Koran Tempo - 25 Mei 2016 [PDF]

Citation preview

RABU 25 MEI 2016 EDISI NO. 5250 TAHUN XV | 32 HALAMAN



RP 4.000



LUAR JAWA RP 5.500 LANGGANAN RP. 88.000/BULAN HOTLINE 021 536 0409 EXT. 9



MENGUBAH PADI MENJADI SUMBER LISTRIK



KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP HAKIM MEROSOT



KANTOR PERTAHANAN MENGAMBIL PERAN KODAM



ILMU & TEKNOLOGI 12



BERITA UTAMA 5



BERITA UTAMA 6



WWW.TEMPO.CO



INDONESIA DINYATAKAN LAYAK INVESTASI



SIAP-SIAP BANJIR PEMODAL



ILUSTRASI: TEMPO/ KENDRA PARAMITA



kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan reformasi struktural, seperti perampingan dan percepatan perolehan izin usaha. Penilaian juga didasari stabilnya ekonomi makro Tanah Air, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), terjaganya inflasi di 3-5 persen, serta defisit neraca berjalan yang berhasil ditekan di angka 2,1 persen. Tapi, beban utang luar negeri pemerintah, yakni 26,8 persen dari PDB, mendukung dipertahankannya status kelayakan investasi



Indonesia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, menilai pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah, terutama dalam merealisasi 12 paket deregulasi yang hingga kini belum berdampak signifikan bagi perekonomian. Buktinya, “Indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) kita masih jadi persoalan.” Enny menyarankan pemerintah harus memperhatikan aspek kelayakan investasi, khususnya usaha jenis pertanian yang berorientasi domestik. Sektor ini, selain padat karya, relatif bertahan jika suatu saat terjadi arus modal keluar (capital outflow). O ROBBY IRFANY | DESTRIANITA | ANGELINA ANJAR



PERINGKAT KREDIT JANGKA PANJANG Fitch memberi peringkat kredit berdasarkan skala, dari AAA hingga D. Skala ini awalnya digunakan pada 1924, kemudian dipakai pula oleh lembaga pemeringkat lain, seperti S&P dan Moody’s.



Industri padat karya dibutuhkan untuk menggenjot perekonomian. JAKARTA – Sejumlah kalangan optimistis peringkat sebagai “negara layak investasi” yang diperoleh Indonesia dari Fitch Ratings akan mendongkrak arus modal masuk. Status tersebut diyakini bakal meningkatkan kepercayaan investor untuk berbisnis di Tanah Air. “Bagus sekali. Pada saat perekonomian dunia kurang baik, kita bertahan di kategori peringkat investasi,” kata ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho, kemarin. Agus menyebut sektor-sektor yang diincar pemodal itu terutama industri padat modal, seperti otomotif, farmasi, jasa, dan telekomunikasi. Padahal, yang dibutuhkan untuk menggenjot pereko-



nomian saat ini adalah industri padat karya. Sektor terakhir ini masih terkendala infrastruktur, kepastian jalur logistik, dan akses energi. Arus modal industri padat karya diperkirakan akan lancar ketika target pembangunan infrastruktur seperti program tol laut dan listrik 35 ribu megawatt terealisasi. Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings, pada 23 Mei, menyatakan Sovereign Credit Rating Indonesia pada posisi BBBdengan prospek stabil. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai hal itu sebagai bentuk persepsi positif global atas beragam perbaikan yang dilakukan pemerintah. “Ini menunjukkan kebijakan



Indonesia tepat dalam menjaga stabilitas dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” kata dia. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menyatakan hal senada.“Ya asal lebih baik, kami senang.” Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan status peringkat investasi penting untuk memperluas akses Indonesia ke pasar keuangan internasional dengan biaya yang lebih murah. Biaya korporasi juga akan lebih murah. Karena itu, “Kita harus mendapat peringkat layak investasi,” kata Jokowi. Peringkat layak investasi sebelumnya diberikan Fitch padapenilaianNovembertahun lalu. Mereka mengapresiasi



PERINGKAT INVESTASI ASEAN NEGARA



STANDARD & POOR’S Rating Outlook



FITCH RATINGS Rating Outlook



MOODY’S Rating Outlook



Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia Vietnam



AAA ABBB+ BBB BB+ BB-



AAA ABBB+ BBBBBBB+



Aaa A3 Baa1 Baa2 Baa3 B1



Stabil Stabil Stabil Stabil Positif Negatif



Stabil Stabil Stabil Stabil Stabil Stabil



Stabil Stabil Stabil Stabil Stabil Negatif



PARAMETER PENILAIAN FITCH RATINGS - Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh reformasi struktural dan percepatan belanja pemerintah yang mulai berdampak pada pertumbuhan. Fitch memperkirakan ekonomi tumbuh 5,1 persen pada 2016, kemudian 5,5 persen (2017) dan 5,7 persen (2018). - Stabilitas kurs rupiah dalam beberapa bulan terakhir. - Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia akan membaik seiring dengan kebijakan pemangkasan perizinan investasi. - Turunnya angka inflasi dari 6,8 persen pada April 2015 menjadi 3,6 persen pada April 2016. - Defisit neraca berjalan menyusut menjadi 2,1 persen pada 2015 dari 3,1 persen pada 2014. - Cadangan devisa naik menjadi US$ 107,7 miliar pada April 2016. - Beban utang pemerintah rendah, hanya 26,8 persen dari produk domestik bruto. - Implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak akan menciptakan kelonggaran fiskal. SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN, BI, FITCH RATINGS, BERBAGAI SUMBER



Peristiwa



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO



Pertama Kali. Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman setibanya di gedung KPK, kemarin. Nurhadi menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi untuk tersangka Doddy Aryanto Supeno dalam kasus suap perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Polisi Sita 1,5 Ton Daging Ayam Curian



ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI



Takut Sinabung. Dua siswa berlari menghindari paparan awan panas dari Gunung Sinabung di Desa Sukandebi, Karo, Sumatera Utara, kemarin. Aktivitas Gunung Sinabung meningkat, ditandai dengan erupsi dan luncuran awan panas yang juga meningkat.



Satgas Temukan Yunani Sukses Jenazah di Lokasi Evakuasi Ribuan Pemburuan Santoso Imigran



PARAMETER Orang Tua dan Pendidikan Anak ISTIMEWA



Barang bukti ayam beku di Polda Metro Jaya.



JAKARTA — Polisi meringkus pria berinisial SA, penjual ayam beku tanpa tanggal kedaluwarsa. Ayam yang dijual merupakan curian dari sebuah gudang rumah pemotongan ayam. “Sekali mencuri bisa 1 ton lebih,” ujar Kepala Sub-Direktorat Sumber Daya Lingkungan Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Adi Vivid, kemarin. Adi mengatakan SA ditangkap di kawasan perumahan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Di rumah itu, polisi menyita 1,5 ton kemasan ayam beku siap edar tanpa tanggal kedaluwarsa. Hasil penyidikan menyebutkan ayam itu dicuri dari gudang milik PT Ciomas Adisatwa di daerah Kosambi, Kabupaten Tangerang. “Aksi itu sudah mereka lakukan selama tiga tahun,” katanya. SA memperoleh pasokan ayam itu dari tangan WL, yang berkomplot dengan tiga mantan kuli angkut di perusahaan tersebut. Ketiganya berinisial ED, UG, dan SR. PT Ciomas Adisatwa tak menyadari soal pencurian itu karena para pelaku melancarkan aksinya saat petugas tak berjaga pada malam hari. Modusnya adalah menjebol kunci gudang, lalu memasangnya kembali setelah mengangkut ayam curian. Sebelum beraksi, para pelaku bahkan mematikan kamera pengawas ruangan. Ayam hasil curian itu dijual oleh WL kepada SA seharga Rp 18 ribu per kilogram. SA menjualnya kembali dengan harga Rp 22 ribu per kilogram. Akibat perbuatan itu, SA terancam sanksi bui selama 5 tahun dan denda Rp 4 miliar yang diatur dalam Undang-Undang Pangan dan UndangUndang Perlindungan Konsumen. Adapun empat tersangka lainnya bakal dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. FRISKI RIANA



PA N D A N G A N orang tua atas gelar kesarjanaan sebagai jaminan masa depan putra-putri mereka ternyata tak hanya berlaku di Indonesia. Di berbagai negara, terutama di Asia, tingkat pendidikan yang semakin tinggi dipercaya menjadi modal utama bagi anak-anak mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Berdasarkan data statistik yang dilansir situs Statista.com, tingkat perhatian orang tua terhadap jenjang pendidikan anak-anak mereka cukup tinggi. Banyak orang tua menginginkan anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan hingga sarjana, bahkan pascasarjana. Tujuannya, agar cita-cita sang anak tercapai. STATISTA | MAYA NAWANGWULAN



Cina 97 52



Indonesia 96 67



Meksiko 96 69



Turki 93 64



Uni Emirat Arab 92 80



Malaysia 92 65



Singapura 90 40



India 91 88 SARJANA



2



PASCASARJANA (DALAM PERSEN)



PT TEMPO INTI MEDIA Tbk



PALU — Satuan Tugas Operasi Tinombala 2016 menemukan satu jenazah orang tidak dikenal dalam keadaan terkubur di lokasi perburuan kelompok teroris Santoso di hutan Pegunungan Uwe Mayea, Desa Pantangolemba, Poso Pesisir Selatan, kemarin. “Saat ditemukan, masih menggunakan sepatu, sementara tanah yang digunakan untuk menutup tidak padat,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto. Ia menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan informasi adanya penemuan jenazah sekitar pukul 13.30 Wita dan langsung menurunkan tim ke lokasi. Menurut Hari, jenazah ditemukan oleh seorang petani desa setempat karena mencium aroma busuk. Jenazah itu diduga kuat sebagai bagian dari kelompok Santoso. Lokasi penemuan jenazah tidak jauh dari lokasi kontak senjata yang menewaskan dua orang DPO kelompok Santoso pada Minggu lalu. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan akan terus memerangi dan menangkap jaringan Santoso yang bersembunyi di hutan dan pegunungan Poso. Badrodin juga mengatakan tengah menyelidiki keterkaitan antara kelompok Santoso dan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Hal itu dilakukan setelah polisi menangkap seseorang yang diduga sebagai kurir senjata Santoso. “Dari komunikasi yang dilakukan kurir ini, jelas kedua kelompok ada keterkaitan. Tapi terkait pembelian senjata atau tidak, sedang kami selidiki,” ujar Badrodin. ANTARA | ABDUL AZIS | INGE KLARA



IDOMENI – Pemerintah Yunani kemarin secara bertahap mulai mengevakuasi paksa pengungsi kamp tak resmi terbesar. Mereka memindahkan lebih dari 1.500 orang pengungsi meninggalkan lokasi Idomeni ke fasilitas lain di bagian utara. Seperti dilaporkan ABC News, setidaknya 700 polisi dikerahkan dalam operasi yang didukung puluhan personel militer, tapi tak ada kekerasan atau perlawanan. Pemerintahan kiri Yunani telah berjanji tak akan menggunakan kekerasan dan operasi itu diperkirakan berlangsung dalam sepekan hingga 10 hari ke depan. Para jurnalis diblokade masuk ke kamp itu. Menjelang sore, 32 bus yang mengangkut total 1.529 orang meninggalkan area di Idomeni, yang berlokasi di perbatasan dengan Makedonia. Belasan traktor dipakai untuk membersihkan tenda yang tersisa. PerwakilanYayasan Dokter Tanpa Batas (MSF), Vicky Markolefa, mengatakan operasi itu berlangsung “sangat halus” dan tanpa insiden. “Kami berharap hal ini bakal berlanjut seperti itu,” ujar dia, kemarin. Kamp tak resmi itu saat ini adalah permukiman padat yang menampung hingga 8.400 imigran, termasuk ratusan anak, mayoritas dari Suriah, Afganistan, dan Irak. Di Jenewa, juru bicara Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR), Adrian Edwards, menyebutkan evakuasi tampaknya berlangsung “kalem” dan badan itu telah mengirimkan lebih banyak staf. “Pergerakan orang dari Idomeni sejauh ini alamiah, " kata dia. ABC NEWS | REUTERS | DWI A



DIREKTUR UTAMA Bambang Harymurti. DIREKTUR Toriq Hadad, Herry Hernawan, Gabriel Sugrahetty, Sri Malela Mahargasarie SEKRETARIAT KORPORAT Diah Purnomowati (Kepala) PEMASARAN Toriq Hadad, Meiky Sofyansyah (Wakil Direktur) IKLAN Ade Liesnasari (Kepala), Dani Kristanto, Marah Andika, Melly Rasyid, Nurulita Pasaribu, M. Dody Waspodo, Tanty Hendriyanti KOMUNIKASI PEMASARAN Tito Prabowo (Kepala) RISET PEMASARAN Ai Mulyani K. KREATIF PEMASARAN Prasidono Listiaji (Kepala) TIM PENULIS S. Dian Andryanto, Hotma Siregar, Mila Novita, Mira Larasati, Nugroho Adhi, Rifwan Hendri, Susandijani, V. Nara Patrianila, Wawan Priyanto. DESAIN KREATIF PEMASARAN Kemas M. Ridwan (Koordinator), Andi Faisal, Andi Suprianto, Arcaya Manikotama, Jemmi Ismoko, Junaedi Abdillah, Juned Aryo Sembada, Rachman Hakim, Setiyono FOTOGRAFI & RISET FOTO Lourentius EP. TRAFFIC Abdul Djalal, Muhammad Assad Islamie. SIRKULASI DAN DISTRIBUSI Shalfi Andri (Kepala), Erina Andriyani (Sekretariat) SIRKULASI Iman Sukarnadi, Indra Setiawan, Ivan Buana Putra DISTRIBUSI Boy Hariyadi LAYANAN PELANGGAN Berkah Demiat. PERWAKILAN DAERAH JAWA TIMUR Solex Kurniawan (Surabaya), DI YOGYAKARTA-JAWA TENGAH Fuad Nugraha Adi (Yogyakarta) TEMPO IMPRESARIO Gabriel Sugrahetty (Direktur), Muhammad Hanif (Wakil Direktur), Dewi Anita (Sekretariat), Sulis Prasetyo (Marketing), Hanny Soemantri (Produksi) ALAMAT TEMPO IMPRESARIO Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta 12210 Tel. 62-21-5360409/7255625 Fax.62-21-5549616 email: [email protected] ALAMAT IKLAN Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta Selatan 12210 Tel. 62-21-5360409, 5482132, 7255625 Fax. 62-21-7206995 ALAMAT DIVISI SIRKULASI, KOMUNIKASI PEMASARAN, DAN DIVISI DIGITAL DAN RISET Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta Selatan 12210 Tel. 62-21-5480409 Fax. 62-21-5306393



Peristiwa



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



TEMPO/CHARISMA ADRISTY



“Lumpur Lapindo jadi (disebut) lumpur Sidoarjo. Jangan kentuti kami lagi. Itu kelakuan Lapindo, bukan Sidoarjo.”



