![Kelompok 9 SIK [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/kelompok-9-sik.jpg)
19 0 785 KB
MAKALAH SISTEM INFORMASI KESEHATAN SIKNAS DAN SIKDA
Disusun Oleh : Kelompok 9 Dwi Marsela
P05140419 073
Eani Gusti Sapalilie P05140419 074 Henny Mardiana
P05140419 080
Ismi Novita Sari
P05140419084
Ratika Yulianti
P05140419101
Dosen Pembimbing : Sarkawi, S.Kom, MPH
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLTEKKES KEMENKES BENGKULU PROGRAM STUDI DIPLOMA IV ALIH JENJANG CURUP 2019/2020
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah yang berjudul “SIKNAS dan SIKDA” tepat pada waktunya. Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta memberikan dukungan berupa moril maupun materil sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat waktu. Rejang Lebong, September 2020
Penyusun
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................…………………….….2 DAFTAR ISI ................................................................................................……………………….3 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................……………………….4 B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………………………5 C. Tujuan………………………………………………………………………………………...5 BAB II TINJAUAN TEORI A. Pengertian SIKNAS dan SIKDA ………………………….…………………………………7 B. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) di Indonesia ……………………………………………………………………….……………………… 8 C. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Berdasarkan Perodenya) ……………………………………………………………………………..………………..10 D. Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia…………………………………12 E. Perkembangan
Sistem
Informasi
Kesehatan
Nasional
(SIKNAS)
Saat
Ini
………………………………………………………………………………………………13 F. Sistem Informasi Kesehatan ……………………………………………………….……….16 G. Pembahasan Siknas Online ………………………………………………………………....18 H. Master Plan Sistem Informasi Kesehatan ………………………………………………..…20 I. Pentingnya Master Plan Siknas Online …………………………………………………….22 J. Pengembangan SIKNAS dan SIKDA Saja Bentuk-Bentuk Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) ……………………………………………………………….23 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................………………….…...28 B. Saran ..................................................................................................……………………....28 DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan pembangunan kesehatan adalah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan yang proaktif dan dinamis dengan melibatkan semua
ias i baik pemerintah, swasta,
masyarakat. Penggalian informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan diamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sector. Sering dengan era desentralisasi berbagai sistem informasi kesehatan telah dikembangkan baik pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Selain melaksanakan program pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan, pemerintah daerah juga diberikan otonomi untuk mengembangkan sistem informasinya, baik di tingkat dinas kesehatan dan puskesmas mau pun rumah sakit. Sistem Infomasi Kesehatan (SIK) merupakan Susbsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang mempunyai fungsi untuk memberikan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan pada setiap tingkat administrasi kesehataan, baik pusat, propinsi, kabupaten/ kota, bahkan sampai unit pelaksana teknis seperti Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sistem Infomasi Kesehatan (SIK) adalah Kumpulan komponen dan prosedur yang terorganisir dan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat memperbaiki keputusan yang berkaitan dengan manajemen pelayanan kesehatan di setiap tingkatnya. Maka perlu adanya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang terintegrasi dari berbagai tingkat pelayanan kesehatan dalam bentuk Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) maupun Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).
B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan SIKNAS dan SIKDA? 2. Bagaimana sejarah perkembangan sistem informasi kesehatan nasional (SIKNAS) di Indonesia ? 3. Apa kelebihan dan kekurangan sistem informasi kesehatan nasional (berdasarkan perodenya) ? 4. Bagaimana perkembangan sistem informasi kesehatan di indonesia ? 5. Bagaimana perkembangan sistem informasi kesehatan nasional (SIKNAS) saat ini ? 6. Apa sistem informasi kesehatan ? 7. Bagaiamana pembahasan siknas online ? 8. Apa Master Plan Sistem Informasi Kesehatan ? 9. Apa pentingnya master plan siknas online ? 10. Bagaimana pengembangan SIKNAS dan SIKDA ? 11. Apa
saja
bentuk-bentuk
kegiatan
sistem
informasi
kesehatan
daerah (SIKDA) ? C. Tujuan 1. Untuk mengeteahui yang dimaksud dengan SIKNAS dan SIKDA 2. Untuk mengeteahui sejarah perkembangan sistem informasi kesehatan nasional (SIKNAS) di Indonesia 3. Untuk mengeteahui kelebihan dan kekurangan sistem informasi kesehatan nasional (berdasarkan perodenya) 4. Untuk mengeteahui perkembangan sistem informasi kesehatan di indonesia 5. Untuk mengeteahui perkembangan sistem informasi kesehatan nasional (SIKNAS) saat ini 6. Untuk mengeteahui sistem informasi kesehatan 7. Untuk mengeteahui pembahasan siknas online 8. Untuk mengeteahui Master Plan Sistem Informasi Kesehatan 9. Untuk mengeteahui pentingnya master plan siknas online 10. Untuk mengeteahui pengembangan SIKNAS dan SIKDA 11. Untuk mengeteahui saja bentuk-bentuk kegiatan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA)
BAB II TINJAUAN TEORI A. Pengertian SIKNAS dan SIKDA Sistem Kesehatan informasi
Kesehatan
Nasional
(SKN)
dalam
administrasi unit
Infomasi
pelaksana
baik
Infomasi
prosedur
yang
Kesehatan
memperbaiki
mempunyai
dan
keputusan
fungsi
kabupaten/
Rumah
(SIK)
Sakit
adalah
bertujuan yang
Susbsistem
keputusan
propinsi,
seperti
terorganisir
merupakan
pengambilan pusat,
teknis
Sistem dapat
yang
menunjang
kesehataan,
(SIK)
berkaitan
untuk
memberikan
setiap
tingkat
kota,
bahkan
sampai
maupun
Puskesmas.
komponen
dan
informasi
yang
menghasilkan dengan
Sistem
pada
Kumpulan
untuk
dari
manajemen
pelayanan
kesehatan di setiap tingkatnya (Siregar cit. Barsasella, 2012). Menurut Sebuah
sistem
pelaporan, efisiensi
WHO dan
pelayanan
(2004) yang
definisi
Sistem
mengintegrasikan
penggunaan kesehatan
informasi melalui
Informasi
Kesehatan
pengumpulan
untuk
data,
meningkatkan
manajemen
yang
lebih
(SIK)
pengolahan,
efektivitas baik
adalah
pada
dan semua
jenjang kesehatan. Sedangkan definisi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menurut Pusat Data dan Informasi Depkes RI (2006) adalah Suatu sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksana upaya kesehatan, di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat Provinsi, maupun di tingkat Pusat. Berdasarkan
berbagai
pengertian
atau
definisi
tersebut,
maka
perlu
adanya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang terintegrasi dari berbagai tingkat pelayanan kesehatan dalam bentuk Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) maupun Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA). SIKNAS adalah Sistem informasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam kerjasama yang paling menguntungkan. SIKNAS dibangun dan dikembangkan dari berbagai jaringan Sistem-Sistem Informasi Kesehatan Propinsi dan SistemSistem Informasi Kesehatan
Kabupaten/Kota. Sedangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) adalah Suatu Sistem Informasi yang mencakup Sub sistem informasi yang dikembangkan di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, RS, Poliklinik, Praktek Swasta, Apotek, Laboratorium), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sistem informasi pada Dinas Kesehatan Propinsi. B. Sejarah Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) di Indonesia Departemen Kesehatan telah membangun sistem informasi kesehatan yang disebut SIKNAS yang melingkupi sistem jaringan informasi kesehatan mulai dari kabupaten sampai ke pusat. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, SIKNAS belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian sangat dibutuhkan sekali dibangunnya system informasi kesehatan yang terintegrasi baik di dalam sistem kesehatan (antar program dan antar jenjang), dan di luar sistem kesehatan, yaitu dengan sistem jaringaninformasi pemerintah daerah dan jaringan informasi di pusat. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) sejak Pelita I diatur secara Sentralistis yang kemudian mulai tertata melalui Kanwil dan Kandep. Dengan demikian di beberapa daerah sistem informasi kesehatan mulai menggunakan komputerisasi. Sejalan dengan berkembangnya masalah dan kondisi negara yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 yaitu krisis moneter sangat berpengaruh terhadap pengembangan SIKNAS, sehingga pada tahun 2001 pengembangan SIKNAS pelaksanaannya di Desentralisasi. Namun dengan desentralisasi pelaksanaan SIKNAS bukan menjadi lebih baik tetapi malah berantakan. Hal ini dikarenakan belum adanya infra struktur yang memadai di daerah dan juga Pencatatan dan Pelaporan yang ada (produk Sentralisasi) banyak overlaps sehingga dirasakan sebagai beban oleh daerah. Mempertimbangkan hal tersebut diatas Departemen Kesehatan mengeluarkan Keputusan tentang Kebijakan & Strategi Siknas Melalui Kepmenkes No.511 Di Kab/Kota Melalui Kepmenkes NO.932 dengan konsep Pendekatan Baru dalam Pengembangan SIKNAS di Era Otonomi Daerah. Strategi Pengembangan SIKNAS di Era Otonomi Daerah diarahkan pada : 1. Integrasi & Simplifikasi Pencatatan & Pelaporan yang ada. 2. Penetapan dan Pelaksanaan Sistem Pencatatan & Pelaporan Baru 3. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 4. Pengembangan Teknologi & Sumber Daya 5. Pengembangan Pelayanan Data & Informasi untuk Manajemen 6. Pengembangan Pelayanan Data & Informasi untuk Masyarakat
Indikator : telah terbentuk jaringan kesehatan online dari seluruh Dinkes Kabupaten/Kota ke Dinkes Provinsi dan Depkes yang dimanfaatkan untuk komunikasi data & informasi secara terintegrasi dalam kerangka Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). 1. Indikator/Target Tahunan : a. Tahun 2007 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 80% Dinkes Kab/Kota dan 100% Dinkes Provinsi dengan Departemen Kesehatan. b. Tahun 2008 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi anatara 90 % Dinkes Kab/Kota, 100% Dinkes Provinsi, 100% Rumah Sakit Pusat, dan 100% UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan. c. Tahun 2009 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Rumah Sakit Pusat, dan UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan d. Tahun 2010 Dst : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online antara seluruh Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan lain, baik milik pemerintah maupun swasta, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, dan UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan. Setelah terselenggaranya jaringan komunikasi tersebut, diharapkan memiliki manfaat yang optimal. Hal ini akan dapat berjalan dengan adanya peran Pusat dan Daerah untuk komitmen dalam penyelenggaraannya.
C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Berdasarkan Perodenya) 1. Kelebihan a. Peranan SIK dalam Sistem Kesehatan Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building blocks” atau komponen utama dalam Sistem Kesehatan di suatu negara. Keenam komponen building blocks) Sistem Kesehatan tersebut ialah : 1) Servis Delivery (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan) 2) Medical product, vaccines, and technologies (Produk Medis, vaksin, dan Teknologi Kesehatan) 3) Health Workforce (Tenaga Medis)
4) Health System Financing (Sistem Pembiayaan Kesehatan) 5) Health Information System (Sistem Informasi Kesehatan) 6) Leadership and Governance (Kepemimpinan dan Pemerintahan) b. SIK di dalam Sistem Kesehatan Nasional Indonesia Sistem Kesehatan Nasional Indonesia terdiri dari 7 subsistem, yaitu : 1) Upaya Kesehatan 2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3) Pembiayaan Kesehatan 4) Sumber Daya Mansuia (SDM) Kesehatan 5) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 6) Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan 7) Pemberdayaan Masyarakat Di dalam Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu : Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungi kebijakan kesehatan, adiminstrasi kesehatan, informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berdaya guna, berhasil gunam dan mendukung penyelenggaraan keenam subsitem lain di dalam Sistem Kesehatan Nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu. a. Manfaat Sistem Informasi Kesehatan Begitu banyak manfaat Sistem Informasi Kesehatan yang dapat membantu para pengelola program kesehatan, pengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan di semua jenjang administrasi (kabupaten atau kota, propvinsi dan pusat) dan sistem dalam hal berikut : 1) Mendukung manajemen kesehatan 2) Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan 3) Mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas 4) Pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti (evidence-based decision) 5) Mengalokasikan sumber daya secara optimal 6) Membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi 7) Membantu penilaian transparansi
2. Kekurangan a. Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia Permasalahan mendasar Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini antara lain : 1) Faktor Pemerintah a) Standar SIK belum ada sampai saat b) Pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam c) Belum ada rencana kerja SIK nasional d) Pengembangan SIK di kabupaten atau kota tidak seragam 2) Fragmentasi Terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administasi (kabupaten atau kota, provinsi dan pusat), sehingga terjadi duplikasi data, data tidak lengkap, tidak valid dan tidak sesuai dengan pusat. Kesenjangan aliran data (terfragmentasi, banyak hambatan dan tidak tepat waktu) Hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa : Puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan dan ada 8 macam software RR sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi. Hal ini dianggap tidak efektif dan tidak efisien, format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara nasional. D. Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia Masing-masing era Sistem Informasi Kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman (kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi – TIK). Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia telah dan akan mengalami 3 pembagian masa sebagai berikut : 1. Era Manual (sebelum 2005) Aliran data terfragmentasi. Aliran data dari sumber data (fasilitas kesehatan) ke pusat melalui berbagai jalan.
Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing Unit di Departemen Kesehatan. a. Bentuk data : agregat. b. Sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data. c. Sangat beragamnya bentuk laporan. d. Validitas diragukan. e. Data sulit diakses. f. Karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit dioah dan dianalisis. g. Pengiriman data masih banyak menggunakan kertas sehingga tidak ramah lingkungan. 2. Era Transisi (2005 – 2011) a. Komunikasi data sudah mulai terintegrasi (mulai mengenal prinsip 1 pintu, walau beberapa masih terfragmentasi). b. Sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual. c. Sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual. d. Keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin. 3. Era Komputerisasi (mulai 2012) a. Pemanfaatan data menjadi satu pintu (terintegrasi). b. Data disagregat c. Data dari Unit Pelayanan Kesehatan langgsung diunggah (uploaded) ke bangk data di pusat (e-Helath). d. Penerapan teknologi m-Health dimana data dapat langsung diunggah ke bank data. e. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin (memakai secure login). f. Lebih cepat, tepat waktu dan efisien. g. Lebih ramah lingkungan. E. Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) Saat ini Sistem Informasi Kesehatan Secara umum pengertian sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan proseur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi (mulai dari pengumpulan data sampai sampai pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam
perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Informasi kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan kulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternative solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan hingga proses evaluasi. Teknologi informasi member berbagai kemudahan dalam proses managemen di segala bidang. Dengan teknologi informasi, data dan informasi dapat diolah dan didistribusikan secara lebih mudah, akurat dan fleksibel.Hal ini mendorong semakin dibutuhkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan. WHO menilai bahwa investasi sistem sistem informasi menuai beberapa keuntungan, antara lain: 1. Membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya, 2. Pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. 3. Penguatan evidence based dalam pengambilan kebijakan yang efektif, evaluasi dan inovasi melalui penelitian. 4. Perbaikan dalam tata kelola, mobilisasi sumber baru dan akuntabilitas cara yang digunakan. Informasi kesehatan dapat dibagi menjadi lima domain yang berbeda, yaitu : 1. Penentu kesehatan, yang meliputi factor risiko, perilaku, keturunan, lingkungan, ekonomi dan demografi. 2. Input sistem kesehatan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, simber daya dan organisasi. 3. Output sistem kesehatan, meliputi informasi, kemampuan pelayanan dan kualitas. 4. Hasil sistem kesehatan, meliputi pemanfaatan pelayanan. 5. Status kesehatan meliputi angkan kematian, kesakitan atau ketidakmampuan dan kesejahteran. Pengembangan sistem informasi kesehatan sebenarnya telah dimulai PELITA I melalui sistem informasi kesehatan nasional pada kantor wilayah kementerian kesehatan semenjak diterapkannya kebijakannya-kebijakan desentralisasi kesehatan, berbagai kalangan menilai bahwa sistem informasi kesehatan. Kementerian kesehatan selalu mengeluh bahwa input data dari propinsi, kabupaten/kota sangat berkurang. Di sisi lain beberapa daerah mengatakan bahwa penerapan sistem inormasi kesehatan semenak era desentralisasi member dampak yang lebih
baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya motivasi dinas kesehatan untuk mengembangkan SIK, semakin banyak puskesmas yang memiliki computer, tersedianya jaringan LAN di dinas kesehatan mapun teknologi informasi lainnya. Adanya desentralisasi ini pula, mengakibatkan pencatatan dan pelaporan sebagai produk dari era sentralisasi menjadi overlaps , hal ini tentu saja menjadi beban bagi kabupaten/kota. melalui keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 511 tahun 2002 tentng kebijkan dan Strategi pengembangan SIKNAS dan Nomor 932 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah di kabupten/kota dikembangkan beragai strategi, yaitu : 1. Integrasi dan simplifkasi pencatatan dan pelaporan yan ada; 2. Penetapan dan pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan; 3. Fasilitasi pengembangan sistem-sistem informasi kesehatan daerah; 4. Pengembangan teknologi dan sumber daya; 5. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk managemen dan pengambilan keputusan; 6. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Selanjutnya, pada melalui keputusan menteri kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang pengembangan jaringan computer online SIKNAS di rencanakan beberapa dalam setiap tahunnya, yaitu : 1. Terselenggaranya jaringan komunikasi data terintegrasi antara 80 % dinas kesehatan kabupaten/kota dan 100 % dinas provinsi dengan kementerian kesehatan pada tahun 2007. 2. Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 90 % dinas kesehatan kabupaten/kota, 100 % dinas kesehatan provinsi, 100 % rumah sakit pusat, 100 % unit pelaksana teknis (UPT) pusat dengan kementerian kesehatan tahun 209. 3. Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, rumah sakit pusat, dan UPT pusat kementeri an kesehatan pada tahun 2010. Dari beberapa hal tersebutlah, maka pemerintah daerah pun berupaya mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya.Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah melalui software atau web. Seperti SIMPUS, SIMRS, SIKDA dan sebagainya.
F. Pembahasan Siknas Online Dari beberapa sistem informasi kesehatan yang telah dikembangkan dapat dianalisa beberapa hal sebagai berikut : 1. Integrated Sistem Kementerian kesehatan telah mengembangkan siknas online, akan tetapi disamping itu berbagai program seperti kewaspadaan gizi, informasi obat, rumah sakit, dan puskesmas kuga mengembangkan sistem informasi sendiri. Hal ini berdampak tumpang tindihya informasi dan berbagai kegiatan serta menyita waktu dan biaya. Sejatinya suatu sistem informasi yang terintegrasi yang memenuhi kebutuhan berbagai lintas sector dan lintas program yang dapat di akses sebagai informasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan berbagai keputusan dan kebijakan. Seperti aplikasi komunikasi data, dapat dilihat bahwa data dan informasi kesehatan yang disediakan tidak memenuhi dengan kebutuhan baik provinsi atau kabupaten/kota, sehingga kabupaten/kota pun berupaya mengembangkan sistem informasi sendiri. SP2TP pun sejatinya dapat digantikan dengan SIMPUS online ternyata di lapangan puskesmas pun masih menyampaikan laporannya secara manual setiap bulannya. Hal ini mengakibatkan beban kera bagi petugas dan informasi yang diberikan tidaklah dalam hitungan hari, melainkan bulan.Suatu sistem yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baik pusat atau daerah, pengambilan keputusan dapat mengakses informasi secara cepat dan tepat sehingga kebiakan dapat efektif dan efisien. 2. Kemampuan Daerah Sebagai dampak dari desentralisasi, daerah masih menganggap kebutuhan sistem informasi berbasis web atau komputerisasi bukanlah prioritas, akan tetapi daerah masih memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana fisik. Tidak semua daerah masih surplus, akan tetapi tidak sedikit daerah yang minus. Memang pada awalnya pelaksana sistem informasi membutuhkan banyak biaya, akan tetapi dalam perjalanannya juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang tidak sedikit. Kondisi geografis juga sangat mempengaruhi, masih banyak puskesmas di daerah yang sangat terbatas akses informasinya. 3. Pemanfaatan dan informasi
Pemanfaatan data dan informasi terkesan hanya kebutuhan pusat, bukanlah kebutuhan daerah, sehingga munculah anggapan hanya proyek dan ego program masing-masing.Hal ini karena pemanfaatan data dan informasi secara signifikan tidak dirasakan oleh kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. 4. Sumber daya manusia Selama ini di daerah, pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang merangkap tugas atau jabatan lain. Di beberapa tempat memang dijumpai adanya tenaga purna waktu. Jaringan ini dimungkinkan karena Depkes telah memasang perangkat-perangkat, 1 buah PC, 1 buah GSM Modem, 1 buah IP Phone, dan 1 buah printer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan Provinsi, telah dipasang 5 buah PC, 1 buah Server, 1 buah IP Phone, 1 set peralatan video-conference, dan 1 buah printer. Untuk mengatasi kendala di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Depkes telah meminta kepada Dinas-dinas kesehatan untuk menunjuk/menetapkan 2 orang petugas khusus yang mengelola Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online. Petugaspetugas yang ditetapkan tersebut sebanyak 787 orang, dan telah dilatih selama 3 hari di Bandung pada bulan Nopember 2007.Kegiatan ini ditujukan untuk pencapaian sasaran ke14, dari 17 sasaran Departemen Kesehatan yang berbunyi “Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan yang Evidence Based di Seluruh Indonesia”. G. Master Plan Sistem Informasi Kesehatan Langkah Departemen Keseshatan dalam mengembangkan SIKNAS Online harus mendapat sebuah penghargaan dan dukungan semua pihak. Pengembangan jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No. 837 Tahun 2007. SIKNAS Online mempunya tujuan untuk mengintegrasikan semua komunikasi data yang terfragmentasi ke dalam suatu jaringan serta menghapus hirarki antar instansi. Sebenarnya pengembangan SIKNAS Online ini dilakukan sejak PELITA I tetapi pada saat itu masih bersifat sentralistis. Berdasarkan informasi dari Departemen Kesehatan melalui situsnya tanggal 15 Januari 2008 Departemen Kesehatan telah secara langsung dapat menghubungi 340 (76% dari 440 Kabupaten/Kota) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 33 (100%) Dinas Kesehatan Provinsi, melalui jaringan komputer (online). Jaringan ini dimungkinkan karena Depkes telah memasang perangkat-perangkat, 1 buah PC, 1 buah GSM Modem, 1 buah IP Phone, dan 1 buah printer di
Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan Provinsi, telah dipasang 5 buah PC, 1 buah Server, 1 buah IP Phone, 1 set peralatan video-conference, dan 1 buah printer. Jaringan komputer yang dirancang oleh Departemen Kesehatan ini merupakan upaya untuk memfasilitasi dan memacu pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA). Jaringan ias ic (SIKNAS) online terutama akan dimanfaatkan untuk keperluan Komunikasi Data Terintegrasi atau jaringan pelayanan bank-bank data (intranet dan internet). Diluar dari permasalahan itu, akan dikembangkan aplikasi-aplikasi untuk keperluan-keperluan lain. Seharusnya kebijakan dari pusat ditindak lanjuti dengan pembuatan kebijakan di daerah.Ada pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan SIKNAS online ini.Berdasarkan presentase dari bapak kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan Bambang Hartono dalam pelatihan SIKNAS online di Bandung yang dilaksanakan pada bulan November 2007 menjelaskan peran tersebut. Peran pusat yaitu ; menerbitkan kebijakan, standar, pedoman, dan lainnya yang sejenis dalam rangka SIKNAS/SIKDA, membantu pengadaan beberapa perangkat untuk membangun jaringan nasional online sebagai pemicu dan pemacu, membangun jaringan nasional online dan membayarkan sewa jaringannya sebagai pemicu dan pemacu, menyediakan software “komputer” untuk komunikasi data, melatih petugas pengelola SIKNAS online (pusat, provinsi, dan kab/kota), mengupayakan insentif untuk pengelola SIKNAS online sebagai pemicu bagi adanya tunjangan jabatan fungsional oleh daerah, membantu dan mengkoordinasikan penerapan aplikasi-aplikasi misalnya konsultasi eksekutif, teleconference, dan lain sebagainya, dan membantu melakukan advokasi kepada stakeholders daerah utk pengembangan SIKDA. Sedangkan untuk daerah perannya yaitu menjabarkan kebijakan, standar, pedoman, dan lainnya sejenis jika diperlukan dan menetapkan surat keputusan Gubernur / Bupati / Walikota atau Peraturan Daerah, melengkapi perangkat keras untuk Dinas Kesehatan dan jaringan wilayahnya termasuk unit pelaksanan teknisnya, membangun jaringan online wilayahnya yaitu jaringan antara Dinas Kesehatan dan unit pelaksanan teknisnya serta swasta, mengembangkan software dan software untuk komunikasi data dalam jaringan wilayahnya, merekrut petugas pengelola SIKNAS online yang fulltime, mengangkat mereka ke dalam jababatan fungsional dan membayar tunjangannya, mengembangkan dan menerapkan aplikasi-aplikasi diantarannya informasi eksekutif, teleconference, dan lain sebagainya, terutama untuk wilayahnya, memantau,
mengevaluasi
dan
mengembangan
Kabupaten/Kota: SIKDA Kabupaten/Kota).
SIKDA
(Provinsi:
SIKDA
Provinsi,
H. Pentingnya Master Plan SIKNAS Online Hal yang harus dilakukan oleh daerah dalam menindak lanjuti kebijakan Departemen Kesehatan adalah dengan membuat Master Plan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional disetiap daerah . Dalam sebuah artikel di blog tanggal 16 Nopember 2006 seorang pakar jaringan yang juga adalah seorang dosen di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada minat Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan tentang pentingnya master plan sistem informasi berdasarkan pengalaman beliau sebagai konsultan di berbagai perusahaan. Beliau menemukan banyak perusahaan yang tidak mempunyai master plan sistem informasi dan langsung mengembangkan sistem informasi dengan bantuan sataf teknologi informasi (TI) baik internal maupun dengan bantuan vendor (Eksternal).Hal tersebut menimbulkan adanya sekatsekat sistem informasi dalam suatu perusahaan karena masing-masing bagian mengembangkan sistem informasinya sendiri, dan apabila perusahaan berkembang semakin besar, maka semakin sulit pula dalam pengintegrasian antar satu sistem, sehingga output yang didapatkan pun berbeda-beda pula. Dalam tulisannya beliau menganalogikan pentingnya pembuatan master plan ini ibarat membangun sebuah rumah, karena sangat riskan apabila membangun sebuah rumah tanpa adanya gambar rencana pembangunannya. Beliau juga menjelaskan mengenai pengertian master plan sistem informasi yaitu suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan SI di perusahaan tersebut, yang dengan baik ias menterjemahkan keinginan baik dari manajemen (Sistem Owner), pengguna (Sistem User) maupun perubahan – perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Dalam bukunya World Health Organization (WHO) berjudul “Developing Health Management Information Sistem : A Practical Guide For Developing Countries” menyebutkan ada 10 langkah dalam mengembangkan sistem informasi manajemen kesehatan yaitu : 1. Meninjau kembali sistem yang telah berjalan, dengan prinsip bahwa jangan merubah sistem yang ada dan bangun kekuatan-kekuatan yang ada serta pelajari kelemahan-kelemahan dari sistem yang telah ada. 2. Gambarkan kebutuhan- kebutuhan data yang relavan dari unit –unit dalam sistem kesehatan, dengan prinsip, dengan prinsip tingkatan administrasi yang berbeda dalam suatu sistem kesehatan mempunyai peran- peran yang berbeda – beda pula, oleh karena itu keperluan
data berbeda – beda pula. Tidak semua data yang dibutuhkan siap dalam pengumpulan data rutin.Data yang tidak sering dibutuhkan atau diperlukan hanya untuk bagian dari populasi dapat dihasilkan melalui studi-studi khusus dan survey sampel. 3. Menentukan sebagian besar data yang tepat dan aliran data yang efektif, dengan prinsip bahwa tidak semua data yang dikumpulkan pada suatu tingkatan tertentu diperlukan dan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan data yang lebih rinci pencariannya langsung ke sumber data, dan persyaratan pelaporan ke tingkatan yang lebih tinggi sebaiknya dicari ke tingkatan yang lebih rendah. 4. Melakukan desain pengumpulan data dan perangkat pelaporan, dengan prinsip kemampuan pengumpul data yang akan ditugaskan dengan mengisi formulir yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan pengumpul data. Kebanyakan pengumpulan data yang efektif dan perangkat pelaporan adalah yang sederhanan dan lebih singkat. 5. Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk pengolahan data, dengan prinsip bahwa arah data sistem informasi manajemen kesehatan adalah prosesnya sebaiknya konsisten dengan sasaran untuk pengumpulan data dan perencanaan untuk analisis data erta pemanfaatannya. 6. Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan untuk penyedia data dan pengguna data, dengan prinsip program-program pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan kelompok yang akan dilatih. 7. Melakukan pre test dan jika diperlukan melakukan perancangan ulang sistem untuk pengumpulan data, aliran data, proses dan pemanfaatan data, dengan prinsip sebelum sistem diuji sistem harus menggambarkan kondisi yang nyata dan umum selama pelaksanaannya. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem yang ada, dengan prinsip bahwa hasil akhir dari monitoring dan evaluasi tidak bersifat menghukum atau mencari-cari kesalahan, dan lebih mencari hal-hal yang positif yang dapat membuat sistem bekerja, serta mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab masalah sebagai dasar untuk meningkatkan sistem. 9. Mengembangkan penyebaran data yang efektif dan mekanisme umpan balik, dengan prinsip bahwa suatu cara yang efektif untuk memberikan motivasi kepada penghasil data agar terus menerus menyediakan data adalah dengan memberikan feedback yang positif dan negative mengenai keadaan data yang mereka berikan. 10. Meningkatkan
sistem
informasi
manajemen
kesehatan,
dengan
prinsip
bahwa
pengembangan sistem informasi kesehatan adalah selalu berusaha memberikan kemajuan.,
hal ini merupakan suatu usaha yang dinamis di mana para manajer dan para pekerja berusaha memberikan kemajuan terus menerus.
