADAANNYA DAPAT DITERIMA OLEH SELURUH MANUSIA DI DUNIA. SEBAGAI KONSEKUENSINYA “DIMANA ADA MASYARAKAT MANUSIA DISITU ADA HUKUM (UBI SOCIETES IBI IUS), ADALAH BAHWA MASING-MASING MASYARAKAT MEMPUNYAI HUKUM SENDIRI-SENDIRI. BAHWA PEMAHAMAN HUKUM YANG BERSIFAT UNIVERSAL, AKAN MELAHIRKAN HUKUM YANG POSITIF (IUS CONSTITUTUM). MUNGKIN AKAN TIMBUL PERTANYAAN, BAGAIMANA DENGAN PEMAHAMAN DAN MAZHAB HUKUM ALAM YANG MENYATAKAN BAHWA HUKUM ITU ABADI DAN BERLAKU DIMANA-MANA BAGI SELURUH UMAT MANUSIA. 4. HUKUM BERSIFAT KONTINYU : UNTUK MEMAHAMI HUKUM BERSIFAT KONTINYU, TENTUNYA KITA SEPAKAT BAHWA TIDAK SEMUA YANG DIBUAT MASA LAMPAU TIDAK COCOK MASA SEKARANG. DEMIKIAN JUGA DENGAN HUKUM, SEBAGAI BAGIAN DARI ILMU PENGETAHUAN, HUKUM YANG SEKARANG MERUPAKAN PERKEMBANGAN DARI HUKUM SEBELUMNYA. SEMENTARA HUKUM YANG AKAN DATANG, MERUPAKAN KELANJUTAN DARI HUKUM YANG SEKARANG. OLEH KARENA ITU, DALAM HUKUM YANG BERSIFAT KONTINYU ITU PERLU ADANYA USAHA UNTUK



7



MEMBINA NILAI LAMA YANG BAIK DAN MENGGALI NILAI BARU YANG LEBIH BAIK. HUKUM BERSIFAT KONTINYU SEJALAN DENGAN PEMANDANGAN HUKUM YANG DIUNGKAPKAN OLEH DR. OTJE SALMAN, SH. BAHWA BERBICARA TENTANG HUKUM, MAKA IA BUKANLAH SUATU HAL YANG STATIS, HUKUM DARI WAKTU KE WAKTU SENANTIASA MENGALAMI PERUBAHAN. HAL INI MERUPAKAN SUATU KONSEKUENSI LOGIS KARENA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ITU SENDIRI DIPENGARUHI OLEH BERBAGAI FAKTOR. HUKUM YANG ADA SEKARANG INI TIDAK MUNCUL SECARA TIBA-TIBA BEGITU SAJA, MELAINKAN MERUPAKAN HASIL DARI SUATU PERKEMBANGAN ITU SENDIRI. 5. LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM SANGAT LUAS : BEBERAPA LITERATUR TELAH MENDEFINISIKAN BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN HAK AZASI ADALAH HAK POKOK ATAU HAK DASAR YANG DIMILIKI OLEH MANUSIA SEBAGAI ANUGRAH ALLAH SWT YANG BERLAKU SEJAK IA DILAHIRKAN SAMPAI MENINGGAL DUNIA. ADA KETERKAITAN ANTARA PENGERTIAN HAK AZASI MANUSIA DENGAN KEBERADAAN HUKUM YANG LINGKUP BERLAKUNYA SANGAT LUAS. KEDUANYA MEMBICARAKAN TENTANG MANUSIA DALAM KAPASITAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM. JIKA YANG MENJADI SASARAN HAK AZASI MANUSIA ADALAH HAK DENGAN SEGALA DIMENSINYA YANG BERLAKU SEMENJAK LAHIR SAMPAI MATI. MAKA DALAM HUKUM BUKAN HANYA SEJAK LAHIR, AKAN TETAPI SEBELUM LAHIR PUN SUDAH BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM, SAMPAI DENGAN IA TIDAK MENGENDAKINYA. DALAM KAITAN UNDANG-UNDANG TELAH MEMBERIKAN PENEGASAN: “ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN SEORANG PUN, DIANGGAP SEBAGAI TELAH DILAHIRKAN, BILAMANA JUGA KEPENTINGAN SI ANAK MENGHENDAKINYA. MATI SUATU WAKTU DILAHIRKAN DIANGGAP IA TAK PERNAH ADA.



8



6. TIDAK SEMUA HUKUM MEMPUNYAI SANKSI : DENGAN KALIMAT SEDERHANA DAPAT DIKATAKAN BAHWA HUKUM ITU ADA YANG BERSANKSI ADA YANG TIDAK BERSANKSI. YANG DIMAKSUD DENGAN SANKSI HUKUM ADALAH AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM YANG DIKARENAKAN ADANYA PERBUATAN HUKUM YANG BERSIFAT NESTAPA. PERTANYAANNYA ADALAH : BETULKAH BAHWA HUKUM SULIT UNTUK DIDEFINISIKAN, OLEH KARENA HUKUM ITU ADA YANG BERSANKSI DAN ATAU TIDAK BERSANKSI. DEFINISI HUKUM YANG MEMPUNYAI SANKSI (SM.SARI AMIN,SH) HUKUM ADALAH KUMPULAN-KUMPULAN PERATURAN YANG TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI. DEFINISI HUKUM YANG TIDAK MEMPUNYAI SANKSI (PROF. DR KUSUMAATMADJA, SH,LLM). HUKUM ADALAH KESELURUHAN KAIDAH-KAIDAH DAN AZAS-AZAS YANG MENGATUR PERGAULAN HIDUP MANUSIA DALAM MASYARAKAT, YANG MELIPUTI LEMBAGA-LEMBAGA DAN PROSES-PROSES YANG DIPERLUKAN UNTUK MEWUJUDKAN HUKUM ITU DALAM KENYATAAN. DENGAN TIDAK MENINGGALKAN MAKSUD DAN TUJUAN YANG TERSIRAT YANG MUNGKIN JUGA MENCANTUMKAN SANKSI SECARA TERSURAT, DEFINISI PERTAMA JELAS MENYURATKAN SANKSI SECARA TEGAS, SEDANGKAN YANG KEDUA SEBALIKNYA. PERPADUAN SANKSI DAN TIDAK ADANYA SANKSI INILAH YANG DIMAKSUDKAN BAHWA SALAH SATU KENDALA UNTUK MENDEFINISIKAN HUKUM, OLEH KARENA TIDAK SEMUA MENGANCAM DENGAN SANKSI HUKUM.



