14 0 197 KB
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Studi Implementasi Kebijakan Publik
Konsep studi implementasi kebijakan publik dimulai pertama kali pada tahun 1973 yang
dilakukan oleh jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky dalam bukunya yang berjudul “Implementaion: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland”. Dalam buku tersebut Pressman dan Wildavsky menjelaskan mengenai bagaimana suatu kebijakan publik, yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika yang didukung oleh Kongres, untuk mengurangi tingkat pengangguran diimplementasikan di Kota Oakland. Secara umum dalam generasi pertama ini mengemukaan mengenai: (1) mengelola pergeseran fokus dari sebuah proposal menjadi suatu aturan dan bagaimana aturan menjadi program; (2) menggambarkan kompleksitas dan dinamika sifat dari implementasi; (3) menekankan pada pentingnya suatu subsistem kebijakan dan kesulitan suatu subsistem dalam menghasilkan koordinasi dan pengendalian; (4) mengidentifikasi sejumlah faktor‐faktor yang seolah‐olah menjadi pemicu hasil sebuah program yang biasanya kekurangan ekspektasi; dan (5) mendiagnosa beberapa patologi yang secara periodik mempengaruhi aktor yang melaksanakan implementasi. Perkembangan berikutnya merupakan generasi kedua dalam studi implementasi, pada tahun 1975 Daniel Mazmanian dan Paul Saatier menulis buku yang berjudul “Implementation and Public Policy”, Donald S. Van Meter dan Carls E. Van Horn menulis buku yang berjudul ”The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society” dan “Merilee S. Grindle menulis buku yang berjudul “Politics and Policy Implementation in The Third 1 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
World”. Secara umum dalam generasi kedua ini mengemukaan mengenai: (1) bentuk kebijakan dan kontennya; (2) organisasi dan sumber dayanya; (3) pelaku termasuk didalamnya mengenai telenta‐talenta, motivasi‐motivasi, kecenderungan‐kecenderungan, dan hubungan/ relasi antar personal termasuk pola komunikasinya. Generasi ketiga dalam studi implementasi muncul pada tahun 1990 yang doimotori oleh Malcolm L. Goggin, Ann O’M Bowman, James Lester dan lautence J O’toole dengan bukunya yang berjudul “Implementation Theory and Practice – Toward a third Generation”.Dalam generasi ketiga terebut lebih ditekankan pada pendekatan scientific yang mengintegrasikan pertimbangan‐pertimbangan utama dengan variabel‐variabel penelitian top‐down dan bottom‐ up. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai apa dan bagaimana studi implementasi sesuai dengan perkembangan teori studi impelentasinya:
Generasi Pertama Generasi pertama yang dipelopori oleh Pressman dan Wildavsky (1973), dimana hasil studinya menekankan pada perubahan fokus dari bagaimana suatu proposal menjadi sebuah aturan, dan bagaimana suatu aturan menjadi sebuah program, dan menjelaskan mengenai kompleksitas, kesulitan, dan tingkat kejadian kesalahan yang muncul dalam proses implementasi. Dalam penelitiannya, Pressman dan Wildavsky menggunakan asumsi bahwa proses kebijakan dilakukan secara top‐down dan bersifat linier yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi harus merupakan proses yang linier yang mana arah kebijakan diterjemahkan menjadi aktivitas‐aktivitas program dengan 2 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
sedikit mungkin adanya deviasi. Model ini mensarankan bahwa pembuat kebijakan merupakan satu‐satunya aktor penting sehingga aktor‐aktor di tingkat organisasi hanya bertugas untuk melaksanakan proses implementasi dengan benar. Pemikiran utama dari Pressman dan Wildavsky bahwa studi implementasi tidak dapat memisahkan antara mendesain kebijakan dengan implementasinya, karena jika tindakan itu dilakukan merupakan tindakan yang fatal. Implementasi merupakan kemampuan mencapai konsekuensi‐konsekuensi yang diprediksi setelah kondisi‐kondisi awal dapat dipenuhi, akan tetapi implementasi