I. Pengembangan SIKNAS dan SIKDA Berdasarkan analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) meliputi: 1. Integrasi Sistem Informasi Kesehatan yang ada. 2. Penyelenggaraan Pengumpulan dan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi yang Terintegrasi. 3. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 4. Pemngembangan Pelayanan Data dan Informasi untuk Manajemen 5. Pengembangan Pelayanan Data dan Informasi untuk Masyarakat 6. Pengembangan Teknologidan Sumber Daya Informasi J. Bentuk-Bentuk Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 1. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Puskesmas Di unit pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, tenaga kesehatan bertugas melaksanakan manajemen pasien/klien agar dapat dicapai pelayanan kesehatan kuratif dan preventif yang efektif. Oleh karena itu tugas-tugas administratif, termasuk pencatatan data, haruslah sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu tugas melayani pasien/klien. Mengumpulkan data yang dapat dan harus digunakan setempat untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan adalah tugas utama dari pengelola Sistem Informasi Kesehatan di unit itu. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa: a. Mencatat dan mengumpulkan data baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung b. Mengolah data c. Membuat laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota d. Memelihara arsip/file/ bank data Puskesmas e. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit Puskesmas f. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya.
2. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Rumah Sakit Rumah
Sakit
memerlukan
Sistem
Informasi
Kesehatan
yang
tugas
utamanya melayani fungsi-fungsi klinik dan administratif yang secara langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan. Fungsi klinik mencakup rekam medik, hasil diagnosis, akses kepada kode diagnosis (misalnya ICD-10) dan prosedur standar, catatan untuk informasi esensial tentang pasien,atau peringatan bila terjadi ketidaksesuaian obat dan kontraindikasi. Sedangkan fungsi administratif mencakup arus pasien antara registrasi dan instalasiinstalasi, akuntansi dan penagihan, serta inventarisasi perbekalan farmasi. Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit memantau kondisi keuangan Rumah Sakit, mutu pelayanan, jenis dan volume pelayanan, lama perawatan, angka kematian, dan angka kesakitan. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa: a. Memantau indikator kegiatan-kegiatan penting rumah sakit (penerimaan pasien, lama rawat, pemakaian tempat tidur, mortalitas, waktu tunggu, dan lain-lain) b. Memantau kondisi finansial rumah sakit (cost recovery) c. Memantau pelaksanaan sistem rujukan d. Mengolah data e. Mengirim laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat f. Memelihara bank data g. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit rumah sakit h. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya. 3. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan Pusat Jaringan dari Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggota-anggota jaringannya adalah: a. Puskesmas, b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, c. Institusi-institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, d. Gudang Perbekalan Farmasi,
e. Unit-unit Lintas Sektor terkait (BKKBN Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial, dan lain-lain), f. Rumah Sakit Swasta, g. Sarana Kesehatan Swasta lain, h. Organisasi Profesi Kesehatan, i. Lembaga Swadaya Masyarakat, dan j. Lain-lain. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yan berupa: 1) Ada Mengolah data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumbersumber lain Menyelenggarakan survei/penelitian bilamana diperlukan 2) Membuat Profil Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian Kabupaten/Kota Sehat 3) Mengirim laporan berkala/Profil Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi setempat dan Pemerintah Pusat. 4) Memelihara bank data 5) Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen unit, dan manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota 6) Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya 7) Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di unit – unit kesehatan. 4. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Dinas Kesehatan Propinsi. Dinas Kesehatan Provinsi bertugas mengkoordinasikan, mengawasi dan membimbing Dinas-dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam hal pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Informasi yang dihasilkan juga harus dapat memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan manajemen. Sistem Kesehatan Provinsi, yaitu kebutuhan dari Kepala Dinas Kesehatan, para Kepala Subdinas Kesehatan, dan Forum Kerjasama Lintas Sektor.Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan Propinsi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa: a. Mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, unit-unit pelayanan kesehatan milik Daerah Provinsi, dan sumber-sumber lain
b. Menyelenggarakan survei/penelitian bilamana diperlukan c. Membuat Profil Kesehatan Provinsi untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian Provinsi Sehat d. Mengirim laporan berkala/Profil Kesehatan Provinsi ke Pemerintah Pusat e. Memelihara bank data f. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit dan manajemen Sistem Kesehatan Provinsi g. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya. h. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan unit-unit pelayanan kesehatan milik Daerah Provinsi.
BAB III PENUTUP B. Kesimpulan SIKNAS adalah Sistem informasi yang berhubungan dengan sistem informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam kerjasama yang paling menguntungkan. SIKNAS dibangun dan dikembangkan dari berbagai jaringan Sistem-Sistem Informasi Kesehatan Propinsi dan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) adalah Suatu Sistem Informasi yang mencakup Sub sistem informasi yang dikembangkan di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, RS, Poliklinik, Praktek Swasta, Apotek, Laboratorium), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sistem informasi pada Dinas Kesehatan Propinsi. Pengembangan jaringan komputer Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No. 837 Tahun 2007. SIKNAS ONLINE mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan semua komunikasi data yang terfragmentasi ke dalam suatu jaringan serta menghapus hirarki antar instansi. C. Saran Sudah selayaknya dimanfaatkan dengan maksimal apa yang dilakukan oleh Depkes dengan menyediakan jaringan beserta kelengakapannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang bisa diraih dengan adanya fasilitas tersebut. Komunikasi dan informasi yang makin intensif dan lancar tentunya antara Depkes Pusat dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kab/kota, juga antar Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Mari manfaatkan semua fasilitas itu dengan harapan akan dapat meningkatkan jaringan dan komunikasi data terintegrasi di bidang kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA Barsasella, D. 2012. Sistem Informasi Kesehatan. Jakarta. Mitra Wacana Medika Departemen Kesehatan RI. 2006. Standar Tenaga Sistem Informasi Kesehatan. Jakarta. Pusat Data dan Informasi Depkes RI. Kementerian Kesehatan RI. 2011. Peta Jalan Standarisasi Data dan Informasi Kesehatan. Jakarta. Pusat Data dan Informasi Depkes RI. Setyawan, Dodiet Aditya. 2014. Mata Kuliah Sistem Informasi Kesehatan SIKNAS dan SIKDA. Program Studi Diploma IV Kebidanan Komunitas Jurusan Kebidanan Poltekkes Surakarta.
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN Kasman Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam
JalanMasik Siagim No.75 Simpang Mbacang Kec.Dempo Tengah Kota Pagar Alam Sur-el : Abstrak : Pelaksanan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam pengelolan data dan informasi berbasis teknologi informasi dengan mengunakan Aplikasi Komunikasi Data (Komdat) yang merupakan terobosan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pengelolan data dan informasi yang baik. Objek penelitan ini adalah pelaksanan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam pengelolan data dan informasi dengan mengunakan Aplikasi Komunikasi Data (Komdat). Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, dokumentasi dan teknik observasi. Dalam penelitan ini Penulis juga melihat tahapan proses pelaksanan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam pengelolan data dan informasi dengan mengunakan Aplikasi Komunikasi Data (Komdat) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Pada Prinsipnya proses pelaksanan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam pengelolan data dan informasi dilaksanakan melalui jaringan SIKNAS online (VPN) dengan melalui media internet. Dari hasil penelitan ini juga menunjukan walaupun baru dua tahun diterapkan namun pelaksanan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam pengelolan data dan informasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sisi keungulan dalam penyelengaran pengelolan data dan informasi kesehatan. Keywords: Pelaksanan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Pengelolan Data dan Informasi, Efektivitas, Efisiensi, transparansi, akuntabiltas Abstract : Implementation of Health Information System (HIS) in the management of data and information by using information technology-based Data Communications Application (Komdat) which is a breakthrough in the management of public services to achieve good data and information. The object of this research is the implementation of Health Information System (SIK) in the management of data and information by using Data Communication Application (Komdat). The method used in this thesis is descriptive qualitative method. Research data was obtained through indepth interviews with informants, documentation and observation techniques. In this research the authors also look at the implementation stage of the Health Information System (HIS) in the management of data and information by using Data Communications Application (Komdat) carried out by the Health Service Pagar Alam South Sumatra province. In principle the process of implementing Health Information System (SIK) in the management of data and information implemented through online network SIKNAS (VPN) through the internet media. From the results of this research also shows for more than two years implemented but the implementation of Health
Information System (HIS) in the management of data and information on the Health Service Pagar Alam South Sumatra Province has a forte in penyelengaran the management of data and health information.. Keywords: Implementation of Health Information System (SIK), Data and Information Management, Effectiveness, Efficiency, transparency, accountability
1. PENDAHULUAN
bertujuan
Kesehatan merupakan salah satu aspek
layanan
untuk publik
meningkatkan secara
kualitas
efektif,
efisien,
yang mengalami banyak perkembangan dan
transparan dan akuntabel. Salah satu bagian
perubahan terutama pada masa reformasi sat
dari penerapan e- government adalah dalam
ini. Dengan adanya reformasi dibidang
bidang kesehatan yang biasa dikenal dengan
kesehatan maka sat ini paradigma pelayanan
istilah Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
kesehatan lebih difokuskan pada upaya –
Sistem
Informasi
Kesehatan
(SIK)
upaya promotif dan preventif. Paradigma
bertujuan untuk mengembangkan Sistem
sehat ini merupakan modal pembangunan
Informasi
kesehatan yang dalam jangka panjang akan
berhasil guna dan berdaya guna dalam
mampu mendorong masyarakat bertindak
mendukung
mandiri dalam menjaga kesehatan mereka
mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan
terutama kesadaran akan pentingnya upaya
berkeadilan. Sasaranya adalah tersedianya
kesehatan
informasi yang akurat, tepat waktu, lengkap
yang
bersifat
promotif
dan
Kesehatan yang komprehensif pembangunan
kesehatan
dan sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan
proventif. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
dalam proses pengambilan keputusan untuk
2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
perumusan kebijakan, perencanan, pegerakan
(SIK) yang menjelaskan bahwa
Sistem
pelaksanan, pengendalian, pengawasan dan
Informasi Kesehatan (SIK) adalah suatu
penilaian program kesehatan disemua tingkat
sistem
administrasi di unit pelayanan
pengelolan
data
dan
informasi
kesehatan.
kesehatan di semua tingkat pemerintah secara
Dari pernyatan diatas Penulis ingin melihat
sistematis dan terintegrasi untuk mendukung
apakah
manajemen
Kesehatan
kesehatan
dalam
rangka
pelaksanan dalam
Sistem
pengelolan
Informasi data
dan
peningkatan pelayanan kesehatan kepada
informasi yang dilakukan dilngkungan Dinas
masyarakat. Pemanfatan teknologi informasi
Kesehatan
dan komunikasi akan mendorong setiap
Sumatera Selatan telah mencapai sasaran dan
instansi pemerintah untuk mengembangkan
tujuan yang diharapkan, hal ini dapat dilhat
penyelengaran kepemerintahan yang berbasis
dari proses serta pelaksanan Sistem Informasi
elektronik atau lebih dikenal dengan istilah
Kesehatan (SIK) dalam pengelolan data dan
electronic government government) yang informasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar
Alam.