9



HUKUM DAN MASYARAKAT KELUARGA ADALAH BENTUK MASYARAKAT YANG PALING KECIL, DI DALAM KELUARGA DIPERLUKAN ATURANATURAN, OLEH KARENA ITU DI DALAMNYA HARUS ADA HUKUM UNTUK MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTANYA. DEMIKIAN PULA DI DALAM BENTUK MASYARAKAT YANG LEBIH BESAR, DIDALAMNYA DIPERLUKAN HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MEMPERTAHANKAN SISTEM PERGAULAN HIDUP ANGGOTA-ANGGOTANYA. KEBERADAAN HUKUM DIDALAMNYA ADALAH SEBAGAI PERATURAN YANG BERSIFAT UMUM DIMANA SESEORANG ATAU KELOMPOK SECARA KESELURUHAN DITENTUKAN BATAS-BATAS HAK DAN KEWAJIBANNYA. DALAM TIAP PERGAULAN HIDUP ITU PARA WARGANYA ATAU PARA ANGGOTANYA MEMPUNYAI KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN YANG DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DALAM : -



KEBUTUHAN FISIOLOGIS, SEPERTI MAKANAN, MINUMAN, PAKAIAN, PERUMAHAN, SEKS; KEBUTUHAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN DARI GANGGUAN, ANCAMAN ATAU SERANGAN PIHAK LAIN; KEBUTUHAN AKAN KERJASAMA YANG SALING MENGUNTUNGKAN; KEBUTUHAN AKAN KEHORMATAN DIRINYA, AKAN PENGHARGAAN SEBAGAI MANUSIA YANG BERMARTABAT DAN BERKEBUDAYAAN; KEBUTUHAN AKAN EKSISTENSI DIRINYA DENGAN JIWANYA YANG MERDEKA, YANG MEMILIKI DAYA LOGIKA, ETIKA DAN ESTETIKA.



PERLU ADA ATURAN MENGENAI SOAL-SOAL KEKELUARGAAN, BENDA DAN HARTA KEKAYAAN, JAMINAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN, KETAATAN TERHADAP PERJANJIAN-PERJANJIAN , NILAI KEHORMATAN DIRI, DAN BADAN BERIKUT JIWA PARA ANGGOTA MASYARAKAT.



10



TUJUAN HUKUM



DILIHAT DARI SEGI ILMU HUKUM, SECARA GARIS BESAR ADA DUA MACAM TUJUAN HUKUM YAITU : KELOMPOK TEORI ETIS KELOMPOK TEORI UTILITIS KELOMPOK TEORI ETIS BERPENDAPAT BAHWA : HUKUM MEMPUNYAI TUJUAN MENCIPTAKAN KEADILAN: MENURUT TEORI INI, DALAM MEWUJUDKAN TUJUANNYA HUKUM HENDAKNYA DAPAT MEWUJUDKAN KEADILAN YANG DICITA-CITAKAN OLEH MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. DENGAN KATA LAIN SUBSTANSI HUKUM DI DALAM PENGATURAN PERILAKU, BAIK YANG SIFATNYA SEPIHAK MAUPUN YANG MENGATUR BERBAGAI KONFLIK KEPENTINGAN HARUSLAH SEDEMIKIAN RUPA YANG PADA GILIRANNYA DAPAT MEWUJUDKAN RASA KEADILAN. BERBICARA KEADILAN, DALAM ILMU HUKUM ARISTOTELES TELAH MENGAJARKANNYA ADA DUA MACAM KEADILAN YAITU KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN COMMUTATIF. KEADILAN DISTRIBUTIF ADALAH KEADILAN YANG MEMBERIKAN KEPADA TIAP-TIAP ORANG JATAH MENURUT JASANYA. IA TIDAK MENUNTUT BAHWA TIAP-TIAP ORANG MENDAPATKAN BAGIAN YANG SAMA BANYAKNYA, BUKAN PERSAMAAN MELAINKAN KESEBANDINGAN. ATAU SUATU BENTUK KEADILAN DIMANA INDIVIDU AKAN MENERIMA BAGIAN/PORSI SESUAI DENGAN PRESTASI YANG DIMILIKINYA. KEADILAN COMMUTATIF ADALAH KEADILAN YANG MEMBERIKAN PADA TIAP ORANG SAMA BANYAKNYA DENGAN TIDAK MENGINGAT JASAJASA PERSEORANGAN. ATAU MEMPUNYAI MAKNA BENTUK KEADILAN DIMANA SETIAP INDIVIDU



11



AKAN MENERIMA SUATU PORSI ATAU JATAH YANG SAMA BESAR SEKALIPUN PRESTASI DAN KEDUDUKANNYA TIDAK SAMA. KELOMPOK TEORI YANG TERGOLONG TEORI ETIS SEKALIPUN MENEKANKAN PADA ASPEK KEADILAN, TETAPI SEDIKIT VARIASI YANG JUGA MENGHENDAKI TERWUJUDNYA KETERTIBAN, SEHINGGA TEORI-TEORI YANG TERGOLONG KELOMPOK INI PADA DASARNYA MENYATAKAN BAHWA TUJUAN HUKUM ADALAH DIUTAMAKAN PADA “TERWUJUDNYA KEADILAN YANG PADA GILIRANNYA MENCIPTAKAN KETERTIBAN”. KELOMPOK TEORI UTILITIS HUKUM BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI MASYARAKAT DENGAN MENCOBA MENGKOMBINASIKAN SECARA SEIMBANG ANTARA ASPEK KEADILAN DAN ASPEK KETERTIBAN YANG PADA GILIRANNYA MEMBERIKAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT BANYAK. KALAU DIKAITKAN DENGAN PENYELENGGARAAN KETERIBAN, MAKA KETERIBAN ERAT SEKALI DENGAN KEPASTIAN HUKUM, HUKUM HARUS PASTI DAN PASTI ITU BERAPA LAMA, SEHINGGA TANPA KEPASTIAN, SUATU ITU BUKAN HUKUM. HUKUM DARI MAZHAB UNPAD “LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING” HAL INI MUNCUL KARENA KONSEP TERSEBUT DIBUTUHKAN DAN MEMBERI MANFAAT UNTUK JANGKA WAKTU YANG PANJANG KEPADA MASYARAKAT: YANG PENTING : - APAKAH MEMBERI MANFAAT ATAU TIDAK ? - MEMBERI MANFAAT BAGI SIAPA? - MASYARAKAT YANG MANA, KARENA MASYARAKAT ITU LUAS? BENTHAM (TEORI UTILITIS) ”BERPENDAPAT BAHWA HUKUM BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN SEMATA-MATA APA YANG BERPAEDAH BAGI ORANG / MENJAMIN ADANYA KEBAHAGIAAN SEBANYAK-BANYAKNYA PADA ORANG BANYAK”. PROF. SUBEKTI,SH. DALAM BUKUNYA “DASAR-DASAR HUKUM DAN PENGADILAN”, MENGATAKAN BAHWA HUKUM INI MENGABDI PADA TUJUAN NEGARA YANG DALAM POKONYA ADALAH: MENDATANGKAN KEMAKMURAN DAN KEBAHAGIAAN PADA RAKYATNYA.