bukan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi‐kondisi awal tersebut. Legislasi harus memiliki komitmen dalam memberikan persetujuan dan pendanaan sebelum pelaksanaan implementasi untuk mengamankan hasil (outcomes) yang telah diprediksi. Kelemahan dalam implementasi tidak dapat diartikan sebagai suatu kegagalan dalam menjalankan kebijakan tetapi merupakan suatu ketidakmampuan untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu implementasi harus dilihat sebagai suatu proses interaksi antara penyusunan tujuan‐tujuan (setting of goals) dengan tindakan‐tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan‐tujuan tersebut. Dengan kata lain, mempelajari proses implementasi juga harus memahami mengenai proses penyusunan tujuan‐tujuan atau kebijakan yang akan mengarahkan suatu implementasi, dengan menitikberatkan perhatian pada posisi struktural mereka yang menetapkan target (para pengambil kebijakan) dan mereka yang harus mengimplementasikannya (para birokrat). Studi implementasi berbeda dengan evaluasi kebijakan atau sekarang yang dikenal dengan analisis kebijakan. Studi implementasi memberikan pondasi bagi evaluasi kebijakan, dimana studi implementasi didasarkan kesadaran yang kuat pada sasaran‐sasaran yang telah
3 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
ditetapkan sebelumnya dan konsekuensi‐konsekuensi kedepan yang memiliki atau tidak memiliki kesesuaian dengan harapan sebenarnya, sedangkan evaluasi menitikberatkan pada bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut, apakah baik atau buruk dengan melakukan observasi pada perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dengan yang sebenarnya dicapai. Jika ide Pressman dan Wildavsky kami gambarkan dalam suatu diagram, maka studi implementasi adalah sebagai berikut:
• Definisi permasalahan kebijakan • Latar belakang Kepentingan para perumus kebijakan • Konteks kebijakan • Komitmen • Sasaran kebijakan
• • • • • • • • • •
Kepemimpinan Komitmen Perencanaan Dukungan Finansial Dukungan Staff yang profesional Koordinasi Sinkronisasi Prosedur Ketepatan waktu Bebas pengaruh
Interaksi
Perumus Kebijakan
Implementor kebijakan
Capaian atas hasil yang diharapkan
Desain Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Kinerja Kebijakan
Studi Implementasi
4 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Berdasarkan diagram diatas terlihat bahwa studi implementasi dimulai dari para perumus kebijakan yang terdiri dari Legislatif (DPR di tingkat pusat dan DPRD di tingkat daerah), dan eksekutif (Presiden, Menteri/ Ketua LPND, Kepala Daerah, dan Kepala Dinas/Badan/Kantor), yang akan menghasilkan desain kebijakan yang akan menjadi arahan bagi implementor kebijakan (Departemen/ LPND, Dinas/Badan/Kantor, dan lembaga lain yang terlibat dalam implementasi) untuk mengimplementasikan kebijakan agar konsekuensi atau hasil dari kebijakan dapat dicapai. Para pengambil kebijakan dalam mendesain kebijakan mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut: 1) Definisi permasalahan kebijakan, yaitu kebutuhan, nilai atau kesempatan yang diinginkan oleh publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Contohnya: permasalahan tingginya tingkat pengangguran, tidak adanya lahan pekerjaan, kerusuhan, kemiskinan, dan lain‐lain; 2) Latar belakang kepentingan para perumus kebijakan,yaitu apa saja yang melatarbelakangi para aktor dalam merumuskan kebijakan. Contohnya: hubungan relasi, kepentingan politik tertentu, situasi politik, waktu dan tempat; 3) Konteks Kebijakan, yaitu apa yang mendasari penetapan desain kebijakan. Contohnya: memecahkan masalah kebijakan, mendukung kepentingan politik tertentu, mendukung kepentingan kelompok tertentu, dan kepatuhan; 4) Komitmen, yaitu komitmen akan adanya dukungan politik dan dukungan sumber daya finansial atas kebijakan yang ditetapkan. 5) Sasaran kebijakan, yaitu apa dan siapa yang akan menjadi target dari kebijakan yang akan ditetapkan.
