Jurnal Prisma [PDF]

Citation preview

Otonomi Daerah untuk Siapa?



: partai



LP3ES



Ai



or*d



dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Prisma tidak S. Redaksi dapat menyingkat dan mempe.baiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Dilarang mengltip, menerjemahkan, dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi.



Otonorni Daerah untuk Siapa?



@ Hak cipta dilindungi Undang-undang.



Terbit setiap tiga bulan (Januari, April, Juli, Oktober)



Vol.29, No.3, Juli 2010



TOPIK KITA Daniel Dhakidae



,



Elegia untuk Pusat yang Terpinggirkan



Syarif Hidayat



3



Mengurai Peristiwa - Merentas lGrsa: Refleksi Safu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah



Hans Antliiu



&Anna Wetterberg 23



Robert



A Si.maniuntak 35



Masyarakat Sipil, Akuntabilitas Politik dan Masa Depan Pemerintahan Daerah Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi:



Urgensi Suatt Grand, Daign di Indonesia Soetandyo Wignjosoebroto



58



Satu Abad Desentralisasi di Indonesia



ESAI Daniel Dhakidae



70



Hubungan Pusat-Daerah dan IGdigwijayan Sepanjang Masa



DIALOG Gamawan



Faazi 74



ParadigmaKewenanganDaerahyang Efektif dan Efisien



ARTIKEL Toby Carroll



a4



Pembangunan Sosial sebagai "KudaTfoya'' Neoliberal Bank Dunia & Program Pengembangan Kecamatan di Indonesia



Leo Agustino



1O2 Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten



Sharon G Eng



I I 7 Merumuskan Efektivitas Organisasional Ornop di Indonesia



BUKU Rahadi T Wi.ratama



136



Dinamika Politik Irkat di Era Reformasi



Khairul Umam



l4o



"Emoh" Demokrasi: Nalar Otoritarianisme Arab



Zacky



147 PARA PENULIS



Gambar oleh GM Sudarta



PrismaVol. 29, No. 4: Idam,lnn Dunia .Rrimra Vol. 30, No. 1: Sastra dan Kebudayaan



Pendiri: lsmid Hadad, Nono Anwar Makarim . Pemimpin Umum: Suhardi Suryadi . Wakil Pemimpin Umum: Sudar Dwi . Pemimpin Redaksi: Daniel Dhakidae . Redaktur Pelaksana: MA Satyasuryawan . Dewan Redaksi: A Tony



Atmanto



Prasetiantono, Azyumardi Azra, Jaleswari Pramodhawardani, Kamala Chandrakirana, Sumit Mandal (Jerman), Taufik Abdullah, Vedi R Hadiz (Singapura) . Redaksi: Daniel Dhakidae, E Dwi Arya Wisesa, MA Satyasuryawan, Nezar Patria, Rahadi T Wiratama Sekretaris Redaksi: Eriko Sustia . Produksi: Awan Dewangga Alamat: Jalan Letjen S Parman 81, Jakafta 11420, lndonesia. Tlp.: (6221) 567 4211, Faks.: 568 3785 Email: [email protected]; [email protected]; Website: www.lp3es.or.id Bank: MANDIRI, KCP RSKD, Jakarta. Nomor Rekening: 116-000-526'169'9 a/n LP3ES



Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten



I



I



ko



I



Agustino



I



I



(



t Tulisan ini mendiskusikan dan menganalisis kebangkitan dinasti folitik di Banten. Argumen pokok yang diajukan adalah kedinamikaan \olitik di Banten setelah runtuhnya Orde Baru tidak mengarah pada tumbuhny sistem fioli.ti.k yang demokratik, sebab logika politik yang hanya ,netneb tinghan keluarga dan kerabat telah menjadi rasionalitas elite foliti,k di wilayah itu. Dinasti politik Banten memang tumbuh dari, sosialisasi rezin Orde Baru, tetapi bagaimana ia tetap dapat lestari dalarn sistem lolitik relatif demokratik seperti sekarang? Hal pasti, perpolitikan di Bantn sedang berada di sebuah lorong hitam moralitas kekuasaan yang d,apd dengan mudah di.manipulasi derni kepentingan penguasa.