3



TEMPO/FRANNOTO



“Hanya jalur hukum yang bisa selesaikan sengketa antarumat beragama secara beradab.” MENTERI AGAMA LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN, DI YOGYAKARTA, KEMARIN, SOAL PERUSAKAN MASJID AHMADIYAH DI KELURAHAN PURWOREJO, KENDAL, JAWA TENGAH.



AKTOR SLAMET RAHARDJO DJAROT DALAM ORASI BUDAYA TENTANG KEBENCANAAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, KEMARIN.



IKLAN



MANCANEGARA REUTERS



Kepingan jet EgyptAir yang dirilis pada Sabtu lalu.



Sisa Tubuh Korban EgyptAir Menjurus ke Dugaan Akibat Ledakan KAIRO — Sisa-sisa potongan tubuh korban yang ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat EgyptAir Penerbangan MS 804 menjurus ke dugaan ada sebuah ledakan yang mungkin menjatuhkan jet itu ke Laut Mediterania bagian timur. “Penjelasan logis adalah sebuah ledakan telah menjatuhkannya,” ujar seorang pejabat senior forensik Mesir kepada Associated Press, di Kairo, kemarin. Pejabat anggota tim dari Mesir yang menyelidiki kecelakaan yang menewaskan 66 awak dalam penerbangan dari Paris ke Kairo pada Kamis pagi lalu itu secara personal memeriksa beberapa potongan tubuh di sebuah kamar mayat di Kairo. Dia berbicara sebagai sumber karena tidak berwenang merilis informasi. Seluruh 80 potongan tubuh yang telah dibawa ke Kairo sejauh ini rata-rata “tak lebih besar dari ukuran satu telapak tangan”.“Bahkan tidak ada bagian tubuh yang utuh, seperti lengan atau kepala,” ujar pejabat itu sembari menambahkan bahwa satu potongan adalah bagian kiri sebuah kepala. “Tapi saya tidak bisa mengatakan apa yang menyebabkan ledakan.” Sebelumnya, pemerintah Mesir mengatakan mereka yakin terorisme lebih mungkin sebagai penjelasan ketimbang kerusakan pesawat. Beberapa pakar penerbangan menyebutkan arah penerbangan tidak menentu. Menteri Pertahanan Yunani menduga ada sebuah ledakan bom atau suatu pergulatan di kokpit. Tapi sejauh ini tak ada bukti yang kuat. ABC News menulis, harian independen Mesir, alWatan, edisi Selasa yang mengutip para pejabat forensik, mengatakan jet EgyptAir meledak di udara. Namun hal itu belum terkonfirmasi, apakah ledakan disebabkan oleh suatu bahan peledak atau sesuatu yang lain. “Ukuran sisa mayat yang ditemukan menjurus ke suatu ledakan. Potongan terbesar seukuran sebuah kelapa,” kata pejabat forensik itu seperti dikutip Reuters, kemarin. Sekitar 23 kantong mayat yang berisi potongan-potongan tubuh korban telah dikumpulkan sejak Ahad lalu. Namun Kepala Forensik Mesir Hisham Abdelhamid, seperti dilaporkan Channel News Asia, tak bisa memastikannya. Menurut dia, hasil penelusuran tersebut adalah “setengahnya berupa asumsi-asumsi” dan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. O AP | ABC NEWS | REUTERS | DWI A



Berita Utama TEMPO/TONY HARTAWAN



10 Investasi Asing Terbesar



D



Karyawan berjalan di depan layar pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.



Kemudahan Bisnis Masih Kalah Dibanding Tetangga Persoalan infrastruktur, energi, juga pembebasan lahan. dinilai menghambat. Robby Irfany [email protected]



JAKARTA — Meski lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings mempertahankan status Indonesia sebagai negara layak investasi, kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah dibanding negara tetangga. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Yugi Prayanto, Indonesia tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Pemerintah negara-negara tersebut gencar mencari pemodal dari luar guna mendongkrak pertumbuhan nasional. “Mereka lebih gigih mengejar investasi,” kata Yugi, kemarin. Mereka antara lain menyambangi langsung investor potensial. Pemodal lalu tinggal menyebutkan kemudahan apa yang dibutuhkan



untuk kemudian ditindaklanjuti pemerintah. Yugi mengungkapkan, kelebihan mereka ada dalam koordinasi antar-kementerian dan lembaga, sehingga stimulus bisa lebih cepat terlaksana. Presiden Joko Widodo tahu persis soal itu. Karena itu, ia meminta para menteri bekerja keras untuk meningkatkan kemudahan membuka usaha di Indonesia. Saat ini peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia berada di posisi ke-109, lebih rendah dibanding negara-negara tetangga di ASEAN. “Peringkat kemudahan berusaha sangat membebani saya. Indonesia sekarang 109, sebelumnya 120, jangan ditepuktangani,”ujarJokowi dalam sambutannya pada acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandung, Senin lalu. Negara yang paling tinggi tingkat kemudahan beru-



4



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



sahanya adalah Singapura, yang menduduki posisi pertama. Adapun Malaysia berada di urutan ke-18, Thailand ke-49, dan Brunei Darussalam ke-84. Yugi mengapresiasi langkah pemerintah mengeluarkan 12 paket stimulus ekonomi untuk mempermudah dunia usaha. Masalahnya, dalam pelaksanaan, koordinasi antar-kementerian dan lembaga masih lemah. Dia mencontohkan kebijakan insentif pajak seperti tax holiday. “Kenapa tax holiday tidak ditaruh paling depan? Jangan sampai Myanmar dan Laos menyaingi kita.” Menurut ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, dalam hal pertumbuhan ekonomi, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Filipina. Namun aspek kemudahan berbisnis masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Agus menyoroti sulitnya pembebasan lahan untuk membuka usaha, yang wewenangnya ada di pemerintah kabu-



paten/kota. Menurut dia, kewenangan ini seharusnya berada di pemerintah provinsi. “Sampai saat ini, proses di pemerintah kota dan kabupaten berjalan lambat.” Dia juga menyoroti sektor lain yang masih tertinggal, yakni indeks logistik. Sampai sekarang, Indonesia masih sibuk mengurus lamanya waktu bongkarmuat di pelabuhan (dwelling time). Padahal, di negara seperti Malaysia dan Thailand, urusan logistik sudah selesai. Aspek lainnya adalah ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak merata. Kebanyakan investor harus menyediakan energi sendiri. Bagi pengusaha sektor padat karya, hal ini memberatkan. Agus memprediksi iklim investasi akan kompetitif jika target pembangunan infrastruktur seperti program listrik 35 ribu megawatt dan tol laut tercapai. “Dari situ, modal yang masuk bisa lebih merata, tidak hanya di Jawa.” O ROBBY



irektur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung, menyambut baik pemberian peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings. “Itu artinya stabil, positif. Berarti mereka masih confidence dengan kita,” ujar Juda. Senin lalu, Fitch Ratings menetapkan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB/stable outlook. Menurut



Fitch, beban utang pemerintah rendah, prospek pertumbuhan ekonomi membaik, dan risiko sektor perbankan rendah. Namun Fitch memberikan catatan: sentimen pasar masih memiliki pengaruh yang besar, sehingga tetap diperlukan upaya perbaikan iklim investasi. Berikut ini daftar realisasi investasi asing (penanaman modal asing) di Indonesia pada Januari-Desember 2015 dalam US$ juta. O ANGELINA ANJAR SAWITRI | DWI A



BERDASARKAN NEGARA 1. Singapura Jumlah proyek: 3.012 Nilai: 5.901,2



6. Hong Kong Jumlah proyek: 422 Nilai: 937,2



2. Malaysia Jumlah proyek: 913 Nilai: 3.077,0



7. Amerika Serikat Jumlah proyek: 261 Nilai: 893,16



3. Jepang Jumlah proyek: 2.030 Nilai: 2.877,0



8. British Virgin Islands Jumlah proyek: 549 Nilai: 730,52



4. Belanda Jumlah proyek: 421 Nilai: 1.307,8



9. Cina Jumlah proyek: 1.052 Nilai: 628,34



5. Korea Selatan Jumlah proyek: 2.329 Nilai: 1.213,5



10. Inggris Jumlah proyek: 267 Nilai: 503,22



BERDASARKAN SEKTOR 1. Pertambangan Nilai: 4.017,20 Proyek: 1.066



perkebunan Nilai: 2.072,02 Proyek: 606



2. Transportasi, gudang, dan telekomunikasi Nilai: 3.289,89 Proyek: 493



7. Industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi Nilai: 1.955,75 Proyek: 856



3. Industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik Nilai: 3.092,49 Proyek: 1.781



8. Industri alat angkutan dan transportasi lainnya Nilai: 1.757,26 Proyek: 758



4. Listrik, gas, dan air Nilai: 3.028,92 Proyek: 350 5. Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Nilai: 2.433,58 Proyek: 585



9. Industri makanan Nilai: 1.521,18 Proyek: 1,306 10. Industri mineral nonlogam Nilai: 1.302,81 Proyek: 277 O SUMBER: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)



6. Tanaman pangan dan



IRFANY | DESTRIANITA



Pengusaha Minta Pemerintah Tak Sia-siakan Momentum JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut pemberian peringkat Indonesia pada level layak investasi oleh Fitch Ratings sebagai kabar baik di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat saat ini.“Ini kabar baik. Namun, yang paling penting, bagaimana bisa memanfaatkan momentum ini,” kata Hariyadi kepada



Tempo, kemarin. Hariyadi mengatakan, bagi pengusaha, peringkat ini menguntungkan dalam upaya mencari mitra-mitra usaha. Mencari pendanaan, dia melanjutkan, juga akan menjadi lebih mudah. “Orang memandang risiko investasi di sini rendah.” Hariyadi meminta pemerintah tidak menyianyiakan kesempatan ini. Dia melihat masih ada kendala



pada level eksekusi di lapangan ketika ada pihak yang ingin berinvestasi. “Masih ada pungutan liar, misalnya. Saat mau mengukur tanah lokasi investasi, masih dipalak,” kata dia. Hariyadi menilai masih ada koordinasi yang kurang baik antara Presiden dan para pembantunya.Menurut dia,para menteri seharusnya bisa membereskan masalah



birokrasi dan memiliki visi-misi yang baik dalam memimpin kementerian masing-masing. “Harus ada terobosan dan berintegritas agar tak sia-sia momentum ini,” katanya. “Korupsi di Indonesia enggak nahan. Dipalakin terus.” Adapun Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, Azhar Lubis,



mengungkapkan, dengan peringkat tersebut, biaya modal akan semakin murah. Sebab, risiko berusaha dan berinvestasi di Indonesia semakin kecil. Karena itu, biaya modal dari lembagalembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman untuk proyekproyek investasi akan kian rendah. “Dengan demikian, komitmen atau rencana



investasi yang pada 2015 mencapai Rp 1.800 triliun lebih akan semakin cepat terealisasi pada tahuntahun mendatang,” kata Azhar di Jakarta, kemarin. Azhar juga optimistis target realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing pada 2016 sebesar Rp 594,8 triliun bisa tercapai. O DIKO OKTARA



Berita Utama



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



Kepercayaan Publik terhadap Hakim Merosot TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO



Dua hakim di Bengkulu disangka menerima suap dari terdakwa korupsi honor di RSUD.



HAKIM DAN JAKSA TERSANDUNG SUAP Penangkapan penegak hukum, baik hakim maupun jaksa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap terus terjadi. Terakhir, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, Janner Purba, ditangkap bersama hakim ad hoc tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Toton, pada Selasa lalu. Berikut ini beberapa kasus lainnya. 3 Juni 2011 Syarifuddin, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditangkap di Jakarta dengan barang bukti Rp 392 juta, US$ 116.128, dan Sin$ 245 ribu yang diduga sebagai uang suap kasus penyitaan aset perusahaan garmen PT SCI. Dihukum 4 tahun penjara pada 28 Februari 2012. 30 Juni 2011 Imas Dianasari, hakim ad hoc Pengadilan Hukum Industrial Bandung, ditangkap di Bandung dengan barang bukti Rp 352 juta dari kuasa hukum PT Onamba Indonesia. Dihukum 6 tahun penjara pada 30 Januari 2012.



Wuragil



21 November 2011 Sistoyo, jaksa di Kejaksaan Negeri Cibinong, ditangkap ketika menerima suap Rp 99,9 juta di area parkir kejaksaan. Dihukum 6 tahun penjara pada 20 Juni 2012.



[email protected]



JAKARTA — Komisi Yudisial segera menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul operasi tangkap tangan terhadap hakim yang kembali terjadi. Kasus terbaru yang menjerat dua hakim dan seorang panitera dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Selasa lalu, menambah panjang daftar penegak hukum yang ditangkap KPK. Sejak Januari lalu, sudah ada 11 aparat pengadilan yang ditangkap KPK. “Perlu ditegaskan bahwa pengawasan justru untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hakim yang telah semakin terpuruk,” ujar juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, kemarin. Farid merinci, sebelas aparat pengadilan itu terdiri atas tiga pejabat pengadilan dan delapan hakim.Angka ini lebih besar jika memperhitungkan kasus yang tidak muncul ke publik atau media. Namun, Farid menambahkan, pengawasan saja tidak cukup. Harus



5



Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, Janner Purba, tiba di gedung KPK, Jakarta, kemarin.



ada langkah progresif dari lingkup internal MA untuk mengevaluasi sistem promosi dan mutasi hakim dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat peradilan. Di antaranya pemberatan hukuman untuk pelanggar hukum. “Hakim posisinya terhormat, harus nol kesalahan.” Kemarin, pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK,Yuyuk Andriati Iskak, mengumumkan penangkapan dua hakim, seorang panitera, dan dua orang lainnya di Bengkulu atas dugaan suap kasus korupsi honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu. Kasus yang diduga telah



merugikan negara sebesar Rp 5,4 miliar itu sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Dua hakim itu adalah Janner Purba dan Toton. Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dengan uang Rp 150 juta yang didapat dari kantong Janner sebagai barang bukti. Masih ada Rp 500 juta lainnya yang disebutkan berada di kantor Janner selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu. Adapun Amsori Bachsin, panitera di Pengadilan Negeri Kepahiang disangka menyetir administrasi proses perkara tersebut.Dua tersangka lainnya adalah



mantan Wakil Direktur Utama dan Keuangan RSUD, Edi Santroni; serta mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD, Syafri Syafii, sebagai pemberi suap. Di tempat terpisah, hakim agung Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, mengungkapkan bahwa sudah ada pengawasan dan pembinaan terhadap hakim yang bahkan dilakukan langsung oleh pimpinan MA ke daerah-daerah. Namun pelanggaran, seperti menerima suap, diakuinya tetap ditemukan. “Kami dorong KPK untuk ikut mengawasi,” katanya. DIKO OKTARA | MAYA AYU PUSPITASARI | GHOIDA RAHMAH



