17 0 285 KB
Kisi Kisi Soal, Simulasi CAT Penyelenggara Pemilu Pemilu 2024 Part 2 1. Jumlah kursi Anggota DPR RI sebanyak.
kursi
A. 352 B. 445 C. 350 D. 577 E. 575 Kunci jawaban: E 2. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya. kursi dan
paling banyak. kursi A. 20 dan 35 B. 20 dan 45 C. 20 dan 55 D. 25 dan 55 E. 35 dan 75
Kunci jawaban: C 3. KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu
selambat-lambatnya. bulan sebelum hari pemungutan suara A. 18 B. 20 C. 22 D. 19 E. 25
Kunci jawaban: A 4. TPS mengumumkan daftar sementsra DPS.... A. 14 hari B. 17 hari C. 13 hari D. 7 hari E. 12 hari
Kunci jawaban: A 5. Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak... A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 2
Kunci jawaban: B
6. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh... A. Pantarlih B. PPS C. PPK D. KPU pemerintah/Kota E. Semua jawaban benar
Kunci jawaban: B 7. Berikut ini adalah tugas, wewenang, kewajiban KPPS, kecuali.... A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang
hadir dan petugas pengawas lapangan B. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS C. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS D. Melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS E. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan BawasluKabupaten/Kota Kunci jawaban: E 8. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit .. dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama A. 25% B. 20 % C. 4 % D. 10 % E. 15 % Kunci jawaban: B 9. Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah
sebagaiberikut, kecuali.... A. Warga negara Indonesia B. Usia minimum adalah 20 tahun C. Jujur, berkepribadian kuat, jujur dan adil D. Pendidikan minimal SMA atau sederajat E. Bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang
sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan pesta Kunci jawaban: A 10. Daftar pemungutan suara tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh..
A. KPU Kabupaten/Kota B. KPU RI C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) D. KPPS E. PPS
Kunci jawaban: B 11. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan
harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan...* a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran c. Melakukan kampanye pada waktu yang salah d. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas e. Mengubah hasil penghitungan suara.
Jawaban: E 12. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat …. a. Permanen b. Ad hoc c. Tetap d. Tahunan e. Ad interim
Jawaban: B 13. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu
untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu…. A. Melakukan
penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapanpemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwalpelaksanaan D. Semua jawaban diatas benarJawaban: D 14. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur
oleh….
A. UU No. 22 Tahun 2007 B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005 C. PP 6 Tahun 2005 D. UU No. 32 Tahun 2004
Jawaban: B 15. Letak dari kantor KPU adalah…. A. KPU berkantor dengan Bawaslu yang ada di Jakarta. B. KPU Pusat berada di Jakarta, KPU Provinsi ada di setiap provinsi, dan
KPUKabupaten/Kota ada di masing-masing kabupaten/kota C. KPU ada di Ibu Kota Negara RI D. KPU berlokasi di Provinsi DKI JakartaJawaban: B 16. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yangtelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; e. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaranpemilu diwilayah kecamatan. Jawaban : E 17. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan
Lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat …. a. Permanen b. Ad hoc c. Tetap d. Tahunan e. Ad interim
Jawaban : C 18. Terdapat parpol pengusung pasangan calon dalam pelaksanaan pemilu Kepala
Daerah dengan mengajukan lebih dari satu pasangan calon. Sementara itu, dokumen pencalonan tersebut di tanda tangani oleh ketua dan sekretaris parpol. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka yang akan terjadi adalah… A.Bergantung terhadap hasil rapat pleno antara KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota B.Pendaftaran diterima, kemudian diverifikasi oleh DPP C.Ditolak pada saat proses pendaftaran D.Pendaftaran diterima lalu diminta melakukan perbaikan setelah masa perbaikan Jawaban: C 19. Anggota PPK adalah sebanyak ……. orang berasal dari tokoh masyarakat
yangmemenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK?
a. 3 (tiga) orang b. 5 (lima) orang c. Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang. d. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang e. 7 (tujuh) orang
Jawaban : B 20. PPK berkedudukan dimana?* a. Kantor Kecamatan b. Kantor Polsek Kecamatan c. Pendopo Kecamatan d. Ibu kota Kecamatan e. Ibu kota desa/kelurahan
Jawaban : D 21. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode
etikyang dilakukan oleh anggota Bawaslu di lakukan oleh .... a. Dewan Kehormatan KPU b. Dewan Kehormatan Bawaslu c. Dewan Kode Etik KPU d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu e. Dewan Penegakan Etika
BawasluJawaban : D 22. Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan
pemilu diatur oleh…
A. UU No. 32 Tahun 2004 B. UU No. 22 Tahun 2007 C. UU No. 12 Tahun 2003 D. UU No. 24 Tahun
2007Jawaban: B 23. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-
undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu…. A. Pasal 10 ayat (1) B. Pasal 10 ayat (2) C. Pasal 9 ayat (1) D. Pasal 9 ayat (2)
Jawaban: C 24. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan
penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali….
A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan
PanwasluKabupaten/Kota C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraanpemilu. Jawaban: C 25. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya
yaitu…
A. DPRD B. Rapat Pleno C. KPU Pusat D. Gubernur E. Jawaban: B
26. Ketua KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan
tugasnya terhadap…. A. KPU Provinsi B. Rapat Pleno C. Rapat Rutin D. KPU Pusat E. Jawaban: B 27. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara
yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat... a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi
Jawaban : B 28. Pemilihan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi di setiap penempatan
provinsiyang dibentuk oleh KPU memiliki lima anggota diantaranya dari unsur masyarakat yaitu….. A. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan B. Akademisi, kejaksaan, dan kepolisian C. Tokoh agama, akademisi, dan pers D. Akademisi, tokoh masyarakat, dan professional
Jawaban: D 29. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.