I !



t



s



t



d



!



n



e 3



B



Power tends to corru/t and absolute fower conupts absolutely. (hrd Acton 1887)



roses demokratisasi selalu menampilkan wajah ganda. Pada satu sisi ia menghadirkan perubahan ke arah



yang lebih baik dan nyata dibanding era se belumnya, tetapi, di sisi lain, tidak jarang kelompokyang berkuasa selama periode rezim nondemokratik-yang tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik-mulai memanfaafkan kondisi yang ada untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan mengatasnamakan keputradaerahan, otonomi daerah, distribusi pemerataan kesejahteraan, dan lain-



kasus Provinsi Banten. Banten dipilih dida sarkan pada kedinamikaan politik provinsi ini yang tampak cukup fluktuatif. Berdasarkan kedinamikaan itu, penulis membuat argumerF tasi hipotetikal yang berftrngsi sebagai panduan utama. Argumen hipotetikal yang dimaksud adalah kedinamikaan politik di Banten tidak mengarah pada tumbuhnya sistem politik de mokrasi modern, sebab logika politik keke luargaan telah menjadi rasionalitas elite politik yang pada akhirnya membawa tumbuh berkembangnya dinasti politik di Banten. Tulisan ini tersusun sebagai benkut; trertama, mengilustrasikan sekaligus membahas politik kekeluargaan dan kekerabatan yang diandaikan sebagai akar dari tumbuhnya paham



lain, mereka berpolah persis seperti rezim



dan praktik dinasti politik; kedua, mengupils



otoritarian yang pernah berkuasa pada masa



pendekatan elite; dan ketiga, menganalisis di nasti politik di Banten dengan menggunakan perangkat dan pelbagai instrumen yang telah



sebelumnya.



Tulisan ini menganalisis proses transisi menuju demokrasi di Indonesia dengan studi



dielaborasi pada bagian sebelumnya.



Ai.iTti{r



ir s d



k



tr



g



di



dr



st



lu



k(



pi di lu ,al



s€



ta



di di



da



Fr



Izo Agustino, Dinasti Poli.tik Pasca-Otonomi Orde Baru



I I



103



l



Keluarga sebegai Embrio Dinasti Politik Di banyak negara pascakolonial yang se Cang membangun dan menata diri, sistem politik demokrasi adalah pilihan terbaik untuk nenyelenggarakan pemerintahan sesuai de



departemen dan dinas sesuai dengan keinginan



dinasti politik yang sedang dibangun. Mendudukkan keluarga atau saudara dalam jabatanjabatan strategis akan memudahkan penguasa mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan sang penguasa. Beberapa contoh di bawah menunjukkan bahwa dinasti politik ke



ngan tujuan negara. Walaupun negara-negara Fscakolonial telah menyandang gelar negara iemokrasi dan berhasil mengubur sistem poli(kerajaan) tradisional, faktor (kedekatan) ke keluargaan atau kekerabatan masih lekat me nengaruhi kehidupan berpolitik. Bahkan, prak-



luarga masih memengaruhi perpolitikan dan administrasi publik di Barat maupun di negara-



mengutamakan keluarga, kerabat, atau ;audara ciri pokok dalam sistem politik



Dalam perpolitikan dan administrasi publik Amerika Serikat, posisi seorang Pengacara Ne



radisional



gara amat sangat strategis. Dia penasihat segala



nasional maupun lokal.



hal ihwal negara bagi presiden. Tidak jarang presiden mengikuti nasihat Pengacara Negara dengan mengatasnamakan kepentingan na-



It



ik



-



- telah menjadi ideologi pemimpin ii banyak negara pascakolonial, baik di tingkat



Praktik seperti ini memberi pengaruh bu:uk pada pembangunan sosiopolitik dan sosiotkonomi, karena peluang politik dan ekonomi warga negara menjadi amat terbatas. 'etiap 3ukan hanya amat terbatas, peluang-peluang itu pga diasumsikan akan dimonopoli oleh penguas dan kelompok-kelompok (keluarga, saudara,



ian kerabat) yang dekat dengan pemegang }ekuasaan. Selain itu, amalan ini jugabukan saja