Kota
Pagar
Alam
Provinsi
Sebagai bahan penelitan, penulis juga
berkeadilan. Sasaranya adalah tersedianya
akan melihat bagaimana proses pelaksanan
informasi yang akurat, tepat waktu, lengkap
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam
dan sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan
pengelolan data dan informasi pada Dinas
dalam proses pengambilan keputusan untuk
Kesehatan Kota Pagar Alam, sebagaimana
perumusan kebijakan, perencanan, pegerakan
diketahui selama ini pelaksanan Sistem
pelaksanan, pengendalian, pengawasan dan
Informasi Kesehatan (SIK) dalam pengelolan
penilaian program kesehatan disemua tingkat
data dan informasi di Kota Pagar Alam belum
administrasi di unit pelayanan kesehatan.
dikelola
secara
optimal
sehinga
Dari
pernyatan diatas
Penulis
ingin
mengakibatkan kurang akuratnya data dan
melihat apakah pelaksanan Sistem Informasi
lambatnya pengiriman laporan data. Dalam
Kesehatan
era komputerisasi sat ini maka ada kewajiban
informasi yang dilakukan dilngkungan Dinas
untuk melaksanakan pengelolan data yang
Kesehatan
merupakan
reformasi
Sumatera Selatan telah mencapai sasaran dan
pelayanan publik dalam pemanfatan Sistem
tujuan yang diharapkan, hal ini dapat dilhat
Informasi Kesehatan di Kota Pagar Alam,
dari proses serta pelaksanan Sistem Informasi
maka didalam pelaksanan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) dalam pengelolan data dan
Kesehatan di Kota Pagar Alam, perlu dikaji
informasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar
apakah telah berjalan sesuai dengan (e-
Alam.
sebagai
government)
Pagar
Alam
data
dan
Provinsi
Sebagai bahan penelitan, penulis juga
meningkatkan kualitas layanan publik secara
akan melihat bagaimana proses pelaksanan
efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam
Salah
e-
pengelolan data dan informasi pada Dinas
government adalah dalam bidang kesehatan
Kesehatan Kota Pagar Alam, sebagaimana
yang biasa dikenal dengan istilah Sistem
diketahui selama ini pelaksanan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK).
Informasi Kesehatan (SIK) dalam pengelolan
Sistem
bagian
Informasi
bertujuan
Kota
pengelolan
untuk
satu
yang
bentuk
dalam
dari
penerapan
Kesehatan
(SIK)
data dan informasi di Kota Pagar Alam belum
bertujuan untuk mengembangkan Sistem
dikelola
Informasi
komprehensif
mengakibatkan kurang akuratnya data dan
berhasil guna dan berdaya guna dalam
lambatnya pengiriman laporan data. Dalam
mendukung
era komputerisasi sat ini maka ada kewajiban
Kesehatan yang pembangunan
kesehatan
mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan
secara
optimal
sehinga
untuk melaksanakan pengelolan data yang merupakan
sebagai
bentuk
reformasi
pelayanan publik dalam pemanfatan Sistem Informasi Kesehatan di Kota Pagar Alam,
maka didalam pelaksanan Sistem Informasi
Kesehatan di Kota Pagar Alam, perlu dikaji
Kesehatan
apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan
Sumatera Selatan. Adapun Sistem Informasi
– ketentuan didalam pengelolan data dan
Kesehatan (SIK) yang dimaksud penulis
informasi
hanya membatasi pada pengelolan data dan
dengan
memanfatkan
Sistem
Informasi Kesehatan (SIK).
Pagar
Alam
Provinsi
informasi kesehatan. Untuk lebih jelasnya,
Adapun tujuan diadakanya penelitan
aspek - aspek penelitan dapat dilhat sebagai
ini adalah Untuk mengetahui bagaimana
berikut :
pencapaian pelaksanan Sistem Informasi
Pelaksanan
Kesehatan
dalam
dalam
Kota
pengelolan
data
dan
Sistem
pengelolan
Informasi data
Kesehatan
dan
informasi
informasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar
kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar
Alam dan Untuk mengetahui kendala yang
Alam, dilhat dari :
menjadi hambatan dalam pelaksanan Sistem
a) Efektivitas
Informasi Kesehatan dalam pengelolan data dan informasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
SIK
dalam
pengelolan data dan informasi; b) Efisensi pelaksanan SIK dalam pengelolan data dan informasi;
2. METODE PENELITIAN Jenis
pelaksanan
penelitan
ini
c) Transparansi
adalah
penelitan
deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu metode penelitan yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau
pelaksanan
SIK
dalam
pengelolan data dan informasi; d) Akuntabiltas
pengelolan
data
dan
informasi dalam pemanfatan SIK. Dalam
penelitan
ini
prosedur
deskripsi tentang suatu keadan secara objektif
pengumpulan data yang akan dilakukan
(Notoatmojo,202:34). Kualitatif yaitu suatu
adalah sebagai berikut : Pengamatan /
jenis penelitan yang menghasilkan penemuan
observation,
– penemuan yang tidak dapat dicapai dengan
dokumentasi /document. Dalam menganalisis
mengunakan prosedur – prosedur statistik
data, penelitan ini mengunakan analisis
atau dengan cara kuantifikasi lainya. Dalam
deskriptif
hal
mencoba
kualitatif merupakan suatu teknik yang
terjadi
mengambarkan dan menginterpretasikan arti
ini
penelitan
menganalisis
kualitatif
permasalahan
yang
(Suwandi, dk, 208:5). Penelitan ini di fokuskan pada pelaksanan
wawancara
kualitatif.
/
Analisis
interview,
deskriptif
data – data yang telah terkumpul dengan memberikan
perhatian
dan
merekam
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam
sebanyak mungkin aspek situasi yang terjadi
pengelolan data dan informasi pada Dinas
pada sat itu, sehinga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadan yang sebenarnya.
2.1. Efisiensi
Pada dasarnya pemerintah dituntut untuk
menyediakan pelayanan yang baik bagi
petangungjawaban.
warganya. Salah satu cara untuk menyediakan
minimal dari akutabiltas adalah adanya
layanan yang baik dapat dilakukan melalui
kesesuaian antara pelaksanan dengan standar
penerapan
dibidang
prosedur pelaksanan, adanya sangsi yang
Sistem
ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
pengelolan
kesehatan
dengan
Informasi
Kesehatan
Mulyamah
(1987:3)
data
mengunakan
Sedangkan
indikator
(SIK).
Menurut
dalam
pengertian
efisiensi
perangkat pendukung indikator antara lain
pelaksanan
kegitan.
Sedangkan
adalah “Efisiensi merupakan suatu ukuran
adanya
dalam membandingkan rencana pengunan
laporan bulanan, triwulan, tahunan, laporan
masukan
pertangungjawaban
dengan
pengunan
yang
mekanisme
pertangungjawaban, sistem
pemantauan
direalisasikan atau perkatan lain pengunan
kinerja, sistem pengawasan dan mekanisme
yang sebenarnya”.
reward and punishmenst.
2.2. Transparasi Menurut
Mardiasmo
(201:24),
transparansi berarti keterbukan (openses), pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban
memberikan
informasi
keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak berkepentingan.
Untuk mencerminkan upaya pelayanan publik yang baik sebagai bentuk reformasi birokrasi
amanah
untuk
(201:28) memberikan
pertangungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tangungjawabnya kepada pemberi amanah yang memilki hak dan kewenangan untuk meminta
dalam
pengelolan
data
dan
informasi di bidang kesehatan, selanjutnya penelitan ini mencermati proses pelaksanan Sistem
Informasi
pengelolan prinsip
Mardiasmo
akuntabiltas publik adalah kewajiban pihak pemegang
3.1. Hasil Penelitian
data
dan
Kesehatan
dalam
informasi
melalui
dimensi – dimensi atau indikator prinsip –
2.3. Akuntabilitas Menurut
3. HASILDAN PEMBAHSAN (Font 12)
pengelolan
Sistem
Informasi
Kesehatan yang baik sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang – undang nomor 36 tahun 209 tentang kesehatan dan Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 09 tahun 2015 tentang
penyelengaran
sistem
elektronik
pemerintahan (E-Government) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yaitu untuk meningkatkan efektif, efisien, transparan dan bisa dipertangung jawabkan (akuntabiltas)
dalam penyelengaran pemerintah. 3.1.1. Aspek Efektivitas
Efektivitas
Sistem
Informasi
Kesehatan didalam pengelolan data
dan informasi dari hasil penelitan ini
proses pengelolan data dan informasi.
terlihat dari proses pengelolan data dan
Efisiensi biaya yang tadinya manual
informasi kesehatan yang berjalan sangat
menjadi otomatis, dan hal ini dapat
simpel dan sederhana. Tidak melalui
mengurangi biaya salah satunya dengan
proses yang berbelit – belit. Pada Sistem
penerapan Aplikasi Komunikasi Data
Informasi Kesehatan pengelola cukup
pada pengelolan data dan informasi
melaksanakan semua proses dengan
kesehatan di Dinas Kesehatan Kota
menjalankan aplikasi melalui sistem
Pagar Alam yang akan dapat menghemat
yang telah dirancang sedemikian rupa
biaya
untuk
terjadinya
penyebarluasanya, karena lewat website
penyimpangan ataupun kesalahan data
akan sangat murah dan penguna (user)
dan
dalam
dapat melihat data kesehatan tersebut
pengelolan data dan informasi, tampilan
dari mana saja diseluruh dunia dengan
menu
browsing
menghindari informasi utama
kesehatan pengelolan
di data
dan
pengiriman
internet
data
dengan
informasi dapat dilhat pada gambar
htp:/komdat.kemkes.go.id.
berikut ini :
melihat
efisiensi
dan
alamat Untuk
biaya,
Penulis
melakukan wawancara dengan salah satu pengelola sekaligus selaku sekretaris pengelola Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sdr. Tomas Setiyadi, SKM, menyatakan :
Informasi
“Di dalam pengoperasian proses pengelolan data dan informasi kesehatan pengelola cukup melaksanakan proses dengan mengunakan aplikasi yang telah disediakan, sehinga dalam hal ini dapat menghemat biaya dalam pengelolan maupun pengiriman data dan informasi”. Berdasarkan yang didapat dari
Kesehatan dalam pengelolan data dan
hasil penelitan pada Dinas Kesehatan
informasi dimaksudkan agar terjadinya
Kota Pagar Alam mengenai tercapainya
efisiensi dalam biaya dan waktu dalam
efisiensi
Gambar 1. Tampilan Menu Utama Pengelolan Data dan Informasi 3.1.2. Aspek Efisiensi Pelaksanan
Sistem
waktu
pelakasanan
Sistem
Informasi Kesehatan dalam pengelolan data dan informasi kesehatan dimana sebelumnya informasi bulanan
sering
terlambat
pengelolan dalam
data
dan
pembuatan laporan
kadang
kerja di bulan berikutnya, namun dengan
mencapai 20 sampai dengan 30 hari
pengunan Sistem Informasi Kesehatan
dalam pengelolan data dan informasi
tahap proses pengelolan data dan
dalam laporan bulanan dapat selesai 5
informasi
hari kerja dibulan beriktutnya, begitu
tingkat
juga
pelaksanan
Kesehatan Kota dalam bentuk laporan,
pengolahan laporan triwulan maupun
segala tangung jawab pelaporan secara
tahunan.
otomatis telah tersimpan di dalam
dalam
proses
sistem 3.1.3 Aspek Transparansi
Puskesmas,
(bank
masyarakat
Dari hasil penelitan pelaksanan Sistem
kesehatan
Informasi
Kesehatan
dari tingkat
data)
dapat
jenjang Dinas
dan
setiap
melihat
atau
mengakses pelaporan tersebut sebagai bentuk
pertangungjawaban
dari
dalamvpengelolan data dan informasi
pengelola Sistem Informasi Kesehatan,
kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota
tampilan pengajuan data dan informasi
Pagar Alam yang didapat, transparansi
kesehatan.
pengelolan
data
kesehatan
telah
dan
informasi
dicapai
dalam
3.2. Pembahasan Hasil Penelitian
penerapan Sistem Informasi Kesehatan.
Mencermati aktivitas dan proses
Hal ini terlihat dari ketersedian data
pengelolan data dan informasi yang
dan
dilaksanakan
informasi
bagi
semua
pihak
dilngkungan
Dinas
didalam pengelolan data dan informasi
Kesehatan Kota Pagar Alam Provinsi
dibidang kesehatan. Ketersedian data
Sumatera Selatan dengan mengunakan
dan informasi kesehatan ini dibuktikan
Sistem Informasi Kesehatan, maka dapat
dengan dapat diakses melalui browsing
dikatakan
internet
tersebut
dengan
alamat
htp:/komdat.kemkes.go.id.
telah
berbagai
memenuhi
aktivitas ketentuan
sebagaimana yang telah diatur di dalam
3.1.4. Aspek Akuntabiltas
Undang – undang nomor 36 tahun 209
Akuntabiltas Sistem Informasi
tentang kesehatan dengan ketentuan lebih
Kesehatan dalam pengelolan data dan
lanjut
informasi
Kesehatan
kesehatan
bahwa
pada
Dinas
mengenai diatur
Sistem
Informasi
dengan
Peraturan
Kesehatan Kota Pagar Alam dapat
Pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang
dilhat dari adanya laporan dari setiap
Sistem Informasi Kesehatan. Dari aspek – aspek yang terkandung dalam prinsip – prinsip pengelolan data dan informasi kesehatan dengan Sistem Informasi
Kesehatan hasil penelitan yang dilakukan menunjukan :
3.1. Pencapaian Aspek Efektivitas Menurut
Sondang (201:24)
Efektivitas adalah pemanfatan sumber
Undang – Undang nomor 36 tahun
daya, sarana dan prasarana dalam
209 pasal 168 ayat (1) menyebutkan
jumlah tertentu yang secara sadar
untuk
ditetapkan
sebelumnya
kesehatan
menghasilkan
sejumlah
untuk
yang
efisien
upaya diperlukan
dan
informasi kesehatan dan Peraturan
dijalankanya.
Walikota Pagar Alam nomor 09 tahun
Efektivitas menunjukan keberhasilan
2015 pasal 1 ayat (4) menyebutkan E-
dari segi tercapai tidaknya sasaran yang
Government
adalah
telah ditetapkan, jika hasil kegiatan
teknologi
informasi
semakin mendekati sasaran, berarti
meningkatkan efisiensi penyelengaran
makin tingi efektivitasnya.
pemerintah. Efisiensi dapat terjadi
informasi
yang
data
menyelengarakan
Efektivitas di dalam pengelolan
dengan
adanya
pemanfatan untuk
proses
elektronik,
data dan informasi kesehatan dalam
tingkat efisiensi dapat dilhat dari segi
Sistem
juga
waktu dan biaya. Menurut Mulyamah
terlihat dari proses pengelolan data dan
(1987:3) efisiensi merupakan suatu
informasi
kesehatan yang berjalan
ukuran dalam membandingkan rencana
sangat simpel dan sederhana. Hal ini
pengunan masukan dengan pengunan
menunjukan bahwa penerapan Sistem
yang direalisasikan atau perkatan lain
Informasi Kesehatan dalam pengelolan
pengunan yang sebenarnya.
Informasi
Kesehatan
data dan informasi kesehatan pada
Dalam perkembangan teknologi
Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
informasi
ini,
Provinsi
komputer
baik
Sumatera
Selatan
telah
pengunan
teknologi
berupa
software,
mencapai tujuan penyelengaran upaya
denstop base, web base, media online
kesehatan
E-
atau internet sangat berpengaruh pada
yaitu
efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Hal
dan
penyelengaran
Government
pemerintahan
tercapainya
efektivitas
Sistem
yang
tadinya
dilakukan
manual
Informasi Kesehatan dalam pengelolan
menjadi otomatis dan hal ini sangat
data dan informasi kesehatan.
mengurangi pemakaian waktu, tenaga
3.2. Pencapaian Aspek Efisiensi
serta
biaya
untuk
tenaga
kerja.
Penerapan ilmu IT ini juga akan dapat mempercepat kesehatan
kemajuan dengan
di
bidang semakin
meningkatnya pengelolan data dan informasi kesehatan dengan waktu yang lebih cepat.
3.3. Pencapaian Aspek Transparansi Transparansi didalam pengelolan
data dan informasi berarti semua
3.4. Pencapaian Aspek Akuntabiltas
ketentuan dan informasi mengenai
Akuntabiltas
publik
adalah
kesehatan terbuka dan tersedia bagi
kewajiban pihak pemegang amanah
semua penguna atau pengelola serta
untuk memberikan pertangungjawaban,
masyarakat pada umumnya. Menurut
menyajikan,
Mardiasmo
melaporkan
dan
(201:24)
transparansi
mengungkapkan segala aktivitas dan
keterbukan
(openses)
kegiatan yang menjadi tangung jawab
memberikan
kepada pemberi amanah yang memilki
informasi yang terkait dengan aktivitas
hak dan kewenangan untuk meminta
pengelolan sumber daya publik kepada
pertangungjawaban sebagaimana yang
pihak – pihak yang membutuhkan data
dikemukakan
dan
(201:28). Data dan Informasi kesehatan
berarti pemerintah
dalam
informasi.
Pemerintah
oleh
Mardiasmo
berkewajiban memberikan data dan
tersebut sebelum disajikan,
laporan
informasi lainya dibidang kesehatan
dari
dahulu
yang
untuk
dikonsulidasikan oleh pengelola Sistem
pengambilan keputusan oleh pihak –
Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan
pihak yang berkepentingan.
Kabupaten / Kota kepada bidang dan
akan
digunakan
Puskesmas
terlebih
Dari hasil pelaksanan Sistem
subidang terkait setelah itu laporan
Informasi Kesehatan dalam pengelolan
tersebut dikirim ke Dinas Kesahatan
data dan informasi kesehatan yang
Provinsi untuk divalidasiyang akan
didapat, transparansi pengelolan data
didapatkan hasil disetujui dan tidak
dan informasi kesehatan telah dicapai
disetujui, apabila tidak disetujui akan
dalam penerapan Sistem Informasi
dikembalikan
Kesehatan.
dari
Kabupaten / Kota untuk diperbaiki dan
ketersedian data dan informasi bagi
apabila disetujui langsung dapat di
semua pihak didalam pengelolan data
kirim ke Departemen Kesehatan selaku
dan informasi kesehatan. Ketersedian
pengelola Komunikasi Data (Komdat)
data
untuk di verifikasi setelah itu data dan
Hal
ini
dan informasi
dibuktikan
dengan
terlihat
kesehatan ini dapat
melalui browsing website.
diakses
ke
Dinas
Kesehatan
informasi kesehatan dapat di sajikan atau
dipublikasikan.
menunjukan
salah
satu
tercapainya
segi
pelaksanan
Sistem
Hal
indikator akuntabiltas Informasi
Kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
ini
4. SIMPULAN
mendayagunakan tekhnologi informasi
Salah satu solusi untuk memperbaiki proses
pengelolan
data
dan
informasi
dan komunikasi masih kurang; Fasiltas pendukung belum
memadai
kesehatan adalah melalui penerapan Sistem
pada
Informasi Kesehatan (SIK). Kementrian
Kesehatan dalam pengelolan data dan
Kesehatan Republik Indonesia merupakan
informasi
salah
nformasi dan komunikasi serta;
satu
lembaga
negara
yang
pelaksanan melalui
Sistem sarana
Informasi teknologi
menyelengarakan kegiatan pengelolan data
Komitmen dari pimpinan kegiatan yang
dan informasi kesehatan melalui Sistem
belum maksimal dalam mewujudkan
Informasi
pengelolan data dan informasi yang baik.
Kesehatan
yang
telah
di
laksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil penelitan yang di lakukan, maka kesimpulan yang di dapat dalam penelitan ini adalah : 1. Pelaksanan Sistem Informasi Kesehatan dalam pengelolan data dan informasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan menunjukan telah
tercapainya
aspek
efektivitas,
efisiensi, transparansi dan akuntabiltas didalam pelaksananya. 2. Sistem
Informasi
Kesehatan
dalam
pengelolan data dan informasi yang mengunakan aplikasi Komunikasi Data secara online merupakan inovasi baru didalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik, namun di dalam penerapanya
menghadapi
beberapa
kendala seperti : Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pengelola yang memilki keterampilan
DAFTAR RUJUKAN Amirin, Tatang. M, 195, “Menyusun Rencana Penelitan”, cet, II, PT. Raja Grafindo Persada :Jakarta. Amsyah, Zulkifli, 197, “Manajemen Sistem Informasi”, Gramedia Pustaka Utama :Jakarta. Bambang, Wahyudi, 198, “Manajeman Sumber Daya Manusia”, cetakan pertama penerbit Sulita Bandung. Dwiyanto, Agus, 205. “Pelayanan Publik” : PT. Raja Grafindo Persada”, Jakarta. Gaspersz, Vincent, 197. “Manajemen Bisnis”. Gramedia Pustaka Utama :Jakarta. Gordon. B. Davis, 199, “Sistem Informasi Manajemen”, PT. Gramedia :Jakarta. Indiahono, Dwiyanto, 209. “Teknologi Informasi Administrasi”, penerbit PSKK-UGM :Jakarta. Islamy, M. Irfan, 202. “Analisis Kebijakan Publik”. CV. Pustaka Setia : Bandung. J.D.Steword, Nico, 207. “Transparansi dan Akuntabiltas publik melalui EGovermnent”. Bayu Media Publising :Malang. Kurniawan, Agung, 205. “Transformasi Pelayanan Publik”. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Mahmudi, 205. “Manajemen Kenerja Sektor Publik”. Yogyakarta : UP AMP YKPN. Mardiasmo, 201. “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi :Jakarta.
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 Moenir, H.A.S, 206. “Teori Organisasi”. Ghalia Indonesia :Jakarta. Moeleong, Lexy, 206. “Metodelogi Penelitan Kualitatif”. PT. Remaja Rosdakarya :Jakarta. Muhammad Mahsun, 206. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. BPFE :Jakarta. Mulyamah, 1987. “Manajemen Perubahan”. PT. Pustaka Panjimas, Jakarta. Notoatmodjo, Soekidjo, 202. “Metodologi Penelitan Kesehatan”. PT. Rineka Cipta :Jakarta. Ratminto, Winarsih, 205. “Manajemen Pelayanan”. Pustaka Utama : Yogyakarta. Hasibuan, Malayu. S.P, 1984. “Manajemen Dasar”. Penerbit Gunung Agung : Jakarta. Sianipar, J.P.G, 198. “Manajemen Pelayanan Masyarakat”. Lembaga Administrasi Negara :Jakarta. Siagian, P. Sondang., 201. “Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi”. PT. Gunung Agung, Jakarta, Sugiyono, 2014, Metode Penelitan Kombinasi, Cetakan Kelima, Penerbit Alfabeta, Bandung Susilo, Martoyo, 207. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Pustaka Pelopor : Yogyakarta. Tata Sutabri, 205. “Sistem Informasi Manajeman”, Andi Ofset, Yogyakarta. Tjiptono, Fandy, 202. “Strategi Pemasaran” penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama :Jakarta. Kumorotomo, Wahyudi 202. “Transformasi Pelayanan Publik”. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Waworuntu, Bob, 197. “ Sistem Administrasi Negara”. Pustaka Pelajar : nYogyakarta.
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
64
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
65
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 Journal of Information Systems for Public Health
Volume 1 No. 1
April 2016
66 Halaman 64 - 71
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik Di UPT. Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar Khairina Isnawati1, Eko Nugroho2, Lutfan Lazuardi3 1
Seksi Data dan Informasi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Program Studi Manajemen Informasi dan Perpustakaan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 3Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta [email protected], [email protected] [email protected] 2
Received: 8 Mei 2015
Accepted: 14 Desember 2015
Published online : 18 April 2016
ABSTRAK Latar Belakang: Puskesmas sebagai pelaksana kesehatan terendah mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan karena banyaknya laporan yang harus dibuat berdasarkan permintaan dari berbagai program di Kementerian Kesehatan. Aplikasi untuk membuat berbagai laporan yang berbeda-beda menimbulkan tumpang tindih dalam pengerjaannya, sehingga menghabiskan banyak sumberdaya dan waktu dari petugas puskesmas. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan tersebut, Puskesmas Gambut mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik (SIKDA Generik). Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif rancangan studi kasus menggunakan metode kualitatif, data di kumpulkan dengan wawancara mendalam, pengisian kuisioner oleh responden, observasi, dan telaah dokumen. Subyek penelitian berjumlah 16 orang dipilih secara purposive sampling, Analisis data menggunakan metode constant comparative method. Hasil: Dari hasil penelitian diketahui bahwa kompetensi dan jumlah SDM masih kurang sehingga kompetensi SDM perlu ditingkatkan dan jumlah SDM perlu di tambah, software aplikasi sering mengalami gangguan dan perlu perbaikan atau update software SIKDA Generik, implementasi aplikasi SIKDA Generik di Puskesmas Gambut belum memiliki SK penugasan, tidak ada koordinasi sosialisasi sebelum pengimplementasian aplikasi dan tidak ada pelatihan atau bimbingan terkait aplikasi menyebabkan pengetahuan SDM terhadap aplikasi SIKDA Generik kurang. Kualitas data yang di hasilkan aplikasi SIKDA Generik belum lengkap namun data yang di hasilkan sudah akurat dan tepat waktu., input dan proses implementasi aplikasi di Puskesmas Gambut masih kurang menyebabkan output yang dihasilkan aplikasi juga kurang. Kesimpulan: Perlu adanya tata kelola yang lebih baik untuk implementasi SIKDA Generik. Kata Kunci : Kinerja rutin manajemen informasi, SIKDA Generik, Sistem informasi manajemen puskesmas.
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
ABSTRACT Background: Primary Health Care(PHC), the lowest healthcare operational units, have difficulties in reporting things due to enormous number of reports to be completed based on the requirements of various programs available in the Ministry of Health. There were various overlapping applications for reporting, so it spend a lot of time and human resources. To meet the reporting needs, Gambut PHC implemented applications SIKDA Generik (Generic District Healthcare Information System). Methods: This research was a descriptive case study design using qualitative methods, the data collected by indepth interviews, filling the questionnaire by respondents, observation and document analysis. The subjects included 16 people selected by purposive sampling, data analysis using the method of constant comparative method. Results: The survey results revealed that the competence and number of human resources were still lacking so that the competence of human resources need to be increased and the amount of human resources need to be added, the software application was often impaired and in need of repair or updating software SIKDA Generik, application implementation SIKDA Generik in Gambut Public Healthcare Center yet have decree of assignment, there was no coordination socialization prior to the implementation of the application, and no training or guidance related applications led to the lack of knowledge of SIKDA Generik., quality of stillincomplete but the data produced is accurate and timely, input and implementation process of the application was still lacking cause the lack of output. Concluions: There needs to be a better governance for the implementation of SIKDA Generic. Keywords : Routine performance information management, SIKDA Generik, Management information system Primary Health Center.
