Konsep Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya [PDF]

Citation preview

KONSEP KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA OLEH: EDI SUHARTO, PhD



PENGANTAR Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan purba. Ia bersifat laten dan aktual sekaligus. Ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun. Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan, beragam kebijakan dan program telah disebar-terapkan, berjumlah dana telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan. Tak terhitung berapa kajian dan ulasan telah dilakukan di universitas, hotel berbintang, dan tempat lainnya. Pertanyaannya: mengapa kemisikinan masih menjadi bayangan buruk wajah kemanusiaan kita hingga saat ini? Meskipun penanganan kemiskinan bukan usaha mudah, diskusi dan penggagasan aksitindak tidak boleh surut kebelakang. Untuk meretas jalan pensejahteraan, pemahaman mengenai konsep dan strategi penanggulangan kemisikinan masih harus terus dikembangkan. Sebagai manifetasi dari komitmen tersebut, makalah ini mencoba memahami spektrum kemiskinan yang akan dikaji melalui tiga topik utama. Melalui sub judul “Potret Buram”, gambaran kemiskinan di Jabar disajikan secara ringkas. Dua sesi berikutnya (“Indikator Masukan dan Keluaran” serta “Ikan dan Kail”) memaparkan pengukuran kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan.



POTRET BURAM Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh kasus Haryanto dari Garut. Murid SD berusia 12 tahun itu berusaha menggantung diri karena malu tidak mampu membayar Rp.2.500 untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ayahnya adalah buruh pikul di pasar Garut yang penghasilannya Rp.20.000 sehari. Di kota Bandung, kita juga setiap hari disuguhi fenomena orang-orang yang mengais rejeki di jalanan. Ibu-ibu yang “menjajakan” bayinya, anak-anak yang mengusir debu di kaca mobil, remaja yang mengamen, dan “polisi” lalu lintas informal (“Pak Ogah”). Belum lagi deretan rumah kumuh di bantaran sungai yang kian kotor, pengangguran yang terus meningkat, serta angka kematian ibu dan bayi yang masih menggelisahkan.



Gambaran di atas menunjukkan masih banyaknya penduduk di Jawa Barat yang hidup serba kekurangan. Pendidikan dan lapangan pekerjaan, sebagai sarana vital pengembangan kehidupan, masih atau bahkan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu artinya, betapa masih buramnya potret pembangunan sosial di Jawa Barat. Pada tahun 2002, penduduk miskin di Jabar mencapai 4,94 juta jiwa atau sekira 13 persen dari total penduduk Jabar yang berjumlah 37 juta jiwa (BPS, Jabar 2002; Pikiran Rakyat, Oktober 2003). Dalam skala nasional, jumlah penduduk miskin secara persentase umumnya berada di luar Pulau Jawa, seperti Papua (41,80%), Maluku (34,78%), Gorontalo (32,12%), dan NTT (30,74%). Namun, secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jabar menduduki urutan ketiga setelah Jawa Timur (7,7 juta), dan Jawa Tengah (7,3 juta). Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda 2002) selanjutnya mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung merupakan kota yang paling banyak memiliki penduduk miskin (543 ribu) di Jabar (lihat Tabel 1). Angka absolut ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Bogor (451 ribu) dan Kabupaten Cirebon (388 ribu). Secara relatif, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk miskin di wilayahnya yang tertinggi berada di Kabupaten Kuningan (20,36%), diikuti Kabupaten Cirebon (19,64%), dan Kabupaten Majalengka (18,89%).



INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN Kemiskinan memiliki dimensi yang luas. Konsep kemiskinan memiliki wayuh arti, tergantung dari perspektif yang digunakan: apakah bermatra sosio-kultural, ekonomi, psikologi, atau politik. Seringkali kemiskinan diartikan dengan merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkannya. Misalnya, pada konsep mengenai kemiskinan kebudayaan dan kemiskinan struktural. Yang pertama melihat budaya kemiskinan seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta sebagai penyebab seseorang miskin. Yang kedua menilai bahwa struktur sosial yang tidak adil, korup, paternalistik sebagai penyebab kemiskinan. Sejalan dengan pendekatan ini, operasionalisasi kemiskinan biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator masukan (input indicators).