nemastikan seseorang dapat inemonopoli mmber ekonomi dan politik, tetapi juga memudahkan mereka mendapat tempat atau kedufrukan dalam kekuasaan dan menggunakan xrmber politik dan ekonomi pada tataran lebih ilas. Hal ini - politik berlandaskan kerapatan rekeluargaan, kekerabatan, atau persaudaraan hadirnya dinasti politik. - dapat mencetus politik Makna dinasti dalam tulisan ini hamrirmirip dengan "dinasti" dalam arti politik traif;sional. Penguasa berupaya meletakkan ke.ruarga, saudara, dan kerabat, pada jabatanLnbetan strategis dengan fujuan membangun fttnrah'kerajaan" politik di dalam pemerin- \'n, baik nasional maupun lokal. Upaya ifu frhkukan agar mereka yang menjadi anggota iircti politik dapat saling "menjaga" dan kekal 'n kekuasaan (eksekutif, legislatif maupun .rudftadfl, di samping mampu mengendalikan



':-4.ri.



negara pascakolonial.



Amerika Serikat semasa Presiden John F Kennedy, misalnya. Dia mengangkat Robert F Kennedy, adiknya, sebagai Pengacara Negara.



sional. Contoh lain, anak Presiden Bush, yaitu George Walker Bush yang juga berhasil me.



neruskan tradisi keluarga dengan menjadi Presiden Amerika Serikat sebelum Barrack Obama. Tidak hanya itu, adik laki-lakinya, Jeb Bush, dipilih untuk kali kedua menjadi Gubernur Florida pada 2005, tempat bisnis dinasti Bush tumbuh pesat. Sirimavo Bandaranaike menjabat perdana menteri perempuan pertama Sri lanka setelah mengambil alih posisi suaminya, Solomon West Dias Bandaranaike, pada 1959.1 Bandaranaike



menjabat perdana menteri pada 1960-1965, I97U1975, dan 1994-2000. Selama memimpin Sri Lanka dan Sri Lanka Freedom Party, Bandaranaike mendorong keterlibatan keluarga dan kerabatnya dalam dunia politik. Umpamanya, Anura Bandaranaike, anak laki-laki, yang



1 Sirimavo Bandaranaike dikenal sebagai the weeping widow, karena untuk kali pertama berhasil memenangkan pemilihan umum di Sri



lanka dengan mendapat suara besar pada 1960. Solomon Dias Bandaranaike dilantik sebagai perdana menteri pada 1956, namun hanya me merintah selama tiga tahun. Dia dibunuh pada 1959; lihat, www.wikipedia.orglwiki/Sirimavo_ Bandaranaike.htm (diakses 22 fuustus 2009).



104



Prisma Vol. 29, No. 3,Juli 2010



menjabat Menteri Pariwisata dan Felix Dias



lebih menyasar pada pembangunan dinasti



Bandaranaike, putra salah seorang saudaranya,



ekonomi melalui kekuasaan politik.a Merujuk



yang menjabat Menteri Kehakiman adalah tokoh-tokoh penting dalam partai dan peme



kajian Jeffuey Winters dalam disertasinya,s total kekayaan dinasti Suharto yang diperoleh lewat



rintahan. Bahkan, pada 1992, dua orang anaknya, Anura dan Chandrike Bandaranaike, saling bersaing untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan partai dari sang ibu.2 Sirimavo Bandaranaike juga adalah ibu dari Chandrika Kumarafunga, Presiden Sri lanka yang hanya berkuasa sebagai presiden sejak 19 Agustus sampai 12 November 1994. Karena sedemikian banyak keluarga, saudara, dan kerabat, terlibat dalam pemerintahan dan partai politik, kerap kali "Sri Ianka Freedom Party" diplaetkan menjadi "Sri lanka Family Party." Dinasti politik atau politik keluarga juga sangat kental terasa di Malaysia. Perdana Men-



teri Najib Razak ialah putra Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia periode I97U1975. Menteri Pendidikan Hishamuddin Hussein ialah anak laki-laki mantan perdana menteri periode 197S1981, Hussein Onn.3 Mahathir Mohamed,



mantan perdana menteri periode 1981-2003, menempatkan Mukriz Mahathir, salah seorang anaknya, di salah satu departemen penting di Malaysia. Perdana menteri periode 2003-2009 Abdullah Badawi putra salah seorang pemimpin terkemuka UMNO (United Malayan National