12



MELAYANI TUJUAN NEGARA TERSEBUT DENGAN MENYELENGGARAKAN “KEADILAN” DAN “KETERTIBAN”, SYARAT-SYARAT YANG POKOK UNTUK MENDATANGKAN KEMAKMURAN DAN KEBAHAGIAAN. PROF. MR. DR. L.J.VAN APELDOORN. DALAM BUKUNYA “INLEIDING TOT DE STUDIE VAN HET NEDERLANDSE RECHT” MENGATAKAN BAHWA TUJUAN HUKUM ADALAH MENGATUR PERGAULAN HIDUP MANUSIA SECARA DAMAI. HUKUM MENGHENDAKI PERDAMAIAN. GENY, MENGAJARKAN BAHWA HUKUM BERTUJUAN SEMATA-MATA UNTUK MENCAPAI KEADILAN. DAN SEBAGAI UNSUR DARIPADA KEADILAN DISEBUTKANNYA ”KEPENTINGAN DAYA GUNA DAN KEMANFAATAN”. DR. SOEDJONO DIRDJOSISWORO,SH. MENEGASKAN BAHWA HUKUM MENGHENDAKI KERUKUNAN DAN PERDAMAIAN DALAM PERGAULAN HIDUP BERSAMA. HUKUM MENGISI KEHIDUPAN YANG JUJUR DAN DAMAI DALAM SELURUH LAPISAN MASYARAKAT. - KEBEBASAN DAN KETERTIBAN - KEPENTINGAN PRIBADI DAN KEPENTINGAN ANTARPRIBADI - KESEIMBANGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM - KEBENDAAN (MATERIALISME) DAN KEAKHLAKAN (SPIRITUALISME) - KELESTARIAN DAN KEBARUAN. HUKUM ADALAH NORMA, KAIDAH, PETUNJUK-PETUNJUK HIDUP YANG ISINYA BERMACAM-MACAM PERILAKU YANG DIPERKENANKAN, DIPERBOLEHKAN, DILARANG. DILIHAT DARI BENTUKNYA HUKUM ITU TERTULIS ADA YANG TIDAK TERTULIS. TERWUJUDNYA HUKUM ITU PEMBENTUK HUKUM/UU.



MERUPAKAN



ADA



YANG



KEHENDAK



- KALAU HUKUM ITU BERUPA UNDANG-UNDANG, MAKA YANG MEMPUNYAI TUJUAN ADALAH PEMBUAT UU YAITU BADAN LEGISLATIF/DPR. - KALAU HUKUM ITU BERUPA PERATURAN PEMERINTAH, MAKA YANG MEMPUNYAI TUJUANNYA ADALAH



13



PEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH YAITU LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN JAJARANNYA. - KALAU HUKUM ITU HUKUM ADAT, KONVENSI, MAKA YANG MEMPUNYAI TUJUAN ITU ADALAH INDIVIDUINDIVIDU MASYARAKAT DENGAN PERILAKU DAN KEBIASAANNYA.



14



BEBERAPA MOTIVASI MEMATUHI HUKUM NORMA-NORMA HUKUM YANG DIJADIKAN PEDOMAN DALAM PERGAULAN HIDUP MASYARAKAT, BERTUJUAN SUPAYA PERGAULAN HIDUP BERJALAN STABIL DAN NORMAL, SEHINGGA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN INDIVIDU YANG BERANEKA RAGAM DI DALAM MASYARAKAT DAPAT DISELARASKAN SATU SAMA LAIN. NORMA-NORMA HUKUM ITU ADALAH NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN, NORMA KESOPANAN, NORMA KEBIASAAN DAN NORMA HUKUM. NORMA HUKUM MEMILIKI CIRI KHUSUS YANG BERBEDA DENGAN NORMA-NORMA LAIN, KARENA NORMA HUKUM BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI SUASANA DAMAI DALAM MASYARAKAT MELALUI KESERASIAN, KETERTIBAN DAN KEADILAN. BEBERAPA FAKTOR PENDORONG NORMA HUKUM LEBIH DIPATUHI OLEH MASYARAKAT YAITU : 1. DORONGAN YANG BERSIFAT PSIKOLOGIS/KEJIWAAN. 2. DORONGAN UNTUK MEMELIHARA NILAI-NILAI MORAL YANG LUHUR DI DALAM MASYARAKAT. 3. DORONGAN DALAM UPAYA UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM. 4. DORONGAN UNTUK MENGHINDAR DARI SANKSI HUKUM. SUMBER HUKUM



SUMBER HUKUM ADALAH : SEGALA SESUATU YANG MEMBERIKAN DAN MENJADIKAN PERATURAN HUKUM MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU DAN MENGIKAT ATAU DENGAN KATA LAIN SEGALA APA SAJA YANG MENIMBULKAN ATURAN-ATURAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YANG BERSIFAT MEMAKSA. SUMBER HUKUM TERDIRI DARI : 1. SUMBER HUKUM MATERIIL. 2. SUMBER HUKUM FORMIIL.