17 Agustus 2012 Kartini Julianna Mandalena Marpaung, hakim ad hoc tindak pidana korupsi Semarang, dan Heru Kusbandono, hakim ad hoc tindak pidana korupsi Pontianak, ditangkap saat menerima suap Rp 150 juta dalam kasus korupsi perawatan mobil dinas dengan terdakwa Ketua DPRD Grobogan nonaktif, M. Yaeni. Kartini dihukum 8 tahun dan Heru dihukum 6 tahun pada 18 April 2013. 22 Maret 2013 Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, ditangkap setelah menerima Rp 150 juta yang diduga berkaitan dengan perkara dana bantuan sosial di Bandung. Dihukum 12 tahun penjara pada 17 Desember 2013. 9 Juli 2015 Tripeni Irianto Putro, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, ditangkap setelah menerima suap ratusan juta rupiah dari Gubernur (nonaktif) Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti istrinya. Ditangkap pula hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting serta Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan. 11 April 2016 Deviyanti Rochaeni, jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ditangkap dengan barang bukti sekitar Rp 500 juta. Namun kejaksaan menyatakan uang itu sebagai pengganti kerugian negara dari terdakwa kasus BPJS Kesehatan di Subang, Budi Subiantoro dan Jajang Abdul Kholik. EVAN | PDAT | DARI BERBAGAI SUMBER



DUGAAN SUAP MAHKAMAH AGUNG



KPK Cari Keterlibatan Nurhadi JAKARTA — Komisi PemberantasanKorupsimencariketerlibatan pejabat Mahkamah Agung (MA) dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan NegeriJakartaPusat.Kemarin, Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman diperiksa penyidik KPK untuk pertama kali sejak dikenai status cegah sebulan lalu. “Sangat terbuka mengusut kasus ini sampai tingkat atas karena yang sekarang baru awalnya saja, pintu masuk,” kata pelaksana harian Kepala Biro Humas



KPK,Yuyuk Andriati Iskak, kemarin. Menurut seorang penegak hukum di KPK, dalam pemeriksaan selama delapan jam, Nurhadi ditanya soal catatan yang diduga merupakan matriks “pengurusan” perkara Grup Lippo. Catatan ini ditemukan penyidik dalam penggeledahan rumah Nurhadi, April lalu. Keterangan ini dibenarkan Yuyuk. “Diduga memang ada keterkaitan (kasus) di PN Jakarta Pusat dengan Lippo. Itu sedang



didalami penyidik,” kata dia. Adapun Direktur Lippo Danang Kemayan Jati menyatakanperusahaannya tidak terlibat. “Kita tunggu pengusutan KPK,” kata Danang. Penyidik juga mendalami soal uang senilai Rp 1,7 miliar yang ditemukan dalam penggeledahan rumah Nurhadi. Tak hanya itu, penyidik pun menanyakan keberadaan Royani, pegawai MA yang kerap menjadi sopir Nurhadi. Penyidik menduga Nurhadi menyembunyikan



Royani untuk menghindari panggilan pemeriksaan oleh KPK. Seluruh jawaban Nurhadi akan dibawa ke pimpinan KPK, yang kemudian akan melakukan gelar perkara. “Jadi, urusan dengan Nhd (Nurhadi) masih akan berlanjut,” ujar sumber ini. Nurhadi kepada wartawan yang menunggui pemeriksaannya membantah informasi bahwa dia ditanya penyidik soal matriks, uang, dan keberadaan Royani. “Saya hanya ditanyai apa tugas



dan fungsi di MA,” ujarnya. Ihwal Royani, dia mengatakan, “Ia ada di kantor, kok.” Pernyataan Nurhadi berbeda dengan Ketua MA Hatta Ali. Kepada Tempo, pekan lalu, Hatta Ali mengatakan Royani sudah sebulan tidak masuk kantor. Penyidik rencananya juga memeriksa Eddy Sindoro, Chairman PT Paramount Enterprise International— yang memiliki jejak karier panjang di perusahaan Grup Lippo. Eddy juga telah dikenai status cegah



dalam kaitan dengan kasus ini. Namun Eddy kembali mangkir dari panggilan, kemarin. KPK menyatakan belum akan berhenti mengusut perkara ini. Pekan lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan tim KPK akan mencari mafia peradilan. “Panitera kan sudah ada, pelaku-pelaku yang lain, puzzle-nya kami gabungkan,” katanya. “Nanti akan mengarah ke mafia peradilan. Bisa ketahuan, ‘Oh, ini pelakunya’.” MUHAMAD RIZKI | REZA ADITYA | LINDA TRIANITA | MAYA AYU



Berita Utama



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



6



Kantor Pertahanan Ambil Peran Kodam Warga sipil maupun militer bisa menjadi kepala kantor pertahanan di daerah. Agung Sedayu [email protected]



JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo mengatakan kantor pertahanan dibentuk karena tidak ada institusi yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah. Sebelumnya, tugas dan fungsi itu dijalankan oleh komando daerah militer (kodam). “Sudah dilepas, dan akhirnya membentuk sendiri,” kata Widodo, kemarin. Artinya, kantor pertahanan itu akan mengambil alih peran yang ditinggalkan kodam. Polemik pembentukan kantor pertahanan mencuat setelah Widodo mengirim surat ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengenai personel kantor tersebut. Dalam surat yang dikirim pada 13 Mei lalu itu, ia meminta tambahan personel Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan di setiap provinsi. Berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/012/VIII/1988,



kodam menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah. Namun, pada 2012, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 yang mencabut aturan itu. Dengan demikian, kodam tidak lagi memiliki peran tersebut. Menurut Widodo, kantor pertahanan memiliki fungsi sebagai benteng pengaman kedaulatan dan keselamatan negara. Kantor pertahanan juga akan menjalankan fungsi pengecekan dan pendataan komponen serta aset yang mendukung pertahanan. “Juga bela negara,” kata mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut itu. Saat ini, kantor pertahanan sudah ada dan berjalan di 34 provinsi. Tujuh dari 34 kantor itu akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu karena masuk kategori prioritas. “Beberapa kantornya masih ngontrak,” ujar Widodo. Tahun depan, kata Widodo, Kementerian Pertahanan akan mulai membangun gedung kantor



ADA DI SEMUA PROVINSI DESK Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DPPKP) dibentuk pada 2012, ketika keluar Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 yang mencabut fungsi komando daerah militer sebagai penyelenggara tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah. Kantor pertahanan daerah telah berdiri di 34 provinsi. Tujuh kantor di antaranya dikepalai oleh perwira tinggi bintang satu. Sejumlah provinsi yang berada di perbatasan negara masuk daftar prioritas pembangunan kantor ini. pertahanan di setiap provinsi. Dana pembangunan akan diambil dari anggaran tahunan Kementerian Pertahanan dengan penerapan skala prioritas. Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan harus Brigadir Jenderal Djundan Eko mengungkapkan, tidak semua kantor pertahanan dikelola oleh militer. “Bisa dikepalai oleh sipil maupun militer,” ujar dia, kemarin. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan,



KPK Diminta Usut Kasus La Nyalla SURABAYA — Dosen hukum pidana Universitas Airlangga, Iqbal Feliziano, mengatakan kasus korupsi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, sebaiknya diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.“Kalau kejaksaan sudah stuck, KPK bisa ambil alih atau kejaksaan yang mengalihkan,” kata Iqbal kepada Tempo, kemarin. Menurut Iqbal, kejaksaan seharusnya sudah memikirkan langkah mengalihkan kasus ini kepada KPK. Pengalihan dinilai tidak sulit karena memiliki dasar hukum, yakni Pasal 9 Undang-Undang KPK. Pasal itu menyebutkan KPK dapat mengambil alih kasus korupsi yang ditangani kejaksaan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, yang digunakannya



untuk membeli saham perdana Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar pada 2012, dan tindak pidana pencucian uang dana hibah Kadin Jatim tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1,3 miliar. Setelah pertama kali dijadikan tersangka pada 16 Maret lalu, esoknya La Nyalla pergi ke Malaysia, lalu ke Singapura. Ia sudah tiga kali memenangi sidang gugatan praperadilan. Terakhir, Senin lalu, putusan kemenangannya dibacakan hakim tunggal Mangapul Girsang di Pengadilan Negeri Surabaya.Namun,Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung terus mengeluarkan surat perintah penyidikan baru. Ia tidak peduli kuasa hukum La Nyalla kembali melakukan gugatan praperadilan. Kejaksaan Agung menyatakan tak akan menyerah menghadapi gugatan La Nyalla. “Kami yakin semua



buktinya sudah ada,” kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Sementara itu, Kepala Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dandeni Herdiana, mengatakan salah satu hambatan memulangkan La Nyalla adalah belum ada red notice dari Kepolisian RI. “Itu tanyakan ke Mabes Polri, kenapa sampai sekarang belum keluar,” ujarnya. Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Polri telah mengirim perwakilan di Singapura untuk mencari informasi keberadaan La Nyalla. Polri, kata dia, terus berkoordinasi dengan otoritas hukum Singapura mengenai persyaratan pemulangan La Nyalla. “Polisi sudah ada di sana. LO (liaison officer) kita di sana juga, mencari informasi dan terus berkoordinasi.” ● SITI JIHAN SYAHFAUZIAH | DEWI SUCI RAHAYU | INGE KLARA



Aceh



Kalimantan Barat



Kalimantan Timur Papua Barat



Riau



■ Kantor pertahanan daerah yang diprioritaskan



Papua Nusa Tenggara Timur NASKAH: HUSSEIN ABRI YUSUF|YOHANES PASKALIS IKLAN



Haris Azhar, menilai penempatan anggota TNI aktif di kantor pertahanan tidak tepat. Menurut dia, hal itu akan menyebabkan pengawasan TNI terhadap masyarakat semakin tinggi. Padahal, dia melanjutkan, tugas TNI semestinya mempertahankan wilayah negara dari serangan eksternal. “Bukan justru semakin ke dalam.” Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tubagus Hasanuddin, mengatakan DPR akan memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pekan depan. Dewan akan meminta penjelasan mengenai kantor pertahanan. “Apa tugas, fungsi, perannya, serta anggarannya,” ujar dia, Senin lalu. ● HUSSEIN ABRI YUSUF | YOHANES PASKALIS



MEMO BISNIS Aston Primera Pasteur Bandung



Makan Malam dan Apresiasi “The Gathering”



S



ebagai apresiasi dan bentuk keakraban antara klien dan pihak hotel, pada 13 Mei 2016, Aston Primera Pasteur mengadakan acara yang diberi nama “The Gathering-Appreciation Dinner Series 2016”. Berlokasi di The Den Of Kalaha, Jakarta, As-



ton Primera mengundang seratus klien beserta rekan media untuk hadir dalam acara tersebut. Ini merupakan bentuk apresiasi bagi kerja sama yang telah dan akan terus terjalin antara Aston Primera Pasteur dan tamu undangan yang terdiri atas klien korporat, government, dan media. Pemberian penghargaan berupa plakat untuk para klien dengan dukungan terbaik selama 2015-2016 dimeriahkan pemberian doorprize, live music, dan cocktail party. Penampilan DJ pun menutup acara. Diharapkan, acara yang beru pertama kali diselenggarakan di luar properti Aston Primera Pasteur ini dapat menjadi hal yang baru yang akan terus berlanjut setiap tahun guna menjaga kerja sama.z



RABU, 25 MEI 2016



Nasional



DPR BATASI MASA JABATAN HAKIM AGUNG »8



7 TEMPO/JOHANNES P. CHRISTO



Berebut Kursi Pembantu Setya



etua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan tim formatur sudah mengantongi sejumlah kandidat kuat yang akan masuk ke tiga posisi penting kepengurusan pusat partai berlambang beringin itu. “Tapi belum ada keputusan,” kata dia. Di kursi koordinator bidang, yang merupakan wujud pengganti dihapuskannya posisi wakil ketua umum, menurut Nurdin, ada beberapa nama, seperti Kahar Muzakir, Yoris Raweyai, Nusron Wahid, Zainudin Amali, Airlangga Hartanto, Aziz Syamsuddin, Agun Gunanjar, dan Freddy Latumahina. Kursi Dewan Kehormatan rencananya diisi tokoh senior Golkar, seperti B.J. Habibie, Jusuf Kalla, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Subiakto Tjakrawerdaya. Nurdin mengatakan Dewan Pakar akan ditempati Agung Laksono, Hutomo Mandala Putera, Theo L. Sambuaga, dan Fadel Muhammad. Adapun di kursi Dewan Pembina, kata dia, hingga kini baru dipastikan akan diduduki oleh Aburizal Bakrie. Berikut ini struktur organisasi Golkar baru berdasarkan penataan Komite Organisasi Munaslub:



K



Setya Novanto (tengah) saat penghitungan suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa, 17 Mei lalu.