Organisation) menempatkan menantunya, Khairy Jamalludin, sebagai Ketua Pemuda UMNO periode 200&2011. Jika diteropong le bih dekat, politik kekeluargaan dan kekerabatan telah menjadi tradisi dalam politik Malaysia. Dinasti politik di Indonesia juga dapat dilihat dalam konteks keluarga Suharto. Dia memang tidak membangun dinasti politik seperti yang berlaku di Malaysia dengan cara menempatkan keluarga dalam pemerintahan, tetapi Suharto Ketikaberkuasa dan masa sebelumnya, Sirimavo Bandaranaike mengidap penyakit "lemah jantung" dan memaksanya menghentikan aktivitas



penyalahgunaan kekuasaan mencapai US$ 15



juta; Akhbar dalam Guardian & Mail edisi I Agustus 1996 yang terbit di Inggris memperkirakan kekayaan beberapa yayasan "milik" Suharto yang tidak teraudit sekitar US$ 5 miliaq Time edisi Mei 1999 dengan laporan khusus bertajuk "Suharto Inc." menilai kekayaan Suharto sekitar Rp 135 triliun. Dengan menggunakan kacamata persam&



an (equali.ty), kasus-kasus di atas - dinasti politik, termasuk dinasti ekonomi-politik telah menutup peluang yang sama di bidans politik dan ekonomi bagi setiap warga negara Praktik tersebut lambat-laun membusukkan Menjelang akhir kekuasaannya, Suharto me ngundang keluarga dan kerabat untuk berga bung ke dalam dinasti politiknya. Dia seolah olah hendak menyerahkan tongkat "kepeminr pinan nasional" kepada Siti Hardijanti, anak sulungnya. Sebagai contoh, dalam susunan kabinet terakhir Orde Baru Suharto terdapat beberapa nama, di antaranya Muhammad "Bob" Hasan (anak angkat Jenderal Gatot Subroto yang dikenal dekat dengan Suharto) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Siti Hardijanti (Mbak Tutut) sebagai Menteri Sosiat Fuad Bawazier (sahabat dekat Hutomo Mandala



Putra, salah seorang putra Suhartol) sebagai Menteri Keuangan; Jenderal @urnawirawan) R Hartono (mantan ajudan Suharto dan teman dekat Siti Hardijanti) sebagai Menteri Dalam Negeri; Dr- Haryanto Danutirto (kolega dekat keluarga Suharto) sebagai Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan; Abdul Iatief (rekan bisnis keluarga Suharto) sebagai Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya; Soebiakto



Tjakrawerdaja (kolega keluarga Suharto, terutama Hutomo Mandala Putra) sebagai Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil; lihat, Firdaus Syarn, Berhenti Suharto: Fakta dan Kesahsiat Hartnoko Qakarta: Gria Media Prima, 2008), hal 57.



politik sehari-hari.



Lihat, Jeffrey Winters, "Structural power and



Hussein Onn adalah anak dari pendiri dan pre siden pertama United Malayan National Organisation (UMNO), Onn Ja'far.



in Indonesia, 196t1990", Disertasi PhD, Yale



investor mobility: capital control and state policy



University, 1991.



ko



Agustino, Dinasti Politik PascaQtonomi Orde Bant



kepolitikan dan perekonomian negara sebagaimana dinyatakan l,ord Acton, "fower tends to corrupt and absolute lower corrupts absolutely." Kekuasaan mutlak segera lahir dan hadir besitu politik kedinastian dipraktikkan. Persoalannya, bagaimana dinasti politik itu bisa



105



tidak lagi membebani orangtua. Namun demikian, tidak sedikit orang bekerja dengan alasan



prestise dan orientasi ekonomi atau politik



nyai keanggotaan tetap. Ia dihubungkan oleh aspek keturunan (darah), perkawinan atau keluarga angkat (budaya). Karena kedekatan itulah keluarga diberi tanggung jawab utama, antara lain, (i) tanggung jawab ekonomi; (ii) mencapai status ekonomi, sosial, dan politik, yang dicitacitakan; (iii) mewujudkan rasa ke eratan satu sama lain.6 Dalam sistem kekeluargaan seperti ini seseorang bisa menentukan bagaimana individu lain dapat dimasukkan ke suatu kelompok keluarga rapat sekaligus me nentukan siapa yang boleh atau tidak diterima