15



SUMBER HUKUM MATERIIL ADALAH : PERASAAN HUKUM ATAU KEYAKINAN HUKUM INDIVIDU DAN DARI MASYARAKAT YANG SECARA MATERIIL MENENTUKAN ISI DARI HUKUM. DENGAN KATA LAIN : SUMBER HUKUM MATERIIL ADALAH : HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT YANG MENCAKUP TUNTUTAN KEBUTUHAN ZAMAN YANG MENENTUKAN ISI DARI PADA HUKUM. CONTOH : PERBAIKAN TROTOAR, UMUMNYA MASYARAKAT PENGGUNA JALAN BERJALAN DI BAWAH TROTOAR. PERDA DIKELUARKAN AGAR MASYARAKAT BERJALAN DI TROTOAR, TETAPI DI TROTOAR BANYAK YANG BERJUALAN, MAKA DIKELUARKAN LAGI ATURAN AGAR TIDAK BERJUALAN DI TROTOAR DST. SUMBER HUKUM FORMAL ADALAH : MENENTUKAN BERLAKUNYA HUKUM ATAU DENGAN KATA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG BERWUJUD PROSES SERTA KELEMBAGAAN YANG FORMAL MEMPUNYAI KEWENANGAN MENCIPTAKAN HUKUM SESUAI DENGAN TINGKATANNYA. SUMBER HUKUM MATERIIL DAPAT DIBEDAKAN DALAM ARTI : 1. SUMBER HUKUM DALAM ARTI SEJARAH. 2. SUMBER HUKUM DALAM ARTI SOSIOLOGIS. 3. SUMBER HUKUM DALAM ARTI FILSAFAT. SUMBER HUKUM DALAM ARTI SEJARAH : AHLI SEJARAH MEMAKAI PERKATAAN SUMBER HUKUM DALAM ARTI : 1. SUMBER PENGENALAN HUKUM, YAITU SEMUA TULISAN, DOKUMEN, ARSIP DSB, DARIMANA KITA DAPAT BELAJAR MENGENAL HUKUM SESUATU BANGSA PADA SESUATU WAKTU, MISALNYA UNDANG-UNDANG, KEPUTUSAN-KEPUTUSAN HAKIM, TULISAN-TULISAN AHLI HUKUM, DEMIKIAN JUGA TULISAN-TULISAN YANG BERSIFAT YURIDIS DSB.



16



2. DALAM ARTI SUMBER DARIMANA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MEMPEROLEH BAHAN DALAM MEMBENTUK DAN MENCIPTAKAN SUATU UNDANGUNDANG. MISALNYA : DALAM MEMBUAT UNDANG-UNDANG, PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TIDAK HANYA MENGACU PADA BAHAN HASIL PEMIKIRANNYA SENDIRI, TETAPI DAPAT JUGA MENGAMBIL INPUT DARI BERBAGAI KALANGAN MASYARAKAT, BAIK BERSUMBER DARI AKADEMI ATAU MASYARAKAT AWAM SEHINGGA UNDANG-UNDANG YANG AKAN DICIPTAKAN BENAR-BENAR DAPAT MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT SECARA LUAS. SUMBER HUKUM DALAM ARTI SOSIOLOGIS: MENURUT AHLI SOSIOLOGI, SUMBER HUKUM YANG UTAMA ADALAH MASYARAKAT SECARA TOTALITAS DENGAN MENITIKBERATKAN KEPADA TRADISI – TRADISI SOSILOGI KEMASYARAKATAN YANG DIDALAMNYA MENGANDUNG BERBAGAI MACAM INTERAKSI ANTARA INDIVIDU, DAN HAL INI MENCERMINKAN PRILAKU SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG PADA GILIRANNYA MENENTUKAN ISI KAIDAH HUKUM POSITIF. SUMBER HUKUM MENURUT AHLI FILSAFAT: DALAM FILSAFAT HUKUM PERKATAAN SUMBER HUKUM TERUTAMA DIPAKAI DALAM 2 (DUA) ARTI YAITU : 1. SEBAGAI SUMBER UNTUK ISI HUKUM. PANDANGAN TENTANG KEADILAN DALAM SUATU HUKUM MENURUT AHLI FILSAFAT MERUPAKAN HAL YANG UTAMA KARENA HUKUM DICIPTAKAN DENGAN TUJUAN TERSELENGGARANYA KEADILAN DALAM MASYARAKAT YANG MENJAMIN TERCIPTANYA TATA TERTIB PERGAULAN INDIVIDU DALAM MASYARAKAT. DASAR PEMIKIRAN UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN LAZIM DISEBUT NORMA DASAR ATAU GRUND NORM YANG DIDALAMNYA MEMUAT NILAI-NILAI FALSAFAH.



17



2. SEBAGAI SUMBER UNTUK KEKUATAN MENGIKAT DARI HUKUM, DENGAN KATA LAIN MENGAPA KITA DAN ATAU MASYARAKAT MAU MENTAATI HUKUM? TERHADAP PERTANYAAN INI AKAN MELAHIRKAN BERBAGAI TEORI, ANTARA LAIN : A. TEORI KEDAULATAN TUHAN YANG PADA POKONYA MENGATAKAN HUKUM BERSUMBER DARI TUHAN YANG MAHA KUASA TERMUAT DALAM SEMUA/BERBAGAI KITAB SUCI. DENGAN KATA LAIN : NEGARA ADALAH MERUPAKAN WAKIL TUHAN, SEHINGGA NEGARA MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TATA TERTIB DI DUNIA INI. SEMENTARA HUKUM ITU ADALAH PERINTAH TUHAN. MAKA MANUSIA MENTAATI HUKUM PADA HAKEKATNYA MENTAATI PERINTAH TUHAN. B. TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT YANG PADA INTINYA TEORI INI BERPANDANGAN BAHWA HUKUM DITAATI OLEH MASYARAKAT KARENA HUKUM ITU PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN KEINGINAN MASYARAKAT MELALUI SUATU KESEPAKATAN BERSAMA. C. TEORI KEDAULATAN NEGARA YANG PADA INTINYA MENGATAKAN BAHWA HUKUM ADALAH KEHENDAK NEGARA YANG DIWUJUDKAN MELALUI FIGUR PENGUASA. D. TEORI KEDAULATAN HUKUM SEORANG MENTAATI HUKUM OLEH KARENA HUKUM ITU BERASAL DARI PERASAAN HUKUM SEBAGIAN MASYARAKAT. AKIBATNYA APABILA KITA TIDAK MENTAATI HUKUM AKAN DIANGGAP TIDAK MENTAATI NORMA-NORMA KEBENARAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT ITU SENDIRI.