5 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Implementor kebijakan agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik dipengaruhi oleh hal‐hal berikut: 1) Kepemimpinan. Organisasi implementor harus memiliki pemimpin yang dapat mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai hasil yang telah diprediksi oleh perumus kebijakan. Kepemimpinan memiliki peran untuk menentukan hal‐hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar mampu menterjemahkan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan. 2) Komitmen. Upaya‐upaya yang dilakukan oleh implementor harus didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh komponen organisasi mulai dari pimpinan sampai dengan staff, karena tanpa adanya komitmen, konsekuensi‐konsekuensi yang telah diprediksi akan sulit untuk dapat dicapai. 3) Perencanaan. Setiap kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan harus direncanakan dengan baik oleh implementor sebelum diimplementasikan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu menterjemahkan tujuan kebijakan atau program ke dalam aktivitas‐aktivitas yang terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil yang diharapkan (desired outcomes) dapat dicapai. 4) Dukungan finansial. Setiap kebijakan akan memiliki konsekuensi finansial, oleh karena itu implementasi kebijakan membutuhkan dukungan finansial yang mampu menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut.
6 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
5) Dukungan staff yang profesional. Pihak yang secara langsung menjadi implementor di lapangan untuk menjalankan aktivitas‐aktivitas sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan adalah staff, oleh karena itu agar implementasi dapat berjalan dengan baik dibutuhkan adanya dukungan staff yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 6) Koordinasi. Implementor kebijakan bukanlah pihak yang berdiri sendiri tetapi merupakan pihak‐pihak yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu agar implementasi kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya perlu adanya koordinasi diantara pihak‐pihak tersebut. 7) Sinkronisasi. Untuk menghindarkan persepsi yang berbeda diantara implementor, perlu adanya sinkronisasi mengenai teknis implementasi kebijakan tersebut. 8) Sistem dan prosedur. Kejelasan dan keteraturan langkah penerapan kebijakan memerlukan adanya sistem dan prosedur yang baku yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pihak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. 9) Ketepatan waktu. Proses implementasi merupakan tahapan yang sequential yang saling berkaitan sehingga jika salah satu tahapan implementasi tidak dilaksanakan tepat waktu maka tahapan‐tahapan berikutnya juga akan terpengaruh oleh keterlambatan tersebut. 10) Bebas pengaruh. Intervensi dalam proses implementasi akan berakibat pada ketidakkonsistenan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan yang pada akhirnya tujuan utama dari kebijakan tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu
7 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
implementor harus bebas pengaruh pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan apabila kebijakan tersebut telah dapat ditetapkan dengan baik. Hal penting lainnya agar kebijakan dapat dipersepsikan dan diimplementasikan dengan baik oleh implementor, adalah adanya interaksi antara pihak yang merumuskan kebijakan dengan pihak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pihak yang merumuskan kebijakan membutuhkan data dan informasi yang akurat yang akan digunakan untuk mendesain kebijakan, akan tetapi mereka tidak memiliki infrastruktur yang baik untuk mendapatkan data dan informasi tersebut. Ketersediaan data dan informasi akan dapat dipenuhi dengan baik oleh implementor karena mereka memiliki infrastruktur yang memadai untuk dapat mencari data, mengolahnya dan menjadikannya informasi yang berguna bagi para perumus kebijakan. Di pihak lain, menterjemahkan suatu kebijakan menjadi program‐program dan aktivitas‐aktivitas yang spesifik oleh implementor tidak akan efektif jika tidak melakukan interaksi berupa komunikasi dengan para perumus kebijakan. Metode yang dikembangkan dalam penelitian adalah metode kualitatif‐deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih didominasi oleh interview dan observasi.