tertentu. Oleh sebab itu, jika usaha ini berhasil, untuk mengajak lebih maka usahausaha lain banyak keluarga, saudara dan kerabat-akan terus menyusul. Jalinan kekeluargaan, perasaan berutang budi, dan alasan unhrk menyenangkan keluarga adalah beberapa argumen yang dapat mengubah dan menentukan orientasi politik sese omng. Dari sinilah awal mula munculnya embrio dinasti politik. Setelah jejaring kekeluargaan terbentuk, mereka akan berusaha menjaga soliditas di antara mereka agar keluarga dari kelompok lain tidak dapat mengisi jabatan yang ditempati keluarga mereka.t fuar tidak terlihat adanyakolusi atau nepotisme, embrio tersebut akan menjalarkan (hasil) rekrutmen keluarga, saudara, dan kerabatnya pada departemen, dinas, kantor, badan lain yang mungkin dapat ditembus. Apabila dipupuk dan dipelihara de



menjadi anggota baik melalui ikatan perkawinan ataupun tradisi.



? Politik kekeluargaan yang mengarah pada



muncul dan berwujud?



Tidak seperti struktur sosial lain, keluarga merupakan satu kelompok biologikal sekaligus kelompok sosial yang (secara relati0 mempu-



Sebagai sebuah institusi, keluarga dianggap



unit penting dalam orientasi atau sosialisasi politik seseorang pada tingkat awal dan sete yang diharapkan dapat memenuhi rusnya tuntutan keluarga setelah mencapai status politik dan ekonomi tertentu dalam masyarakat. Sebasai iluskasi, seseorang yang telah memperoleh pekeriaan biasanya akan mendorong saudara-saudaranya unfuk bekerja pada tempat yang sama. Dia memahami seluk-beluk pro-



xdur penerimaan pegawai, mempunyai kenalan dekat di bagian kepegawaian yang dapat me hcarkan proses rekruknen, mengetahui pe



lrbat yang harus "dirayu" dan "didekati", se lirgga memudahkan dia mengajak keluarga ar kerabat untuk bergabung di tempatnya hekerja. Mengajak keluarga, saudara, dan ke biasanya dilandaskan pada tujuan untuk



r'&!



lrrcy Mair, An Introduction to Sacial Anthro,o&qg,' (Oford: Odord University Press, 1991), h.L



89.



terbentuknya dinasti politik tidak jarang dikaitkan dengan praktik nepotisme. Nepotisme adalah praktik seorang pejabat pemerintah yang melantik seseorang atau lebih sanak saudara dekat mereka dalam posisi administrasi negara tidak berdasarkan pertimbangan jabatan dan kepangkatan - kalaupun ada biasanya dilakukan rekayasa untuk menjustifikasinya; memberi mereka keutamaan dan keistimewaan agar dapat menaikkan prestise serta meningkatkan pen-



dapatan ekonomi k'eluarga; dalam rangka membentuk satu mesin politik basi terbentuknya dinasti politik bukan untuk meningkatkan kese jahteraan orang banyak. Hubungan kekeluargaan membedakan nepotisme dengan istilah lain yang lebih luas dan berkaitan dengantya, ba-



tronage dan sfoi[s; lihat, Julius Gould dan Wuilliam L Kolb, A Dictionary of the Social Scienca (I-ondon: Tavistock Publications, 1974), hal. 465. Dengan demikian, nepotisme dapat dikatakan sebagai bentuk korupsi politik dengan



cara mengangkat dan melantik keluarga, saudara, kerabat dan sejawat dekat secara tidak adil dalam jabatan publik atau penting; memberi mereka layanan istimewayang melanggar nofina dan peraturan seharusnya.



106 ;



Prisma Vot. 29, No. 3,Juti 2010



ngan baik, embrio itu akan menjadi cikal bakal dinasti politik yang mampu berdiaspora dan menggurita, yang pada akhirnya dapat menentukan orientasi atau kepentingan (politik dan ekonomi) keluarga dengan mengatasnamakan lembaga dan jabatan formal.



dan partai politik, yang menjadi alatbagi mern* jukan kepentingan keluarga diwujudkan. Studi Springborg mirip dengan temuan JamesABillyang menelaah Iran. Melalui pen dekatan kualitatif dengan sumber-sumber oto