GOLKAR RAWAN RETAK Penyusunan pengurus berlangsung alot karena harus mengakomodasi kelompok pesaing Setya Novanto. Hussein Abri Yusuf Muda [email protected]



JAKARTA — Penyusunan pengurus inti Partai Golkar berlangsung panas. Tim formatur belum juga dapat memutuskan siapa saja yang akan membantu Ketua Umum Golkar Setya Novanto di sejumlah pos strategis partai. Anggota tim formatur, Nyono Suharli, mengatakan banyak kader yang ingin masuk ke struktur organisasi partai. Apalagi hampir semua mantan calon Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa menyodorkan nama agar ditampung di kepengurusan baru. “Padahal hanya ada 157 kursi pengurus pusat,” kata Nyono kepada Tempo, kemarin. Nyono, yang juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Golkar



Jawa Timur, mengatakan tim formatur telah menggelar rapat di lantai enam Hotel Sultan, Senin lalu. Perdebatan terjadi lantaran setiap nama yang diajukan langsung dinilai berdasarkan hasil evaluasi, prestasi, dan dedikasi selama di Golkar. Tim formatur dibentuk Setya Novanto setelah terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub di Bali, Selasa pekan lalu. Ketika itu Setya mengungguli perolehan suara enam calon lainnya, yaitu Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, Airlangga Hartanto, Indra Bambang Utoyo, SyahrulYasin Limpo, dan Priyo Budi Santoso. Pemilihan putaran kedua batal setelah Ade, pesaing terkuat Setya yang juga meraup lebih dari 30 persen suara, mengundurkan diri. Sejak saat itu Setya menunjuk delapan orang



sebagai tim formatur yang dipimpinnya. Setya juga menunjuk Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal, Robert Joppy Kardinal sebagai bendahara umum, dan Nurdin Halid sebagai ketua harian. Nurdin, yang dalam kepengurusan sebelumnya ditunjuk sebagai Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara, juga menjadi anggota tim formatur. Tim formatur memi-



a



Seorang politikus Golkar di lingkaran Setya memastikan kepengurusan baru tidak akan menampung sebagian anggota tim sukses Ade yang dinilai kerap menyerang bos baru partai berlambang beringin itu.



a



liki waktu 15 hari sejak Musyawarah Nasional Luar Biasa rampung. Artinya, tim itu masih mempunyai waktu hingga sepekan ke depan untuk menyiapkan pengurus baru Golkar. “Penyusunan akan selesai Kamis nanti,” kata Nyono. Setya memang harus bergegas karena masa kerjanya hanya 3,5 tahun, meneruskan kepengurusan Aburizal Bakrie yang sempat digoyang selama 18 bulan oleh konflik dengan kubu Agung Laksono. Seorang politikus Golkar di lingkaran Setya memastikan kepengurusan baru tidak akan menampung sebagian anggota tim sukses Ade yang dinilai kerap menyerang bos baru partai berlambang beringin itu. Mereka adalah Bambang Soesatyo, Ahmadi Noor Supit, dan Firman Soebagyo. Sinyal tersebut diperkuat oleh Nurdin, yang mengatakan tim formatur tidak mungkin mengabulkan keinginan semua pihak. “Rapat masih berjalan,” kata Nurdin. Firman Soebagyo, mantan anggota tim sukses Ade



Komarudin, berharap Setya mengedepankan persatuan Golkar. Dia mengingatkan bahwa Akom—julukan Ade—merupakan calon dengan suara terbanyak kedua setelah Setya dalam Munaslub lalu. “Perlu diakomodasi untuk kebersamaan,” katanya, Senin lalu. Firman membenarkan bahwa Ade dan tim suksesnya sudah menyetor 35 nama kepada tim formatur. Adapun Setya Novanto berjanji menampung semua kubu untuk mengedepankan persatuan di pusat maupun di daerah. “Ini kan rekonsiliasi. Jadi, semua kami ikutkan,” ujar Setya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin. Menurut pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, penyusunan kepengurusan ini merupakan ujian pertama Setya. Golkar merupakan partai yang terlatih melawan kekuatan politik dari luar, tapi terbukti lemah dalam menghadapi konflik internal. “Kalau tak bersatu, potensi konflik semakin besar,” ujarnya. O ADITYA BUDIMAN



Ketua Umum Ketua Harian Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keorganisasian Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Ketua Koordinator Bidang Pengkajian Strategis dan Ideologi Ketua Bidang: 24 orang Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal: 10 orang Bendahara Umum Wakil Bendahara: 4 orang Ketua Departemen: 72 orang Dewan Kehormatan: 19 orang Dewan Pembina: 17 orang Dewan Pakar: 25 orang O HUSSEIN ABRI YUSUF



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



DPR Batasi Masa Jabatan Hakim Agung TEMPO/DHEMAS REVIYANTO



USULAN DARI PENGAWAS



Komisi Yudisial akan membuat rekomendasi kinerja hakim setiap lima tahun.



KOMISI Yudisial mengajukan empat usulan harmonisasi dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Keempatnya bakal menambah dan memperkuat peran Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku dan etik hakim. PENILAIAN KINERJA » Pasal 32 Isi: Masa jabatan hakim agung hanya lima tahun. Perpanjangan didasarkan pada penilaian dan rekomendasi oleh Komisi Yudisial. Mekanisme penilaiannya akan diatur dalam peraturan komisi yudisial. Acuan: Masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Fransisco Rosarians [email protected]



JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dossy Iskandar Prasetyo mengatakan salah satu konsekuensi menaikkan status hakim agung sebagai pejabat negara adalah pembatasan masa jabatan. Menurut dia, seluruh pejabat negara yang masuk dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terikat periode, kecuali hakim agung. “Ini supaya berlaku umum bagi semuanya. Tak ada yang diberi perlakuan khusus,” kata Dossy dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Gedung Parlemen, kemarin. Badan Legislasi tengah mengharmonisasi draf Rancangan UndangUndang Jabatan Hakim sebelum menyerahkan ke panitia kerja di Komisi Hukum. Salah satu aturan yang bakal mengharmonisasi status pejabat negara pada hakim adalah pasal 32, yang membatasi masa jabatan hakim agung menjadi lima tahun dan dapat diperpanjang. Sebelumnya, hakim agung berhen-



Aidul Fitriciada Azhari saat mengikuti rapat koordinasi membahas RUU Jabatan Hakim dengan Badan Legislasi DPR di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.



ti hanya lantaran sakit, meninggal, mengundurkan diri, atau pensiun pada umur 70 tahun. Hakim agung sekaligus perwakilan Mahkamah Agung, I Agung Sumanatha, mengatakan penerapan periode pada jabatan hakim agung akan mengancam independensi dalam mengambil keputusan. Situasi tersebut, menurut dia, akan membuat hakim ragu mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan keinginan publik dan parlemen. “Harusnya itu (RUU Jabatan Hakim) memberikan jaminan kebebasan untuk memutus perkara,” kata Agung. Anggota Badan Legislasi, Arsul Sani, membantah anggapan bahwa penerapan periodisasi jabatan hakim agung akan mengintervensi kebebasan dalam mengam-



bil putusan. Politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut mengacu pada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang berulang kali menggugurkan pasal atau undang-undang tanpa khawatir tak diperpanjang. “Itu baru namanya independensi. Mereka terus menggugurkan undangundang meski DPR marah atau tak suka,” kata Arsul. “Independensi itu bukan dari luar. Itu masalah pribadi dari dalam.” Dia mengatakan praktek periodisasi memang jarang terjadi di negara lain. Namun, menurut Arsul, kondisi dan situasi hakim agung di Indonesia berbeda dengan di negara-negara lain. Salah satu contohnya, dia menilai janggal seorang hakim agung yang hanya diberi sanksi pindah kamar saat terbukti bertemu dan



makan dengan keluarga terdakwa. Aturan periodisasi belum rampung. Komisi Yudisial, menurut Arsul, akan memberikan penilaian kinerja terhadap hakim setiap lima tahun dan menyerahkannya kepada Dewan. Perpanjangan masa jabatan akan disetujui jika Komisi Yudisial dan parlemen tak menemukan adanya cacat moral atau pelanggaran selama menjadi hakim agung.“Dengan mekanisme ini, hakim bermasalah bisa dicopot,” kata dia. Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan lembaganya siap mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap hakim agung sebagai bagian dari kewenangan pengawasan dalam konstitusi. “Mekanisme penilaian tersebut akan diatur dalam



PENGAWASAN » Pasal 11 Isi: Ketentuan soal pedoman kode etik dan perilaku hakim dituangkan dalam peraturan pemerintah. Bukan lagi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang kurang mengikat. Acuan: Penyesuaian instrumen dari peraturan bersama menjadi peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. REKRUTMEN HAKIM » Pasal 19 Isi: Seleksi calon hakim tingkat pertama melalui pembentukan panitia yang terdiri atas dua hakim agung, satu akademisi, satu praktisi, dan satu perwakilan masyarakat. Acuan: Seleksi terbuka pejabat negara yang akuntabel dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. PROMOSI-MUTASI » Pasal 41 Isi: Proses seleksi pejabat pengadilan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang meliputi penilaian profesionalisme, kepribadian, integritas, dan perilaku hakim. Acuan: Mekanisme pengisian jabatan tinggi aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ● FRANSISCO ROSARIANS



aturan turunan Komisi Yudisial,” kata Aidul. Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Della Sri Wahyuni, mengatakan bahwa selama ini memang tak ada mekanisme evaluasi pada hakim agung. Namun, menurut



dia, penerapan periodisasi jabatan hakim tak boleh kental kepentingan politik sehingga serupa dengan impeachment. “Lalu yang menilai Komisi Yudisial, tapi soal apa? Etik saja? Karena kalau kinerja, sebenarnya Komisi Yudisial tak berwenang,” kata Della. ● IKLAN



Nusa



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



TEMPO/NANANG SUTISNA



Relawan menggotong korban banjir bandang Sungai Ciponali, Desa Sukakerti, Subang, Senin lalu.



Subang Dilanda Banjir Bandang, 6 Tewas dan 388 Mengungsi Masa tanggap darurat tiga hari. Sukma Loppies [email protected]



JAKARTA — Banjir bandang yang terjadi selama tujuh hari di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyebabkan 6 orang tewas, 5 mengalami luka berat, 2 luka ringan, serta 388 jiwa terpaksa mengungsi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keenam orang tewas itu adalah Parni 50 tahun, Eni (45), Nabilah (7), Musa (55), Mae 17 tahun, dan Rizal (10). Korban meninggal diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Adapun lima korban yang mengalami luka berat adalah Amen (55), Raza (14 bulan), Makmur (47), dan dua orang yang masih didata. Adapun dua orang luka ringan adalah Angga, 1 tahun, dan satu orang yang masih didata. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan penanganan darurat banjir bandang di Subang terus dilakukan hingga tujuh hari ke depan hingga 29 Mei 2016. ”Fokus utama



selama masa tanggap darurat adalah penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan perbaikan darurat akibat banjir,” ujar Sutopo melalui pesan pendek, kemarin. Banjir bandang menerjang Kampung Sukamukti, Desa Sukakerti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Ahad malam lalu. BPBD Jawa Barat, kata Sutopo, memberikan bantuan sandang dan pangan bagi korban berupa tambahan gizi 120 paket, laukpauk 120 paket, makanan siap siap saji 120 paket, air mineral 10 dus, dan selimut 50 lembar. Kisah pilu korban banjir dialami Upi, 40 tahun, warga Kelurahan Soklat, Subang, Jawa Barat. Perempuan itu kehilangan anaknya, Rizal, 10 tahun, yang dititipkan kepada orang tuanya, Anen, 55 tahun, dan Uu, 51 tahun, di Desa Sukakerti. Upi menuturkan banjir bandang Sungai Ciponali, Desa Sukakerti, menerjang dan meluluhlantakkan puluhan rumah milik warga, tak terkecuali rumah milik kedua



orang tuanya. Anen dan Uu selamat dari banjir bandang, meski babak belur karena mengalami luka berat dan harus dirawat di Rumah Sakit Ciereng dan Puskesmas Cisalak. Rizal dan Angga, 3,5 tahun, kedua cucunya, hanyut terseret banjir. Jasad Rizal ditemukan di Sungai Cipunagara di Desa Bantar Waru tapal batas Subang dan Indramayu, yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari lokasi kejadian. Namun, di tengah-tengah kabar pilu, terbetik kabar bahwa Angga yang ikut terseret banjir bandang ditemukan selamat. ”Ia ditemukan nyangkut di rumpun bambu dan hanya mengalami luka ringan,” ujar Upi. ”Alhamdulillah, satu dari dua anak kami masih diselamatkan oleh Allah.” Selepas banjir, Camat Jalan Cagak, Wahyu Suryana, mengatakan masa tanggap darurat berlangsung tiga hari. ”Kami ingin saat habis masa tanggap darurat semua yang terdampak kondisinya sudah pulih,” ujar dia. Adapun mengenai jumlah kerugian, kata dia, diperkirakan miliaran rupiah. O DESTRIANITA KUSUMASTUTI | NANANG SUTISNA



10



Dua Pendaki Semeru yang Hilang Ditemukan LUMAJANG — Dua pendaki Gunung Semeru asal Cirebon ditemukan dalam keadaan selamat di jalur menuju Tawonsongo, Kecamatan Pasrujambe, Lumajang, kemarin. Mereka adalah Supriyadi, 26 tahun, warga Blok 4 Tegal Lempuyangan Lor, Tegal Gubug, Cirebon; dan Zirli Gita Ayu Savitri, 16 tahun, pelajar, asal Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. ”Keduanya selamat. Alhamdulillah,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Hendro Wahyono. Tim SAR gabungan dari Basarnas, SAR Lumajang, dan Tim Reaksi Cepat BPBD Lumajang serta warga setempat menemukan keduanya di Gunung Boto, Desa Pasrujambe,



Kecamatan Pasrujambe. ”Keduanya masih bisa berjalan,” ucap Hendro. Supriyadi dan Zirli Gitia diperkirakan tiba di Tawansongo pada Selasa malam untuk dirawat di Puskesmas Pasrujambe. Keduanya dilaporkan hilang sejak 21 Mei. Supriyadi dan Zirli mendaki Semeru bersama empat orang lainnya, yakni Sukron sebagai ketua rombongan, Ahmad Khaerudin, Lindianasari, dan Rizatul Rizki. Mereka berangkat dari Desa Ranupani pada 17 Mei. Kelompok pendaki ini kemudian menuju Ranu Kumbolo. Pada 18 Mei, rombongan berangkat dari Ranu Kumbolo menuju Kalimati. Lalu pada 19 Mei, rombongan berangkat dari Kalimati menuju puncak Mahameru. Namun sesampainya di batas vegetasi, dua orang turun ke Kalimati



karena sakit. Empat orang lainnya melanjutkan perjalanan. Keempat pendaki ini menuju Watugede dan sempat istirahat. Dua orang memilih berhenti di Watugede karena salah satu pendaki mengeluh sakit. Supyadi dan Zirli meneruskan perjalanan ke Puncak Mahameru hingga dilaporkan hilang oleh teman-temannya. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, John Kennedie, mengatakan pendakian Gunung Semeru sebenarnya hanya dibolehkan sampai Kalimati. Para pendaki diminta menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk mendaki hanya sampai Kalimati. Ini sesuai dengan rekomendasi Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG). O DAVID PRIYASIDHARTA



Petugas Kebersihan dan Uang Rp 190 Juta



W



anto hanyalah tamatan sekolah menengah pertama (SMP) yang bekerja sebagai petugas kebersihan atau cleaning service di Paragon Hotel dan Residences Solo. Tapi, dengan kejujurannya, dia diganjar penghargaan oleh perusahaannya. Garagaranya, pria 24 tahun ini mengembalikan uang Rp 190 juta kepada pemiliknya. Kisah itu terjadi empat bulan lalu. Wanto bekerja di perusahaan penyedia layanan terpadu berbendera ISS Grup, yang menyuplai tenaga kerja ke hotel itu. Di Paragon Hotel, Wanto terpilih sebagai koordinator bagi rekan kerjanya. Wanto menuturkan kejadiannya bermula saat dia tengah membersihkan area restoran karena tamu hotel baru selesai breakfast alias sarapan. Saat membersihkan, Wanto melihat ada tas hitam tertinggal di salah satu kursi. Dia melihat sekeliling ruangan sudah sepi dan tak ada pengunjung. Setelah mengecek isi tas itu, ada telepon seluler dan setumpuk uang yang jumlahnya sangat besar, Rp