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016
PENDAHULUAN Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data kesehatan sangat penting, sehingga memerlukan perhatian dan kerangka konseptual menyeluruh dalam kaitannya dengan pelaksanaan Health Information Technology (HIT).1(2). Meningkatnya penggunaan informasi membutuhkan peningkatan kualitas data dan produk informasi, yang pada gilirannya membutuhkan sistem informasi kesehatan yang lebih baik.2(10). Routine Health Information Systems (RHIS) dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan, memperkuat strategi sistem kesehatan di tingkat kabupaten yang meliputi kualitas data yang relevan, kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi dan penggunaan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Routine Health Information Systems (RHIS) merupakan rutinitas sistem yang luas, seperti sistem surveilans untuk mengidentifikasi kejadian penyakit; catatan medis individu (berbasis kertas atau elektronik) yang dapat digunakan oleh dokter, perawat, dan jenis-jenis tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi individu yang dapat digunakan oleh pejabat kabupaten untuk mengetahui layanan kesehatan yang diberikan dan sistem pendukung terkait, termasuk peralatan dan perlengkapan, keuangan, pembayaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia.3(5). Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, terdapat target strategis untuk meningkatkan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Perencanaan kesehatan di tingkat Kementerian Kesehatan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan pemanfaatan IT melalui sistem e-planning, e-budgeting dan e-monev. Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan kesehatan antara lain adalah kurang tersedianya data dan informasi yang memadai, sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Permasalahan juga muncul karena belum adanya mekanisme yang dapat menjamin keselarasan dan keterpaduan antara rencana dan anggaran Kementerian Kesehatan dengan rencana dan anggaran kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Daerah atau Pemda (Kabupaten, Kota, dan Provinsi), termasuk pemanfaatan hasil evaluasi atau kajian untuk input dalam proses penyusunan perencanaan.4(6). Menurut Kepmenkes Nomor 551 tahun 2002 tentang kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) adalah memfasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).5 (3). Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia tidak berjalan secara optimal dan belum maksimal dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan. Puskesmas sebagai pelaksana kesehatan terendah mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan, dimana data antara satu laporan dari satu program dengan laporan lain dari program lainnya memiliki dataset yang hampir sama. Di sisi lain, aplikasi untuk membuat berbagai laporan tersebut berbeda-beda sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam pengerjaannya, maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
67
Kesehatan untuk digunakan di daerah (Puskesmas dan Dinas Kesehatan) yang disebut Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik (SIKDA Generik).6(8). Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan juga ingin mengembangkan sistem informasi kesehatan yang berbasis komputer dengan harapan data dan informasi yang dihasilkan dapat terintegrasi agar efisiensi dan efektifitas kerja meningkat. Melihat gambaran latar belakang tersebut peneliti ingin mengekplorasi implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik di UPT. Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan rancangan studi kasus, menggunakan metode kualitatif, dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar pada bulan Januari hingga Maret 2015. Informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Data dan Informasi Kesehatan, Staff Seksi Data dan Informasi Kesehatan, Kepala UPT. Puskesmas Gambut, Kepala TU. UPT. Puskesmas Gambut, dan 1 orang Koordinator Pengelola SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut. Sedangkan informan pendukung terdiri atas 11 orang pemegang program di UPT. Puskesmas Gambut yaitu : 1 orang di bagian pendaftaran, 3 orang di bagian rawat jalan (poli umum, poli KIA, poli gigi), 1 orang di bagian IGD, 1 orang di bagian apotik, 1 orang di bagian laboratorium, 1 orang di bagian radiologi, 1 orang di bagian inventory medis, 1 orang di bagian non inventory medis, 1 orang di bagian kasir) yang diambil secara purposive sampling sebanyak 16 orang, Analisis data menggunakan metode constant comparative method. Data diperoleh dengan teknik Triangulasi yaitu wawancara mendalam dan pengisian kuisioner, 5 orang informan akan di wawancara secara mendalam, 16 orang informan (semua subyek penelitian) diminta untuk mengisi kuisioner pada lembar kuisioner yang telah disediakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kompleksitas Formulir Prosedur Pengisian Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa formulir isian pada aplikasi SIKDA Generik ini memang sangat kompleks dan merepotkan pengguna aplikasi di UPT. Puskesmas karena mereka harus mengisi beberapa tabel yang berbeda dan cukup rumit, seperti kutipan hasil wawancara berikut : “nah… itu salah satu kendala dari aplikasi sikda generik ini… kami nilai memang kalau… mungkin mereka… untuk kelengkapan data…tapi untuk kompleksitasnya itu yang sangat me…. me… merepotkan pengguna di puskesmas… karena harus mengisi beberapa tabel… yang berbeda dan cukup rumit… mungkin itu…” (WM-Informan 5). Berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam diketahui bahwa kompleksnya formulir prosedur isian pada aplikasi SIKDA Generik ini disebabkan banyaknya menu dalam aplikasi yang membuat pengguna aplikasi di Puskesmas Gambut kesulitan. Pengguna harus mengisi
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 beberapa tabel yang berbeda dan cukup rumit, selain itu juga pengelola harus meminta atau membagikan formulir isian tersebut ke seluruh pemegang program untuk di isi kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SIKDA Generik. Aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut adalah aplikasi SIKDA Generik versi terbaru. Versi terbaru dari SIKDA Generik ini memiliki konten yang telah disempurnakan dengan beberapa fungsionalitas pendukung untuk pendataan kesehatan daerah. Versi terbaru dari SIKDA Generik ini dihadirkan guna menyempurnakan aplikasi SIKDA yang lalu. SIKDA Generik versi terbaru ini dikenalkan dengan nama SIKDA Generik versi 1.3 . Fitur dan tampilan (user interface) yang dihadirkan dalam SIKDA Generik 1.3 adalah fitur dashboard yang lebih detail, menu yang lebih kompleks, form fill-in yang telah dilengkapi, data yang secara otomatisasi tergeneralisasi, dan masih banyak lagi fitur yang disediakan dalam SIKDA Generik 1.3 guna mempermudah pengguna dalam pengoperasiannya.7(7) Beberapa fitur tambahan dalam aplikasi SIKDA Generik 1.3 ini adalah fasilitas untuk minimize dan maximize tampilan menu dan header yang terdapat pada samping kiri dan pada bagian atas. Menu tambahan yang dihadirkan dalam aplikasi SIKDA Generik 1.3 adalah penyempurnaan dari versi sebelumnya. Penyempurnaan fasilitas ini adalah terdapat pada menu Transaksi, yaitu ditambah dengan sub menu Sarana. Bukan hanya dalam menu transaksi yang ditambah, akan tetapi pada versi ini SIKDA Generik juga ditambah dengan menu Kegiatan Luar Gedung untuk mendapatkan data kegiatan luar yang lebih lengkap, misalnya kegiatan imunisasi, kesehatan lingkungan, dan posyandu. Kegiatan luar gedung tersebut mencakup semua kegiatan dalam kegiatan pendataan tingkat kesehatan daerah baik kesehatan rumah sakit, imunisasi, restoran, beserta semua data yang terlibat di dalamnya. Tambahan sub menu juga dihadirkan dalam Laporan, dalam menu Laporan ini bukan hanya ada Laporan Bulanan dan Laporan Jamkesmas, akan tetapi ada juga Laporan Kunjungan guna mengupdate informasi yang akan tergeneresisasi dalam SIKDA Generik untuk pelaporan evaluasi. Selain aplikasi SIKDA Generik 1.3 modul Puskesmas dikembangkan pula aplikasi SIKDA Generik 1.3 modul Dinas Kesehatan. Modul ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi pada pelayanan kesehatan yang telah menggunakan aplikasi SIKDA Generik 1.3 modul Puskesmas. Fitur Transaksi pada aplikasi SIKDA Generik 1.3 modul Dinas Kesehatan berisi tentang stok obat masuk dan keluar pada gudang obat/instalasi farmasi Kabupaten/Kota serta sarana yang masuk dan keluar di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada SIKDA Generik 1.3. Fitur Data Kesehatan pada SIKDA Generik 1.3 modul Dinas Kesehatan, berfungsi untuk mengakomodir data dari Puskesmas yang belum menggunakan SIKDA secara elektronik. Fitur pada SIKDA Generik 1.3 di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dikemas dalam bentuk data agregat. Fitur Laporan pada SIKDA Generik 1.3 modul Dinas
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
68
Kesehatan berisi agregasi pelaporan yang berasal dari Puskesmas (baik menggunakan SIKDA elektronik maupun secara manual). Formulir isian pada aplikasi SIKDA Generik merupakan format isian yang tidak bisa dirubah atau ditambah sesuai kebutuhan pelaporan di puskesmas. Hambatan lain pada pengisian form di aplikasi SIKDA Generik seperti di KIA, stok obat yang tidak terbaca, loading aplikasi pada saat menginput juga bermasalah, dan pengguna aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut tidak diajari atau diberi pelatihan mengenai bagaimana cara mengisi formulir isian pada aplikasi ini, langkah-langkah menginput bagaimana cara menginput data ke aplikasi pun sudah dapat mereka pahami. 2. Kompetensi Petugas Sistem Informasi Kesehatan Sumber Daya Manusia yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik tidak memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. selain itu belum ada upaya untuk meningkatkan kompetensi petugas sistem informasi kesehatan. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dari hasil analisis wawancara mendalam diketahui bahwa pada dasarnya pengelola dan pemegang program yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini telah menguasai dasar aplikasi, selain itu rata-rata para pemegang program atau staf puskesmas sudah mengetahu cara mengoperasikan komputer yang merupakan dasar dari pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik ini, karena sebenarnya aplikasi SIKDA Generik ini mudah untuk di operasikan. Untuk mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini Kementerian Kesehatan telah menyiapkan panduan aplikasi SIKDA Generik dan panduan pengguna SIKDA Generik di puskesmas. SDM yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut tidak memiliki keahlian khusus di bidang komputerisasi, karena mereka adalah tenaga kesehatan yang diminta membantu mengimplementasikan aplikasi ini, namun ketertarikan serta hobby terhadap komputer juga adanya tuntutan organisasi karena merupakan program pemerintah membuat mereka termotivasi. Upaya untuk meningkatkan kompetensi petugas SIK tergantung dari kebijakan pimpinan/organisasi serta ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, juga ketersediaan dan kesiapan SDM. Petugas, pengelola, pemegang program yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini ratarata sudah paham dan bisa menggunakan komputer semuanya, semuanya sudah menggunakan komputer untuk mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik. Petugas, pengelola, pemegang program yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini harus lebih teliti lagi, karena kadang-kadang mereka harus menyediakan waktu khusus atau meluangkan waktu untuk mengentry data ke aplikasi, sedangkan seharusnya
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 data tersebut di entry langsung pada saat pasien datang. Agar tidak ada tumpukan pekerjaan karena tupoksi utama pekerjaan mereka adalah melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien puskesmas yang berkunjung atau berobat. Untuk sementara petugas hanya membantu dalam hal entry data saja dan belum bisa melakukan instalasi aplikasi ini. Aplikasi SIKDA Generik dapat diinstall secara otomatis (khusus dengan OS Windows) dan dapat diinstal secara manual. Belum ada upaya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi petugas sistem informasi kesehatan, petugas atau pengelola pemegang program aplikasi SIKDA Generik yang pernah melakukan pelatihan atau dikirim pelatihan oleh dinas kesehatan kabupaten hanya 1 orang yaitu staf seksi data dan informasi kesehatan, itu pun pada saat akan mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik tersebut saja, padahal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 7 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) nasional bertugas menjawab tantangan ini. Berdasarkan hasil telaah dokumen yaitu dokumen telaahan staf dari Kepala Seksi Data dan Informasi Kesehatan Kab. Banjar kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banjar perihal : mohon persetujuan untuk konsultasi dan pembelajaran SIKDA Generik ke PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta di ketahui bahwa satuorang pengelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ikut berangkat mengikuti konsultasi dan pembelajaran SIKDA Generik ke PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, sebagai dasar mendapatkan aplikasi SIKDA Generik dan upaya mendukung pemerintah dalam perwujudan program eGovernment serta upaya menyediakan data yang real time dengan pembuatan jaringan komputer. Semua responden menilai bahwa Petugas SIK atau pengelola Aplikasi SIKDA Generik ini perlu dibekali keterampilan atau keahlian khusus misalnya di bidang komputerisasi (100 %). 3. Tata Kelola Tata kelola pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut dianggap sudah cukup baik, hanya saja dalam pengimplementasiannya belum memiliki Surat Keputusan (SK) pengimplementasian dan tidak ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum adanya pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut, seperti kutipan hasil wawancara berikut ini : “kadada nah… kadada pang dasar SK nya… bahwa Gambut kena dianukan menjalankan ini… kadada pang lah samalam tuh…” (WM-Informan 1). (tidak ada… tidak ada dasar SK nya… bahwa Gambut nantinya menjalankan ini… kemarin itu tidak ada…). Pendapat informan lain :
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
69