Beberapa sarjana, antara lain, Robert Springborg, James A Bill, Linda kwin, CD



merupakan salah satu faktor penting dalam perpolitikan Iran, kendati tidak memiliki pe ngaruh kuat seperti pada masa sebelumnya Elite politik Iran tidak sungkan membawa dan



I-ande, dan Stella l.owder, telah mengkaji seca-



ra menarik bagaimana kepentingan keluarga hadir dalam ranah politik dan ekonomi, baik pada aras nasional maupun lokal.s Studi mereka



penting untuk ditelisik, terutama untuk memahami lebih dalam bagaimana dinasti politik dapat tumbuh, berkembang, dan menjalar, dalam sebuah sistem politik demokratik. Dalam ana-



lisisnya mengenai pemilihan dan rekrutonen anggota, corak dan tingkah laku elite politik Mesir, Springborg mendalilkan bahwa keluarga



ritatif, Bill menyimpulkan bahwa keluarga



memasukkan "muka-muka baru" dalam gelanggang politik lokal dan nasional dalam rangka mencari kemungkinan membenfuk dinasti sendiri. Karenanya, ddak mengherankan bila se jumlah keluarga memiliki perwakilan dalam elite politik kan. Sementara di Brasil, menurut l.ewin, keluarga dan kerabat memainkan peran penting di lebih dari 300 wilayah. Bahkan, sejak tahun 1889 sampai 1930, pemimpin politik di tingkat nasional selalu merupakan jejaring dinasti politik



merupakan unit yang paling mudah dikenal dalam organisasi politik informal di negeri itu. Sebelum 1952, elite ekonomi dan politik negeri itu dipilih secara eksklusif berdasarkan hubungan kekeluargaan dan perkawinan. Tuan



yang berasal dari wilayah Paraiba. Elite politik dari wilayah lain menyebut zaman itu sebagai



tanah kaya akan memperluas jejaring pakonasi



koalisi 36 keluarga besar yang mempunyai



dan membangun dinasti politik berdasarkan kekayaan material dan monopoli terhadap jabatan-jabatan politik penting kekeluarga. Mereka tidak jarang menggunakan pranata perkawinan sebagai kaidah untuk memperluas ikatan dua atau lebih keluarga dan menyatukan beberapa jejaring patronasi. Dari sanalah kelompok, faksi,



8 Lihat, Robert Springborg, Potitical Elitees in



the



Mid.dle Eosl (Washlngton DC.: American Ente rprise Institute for Public Policy Research, 1g75); JamesABill, The Pattern of Elitees Politics in lran (Washington DC.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975); Unda I-ewin, "Some Historical Implications of Kinship Organization for Family Based Politics in the Brazilian Northeast", dalarn Comparatiue Study of Society and History,2I (2),1979; CB Lande, Kinship and. Politics in Pre-moderu and Non-Western Societies



era kejayaan keluarga Paraiba.e Oligarki paraiba membangun dinasti politik dengan membuat



kuasa monopoli atas sumber-sumber strategis seperti tanah, pasar, tenaga kerja, dan lain-lain. Pada dasarnya, sistem politik yang dibangun berasaskan jejaring kekeluargaan bahu-membahu mendominasi posisi.posisi penting dalam birokrasi pemerintahan Brasil.



Sementara lande menemukan bahwa dinasti politik keluarga juga menjadi logika ber-



politik di Filipina. Setidaknya ada 24 dinasti politik yang saling-mengait menguasai peme rintahan di Filipina. Walaupun terdapat banyak



dinasti politik, mereka tetap dipimpin oleh sebuah "dinasti politik keluarga besar,'yang dikenal seb agu go dg ar entho o d.ro Dinasti politik keluarga juga memainkan peran sentral dalam praftf,ik korupsi dan nepotisme di Cuenca, kota



terbesar ketiga di Ekuador. Menurut Lowder,



(New York: Random House, 1985); Stella l,owder, The Consequences of Nepotisrn, and



e lewin, "Some Historical Implications of Kinship



Patron-clientelism: The Case of Cuenca, Ecuador (.ondon: Routledge, 1999).



r0



Organization...", hal. 34. Iande, Kinship and Politics in pre-modem..., hal. 288.



