Kumpulan Soal Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI [PDF]

Citation preview

KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT (LCC) MPR RI EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA (PANCASILA, UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, BHINNEKA TUNGGAL IKA) DAN KETETAPAN MPR RI



APRIL, 2020 EDISI 2 Dirangkum oleh : Arif Wicaksono (email: [email protected])



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



DAFTAR ISI



BABAK SATU LAWAN SATU.................................................................................................................................. 2 BABAK BENAR SALAH ........................................................................................................................................ 44 BABAK TOPIK KASUS ........................................................................................................................................ 107 BIBLIOGRAFI .................................................................................................................................................... 114 LAMPIRAN I...................................................................................................................................................... 118 LAMPIRAN II..................................................................................................................................................... 120 LAMPIRAN III.................................................................................................................................................... 126 LAMPIRAN IV ................................................................................................................................................... 127 LAMPIRAN V .................................................................................................................................................... 130



1



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI BABAK SATU LAWAN SATU 1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 6A ayat (2) adalah …1 Jawaban: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”. Kalimat dimaksud termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal dan ayat …2 Jawaban: pasal 2 ayat (3) “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut”. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7B ayat (6) yang ditetapkan pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun … 3 Jawaban: tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal II Aturan Tambahan adalah …4 Jawaban: “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan undang-undang adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang …5 Jawaban: Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Nomor … Tahun …6 Jawaban: Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan 28E ayat (1) adalah ...7 Jawaban: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pernyataan tersebut adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 2 ayat (1) yang terdapat dalam Bab II tentang ...8 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut merupakan rumusan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



1



(Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 3 (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 4 (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 5 (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 6 (Grand_Final_Tingkat_Nasional_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_2019_(MPR_RI)) 7 (Grand_Final_Tingkat_Nasional_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_2019_(MPR_RI)) 8 (Grand_Final_Tingkat_Nasional_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_2019_(MPR_RI)) 2



2



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



10.



11. 12.



13.



14.



15.



16.



17. 18.



Tahun 1945. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A yang rumusannya adalah …9 Jawaban: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Preambule sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah istilah lain untuk menyebutkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia pada alinea ketiga yang rumusannya adalah ...10 Jawaban: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sumber dari segala sumber hukum negara adalah …11 Jawaban: Pancasila. “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Kalimat dimaksud termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 14 ayat (2) yang ditetapkan pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun … 12 Jawaban: 1999 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 25A adalah …13 Jawaban: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. “Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya”. Potongan lirik lagu tersebut berjudul Indonesia Pusaka yang diciptakan oleh …14 Jawaban: Ismail Marzuki Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah …15 Jawaban: Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …16 Jawaban: Maju. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi merupakan pahlawan nasional yang berasal dari daerah …17 Jawaban: Sulawesi Utara. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah …18 Jawaban: mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional.



9



(Grand_Final_Tingkat_Nasional_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_2019_(MPR_RI)) (Grand_Final_Tingkat_Nasional_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_2019_(MPR_RI)) 11 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 12 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 13 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 14 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 15 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 16 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 17 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 18 (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 10



3



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 19.



20.



21.



22.



23. 24.



25. 26.



27.



28.



29.



“Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”. Pernyataan tersebut merupakan …19 Jawaban: rumusan Pasal 24B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat, berasal dari Sumatra Barat, dan melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda adalah …20 Jawaban: Tuanku Imam Bonjol. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …21 Jawaban: Manusiawi. “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Kalimat dimaksud termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal dan ayat … 22 Jawaban: pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 1 ayat (3) adalah …23 Jawaban: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan. Sifat dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah …24 Jawaban: bebas dan mandiri Berasal dari daerah manakah pahlawan nasional Frans Kaesiepo?25 Jawaban: Papua Hak angket adalah …26 Jawaban: Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah …27 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah provinsi disebut juga …28 Jawaban: Gubernur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 19 ayat (3) adalah … 29 Jawaban: “Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun”.



19



(Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) (Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 21 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 22 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 23 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 24 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 25 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 26 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 27 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 28 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 29 (BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019) 20



4



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 30.



31. 32.



33.



34.



35.



36.



37.



38.



39.



“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal dan ayat berapa?30 Jawaban: Pasal 18A ayat (1). Pencipta lagu Ibu Kita Kartini adalah ...31 Jawaban: Wage Rudolf Supratman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 6A ayat (4) adalah …32 Jawaban: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hak mengajukan pertanyaan adalah salah satu hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebutkan hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!33 Jawaban: hak menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 33 ayat (2) adalah …34 Jawaban: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat 2, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh …35 Jawaban: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh …36 Jawaban: Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka …37 Jawaban: Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …38 Jawaban: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang ...39 Jawaban: Demokratis.



30



(Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 32 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 33 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 34 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 35 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 36 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 37 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 38 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 39 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 31



5



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 40.



41. 42.



43.



44.



45.



46. 47.



48.



49.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 24C ayat (2) adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 30 ayat (4) adalah …40 Jawaban: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28A adalah …41 Jawaban: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi …42 Jawaban: Sumatra Barat Hak interpelasi adalah …43 Jawaban: hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Ketentuan tersebut terdapat dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal dan ayat …44 Jawaban: Pasal III Aturan Peralihan Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Kornunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme adalah …45 Jawaban: dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ...46 Jawaban: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 30 ayat (3) adalah …47 Jawaban: Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal … ayat …48 Jawaban: Pasal 28H ayat 4. Pencipta lagu nasional “Dari Sabang Sampai Merauke” adalah ...49



40



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 42 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 43 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 44 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 45 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 46 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 47 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 48 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 49 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 41



6



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



50.



51. 52.



53.



54.



55.



56.



57.



58.



Jawaban: R. Soerardjo Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 30 ayat (5) adalah …50 Jawaban: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22E ayat (6) adalah …51 Jawaban: Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan ...52 Jawaban: Pasal I Aturan Tambahan Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah ...53 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004. Dewi Sartika adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyakarat yang berasal dari provinsi ...54 Jawaban: Jawa Barat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 30 ayat (4) adalah …55 Jawaban: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal …56 Jawaban: Pasal 35 Salah satu kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan adendum adalah …57 Jawaban: Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden adalah …58 Jawaban: Mandataris MPR



50



(Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) (Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) 52 (Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) 53 (Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) 54 (Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) 55 (Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) 56 (Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) 57 (Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015) 58 (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 51



7



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 59.



60.



61. 62.



63.



64.



65.



66. 67.



Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum yaitu tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam …59 Jawaban: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Istilah lain dari penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum adalah due process of law. Sedangkan arti dari equality before the law adalah …60 Jawaban: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pencipta lagu nasional “Indonesia Tetap Merdeka” adalah …61 Jawaban: Cornel Simanjuntak “Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung”. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat …62 Jawaban: Pasal 24A ayat (4) “Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan”. Pernyataan tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …63 Jawaban: Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Pasal I Aturan Tambahan. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …64 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Pahlawan Ampera adalah …65 Jawaban: Setiap korban perjuangan yang menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tjilik Riwut adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi …66 Jawaban: Kalimantan Tengah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28F adalah …67 Jawaban: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



59



(Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 61 (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 62 (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 63 (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 64 (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 65 (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 66 (Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015) 67 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 60



8



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 68.



69. 70.



71.



72.



73.



74. 75.



76.



Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah …68 Jawaban: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lagu daerah yang berjudul “Pinang Muda” berasal dari provinsi …69 Jawaban: Provinsi Jambi. “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Ketentuan tersebut merupakan rumusan Pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun …70 Jawaban: tahun 2002. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan adalah …71 Jawaban: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7B ayat (3) adalah …72 Jawaban: Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 adalah … 73 Jawaban: dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Pencipta lagu nasional “Nyiur Hijau” adalah ...74 Jawaban: R. Maladi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 12 adalah …75 Jawaban: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 6A ayat (3) adalah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 adalah …76 Jawaban: Budiono.



68



(Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 70 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 71 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 72 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 73 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 74 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 75 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 76 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 69



9



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 77.



78.



79.



80.



81. 82.



83.



84.



85.



86.



Yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah …77 Jawaban: Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7A adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila ...78 Jawaban: terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Nuku Muhammad Amiruddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi …79 Jawaban: Maluku Utara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah ...80 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Lagu daerah “Burung Kakatua” berasal dari provinsi ...81 Jawaban: Maluku Yang dimaksud dengan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...82 Jawaban: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22C ayat (2) adalah ...83 Jawaban: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28I ayat (3) adalah …84 Jawaban: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28D ayat (2) adalah …85 Jawaban: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 24C ayat (5) adalah …86 Jawaban: Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.



77



(Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 79 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 80 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 81 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 82 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 83 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 84 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 85 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 86 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional) 78



10



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 87.



88.



89.



90.



91.



92.



93.



94.



95.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22D ayat (2) adalah …87 Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Hak menyatakan pendapat adalah ...88 Jawaban: hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pencipta lagu nasional “Mengheningkan Cipta” adalah Truno Prawit, sedangkan pencipta lagu nasional “Terima Kasih Kepada Pahlawanku” adalah …89 Jawaban: Husein Mutahar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 6A ayat (3) adalah …90 Jawaban: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22D ayat (1) adalah …91 Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan adalah …92 Jawaban: partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7B ayat (2) adalah …93 Jawaban: Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 2 ayat (1) adalah …94 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 6 ayat (1) adalah …95



87



(Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional) (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional) 89 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional) 90 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional) 91 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional) 92 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional) 93 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional) 94 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 95 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 88



11



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



96.



97.



98.



99.



100.



101.



102.



103.



104.



Jawaban: Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 adalah ...96 Jawaban: perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000. “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut” adalah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat ...97 Jawaban: Pasal 7B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 18 ayat (3) adalah …98 Jawaban: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” adalah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat ...99 Jawaban: Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20 ayat (3) adalah ...100 Jawaban: Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 mengatur tentang …101 Jawaban: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan grasi adalah ...102 Jawaban: - Grasi adalah pengurangan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Referensi ?) - Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. (UU Nomor 22 Tahun 2002) Terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang ...103 Jawaban: Demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 34 ayat (2) adalah ...104 Jawaban: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.



96



(Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 98 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 99 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 100 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 101 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 102 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 103 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional) 104 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 97



12



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 105. Syarat kehadiran anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah …105 Jawaban: dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 106. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas …106 Jawaban: asas otonomi dan tugas pembantuan. 107. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah …107 Jawaban: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah. 108. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional adalah salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah ...108 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. 109. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014-2019 adalah …109 Jawaban: 132 orang. 110. Pencipta lagu nasional Bhinneka Tunggal Ika adalah …110 Jawaban: Binsar Sitompul dan A. Thalib 111. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998, perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan …111 Jawaban: potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. 112. Yang dimaksud dengan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara ialah …112 Jawaban: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 105



(Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 107 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 108 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 109 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 110 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 111 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 112 (Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) 106



13



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 113. Lagu daerah yang berjudul “Sik Sik Sibatumanikam” berasal dari provinsi …113 Jawaban: Sumatra Utara 114. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 8 ayat (3) adalah …114 Jawaban: Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 115. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …115 Jawaban: Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 116. Lagu daerah “Anging Mammiri” berasal dari provinsi …116 Jawaban: Sulawesi Selatan 117. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh …117 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat 118. Terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi, dan air bersih merupakan salah satu indikator Sejahtera dari Visi Indonesia Masa Depan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah ...118 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan 119. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang …119 Jawaban: Penentuan Pendapat di Timor Timur 120. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20 ayat (5) adalah …120 Jawaban: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 121. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22E ayat (6) adalah …121 Jawaban: Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 122. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 23G ayat (2) adalah “Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang”.



113



(Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional) (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 115 (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 116 (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 117 (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 118 (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 119 (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 120 (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 121 (Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) 114



14



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



123.



124. 125.



126.



127. 128.



129.



130.



131.



Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIIA yaitu tentang …122 Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah …123 Jawaban: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu daerah yang berjudul “Alon Alon” berasal dari provinsi …124 Jawaban: Kalimantan Barat “Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung”. Pernyataan tersebut adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal dan ayat …125 Jawaban: Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan 28G ayat (1) adalah …126 Jawaban: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lagu nasional yang berjudul “Selamat Datang Pahlawan Muda” diciptakan oleh …127 Jawaban: Ismail Marzuki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tata urutan Peraturan Perundang-Undangan adalah …128 Jawaban: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pahlawan nasional yang juga merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-2 yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah …129 Jawaban: Sri Sultan Hamengku Buwono IX Maksud dirumuskannya Visi Indonesia 2020 sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 adalah …130 Jawaban: menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 23F ayat (1) adalah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sesuai dengan Undang-Undang



122



(Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR)) (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 124 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 125 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 126 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 127 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 128 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 129 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 130 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 123



15



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



132.



133. 134.



135.



136.



137.



138.



139. 140.



Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah …131 Jawaban: 9 orang Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah …132 Jawaban: Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maria Walanda Maramis adalah pahlawan nasional yang berasal dari …133 Jawaban: Sulawesi Utara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Hal tersebut adalah asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang …134 Jawaban: Informasi dan Transaksi Elektronik Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa. Pernyataan tersebut merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan bangsa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …135 Jawaban: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 32 ayat (1) adalah …136 Jawaban: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20A ayat (3) adalah “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah …137 Jawaban: Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 33 ayat (4) adalah …138 Jawaban: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lagu daerah “Bolelebo” berasal dari Provinsi ...139 Jawaban: Nusa Tenggara Timur Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …140 Jawaban: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



131



(Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 133 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 134 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 135 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 136 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 137 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 138 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 139 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 140 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 132



16



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 141. Yang dimaksud dengan "tidak pernah mengkhianati negara" adalah …141 Jawaban: tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 142. Pencipta lagu nasional “Rayuan Pulau Kelapa” adalah …142 Jawaban: Ismail Marzuki 143. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan …143 Jawaban: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 144. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun …144 Jawaban: tahun 1999 145. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat 3 adalah …145 Jawaban: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 146. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 ayat (1), syarat-syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah …146 Jawaban: Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 147. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal dan ayat …147 Jawaban: Pasal 18A ayat (1) 148. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) adalah …148 Jawaban: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 149. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) adalah …149 Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 150. Pencipta lagu nasional “Gugur Bunga” adalah …150 Jawaban: Ismail Marzuki



141



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 143 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 144 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 145 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 146 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 147 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 148 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 149 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 150 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 142



17



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 151. Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari …151 Jawaban: Jawa Timur 152. Sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal tersebut adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal dan ayat …152 Jawaban: Pasal 30 ayat (4) 153. Yang dimaksud dengan hak menyampaikan usul dan pendapat adalah …153 Jawaban: Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. 154. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UndangUndang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal dan ayat …154 Jawaban: Pasal 37 ayat (4). 155. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat 2 adalah …155 Jawaban: Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 156. Tujuan dirumuskannya Visi Indonesia 2020 sebagaiman diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah ....156 Jawaban: Visi Indonesia 2020 dirumuskan dengan tujuan agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai dengan tahun 2020. 157. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 adalah tentang ...157 Jawaban: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 158. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) adalah ...158 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. 159. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22B adalah …159 Jawaban: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.



151



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 153 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 154 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 155 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 156 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 157 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 158 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 159 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 152



18



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 160. Pencipta lagu nasional “Halo-Halo Bandung” adalah …160 Jawaban: Ismail Marzuki 161. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor …161 Jawaban: Nomor XI/MPR/1998 162. “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”. Pernyataan tersebut adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat …162 Jawaban: Pasal 20A ayat (3) 163. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 19 ayat (2) adalah …163 Jawaban: Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 164. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 18B ayat (1) adalah …164 Jawaban: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 165. Halim Perdana Kusuma adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi …165 Jawaban: Jawa Timur 166. Pencipta lagu nasional “Jembatan Merah” adalah …166 Jawaban: Gesang 167. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 10 adalah …167 Jawaban: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 168. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7B ayat (3), Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan … 168 Jawaban: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 169. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 6A ayat 4 adalah …169 Jawaban: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 170. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi …170 Jawaban: Sulawesi Selatan 171. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 7B ayat (7) adalah …171



160



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 162 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 163 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 164 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 165 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 166 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 167 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 168 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 169 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 170 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 171 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 161



19



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



172.



173.



174.



175.



176.



177. 178.



179.



180.



Jawaban: Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pernyatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat …172 Jawaban: Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 3 ayat (1) adalah …173 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan alinea kedua adalah …174 Jawaban: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun …175 Jawaban: tahun 2000 Salah satu tujuan perubahan undang-undang dasar adalah membangun sistem checks and balances, yaitu saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara . Wujud adanya sistem checks and balances antara legislatif dan eksekutif adalah …176 Jawaban: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22C ayat (4) adalah …177 Jawaban: Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan 7B ayat (1) adalah …178 Jawaban: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22A adalah ...179 Jawaban: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 1 ayat (2) adalah …180 Jawaban: Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.



172



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 174 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 175 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 176 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 177 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 178 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 179 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 180 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 173



20



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 181. Pencipta lagu nasional “Syukur” adalah …181 Jawaban: Husein Mutahar 182. Fatmawati adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah ...182 Jawaban: Bengkulu 183. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Tujuan ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut adalah …183 Jawaban: Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. 184. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 27 ayat (2) adalah …184 Jawaban: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 185. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20A ayat (2) adalah …185 Jawaban: Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 186. Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Pengangkatan Pahlawan Ampera diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor …186 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966. 187. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 adalah tentang …187 Jawaban: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional 188. Pencipta lagu nasional “Satu Nusa Satu Bangsa” adalah …188 Jawaban: Liberty Manik 189. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1), keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas …189 Jawaban: anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 190. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah …190 Jawaban: Sumatra Barat 191. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 dan ditempatkan dalam …191 Jawaban: Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006.



181



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 183 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 184 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 185 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 186 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 187 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 188 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 189 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 190 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 191 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 182



21



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 192. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan tersebut merupakan rumusan hasil perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tahun …192 Jawaban: tahun 1999 193. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan alinea pertama adalah …193 Jawaban: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 194. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 18 ayat (4) adalah …194 Jawaban: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 195. Pencipta lagu nasional “Indonesia Raya” adalah …195 Jawaban: Wage Rudolf Supratman 196. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28D ayat (1) adalah …196 Jawaban: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 197. Salah satu nama bandar udara di Indonesia yang menggunakan nama pahlawan nasional yaitu Radin Inten II, merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah …197 Jawaban: Lampung 198. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya berwenang mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat …198 Jawaban: penetapan (beschikking) 199. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 33 ayat (2) adalah “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan rumusan Pasal 33 ayat (1) adalah …199 Jawaban: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 200. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, syarat hakim agung adalah …200 Jawaban: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 201. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22E ayat (1) adalah “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sedangkan rumusan Pasal 22E ayat (4) adalah …201 Jawaban: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 202. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 34 ayat (3) adalah …202 192



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 194 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 195 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 196 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 197 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 198 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 199 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 200 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 201 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 202 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 193



22



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



203.



204.



205. 206.



207. 208.



209.



210.



211.



Jawaban: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu hal yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …203 Jawaban: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 17 ayat (2) adalah menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan rumusan Pasal 17 ayat (3) adalah …204 Jawaban: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. K.H. Fakhruddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari …205 Jawaban: Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 2 ayat (2) adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sedangkan rumusan Pasal 2 ayat (3) adalah …206 Jawaban: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Lagu daerah “Potong Bebek Angsa” berasal dari provinsi ...207 Jawaban: Nusa Tenggara Timur Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah …208 Jawaban: - Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik yang diberikan oleh presiden kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan pengadilan tersebut. (Referensi ?) - Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 37 ayat (5) adalah …209 Jawaban: Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28J ayat (2) adalah …210 Jawaban: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pencipta lagu nasional “Mars Pancasila” adalah …211 Jawaban: Soedharnoto



203



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 205 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 206 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 207 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 208 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 209 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 210 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 211 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 204



23



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 212. Lagu daerah “Saputangan Bapuncu Ampat” berasal dari provinsi …212 Jawaban: Kalimantan Selatan 213. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 17 ayat (4) adalah …213 Jawaban: Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang. 214. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pernyataan tersebut adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat …214 Jawaban: Pasal 34 ayat (2) 215. Yang dimaksud dengan miskin adalah …215 Jawaban: orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri. 216. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 31 ayat (5) adalah …216 Jawaban: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 217. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal III Aturan Peralihan adalah … 217 Jawaban: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. 218. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …218 Jawaban: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 219. Pencipta lagu nasional “Indonesia Jaya” adalah …219 Jawaban: Chaken Matulatuwa 220. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22E ayat (2) adalah …220 Jawaban: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 221. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22D ayat (3) adalah …221 Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 222. Jenis putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus disosialisasikan adalah …222 Jawaban: perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 223. Lagu daerah “O Ina Ni Keke” berasal dari provinsi …223 212



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 214 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 215 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 216 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 217 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 218 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 219 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 220 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 221 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 222 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 223 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 213



24



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Jawaban: Sulawesi Utara 224. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?224 Jawaban: Pasal 28H ayat (4) 225. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, maka Indonesia menganut konsep negara …225 Jawaban: negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state) 226. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 11 ayat (1) adalah …226 Jawaban: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. 227. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7, pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah …227 Jawaban: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 228. Lagu daerah “Timang Timang Anakku Sayang” berasal dari provinsi …228 Jawaban: Jambi 229. Wewenang Komisi Yudisial adalah …229 Jawaban: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 230. Pencipta lagu nasional “Pantang Mundur” adalah …230 Jawaban: Titiek Puspa 231. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pernyataan tersebut adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat …231 Jawaban: Pasal 37 ayat (1) 232. Yang dimaksud dengan amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum diproses secara hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan abolisi adalah …232 Jawaban: Abolisi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah diproses secara hukum tetapi kemudian proses hukumnya dihentikan. (Referensi ?) 233. Yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah …233 Jawaban: Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 234. Rumusan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 adalah …234 Jawaban: 560 orang 224



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 226 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 227 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 228 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 229 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 230 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 231 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 232 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 233 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 234 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 225



25



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 235. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 31 ayat (4) adalah Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah …235 Jawaban: suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 236. Lagu daerah “Sirih Kuning” berasal dari provinsi …236 Jawaban: DKI Jakarta 237. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 2 ayat (1) adalah …237 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 238. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun rumusan pasal dan ayat …238 Jawaban: Pasal 23 ayat (2) 239. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 adalah tentang …239 Jawaban: Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 240. Nyi Ageng Serang adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah ...240 Jawaban: Jawa Tengah 241. Yang dimaksud dengan “fakir” adalah …241 Jawaban: orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri. 242. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 36A adalah …242 Jawaban: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 243. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 31 ayat (3) adalah …243 Jawaban: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 244. Pencipta lagu nasional “Jembatan Merah” adalah …244 Jawaban: Gesang Martohartono 245. Maksud disusunnya rumusan Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa adalah …245



235



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 237 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 238 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 239 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 240 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 241 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 242 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 243 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 244 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 245 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 236



26



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



246.



247. 248.



249.



250.



251.



252. 253.



254.



255.



Jawaban: Rumusan tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Oto Iskandar Dinata adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi …246 Jawaban: Jawa Barat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 23B adalah …247 Jawaban: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 3 ayat (3) adalah …248 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7B ayat (2) adalah …249 Jawaban: Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28C ayat (2) adalah …250 Jawaban: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pada pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak?251 Jawaban: Pasal 2 ayat (3) Lagu daerah “Putri Ayu” berasal dari Provinsi …252 Jawaban: Bali Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 segala kewenangannya dilakukan oleh …253 Jawaban: Mahkamah Agung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7B ayat (5) adalah …254 Jawaban: Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, pengertian Etika Kehidupan Berbangsa adalah ...255 Jawaban: Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam



246



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 248 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 249 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 250 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 251 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 252 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 253 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 254 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 255 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 247



27



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



256.



257.



258.



259.



260.



261.



262. 263.



Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999, adalah salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repbulik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah …256 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ketentuan tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …257 Jawaban: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, KolusI, dan Nepotisme. Perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan teresbut adalah salah satu latar belakang ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang …258 Jawaban: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 11 ayat (2) adalah …259 Jawaban: “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7B ayat (4) adalah …260 Jawaban: Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengesahannya dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun …261 Jawaban: tahun 2001 Lagu daerah “Ayam Den Lapeh” berasal dari provinsi …262 Jawaban: Sumatra Barat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 24 ayat (2) adalah …263 Jawaban: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.



256



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 258 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 259 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 260 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 261 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 262 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 263 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 257



28



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 264. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28B ayat (2) adalah …264 Jawaban: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 265. Lagu daerah “Injit-Injit Semut” berasal dari provinsi …265 Jawaban: Jambi 266. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 37 ayat (3) adalah …266 Jawaban: Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 267. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repbulik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah …267 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 268. Sultan Ageng Tirtayasa adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah Banten, sedangkan Abdoel Moeis adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah …268 Jawaban: Sumatra Barat 269. Tari Maengket berasal dari provinsi ...269 Jawaban: Sulawesi Utara 270. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah 9 (sembilan) orang. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan …270 Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah 271. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh …271 Jawaban: Mahkamah Agung 272. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20A ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selain fungsi yang dimiliki, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak dalam kedudukannya sebagai lembaga maupun dalam kedudukannya sebagai anggota. Hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah …272 Jawaban: hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas 273. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22E ayat (1) adalah …273 Jawaban: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 274. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 26 ayat (1) adalah “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Ketentuan tersebut terdapat pada Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang …274 264



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 266 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 267 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 268 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 269 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 270 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 271 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 272 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 273 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 274 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 265



29



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Jawaban: Warga Negara dan Penduduk 275. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 15 adalah “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”. Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tersebut diatur dengan undang-undang nomor dan tahun …275 Jawaban: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 276. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 37 ayat (5) adalah “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian yang tidak dapat diubah adalah ...276 Jawaban: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 277. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu tentang …277 Jawaban: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 278. Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan yang terdapat dalam bab tersebut merupakan materi yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor …278 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 279. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I mengatur tentang Bentuk dan Kedaulatan. Dalam bab ini disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk …279 Jawaban: Republik 280. Ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah …280 Jawaban: Kendari 281. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4), tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sedangkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 adalah …281 Jawaban: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 282. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 adalah tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Menurut ketetapan tersebut, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah …282 Jawaban: Mahkamah Agung 283. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28H ayat (1) adalah …283 Jawaban: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 284. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya …284



275



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 277 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 278 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 279 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 280 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 281 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 282 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 283 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 284 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 276



30



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



285.



286.



287.



288.



289.



290.



291.



292.



293. 294. 295.



Jawaban: dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah …285 Jawaban: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 18 ayat (5) adalah …286 Jawaban: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal dan ayat … 287 Jawaban: Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 14 ayat (2) adalah …288 Jawaban: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu tuntutan reformasi adalah otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah …289 Jawaban: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem …290 Jawaban: sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Yusuf Tajul Khalwati adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah …291 Jawaban: Sulawesi Selatan Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pernyataan tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal dan ayat …292 Jawaban: Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah tentang …293 Jawaban: Kepolisian Negara Republik Indonesia Pencipta lagu nasional “Andhika Bhayangkari” adalah …294 Jawaban: Amir Pasaribu Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11 ayat (2), Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan



285



(CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 287 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 288 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 289 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 290 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 291 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 292 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 293 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 294 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 286



31



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



296.



297.



298.



299.



300.



301.



302.



303.



304.



mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan …295 Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …296 Jawaban: Religius. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan adalah …297 Jawaban: partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28I ayat (5) adalah …298 Jawaban: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, efektivitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas merupakan merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …299 Jawaban: Demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7A adalah …300 Jawaban: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Nomor … Tahun …301 Jawaban: Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Istilah lain dari kata “Pembukaan” sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …302 Jawaban: Preambule Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah …303 Jawaban: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 4 ayat (2) adalah …304



295



(CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013) (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013) 297 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 298 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 299 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 300 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 301 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013) 302 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013) 303 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013) 304 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013) 296



32



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Jawaban: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 305. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7C adalah …305 Jawaban: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 306. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20A ayat (4) adalah …306 Jawaban: Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 307. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 24B ayat (2) adalah …307 Jawaban: Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 308. Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah …308 Jawaban: Dibentuknya undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 309. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 31 ayat (4) adalah …309 Jawaban: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 310. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 33 ayat (3) adalah …310 Jawaban: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 311. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 1 ayat (1) adalah “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang terdapat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diubah. Naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …311 Jawaban: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. 312. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 6A ayat 4 adalah “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan langsung oleh rakyat diusulkan oleh …312 Jawaban: partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum 313. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22C ayat (2) adalah “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang Dewan Perwakilan



305



(CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013) (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 307 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 308 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 309 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 310 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 311 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 312 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 306



33



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



314.



315.



316.



317.



318.



319.



320.



Daerah dalam hal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah …313 Jawaban: memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20A ayat (1) adalah “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Selain fungsi yang dimiliki, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak dalam kedudukannya sebagai lembaga maupun dalam kedudukannya sebagai anggota. Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah …314 Jawaban: Jawaban: hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Pernyataan tersebut adalah rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal II Aturan Tambahan. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun …315 Jawaban: tahun 2002. Yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut meliputi …316 Jawaban: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 ayat (4) adalah …317 Jawaban: “Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh hakim agung. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim agung, dibentuk Komisi Yudisial. Syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial adalah …318 Jawaban: Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat yang beragam menjadi suatu kebutuhan yang nyata dan krusial. Terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …319 Jawaban: Manusiawi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rumusan Pasal dan ayat …320 Jawaban: Pasal 19 ayat (1).



313



(FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 315 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 316 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 317 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 318 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 319 (LCC_4_PILAR_MPR_Final_Kalimantan_Tengah_2014) 320 (LCC_4_PILAR_MPR_Final_Kalimantan_Tengah_2014) 314



34



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 321. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 18B ayat (2) adalah …321 Jawaban: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 322. “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” adalah rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal dan ayat …322 Jawaban: Pasal 20A ayat (1). 323. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 1 ayat (1) adalah …323 Jawaban: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. 324. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah …324 Jawaban: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. 325. Yang dimaksud dengan istilah “Welfare State” adalah …325 Jawaban: terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. 326. Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan adalah …326 Jawaban: perlunya disusun undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan 3 (tiga) substansi, sebagai berikut: 1. Tata urutan peraturan perundang-undangan; 2. Lembaga Negara yang berwenang menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar; 3. Lembaga Negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang. 327. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah …327 Jawaban: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 328. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal dan ayat …328 Jawaban: Pasal 22D ayat (3). 329. Gunung Bromo adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi …329 Jawaban: Jawa Timur 330. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7B ayat (6) adalah …330 321



(LCC_4_PILAR_MPR_Final_Kalimantan_Tengah_2014) (LCC_4_PILAR_MPR_Final_Kalimantan_Tengah_2014) 323 (LCC_4_PILAR_MPR_Final_Kalimantan_Tengah_2014) 324 (Babak_Semifinal_Lomba_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2013_Kota_Balikpapan) 325 (Babak_Semifinal_Lomba_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2013_Kota_Balikpapan) 326 (Babak_Semifinal_Lomba_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2013_Kota_Balikpapan) 327 (Babak_Semifinal_Lomba_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2013_Kota_Balikpapan) 328 (Babak_Semifinal_Lomba_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2013_Kota_Balikpapan) 329 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) 330 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) 322



35



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



331.



332.



333. 334.



335.



336.



337.



338. 339.



340.



341.



Jawaban: “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 8 ayat (2) adalah ...331 Jawaban: Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal dan ayat …332 Jawaban: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tentang …333 Jawaban: Perlindungan Anak Terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang … 334 Jawaban: Manusiawi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 23 ayat (3) adalah …335 Jawaban: Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Kepanjangan dari Prolegnas adalah …336 Jawaban: Program Legislasi Nasional Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …337 Jawaban: Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah tentang …338 Jawaban: Kewarganegaraan Republik Indonesia Dewan Perwakilan Daerah ikut memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang …339 Jawaban: rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Suku yang berada di wilayah Gunung Bromo yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur adalah …340 Jawaban: suku Tengger Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan nasional yang berasal dari daerah …341 Jawaban: Maluku



331



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) 333 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) 334 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 335 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 336 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 337 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 338 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 339 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 340 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 341 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) 332



36



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 342. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut terdapat dalm Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah pada tahun …342 Jawaban: tahun 2002 343. Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor …343 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 344. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era globalisasi merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …344 Jawaban: Maju. 345. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 adalah tentang …345 Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan. 346. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, jumlah anggota Komisi Yudisial adalah …346 Jawaban: 7 (tujuh) orang 347. Gunung Sinabung adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi …347 Jawaban: Sumatra Utara 348. Pahlawan nasional Gatot Subroto adalah tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi Jawa Tengah. Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah adalah …348 Jawaban: Semarang 349. Jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan adalah …349 Jawaban: 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. 350. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 18A ayat (2) adalah “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Nomor …350 Jawaban: Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006 351. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah tentang …351 Jawaban: Tentara Nasional Indonesia 352. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22C ayat (4) adalah “Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab VIIA yang mengatur tentang …352 Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah 353. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X adalah tentang Warga Negara dan Penduduk. Undang-undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor …353 Jawaban: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006



342



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) 344 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) 345 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) 346 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) 347 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 348 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 349 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 350 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 351 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 352 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 353 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 343



37



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 354. Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, merupakan definisi dari ...354 Jawaban: Pendidikan Politik. 355. Gunung Rinjani adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi …355 Jawaban: Nusa Tenggara Barat 356. Etika Kehidupan Berbangsa diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor …356 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 357. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah tentang …357 Jawaban: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 358. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 24 ayat (2) adalah Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) adalah … 358 Jawaban: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 359. Pencipta lagu nasional yang berjudul “Kebyar-Kebyar” adalah …359 Jawaban: Gombloh 360. Johannes Leimena adalah pahlwan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah …360 Jawaban: Maluku 361. Lagu nasional yang berjudul “Padi Menguning” diciptakan oleh …361 Jawaban: Kusbini 362. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang Religius. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah Nomor …362 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 363. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Pasal …363 Jawaban: Pasal 4



354



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 356 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 357 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 358 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 359 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 360 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) 361 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) 362 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) 363 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) 355



38



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 364. Jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan adalah 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara …364 Jawaban: Adendum 365. Danau Limboto adalah salah satu danau di Indonesia yang terletak di provinsi …365 Jawaban: Gorontalo 366. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 7C adalah “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Apabila terjadi sengketa kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka hal tersebut dapat diadili oleh …366 Jawaban: Mahkamah Konstitusi 367. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi Sumatra Barat, yang lebih dikenal dengan nama …367 Jawaban: HAMKA 368. “Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan”. Pernyataan tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor …368 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 369. Penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh …369 Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah 370. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktik monopoli merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …370 Jawaban: Adil. 371. Di Pulau Papua terdapat dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu destinasi wisata yaitu Danau Sentani, terletak di Provinsi …371 Jawaban: Papua. 372. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah tentang …372 Jawaban: Kepolisian Negara Republik Indonesia 373. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 5 ayat (1) adalah …373 Jawaban: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 374. Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tentang Pemerintah Daerah. Rumusan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …374 Jawaban: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 375. Pahlawan nasional yang berjasa menjahit bendera pusaka merah putih adalah …375 Jawaban: Fatmawati. 376. Pencipta lagu nasional “Maju Tak Gentar” adalah …376 364



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 366 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 367 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 368 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 369 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 370 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 371 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 372 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 373 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 374 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 375 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 376 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 365