“yakanya tu kan… kembali sosialisasi dulu… kayaapa cara menggunakan… manfaatnya kan ya lo… gasan meringankan pekerjaan kita jua neh… yo lo…” (WM-Informan 1). (seandainya saja… kembali sosialisasi dulu… seperti apa cara menggunakan… manfaatnya kan ya… untuk meringankan pekerjaan kita juga ini… ya kan…). Tidak ada Surat Keputusan (SK) yang menyatakan penunjukkan kepengurusan atau siapa saja pengelola atau petugas yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut. Hal tersebut menyebabkan kesimpang siuran nama pengurus,petugas, dan pengelola aplikasi SIKDA Generik yang mengimplementasikan.Dinas Kesehatan Kabupaten seharusnya membuatkan Surat Keputusan (SK) pengimplementasian aplikasi tersebut yang minimal ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, agar sistem tata kelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut mempunyai dasar ketatakelolaan dari segi kepengurusan dan keanggotaan team pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik. Tidak ada sosialisasi ke UPT. Puskesmas Gambut sebelum adanya pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik ini baik itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak ada advokasi dengan pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Banjar terkait pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik ini, Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif.Advokasi adalah sebuah upaya atau proses untuk mendapatkan komitmen yang dalam hal ini di lakukan dengan cara persuasif yang menggunakan keakuratan dan ketepatan suatu informasi. Misalkan advokasi kesehatan guna mendapatkan komitmen di bidang kesehatan.8(1). Advokasi dengan PEMDA Kabupaten Banjar diharapkan dapat berupa pemasangan jaringan internet langsung online ke puskesmas, maupun pembuatan peraturan daerah mengenai segala sesuatu tentang pelaporan online. Dukungan atau peranan pimpinan dalam tata kelola implementasi aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini cukup berperan, meskipun seharusnya ada sistem evaluasi implementasi aplikasi, kemudian sarana prasarana yang harus dilengkapi, serta pimpinan organisasi di tuntut untuk tidak tanggung-tanggung dalam mendukung mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini dan harus menyeluruh di semua puskesmas, responden menilai bahwa ada dukungan dari pimpinan (dukungan organisasi) (75 %). Komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi untuk tetap mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik juga sangat diperlukan. Tata kelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini diharapkan dapat berjalan lebih baik, karena nantinya jika aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan menjadi tolak ukur untuk dapat mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 puskesmas lain di Kabupaten Banjar, karena di Kabupaten Banjar Baru 1 puskesmas yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik dari 23 puskesmas yang ada. Tata kelola pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik ini lebih banyak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, sedangkan UPT. Puskesmas Gambut hanya menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan dari pimpinan saja. Pola tata kelola yang dapat diterapkan di UPT. Puskesmas Gambut yaitu berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain adanya struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia. Kebijakan atau regulasi mengenai pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini tidak begitu diketahui, baik itu oleh petugas pengelola pemegang program dari dinas kesehatan maupun puskesmas, sebesar 25 % responden tidak mengetahui akan adanya kebijakan atau regulasi tersebut, responden menilai bahwa kebijakan mengenai aplikasi SIKDA Generik ini tidak berjalan dengan baik dan perlu direvisi serta perlu penguatan lagi (18,8 %), sedangkan 13 orang responden menilai bahwa kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik (18,8 %). Beberapa kebijakan terkait pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik diantaranya: 1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 17 kewajiban pemerintah terhadap akses informasi; pasal 168 sistem informasi dan LS (mengamanatkan PP); pasal 169 kemudahan akses informasi. Adalah Pusat Data dan Informasi Kesehatan, unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal yang akan mengawal dan melaksanakan kebijakan SIKDA Generik Puskesmas; 2. Kepmenkes Nomor 551 tahun 2002 tentang kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) adalah memfasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA). Efektifnya SIKNAS tergantung oleh efektifnya SIKDA-SIKDA di provinsi maupun kabupaten/kota; 3. Kepmenkes Nomor 392 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksaaan Pengembangan Sistem Informasi (SIKDA). Berdasarkan data distribusi frekuensi responden menilai tata kelola implementasi aplikasi SIKDA Generik ini tidak berjalan dengan baik (87,5%), sedangkan responden menilai bahwa tata kelola implementasi aplikasi SIKDA Generik ini telah berjalan dengan baik
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
70
(18,8 %). Responden juga menilai implementasi aplikasi SIKDA Generik tidak sesuai dengan harapan (100 %). 4. Pelatihan dan Bimbingan Tidak ada pelatihan khusus mengenai aplikasi bagi petugas pengelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut, seperti kutipan hasil wawancara dengan informan berikut ini : “untuk… yang ada hubungan dengan SIKDA… kadada…”(WM-Informan 2). (untuk… yang ada hubungan dengan SIKDA… tidak ada…). Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah ada kepada UPT. Puskesmas Gambut namun dirasa masih kurang dan dan sifatnya insidentil (tidak secara rutin) saja tidak bersifat bimbingan khusus, jika ada masalah baru mereka datang, seperti kutipan hasil wawancara berikut : “ada… Cuma kan… sifatnya… apa ya… insidentil aja gitu lho… nggak khsusus… misalnya kalo ada masalah baru mereka datang… kalo ada laporan kita… “ (WM-Informan 3). Dalam konteks perkembangan ekonomi global, sumber daya manusia merupakan elemen penting dari kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejauh persaingan global ekonomi komputerisasi, kualitas dan sumber daya manusia inventif akan menjadi faktor utama yang membuat perbedaan antara negaranegara di dunia. Statistik menunjukkan bahwa negaranegara Eropa menaruh perhatian khusus untuk pelatihan yang berkesinambungan dari sumber daya manusia, terutama karena perbedaan spesifik antara sumber daya manusia dari negara-negara anggota. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi tidak ada pelatihan khusus mengenai aplikasi bagi petugas pengelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut. Keikutsertaan petugas pengelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut pada pelatihan mengenai aplikasi SIKDA Generik ini tergantung pada dikirim tidaknya peserta pelatihan tersebut ke pelatihan yang diadakan, karena yang mengirim peserta untuk ikut pelatihan adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Tidak adanya pelatihan mengenai pengimplementasian aplikasi dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, kesiapan dan tersediaan SDM yang akan memberikan pelatihan juga SDM yang diberikan pelatihan. Keikutsertaan SDM pada pelatihan maupun bimbingan yang diberikan kepada UPT. Puskesmas Gambut terkait implementasi aplikasi ini tergantung pada kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar merupakan pihak yang lebih berperan menyelenggarakan pelatihan, mengirimkan atau mengikutsertakan SDM ke pelatihan maupun memberikan bimbingan secara rutin. Kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan SDM,
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 bermakna strategis bagi pembangunan nasional. Artinya, masa depan sangat bergantung pada kualitas pendidikan masa kini.9(4) Pengembangan sikap dan skill serta kemampuan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan membantu tujuan pegawai mencapai kariernya dengan pengelolaan karier dan melakukan penilaian untuk dicarikan kekurangan kemudian diperbaiki.10 (9) Pelatihan mengenai sistem pencatatan pelaporan juga sangat diperlukan, apalagi jika sistem pencatatan pelaporan tersebut berbasis teknologi informasi (IT). Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas termasuk puskesmas pembantu, yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63/Menkes/SK/II/1981. Hasil analisis data distribusi frekuensi keikutsertaan dalam pelatihan SIKDA Generik responden menilai bahwa tidak pernah diikutkan pelatihan sebelumnya (56,3%), sedangkan responden lain menilai bahwa mereka pernah mengikuti pelatihan Aplikasi SIKDA Generik (43,8%), berdasarkan hasil observasi responden yang menyatakan pernah ikut pelatihan adalah mereka yang mengikuti pelatihan dari 1 orang pengelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut, bukan pelatihan khusus untuk aplikasi tersebut, karena Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar hanya mengirim 1 (satu) orang pengelola aplikasi SIKDA Generik UPT. Puskesmas Gambut untuk konsultasi pengenalan aplikasi SIKDA Generik langsung ke PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian, responden menilai bahwa mereka bersedia mengikuti pelatihan Aplikasi SIKDA Generik lagi (75 %). Dari hasil analisis wawancara dan observasi diketahui bahwa bimbingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah ada kepada UPT. Puskesmas Gambut namun di rasa masih kurang dan sifatnya insidentil (tidak secara rutin) saja tidak bersifat bimbingan khusus. Jika ada masalah atau kerusakan aplikasi SIKDA Generik saja maka dilakukan penanganan atau perbaikan dari Seksi Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dari hasil analisis wawancara mendalam diketahui bahwa bimbingan yang diberikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar terutama dari Seksi Data dan Informasi Kesehatan, adalah bimbingan bagimana cara menginput data hingga bagaimana cara mencetak data dengan terjun langsung kelapangan. Fungsi terjun langsung kelapangan adalah untuk mengetahui kondisi atau keadaan sebenarnya dari pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut. Hasil analisis wawancara bimbingan yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar kepada UPT. Puskesmas Gambut sudah bagus asalkan tidak ada kendala atau kerusakan pada aplikasi SIKDA Generik itu sendiri. Dalam hasil analisis wawancara didapat informasi bahwa pengelola aplikasi SIKDA Generik UPT. Puskesmas Gambut kadang datang langsung ke
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
71
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar untuk bertanya cara menangani masalah dalam mengimplementasikan aplikasi ini, agar langsung ada tanggapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan tidak merepotkan Seksi Data dan Informasi Kesehatan untuk datang langsung ke UPT. Puskesmas Gambut. Satuorang pengelola aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut juga melakukan bimbingan kepada rekan-rekannya sesama pemegang program yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini di puskesmas, di dampingi oleh seksi data dan informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dari hasil analisa wawancara juga diketahui bimbingan yang diharapkan atau diinginkan oleh petugas pengelola pemegang program aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut adalah bimbingan yang sesuai dengan program puskesmas yang dijalankan di aplikasi SIKDA Generik, contohnya pemegang program gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar melakukan pelatihan kepada pemegang program gizi masyarakat di UPT. Puskesmas Gambut, tujuannya agar mereka memahami dengan jelas maksud atau istilahistilah dari inputan masing-masing program kesehatan di aplikasi SIKDA Generik puskesmas. Semua resonden menilai bahwa perlunya bimbingan untuk mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik (100%) mereka juga menilai bahwa waktu dan bimbingan khusus sangat diperlukan untuk mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik (100%). 5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada di UPT. Puskesmas Gambut sebanyak enamorang pemegang program puskesmas dengan satu orang pengelola atau koordinator aplikasi SIKDA Generik ini di puskesmas, di tambah Kepala UPT. Puskesmas Gambut dan Kepala TU. UPT. Puskesmas Gambut. seperti kutipan hasil wawancara dibawah ini : “tiap ruangan ada… berapa yu… semalam tu kan komputer yang disediakan pertama empat… kita tambah dua… enamorang mungkin… bisa…” (WM-Informan 2). Tidak ada petugas khusus di tiap ruangan yang bertugas untuk mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini, padahal seharusnya ditiap ruangan itu ada petugas khusus untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Program pokok puskesmas merupakan program pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan karena mempunyai daya yang besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ada 6 Program Pokok pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu: program pengobatan (kuratif dan rehabilitative), promosi kesehatan, pelayanan KIA KB, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan dan perbaikan gizi masyarakat.Ke 6 pokok program itu seharusnya ada SDM yang menyiapkan pelaporan terkait program yang mereka
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 pegang dan data tersebut juga harus di input ke dalam aplikasi SIKDA Generik puskesmas. Sumber daya manusia yang memberikan pelayanan profesional untuk promosi kesehatan masyarakat setempat, termasuk pemeriksaan kesehatan sindrom metabolik, konseling dan pendidikan kesehatan, rujukan dan manajemen tindak lanjut, dan evaluasi. SDM ini akan membantu memperkuat layanan perawatan multidisiplin, dan tanggung jawab utama mereka termasuk membangun jaringan profesional, bersama dengan koordinasi dan manajemen. Idealnya satu ruangan itu satu orang khusus menangani aplikasi SIKDA Generik di puskesmas, namun karena SDM tidak mencukupi akhirnya yang ditugaskan hanya beberapa orang saja. Sumber daya manusia yang seharusnya mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini adalah berdasarkan konsep software SIKDA Generik yang di dalamnya terdapat beberapa modul yang mana masing-masing modul tersebut seharusnya ada yang melakukan input data. . Sumber daya manusia yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini harusnya disesuaikan dengan jenis pelayanan di UPT. Puskesmas Gambut. Sebuah komponen kunci dari kapasitas sistem kesehatan publik untuk memberikan layanan adalah sumber daya manusia, dan kekurangan tenaga kesehatan dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan milenium. Sumber daya manusia yang mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini sebaiknya memiliki kemampuan mengoperasikan komputer khususnya aplikasi SIKDA Generik ini dan memiliki latar belakang ilmu yang sesuai misalnya tenaga rekam medis, selain itu SDM harus sudah dilatih dan diberikan pendidikan terkait aplikasi SIKDA Generik ini, sehingga SDM di puskesmas tidak hanya sekedar mengetahui cara mengoperasikan aplikasi tetapi juga mengetahui tujuan manfaat dari aplikasi SIKDA Generik. Berdasarkan data distribusi frekuensi responden menilai bahwa perlu tambahan SDM untuk mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini (81,3%). Kurangnya jumlah SDM disebabkan karena mayoritas SDM puskesmas adalah tenaga kesehatan yang tupoksi utamanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, karena itu dibutuhkan SDM tambahan untuk membantu mengimplementasikan aplikasi ini. SDM yang mengimplementasikan aplikasi harus memiliki kemauan, keterampilan, kemampuan mengoperasikan komputer serta lebih diutamakan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai misalnya tenaga rekam medis. Jumlah SDM yang kurang menyebabkan tenaga yang melakukan input serta proses pengimplementasian aplikasi juga kurang. 6. Kualitas Data Yang Baik (Lengkap, Tepat Waktu Dan Akurat) Kualitas data yang baik merupakan modal utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuannya. Dari hasil analisis wawancara mendalam dan observasi, data yang dihasilkan aplikasi 2.
United States Government. GHI: Building on and
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
72
SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini yang dapat digunakan hanya data kesakitan atau LB1. Semua data kesakitan terekam baik di aplikasi SIKDA Generik ini, kualitas data dari aplikasi SIKDA Generik ini sudah berkualitas, akan tetapi belum bisa menggambarkan tingkat kesehatan di wilayah Gambut, dengan adanya aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini maka diharapkan aplikasi dapat membantu untuk membuat kesimpulan mengenai kondisi kesehatan ataupun kriteria suatu penyakit di wilayah Gambut. Dari hasil analisis wawancara mendalam diketahui kualitas data yang dihasilkan aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini tidak sesuai dengan laporan yang diminta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, sehingga ada double dalam mengerjakan laporan oleh petugas pengelola data informasi kesehatan di puskesmas. Data informasi yang dihasilkan aplikasi SIKDA Generik di UPT. Puskesmas Gambut ini belum lengkap namun sudah cukup akurat dan tepat waktu, akan tetapi jika ada kerusakan lagi pada hardware maupun software maka para petugas pengelola aplikasi SIKDA Generik tidak lagi mengimplementasikan aplikasi SIKDA Generik ini. Berdasarkan wawancara mendalam diketahui juga bahwa agar data yang di hasilkan berkualitas, akurat, lengkap dan tepat waktu maka yang paling penting adalah harus ada komitmen dan ketekunan serta kedisiplinan petugas.
KESIMPULAN DAN SARAN Input implementasi aplikasi SIKDA Generik : kompleksnya formulir prosedur isian aplikasi dikarenakan banyaknya menu-menu/fitur baru aplikasi SIKDA Generik, kompetensi petugas SIK masih kurang, Tata kelola sudah berjalan cukup baik hanya saja tidak ada SK kepengurusan pengimplementasian aplikasi serta tidak ada koordinasi sosialisasi terlebih dahulu sebelum pengimplementasian aplikasi, pelatihan dan bimbingan juga masih kurang; Sedangkan dari proses implementasi aplikasi SIKDA Generik, kurangnya SDM menyebabkan proses yang ada dalam pengimplementasian aplikasi ini juga kurang; Output yang dihasilkan kualitas datanya sudah baik, akurat dan tepat waktu, laporan atau output yang dihasilkan aplikasi SIKDA Generik kurang karena proses dan input kurang. Untuk pengimplementasian aplikasi SIKDA Generik selanjutnya sebaiknya dibuat tata kelola yang lebih baik. Perlu ada SOP yang jelas dan SK penunjukkan kepengurusan SDM dengan begitu koordinasi dan sosialisasi akan ke Puskesmas bisa lebih baik.
KEPUSTAKAAN 1.
Cresswell, K., & Sheikh, A. Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: an interpretative review. International Journal of Medical Informatics, 2013; 82(5), e73–86. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S13 86505612001992 Expanding Existing Platforms. 2011. Retrieved from
Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 1, No. 1, April 2016 3.