Pendekatan lainnya, melihat kemiskinan dari indikator keluaran (output indicators). Di sini, kemiskinan dilihat dari gejala atau hasil (outcome) yang ditimbulkannya. Seseorang dikatakan miskin, misalnya, kalau memiliki pendapatan rendah, rumah tidak layak huni, atau buta hurup. Pendekatan ini menghasilkan dua cara dalam mengukur kemiskinan. Cara pertama adalah dengan menyusun indikator tunggal, seperti pendapatan atau pengeluaran yang kemudian dibakukan menjadi “garis kemiskinan” (poverty line). Garis kemiskinan yang sering dijadikan rujukan internasional antara lain sebesar $1 atau $2 AS per hari per kapita. Bank Dunia adalah badan internasional yang seringkali menggunakan cara ini. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) biasanya mengeluarkan garis kemiskinan yang disesuaikan dengan wilayah pedesaan dan perkotaan serta kabupaten/kota di Indonesia. Saat ini, garis kemiskinan yang bisa dipakai secara luas adalah Rp.100.000 per kapita per bulan, tanpa memperhatikan perbedaan wilayah. Cara kedua adalah dengan menyusun indikator komposit. Selain pendapatan atau pengeluaran, indikator komposit biasanya terdiri dari angka melek hurup, angka harapan hidup, atau akses kepada air bersih. Badan dunia yang menggunakan cara kedua adalah UNDP (United Nations Development Programme). Produk UNDP yang dikenal luas untuk mengukur kemajuan dan kemiskinan adalah HDI (Human Development Index) dan HPI (Human Poverty Index). Dengan demikian, kalau cara pertama mengukur kemiskinan hanya dari aspek ekonomi, cara kedua melibatkan aspek pendidikan dan kesehatan. Meskipun kedua cara memiliki keunggulan dan kelemahan, cara kedua dapat dipandang sebagai pendekatan yang lebih baik, karena dapat menggambarkan kemiskinan lebih tepat dan akurat (lihat Suharto, 2003).



IKAN DAN KAIL Penanggulangan kemiskinan dapat diibaratkan dengan analogi ikan dan kail. Sering dikatakan bahwa memberi ikan kepada si miskin tidak dapat menyelesaikan masalah. Si miskin akan menjadi tergantung. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik. Si miskin akan lebih mandiri. Benarkah? Analogi ini perlu diperluas. Memberi kail saja ternyata tidak cukup. Meskipun orang punya kail, kalau ia tidak memiliki cara mengail ikan tentunya tidak akan memperoleh ikan. Pemberian keterampilan (capacity building) kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setelah orang punya kail dan memiliki keterampilan mengkail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok “elit”. Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan makro kelembagaan. Perumusan kebijakan sosial adalah salah satu piranti penciptaan keadilan yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan.



PELEPAS Penelitian yang melibatkan penggunaan indikator komposit pernah dilakukan Tim STKS Bandung dan Depsos RI dengan menggunakan konsep keberfungsian sosial (lihat Suharto, dkk, 2004). Konsep ini dirumuskan dalam tiga aspek: kemampuan keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi goncangan. Berdasarkan penelitian ini, kemudian dikembangkan program anti kemiskinan bernama PEMANDU (Pemandirian Masyarakat Terpadu). PEMANDU terdiri dari program langsung dan tidak langsung. Program langsung diarahkan pada keluarga fakir miskin melalui pemberian modal



usaha, bantuan pendidikan dan tunjangan kesehatan secara simultan. Program tidak langsung difokuskan pada Pemda melalui advokasi kebijakan Zona Bebas Fakir Miskin (ZBFM). Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak mudah diatasi. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kemiskinan akan lebih mudah didekati. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional. Setelah kemiskinan dapat dipotret secara akurat, strategi anti kemiskinan dapat dikembangkan. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Komite Penanggulangan Kemiskinan bisa memulai agendanya dari pendekatan seperti ini. REFERENSI



Pikiran Rakyat (2003), “Jabar Urutan Ketiga Termiskin”, 14 Oktober Suharto, Edi (2002), Coping Strategies dan Keberfungsian Sosial: Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan. Makalah yang disampaikan pada Seminar “Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: MerancangKembangkan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Bernuansa Pekerjaan Sosial”. Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 17 Desember Suharto, Edi (2003), “Paradigma Baru Studi Kemiskinan” dalam Media Indonesia, 10 September Suharto, Edi dkk. (2004), Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS Sumardi, Mulyanto dan Hans-Dieter Evers (ed) (1982), Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial