Kelompok 10 - GOVDIG 03 [PDF]

Citation preview

THE STUDY CASE OF E-GOVERNMENT NOMENCLATURE



Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Governansi Digital Disusun Oleh Kelompok 10 : Coriandri Carvi Eufrat Sativa



(14020121120006)



Zakiah Salsabila



(14020121130082)



Audyla Mutia Kasih



(14020121120003)



Fatiha Gymnasiarni Wulandari



(14020121130070)



Anisa Rahmawati



(14020121130056)



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023



E-Government Nomenclature and The Case E-Government is a change in the form of government services by using information and communication technology so that government administration becomes more effective and efficient, information disclosure, and government is more responsible. The orientation of the application of E-Government is a better quality of service to citizens. Since the development of information technology continues to grow rapidly, the government has taken advantage of this progress to be implemented in its service concept. Making applications is one example of E-Government. However, this cannot be considered sufficient because E-Government also talks about transforming government structures, culture and processes to make them more efficient and user-oriented. 1. Government to Government (G2G) a. Kabupaten Pekalongan Open Data Kabupaten Pekalongan Open Data merupakan salah satu website atau portal informasi yang dibuat oleh Dinkominfo Kabupaten Pekalongan yang merupakan representasi dari inisiasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membuat suatu database yang bisa meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data pemerintah. Kabupaten Pekalongan Open Data merupakan suatu situs yang bisa dengan bebas diakses oleh siapapun serta dapat digunakan ulang dalam hal pendistribusian informasi agar lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Pekalongan Open Data digunakan oleh seluruh Dinas dan Institusi Pemerintah di Kabupaten Pekalongan sebagai sumber data dalam mengambil kebijakan serta pemenuhan terhadap kebutuhan data publik. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Kabupaten Pekalongan Open Data menggunakan tiga asas yang mendasar, yaitu: (1) Manfaat, (2) Aksebilitas, dan (3) Kebebasan. Jika ditinjau dari angka statistik, Kabupaten Pekalongan Open Data terdiri dari 2,083 dataset, 51 organisasi, 14 grup, serta 60 user.



Dataset yang dimaksud diatas ialah pengelompokan jenis data berdasarkan kelompok informasi seperti data menurut kecamatan atau wilayah, serta data mengenai pendidikan, kebudayaan, ketahanan pangan, dan sektor lain. Adapun beberapa contoh data yang bisa pemerintah maupun masyarakat akses dalam dataset tersebut adalah Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Rekapitulasi Kunjungan Wisata Kabupaten Pekalongan, Jumlah Produksi Komoditas Hewani, dan data-data lainnya. 51 organisasi, 14 grup, serta 60 user tersebut bersama-sama serta berintegrasi menjadi satu kesatuan portal data yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan data publik maupun bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi dari pelaksanaan pengambilan keputusan.



Jika ditinjau dari kelengkapan data. Kabupaten Pekalongan Open Data dinilai cukup lengkap dalam menyediakan berbagai bentuk data. Ribuan data dapat diakses oleh semua orang, baik pemerintah ataupun masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Portal data tersebut juga menyediakan infografis dalam bentuk gambar yang menarik dan mudah dibaca sehingga penyampaian informasi pun lebih bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Terdapat layanan survei yang didalamnya terdapat 19 survei. Selain itu, disediakan narahubung yang dapat dihubungi melalui telefon dan email. Kabupaten Pekalongan Open Data menjadi salah satu inovasi yang digagas Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencapai pemerintahan yang agile serta cepat dan tanggap menghadapi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Integrasi yang dicanangkan dalam bentuk pengelompokan data menjadi satu membuat Kabupaten Pekalongan Open Data menjadi salah satu realisasi dari digitalisasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penyediaan informasi. b. Aplikasi Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas (SIAPPMAS) Aplikasi Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas (SIAPPMAS) merupakan hasil garapan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Banyumas. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah proses Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KPIP). Sesuai dengan konsep good-governance pemerintah diharapkan bersikap proaktif terhadap peluang, pemerintah sebagai pelayan publik dan sebagai pemberi kerja, ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi modern. Pegawai dengan faktor internal dan organisasional yang mendukung pemberdayaan ini akan memberikan hasil (outcome) baik untuk individu maupun untuk organisasi secara keseluruhan.