4. 5. 6.
http://www.ghi.gov/what/platforms/index.html. Hotchkiss, D. R., Diana, M. L., & Foreit, K. G. F. How can routine health information systems improve health systems functioning in low- and middleincome countries? Assessing the evidence base. 2015; p. 50. Amerika Serikat. Retrieved from http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/sr-1165 Kemenkes RI. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Jakarta; 2015. Depkes RI. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2002. Saparingga, R. SIKDA Generik Persyaratan Sistem & Dataset Minimum. Jakarta: Bidang Sistem Informasi Kesehatan GIZ (Gesselschaft fur
Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat
73
Internationale Zussamenarbeite) Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. 7. Kemenkes RI. SIKDA GENERIK Hadir Dengan Versi Terbaru. 2014. Retrieved from http://sikda.depkes.go.id/?p=289 8. Anggraeni, D. Pengertian Advokasi. 2014. Retrieved from http://www.teksdrama.com/2014/02/pengertianadvokasi.html 9. Hariandja, M. T. E. Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai. (Y. Hardiwati, Ed.). Jakarta: PT. Grasindo. 2007. 10. Suprapto, T. Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi. (Ratino, Ed.). Yogyakarta: Media Pressindo. 2009.
J Int Comp & He Inf.
pISSN: 2715-6923, eISSN: 2721-9186
Vol. 1, No. 1, March
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jichi
Korespondensi Khairina Isnawati [email protected] Gedung Berintan Lantai 1, Jalan A Yani Km. 40, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan Journal of Intelligent Computing and Health Informatics
Evaluation of Optima Regional Health Information System with HOT-Fit on Technology Aspects Approach in Johar Baru Health Center Jakarta Research Article
Ahmad Fauzan, Noviandi*
Department of Statistics, Akademi Ilmu Statistika Muhammadiyah Semarang, Semarang 50185, Indonesia
*
[email protected] (coresponden author) [email protected] Article history: Received: 28 Dec 2019 Accepted: 22 Mar 2020 Available online: 31 Mar 2020
ABSTRACT
The Information technology development has affected various sectors, including health services. The several technologies have been used to impro quality of system, information, and services that is used at Johar Baru Health Center have a significant influence on the satisfaction of SIKDA Optima Keywords : Health services tecnology, SIKDA optima, hot fit.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Copyright © 2019 Journal of Intelligent Computing and Health Informatics. All
rights reserved
J Int Comp & He Inf. Vol. 1, No. 1, March
J Int Comp & He Inf. @JICHI 2020 https://doi.org/10.26714/jichi.v1i1.5397
pISSN: 2715-6923, eISSN: 2721-9186 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jichi
10 Ahmad Fauzan & Noviandi
1. INTRODUCTION The health information system (HIS) is an important aspect in supporting health development in Indonesia. According to Indonesian Government Regulation No. 46 of 2014, HIS is a set of structures that includes integrated data, information, indicators, procedures, tools, technology and human resources to direct actions or decisions that are beneficial to support health development (Indonesia, 2014). The government by the ministry of health has developed HIS nationally which aims to provide useful information for decision making in carrying out each health program (Thenu et al., 2016). One of the developments of HIS in Indonesia is the Regional Health Information System or SIKDA. SIKDA was developed by health service unit nationally, or namely SIKDA generic. SIKDA generic can connect online and be integrated in all public health center or often called puskesmas, hospitals and other health facilities. However, the application of generic SIKDA in every puskesmas is considered unable to cover all needs, therefore each puskesmas optimizes SIKDA (SIKDA optima). More than that, SIKDA Optima needs to be evaluated, it is related to information needs that have an impact on the quality of data and production of information generated from existing information systems (Isnawati et al., 2016). System evaluation methods have been widely reported including Technology Acceptance Model (TAM) (Kamal et al., 2020). Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Anwar et al., 2012), Human, Organization and Technology-Fit (HOT-Fit) (Erlirianto et al., 2015), Performance, Information, Economics, Controls, Efficiency and Service (PIECES) (Tullah & Hanafri, 2014), and many more in the fields of education, data retrieval and health information systems. The TAM’s evaluation method have advantages in evaluating systems, such as, seeing two aspects of perceived usefulness and perceived of use (Ayanlade et al., 2019), UTAUT of performance expectancy, effort expectancy, social influences, and facilitating conditions (Gunawan, 2018). Both methods only assess whether the system being evaluated is acceptable to the user, but it is not seen from the aspects of human, organization, technology and the benefits provided. HOT-Fit is a method used to measure these four aspects. The HOT-Fit method is used to evaluate systems that have long been used. By (Sibuea et al., 2017) reported that evaluated a system that has been used for 8 years at a love group hospital. Data collected were analyzed quantitatively using multiple regression. The results of his research show the impact on system user satisfaction, positive influence of users on the system, positive user satisfaction on the quality of information produced, service quality, system quality on organizational structure, service quality on user satisfaction, system quality on organizational structure, service quality on organization
and organizational environment to the organizational structure. Report by (Jannah & Salsabila, 2019), to evaluate SIKDA optima from the aspect of human resources (HR). From 79 samples of users who use SIKDA Optima from the HR aspect shows that there is a significant influence with the real benefit equation of 5.716 - 0.016 system users + 0.776 SIKDA Optima user satisfaction and system user satisfaction by 66.6%. In this research we use HOT-Fit is an evaluation method that can be used to measure four aspects of technology. Why? because based on two previous researchers Jannah and Putri who evaluated the system from the aspects of HR and the organization of the benefits.
2. THE MATERIAL AND METHOD
2.1 Health Information System (HIS) The Health Information System (HIS) is a system that integrates data collection, processing, reporting and use of information to improve the effectiveness and efficiency of health services through better management at all levels of health (Susanto & Sukakdi, 2011). In achieving good health status, it is necessary to develop HIS. Integrated HIS by level of health services such as SIKNAS and SIKDA can help with good health.
2.2 SIKDA The Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) is an information system that includes information systems developed in health service units (Puskesmas, Hospitals, Polyclinics, Private Practices, Pharmacies, Laboratories), District / City Health Office information systems, and Provincial Health Office information systems. The development of SIKDA, facilitation of its development is carried out by first helping regions reorganize their health systems and reformulate Health Management in Regional Health Systems (SKD). In this case cooperation forums will be developed both at the provincial level and at the district / city level. Afterwards, information, indicators and data needs as well as the information system are formulated (Isnawati et al., 2016). In this research, SIKDA are grouped according to their nature, namely generic SIKDA and SIKDA Optima.
2.2.1 SIKDA Generic Generic SIKDA was developed in order to improve health services through the use of communication information technology. This application is the application of Health Information System standardization so that it is expected that data and information on health that is fast, precise and accurate are available by utilizing information and communication technology in decision making/policy in the health sector (RI, 2011) (Fig. 1).
Evaluation of Optima Regional Health Information System with HOT-Fit on Technology Aspects Approach in Health Center Area
11
of Johar Baru Health Center
Fig. 1. Workflow of the SIKDA generic model.
2.2.2 SIKDA Optima SIKDA Optima is a SIKDA generic that is optimized according to the needs of the puskesmas involving third parties, namely vendors. SIKDA generic is used to facilitate puskesmas staff when reporting to various programs within the Ministry of Health. The SIKDA Generik is expected to flow data from the lowest level to the central level to run smoothly, standardized, on time, and accurately as expected.
assesses the system from the aspect of user satisfaction. The organizational component evaluates the system from aspects of the structure and environment of the organization. The technology component consists of system quality, information quality and service quality (Hakam, 2016). The variables and indicators used in this study are: 1) Technology as measured by the system quality • system quality: user friendly system, completeness of the system (functionality or features), performance, and security; • information quality: content usefulness; • service quality: system response and technical support. 2) Net Benefit • measured from the efficiency and effectiveness of the work; • assist in decision making.
2.4 Frame of Mind The influence factors of Net Benefit (benefits of SIKDA Optima) in the framework of thinking are only seen from the technological aspects that can affect the success of the SIKDA Optima application, see Fig. 3.
2.3 HOT-Fit Model HOT-Fit is a system evaluation model that provides a new framework from the aspects of human, organization and technology. This framework is built based on the IS Success model and the IT organization Fit model (Yusof et al., 2006), see Fig. 2. The Important components such as human, organization and technology in the IS Success model will be discussed in the HOT-Fit model.
Fig. 3. The frame of mind of the proposed method
2.5 Research Hypothesis Based on the model theory that has been described in Fig. 3 can be drawn research hypotheses, as follows: Fig. 2. Framework of the HOT-Fit model. HOT-Fit models have been used successfully to identify factors, dimensions and measurement indicators, and able to identify the relationship and conceptual appropriateness of human, technological and organizational factors. The human component is assessing an information system in terms of the system users, the level of its users, training, knowledge, expectations, and attitudes towards or against the system. In addition, this component also
H1: There is an influence of the quality of the system (SIKDA optima) on the tangible benefits of SIKDA optima in the Johar Baru Health Center Area, Jakarta.
H2: There is an influence of information quality on the real benefits of SIKDA Optima in the Johar Baru Health Center Area, Jakarta. H3: There is an effect of service quality on the real benefits of SIKDA Optima in the Johar Baru Health Center Area, Jakarta System evaluation using the HOT-Fit model was carried out in the Johar Baru I, II and III Puskesmas with a population of 98 SIKDA Optima users consisting of
12
doctors, nurses, midwives, pharmacy, PMIK and admin. From the total population, determined the sample that will be used in this study. Determination of the sample using the slovin method (Singh & Masuku, 2014). 𝑁 𝑛= (1) 1+(𝑒2)
where N : population n : sample e : error value. we use 0,05 as value of p-value. The number of samples we used based on Equation 1 is 79 users.
2.6 Data Analysis There are two techniques used in this study, namely univariate analysis and multivariate analysis: 1) univariate analysis: this technique aims to explain each of the research variables. This analysis describes or describes the dependent variable (real benefit) and the independent variable (system usage and user satisfaction) 2) multivariate analysis: Multivariate analysis is used for processing a large number of variables which aim to find the effect of these variables on an object simultaneously or simultaneously. In this study multivariate analysis was used to determine the quality of the system, the quality of information and the quality of services to the real benefits (Net Benefits) of SIKDA Optima. The statistical test used in this study is multiple linear regression to measure the effect of more than one independent variable on the dependent variable. 𝑌 = + 𝑏1. 𝑥1 + 𝑏 2. 𝑥 2 + 𝑏3 𝑥3 (2) Where: Y : Dependent variable X1 : Independent variable (system quality) X2 : Independent variable (information quality) X3 : Independent variable (service quality) a : Constants b : Regression coefficients for each variable
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1 Costumer Satisfaction In Table 1 shows the satisfaction of SIKDA Optima users in the Johar Baru Health Center Area of Central Jakarta it is concluded that users are satisfied with SIKDA Optima is 39.24% and the number of users is 31 out of 79 users. Based on questionnaire answers from 79 respondents who used SIKDA Optima obtained SIKDA user satisfaction results expressed satisfaction of 53.16% with satisfaction categories are: 1. SIKDA Optima is easy to use (81.0%) 2. SIKDA Optima helps in completing work (81.0%) 3. SIKDA Optima improves the works quality. Table 1. Frequency distribution of information quality for
Ahmad Fauzan & Noviandi
SIKDA Optima in Johar Baru health center area of central Jakarta in 2019. Costumer satisfaction
Total
%
Less satisfied
15
18,99
Quite satisfied
12
27,85
Satisfied
31
39,24
Very satisfied
11
13,92
3.2 System Quality The application of SIKDA Optima system in the Johar Baru Health Center Area, Central Jakarta is said to be good. It can be seen from 79 users, 47 users with 59.50% stated that the quality of the SIKDA Optima system is good (see, Table 2). Based on the results of the calculation of the score of user answers to the quality of the SIKDA Optima system shows that the average deviation of the sample is said to be good with an accuracy value of 2.305 and an average value of 16.09. Table 2. Frequency distribution of system quality for SIKDA Optima in Johar Baru health center area of central Jakarta in 2019. System of quality
Total
%
Less
16
20,25
Enough
10
12,66
Well
47
59,50
Very good
6
7,59
3.3 Information Quality Table 3. Frequency distribution of information quality for SIKDA Optima in Johar Baru health center area of central Jakarta in 2019. System of quality
Total
%
Less
9
11,39
Enough
21
26,58
Well
34
43,04
Very good
15
18,99
As you can see in Table 3, it shows the quality of Optima Information SIKDA in the Johar Baru Jakarta Health Center, which is 11.39% less, 26.58% sufficient, 43.04% good and 18.99% very good. So, it can be concluded that the information quality of SIKDA Optima in Johar Baru Health Center is already good in the application of SIKDA Optima. The information quality generated by SIKDA Optima based on system users is good performance at 62.03% with three categories: 1. SIKDA Optima can be accounted for at 87.3% 2. Information generated in accordance with the data entered in SIKDA Optima is 84.8% 3. Ease to reading information is 83.5%
Evaluation of Optima Regional Health Information System with HOT-Fit on Technology Aspects Approach in Health Center of Johar Baru Health Center Area pISSN: 2715-6923, eISSN: 2721-9186, Vol. 1, No. 1, March 2020, pp.9-14
3.4 Service Quality Table 4. Frequency distribution of service quality for SIKDA Optima in Johar Baru health center area of central Jakarta in 2019. Service quality
Total
%
Less
15
18,99
Enough
24
30,38
Well
30
37,97
Very good
10
12,66
As you can see in Table 4, that the quality of SIKDA Optima services in the Johar Baru Jakarta Health Center Area is in the good category, namely lacking (18.99%), sufficient (30.38%), good (37.97%) and very good (12.66%). It can be concluded that the quality of the SIKDA Optima services in the Johar Baru Health Center area is already good to apply. According to the user's system that services quality that provided by SIKDA Optima is a good service that is equal to 50.63%, where there are three evaluation criteria: 1. System can be accessed from anywhere is 72.2% 2. Ease of guidance for user’s system on is 67.1% 3. IT team has good empathy attitude to helping user’s system is 64.6%
3.5 Service Quality Influence of system quality, information quality, and service quality to user satisfaction of SIKDA Optima systems
13
0.757 and 0.358 respectively. The results of multiple linear regression tests are = -3,832 + 0,549(KS) + 0,757(KI) + 0,359(KL). Increasingly a system quality value (X1) will increase the value of user satisfaction. The p-value is 0.001
