Kelemahan Dan Keunggulan Sistem Pemilu Orde Lama [PDF]

Citation preview

Kelemahan dan keunggulan sistem pemilu orde lama, orde baru dan reformasi Sistem pemilu orde lama Keunggulan 1. Dilakukannya pemilu untuk pertama kali 2. Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai adanya 25 partai politik Kelemahan 1. Presiden menjabat seumur hidup dan tidak dipilih melalui pemilu 2. Pemilu tidak bersifat demokrasi 3. Situasi politik tidak stabil Sistem pemilu orde baru Keunggulan 1. Berkurangnya partai politik memudahkan pemerintahan yang lebih stabil (integrasi) 2. Sederhana dan mudah dilaksanakan 3. Calon yang dipilih dikenal baik karena batas distrik Kelemahan 1. Tidak adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung 2. Peserta pemilu ditetapkan oleh pemerintah Hanya 3 partai yang berpartisipasi dalam pemilu yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golongan Karya (GOLKAR) 3. Perekrutan politik yang tertutup 4. Pemilu kurang bersifat demokratis



Sistem pemilu era reformasi Pemilihan langsung Keunggulannya 1. Rakyat dapat memilih langsung kepala daerahnya sesuai penilaian pribadi masyarakatnya. Masyarakat dapat bebas memilih sesuai hati nurani 2. Tokoh bisa terpilih walaupun dukungan partai minim. Melalui PILKADA langsung tokoh-tokoh memungkinkan menang walau dengan dukungan partai yang minim. Asalkan bisa menggalang dukungan yang besar dari masyarakat 3. Masyarakat tergerak untuk turut serta aktif dalam proses pemilu. Di daerah yang cukup maju partisipasi aktif masyarakat sangat mendukung untuk keberlangsungan demokrasi yang baik. 4. Bersifat demokratis Karena proses demokrasi disini begitu kelihatan nyata kekuasaan tertinggi ada langsung di tangan rakyat bukan ada di tangan wakil rakyat, sehingga rakyat pun puas dengan apa yang mereka pilih.



Kelemahan 1. Biaya yang dikeluarkan sangat besar Biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya penyelenggaraan, kampanye, lobi-lobi partai pendukung sangat besar. Ini memungkinkan calon kepala daerah yang memiliki modal besar lah yang akan menang atau mereka yang mendapat dukungan dana dari pemodal besar. 2. Kedaulatan milik Pemodal dan Asing Kepala daerah yang berhutang untuk biaya kampanye dan kebutuhan untuk kemenanganya akan mengembalikannya melalui proses tender yang berkali-kali lipat keuntungannya bagi penyokong modal ataupun memberikan kebijakan yang mendukung kepada pemilik modal termasuk dalam hal ini kepentingan asing juga bisa masuk terhadap penguasaan sumber-sumber kekayaan alam kita dan mempengaruhi kebijakan kepala daerah melalui pressure yang dilancarkan. 3. Korupsi Untuk mengembalikan modal besar pribadi, sponsor maupun partai yang telah mengeluarkan milyaran bahkan triliunan rupiah sudah barang tentu menjadikan korupsi sebagai jalan yang nyaman. 4. Rawan penyalahgunaan birokrasi dan minim pengawasan Selama ini kita lemah dalam pengawasan dan punishment. Banyak penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam proses pilkada. 5. Potensi Konflik Sering terjadi konflik horizontal selama dilaksanakannya Pilkada-pilkada di daerah. Bahkan sering terjadi Anarkistis dan Perusakan fasilitas publik. Konflik itu juga sering menimbulkan ketegangan di masyarakat untuk waktu yang lama, bahkan mungkin ada juga dendam.