Aplikasi SIAPPMAS bernama Jaringan Inovasi pelayanan Publik (JIPP) yang merupakan hasil replika dari JIPP milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan kedepannya bisa terintegrasi dengan jaringan inovasi pelayanan publik di seluruh Jawa Tengah yang memungkinkan para innovator di Kabupen Banyumas khususnya di Jawa Tengah pada umumnya untuk bisa saling bertukar informasi dan inovasi. Berdasarkan data di atas bahwa terdapat 278 inovator yang terverifikasi untuk mengajukan inovasinya terkait pelayanan publik. Beberapa inovasi yang telah dilakukan salah satunya adalah Kecamatan Ramah Anak Terintegrasi Layanan Outdoor (KERAK TELOR) merupakan inovasi Pelayanan kecamatan Kembaran dalam rangka mewujudkan pelyanan yang ramah, aman dan nyaman untuk warga terutama anak-anak dan orang berkebutuhan khusus pada masa pandemic Covid-19. Dengan ketersediaan sarana prasaranan yang raman anak dan disabilitas diharapkan Kecamatan kembaran mampu memberikan pelyanan yang prima kepada pengguna layanan Kecamatan Kembaran. KERAK TELOR merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu: Dinas Lingkungan Hidup Banymas, Dinas Arsip dan Perpustakaan Banyumas, Bank Indonesia, Bank Jateng, Komunitas Literasi dan Mahasiswa.



2. Government to Business (G2B) E-Peken, merupakan sebuah aplikasi e-commerce untuk para UMKM dan toko kelontong di Kota Surabaya. Tujuan lain aplikasi ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi dan ketahanan



ekonomi di Surabaya. Aplikasi ini merupakan rancangan Walikota Surabaya, yaitu Eri Cahyadi yang kemudian menganjurkan 15 ribu ASN lingkungan Pemkot Surabaya untuk bertransaksi melalui e-Peken Surabaya. Aplikasi e-Peken Surabaya sudah menyediakan berbagai jenis usaha, yaitu industri, jasa, dan perdagangan. Kategorinya pun banyak, ada bapokting, craft, daging segar, fashion, hingga food and cullinary. Pengguna tidak perlu bingung atau takut jaraknya jauh karena di dalam aplikasi tersebut juga dapat memilih kecamatan terdekat. Selain itu, batas minimum dan maksimum harga juga dapat diatur oleh pengguna. Sejak diluncurkan pada Juli 2021 hingga akhir Desember 2022, e-Peken berhasil mencapai nilai transaski sebesar 35,47 miliar rupiah. Angka tersebut terbilang sangat tinggi mengingat jangka waktu yang tidak terlalu lama sejak perilisannya. Ada 4.034 jenis usaha yang telah bergabung bersama e-Peken Surabaya, yaitu 999 toko kelontong, 2385 UMKM, dan 200 SWK (Sentra Wisata Kuliner).



Demi memberikan kemudahan transaksi dan pengiriman bagi konsumen atau warga Surabaya, Pemkot Surabaya melakukan kerjasama dengan berbagai e-commerce dan jasa pengiriman, seperti Gojek, Grab, JNE, Kantor Pos Indonesia, dan masih banyak lagi. Selain itu, untuk menambah fitur di aplikasi e-Peken Surabaya, Pemkot Surabaya juga telah melakukan kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya. Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, masyarakat tidak hanya dapat melakukan transaksi atau pembelian, tetapi juga dapat memberikan penilaian atau rating pada kualitas produk yang dijual di e-Peken Surabaya. Dengan demikian, bagi masyarakat lain akan lebih mudah memilih produk terpercaya. Sedangkan bagi Pemkot Surabaya, penilaian ini juga memudahkan mereka untuk melakukan evaluasi terhadap UMKM, toko kelontong, dan SWK yang dilakukan berkala setiap tiga bulan sekali.