39



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Jawaban: Cornel Simanjuntak 377. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 adalah tentang …377 Jawaban: Visi Indonesia Masa Depan 378. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 18 ayat (1) adalah ... Jawaban: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 379. Danau Tiga Warna yang terletak di atas Gunung Kelimutu berada di provinsi …378 Jawaban: Nusa Tenggara Timur 380. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah tentang …379 Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 381. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …380 Jawaban: Sejahtera. 382. Pencipta lagu nasional “Indonesia Bersatulah” adalah …381 Jawaban: Alfred Simanjuntak 383. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22E ayat (5) adalah …382 Jawaban: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 384. Pencipta lagu nasional “Indonesia Tumpah Darahku” adalah …383 Jawaban: Ibu Soed 385. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah tentang …384 Jawaban: Pemerintahan Daerah 386. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 23E ayat (2) adalah …385 Jawaban: Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 387. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 adalah tentang …386 Jawaban: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 388. Danau Poso terletak di Provinsi …387 Jawaban: Sulawesi Tengah 389. Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilihan umum. Sifat dari Komisi Pemilihan Umum adalah …388 Jawaban: nasional, tetap, dan mandiri 390. Lagu daerah “Ampar-Ampar Pisang” berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan lagu daerah “Cik-Cik Periuk” berasal dari Provinsi …389 Jawaban: Kalimantan Barat 377



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 379 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 380 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 381 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 382 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 383 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 384 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 385 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 386 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 387 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 388 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 389 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 378



40



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 391. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sesuai dengan ketetapan tersebut, yang menjadi pilar utama ekonomi nasional adalah …390 Jawaban: Usaha Kecil Menegah dan Koperasi 392. Pahlawan nasional Dewi Sartika adalah tokoh masyarakat yang berasal dari Jawa Barat. Ibu kota dari Provinsi Jawa Barat adalah …391 Jawaban: Bandung 393. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh …392 Jawaban: Hakim Agung 394. Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah …393 Jawaban: Tanjung Selor 395. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …394 Jawaban: Mandiri 396. Ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah …395 Jawaban: Sofifi 397. Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …396 Jawaban: Demokratis 398. Ibu kota Provinsi Papua Barat adalah Manokwari, sedangkan ibu kota Provinsi Papua adalah …397 Jawaban: Jayapura 399. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang …398 Jawaban: Pengangkatan Pahlawan Ampera 400. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I mengatur tentang …399 Jawaban: Bentuk dan Kedaulatan 401. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah …400 Jawaban: tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999. 402. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22 ayat (2) adalah Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka …401 Jawaban: peraturan pemerintah itu harus dicabut 403. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini Ketetapan 390



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 392 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 393 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 394 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 395 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) 396 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 397 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 398 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 399 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 400 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 401 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 391



41



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



404. 405.



406.



407.



408.



409. 410.



411.



412.



413.



tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 yang dikelompokkan dalam Pasal 4 yang berbunyi …402 Jawaban: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Kota yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah …403 Jawaban: Samarinda Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan …404 Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat Mohammad Husni Thamrin adalah pahlwan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah …405 Jawaban: DKI Jakarta Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga negara yang berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah adalah …406 Jawaban: Dewan Pertimbangan Agung Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang …407 Jawaban: Bersatu Sultan Mahmud Badaruddin II adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat dari …408 Jawaban: Sumatra Selatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Penentuan Pendapat di Timor Timur yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan pada tanggal …409 Jawaban: 30 Agustus 1999 Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun …410 Jawaban: tahun 2001. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 18 ayat (2) adalah Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah …411 Jawaban: Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (UU Nomor 32 Tahun 2004) Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (2), kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah …412



402



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) 404 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) 405 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) 406 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) 407 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) 408 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 409 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 410 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 411 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 412 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 403



42



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



414.



415.



416.



417.



418.



419.



Jawaban: Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengesahannya dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Nomor …413 Jawaban: Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 Rumusan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Salah satu yang mengatur ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu tentang …414 Jawaban: Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 13 ayat (1) adalah Presiden mengangkat duta dan konsul. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang terdapat pada naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diubah. Rumusan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor …415 Jawaban: Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pernyataan tersebut merupakan rumusan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, lembaga negara yang memiliki wewenang mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah …416 Jawaban: Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pernyataan tersebut merupakan rumusan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan sifat nasional adalah …417 Jawaban: Wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah …418 Jawaban: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / Komisi Pemberantasan Korupsi



413



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 415 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 416 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 417 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 418 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 414



43



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI BABAK BENAR SALAH 1. Yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.419 Jawaban: SALAH. Ketentuan tersebut merupakan pengertian Warga Negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.420 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 3. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002.421 Jawaban: SALAH. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak luar lainnya dan kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.422 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 5. Pahlawan nasional Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I yang dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari Jawa Tengah.423 Jawaban: BENAR. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I (nama lahir Raden Mas Said, lahir di Kartasura, 7 April 1725 – meninggal di Surakarta, 23 Desember 1795 pada umur 70 tahun) adalah pendiri Praja Mangkunegaran, sebuah kadipaten agung di Jawa bagian tengah selatan, dan Pahlawan Nasional Indonesia. Julukan Pangeran Sambernyawa diberikan oleh Nicolaas Hartingh, perwakilan VOC, karena di dalam peperangan R.M. Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. 6. Meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional adalah salah satu indikator Mandiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.424 Jawaban: SALAH.



419



(Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 421 (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 422 (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 423 (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 424 (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 420



44



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



7.



8.



9.



10.



11.



Meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Gagasan mengenai Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.425 Jawaban: BENAR. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon presiden atau calon wakil presiden dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.426 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengesahannya dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006.427 Jawaban: SALAH. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengesahannya dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah Mahkamah Agung.428 Jawaban: BENAR. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal III Aturan Peralihan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.429 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



425



(Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 427 (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 428 (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 429 (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 426



45



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 12. Pahlawan nasional Laksamana Madya TNI Yosaphat Sudarso yang gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru berasal dari Provinsi Jawa Tengah.430 Jawaban: BENAR. Laksamana Madya TNI (Ant.) Yosaphat Soedarso (lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925 – meninggal di Laut Aru, 15 Januari 1962 pada umur 36 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli Hr. Ms. Eversten milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Namanya kini diabadikan menjadi nama KRI dan pulau. 13. Memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah adalah salah satu indikator Bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.431 Jawaban: SALAH. Memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah adalah salah satu indikator Mandiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 14. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.432 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 15. Pengangkatan dan pemberhentian kementerian adalah hak prerogatif Presiden. Dengan demikian, Presiden dapat mengubah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan.433 Jawaban: SALAH. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak dapat diubah oleh Presiden. 16. Salah satu kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan menetapkan undangundang dasar. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengajukan usul perubahan undangundang dasar apabila ada usulan dari masyarakat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat langsung mengagendakan dalam sidang walaupun yang mengusulkan hanya berjumlah 230 orang anggota dari 711 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat saat ini.434 Jawaban: SALAH. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika anggota MPR saat ini berjumlah 711 anggota, maka sekurang-kurangnya terdapat 237 anggota MPR yang mengusulkan perubahan pasal-pasal UndangUndang Dasar agar dapat diagendakan dalam sidang MPR. 17. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang430



(Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 432 (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 433 (Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 434 (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 431



46



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



18.



19.



20.



21.



22.



kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapatkan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang.435 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 7B ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, calon perseorangan tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.436 Jawaban: SALAH. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.437 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah membentuk membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Kejahatan Pencucian Uang.438 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (6) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.439 Jawaban: SALAH. Terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.440 Jawaban: BENAR.



435



(BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 437 (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 438 (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 439 (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 440 (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 436



47



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



23.



24.



25.



26.



27.



Pernyataan tersebut terdapat dalam rumusan Bab IV angka 7 huruf f Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. Ini telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.441 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Bab II angka 5 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat sebanyak 7 (tujuh) orang; Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang; dan Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.442 Jawaban: SALAH. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat sebanyak 7 (tujuh) orang; Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.443 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.444 Jawaban: SALAH. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah salah satu indikator Mandiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.445 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut merupakan salah satu dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimuat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI.



441



(BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 443 (BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 444 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 445 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 442



48



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 28. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat penetapan.446 Jawaban: BENAR. Berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, salah satu jenis putusan Majelis adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Putusan Majelis yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking); mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan 2002; dan menggunakan nomor putusan Majelis. 29. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu sembilan puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.447 Jawaban: SALAH. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.448 Jawaban: SALAH. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 31. Substansi Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Dengan demikian, seluruh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdapat dalam Pasal 4 tersebut akan berakhir masa berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang dan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut sudah dilaksanakan.449 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. 446



(Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 448 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 449 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 447



49



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 32. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.450 Jawaban: SALAH. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 33. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat adalah salah satu kondisi yang diperlukan sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.451 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Bab III angka 6 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 34. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Salah satu syarat calon untuk dapat dipilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan yaitu berusia paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.452 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 35. Berkembangnya semangat antikekerasan adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.453 Jawaban: SALAH. Berkembangnya semangat antikekerasan adalah salah satu indikator Bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 36. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.454 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 37. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.455 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 38. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.456 450



(Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 452 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 453 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 454 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 455 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 456 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 451



50



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



39.



40.



41.



42.



43.



44.



Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah dan masyarakat karena ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.457 Jawaban: SALAH. Pemohon adalah Pemerintah. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.458 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Karena Presiden berwenang menetapkan hakim agung, maka Presiden mempunyai wewenang untuk menolak penetapan hakim agung yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.459 Jawaban: SALAH. Presiden tidak dapat menolak penetapan hakim agung yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat 3. (Referensi lain ?) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.460 Jawaban: SALAH. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan tersebut adalah rumusan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Orang yang dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.461 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Prajurit



457



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 459 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 460 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 461 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 458



51



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



45.



46.



47.



48.



Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.462 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.463 Jawaban: SALAH. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan adalah salah satu indikator Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, memerlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.464 Jawaban: SALAH. Rancangan undang-undang tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah. Sesuai Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang, dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang hanya yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.465 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.466 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



462



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 464 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 465 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 466 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 463



52



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 49. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pertimbangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.467 Jawaban: SALAH. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 50. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses politik tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.468 Jawaban: BENAR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar LembagaLembaga Tinggi Negara. (Referensi lain ?) 51. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, seseorang hanya memiliki kesempatan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden hanya dua kali masa jabatan yang sama. Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan secara berturut-turut, sedangkan jika tidak berturut-turut maka yang bersangkutan dapat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.469 Jawaban: SALAH Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 [ima) tahun. (Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) 52. Tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata adalah salah satu indikator Adil sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.470 Jawaban: SALAH. Tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 53. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.471 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7B ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 467



(Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 469 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 470 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 471 (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 468



53



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 54. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.472 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 55. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 adalah 132 orang.473 Jawaban: SALAH. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 adalah 136 orang. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) dan pada tahun 2019 terdapat 34 provinsi di Indonesia. 56. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.474 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 57. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. Dengan demikian, perlu dibuat undang-undang khusus yang diterbitkan untuk mengatur tentang jenis perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengingat tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.475 Jawaban: BENAR. Undang-undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 58. Salah satu ciri sistem presidensial adalah Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan karenanya Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.476 Jawaban: SALAH.



472



(Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) (Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019) 474 (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 475 (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 476 (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 473



54



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



59.



60.



61.



62.



63.



Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Utusan Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sedangkan Utusan Golongan diangkat oleh Presiden atas usul golongan-golongan yang ada di masyarakat.477 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.478 Jawaban: SALAH. Berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia adalah adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Demokratisasi ekonomi bagi pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja serta memperoleh peluang untuk memiliki saham perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.479 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut adalah rumusan Pasal 13 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga pasangan calon, maka ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.480 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 416 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah salah satu indikator Bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan



477



(Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 479 (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 480 (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 478



55



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



64.



65.



66.



67.



Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.481 Jawaban: SALAH. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang istimewa. Jika dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk memberikan penjelasan atas tuduhan yang dilimpahkan kepadanya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.482 Jawaban: BENAR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar LembagaLembaga Tinggi Negara. (Referensi lain ?) Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.483 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.484 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Utusan Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan jumlah Utusan Daerah sama untuk setiap provinsi.485 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 8 ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurangkurangnnya empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari satu juta orang mendapat empat orang utusan; b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta sampai lima juta orang mendapat lima orang utusan; c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta sampai sepuluh juta orang, mendapat enam orang utusan; d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta ke atas mendapat tujuh orang utusan.