Apakapanjangan dari PPK? a. Petugas Pemungutan Kecamatan b. Panitia Pemungutan Kecamatan c. Panitia Pemilihan Kecamatan d. Petugas Pemilihan Kecamatan e. Panitia Pemilu
KecamatanJawaban : C 30. Berapa lama masa kerja PPS? a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan
sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah haripemungutan suara. d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban : B 31. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat
oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ? a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan. c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota. d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota. e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota.
Jawaban : A 32. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat halhal berikut,kecuali ....
a. Nama dan alamat pelapor b. Pihak terlapor c. Waktu dan tempat kejadian perkara d. Uraian kejadian e. Saksi-saksi
kunciJawaban : A 33. Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu…. A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya
AdHoc C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnyatetap. Jawaban: C 34. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada
asaspenyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah… A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan
efektif B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil Jawaban: C 35. Berapa lama masa kerja PPK? a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan
sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara. b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara. d. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. e. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelumpenyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Jawaban : B
36. Berikut penjelasan daftar calon tetap anggota DPR yang benar. DPRD
provinsidan DPRD kabupaten/kota kecuali ... A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilampirkan pas foto
terbaru B. PPS mengumumkan daftar calon tetap anggota DPR-DPRD Provinsi dan DPRDKota. C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR D. KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi E. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRDkabupaten/kota Jawaban: B 37. Kampanye pemilu dapat dilakukan .... A. Rapat terbatas B. Pertemuan tatap muka C. Pemasangan alat peraga di tempat umum D. Rapat umum E. Semua
benarJawaban: E 38. Siapa yang membantu KPU Wakil kota/Kabupaten dalam memutakhirkan
datapemilih.. A. Pantarlih B. Pantarlih dan PPS C. Pantarlih, PPS dan PPK D. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan petugas
pemiluJawaban: C 39. Menurut Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945, syarat-syarat pengangkatan sebagai calon
Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dengan… A. UUD B. UU C. Peraturan Pemerintah D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) E. Peraturan Bawaslu
(Perbawaslu)Jawaban: B 40. Prosedur kampanye pemilihan umum dilaksanakan tiga hari setelah
peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemili sampai dengan masa tenang adalah.. A. Rapat terbatas B. Pertemuan pribadi
C. Penyebaran Material Kamar kepada Publik D. Pemasangan alat peraga di tempat umum E. Semua jawaban
benarJawaban: E 41. Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Pernyataan ini mengacu pada asas penyelenggaraan pemilu yang.. A. Langsung B. Umum C. Bebas D. Rahasia E. Jujur dan adil
Jawaban: C 42. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutus paling lama
sengketa hasil pemilu… A. 60 hari setelah diterimanya permohonan B. 45 hari setelah permohonan diterima C. 35 hari setelah permohonan diterima D. 30 hari setelah diterimanya permohonan E. 21 hari sejak diterimanya permohonan
Jawaban: B 43. Jadwal Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2022 Menurut PKPU Nomor 3
tanggalberapa.. A. 17 Februari 2024 B. 15 Februari 2024 C. 14 Februari 2024 D. 13 Februari 2024 E. 18 Februari
2024Jawaban: C 44. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini
diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa… A. Pasal 5 ayat 3 B. Pasal 9(2) C. Pasal 9 ayat 1 D. Pasal 1 angka 5 E. Pasal 2 ayat
1Jawaban: C 45. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK Kota dan
PPS..
A. 9-7-5-5-3 B. 11-7-5-5-3 C. 7/5-5/7-5-5-5 D. 9-5/3-5-5-3 E. 7-5/7-3/5-5/3 Jawaban: E 46. KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu
selambat-lambatnya.
bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 18 B. 20 C. 22 D. 19 E. 25
Jawaban: A 47. Jumlah kursi anggota DPR-RI ditetapkan .... kursi
A. 352 B. 445 C. 350 D. 577 E. 575 Jawaban: E 48. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya........ Kursi
dan paling banyak ......kursi A. 20 dan 35 B. 20 dan 45 C. 20 dan 55 D. 25 dan 55 E. 35 dan 75
Jawaban: C 49. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak… A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 2
Jawaban: B
50. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh ….. A. Pantarlih B. PPS C. PPK D. KPU Pemerintah/Kota E. Semua jawaban benar
Jawaban: B 51. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS..... A. 17 hari B. 10 hari C. 14 hari D. 15 hari E. 20 hari
Jawaban:C 52. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit … dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama .. A. 25% B. 20% C. 4% D. 10% E. 15% Jawaban: B 53. Berikut ini adalah tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali... A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang
hadir dan petugas pengawas lapangan B. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS D. melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan BawasluKabupaten/Kota Jawaban: E 54. Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh... A. KPU kabupaten/Kota B. KPU RI C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) D. KPPS E. PPS
Jawaban: A 55. Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah
sebagaiberikut, kecuali ... A. warga negara Indonesia B. Usia minimum adalah 20 (dua puluh) tahun C. Jujur, berkepribadian kuat, jujur dan adil D. Pendidikan minimal SMA atau sederajat E. Bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang
sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan pesta. Jawaban: B