8 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Generasi Kedua Generasi ini sudah menggunakan analytical frameworks untuk memberi arah penelitian pada fenomena yang kompleks dari implementasi kebijakan. Penekanan yang diutamakan dalam generasi kedua adalah: 1) Bentuk kebijakan dan kontennya 2) Organisasi dan sumber dayanya 3) Pelaku – yang berhubungan dengan talenta‐talentanya, motivasi‐motivasinya, kecenderungan‐kecenderungan, dan hubungan/ relasi antar personal termasuk pola komunikasinya. Selain itu beberapa hal penting lainnya yang dikembangkan dalam analytical frameworksnya adalah: 1) Pengakuan bahwa implementasi mengalami perbedaan sesuai dengan perjalanan waktu, berbagai kebijakan yang berbeda, dan dari satu negara ke negara lainnya; 2) Identifikasi siapa saja aktor yang dapat menjelaskan variasi‐variasi tersebut; 3) Adanya pertentangan dari berbagai permasalahan sulit yang berkaitan dengan proses dari penelitian sistematis empiris dalam sub disiplin ilmu tersebut. Untuk melihat perbedaan antara generasi pertama dengan generasi kedua, kami akan mencoba mengupas teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam bukunya “Politics and Policy Implementation in the Third World”. Grindle mendefinisikan implementasi sebagai suatu upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan‐tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas‐aktivitas pemerintahan. Upaya‐upaya tersebut merupakan penciptaan 9 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
sistem penghantaran kebijakan berupa alat‐alat khusus yang didesain dan dicapai dengan suatu harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir sesuai dengan yang telah diperkirakan. Sehingga kebijakan publik ‐ sebagai suatu pernyataan yang luas dari tujuan, sasaran dan perangkatnya ‐ diterjemahkan kedalam program aktivitas yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian outcome‐nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program yang sesungguhnya yang telah didesain sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas. Perbedaan yang jelas antara kebijakan dengan program dalam prakteknya sulit untuk dibedakan. Terminologi kebijakan dan program selalu digunakan saling bergantian. Karena implementasi kebijakan berkaitan dengan outcomes dari suatu program, maka sulit untuk memisahkan hasil akhir kebijakan dari program utamanya. Implementasi kebijakan tergantung dari implementasi program yang mengasumsikan program merupakan fakta yang sebenarnya yang merupakan alat untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi merupakan proses umum dari aktivitas administrasi yang dapat diinvestigasi pada tingkatan program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi dapat dievaluasi berdasarkan kapasitas sesungguhnya dalam menghantarkan program yang telah ditetapkan, sehingga keseluruhan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur pencapaian outcomes dari seluruh program terhadap tujuan kebijakan. Proses implementasi secara umum dapat dimulai jika tujuan dan sasaran umum telah spesifik,
10 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
aktivitas program telah didesain, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu proses formulasi kebijakan dapat diabaikan oleh proses implementasi kebijakan dan program yang telah dijalankan. Membedakan formulasi dan implementasi kebijakan dalam tataran praktek merupakan hal yang cukup sulit, ketika terdapat feedback dari prosedur implementasi akan mengarahkan pada modifikasi dalam tujuan dan arah dari kebijakan; atau jika ada permintaan untuk memberikan interpretasi atau interpretasi ulang atas aturan dan pedoman maka akan mengarahkan pada sekian banyak pertimbangan bagi pengambil kebijakan pada saat mengimplementasikan kebijakan tersebut. Proses implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam sasaran yang telah ditentukan secara spesifik dan dalam bentuk sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, formulasi keputusan akan ‐ dibuat atau tidak akan dibuat – berkaitan dengan tipe kebijakan yang akan dicapai dan perubahan suatu program yang akan dilaksanakan merupakan faktor‐faktor yang integral dalam menentukan seberapa berhasilkah program tersebut akan dilaksanakan. Berikut ini adalah diagram Model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle:
11 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Melaksanakan Kebijakan dipengaruhi oleh: (a) Isi Kebijakan 1. Kepentingan yg dipengaruhi 2. Tipe Manfaat 3. Derajat perubahan yang diharapkan 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksana program 6. Sumber daya yang dilibatkan (b) Konteks Implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 2. Karakteristik lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap
Tujuan kebijakan
Tujuan yang ingin dicapai
Program Aksi dan proyek individu yg didesain dan dibiayai
Hasil Kebijakan: (a) Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok (b) Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat
Program yang dijalankan seperti yang direncanakan ?