481



(Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 483 (Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 484 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 485 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 482



56



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 68. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3/4 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.486 Jawaban: SALAH. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (duapertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. 69. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.487 Jawaban: SALAH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 70. Salah satu syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia sejak kelahirannya adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara.488 Jawaban: SALAH. Pernyataan tersebut adalah pengertian warga negara menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 26 ayat (1). Sedangkan yang dimaksud dengan “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri” adalah warga negara yang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Penjelasan Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 71. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.489 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. 72. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.490 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Bab II angka 4 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 73. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat terbuka.491 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 486



(Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 488 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 489 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 490 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 491 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 487



57



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 74. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.492 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut adalah rumusan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 75. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah harus selalu sama dengan daerah lainnya.493 Jawaban: SALAH. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 76. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.494 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 77. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.495 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut adalah rumusan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 78. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.496 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut adalah rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 79. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam satu pasangan yang pasangan calonnya diusulkan oleh fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat.497 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan Presiden 492



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 494 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 495 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 496 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 497 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 493



58



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



80.



81.



82.



83.



84.



dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden. Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan-pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama untuk setiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.498 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan, dan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.499 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.500 Jawaban: SALAH. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.501 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut adalah rumusan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.502 Jawaban: SALAH. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk melalui undang-undang.



498



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 500 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 501 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 502 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 499



59



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 85. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dengan demikian, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dapat melimpahkan semua urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.503 Jawaban: SALAH. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. 86. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.504 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 87. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa perbuatan tercela.505 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 88. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, yaitu calon yang unggul di lebih banyak provinsi, kabupaten, dan kota.506 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 416 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 89. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta dan konsul, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.507 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 90. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Yang berwenang mengajukan calon Pemilihan dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.508 Jawaban: SALAH.



503



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 505 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 506 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 507 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 508 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 504



60



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



91.



92.



93.



94.



95.



96.



Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden. Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan-pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana; pengurangan jumlah pidana; atau penghapusan pelaksanaan pidana.509 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dewan Perwakilan Daerah harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun di ibu kota negara.510 Jawaban: SALAH. Rumusan Pasal 22C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.511 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersifat luwes untuk mempermudah penerapannya.512 Jawaban: SALAH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir). Salah satu rekomendasi dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang memuat di antaranya Perlindungan Saksi dan Korban.513 Jawaban: BENAR. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jika terjadi perselisihan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, maka yang berhak mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.514 Jawaban: SALAH. Sesuai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.



509



([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 511 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 512 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 513 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 514 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 510



61



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 97.



Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat rahasia.515 Jawaban: BENAR. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan terbuka untuk umum. 98. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dengan demikian, walaupun saat ini Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya, di masa yang akan datang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dilakukan dengan cara yang lain seperti dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang dilakukan secara demokratis.516 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat. 99. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi adalah salah satu kondisi yang diperlukan sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.517 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Bab III angka 12 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 100. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.518 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 101. Pinjaman luar negeri oleh swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitoring secara fungsional dan transparan oleh pemerintah dalam rangka keselamatan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.519 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Pasal 11 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 102. Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai hak



515



([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 517 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 518 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 519 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 516



62



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



103.



104.



105.



106.



107.



memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia.520 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.521 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, calon perseorangan tidak dimungkinkan mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden walaupun mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.522 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.523 Jawaban: SALAH. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.524 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.



520



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 522 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 523 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 524 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 521



63



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



108.



109.



110.



111.



112.



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah. Presiden dipilih terlebih dahulu dan setelahnya baru dilakukan pemilihan Wakil Presiden.525 Jawaban: BENAR. Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.526 Jawaban: SALAH. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.527 Jawaban: BENAR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada Sidang Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Daerah otonom dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.528 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah karena ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.529 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization - Interpol.530 Jawaban: SALAH. Turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization–Interpol adalah salah satu Tugas Bantuan Kepolisian



525



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 527 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 528 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 529 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 530 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 526



64



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



113.



114.



115.



116.



117.



Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perselisihan hasil Pemilihan Umum meliputi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dan Peserta Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum secara nasional.531 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Dengan demikian, anggota partai politik tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah walaupun yang bersangkutan mengajukan diri bukan atas nama partai politik melainkan atas nama pribadi.532 Jawaban: SALAH. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak ada ketentuan yang melarang anggota partai politik untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah walaupun yang bersangkutan mengajukan diri bukan atas nama partai politik melainkan atas nama pribadi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.533 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di antaranya yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah berakhir masa berlakunya atau karena materinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Agung.534 Jawaban: BENAR. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal III Aturan Peralihan. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah tugas



531



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 533 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 534 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 532



65



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



118.



119.



120.



121.



Pemerintah Daerah untuk membantu program Pemerintah Pusat baik diminta maupun tidak diminta.535 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika Mahkamah Konstitusi telah memutus benar terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.536 Jawaban: SALAH. Sesuai Pasal 7B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.537 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 huruf m Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.538 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan hak angket, Dewan Perwakilan Rakyat berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara; dan setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Apabila pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat menolak permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.539 Jawaban: BENAR.



535



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 537 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 538 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 539 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 536



66



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



122.



123.



124.



125.



126.



Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang yang dapat diuji Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang disahkan baik sebelum maupun setelah perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.540 Jawaban: BENAR. Sebelumnya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undangundang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 50 dihapus. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.541 Jawaban: SALAH. Keanggotaan dalam partai politik bukanlah persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Substansi Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah berakhir masa berlakunya atau karena materinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.542 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.543 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.544 Jawaban: SALAH. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.



540



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 542 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 543 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 544 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 541



67



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 127. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat pemerintah yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.545 Jawaban: SALAH. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 128. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.546 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 129. Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.547 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebelumnya Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008). 130. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.548 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 131. Salah satu latar belakang dilakukannya peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 adalah karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia.549 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsiderans huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. 132. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang muatannya antara lain Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.550 Jawaban: BENAR.



545



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 547 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 548 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 549 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 550 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 546



68



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



133.



134.



135.



136.



137.



Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberi persetujuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.551 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22D ayat (2), Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 20 ayat (2), setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dengan demikian, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara merupakan alat pemerintah.552 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 30 ayat (3), Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun di ibu kota negara.553 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Seluruh pinjaman luar negeri Pemerintah harus memperkuat perekonomian nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dimasukkan kedalam rencana anggaran tahunan. Pernyataan tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.554 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.555 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



551



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 553 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 554 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 555 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 552



69



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 138. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Permohon perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik peserta pemilihan umum.556 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 139. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.557 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 140. Dewan Pertimbangan Agung telah dihapuskan. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu badan yang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden.558 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. 141. Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.559 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 142. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.560 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 143. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, jenis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah, membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat.561 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut adalah ketentuan jenis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimuat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.



556



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 558 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 559 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 560 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 561 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 557



70



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 144. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.562 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 145. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.563 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 146. Ketentuan Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004. Dengan demikian, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 masih menggunakan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masuk dalam pengelompokan Pasal 5 ini, walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengalami perubahan.564 Jawaban: BENAR. Salah satu dasar hukum (Mengingat) dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002, yang masuk dalam pengelompokan Pasal 5. 147. Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sehari sesudah berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.565 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebelumnya Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 148. Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal Pasangan Calon atau 562



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 564 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 565 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 563



71



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



149.



150.



151.



152.



salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.566 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan peraturan pemerintah serta dapat pula menetapkan peraturan presiden.567 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Salah satu latar belakang ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, KolusI, dan Nepotisme adalah bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.568 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Konsiderans (Menimbang) huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.569 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Bank Indonesia yang saat ini ditunjuk sebagai bank sentral sewaktu-waktu dapat diganti oleh bank lain apabila Bank Indonesia dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai bank sentral.570 Jawaban: BENAR.



566



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 568 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 569 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 570 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 567



72



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



153.



154.



155.



156.



157.



158.



Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Komisi Yudisial antara lain berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam proses pengusulannya, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.571 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dengan demikian, Wakil Presiden yang menggantikan Presiden dianggap telah memangku jabatan Presiden selama satu kali masa jabatan dan karenanya yang bersangkutan hanya memiliki kesempatan satu kali masa jabatan lagi baik sebagai Wakil Presiden maupun sebagai Presiden.572 Jawaban: BENAR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 ayat 1 (Referensi lain ?) Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutuskan suatu perkara maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.573 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.574 Jawaban: BENAR Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai masalah yang telah mengakibatkan krisis yang sangat luas sesuai hasil identifikasi masalah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.575 Jawaban: BENAR Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab II angka 4 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan



571



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 573 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 574 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 575 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 572



73



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



159.



160.



161.



162.



kesetaraan berbangsa adalah salah satu kondisi yang diperlukan sebagai upaya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.576 Jawaban: BENAR Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab III angka 3 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”. Namun demikian, di dalam negara yang menganut ideologi Pancasila, pengambilan putusan diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu yang mendesak.577 Jawaban: BENAR. Sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat terlebih dahulu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.578 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.579 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tidak sama untuk setiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tergantung pada jumlah penduduk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang bersangkutan.580 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan, dan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan.



576



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 578 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 579 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 580 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 577



74



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 163. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika antara lain dirumuskan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.581 Jawaban: BENAR. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika. (Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - MPR RI, 2012) 164. Segala penduduk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.582 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 165. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat adalah salah satu arah kebijakan dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.583 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab IV angka 1 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 166. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan adalah salah satu indikator Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.584 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab IV angka 9 huruf c Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 167. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era globalisasi adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.585 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab IV angka 7 huruf b Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 168. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undangundang yang diajukan oleh Presiden.586 581



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 583 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 584 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 585 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 586 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 582



75



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



169.



170.



171.



172.



173.



Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) Pasal 5, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” dan Penjelasan Pasal 20, “Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.” Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat mengangkat seseorang menjadi duta apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak cakap dan tidak layak karena jabatan duta merupakan wakil negara Indonesia di negara sahabat.587 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersifat mengikat secara yuridis-formal, tetapi perlu diperhatikan secara sosial-politis. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan adalah salah satu arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.588 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab IV angka 3 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Yang dimaksud dengan sumber daya agraria/sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.589 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Konsiderans (Menimbang) huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam praktik tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan setiap negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam Mahkamah Agung; ada pula konstitusi negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.590 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 24C yang dimuat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal adalah salah satu indikator Mandiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.591



587



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 589 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 590 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 591 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 588



76



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



174.



175.



176.



177.



Jawaban: SALAH. Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal adalah salah satu indikator Adil sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap seluruh putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan seluruh putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara mana pun.592 Jawaban: BENAR. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang antara lain: a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris; b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat.593 Jawaban: BENAR. Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden. Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan-pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan. Terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan utang luar negeri adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.594 Jawaban: SALAH. Terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan utang luar negeri adalah salah satu indikator Mandiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”.595 Jawaban: SALAH. Rumusan “diatur dengan undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Adapun “diatur dalam undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi



592



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 594 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 595 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 593



77



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



178.



179.



180.



181.



182.



materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI) Dalam pembentukan undang-undang, Presiden wajib mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama.596 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.597 Jawaban: SALAH. Utusan Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sedangkan Utusan Golongan diangkat oleh Presiden atas usul golongan-golongan yang ada di masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah daerah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.598 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kata fakir miskin yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) mempunyai pengertian yang berbeda. Kata fakir berarti orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri, sedangkan miskin berarti orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri.599 Jawaban: SALAH. Kata fakir berarti orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri, sedangkan miskin berarti orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (1) yang dimuat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara. Yang dimaksud dengan "tidak pernah mengkhianati negara" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.600 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



596



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 598 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 599 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 600 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 597



78



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 183. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya tersebut tidak perlu dibuat undang-undang yang khusus mengatur tentang hal tersebut tetapi dapat menjadi materi dari beberapa undang-undang.601 Jawaban: SALAH. Rumusan “diatur dengan” undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Adapun “diatur dalam” undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI) 184. Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali walaupun yang bersangkutan batal atau mengundurkan diri sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.602 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebelumnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). 185. Seorang Wakil Presiden yang menggantikan Presiden karena berhalangan tetap masih memiliki hak menjadi Presiden untuk dua kali masa jabatan berikutnya, karena Wakil Presiden yang menggantikan Presiden tidak dihitung sebagai satu kali masa jabatan.603 Jawaban: SALAH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 ayat 1 (Referensi lain ?) 186. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapatrapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah dan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pernyataan dan pendapat yang disampaikan di luar rapat karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus senantiasa menyuarakan aspirasi rakyat dan karenanya kebebasan dalam mengemukakan pernyataan dan pendapat harus senantiasa dilindungi.604 Jawaban: BENAR Pernyataan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 187. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Karena peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, maka sebelum mendapat persetujuan, kedudukan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang berada setingkat di bawah undang-undang.605 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang



601



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 603 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 604 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 605 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 602



79



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



188.