190 juta. Wanto langsung menyerahkannya kepada petugas keamanan. ”Tidak terpikir untuk mengambil keuntungan meski ada peluang,” kata Wanto saat ditemui Tempo, kemarin. Meski, kata dia, sang ayah sedang sakit selepas operasi beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya masuk restoran dan mencari-cari sesuatu. Lelaki itu mengaku kehilangan tas. Wanto menanyakan isi tas kepada tamu itu, yang dijawab dengan tepat. Tas hitam itu pun beralih ke pemiliknya. Wanto tidak kecewa meski pemilik tas hanya memberikan ucapan terima kasih. Kejadian itu menjadi perbincangan. Manajemen ISS Grup menganugerahkan Golden Heart Award kepada Wanto pada Februari lalu, karena jujur dan berintegritas dalam bekerja. Datang dari keluarga miskin, Wanto, yang berasal dari Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah, bercerita bahwa orang tuanya hanyalah petani sepetak sawah. ”Setahun hanya bisa panen sekali,” kata anak bungsu dari lima



bersaudara yang sempat berjualan jamu itu. Maklum, sawah di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, itu hanya mengandalkan pengairan air hujan. Wanto pun berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dengan mengikuti Kejar Paket C. Beberapa waktu lalu, promosinya sebagai pengawas terganjal karena ia hanya lulusan SMP. O AHMAD RAFIQ



Wanto



TEMPO/ AHMAD RAFIQ



Pendapat



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



Relawan Politik dan Demokrasi Populer



EDITORIAL Reformasi Gagal Mahkamah Agung



P



TEMPO/IMAM YUNNI



WASISTO RAHARJO JATI



enangkapan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Janner Purba, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, kembali menunjukkan ada yang salah dengan lembaga peradilan kita. Peristiwa memalukan ini terjadi justru saat KPK menyelidiki keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dalam kasus jualbeli perkara. Janner dicokok dalam sebuah operasi tangkap tangan sehari sebelum sidang pembacaan vonis dua terdakwa korupsi Rumah Sakit Umum Daerah M. Yusuf Bengkulu senilai Rp 1,5 miliar. Hakim yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, itu ditangkap di rumah dinasnya saat menerima suap yang total nilainya sekitar Rp 650 juta. Suap itu diduga sebagai imbalan Janner membebaskan atau meringankan hukuman para tersangka korupsi tersebut. Ini untuk kesekian kalinya KPK menangkap para penegak hukum yang memainkan perkara. Sebelumnya, Februari lalu, komisi antirasuah juga menangkap Kepala Subdirektorat Kasasi dan Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisno karena menerima suap Rp 400 juta dari terpidana korupsi pembangunan dermaga di Lombok Timur, Ichsan Suwandi. Sogokan itu untuk menunda diterbitkannya putusan kasasi Mahkamah yang telah diketuk. Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah gagal melakukan reformasi birokrasi yang dicanangkan pada 2003. Dua peraturan presiden, yakni Perpres Nomor 19 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2010 yang menekankan kinerja hakim, seperti tidak berbekas. Pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi. Peningkatan kesejahteraan hakim berupa remunerasi hingga 300 persen, yang juga diatur dalam peraturan presiden itu, seolah-olah tidak berarti. Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan Mafia Hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya pada 2010 juga tidak terlihat hasilnya. Bahkan Program Wilayah Bebas Korupsi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, pada awal tahun ini, bak omong kosong belaka. Buktinya, sebulan setelah pencanangan, satu per satu hakim dan pejabat MA ditangkap KPK. Pengawasan dari kalangan internal tampaknya memang tidak bisa lagi diharapkan. Komisi Yudisial, yang bertugas menjaga “martabat” hakim, juga tak bisa berbuat banyak karena komisi ini baru bertindak jika ada aduan. Mahkamah Agung memang telah menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan sejak 2009, tapi “kerja sama” itu seperti tak bergaung. Tak terdengar, misalnya, kejaksaan menangkap para hakim seperti yang dilakukan KPK. Karena itu, usul sejumlah kalangan agar KPK menempatkan orangnya di MA perlu dipertimbangkan. Apalagi, seperti kita ketahui, korupsi perkara yang terjadi di lembaga yang dijuluki “benteng terakhir keadilan” itu sudah mengarah ke orang-orang yang memiliki kewenangan besar, misalnya Nurhadi. KPK perlu turun tangan membantu mengurai “benang kusut” MA dengan membongkar permainan mafia hukum yang melibatkan para petingginya. Jika Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali berkomitmen membersihkan MA—seperti yang kerap ia ucapkan—inilah momentum bagi dia mengajak KPK “masuk” ke lembaganya. O



PENELITI DI PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI



M



unculnya gerakan relawan politik (political volunteerism) dalam konstelasi politik Indonesia sekarang ini bukan hanya karena faktor sinisme dan ketidakpercayaan politik. Hal itu muncul juga karena kebosanan masyarakat terhadap perilaku politik yang kian formalistik dan elitis sehingga menciptakan jurang antara publik (demos) dan pemerintah (kratos). Paradigma politik yang bergulir pascareformasi hingga sekarang ini dijalankan secara kaku dan institusionalistik dengan memunculkan lembaga parlemen, pemilihan umum, dan partai politik. Hal itulah yang menyebabkan saluran representasi dan artikulasi kepentingan publik juga menjadi statis karena disesuaikan pula dengan kepentingan elitis. Meluasnya jurang itu menyebabkan publik bertanya terhadap jalannya pemerintahan lantaran terus disuguhi deskripsi statistik yang melejit mengenai keberhasilan berbagai progam. Tapi, pada saat bersamaan, berbagai macam aib politik terkuak secara terangbenderang di belakang penyelenggaraan politik formalistik tersebut, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi itulah yang mendorong masyarakat untuk menciptakan saluran eksistensi diri sebagai representasi politik informal. Dengan kata lain, praktek politik yang kian formal, kaku, dan prosedural justru menciptakan oligarki kekuasaan dan demokrasi menjadi terbajak.



Prima Sandi, Gustidha Budiartie, Setiawan Adiwijaya REPORTER Aditya Budiman, Ali Ahmad Noor Hidayat, Andi Ibnu Masri R., Amirullah, Devy Ernis, Khairul Anam, Praga Utama, Robby Irfani, Singgih Soares, Tri Artining Putri PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Daru Priyambodo REDAKTUR EKSEKUTIF: Lestantya.R. Baskoro DEWAN EKSEKUTIF Arif Zulkifli (Ketua), Daru Priyambodo, Gendur Sudarsono, Yuli Ismartono, Hermien Y. Kleden, Wahyu Muryadi, Budi Setyarso, Burhan Sholikin, Lestantya.R. Baskoro, M. Taufiqurohman NASIONAL & HUKUM REDAKTUR PELAKSANA Setri Yasra REDAKTUR UTAMA Elik Susanto, Jajang Jamaludin, Widiarsi Agustina, Qaris Tadjudin REDAKTUR Abdul Manan, Anton Aprianto, Agoeng W., Bobby Candra, Istiqomatul hayati, Sunudyantoro STAF REDAKSI Agung Sedayu, Angga Sukma Wijaya, Eko Ari Wibowo, Francisco Rosarians Enga Geken, Ira Guslina Sufa (nonaktif), Istman Musaharun Pramadiba, I Wayan Agus Purnomo, Prihandoko, Syailendra Persada, Yuliawati REPORTER Dewi Suci, Husein Abri Y.M. Dongoran, Indra Wijaya, Linda Novi Trianita, Mitra Tarigan, Muhamad Rizki, Tika Primandari, Yolanda Ryan Armindya E KONOMI & ME DIA REDAKTUR PELAKSANA Y. Tomi Aryanto REDAKTUR UTAMA Yandhrie Arvian REDAKTUR Agus Supriyanto, Efri Nirwan Ritonga, Fery Firmansyah, Grace Samantha Gandhi, Jobpie Sugiarto, Retno Sulistyowati STAF REDAKSI Abdul Malik, Akbar Tri Kurniawan, Ayu



11



INTERNASIONAL & NUSA REDAKTUR PELAKSANA Purwanto Setiadi REDAKTUR UTAMA Dody Hidayat, Idrus F. Shahab, Sapto Yunus REDAKTUR Ali Nur Yasin, Dewi Rina Cahyani, Dwi Arjanto, Endri Kurniawati, Kodrat Setiawan, Maria Hasugian, Mustafa Ismail, Sukma Loppies, Z. Wuragil STAF REDAKSI Budi Riza, Kelik M. Nugroho, LN. Idayani, Natalia Santi, M. Iqbal Muhtarom, Mahardika Satria, R. Fadjri, Sita Planasari JAWA TIMUR, BALI Zacharias Wuragil (Koordinator Liputan), Endri Kurniawati, Jalil Hakim, Zed Abidin JAWA TENGAH Ali Nur Yasin (Koordinator Liputan), L.N. Idayanie, R. Fadjri JAWA BARAT, BANTEN Dewi Rina Cahyani (Koordinator Liputan). SULAWESI SELATAN Sapto Yunus (Koordinator Liputan) S A I N S , S P O R T, & K O L O M REDAKTUR PELAKSANA Yos Rizal Suriaji REDAKTUR UTAMA Kurniawan REDAKTUR Hari Prasetyo, Irfan Budiman, Nurdin Saleh STAF REDAKSI Agus Baharudin, Ahmad Nurhasyim, Dwi Riyanto Agustiar, Erwin Prima Putra Z., Febriyan, Gabriel Wahyu Titiyoga, Gadi Kurniawan Makitan, Martha Warta Silaban, Rina Widiastuti, Tri Suharman REPORTER Amri Mahbub, Maya Nawangwulan R., Ursula Florene Sonia



Saluran representasi politik untuk merekonstruksi politik formalistik itu memunculkan gerakan relawan politik sebagai upaya antitesis terhadap praktek demokrasi yang eklektik. Gejala mengenai relawan politik sebenarnya berkelindan dengan munculnya gejala demokrasi populer yang berkembang di kawasan negara-negara berkembang. Olle Tornquist (2009) menyebutnya sebagai demokrasi populer (popular democratic), yakni sebuah gerakan demokrasi dari akar rumpur untuk melawan praktek-praktek kekuasaan negara yang semakin culas. Perlawanan yang dilakukan oleh relawan politik pada intinya adalah membuat saluran representasi politik langsung tanpa perantara parlemen, pemilihan umum, maupun partai politik. Upaya ini juga memaksa penyelengaraan negara kembali pada model dasar demokrasi substantif, yakni semangat melayani dan mendengar keinginan publik. Berbagai kasus keberhasilan relawan politik memang bisa dicatat, seperti dalam kasus Kerala, India, mengenai pembangunan partisipatif dan Porto Alegre, Brasil, mengenai penyusutan anggaran inklusif. Gerakan demokrasi populer juga ingin men-



jelaskan bahwa praktek demokrasi juga perlu mengambil jalur informal agar bisa mendengar aspirasi rakyat. Di Indonesia, kasus relawan politik diprakarsai oleh kalangan kelas menengah sejak 2009 dengan munculnya tagar #SaveKPK maupun #CicakvsBuaya yang merupakan bentuk generasi awal dalam demokrasi Indonesia yang populer. Adanya ketidakpercayaan, sinisme, dan kebosanan terhadap praktek politik yang kian formal justru mendorong publik untuk turun ke jalan dan merapatkan barisan. Korupsi memang menjadi penyakit laten dan sekaligus motor penting agar kewarasan publik untuk tetap melangsungkan gerakan demokrasi populer tetap terjaga. Sepanjang 2009–2013, tercatat bahwa isu gerakan demokrasi populer adalah korupsi, adapun pada 2014 adalah pemimpin populis, dan pada 2015 adalah mengawal pemerintahan populis dari predator politik, dan kini isu utamanya masalah asusila dan moralitas. Berbagai macam isu tersebut menunjukkan bahwa gerakan relawan politik semakin membumi dengan menyentuh isu keseharian. Munculnya gerakan di media sosial yang mengutuk berbagai macam perilaku kekerasan asusila terha-



METRO & PRELUDE REDAKTUR PELAKSANA Bagja Hidayat REDAKTUR Ali Anwar, Juli Hantoro, Nur Haryanto, Nieke Indrieta Baiduri, Rini Kustiani, STAF REDAKSI Erwan Hermawan, Suseno, Untung Widyanto REPORTER Afrilia Suryanis, Gangsar Parikesit, Indri maulidar, Linda Hairani, Ninis Chairunnisa, Putri Adityowati



STAF REDAKSI Pingit Arya, Riky Ferdianto, Ananda Theresia REPORTER Reza Aditya, Faiz Nasrillah



INVESTIGASI REDAKTUR PELAKSANA Philipus Parera REDAKTUR Mustafa Silalahi, Stefanus Teguh Edi Pramono STAF REDAKSI Rusman Paraqbueq



TEMPO ENGLISH EDITOR Lucas Edward (Tempo English Weekly) EDITOR KOORDINATOR Purwani Diyah Prabandari EDITOR SENIOR Ray Hervandi EDITOR Mahinda Arkiyasa, Petir Garda Bhwana (en.tempo.co) STAF REDAKSI Sadika Hamid, Isma Savitri REPORTER Amanda T. Siddharta KOORDINATOR PRODUKSI Dewi Pusfitasari



G AYA H I D U P & K O R A N T E M P O M I N G G U REDAKTUR PELAKSANA Tulus Wijanarko REDAKTUR Dwi Wiyana, M. Reza Maulana STAF REDAKSI Cheta Nilawati Prasetyaningrum, Hadriani Pudjiarti, Tito Sianipar, Subkhan REPORTER Aisha Shaidra, Dini Pramita, Nur Alfiyah BT. Tarkhadi, Raymundus Rikang RW SENI & INTERMEZO REDAKTUR PELAKSANA Seno Joko Suyono REDAKTUR TB. Firman D. Atmakusumah, Nurdin Kalim STAF REDAKSI Amandra Mustika Megarani, Ananda Wardhana Badudu, Dian Yuliastuti REPORTER Moyang Kasih Dewi Merdeka P U S AT P E L I P U TA N KEPALA Wahyu Dhyatmika REDAKTUR UTAMA Yudono Yanuar REDAKTUR Anton Septian, Purwanto, Juli Hantoro, Tjandra Dewi, Nunuy Nurhayati, RR. Ariyani



P E N G E M B A N G A N P R O D U K D I G I TA L KEPALA Yosep Suprayogi REDAKTUR Ngarto Februana REPORTER Dwi Oktaviane, Ferdinand Akbar, Ryan Maulana