Mengukur keberhasilan
Menurut Grindle kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan, dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implemantasinya. Yang dimaksud dengan konten adalah bahwa kebijakan yang akan diambil dipengaruhi oleh: 1) Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang di stimulasi oleh proses pengambilan keputusan. 12 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
2) Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif akan mendapatkan dukungan dalam implementasinya dan sebaliknya. 3) Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan yang mengharapkan akan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, tetapi untuk program yang mengharapkan adanya perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan sulit untuk diimplementasikan. 4) Letak pengambilan keputusan, bahwa setiap keputusan akan mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil, misalnya di tingkat Departemen (pemerintahan pusat) atau ditingkat Dinas (pemerintahan daerah), dan akan berdampak pada tingkat implementasi dari kebijakan tersebut. 5) Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program, dan keputusan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut akan dicapai. 6) Sumber daya yang dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan konteks adalah bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, bahwa mereka yang akan mengimplementasikan program mungkin akan mencakup partisipan tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, baik itu kalangan birokrat, pengusaha maupun
13 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
masyarakat umum. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif ataupun tidak, tergantung konten dari program dan strukturnya dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Mereka ikut terlibat dalam implementasi program, dan setiap masing‐masing aktor memiliki kepentingan tertentu terhadap program tersebut dan mereka berusaha mencapainya dengan membuat ketentuan‐ketentuan dalam prosedur alokasinya. 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, respon dari petugas yang mengimplementasikan, dan tindakan‐tindakan elit politik, semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing‐masing. Analisis atas implementasi dari program yang spesifik dalam interaksinya akan mempertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor, kepentingan‐kepentingannya, dan strategi untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa. 3) Ketaatan dan daya tanggap, bahwa dalam upayanya untuk mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari interaksi antara lingkungan program dan administrasi program. Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan agar hasil akhir dari kebijakan dapat dicapai walaupun mereka harus menangani berbagai interaksi diantara aktor yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan tersebut. Yang kedua, bagaimana responsivitas dari birokrat terhadap keinginan‐keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari pelayanan yang diberikannya agar tujuan kebijakan dan program dapat tercapai. Agar efektif, maka implementor harus memiliki keahlian dalam seni berpolitik dan
14 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan publik dan program‐programnya. Metode yang dikembangkan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih didominasi oleh survey dan observasi.
15 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Generasi Ketiga Dalam generasi ketiga ini, fokus pertanyaan ditekankan pada desain kebijakan dan jejaring kebijakan serta implikasinya terhadap bagaimana keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut merupakan hal terpenting yang akan dievaluasi. Atau dengan kata lain seberapa baik suatu program dan kebijakan itu didesain akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasinya dalam jejaring kebijakan tertentu. Dalam generasi ketiga ini telah mengembangkan suatu model proses implementasi yang lebih scientific yang terintegrasi yang menjadi pertimbangan dan variabel‐variabel utama dalam penelitian dengan pendekatan top‐down dan bottom‐up menjadi single framework. Mengacu pada model yang dikembangkan oleh Malcolm L. Goggin (1990) yaitu model komunikasi dalam impelementasi kebijakan antar pemerintahan (The Communication Model of Intergovernmental Policy Implementation), bahwa model ini lebih melihat pada prilaku dari agen‐agen pelaksana implementasi kebijakan. Model ini menggunakan teori komunikasi yang menyediakan alat untuk memahami hubungan dalam implementasi kebijakan antar pemerintahan. Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika implementasi antar pemerintahan dimana prosesnya yang dilaksanakan oleh agen‐agen pemerintah pusat yang mempengaruhi pada pemerintah daerah, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yaitu: 1) Kelembagaan pusat dan daerah yang mana yang terlibat dalam penetapan kebijakan tentang bagaimana pemerintah harus melaksanakan implementasi? 2) Apa pola yang berpengaruh terhadap kelembagaan dan individual? 3) Apa kepentingan‐kepentingan dan motivasi‐motivasi dari administratur dan elit politik yang menginterpretasi kebijakan pemerintah pusat? 16 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