18



SUMBER HUKUM FORMAL



PADA UMUMNYA SUMBER HUKUM FORMAL MENGACU PADA RUMUSAN PERATURAN YANG MEMILIKI BENTUK-BENTUK TERTENTU YANG MENJADIKAN DASAR BERLAKUNYA SEHINGGA DITAATI BAIK OLEH INDIVIDU MASYARAKAT MAUPUN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. SUMBER HUKUM FORMIL TERJADI MENJADI BEBERAPA BAGIAN YAITU : 1. UNDANG-UNDANG DALAM BAHASAN YANG SEDERHANA, BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN UNDANG-UNDANG ADALAH PERATURAN-PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK ITU YANG MENGIKAT SEKELOMPOK MANUSIA DAN DAPAT DIPAKSAKAN OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG PULA (NEGARA). AGAR SEBUAH UNDANG-UNDANG YANG DIBUAT DPR DAN PEMERINTAH DAPAT MENGIKAT SELURUH PENDUDUK, MAKA HARUS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA; YAITU SUATU LEMBARAN NEGARA TEMPAT MENGUNDANGKAN ATAU MENGUMUMKAN SEMUA PERATURAN-PERATURAN NEGARA DAN PEMERINTAH, OLEH MENTERI SEKRETARIS NEGARA. KEMUDIAN UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA. DALAM HAL MULAI BERLAKUNYA SEBUAH UNDANGUNDANG YANG TELAH DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA DAN TELAH PULA DIUMUMKAN MELALUI BERITA NEGARA, MAKA BERLAKULAH HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: 1. WAKTU MULAI BERLAKUNYA. 2. APABILA DALAM UNDANG-UNDANG TERSEBUT TIDAK DISEBUTKAN SAAT TANGGAL BERLAKUNYA, MAKA 30 HARI BERLAKU UNTUK WILAYAH JAWA DAN MADURA, SERTA 100 HARI BERLAKU DI LUAR JAWA DAN MADURA SETELAH DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN LEMBARAN NEGARA.



19



3. APABILA KEDUA SYARAT TERSEBUT DIPENUHI, MAKA BERLAKULAH FICTIE HUKUM (SEMUA ORANG DIANGGAP TAHU TENTANG ADANYA UNDANGUNDANG). PERTANYAAN SELANJUTNYA KAPAN SEBUAH UNDANGUNDANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU? 1. MASA BERLAKUNYA SUDAH HABIS; 2. UNDANG-UNDANG TERSEBUT SUDAH DICABUT OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI. 3. TELAH DIADAKAN UNDANG-UNDANG YANG BARU YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG TERDAHULU; KEADAAN ATAU SESUATU HAL YANG MENYEBABKAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT TELAH TIDAK ADA LAGI. 2. YURISPRUDENSI YURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSAN-KEPUTUSAN HAKIM YANG TERDAHULU YANG SELALU DIIKUTI OLEH HAKIM LAIN (SESUDAHNYA) DALAM HAL MEMUTUSKAN SESUATU PERKARA YANG SIFATNYA SAMA. SECARA GARIS BESAR YURISPRUDENSI DAPAT DIBAGI DUA, YAITU : 1. YURISPRUDENSI YANG BERSIFAT TETAP DAN 2. YURISPRUDENSI TIDAK TETAP. YURISPRUDENSI TETAP, APABILA KEBERADAANNYA SELALU DIIKUTI OLEH HAKIM YANG LAINNYA. INI BERARTI, BENTUK YURISPRUDENSI INI MENJADI KAIDAH HUKUM. YURISPRUDENSI TIDAK TETAP, APABILA TIDAK SELALU DIIKUTI OLEH HAKIM YANG LAINNYA.



20



APAKAH SEBENARNYA YANG MENDORONG PARA HAKIM MENGIKUTI KEPUTUSAN HAKIM LAIN, DALAM MEMUTUSKAN PERKARA YANG SIFATNYA SAMA? 1. ALASAN PSIKOLOGIS 2. ALASAN BERSIFAT PRAKTIS 3. PERSESUAIAN PENDAPAT.



ALASAN PSIKOLOGIS : SEBAGAIMANA YANG TELAH KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA KEPUTUSAN HAKIM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN DI DALAMNYA. DALAM KENYATAANNYA, KEPUTUSAN HAKIM JUGA DAPAT DAN MAMPU MENYUSUN PENDAPAT UMUM (PUBLIK OPINI) BAHWA YANG DIPUTUSKAN ADALAH BENAR ADANYA. SEHINGGA SEMUA PIHAK YANG BERKECIMPUNG DALAM MASALAH HUKUM TERTENTU YANG SEJENIS DENGAN PERKARA YANG SERUPA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH HAKIM TADI SECARA TIDAK LANGSUNG DIRINYA MERASA TERIKAT DI DALAMNYA. TERMASUK DI DALAMNYA PARA HAKIM ITU SENDIRI. LEBIH-LEBIH, HAKIM YANG SECARA ORGANISASI BERADA DALAM STRUKTUR DI BAWAH HAKIM YANG MEMUTUSKAN PERKARA TADI. MISAL PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG. KEPUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG APABILA TIDAK DIIKUTI OLEH HAKIM YANG BERADA DALAM TINGKAT YANG LEBIH RENDAH, AKAN MENIMBULKAN BEBAN PSIKOLOGIS YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN BAGI HAKIM YANG BERSANGKUTAN. MESKIPUN SEBENARNYA TIDAK ADA SATU KETENTUAN SATUPUN YANG MENGHARUSKAN AGAR IA HARUS SELALU BERPEDOMAN PADA KEPUTUSAN HAKIM YANG ADA DI ATASNYA. DALAM HAL KEPUTUSAN YANG DIPUTUSKAN OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG, HAL YANG DEMIKIAN DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGAWASAN YANG TIDAK LANGSUNG KEPADA PARA HAKIM YANG BERADA DI BAWAHNYA.