TV TEMPO MANAJER PEMBERITAAN Nur Hidayat PRODUSER EKSEKUTIF Diah Ayu Candra Ningrum K R E AT I F, F O T O , B A H A S A REDAKTUR KREATIF Gilang Rahadian REDAKTUR DESAIN Eko Punto Pambudi, Fitra Moerat Ramadhan Sitompul, Yuyun Nurrachman DESAINER SENIOR Ehwan Kurniawan, Imam Yunianto, Kendra H. Paramita DESAINER Aji Yuliarto, Ary Setiawan Harahap, Deisy Rikayanti Sastroadmodjo, Djunaedi, Edward Ricardo Sianturi, Fransisca Hana, Gatot Pandego, Indra Fauzi, Munzir Fadly, Rizal Zulfadli PENATA LETAK Achmad Budy, Agus Darmawan Setiadi, Agus Kurnianto, Ahmad Fatoni, Arief Mudi Handoko, Endang Wijaya, Imam Riyadi Untung, Junianto Prasongko,



dap perempuan dengan berupaya menuntut respons pemerintah merupakan contohnya. Artinya, orientasi relawan politik kini juga tidak lagi mendakik pada isu kekuasaan, tapi juga menyelami isu keseharian. Dengan kata lain, gerakan demokrasi populer dan relawan politik membutuhkan sikap responsif yang timbal-balik antara pemerintah dan publik. Publik berupaya responsif untuk menangkap isu sosial-politik aktual, lalu meramunya sebagai agenda mendesak untuk diselesaikan melalui berbagai macam saluran representasi politik informal, terutama melalui media sosial. Sementara itu, pemerintah dituntut responsif dalam menangkap isu publik tersebut dan diagendakan dalam bentuk tindakan tegas. Berbagai gerakan relawan politik yang kian menggejala di kalangan kelas menengah ini akan berdampak terhadap eksistensi lembaga-lembaga politik formal, seperti partai, pemilihan umum, dan parlemen, yang selama ini seperti duduk di atas menara gading. Mereka akan dituntut untuk berkompetisi menangkap isu-isu publik dan meresponsnya secara efektif dan efisien. Karena itu, munculnya gerakan relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia kontemporer patut dihargai dan didukung agar iklim demokrasi semakin maju dan berkembang. O



SURAT DAN PENDAPAT (021) 70292900 (021) 725 5645/50 [email protected] PANJANG ARTIKEL MAKSIMUM 4500 KARAKTER, DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON. ARTIKEL JUGA AKAN DIPUBLIKASIKAN ONLINE DI INDONESIANA.TEMPO.CO



Kuswoyo, Lukmanul Hakim, Mistono, Rudy Asrori, Tri Watno Widodo, Wahyu Risyanto REDAKTUR FOTO Rully Kesuma (Koordinator), Ijar Karim, Mahanizar Djohan, Gunawan Wicaksono PERISET FOTO Agung Chandra, Bintari Rahmanita, Fardi Bestari, Jati Mahatmaji, Nita Dian Afianti, Ratih Purnama Ningsih, Wahyurizal Hermanuaji FOTOGRAFER Amston Probel (Koordinator), Aditia Noviansyah, Subekti REDAKTUR BAHASA Uu Suhardi (Koordinator), Hasto Pratikto, Sapto Nugroho STAF SENIOR Iyan Bastian STAF Aeni Nur Syamsiyah, Edy Sembodo, Hadi Prayuda, Hardian Putra Pratama, Heru Yulistiyan, Michael Timur Kharisma, Mochamad Murdwinanto, Rasdi Darma, Sekar Septiandari, Suhud Sudarjo P U S AT D ATA D A N A N A L I S A T E M P O KOORDINATOR: Priatna RISET: Indra Mutiara PUSAT DATA: Dina Andriani, Ismail REDAKTUR SENIOR Amarzan Loebis, Bambang Harymurti, Edi Rustiadi M., Fikri Jufri, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori, Putu Setia, Toriq Hadad KEPALA PEMBERITAAN KORPORAT Toriq Hadad BIRO EKSEKUTIF DAN PENDIDIKAN Lestantya.R. Baskoro (Kepala), Yos Rizal Suriaji, Philipus Parera ALAMAT REDAKSI Gedung Tempo, Jalan Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan 12210 Telp. 021-7255625, 3916160, 5482132 Faks. 725-5650 e-mail [email protected]



llmu&Teknologi



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



12



FOTO-FOTO: TEMPO/ARIS NOVIA HIDAYAT



Mengubah Padi Menjadi



Sumber Listrik Lima mahasiswa Universitas Brawijaya Malang membuat sumber listrik dari padi. Bisa membantu usaha pascapanen petani. Yogan Surya Tirta menunjukkan prinsip kerja E-Paddy.



Amri Mahbub [email protected]



L



ima mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, berhasil membuat terobosan dalam membuat sumber energi terbarukan, yakni dengan menggabungkan prinsip fisika dan biologi. Mereka menyebutnya sebagai EPaddy, mekanisme yang memanfaatkan proses fotosintesis padi untuk menghasilkan listrik. Ini adalah prinsip teknologi plant microbial fuel cell (PMFC) yang ditemukan di Belanda pada 2001. Namun belum banyak peneliti yang mengembangkan teknologi ini. “Mulanya kami kesulitan mencari referensi,” ujar Yogan Surya Tirta, 22 tahun, mahasiswa Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Jumat pekan lalu. Saat berfotosintesis, padi akan menyerap cahaya matahari dan menghasilkan glukosa (C6H1206) dan oksigen (O2). Oksigen akan terbebas ke udara, sedangkan 30 persen glukosa akan diserap tanaman. Sisanya masuk ke tanah dan dikonsumsi oleh mikroorganisme yang kemudian mengurainya menjadi karbon dioksida (CO2), air (H2O), serta elektron. Bersama empat temannya, Lisa Normalasari, Dheniz Fajar Akbar, Tiara



Wiranti, dan Hamdan Mursyid, Yogan merancang eksperimen ini sejak dua bulan lalu. Inovasi mereka diikutsertakan dalam Program Kreativitas Mahasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Mereka membuat green house mini di belakang rumah Yogan. Sepuluh pot berisi tanaman padi diletakkan di atas papan kayu yang ditutupi plastik. Setiap pot diberi perlakuan berbeda, baik dalam penyiraman maupun pemupukan. Ada tiga macam skema penyiraman, yakni 100, 300, dan 500 milimeter, yang dilakukan pada pagi dan sore hari. Begitu pula dengan pemupukan, dari skala 1 sampai 5 persen porsi pemupukan. Di sela-sela pot ditanami pula dua elektroda yang terbuat dari karbon granit. Satu buah ditanam di dalam tanah yang berfungsi sebagai anoda dan lainnya dipasang agak keluar sebagai katoda. Keduanya dihubungkan dengan kabel hitam dan merah sebagai penyalur listrik. “Kami menyerap elektron tersebut dengan menanam anoda di sekitar tanaman padi dan menyalurkannya melalui katoda,” Dheniz menambahkan. Menurut Dewi Maya Maharani, dosen pembimbing pembuatan E-Paddy, jum-



1. Katoda dan inoda guna mengalirkan elektron dari padi. 2. Data loger yang mencatat tegangan listrik. 3. Keseluruhan proses E-Paddy.



1



2



3



lah listrik yang dihasilkan bergantung pada seberapa banyak proses fotosintesis. “Jadi, semakin banyak tanaman disiram dan diberi kompos dapat mempercepat pembuatan elektron,” ujar dia. “Semakin tua tanaman padi, elektron yang dihasilkan juga kian banyak.” Yogan dan tim dalam percobaan kali ini menggunakan padi jenis IR-64 berumur 25–30 hari. Rentang usia tersebut diambil karena dianggap bisa menghasilkan listrik cukup besar. Berdasarkan penelitian mereka, tanaman padi yang disiram dengan curah air 500 milimeter dan diberi 5 persen kompos bisa menghasilkan listrik 462,4 milivolt (mV). Adapun dengan pola lain hanya menghasilkan 331,6 mV.“Kami memasang data loger untuk merekam tegangan listrik yang dihasilkan,” ujar Dheniz. Alat tersebut dipasang melalui kabel yang terpasang dalam green house. Tanaman padi sengaja dipilih menjadi media pengembangan PMFC mereka lantaran lahan persawahan di Malang masih cukup luas.



“Namun tak dikembangkan secara optimal,” kata Yogan. Selain itu, skema PMFC tak akan merusak padi. Di sisi lain, banyak petani yang belum bisa mengakses listrik. Karena itu, Yogan dan teman-temannya merasa bisa mengembangkan sawah di Malang dengan metode ini.“Sekaligus menghasilkan listrik bagi para petani,” ucap dia. Listrik yang dihasilkan bisa langsung disimpan ke dalam baterai. Nantinya listrik tersebut bisa digunakan untuk sekitar area persawahan maupun di rumah petani. Selain itu, listrik bisa digunakan untuk kebutuhan alat sarana produksi, seperti alat perontok dan penggiling padi. Dengan demikian, kata Yogan, petani juga mengembangkan usaha pascapanen. Menurut Dewi, skema pembangkit listrik ini bisa dikembangkan secara massal. “Teknologinya sederhana dan bisa dipakai di mana pun,” ujar dia. “Semua tanaman yang berfotosintesis bisa digunakan.” Mengutip sebuah jurnal, Dewi menyebut lahan seluas 1 hektare bisa menghasilkan listrik sebesar 41,9 gigajoule atau setara dengan 1,15 kiloliter minyak bumi. “Apabila dilakukan dari mulai awal tanam sampai masa panen,” ujar dia. Prosesnya pun dijamin ramah lingkungan. O EKO WIDIANTO (MALANG)



INFO OTOMOTIF RENAULT HADIR DI GIIAS MAKASSAR 2016 DOK. RENAULT



diproduksi oleh tim info tempo



RABU, 25 MEI 2016



13



MITSUBISHI FUSO PAMER KEKUATAN DI MAKASSAR DOK. FUSO



PT AUTO EURO INDONESIA, Agen Pemegang Merek Renault di Indonesia, berpartisipasi dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 di Kota Makassar yang diselenggarakan di Four Points by Sheraton, 18-22 Mei 2016. Renault hadir di GIIAS Makassar 2016 dengan produk-produk unggulannya, yaitu Renault Duster 4x2 yang efisien dalam konsumsi bahan bakar, Renault Duster 4 x 4 (diesel) merupakan kendaraan 4 x 4 bermesin diesel satu-satunya di Indonesia kelas compact SUV, serta Renault Captur didesain dengan unik dan sporty, tapi menyenangkan. Melalui PT Sinar Galesong Automobil, selaku diler Renault di Makassar, Renault menghadirkan penawaran menarik, seperti program potongan tunai dan paket perawatan jasa dan suku cadang hingga 60 ribu kilometer atau 3 tahun—mana tercapai lebih dulu (syarat dan ketentuan berlaku). Diler juga menjamin layanan purnajual Renault, siap membantu para konsumen memberi keselamatan dan kenyamanan pada kendaraan „ WP



TATA INDICA UNTUK CEVEST DOK. TATA MOTORS



PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA (TMDI), Agen Pemegang Merek (APM) Tata Motors di Indonesia memberi donasi satu unit Tata Indica ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) Cevest di Bekasi, 12 Mei 2016. Presiden Direktur TMDI Biswadev Sengupta mengatakan TMDI telah bekerja sama dengan BBPLKLN Cevest menciptakan mekanik andal untuk kebutuhan diler 3S dan outlet 2S TMDI di seluruh Indonesia sejak 2013. Biswadev menambahkan, TMDI berkomitmen memberikan kontribusi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Salah satunya mendukung Cevest. “Tujuannya, lulusan pelatihan Cevest bisa bersaing dan siap menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” katanya. TMDI dan Cevest menjalin kerja sama sejak 2013 SERTA mulai melaksanakan pelatihan mekanik diler 3S Tata Motors dan 2S Tata Motors sejak Agustus 2013. Selain mekanik, TMDI memberi pelatihan teknis bagi calon salesman-nya. „ WP



KTB optimistis pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan pemerintah di wilayah Indonesia Timur dapat mendongkrak peningkatan angka penjualan Mitsubishi Fuso.



P



T Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) berhasil menjual 17 unit truk Mitsubishi Fuso dalam pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2016 di Four Points by Sheraton, Makassar, 18-22 Mei 2016. Dalam pameran ini, Fuso yang dihadirkan diler PT Bosowa Berlian Motors, diler resmi KTB, menghadirkan dua varian Colt Diesel di kelas light duty truck, yaitu Colt Diesel FE SHD dan Fuso FM 517HS. Direktur Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) Marketing Division KTB Duljatmono menjelaskan, kedua varian itu menjadi truk primadona. Khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang banyak digunakan sebagai kendaraan untuk mengangkut hasil bumi, perkebunan, konstruksi, tambang, dan distribusi logistik. Kedua varian tersebut dikenal memiliki power kuat, terutama di medan yang terjal dan menanjak. Kehadiran produk-produk Mitsubishi Fuso di Makassar telah diakui ketangguhan dan keandalannya oleh para konsumen, terbukti dengan prestasinya mempertahankan posisi market leader selama 45 tahun. Baru-baru ini Mitsubishi Fuso menerima



penghargaan Best Selling Product Award yang diraih pada 2015 di Makassar pada event serupa. Data penjualan kendaraan niaga wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan perolehan market share sebesar 38,5 persen selama periode Januari-Maret 2016, mengalami kenaikan jika dibanding 2015 di periode yang sama dengan market share 34,1 persen. “Mempertahankan posisi market leader di tengah kompetisi pasar yang kompetitif di Sulawesi Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” kata Duljatmono. Menurut dia, Sulawesi Selatan menjadi pasar otomotif potensial di Indonesia. Hal ini sejalan dengan



program-program pembangunan infrastruktur yang gencar di wilayah Indonesia Timur. Gencarnya pembangunan infrastruktur di wilayah ini membuat KTP optimistis kawasan Indonesia Timur akan berkembang. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, ujar Duljatmono, KTB menyediakan layanan 3S (sales, service, spare parts) untuk produk-produk Mitsubishi Fuso yang disediakan melalui Truck Center, dan konsumen dapat menikmati layanan servis kendaraan niaga selama 24 jam. Lokasi Truck Center terletak di diler resmi KTB PT Bosowa Berlian Motor di Jalan Jenderal Urip



Sumoharjo, yang sudah melayani konsumen sejak November 2015. Truck Center ini menawarkan kemudahan pelayanan dalam Parts Depo yang merupakan gudang spare parts dalam bentuk kontainer. Truck Center ini juga untuk menjamin dan mempercepat ketersediaan spare parts di suatu wilayah. Ada pula Mobile Workshop, berupa layanan bengkel berjalan yang dapat menjangkau lokasi konsumen. “Layanan yang kami hadirkan adalah untuk mewujudkan tiga program kami, yaitu Zero Down Time, Best Life Cycle Value, dan Customer’s Business Consultant,” ujar Duljatmono, menambahkan. „ WAWAN PRIYANTO



TMMIN DINILAI KONSISTEN MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (TMMIN) meraih penghargaan Indonesia Most Admired Companies dari majalah Warta Ekonomi. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dengan citra yang baik. Wakil Presiden Direktur PT TMMIN Warih Andang Tjahjono mengatakan penghargaan yang diberikan kepada TMMIN ini akan menjadi penyemangat bagi Toyota Indonesia, untuk secara konsisten mendukung kegiatan pengembangan industri dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik ke depannya,” kata Warih setelah menerima penghargaan dari