4) Apa insentif dan hambatan‐hambatan yang mengarahkan agen‐agen tersebut dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan? 5) Bagaimana sifat dari proses pengambilan keputusan bersama mempengaruhi tindakan‐ tindakan sesungguhnya dari pemerintah dalam hubungannya dengan implementasi kebijakan khususnya mengenai waktu dan apa serta bagaimana memodifikasi kebijakan pada saat implementasi dilakukan? Diagram “The Communications Models of Intergovermental Policy Implementation” adalah sebagai berikut: Independent Variables
Intervening Variables
Dependent Variables
Feedback Federal‐Level Inducement and constraints
State capacity
State implementation
State decisional Outcomes
State and local level inducement and constraints
(Feedback)
17 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Secara konseptual proses implementasi selain dilaksanakan pada level pemerintah daerah, juga menghasilkan produk (output dan outcomes) merupakan hasil dari pilihan pada level pemerintah daerah tersebut. Pilihan keputusan dari pemerintah daerah bukan merupakan pilihan yang kosong tanpa makna. Keputusan kebijakan pemerintah daerah tergantung dari pengaruh eksternal dan internal pemerintahan (government). Perilaku implementasi dari pemerintah daerah merupakan suatu fungsi dari insentif‐insentif dan keterbatasan‐ keterbatasan yang disediakan untuk atau merupakan stimulus yang ada pada pemerintah daerah dari pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan negaranya. Insentif (inducement) merupakan faktor‐faktor – kondisi dan aksi – yang menstimulasi implementasi sedangkan keterbatasan adalah kebalikannya. Keputusan nasional yang memicu proses implementasi yang dipengaruhi oleh bentuk dan konten, untuk berbagai tingkatan, pilihan dan perilaku dari agen‐agen ditentukan oleh eksekusi yang diputuskan. Dengan model komunikasi, variabel‐variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: Untuk Menilai Proses Implementasi Dependent Variabel: ‐
proses implementasi,
‐
outputs, dan
‐
outcomes.
Independent Variabel: ‐
Federal level inducement and constraints
18 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
o Menilai konten kebijakan o Menilai kejelasan kebijakan o Menilai konsistensi kebijakan o Menilai bentuk kebijakan o Menilai persepsi dari birokrat ‐
State and local inducement and constraints o Menilai kekuatan dukungan koalisi o Menilai atribut‐atribut pegawai yang terpilih dan dipilih o Menilai konten dan bentuk dari komunikasi o Menilai atribut dari koresponden
Intervening Variabel: ‐
Kapasitas organisasi o Menilai unit organisasional o Menilai Sumber daya keuangan
‐
Kapasitas ekologi o Menilai Kapasitas fiskal State o Menilai Kapasitas Politik State o Menilai Kapasitas Situasional State
Metode yang dikembangkan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih didominasi oleh focus group discussion,
19 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
interview dan suvey. Sedangkan analisis atas data menggunakan time series analysis, dynamic modeling, network analysis, discriminant analysis dan content analysis.
20 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008
Working Paper: Studi Implementasi Kebijakan Publik
Daftar Pustaka Barrett, Susan M. “Implementation Studies: Time For A Revival? Personal Reflections On 20 Years Of Implementation Studies”. Oxford. Blackwell Publishing Ltd. 2004. Cline, Kurt D. “Defining the Implementation Problem: Organizational Management versus Cooperation. “ Journal of Public Administration Research and Theory. 2000. Denhardt, Janet V, and Robert B Denhardt. “The New Public Services‐ Serving, Not Steering”. New York.M.E. Sharpe.Inc. 2003. Exworthy, Mark and Martin Powell. “Big Windows and Little Windows: Implementation in The Congested State”. Oxford. Blackwell Publishing Ltd. 2004. Grindle, Merilee S. ”Politics and Policy Implementation in The Third World”. Ney Jersey:Princeton University Press. 1980. Lester, James P. and Malcolm L. Goggin. “Back To The Future: Rediscovery of Implementation Studies”. Albuquerque. University of New Mexico. 1998 Lynn, Laurence E; Carolyn Heinrich; and Carolyn Hill. “Studying Governance and Public Management: Chalengges and Prospects”. Journal of Public Administration Research and Theory. 2000. Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. ”The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society”. Beverly Hills: Sage Publication. 1975. Pressman, Jeffrey L and Aaron Wildavsky. “Implementation: How Great Expectations In Washington Are Dashed In Oakland”. California.University of California Press. 1984. Sabatier, Paul and Daniel Mazmanian. “Top‐Down and Bottom‐Up Approaches to Implementation Research” In Journal of Public Policy. 1986.
21 Ayi Riyanto, Ak., M.Si/ Oktober 2008