189.



190.



191.



192.



setingkat dengan undang-undang. Pasal 11 juga menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.606 Jawaban: SALAH. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.607 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.608 Jawaban: SALAH. Sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional adalah salah satu arah kebijakan dalam mewujudkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.609 Jawaban: SALAH. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional adalah arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional sesuai dengan Bab IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Permohon perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.610 Jawaban: SALAH. Permohon perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik peserta pemilihan umum. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.



606



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 608 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 609 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 610 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 607



80



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 193. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jika dalam persidangan yang berikut Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan, maka peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu harus dicabut. Sedangkan jika Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan, maka peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu sah menjadi undang-undang.611 Jawaban: BENAR. Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 194. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya.612 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat. 195. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.613 Jawaban: BENAR Pernyataan tersebut adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 7B ayat (7). 196. Salah satu syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Yang dimaksud dengan “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya” adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.614 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 197. Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan adalah salah satu indikator Demokratis sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.615 Jawaban: SALAH. Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan adalah salah satu 611



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 613 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 614 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 615 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 612



81



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



198.



199.



200.



201.



202.



indikator Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang memuat di antaranya kebebasan memperoleh informasi.616 Jawaban: BENAR. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) huruf d Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 adalah Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Munculnya ketentuan Pasal I Aturan Tambahan tersebut merupakan implikasi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.617 Jawaban: BENAR. Ketentuan Pasal I Aturan Tambahan dirumuskan sebagai tindak lanjut adanya perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang terkait dengan perubahan kedudukan dan wewenang MPR sehingga perlu ada peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI) Bagi warga negara Indonesia, beragama merupakan kewajiban, sedangkan memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan hak.618 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Referensi lain ?) Syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.619 Jawaban: SALAH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 24C ayat (5) adalah Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diajukan oleh Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.620 Jawaban: SALAH. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 23 ayat (2).



616



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 618 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 619 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 620 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 617



82



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 203. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.621 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2), Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 204. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jika sebuah peraturan daerah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.622 Jawaban: SALAH. Sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 205. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional adalah salah satu kondisi yang diperlukan sebagai upaya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.623 Jawaban: BENAR Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab III angka 9 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 206. Salah satu latar belakang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Dengan demikian, anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya.624 Jawaban: BENAR. Dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, disebutkan bahwa Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk: (1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; (2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; dan (3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Sementara itu, sesuai Pasal 252 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. 207. Penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 yang resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001.625 Jawaban: SALAH.



621



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 623 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 624 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) 625 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) 622



83



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



208.



209.



210.



211.



Pada tanggal 18 Agustus 2000, bersamaan dengan diputuskannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rapat Paripurna Majelis pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 menyepakati untuk membakukan penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pembentukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 yang utama dalah Pasal I Aturan Tambahan serta Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang tahunan pada bulan Agustus 2002.626 Jawaban: BENAR. Pernyatan tersebut sesuai dengan dasar hukum (Mengingat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 serta juga terdapat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, jika Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dicalonkan kembali oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan pelaksana tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.627 Jawaban: SALAH. Dalam ketentuan lama yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya”. Namun, dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Sementara dalam ketentuan baru yaitu Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan, anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota”. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah salah satu indikator Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.628 Jawaban: BENAR. Hal tersebut sesuai dengan Bab IV angka 9 huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, jika Mahkamah Agung memutus bahwa suatu Peraturan Presiden bertentangan dengan Undang-Undang, maka Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.629 Jawaban: BENAR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,



626



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) 628 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) 629 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 627



84



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



212.



213.



214.



215.



Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam sidang.630 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tentara Nasional Indonesia, sebagai Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dan memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.631 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang memuat di antaranya kejahatan terorganisasi.632 Jawaban: BENAR. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) huruf c Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain adalah salah satu indikator Bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.633 Jawaban: SALAH. Terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan



630



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 632 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 633 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 631



85



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 216. Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.634 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut tercantum dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. 217. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan suara rakyat terbanyak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.635 Jawaban: SALAH. Pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan lanjutan untuk melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001) yang mengatur proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Ketentuan Pasal 6A ayat (4) ini merupakan jalan keluar (escape clausule) untuk mengantisipasi jika dalam pemilu tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi perolehan suara yang disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3). (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI.) 218. Tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.636 Jawaban: BENAR Hal tersebut sesuai dengan Bab IV angka 6 huruf d Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 219. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.637 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 7B ayat (4), Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 634



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 636 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 637 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 635



86



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 220. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.638 Jawaban: SALAH Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 7B ayat (7), Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. 221. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.639 Jawaban: SALAH Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 8 ayat (3), Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 222. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.640 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 18 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan Pusat. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dari terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian. (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI.) 223. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian, walaupun kekuasaan membentuk undangundang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi jika Presiden tidak menyetujui terhadap



638



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 640 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 639



87



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



224.



225.



226.



227.



228.



sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.641 Jawaban: BENAR. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antar partai politik peserta pemilihan umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional.642 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.643 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.644 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1). Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah.645 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 396 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan wewenang tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas usulan yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.646



641



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 643 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 644 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 645 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 646 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 642



88



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



229.



230.



231.



232.



233.



234.



Jawaban: BENAR. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, dan penjelasan.647 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Partai politik didirikan dan dibentuk paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.648 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap, tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.649 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum, dan 3 (tiga) orang anggota masyakarat.650 Jawaban: SALAH. Sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum, dan 1 (satu) orang anggota masyakarat. Salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh komisi pemilihan umum. Dalam hal pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.651 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara.652



647



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 649 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 650 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 651 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 652 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 648



89



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



235.



236.



237.



238.



239.



Jawaban: SALAH. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.653 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.654 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Yang berwenang mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika seluruh fraksi mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sama, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.655 Jawaban: BENAR. Referensi ? Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan rumusan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan perubahan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi bewenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.656 Jawaban: SALAH. Majelis Permusyawaratan Rakyat masih bewenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.657 Jawaban: BENAR.



653



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 655 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 656 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 657 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 654



90



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



240.



241.



242.



243.



244.



245.



246.



Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.658 Jawaban: SALAH. Terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif adalah salah satu indikator Mandiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, seseorang harus memenuhi syarat paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun.659 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan Pasal 13 huruf (h) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk dapat dipilih sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, seseorang harus memenuhi syarat paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain bukan atas kemauannya sendiri.660 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.661 Jawaban: SALAH Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli adalah salah satu indikator Adil sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing, yang berada di Indonesia harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.662 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut tercantum dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.663 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan



658



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 660 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 661 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 662 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013) 663 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 659



91



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



247.



248.



249.



250.



251.



ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi adalah arah kebijakan dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.664 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Bab IV angka 9 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.665 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jika sebuah peraturan daerah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.666 Jawaban: BENAR. Sesuai Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat enam puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.667 Jawaban: SALAH. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Pernyataan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7B ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.668 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Bab II angka 1 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu pilar dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.669 Jawaban: BENAR.



664



([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 666 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 667 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 668 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013) 669 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013) 665



92



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



252.



253.



254.



255.



256.



257.



Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Pernyataan tersebut tercantum dalam Panduan Pemasyarakatan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum termasuk perubahannya. Oleh karena itu, penyebutan yang benar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.670 Jawaban: SALAH. Penyebutan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya atau UUD 1945 dan perubahannya. Pernyataan tersebut tercantum dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Berkembangnya semangat antikekerasan adalah salah satu indikator Bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.671 Jawaban: BENAR. Hal tersebut sesuai dengan Bab IV angka 3 huruf d Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.672 Jawaban: SALAH. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Artinya, ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku apabila seluruh ketentuan yang diamanatkan dalam ketetapan tersebut telah selesai dilaksanakan.673 Jawaban: SALAH. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini tetap berlaku sampai selesainya masalah-masalah akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia. Sampai diselesaikannya beberapa persoalan yang ada maka ketetapan ini masih tetap berlaku untuk menghindari kekosongan hukum dalam penyelesaian beberapa masalah akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.674 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Kata “Pembukaan” merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dapat dipakai adalah “Preambule”



670



(CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013) (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013) 672 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013) 673 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 674 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 671



93



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



258.



259.



260.



261.



262.



sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.675 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut tercantum dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.676 Jawaban: SALAH. Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pernyataan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 huruf m Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai bagian dari upaya mempertegas sistem pemerintahan presidensial dan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan negara, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang.677 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.678 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 28J ayat (2). Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.679 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial dapat mengoreksi putusan pengadilan apabila hakim dipandang keliru memutus suatu perkara.680 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.



675



(CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 677 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 678 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 679 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013) 680 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 676



94



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 263. Substansi Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena seluruh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.681 Jawaban: SALAH. Substansi Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah berakhir masa berlakunya atau karena materinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 264. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah adalah salah satu indikator Maju sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.682 Jawaban: SALAH. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 265. Terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif adalah salah satu indikator Mandiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.683 Jawaban: BENAR. Hal tersebut sesuai dengan Bab IV angka 8 huruf b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 266. Segala penduduk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.684 Jawaban: SALAH. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 267. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.685 Jawaban: BENAR. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal III Aturan Peralihan. 268. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi



681



(CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 683 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 684 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 685 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 682



95



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.686 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 22D ayat (1), Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 269. Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jika terjadi perselisihan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, maka yang berhak mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.687 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 270. Substansi Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku yang terdapat dalam Pasal 2 tersebut akan berakhir masa berlakunya jika seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah selesai dilaksanakan seluruhnya.688 Jawaban: SALAH. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang materi dalam pasal-pasalnya belum selesai dilaksanakan secara keseluruhan, atau terdapat pasal-pasal yang sifatnya penetapan (beschikking) dan yang bersifat pengaturan (regeling) secara bersama-sama. Referensi lain ? 271. Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional dan pernyataan keadaan bahaya.689 Jawaban: SALAH. Sesuai Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang 686



(CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014) 688 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013) 689 (CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013) 687



96



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



272.



273.



274.



275.



276.



277.



menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan antara lain mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.690 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.691 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia adalah warga negara Indonesia. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang lahir tersebut berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.692 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 huruf d, dan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah.693 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu jenis program jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.694 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 huruf a, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan Pasal 37 ayat (5) adalah “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian yang tidak dapat diubah adalah pasal-pasal dan pembukaan.695



690



(FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 692 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 693 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 694 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 695 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 691



97



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



278.



279.



280.



281.



282.



Jawaban: SALAH. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian yang tidak dapat diubah adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI) Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia adalah salah satu kondisi yang diperlukan dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.696 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Bab III angka 1 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.697 Jawaban: BENAR Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan tersebut ditetapkan pada naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.698 Jawaban: SALAH. Rumusan tersebut ditetapkan pada naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah hanya tanggung jawab pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.699 Jawaban: SALAH. Sesuai rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4), Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undangundang.700



696



(LCC_4_PILAR_MPR_Final_Kalimantan_Tengah_2014) (Babak_Semifinal_Lomba_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2013_Kota_Balikpapan) 698 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) 699 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2) 700 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) 697



98



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



283.



284.



285.



286.



287.



Jawaban: BENAR. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.701 Jawaban: SALAH. Pernyataan mengenai “Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara” termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan rumusan Pasal 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan contoh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah berakhir masa berlakunya.702 Jawaban: SALAH. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan contoh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sesuai Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.703 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut adalah rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (3). Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat menerima penempatan duta negara lain apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak tepat ditempatkan di Indonesia.704 Jawaban: SALAH. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (bukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat). Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersifat mengikat secara yuridis-formal, tetapi perlu diperhatikan secara sosial-politis. Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan antara lain jika bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus



701



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 703 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 704 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 702



99



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



288.