21



ALASAN BERSIFAT PRAKTIS : KESAN YANG AKAN TIMBUL APABILA SEORANG HAKIM YANG MEMUTUSKAN PERKARA YANG JENISNYA SAMA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEPUTUSAN HAKIM YANG DIPUTUSKAN OLEH HAKIM YANG BERADA DI ATASNYA ADALAH SEAKAN-AKAN IA MEMUTUSKAN TANPA MENGINDAHKAN NORMA-NORMA HUKUM YANG ADA. PERSESUAIAN PENDAPAT : PERSESUAIAN PENDAPAT INI BUKAN HANYA MENYANGKUT BAGI PARA HAKIM ITU SENDIRI, MELAINKAN UNTUK RASA SEKARANG SEMUA PIHAK TELAH MENGANGGAP BAHWA APBILA SEBUAH KASUS DITANGANI DENGAN TANPA BERDASARKAN YURISPRUDENSI (KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH ADA), AKAN MENIMBULKAN REAKSI YANG TIDAK SEDIKIT, INI BERARTI BAHWA PADA DASARNYA SEMUA PIHAK MENGINGINKAN ADANYA PERSESUAIAN PENDAPAT TENTANG YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM. 3. KEBIASAAN KEBIASAAN ADALAH PERISTIWA KEMASYARAKATAN YANG TERJADI BERULANG YANG DENGAN DEMIKIAN KEBERADAANNYA DIANGGAP SEBAGAI SUATU YANG HARUS DIIKUTI OLEH MASYARAKAT ITU SENDIRI DAN PENYANGKALAN TERHADAPNYA DIANGGAP PELANGGARAN DARI PRINSIP-PRINSIP KEADILAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT. 4. DOKTRIN DOKTRIN ADALAH PENDAPAT PARA SARJANA HUKUM. AKAN TETAPI SEHUBUNGAN MAKIN LUASNYA KEPENTINGAN MANUSIA, PENDAPAT PARA AHLI YANG BUKAN AHLI HUKUM SANGAT DIPERLUKAN DALAM USAHA MENCARI KEBENARAN MATERIIL SEBAGAI USAHA MEMENUHI RASA KEADILAN MASYARAKAT YANG SEDANG BERURUSAN DENGAN MASALAH HUKUM. CONTOH BETAPA PENTINGNYA PENDAPAT PARA AHLI YANG BUKAN AHLI DALAM BIDANG HUKUM, SEBAGAI BERIKUT: a.



APABILA TERJADI KASUS PEMALSUAN UANG MISALNYA, MAKA HAKIM AKAN MENGGUNAKAN JASA



22



b.



PARA AHLI DARI PERBANKAN DISAMPING AHLI KIMIA. KASUS TINDAK PIDANA EKONOMI, MAKA KEBERADAAN AHLI EKONOMI.



5. TRAKTAT TRAKTAT ADALAH PERJANJIAN ANTARA DUA NEGARA ATAU LEBIH. DALAM HAL PERJANJIAN ITU MASIH MEMBERIKAN KEPADA NEGARA LAIN UNTUK IKUT DI DALAMNYA, MAKA DISEBUT TRAKTAT TERBUKA, DAN APABILA TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA NEGARA LAIN, MAKA DISEBUT TRAKTAT TERTUTUP. ALIRAN DAN MAZHAB HUKUM A.



ALIRAN HUKUM ALAM : DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI KITA SERING MENDENGAR KALIMAT BAHWA PERISTIWA KELAHIRAN DAN KEMATIAN, SERING DIIDENTIKAN SEBAGAI HUKUM ALAM. ARISTOTELES MENDEFINISIKAN BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM ADALAH “HUKUM YANG OLEH ORANG-ORANG YANG BERFIKIRAN SEHAT DIRASAKAN SEBAGAI SELARAS DENGAN KODRAT ALAM”. BERANGKAT DARI PEMBATASAN DI ATAS YANG MENYATAKAN BAHWA HUKUM ALAM IDENTIK DENGAN KODRAT ALAM, MAKA DAPAT DIPAHAMI DENGAN MENGGUNAKAN BAHASAN YANG SEDERHANA BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN KODRAT ALAM “ADALAH SEGALA SESUATU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH TUHAN”. OLEH KARENA ITU, MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM ALAM, TIDAK LAIN ADALAH KEPUTUSAN ATAU KETETAPAN TUHAN. MENGINGAT, HUKUM ADALAH KEPUTUSAN ATAU KETETAPAN TUHAN, MAKA AKAN BERLAKU SECARA UMUM (KAPAN SAJA DAN DIMANA SAJA). DENGAN DEMIKIAN UNTUK MENGETAHUI, APAKAH SESUATU HUKUM ITU TERMASUK DALAM PENGERTIAN HUKUM ALAM ATAU



23



BUKAN HUKUM ALAM, HAL ITU DIDASARKAN PADA DUA HAL TERSEBUT ADALAH : 1. HUKUM ITU BERASAL DARI TUHAN; 2. HUKUM ITU BERLAKU DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA.



CISERO YANG MERUPAKAN TOKOH PADA ALIRAN HUKUM ALAM JAMAN YUNANI DAN ROMAWI (HUKUM ALAM TRADISIONAL), TERKENAL DENGAN PANDANGANNYA YANG SAMPAI SEKARANG MASIH MELEKAT DIANTARA AHLI HUKUM” UBI SOCIATES IBI IUS”. PANDANGAN YANG DEMIKIAN SAMPAI DENGAN SAAT SEKARANG DI AKUI KEBENARANNYA. SEBAB APABILA ADA DUA ORANG ATAU LEBIH YANG MENDIAMI DAERAH TERTENTU, JELAS ANTARA MEREKA AKAN MENGADAKAN INTERAKSI TERSEBUT, MERUPAKAN SEBUAH KEHARUSAN SEBAGAI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRIAN (MANUSIA ADALAH MAHLUK SOSIAL). DALAM RANGKA MENJAGA AGAR INTERAKSI TERSEBUT DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK, MAKA HUKUM HENDAKNYA DAPAT MENYELESAIKAN DENGAN CARA YANG AKAN MENIMBULKAN KETERTIBAN. INILAH SEBENARNYA YANG MENJADI KATA KUNCI DARI PENGERTIAN “UBI SOCIATES IBI IUS”. PADA MASA HUKUM ALAM ABAD PERTENGAHAN (HUKUM ALAM RELIGIUS), TOKOH YANG TERKENAL PADA MASA ITU ADALAH THOMAS VAN AQUINO, IA MEMBAGI HUKUM HUKUM MENJADI : LEX ETERNA, LEX DEVINA, LEX HUMANA. BEBERAPA LITERATUR MENGARTIKAN BAHWA YANG DIMAKSUD : LEX ETERNA ADALAH KEHENAK TUHAN. KALAU KITA BERBICARA KEHENDAK TUHAN, MAKA KONSEKUENSINYA SEBAGAI MANUSIA YANG MERUPAKAN MAHLUKNYA, HARUS TUNDUK PADA KEHENDAK TUHAN. SEBAB DALAM SALAH SATU PEMAHAMAN AGAMA PADA DASARNYA MANUSIA DICIPTAKAN OLEHNYA. DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM, MAKA SEGALA SESUATU YANG MENJADI KEHENDAKNYA, JELAS AKAN MEMBERIKAN SESUATU YANG TERBAIK BAGI SETIAP MANUSIA. OLEH KARENA ITU, MANUSIA BERKEWAJIBAN UNTUK