Namun demikian, keluhan masih banyak terdengar dari pedagang maupun pelanggan. Mereka kesulitan untuk login menggunakan ponsel android, baru berhasil saat menggunakan laptop atau komputer. Hal ini dikeluhkan karena tidak semua pedagang mempunyai laptop atau komputer. Dengan begitu, diharapkan Pemkot Surabaya melakukan perbaikan terhadap kesiapan aplikasi ini agar mudah untuk diakses dan digunakan oleh siapa saja. 3. Government to Consumer/Citizen (G2C) a. Website Dispendukcapil Kota Semarang Website dispendukcapil.semarangkota.go,id merupakan portal terbuka yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Semarang sebagai media informasi dan sumber data bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang. Masyarakat pun dapat memperoleh pelayanan administrasi secara online yaitu e-services akta kelahiran, akta kematian, KTP-El, Kartu Identitas Anak, Perubahan Biodata Kartu Keluarga, Perpindahan Keluar, Kedatangan, Akta Cerai dan Akta Kawin. Pelayanan online ini diharapkan dapat mempermudah seluruh masyarakat di seluruh kecamatan yang ada di Semarang. Laman ini juga menyediakan ruang bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan, pengaduan, saran dan kritik kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atas pelayanan yang diberikan baik terhadap hasil produk Dokumen Kependudukan yang diterbitkan maupun terhadap petugas pelayannya.



b. Aplikasi WargaKu Surabaya Aplikasi WargaKu Surabaya merupakan aplikasi yang bisa digunakan oleh warga Surabaya menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan atau apresiasi kepada Pemkot Surabaya. Aplikasi ini merupakan gagasan dari Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Mulai bulan



Maret hingga Desember 2021 tercatat ada 11.316 pengaduan yang disampaikan warga Surabaya melalui aplikasi WargaKu Surabaya. Sebanyak 11.116 pengaduan telah diselesaikan pada 2021 dan 200 pengaduan lainnya ditindaklanjuti pada tahun 2022. Pengaduan selesai dalam rentang waktu 2-15 hari sesuai dengan jenis topik pengaduan.



c. Survei Kepuasan Masyarakat Banyumas (SUSANMAS) Survei Kepuasan Masyarakat Banyumas (SUSANMAS) disingkat dengan SUSANMAS. Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan dari dinas-dinas pemerintahan. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik.



Di dalamnya terdapat data diri seperti nama, no hp, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan jenis pelayanan. Aplikasi ini sebagai wadah masyarakat untuk memberikan respon atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan di sisi lain juga membantu pemerintah untuk menilai kepuasan masyarakat



DAFTAR PUSTAKA Ginanjar, Dhimas. (2022). Mempercepat Pelayanan Publik, Pemkot Surabaya Luncurkan 12 Aplikasi.



JawaPos.



Diakses



pada



24



Februari



2023,



dari



https://www.jawapos.com/surabaya/12/02/2022/mempercepat-pelayanan-publikpemkot-surabaya-luncurkan-12-aplikasi/ Peken Surabaya. (2021). Diakses pada 24 Februari 2023, dari https://peken.surabaya.go.id/ Hakim, Abdul. (2022). Transaksi e-Peken Surabaya Capai 35,47 Miliar Hingga Akhir 2022. Jatim



Antara



News.



Diakses



pada



26



Februari



2023,



dari



https://jatim.antaranews.com/berita/667491/transaksi-e-peken-di-surabaya-capairp3547-miliar-hingga-akhir-2022 Roosa, Manda. (2022). Pedagang Masih Kesulitan Login di Aplikasi e-Peken Milik Pemkot Surabaya.



Suara



Surabaya.



Diakses



pada



26



Februari



2023,



dari



https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pedagang-masih-kesulitan-login-diaplikasi-e-peken-milik-pemkot-surabaya/ Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (2020). Kabupaten Pekalongan Open Data. Diakses pada 24 Februari 2023, dari https://home.data.pekalongankab.go.id/ Pemerintah Kota Surabaya. (2022). Selama 2021, Aplikasi WargaKu Surabaya Sudah Terima 11.316 Pengaduan. Diakses pada 23 Februari 2023, dari https://www.surabaya.go.id/ Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2021). Survei Kepuasan Masyarakat Banyumas (SUSANMAS).



Diakses



pada



24



Februari



2023,



dari



http://susanmas.banyumaskab.go.id/ Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2021). Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas (SIAPPMAS). Diakses pada 25 Februari 2023, dari http://siappmas.banyumaskab.go.id/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. (2020). Diakses pada 25 Februari 2023, dari Dispendukcapil Kota Semarang (semarangkota.go.id)