DOK. TOYOTA



founder majalah Warta Ekonomi, Fadel Muhammad, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2016. Warih menjelaskan, pada 2015, TMMIN mencatatkan pertumbuhan positif pada performa ekspor dari pencapaian di 2014. Total ekspor



kendaraan utuh (CBU) model Toyota mencapai 176.700 unit atau naik 10 persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga kontribusi terhadap total ekspor kendaraan utuh dari Indonesia naik menjadi 88 persen. Model-model kendaraan utuh bermerek Toyota yang diekspor adalah Kijang Innova, Fortuner, Vios, Yaris, Avanza, Rush, Agya, dan Town Ace/Lite Ace. Pada November 2015, Toyota meluncurkan produk baru, All New Kijang Inova, yang kemudian dilanjutkan dengan kehadiran All New Fortuner di awal 2016 dengan nilai investasi Rp 4,9 triliun. Dua produk ini memperoleh respons positif dari masyarakat Indonesia



dan konsumen mancanegara. Tercatat, dua model tersebut menyumbangkan porsi 48 persen dari total kinerja ekspor kendaraan bermerek Toyota pada April 2016 yang berjumlah 16.800 unit. Sebagai wujud komitmen untuk menjadi bagian dari perkembangan industri otomotif Indonesia, Toyota menanamkan investasi Rp 2,3 triliun untuk pembangunan pabrik baru Toyota di Karawang. Pabrik ini memproduksi mesin bensin aluminium bertipe R-NR untuk mobil penumpang dengan kapasitas produksi sebesar 216 ribu unit per tahun dan telah diresmikan pada Maret 2016. „ WP



RABU, 25 MEI 2016



Bisnis



KESEJAHTERAAN PEGAWAI LION AIR DIKRITIK » Halaman 17



14 TEMPO/DHEMAS REVIYANTO ATMODJO



Andi Ibnu [email protected]



JAKARTA — Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari, mengatakan tinggi-rendahnya tarif tebusan dan repatriasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak akan berpengaruh terhadap parameter kinerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Alasannya, tarif yang tinggi akan menguntungkan negara dan memenuhi unsur keadilan terhadap pembayar pajak yang patuh. “Sementara itu, kalau tarif rendah, negara rugi. Masak mau membuat reputasi sebagai menteri keuangan yang gagal,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Eva mengungkapkan, tekanan untuk menaikkan tarif bahkan disampaikan pula oleh Presiden Joko Widodo. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas kabinet yang dilakukan pada pekan kedua Mei lalu. Di parlemen pun, tekanan untuk menaikkan tarif minimal dari 1 persen untuk repatriasi dan 2 persen untuk tebusan disuarakan oleh hampir semua fraksi, kecuali Golkar. Ketua Panitia Kerja RUU Pengampunan Pajak, Soepriyatno, mengatakan siap mempertimbangkan usul kenaikan tarif yang juga menjadi salah satu bahasan pokok di Dewan. Ihwal tarif tebusan, ucap dia, sangat mudah untuk dinaikkan bahkan hingga 10 persen. Tapi, untuk tarif repatriasi atau pemulangan aset ke dalam negeri, diyakininya bakal alot.  “Susah, kalau tarif terlampau tinggi, dana repatriasi tidak masuk. Apalagi pengusaha kan harus mendeklarasikan dan memulangkan aset mereka,” ucap dia. Terlebih lagi, Kementerian Keuangan dan DPR sudah menyepakati bahwa indeks keberhasilan undang-undang ini adalah memulangkan aset sebesar Rp 1.000-2.000 triliun yang masih menginap di luar negeri. Karena itu Soepriyanto berharap pemerintah bisa mendekati langsung WNI yang sudah terpantau radar. Sedangkan dalam rapat panitia kerja,



Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) berdiskusi dengan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah) dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi sebelum mengikuti rapat kerja pengampunan pajak dengan Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu.



PEMBAHASAN TARIF REPATRIASI BAKAL ALOT Banyak repatriasi menjadi kesepakatan politik pemerintah dengan DPR.



“Siapa sih yang tidak senang kalau tarif naik, tapi kita mau repatriasi masuk? Lihat saja hasil pembahasan nanti,” katanya.



kemarin, Dewan sedang mencari benchmark atau acuan keberhasilan negara-negara yang pernah melakukan repatriasi dengan program pengampunan pajak. “Setelah itu kami akan membahas daftar inventarisasi masalah untuk mendengar masukan fraksi-fraksi,” kata dia. Sejak menjabat, Menteri Bambang membuka penerimaan pegawai Ditjen Pajak di tengah moratorium penerimaan aparatur negara. Dia membutuhkan banyak pegawai untuk



setidaknya menelisik 6.519 warga negara Indonesia yang terindikasi memiliki uang dan aset di negara-negara suaka pajak. Mereka di antaranya terdeteksi menimbun harta di British Virgin Island, Cook Island, dan Singapura dengan taksiran pundi-pundi senilai Rp 3.500-4.000 triliun. Tiga negeri ini termasuk negara suaka pajak. Namun Bambang membantah klaim Eva bahwa Presiden Joko Widodo ikut mendesak untuk menaikkan tarif. Kenaikan tarif



2 persen untuk repatriasi dan 4 persen untuk tarif tebusan, ujarnya, diambil karena kesepakatan politik semata. “Siapa sih yang tidak senang kalau tarif naik, tapi kita mau repatriasi masuk? Lihat saja hasil pembahasan nanti,” katanya. Menurut Bambang, hasil perhitungan sementara di luar repatriasi, dana yang terkumpul dari program pengampunan pajak ditaksir sebesar Rp 160 triliun dengan tarif 4 persen. Ketua Komisi Keuangan Ahmadi Noor Supit berujar, akibat usul kenaikan tarif tersebut, pembahasan RUU Pengampunan Pajak molor dari target 30 Mei menjadi 16 Juni. “Pembahasan tarif adalah poin paling krusial, tapi kami siap membahasnya tiap hari,” kata politikus Golkar tersebut. Soepriyatno mengimbuhkan, setelah pembahasan RUU Pengampunan Pajak tuntas, Dewan dan pemerintah selanjutnya akan membahas UndangUndang Ketentuan Umum Pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, Perbankan, dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa. O



Menyambut Dana Jumbo SETELAH sebelumnya menolak, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akhirnya menyetujui penempatan dana repatriasi di instrumen saham. Dia hanya mensyaratkan, dana yang mengendap di saham itu dikunci setidaknya selama tiga tahun. Dia pun mempersilakan para wajib pajak membeli saham sekitar 400 perusahan negara ataupun swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. “Sesuai dengan selera saja,” katanya.



INSTRUMEN PENAMPUNGAN REPATRIASI ■ Saham di Bursa Efek Indo-



nesia



■ Lima manajer investasi yang



■ ■ ■ ■ ■ ■



ditunjuk oleh lima bank buku IV-III Reksa dana Surat berharga negara Surat Berharga badan usaha milik negara Real estate investment trusts Reksa dana penyertaan terbatas Venture capital fund



Bisnis



KEUANGAN



15



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



Pembiayaan Proyek Infrastruktur Daerah Digenjot



TEMPO/TONY HARTAWAN



Portofolio pembiayaan BPD masih didominasi sektor konsumsi. Khairul Anam [email protected]



JAKARTA — Lembaga keuangan non-bank di bawah Kementerian Keuangan, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur potensial. Kerja sama yang diteken dalam nota kesepahaman itu diharapkan bisa menggenjot investasi infrastruktur daerah.“Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur,” kata Presiden Direktur IIF Arisudono Soerono di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan, IIF bakal memperbanyak pembiayaan proyek infrastruktur melalui kredit sindikasi bank pembangunan daerah. Strategi itu dimaksudkan untuk mendukung target IIF mengembangkan pembiayaan dan jasa kajian atas proyek infrastruktur. Jurus itu juga pas dengan bisnis inti IIF yang bermain di bidang pembiayaan infrastruktur, seperti transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi dan informatika, ketena-



galistrikan, serta minyak dan gas. “Tahun lalu kami bekerja sama dengan beberapa BPD dalam proyek Tol Cipali. Akan ada proyek kerja sama lain dengan Asbanda,” ujar Arisudono. Ketua Umum Asbanda, Kresno Sediarsi, mengatakan kerja sama dengan IIF merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan infrastruktur 26 BPD. Asbanda, kata Kresno, memang ingin mendorong BPD mendukung pembiayaan proyek infrastruktur, terutama proyek-proyek inisiasi dari pemerintah. Saat ini, kredit pembiayaan BPD masih didominasi sektor konsumsi. Sedangkan kredit pembiayaan proyek bagi BPD masih menjadi bisnis yang relatif baru. “Apalagi kalau pembiayaan tahun jamak, di mana pendapatan buat bank baru muncul setelah tahun ketiga atau bahkan tahun kelima,” ujar Kresno. Saat ini, portofolio kredit konsumtif seluruh BPD sekitar Rp 50-60 triliun. Adapun portofolio kredit pembiayaan untuk proyek infrastruktur baru 10 persen. Nantinya portofolio



BPD akan lebih diarahkan ke sektor produktif dengan rasio 60 persen dibanding 40 persen. “Idealnya 70 dibanding 30. Ada peluang menggeser portofolio BPD ke arah produktif.” Kresno menyebutkan, sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai kredit sindikasi sejumlah BPD di antaranya Jalan Tol Cipali. Sebanyak tujuh BPD terlibat membiayai proyek tersebut dengan kredit sindikasi mencapai Rp 2,2 triliun. Tujuh BPD lain juga terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (2 x 110 megawatt). Kontribusi tujuh BPD tersebut mencapai Rp 2,225 triliun. “Pada 2015, dua BPD bersama tiga bank swasta nasional juga memberikan kredit sindikasi Rp 980 miliar kepada perusahaan pembiayaan dan PT Pegadaian (Persero),” kata Kresno. Menilik kinerja kredit produktif pada tahun lalu, Kresno optimistis BPD bisa menjadi salah satu lembaga keuangan yang mampu membiayai proyek infrastruktur. Apalagi per Maret 2016, total aset 26 BPD di seluruh Indonesia mencapai Rp 531,3 triliun



BI Prediksi Inflasi Mei Rendah JAKARTA — Direktur Eksekutif Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Juda Agung mengatakan, hingga pekan ketiga Mei, angka inflasi tercatat 0,1 persen. Rendahnya angka inflasi itu lantaran pada April lalu indeks harga konsumen membukukan deflasi. “Ini biasa, karena habis deflasi bulan lalu,” kata dia di Jakarta, kemarin. Menurut Juda, inflasi terjadi karena harga barang mulai naik menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri. Dia mengklaim pemerintah dan BI suk-



ses mengendalikan inflasi pada tahun lalu. Kali ini pengendalian serupa akan diterapkan pemerintah. Tujuannya agar harga barang tetap stabil pada Juni dan Juli nanti. “Dengan segala upaya pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, semua dikerahkan untuk mengendalikan harga agar tidak naik,” ia menambahkan. Pada April lalu, Badan Pusat Statistik merilis indeks harga konsumen mengalami deflasi 0,45 persen dibanding pada Maret yang membukukan inflasi 0,19 persen. Angka



deflasi itu merupakan yang tertinggi sejak 2000 pada bulan yang sama. Rekor deflasi sebelumnya dicetak pada April 1999. Deflasi pada April 2016 ditopang oleh penurunan harga pada indeks kelompok pengeluaran, seperti kelompok bahan makanan sebesar 0,94 persen dan kelompok perumahan yang meliputi air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13 persen. Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun 1,60 persen. Komoditas yang mengalami penurunan harga



Aktivitas pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di Purwakarta, Jawa Barat. Proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh kredit sindikasi sejumlah BPD di antaranya Tol Cipali.



atau meningkat 6,1 persen dibanding pada Maret tahun lalu. Artinya, kata Kresno, gabungan BPD menjadi bank terbesar keempat nasional dari sisi jumlah aset. Hingga Maret tahun ini, total kredit pembiayaan yang telah disalurkan 26 BPD mencapai Rp 329,2 triliun atau meningkat 7,5 persen dibanding pada Maret tahun lalu. Sedangkan dana pihak ketiga yang terhimpun mencapai Rp 432,4 triliun atau meningkat 5 persen dibanding pada Maret 2015. “Rasio kecukupan modal juga masih 20,6 persen,” ujar Kresno. Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Resiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan yakin BPD memiliki kapasitas yang tinggi untuk membantu pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur. O ANGELINA ANJAR SAWITRI



pada April adalah bensin, cabai merah, beras, ikan segar, dan tarif listrik. Harga daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, kentang, serta tarif angkutan dalam kota dan luar kota juga mengalami penurunan. Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan kepada sejumlah menteri untuk menurunkan harga daging sapi menjelang Lebaran tahun ini. Dia ingin harga daging sapi turun hingga di bawah Rp 80 ribu per kilogram. “Sudah saya perintahkan sejak tiga pekan lalu,” kata dia di Yogyakarta, Senin lalu. Jokowi mengeluhkan tingginya harga daging sapi di pasar domestik yang



KINERJA KEUANGAN HINGGA MARET 2016



(Rp Triliun) Tahun



Aset



Kredit



Dana Pihak Ketiga



Rasio Kecukupan Modal (%)



2013



389,9



264,5



287,7



17,5



2014



440,6



301,4



335,9



17,7



2015



475,6



329,7



356,6



20,6



2016



531,3



329,3



432,4



20,6



ALOKASI KREDIT TERBESAR, HINGGA MARET 2016



(Rp Triliun)



Konsumsi lain-lain 105,4 104,7 28,6 22,8 15,1 9,4 7,9 6,3 5,5 4,3



Konsumsi peralatan rumah tangga Pembiayaan perdagangan besar dan eceran Pembelian rumah Pembiayaan konstruksi Pembiayaan pertanian dan kehutanan Pembiayaan industri pengolahan Pembiayaan perantara keuangan Pembiayaan real estate dan usaha persewaan Pembiayaan listrik



SUMBER: STATISTIK PERBANKAN INDONESIA



mencapai Rp 120-130 ribu per kilogram. Kenaikan harga daging sapi menjelang Lebaran bahkan bisa mencapai Rp 150 ribu per kilogram. “Bertahuntahun ini terjadi dan dianggap biasa, bagi saya ini tak biasa,” ujar Jokowi. Jokowi menargetkan



penurunan harga daging sapi terealisasi dalam sebulan ke depan. Dia membandingkan harga komoditas daging sapi di Singapura yang hanya Rp 50-55 ribu per kilogram di tingkat retail. O ANGELINA ANJAR SAWITRI | ADDI MAWAHIBUN IDHOM (YOGYAKARTA)



RALAT Pada berita Koran Tempo edisi Selasa, 24 Mei 2016, halaman 15, berjudul “RNI Terbitkan Obligasi di Kuartal IV”, dalam paragraf keempat tertulis “Pada tahun 2015 perseroan mampu mencatatkan rugi bersih Rp 69 miliar. Padahal di tahun sebelumnya RNI merugi hingga Rp 281 miliar.” Seharusnya adalah “Pada tahun 2015 perseroan mampu mencatatkan laba bersih Rp 69 miliar. Padahal di tahun sebelumnya RNI merugi hingga Rp 281 miliar.” Mohon maaf atas kekeliruan tersebut. —Redaksi



INDUSTRI



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



TEMPO/TONY HARTAWAN



Banyak perkara dalam tender yang berpotensi merugikan negara. [email protected]



utility vehicle Mercedes-Benz GLC di Pabrik Wanaherang.



JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani perjanjian kerja sama d˪engan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberantas persaingan usaha yang tidak sehat. Pemberantasan dilakukan terutama terhadap tender yang diadakan pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Kesepakatan bersama ini penting untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan antara BPK dan KPPU,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf seusai acara penandatanganan kerja sama di gedung BPK,



Jakarta, kemarin. Kerja sama tersebut mencakup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, pencegahan dan penanganan perkara dugaan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerja sama itu diatur mengenai beberapa hal, di antaranya pertukaran informasi, tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, juga pengembangan informasi. Syarkawi menceritakan pernah menggunakan data BPK sebagai acuan untuk mengungkap kasus persaingan usaha tidak sehat. “Misalnya di Kalimantan Selatan kami sudah mena-



ngani pembangunan gedung berdasarkan atas hasil audit BPK,” ujarnya. Kesimpulan audit BPK secara eksplisit menyebutkan ada tindakan anti-persaingan sehat dan ada persekongkolan dalam menentukan pemenangan tender. Ketua BPK Harry Azhar Azis berharap kerja sama tersebut menguntungkan keuangan negara. Menurut dia, selama ini banyak tender yang diadakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak fair atau diduga ada kecurangan. Pesertanya merupakan perusahaan-perusahaan yang bersekongkol. Dalam kasus seperti itu, menurut Harry, audit BPK bisa mengendusnya. Tapi badan ini memiliki keterbatasan untuk membawanya ke jalur hukum. Di sinilah diharapkan KPPU bisa berperan.



“Sebab, KPPU mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menjatuhkan sanksi,” ucapnya. Harry menambahkan, KPPU kerap menangani kasus persaingan usaha tidak sehat dalam tender yang diadakan pemerintah. Sejak tahun 2000, dari 327 perkara yang ditangani, 229 di antaranya merupakan perkara tender. Kasus tender terakhir yang ditangani adalah proyek Konstruksi Listrik Perdesaan Sumatera Utara tahun anggaran 2013, yang diputus pada Februari 2016. KPPU menjatuhkan hukuman denda Rp 48,7 juta-Rp 5,7 miliar kepada 17 perusahaan yang terbukti bersekongkol. O BAGUS PRASETIYO IKLAN



PENDIDIKAN TINGGI



MEMAKSIMALK AN



PELUANG BONUS DEMOGRAFI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH Moderator :



Tomy Aryanto (Redaksi TEMPO Media Group)



Narasumber:



Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D (Rektor Universitas Terbuka) Prof. Richardus Eko Indrajit (Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan)



Waktu & Tempat:



Rabu 25 Mei



Reservasi:



2016



Pingit Aria



Produksi Baru. Pekerja menyelesaikan perakitan mobil Mercedes-Benz di Pabrik Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Mercedes-Benz mulai merakit sport



16



KPPU Gandeng BPK Libas Tender Curang



08.30 12.00



Jam



Bisnis



Kirim Nama & Personal Kontak ke [email protected]



R. Auditorium Lt. 2 Gd. D Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jln. Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan



Bisnis



INDUSTRI



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



17



DPR Kritik Kesejahteraan Lion Air TEMPO/DHEMAS REVIYANTO



Manajemen Lion Air berjanji mengkaji kesenjangan upah. Putri Adityowati [email protected]



JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik manajemen PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) soal kesejahteraan karyawan mereka yang dinilai buruk. Anggota Komisi Transportasi DPR dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, mempertanyakan gaji pilot dan pramugari Lion Air yang paling kecil di antara maskapai penyedia layanan penerbangan murah lainnya.“Saya dengar gaji pokok pramugarinya di bawah upah minimum regional, mengapa?” kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen Lion Air, kemarin. Manajemen Lion Air hadir dalam rapat untuk menjelaskan insiden yang berturut-turut terjadi pada



maskapai ini, yaitu ihwal tersasarnya bus angkutan ke terminal domestik, mogoknya para pilot, hingga pengurangan frekuensi penerbangan di sejumlah rute. Pada 10 Mei, ratusan pilot mogok terbang hingga mengakibatkan sejumlah penerbangan tertunda. Mereka menuntut pembayaran uang transportasi yang tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak. Anggota Fraksi Partai Hanura, Miryam Haryani, menilai Lion Air yang menguasai pangsa pasar penerbangan murah tak adil menggaji pekerjanya. “Pesawat banyak, mbok ya pilot diperhatikan,” kata dia. Komisi Transportasi meminta Lion menjalankan rekomendasi Dewan untuk memperbaiki manajemen penerbangan. Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait, membantah



Direktur Utama Lion Air Edward Sirait saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.



pihaknya tak memenuhi kesejahteraan pekerja. Gaji pilot, kata dia, telah dibayarkan sesuai dengan jam terbang dan kualifikasi. Ia berjanji akan mengkaji kesenjangan upah setelah pembinaan dilakukan ter-



hadap puluhan pilot yang terkena sanksi. “Nanti akan kami laporkan soal itu,” kata dia. Sebelumnya, 40 pilot dan kopilot terkena sanksi lantaran dianggap melanggar administrasi.“Tak ada yang



dipecat,” kata Edward. Ia balik menuding bahwa pilot tersebut melakukan tindakan subversif dengan mogok massal.“Ini dimotori oknum.” Dari puluhan pilot, tersisa 18 orang yang izin pener-



bangannya masih ditahan. Direktur Operasional Lion Air, Daniel Putut Kuncoro, mengatakan pembinaan terhadap pilot berkinerja buruk berlangsung selama dua pekan. Pilot yang bersalah tak akan mengalami penurunan pangkat. “Cuma frekuensinya dikurangi,” kata dia. Lion juga melakukan pendekatan kepada keluarga pilot dalam kaitan sanksi ini. “Semua fair, setelah selesai, kerja seperti biasa.” Pilot senior Garuda, Shadrach Nababan, menyarankan agar manajemen Lion Air menyelesaikan konflik ini secara internal. Protes para pilot dianggap wajar karena manajemen tak menjalankan kontrak.“Ini soal kenyamanan bekerja, kontrak individual dilanggar,” kata dia. Menurut dia, perusahaan bisa menghukum pilot jika produktivitas penerbang di bawah standar jam kerja, yaitu maksimal 110 jam per bulan atau 30 jam per pekan. O IKLAN



Bisnis



INDUSTRI



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



Pemerintah Akan Impor 2.500 Ton Bawang Merah



18



TEMPO/TONY HARTAWAN



Menteri Amran berkukuh bahwa pasokan cukup. Faiz Nashrillah [email protected]



JAKARTA — Pemerintah berencana mengimpor bawang merah sebanyak 2.500 ton. Tambahan stok itu akan digunakan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama menjelang puasa dan Lebaran. “Persediaan itu untuk memenuhi keperluan selama dua minggu. Hanya untuk mengendalikan, menjelang Lebaran,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah memimpin rapat koordinasi pangan, di Jakarta, kemarin. Menurut Darmin, harga bawang merah memang menunjukkan penurunan beberapa hari terakhir, namun tak terlalu signifikan. Hal itu dipicu oleh minimnya persediaan di tingkat petani.“Saya sudah bilang ke Bulog, dari petani ada berapa saja, tolong diserap.” Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius



terhadap melonjaknya harga bahan pangan menjelang puasa dan Lebaran. Khusus untuk bawang merah, dia meminta agar harganya yang saat ini di kisaran Rp 40 ribu per kilogram bisa ditekan menjadi di bawah Rp 25 ribu. Namun hampir sebulan setelah permintaan itu disampaikan, harga bawang merah tak kunjung turun. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengakui harga bawang merah masih terlampau tinggi. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari lapangan, harga bawang merah per kilogram saat ini masih berada di level Rp 41 ribu. “Tak cuma bawang merah, harga daging sapi saat ini Rp 113 ribu. Padahal targetnya Rp 80 ribu per kilogram,” ujarnya. Senada dengan Darmin, Rini menyatakan bahwa minimnya persediaan menjadi penyebab. Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, mengatakan persediaan bawang merah yang tersebar



Pekerja memeriksa bawang merah di gudang penyimpanan Bulog, Jakarta, Senin, pekan lalu.



Stok dan Kebutuhan Pangan hingga Lebaran MENTERI Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok beberapa komoditas pangan, seperti beras, jagung, bawang merah, dan unggas, menjelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang tahun ini akan jatuh pada Juni-Juli 2016. “Semua bahan pokok aman,” ia meyakinkan.



STOK DAN KEBUTUHAN PANGAN HINGGA LEBARAN (ton) Stok



7.152.400 5.626.400 3.910.600 1.750.100 241.600 175.600 494.000 234.700 503.400 523.600



Kebutuhan BERAS



JAGUNG



BAWANG MERAH



DAGING AYAM



TELUR AYAM



DATA: KEMENTERIAN PERTANIAN



di gudang Bulog seluruh Indonesia saat ini hanya 600 ribu ton. Jumlah ini jauh dari perkiraan kebutuhan untuk puasa dan Lebaran sekitar 1.000 ton. “Sekitar 300 ton  sedang dalam perjalanan,” ujarnya. Sebaliknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim ketersediaan pangan, termasuk bawang merah, cukup untuk Juni dan Juli 2016. “Semua bahan pokok aman,” kata Amran.  Hal itu dibenarkan Ketua Asosiasi Bawang Merah Pasar Kramat Jati, Jakarta, Hasan Kudri. Menurut dia, pasokan bawang merah berlimpah karena bertepatan dengan panen raya. Bahkan dia mengklaim saat ini harganya sudah turun hingga Rp 20-25 ribu per kilogram. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ngadiran, tak mempermasalahkan rencana impor bawang merah. Yang ter-



penting, menurut dia, adalah harga bawang bisa turun. “Kalau tak bisa menurunkan harga, ya, mending enggak usah impor. Biarkan saja harga mahal, asal petani menikmati,” ujarnya. Ia mengatakan persediaan bawang merah di pasar sebenarnya tak berkurang drastis. Masalahnya, harga yang didapat dari pedagang memang masih cenderung tinggi. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mencatat rata-rata harga bawang merah nasional hingga kemarin masih berada di kisaran Rp 42.603 per kilogram. Angka itu hanya sedikit menurun dibanding bulan lalu yang sebesar Rp 63.024. Di beberapa daerah, harga bawang merah bahkan lebih tinggi. Di Kupang, misalnya, harga bawang merah mencapai Rp 50 ribu per kilogram. O



Sofyan Basir mengaku tidak tahu ihwal pengunduran diri Kuntoro. Sebagai informasi, Kuntoro mengemban jabatan Komisaris Utama PLN sejak 10 November 2015. Saat itu Kuntoro menggantikan Chandra Hamzah. Rini membantah anggapan bahwa pengunduran Kuntoro karena ada intervensi. Menurut dia, alasan mundurnya Kuntoro murni karena keinginan pribadi. “Suratnya jelas-jelas kare-



na pribadi.” Hasan Bisri sebelumnya pernah menjadi anggota BPK RI antara 2004 hingga 2014, Ia juga pernah menjabat Kepala Auditorat II.C pada 2004, Auditor Ahli Madya Sub Auditorat II.B.2-BPPN pada 2003, Kepala Sub Auditorat II.B.2 BPPN di BPK RI Jakarta antara 2001 hingga 2004, dan Kepala Bidang Litbang Fiskal di BPK RI Jakarta periode 1994-1999,



Hasan Bisri Jadi Komisaris Utama PLN JAKARTA — Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hasan Bisri, kemarin ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hasan menggantikan Kuntoro Mangkusubroto yang mengundurkan diri pekan lalu. Namun, kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, jabatan Hasan hanya bersifat sementara. “Selama komisaris utama mengundurkan



diri, kita harus ada yang menjadi pejabat sementara,”kata Rini setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Rini, Hasan dipilih menduduki posisi tersebut karena sudah lama menjabat komisaris PLN sehingga dianggap mengetahui program perusahaan. Komisaris Utama PLN Kuntoro Mangkusubroto mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.



Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Edwin Hidayat Abdullah, Jumat dua pekan lalu. Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN), Agung Wicaksono, mengatakan bahwa pengunduran diri Kuntoro karena alasan



pribadi. Namun sumber Tempo di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan Kuntoro mundur lantaran tak pernah dilibatkan dalam rapat bersama direksi PLN dan Kementerian BUMN. Alasan lainnya, kata dia, Kuntoro merasa Kementerian BUMN membonsai kewenangannya dengan mengubah anggaran dasar/rumah tangga PLN. Direktur Utama PLN



O FAIZ NASHRILLAH



1DYLJDVL



PANDUAN BELANJA DAN INFO KOMERSIAL



RABU, 25 MEI 2016 I KORAN TEMPO



19



HOT LINE: 021-536 0409 (Ext. 708, 709) | 0851 0029 2881, Faks: 021-534 9616







PROPERTI - OTOMOTIF - PROFESI - BISNIS - JASA PROPERTI



JAKARTA TIMUR



BODETABEK Dijual Rumah di Legenda Wisata Cibubur , Lt /Lb 84/90, 3 KT , 2 KM, Listrik 5500 Watt, Carport 3 mobil, 3 AC, Water Heater 2, Air PAM dan Jet Pump, SHM. Harga 790 jt, Jual cepat , Hub : 0855 8300 330, 0817 6658 711 Dijual Rumah Standart butuh renov karena tidak pernah dihuni . LT/LB 65/22, 2 KT. 1 KM, Listrik 900 W, HGB. Jual cepat 155 jt. PERUM Grand Nusa Indah mekarsari Cileungsi, Hub : 0855 8300 330, 0817 6658 711



Jakarta Timur, belakang lap.Golf Rawamangun LT 467/LB 300. 14 KT. 7 KM. Harga 7M bisa nego. Hub: 0818765180



RUKO Dijual kios Harco Glodok Baru. Jan 2017 sudah bsa dagang. SHM 580jt-an, bisa cicil 60x. Yen Li 087888995590, Lina Chen 08121805886 (H160300006)



MANADO JUAL HTL 50 KMR PST KOTA MANADO TP, DAN JUAL 3,7 HA RING ROAD MANADO TP, HB 0851 0080 2080 & 0812 441 6988 (H160400002)



352:$7(5),/7(5 0HQJDWDVL3UREOHP$LU



3UR