24



MENTERJEMAHKAN DALAM LANGKAH YANG KONKRET APA-APA YANG MENJADI KETETAPAN DAN PERINTAH TUHAN. APABILA PERINTAH TUHAN TERSEBUT TELAH DIMENGERTI OLEH MANUSIA (HUKUM TUHAN YANG DAPAT DITERIMA DENGAN RASIO MANUSIA), MAKA YANG DEMIKIAN ITULAH YANG DISEBUT DENGAN LEX DEVINA. MELALUI LEX DEVINA INI, MAKA KITA AKAN MENGETAHUI APA YANG DIMAKSUD BENAR ATAU SALAH, BAIK DAN TIDAK BAIK, HALAL ATAU HARAM. DLL. DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM POSITIF, HUKUM ALAM INI HANYA MENYANGKUT HAL-HAL YANG BERSIFAT UMUM. SEPERTI : BERBUATLAH YANG BAIK DAN YANG BENAR SERTA JAUHILAH KEJAHATAN, BERBUATLAH DENGAN MENGGUNAKAN AKAL SEHAT (JANGAN MENURUTI HAWA NAFSU DAN EMOSI), CINTAILAH ORANG LAIN SEBAGAIMANA KITA MENCINTAI DIRI SENDIRI. SEBAGAI KELANJUTAN DARI MANUSIA YANG DAPAT MENYIKAPI PERINTAH TUHAN (MELALUI PEMAHAMAN LEX DEVINA), MAKA AZAS-AZAS UMUM DALAM HUKUM ALAM TERSEBUT AKAN DITERAPKAN DALAM HUKUM YANG DIBUAT OLEH MANUSIA (HUKUM POSITIF). HUKUM ALAM YANG KEMUDIAN DIRESEPSI OLEH MANUSIA MELALUI HUKUM YANG DIBUATNYA INI DISEBUT LEX HUMAMA. PERKEMBANGAN SELANJUTNYA DARI ALIRAN HUKUM ALAM ADALAH MASA HUKUM ALAM EMPIRIS. TOKOH YANG TERKENAL PADA MASA ITU ADALAH NICOLLO MACHIAVELLI. PANDANGANNYA SEBAGAI BERIKUT : 1. DALAM KARYANYA SANG PANGERAN ATAU SANG PENGUASA, IA MENDISKUSIKAN CARA TERBAIK UNTUK MEMPEROLEH DAN MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN. 2. DALAM WACANA IA LEBIH CENDERUNG PADA PEMERINTAHAN POPULER YAKNI DARI RAKYAT, ANTARA PENGUASA, BANGSAWAN DAN RAKYAT HARUS ADA SALING MENCEK, SEHINGGA TERPELIHARA KESETABILAN NEGARA. KEBEBASAN PENTING UNTUK NEGARA DAN RAKYAT PADA UMUMNYA LEBIH BIJAKSANA DARI PADA PENGUASA.



25



3. TETAPI DI PIHAK LAIN, IA MELIHAT NEGERI BEGITU RUSAK KARENA KORUPSI HANYA DENGAN MONARKI YANG BERKUASA PENUH DAN ABSOLUT MENGEKANG UNSUR-UNSUR AMBISIUS DAN KORUP DARI SEBUAH NEGARA. 4. PENGUASA AKAN BERUSAHA MEMPEROLEH DAN MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN. PENGUASA YANG BAIK ADALAH MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN SAMBIL MENYENANGKAN BAWAHANNYA DAN MENJAGA MEREKA DARI PEMBERONTAKAN. 5. SELANJUNTA IA MENGINGINKAN PENGUASA TUNGGAL, TETAPI RAKYAT HARUS TETAP PUAS DAN SENANG DENGAN KEPEMERINTAHNNYA. DALAM LAPANGAN HUKUM NICOLLO MACHIAVELLI MEMPUNYAI SEMBOYAN BAHWA HUKUM TIDAK BOLEH MEMBELENGGU RAJA. B.



ALIRAN SEJARAH/HISTORICAL JURISPRUDENCE KONSEPSI TENTANG HUKUM MENURUT ALIRAN INI ADALAH BAHWA “HUKUM ITU TIDAK DIBUAT, MELAINKAN BERKEMBANG BERSAMA-SAMA DENGAN MASYARAKAT” (VON SAVIGNY), MAKNA YANG TERSIRAT DARI KONSEPSI HUKUM MENURUT ALIRAN SEJARAH ADALAH BAHWA UNTUK MASING-MASING ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENDIAMI DAERAH TERTENTU MEMPUNYAI HUKUM YANG TERTENTU PULA. YANG BERARTI ANTARA SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG SATU DENGAN SEKELOMPOK YANG LAIN AKAN MENGANUT HUKUM YANG BERBEDA. SEKILAS, ANTARA ALIRAN HUKUM ALAM DENGAN HUKUM ALIRAN SEJARAH TERDAPAT KONTRADIKSI DALAM KONSEPSI HUKUMNYA. KESAN TERSEBUT DIMUNGKINKAN, MENGINGAT DALAM KOSEPSI HUKUM MENURUT ALIRAN HUKUM ALAM ADALAH “BAHWA HUKUM ITU BERSIFAT UNIVERSAL DAN BERLAKU DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA”. SEMENTARA KONSEPSI HUKUM MENURUT ALIRAN SEJARAH, AKAN BERMUARA PADA



26



ADANYA HUKUM YANG MASING-MASING DAERAH BERBEDA. SEBETULNYA TIDAK DEMIKIAN MELAINKAN KEDUA-DUANYA SALING MELENGKAPI. ALIRAN HUKUM ALAM, AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF BAGI HUKUM DALAM ALIRAN SEJARAH, DALAM MENENTUKAN ISI DARI HUKUM ITU SENDIRI. SEMENTARA ALIRAN SEJARAH, SESUNGGUHNYA MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI KONSEPSI HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH HUKUM ALAM. KONSEPSI HUKUM ALAM AKAN SANGAT BERGUNA DALAM RANGKA MEMBENTUK HUKUM YANG SEHARUSNYA. OLEH KARENA DALAM KONSEPSI HUKUM ALAM, AKAN KITA TEMUKAN SENDI-SENDI TENTANG KEADILAN, KEBENARAN, YANG KEBERADANNYA SANGAT DIDAMBAKAN OLEH PENCARI KEADILAN. SEMENTARA ITU, ALIRAN SEJARAH DENGAN KONSEPSI HUKUMNYA AKAN BERPENGARUH SEKALI DALAM RANGKA TERBENTUKNYA HUKUM POSITIF. C.



ALIRAN POSITISME HUKUM MENURUT TIORI INI, BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM ADALAH APA YANG DIPERINTAHKAN OLEH NEGARA DAN KARENA MEMANG NEGARA MEMPUNYAI KEKUASAAN UNTUK ITU. HANS KELSEN MENYATAKAN BAHWA “HUKUM ITU MERUPAKAN KEHENDAK DARI PENGUASA.” SEMENTARA BAHWA HUKUM ITU MERUPAKAN KEHENDAK NEGARA. SECARA TATA BAHASA, TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA ARTI “ PENGUASA” DENGAN “NEGARA” KATA PENGUASA AKAN MENUNJUK PADA PERSONILNYA DAN NEGARA MENUNJUK PADA ORGANISASINYA. ATAU DAPAT DISEDERHANAKAN LAGI, BAHWA KATA “PENGUASA” MENUNJUK PADA KATA SESEORANG YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN TERTENTU. DAN KATA NEGARA MENUNJUK PADA SEBUAH ORGANISASI YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN TERTENTU.



27



KATA “POSITIFISME HUKUM” JUGA DAPAT DIIDENTIKAN DENGAN HUKUM POSITIF ”HUKUM POSITIF (IUS CONSTITUTUM) SEBAGAIMANA DISEBUT OLEH LAMAIRE YAITU HUKUM YANG BERLAKU DI DAERAH TERTENTU DAN PADA SAAT TERTENTU PULA. DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONSEPSI HUKUM MENURUT ALIRAN SEJARAH, MAKA SEBENARNYA ALIRAN POSITIFISME HUKUM INI MERUPAKAN WUJUD KONGKRET DARI KONSEPSI HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM ALIRAN SEJARAH. D.



ALIRAN SOSIOLOGICAL DAN ANTROPOLOGICAL JURISPRUDENCE ALIRAN SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE, MENGHENDAKI AGAR HUKUM YANG DIBUAT (HUKUM POSITIF) HARUS MENCERMINKAN NILAI-NILAI YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT (LIVING LAW), BAIK NILAI-NILAI YANG TERTULIS, MAUPUN NILAI YANG TIDAK TERTULIS. ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, INI MEMBERIKAN JALAN KELUAR BAGI ALIRAN POSITISME HUKUM YANG CENDERUNG MENDEWAKAN HUKUM TERTULIS DEMI TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM. DALAM ALIRAN INI MEMBERIKAN PENEGASAN BAHWA” HAKIM TIDAK BOLEH MENOLAK UNTUK MENGADILI PERKARA YANG DIAJUKAN KEPADANYA, AKAN TETAPI HARUS MENGADILI DENGAN MELIHAT HUKUM YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT”.



E.



ALIRAN UTILITARIANISM KONSEPSI HUKUM MENURUT ALIRAN INI ADALAH BAHWA AKHIR DARI HUKUM, HENDAKNYA DAPAT MEMBERIKAN KEBAHAGIAAN YANG TERBESAR UNTUK KELOMPOK ORANG YANG TERBANYAK. MAKNA TERSEBUT DAPAT DIKETAHUI MELALUI PENDAPAT DARI TOKOH ALIRANI INI YANG MENYATAKAN “ HUKUM MEMBERIKAN KEBAHAGIAAN SEBESAR-BESARNYA KEPADA ORANG YANG SEBANYAK-BANYAKNYA (THE GREATEST HAPPINES FOR THE GREATES NUMBER).



28



BAHWA DALAM PRAKTEKNYA NILAI KEFAEDAHAN UNTUK SETIAP ORANG ADALAH BERBEDA ARTINYA HUKUM TIDAK MUNGKIN DAPAT MENGAKOMODIR SETIAP PERBEDAAN PERSEPSI TENTANG APA YANG DAPAT DINILAI SEBAGAI SESUATU YANG BERFAEDAH MAUPUN SEBALIKNYA. DAN SEANDAINYA PUN, BISA MAKA KEFAEEDAHAN ITU TENTUNYA TIDAK DAPAT MEMUASKAN SEMUA ORANG. F.



G.



ALIRAN PRAGMATICAL LEGAL REALISM KONSEPSI HUKUM MENURUT ALIRAN INI ADALAH : “BAHWA HUKUM ITU MERUPAKAN PUTUSAN HAKIM YANG DIANALOGIKAN SEBAGAI PERINTAH”. KITA MENGENAL TOKOH-TOKOH DALAM ALIRAN INI, SEPERTI OLIVER HOLMAS, JEREMY FRANK, BENYAMIN KARDOZO. MAZHAB UNIVERSITAS PADJADJARAN MENURUT MAZHAB UNPAD, SEBAGAIMANA DIKUTIP OLEH R. OTJE SALMAN, SH DALAM BUKUNYA SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR,“ BAHWA HUKUM TIDAK HANYA BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KETERTIBAN DAN KEADILAN SAJA, AKAN TETAPI DAPAT PULA SEBAGAI SARANA UNTUK MERUBAH / MEMPERBAHARUI MASYARAKAT.” JADI HUKUM DAPAT PULA BERPERAN SERTA DI DALAM MERUBAH/MEMPERBAHARUI SIKAP DAN CARA BERPIKIR ANGGOTA MASYARAKAT. SEBAGAIMANA KITA TELAH KETAHUI BAHWA MAZHAB UNPAD DIPELOPORI DAN DICETUSKAN OLEH PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH DENGAN KONSEPSINYA BAHWA HUKUM BERFUNGSI SEBAGAI ”SOCIAL ENGINEERING DAN SOCIAL CONTROL” PERATURAN KHUSUS LEBIH CEPAT MENYESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN, KARENA MEMPUNYAI SIFAT YANG NETRAL ARTINYA TIDAK MENYANGKUT PRIBADI DAN BUDAYA WARGA MASYARAKAT.