&ttTrHill_



Leo Agustino, Dinasti Politik PascaQtonorni Orde Baru



kerja paling menarik bagi kelompok elite Cuenca, dan menjadi rebutan beberapa dinasti politik, adalah menduduki jabatan kepala daerah



(eksekuti$ yang memiliki otonomi tinggi dan mempunyai wewenang luas dalam mendistribusikan sumber-sumber politik dan ekonomi. Dengan dikuasainya posisi penting itu, imple mentasi kebijakan serta pekerjaan yang bersifat high patronage dalam ekonomi serta politik dapat dilakukan sesuai keinginan mereka yang berkuasa. I(arena itu, praktik korupsi dan nepo tisme di Cuenca sulit diberantas selama mekanisme dinasti politik berlangsung seperti itu. IGjian-kajian di atas mendedatrkan sekaligus



memberi pelajaran penting bahwa politik keluarga yang berdiaspora menjadi dinasti politik cenderung mengkhianati amanat rakyat. Me reka seolah-olah bekeda seperti yang diinginkan rakyat dan berlaku demi kepentingan masyarakat luas, tetapi pada kenyataannya mereka



justru berjuang keras meraih kejayaan dan kepentingan hanya untuk kelompok mereka sendiri. Memperluas kekuasaan ekonomi dan mempertahankan kekuasaan politik adalah sebagran dari kepentingan mereka.



Pendekatan Elite dalam Memahami Dinasti Politik Studi dinasti politik seperti dibahas di atas sebenarnya merupakan kajian mengenai peran



elite politik dalam struktur masyarakat. Pendekatan elite yang digunakan di sini barangkali dapat membantu memahami bagaimana dinasti politik kadang kala memiliki pengaruh terhadap dinamika politik dan ekonomi sebuah negara



atau daerah administrasi. Para sarjana yang meneroka pendekatan elite dalam dinasti politik mempunyai pandangan yang berbeda. Pada awal abad ke20, Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca,tt misalnya, mengemukakan tesis bahwa dalam setiap masyarakat ada kelompok orang ,::',



irl 'i:



'Lihat, Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York McGraw-Hill, 1939); Vilwedo Pareto, The Mind and Society, terjemahan @race: Harcourt, 1935). -5ri&t-l



,



toz



yang memerintah (ruling class) dan kelompok jumlah kelomyang diperintah (ruled c/ass) pok atau golongan yang pertama lebih sedikit ketimbang kelompok/golongan yang terakhir. Pareto merumuskan kelompok yang memerintah sebagai kelas pemerintah (goueming class), sedangkan Mosca mengistilahkannya dengan kelas politik (ruling class). Sementara itu, Tom Bottomore membedakan tiga kelompok elite:l2 (i) elite dari segi fungsional, terutama kelompok pekeda yang mempunyai status tinggi dalam masyarakat; (ii) kelas politik, yakni semua ke



lompok yang menggunakan atau mempunyai kuasa politik dan pengaruh langsung dalam politik keseharian; (iii) elite politik, yakni se kumpulan kecil kelas politik terdiri dari individuindividu yang sebenarnya menjalankan kuasa politik dalam sebuah masyarakal Di samping itu, dari segi teori atau praktik politik, golongan elite menganggap "kesetiaan" sebagai sebuah sifat yang hanya dimiliki oleh keluarga, saudara, dan kerabat dekat.13 Mereka sangat berhati-hati menerima orang dari "luar" dan juga berpandangan negatif terhadap kese tiaan orangorang dari luar lingkungan keluarga



yang dianggap dapat mengganggu stabilitas dinasti politik mereka. Sikap demikian menjadi prinsip dasarelite politik dalam memilih anggota yang hendak direkrut. Karena itu, tidak mengherankan bila seseorang yang berkuasa cen12Tom Bottomore, Elites and Society (New York: Basic Book, 1964), hal. &9. 13 "Kesetiaan" biasanya dijadikan salah satu argumen utama yang dipakai untuk mempertahan-



kan atau menjustifikasi pelantikan-pelantikan berunsur personal. Sebagai contoh, seorang pre siden mempunyai hak prerogatif untuk melantik



seseorang (anak, saudara, mantu, besan, dan lain-lain) yang dia anggap sesuai dan layak un-



tuk menduduki jabatan tertentu. Karena itu, orang yang dipilih adalah mereka yang setia, dipercaya, dan mampu "bekerja sama". Kesetiaan dalam pengertian elite bisa ditakrifl