289.



290.



291.



292.



293.



bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir.705 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.706 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Persyaratan dasar kewilayahan dalam pembentukan suatu daerah meliputi paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi; paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.707 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat adalah salah satu indikator Demokratis sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.708 Jawaban: SALAH. Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat adalah salah satu indikator Bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Dengan Indonesia menganut negara hukum yang dimasukkan dalam undang-undang dasar, maka yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum yang tertulis saja.709 Jawaban: SALAH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan antara lain jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.710 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak mengubah Pembukaan. Salah satu alasan mengapa Pembukaan tidak dilakukan perubahan adalah karena di dalamnya mengandung gagasan berdirinya Negara



705



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 707 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 708 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 709 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 710 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 706



100



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



294.



295.



296.



297.



298.



Kesatuan Republik Indonesia, tujuan atau haluan negara, serta dasar negara Pancasila yang harus tetap dipertahankan.711 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah. Presiden dipilih terlebih dahulu dan setelahnya baru dilakukan pemilihan Wakil Presiden. Dalam pengajuan calon Wakil Presiden, fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat terlebih dahulu mengadakan konsultasi kepada Presiden terpilih mengenai calon Wakil Presiden yang akan diajukan.712 Jawaban: BENAR. Sesuai ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 22 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden. Rumusan “diatur dalam undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.713 Jawaban: SALAH. Rumusan “diatur dalam undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Pernyataan tersebut terdapat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian.714 Jawaban: BENAR. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Negara Indonesia yang menjunjung tinggi falsafah dan ideologi Pancasila tidak mengenal istilah oposisi, tetapi yang diterapkan adalah sistem checks and balances, yaitu saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.715 Jawaban: BENAR. Referensi lain? Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.716 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.



711



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 713 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 714 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 715 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 716 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 712



101



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 299. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan adalah salah satu indikator Manusiawi sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.717 Jawaban: SALAH. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan adalah salah satu indikator Religius sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 300. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah salah satu indikator Demokratis sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.718 Jawaban: SALAH. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah salah satu indikator Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 301. Rumusan Pasal 23G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang”. Rumusan “diatur dengan undang-undang” pada ayat tersebut mengandung makna bahwa tidak diperlukan adanya undang-undang yang diterbitkan khusus untuk mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan.719 Jawaban: SALAH. Rumusan diatur dengan undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Pernyataan tersebut terdapat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. 302. Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum, dan 1 (satu) orang anggota masyakarat.720 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 303. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.721 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 304. Anggota dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.722 Jawaban: SALAH. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan Badan Pemeriksa 717



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 719 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 720 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 721 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 722 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 718



102



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



305.



306.



307.



308.



309.



310.



Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 23F ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.723 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.724 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Bab IV angka 6 huruf b Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, dalam upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan penanaman modal asing yang sekaligus diharapkan dapat menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat.725 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.726 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu alasan mengapa Dewan Pertimbangan Agung dihapus adalah karena keberadaan lembaga negara setingkat Presiden ini tidak efektif dan tidak efisien mengingat Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan yang diberikan lembaga ini.727 Jawaban: BENAR. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan lembaga negara DPA memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam kedudukan sejajar. Namun, Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan itu. Hal itu menunjukkan keberadaan DPA sebagai lembaga negara setingkat Presiden tidak efektif dan tidak efisien. Demikian pula mekanisme penetapan pertimbangan oleh DPA harus melalui prosedur pembahasan dalam pengambilan putusan dalam sidang DPA sehingga membutuhkan waktu atau



723



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 725 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 726 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) 727 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) 724



103



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



311.



312.



313.



314.



315.



tidak dapat dilakukan secara serta merta apabila Presiden membutuhkan pertimbangan yang cepat. Untuk itu, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus. (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI) Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan adalah salah satu indikator Demokratis sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.728 Jawaban: SALAH. Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan adalah salah satu indikator Bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. Ini telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Hal tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001.729 Jawaban: SALAH. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional pada Lampiran Bab II angka 5. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.730 Jawaban: BENAR. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 huruf 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap dapat membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat baik yang bersifat pengaturan maupun yang bersifat penetapan.731 Jawaban: SALAH. Berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, salah satu jenis putusan Majelis adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Putusan Majelis yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking); mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan 2002; dan menggunakan nomor putusan Majelis. Rumusan “diatur dengan undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.732 Jawaban: SALAH.



728



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) 730 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 731 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 732 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) 729



104



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



316.



317.



318.



319.



320.



Rumusan “diatur dengan undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Pernyataan tersebut terdapat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan tersebut ditetapkan pada naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.733 Jawaban: BENAR. Rumusan tersebut ditetapkan pada Konsiderans Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat adalah pihak yang diperbolehkan menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik untuk diputuskan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.734 Jawaban: SALAH. Pemohon adalah Pemerintah. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya tersebut perlu dibuat suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang hal tersebut.735 Jawaban: BENAR. Rumusan “diatur dengan” undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. (Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.736 Jawaban: BENAR. Ketentuan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Rumusan “diatur dengan undang-undang” yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.737 Jawaban: BENAR.



733



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 735 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 736 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 737 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 734



105



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Pernyataan tersebut terdapat dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. 321. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh kedua unsur keanggotaan tersebut.738 Jawaban: SALAH. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dinyatakan sah didasarkan pada syarat kehadiran dari jumlah keanggotaan. Sidang MPR sah apabila dihadiri : (a) sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden; (b) sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar; (c) sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah Anggota MPR untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. (Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)



738



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1)



106



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI BABAK TOPIK KASUS PENDAPAT PRO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



13. 14. 15. 16. 17.



18. 19.



Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. 739 Penggunaan pengantar bahasa asing atau bahasa Inggris di sekolah-sekolah tertentu di Indonesia.740 Hak Dewan Perwakilan Rakyat (hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat)741 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.742 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disempurnakan kembali.743 Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat sudah tepat merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam menerapkan sistem checks and balances.744 Nama dan jumlah kementerian negara perlu diatur dalam undang-undang.745 Pembatasan masa jabatan presiden hanya selama dua kali masa jabatan yang sama.746 Jumlah fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat cukup dua saja.747 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang.748 Penyediaan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan.749 Etika sosial dan budaya sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih jauh dari harapan.750 Indonesia Adil sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan masih jauh dari harapan.751 Indonesia Bersatu sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan masih jauh dari harapan.752 Indonesia sudah siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015.753 Etika lingkungan sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih jauh dari harapan.754 Indonesia Demokratis sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan masih jauh dari harapan.755 Pemekaran daerah sangat baik untuk perkembangan daerah provinsi, kabupaten dan/atau kota.756 Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain.757



739



(Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 741 (Babak_Topik_Kasus-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 742 (Babak_Topik_Kasus-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 743 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 744 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 745 (Topik_Kasus_(Pro_Kontra)_LCC_4_PILAR_MPR_RI_Semi_Final_2_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 746 (Topik_Kasus_(Pro_Kontra)_LCC_4_PILAR_MPR_RI_Semi_Final_2_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 747 (Topik_Kasus_(Pro_Kontra)_LCC_4_PILAR_MPR_RI_Semi_Final_2_Tahun_2015_Tingkat_Nasional) 748 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 749 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 750 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 751 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 752 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 753 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2) 754 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 755 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 756 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 757 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) 740



107



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



27. 28. 29.



30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia tidak terdidik ke luar negeri.758 Pemerintah perlu mencegah arus globalisasi masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.759 Adanya kebijakan pemerintah tentang perlunya impor bahan pangan.760 Eksplorasi dan pengusahaan sumber daya alam oleh pihak swasta nasional atau pihak asing.761 Liberalisasi ekonomi perlu dicegah untuk melindungi usaha kecil dan menengah di dalam negeri.762 Anggota partai politik boleh mengikuti pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.763 Di masa yang akan datang, Pemerintah perlu membentuk badan khusus untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.764 Tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sudah berjalan baik.765 Tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar sudah berjalan baik. 766 Tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sudah berjalan baik. 767 Penerapan hukuman mati di Indonesia.768 Pemberian remisi bagi koruptor, teroris, dan pengedar narkoba.769 Penyelenggaraan wajib militer bagi setiap warga negara.770 Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diberikan hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum.771 Dalam hal pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.772 Penyerahan urusan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.773 Pemerintah sudah secara memadai memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.774 Pancasila perlu dijadikan mata ajar utama pada setiap jenjang pendidikan.775 Penegasan dan implementasi negara Indonesia adalah negara hukum sudah berjalan baik.776 Wewenang Dewan Perwakilan Daerah perlu setara dengan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat.777 Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya dan berada di Jakarta ketika bersidang saja.778



758



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 760 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 761 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6) 762 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 763 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 764 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 765 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 766 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 767 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9) 768 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 769 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10) 770 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 771 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 772 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 773 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 774 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 775 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1) 776 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 777 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 778 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) 759



108



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 41. Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kembali wewenang untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.779 42. Setiap rancangan undang-undang tidak perlu dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.780 43. Ketentuan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sudah berjalan baik.781 44. Larangan memberikan santunan atau sedekah kepada pengemis di jalan raya.782 45. Hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.783 46. Pembubaran kelompok masyarakat penganut aliran tertentu yang diindikasikan menistakan ajaran agama tertentu yang sudah diakui keberadaannya di Indonesia.784 47. Masyarakat Indonesia yang manusiawi sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan sudah terwujud sesuai harapan785 48. Penenggelaman kapal penangkap ikan negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.786 49. Penyelenggaraan pendidikan bela negara di Indonesia787 50. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa pemilihan kepala daerah.788 51. Masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah.789 52. Penyelenggaran pendidikan konstitusi bagi warga negara Republik Indonesia.790 53. Pemberian alokasi dana desa dari dana perimbangan sebagai sumber pendapatan desa.791 54. Pengangkatan warga negara yang berprestasi (olahragawan dan pelatih orahraga berprestasi) menjadi pegawai negeri sipil.792 55. Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.793 56. Pemberian pengurangan hukuman kepada salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan (justice collaborator)794 57. Pemberian bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu.795 58. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan adanya ketentuan kata “wajib” dalam pasal tersebut, berarti akan ada sanksi bagi warga negara yang melanggarnya.796



779



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1) 781 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 782 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 783 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 784 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 785 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 786 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 787 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 788 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) 789 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3) 790 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 791 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5) 792 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 793 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) 794 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) 795 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 796 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 780



109



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 59. Pemerintah sudah secara memadai memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.797 60. Indonesia Bersatu sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan masih jauh dari harapan.798 61. Perlindungan pemerintah terhadap warga negara yang berada atau bekerja di luar negeri sudah berjalan baik.799 62. Etika keilmuan sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih jauh dari harapan.800 63. Penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) asing dalam sistem pertahanan dan keamanan.801 64. Hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan baik.802 65. Untuk mencapai kemandirian ekonomi Indonesia tidak boleh mengadakan utang baru ke negara lain.803 66. Etika politik dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih jauh dari harapan.804 67. Masyarakat Indonesia yang Maju sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan telah sesuai harapan.805



797



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1) 799 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) 800 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 801 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3) 802 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4) 803 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 804 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 805 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1) 798



110



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI PENDAPAT KONTRA 1. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dilaksanakan secara serentak.806 2. Penggunaan pengantar bahasa asing atau bahasa Inggris di sekolah-sekolah tertentu di Indonesia.807 3. Pelarangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi mantan koruptor.808 4. Menggunakan dan membawa alat komunikasi genggam (handphone) ke sekolah.809 5. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode.810 6. Etika penyelenggara hukum yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa tidak sesuai harapan.811 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disempurnakan kembali.812 8. Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kembali kewenangan untuk membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat mengatur sebagai panduan berbangsa dan bernegara.813 9. Penegasan dan implementasi negara Indonesia adalah negara hukum sudah berjalan baik.814 10. Penyediaan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan.815 11. Etika politik dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih jauh dari harapan.816 12. Indonesia Adil sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan masih jauh dari harapan.817 13. Pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk Pemilu Presiden dan Pemilu anggota legislatif.818 14. Ketentuan parliamentary threshold diperlukan sebagai penyederhanaan partai politik.819 15. Untuk mencapai kemandirian ekonomi Indonesia tidak boleh mengadakan utang baru ke negara lain.820 16. Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan persetujuan antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.821 17. Indonesia belum siap untuk berdemokrasi.822 18. Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah tidak harus mengundurkan diri.823 19. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.824 806



(Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) (Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019) 808 (BABAK_TOPIK_KASUS_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 809 (BABAK_TOPIK_KASUS_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 810 (BABAK_TOPIK_KASUS_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019) 811 (Babak_Topik_Kasus-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional) 812 (Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional, PJU) 813 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional) 814 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 815 (Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018) 816 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1) 817 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG) 818 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 819 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4) 820 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7) 821 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8) 822 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11) 823 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12) 824 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 807



111



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 20. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang.825 21. Hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sudah berjalan baik.826 22. Pengarusutamaan gender sudah berjalan baik.827 23. Penjatuhan hukuman pidana untuk anak di bawah umur.828 24. Penenggelaman kapal penangkap ikan negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.829 25. Perlindungan pemerintah terhadap warga negara yang berada atau bekerja di luar negeri sudah berjalan baik.830 26. Pinjaman tanpa agunan bisa pengusaha kecil.831 27. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.832 28. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dapat dilakukan perubahan.833 29. Hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan baik.834 30. Hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik.835 31. Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.836 32. Penggunaan pengantar bahasa asing atau bahasa Inggris di sekolah-sekolah tertentu di Indonesia.837 33. Penyelenggaraan wajib militer bagi setiap warga negara Indonesia838. 34. Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kembali wewenang untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.839 35. Etika sosial dan budaya sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sudah terwujud sesuai dengan harapan.840 36. Setiap rancangan undang-undang tidak perlu dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.841 37. Penyelenggaraan pendidikan bela negara di Indonesia842 38. Di masa yang akan datang, Pemerintah perlu membentuk badan khusus untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.843 39. Indonesia Bersatu sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan masih jauh dari harapan.844 825



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3) 827 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 828 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4) 829 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 830 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 831 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5) 832 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 833 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6) 834 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2) 835 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 836 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3) 837 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Grand_Final) 838 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Grand_Final) 839 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Grand_Final) 840 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3) 841 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2) 842 ([LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO) 843 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 844 (FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016) 826



112



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 40. Penerapan hukuman mati di Indonesia.845 41. Indonesia Mandiri sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan masih jauh dari harapan.846 42. Adanya persyaratan untuk mengakomodasi putra daerah dalam proses pemilihan kepala daerah.847 43. Pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode di dalam undangundang.848 44. Etika lingkungan sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih jauh dari harapan.849 45. Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk menilai putusan hakim.850 46. Indonesia Demokratis sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan belum sesuai harapan.851 47. Perlu adanya pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden.852 48. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs tertentu.853 49. Pemberian senjata lengkap bagi Satuan Polisi Pamong Praja.854 50. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di perusahaan Indonesia.855



845



(Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1) (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6) 847 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7) 848 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 849 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9) 850 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10) 851 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11) 852 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12) 853 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) 854 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2) 855 (Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5) 846



113



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI BIBLIOGRAFI [LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_BENGKULU_vs_BANGKA_BELITUNG. (2017). Zahra Annisa Fitri. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=5xpFt3VHOmA [LCC_4_Pilar_2017]_SUMUT_vs_JABAR_vs_GORONTALO. (2017). Zahra Annisa Fitri. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=F6XV5lkXICM BABAK_1VS1_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_KEBANGSAAN_MPR_RI_2019. (n.d.). SMKN 3 Metro. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=vX_GnO-8a-c&t=122s Babak_1vs1-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional. (2019, November 1). SMKN 3 Metro. Retrieved from YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=srD_7XmZH3c&t=338s Babak_Final_Satu_Lawan_Satu_Prov_Jawa_Timur_2017_(Dalam_Rangka_LCC_4_PILAR), B. (2017). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=q9E5krKH9oE Babak_Penyisihan_LCC_4_Pilar_Jawa_Timur_2019. (2019). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xWVJggX60O4 Babak_Pilihan_Benar_atau_Salah_LCC_4_MPR_RI_Tahun_2015_Tingkat_Nasional. (2015). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=sP9hwlS6WC8 Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2013_Tingkat_Nasional. (2013). https://www.youtube.com/watch?v=pnMgxaZFCIY. Retrieved from PJU Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Babak_Final)_Tingkat_Nasional. (2015). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=80UUZS09PeE Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_2015_(Grand_Final)_Tingkat_Nasional. (2015). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=6FGVxNoQjW4 Babak_Rebutan_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2015_(Semifinal_2)_Tingkat_Nasional. (2015). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=c1D0HcJIuqg Babak_Rebutan_Satu_Lawan_Satu_LCC_4_Pilar_2015. (2015). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=KgkEk7SIs8w Babak_rebutan_satu_lawan_satu_Penyisihan_2_LCC_4_PILAR_2015. (2015). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Tt6Kbb6CQj4 BABAK_SALAH_BENAR_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019. (2019). SMK Negeri 3 Metro. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=H-FNH984Stw Babak_Salah_Benar-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional. (2019). SMK Negeri 3 Metro. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=5GKGfm_WQTA Babak_Semifinal_Lomba_Cerdas_Cermat_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2013_Kota_Balikpapan. (2013). Agus Mujahidin bin Mahjur. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=dPFd5bTGAkc BABAK_TOPIK_KASUS_SEMI_FINAL_LCC_4_PILAR_MPR_RI_2019. (2019). SMK Negeri 3 Metro. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=zDwkdH8I35Q Babak_Topik_Kasus-Penyisihan_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_MPR_RI_2019_Tingkat_Nasional. (2019). SMK Negeri 3 Metro. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=_UtwN0m_BDw Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional. (2019). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=BiLZ1NiN9xc Cerdas_Cermat_4_Pilar_Tahun_2019_Penyisihan_2_SMAN_1_KOTA_MOJOKERTO_Tingkat_Nasional. (2019). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=BiLZ1NiN9xc CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2013. (2013). Channel Trinema. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=eHaDUFAHDXI&list=UUyWfPKbRgZo7LZAY-KFl5ow&index=3 CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_BALI_2014. (2014). Channel Trinema. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2xXqCmJGja0&list=UUyWfPKbRgZo7LZAY-KFl5ow&index=5 CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_BARAT_2013. (2013). Channel Trinema. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=9m7Be55npRM&list=UUyWfPKbRgZo7LZAYKFl5ow&index=4



114



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_KALIMANTAN_SELATAN_2013. (2013). Channel Trinema. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=l6j_Uo2Ycuo&t=1045s CERDAS_CERMAT_MPR_RI_FINAL_PROVINSI_NTB_2013. (2013). Channel Trinema. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=UWRJn-Pdv-c&list=UUyWfPKbRgZo7LZAY-KFl5ow&index=2 Cerdas_Cermat_MPR_RI_Kalbar_Babel_Kalsel_2018. (2018). TVRI Nasional. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=F9DmPZCl2_s&t=2001s FULL_VERSION_GRAND_FINAL_LCC_4_Pilar_MPR_2016. (2016). Alvin Ridho. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=c5Q2nH73gM4 Grand_Final_LCC_4_Pilar_MPR_RI_Tahun_2019. (2019, November 18). PJU. Retrieved from YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O8H38Wp-hcc Grand_Final_Tingkat_Nasional_LCC_4_Pilar_Kebangsaan_2019_(MPR_RI). (2019). Namakuyoga. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Bey8txEjbx8 LCC_4_PILAR_MPR_Final_Kalimantan_Tengah_2014. (2014). Eddie Siregar. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Hl6AVdwPUS4 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_1. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=4xd_XoUYoUU&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&i ndex=19 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_2. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=opTYamGxSu0&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&i ndex=20 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Final_3. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=g7oCMCGnxls&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&i ndex=21 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Grand_Final. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Ikgvv9XPNWg&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&i ndex=22 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_1. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=mHC8i88vfq8&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_10. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=zlOT_OnzZUc&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&in dex=10 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_11. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=jfq78193tb4&t=2471s Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_12. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=z1OWEvmzmFY&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3& index=12 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_2. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=hI_YLLG7Vuo&t=1448s Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_3. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=GUVdQGwzKUQ&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3 &index=3 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_4. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=v8LsDLym3_k&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&in dex=4 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_5_Tingkat_Nasional. (2015). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=O3GSp6Oz1BI&t=3s Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_6. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Csxmqq8X6zs&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&in dex=6



115



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_7. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=EMDTQkciBw&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&index=7&pbjreload=10 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_8. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=4dMCZqdxGM&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&index=8 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Penyisihan_9. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Ca9QOed1Ac&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&index=9 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_1. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=FMgu6TAbuYQ&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&i ndex=13 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_3. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=yZAS6hSgDLY&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&in dex=15 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_4. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=9Z7RIlT8sDE&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&ind ex=16 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_5. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=p8BU7Dp_M0&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&index=17 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2015_Babak_Semi_Final_6. (2015). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=vE7WmRQePk&list=PLqmPyLnKrUhojsNPoni1aVV8tkLaqYcf3&index=18 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_1. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=I8R5xFlURQ&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL&index=16 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_2. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=T5EF24DWPZg&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=17 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Final_3. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=HRE4Xno83Vk&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=18 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_1. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=6nJScybYMlg&t=2332s Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_10. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=NPS0w_0RmAs&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0p L&index=8 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_11. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ZtdIQXcybSk&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL&i ndex=9 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_12. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ZNNvV95rezQ&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=10 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_2. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ymEj2k3Xydc&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL& index=2 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_3. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=92t09wgoYXE&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=3



116



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_5. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=NsV8eytbXx0&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=4 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_6. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=1ldxHZuw5VA&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=5 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_7. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=rXC76P_qkDE&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=6 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Penyisihan_9. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=pLzd0Labis&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL&index=7 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_1. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=DYxRqW2R2Lw&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0p L&index=11 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_2. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=WVJN3m_vElY&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=12 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_3. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=EPmOCR6upBc&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0p L&index=13 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_4. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=lHCuiq_KtKM&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=14 Lomba_Cerdas_Cermat_MPR_RI_Tahun_2016_Babak_Semi_Final_5. (2016). MPRGOID. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ADjvT6YURMo&list=PLqmPyLnKrUhpQyI_rYmXLK6XxcBmpF0pL &index=15 Topik_Kasus_(Pro_Kontra)_LCC_4_PILAR_MPR_RI_Semi_Final_2_Tahun_2015_Tingkat_Nasional. (2015). PJU. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ZF_yKIW8qY0



117



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



LAMPIRAN I REFERENSI LITERATUR Bahan Materi Utama: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MPR RI) 2. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 3. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (MPR RI) 4. Daftar lagu nasional, lagu daerah, pahlawan nasional, geografi Indonesia, dll. Bahan Materi Penunjang: 1. Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan (sebelum perubahan) 2. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Keputusan Presiden RIS Nomor 48 Tanggal 31 Januari 1950) 4. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950) 5. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 6. Teks Sumpah Pemuda (Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia 1928) 7. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 8. Surat Perintah Sebelas Maret 9. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 10. Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 12. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 13. Ketetapan Majelis Perwaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. 14. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 15. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.



118



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Undang-Undang: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang No. 74 Tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya. 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 14. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 20. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 24. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 26. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 27. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 28. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



119



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



LAMPIRAN II DAFTAR NAMA PAHLAWAN NASIONAL DAN ASAL DAERAHNYA Abdoel Moeis Abdul Halim



Asal Daerah Sumatra Barat Sumatra Barat



Keterangan Politisi, kemudian penulis Aktivis kemerdekaan dan politisi, Perdana Menteri Indonesia



3



Abdul Halim Majalengka



Jawa Barat



Aktivis kemerdekaan dan Ulama, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia



4



Abdul Haris Nasution



Sumatra Utara



Jenderal Angkatan Darat, dua kali diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat



5



Abdul Kadir



Kalimantan Barat



Bangsawan dari Melawi, menawarkan pengembangan ekonomi, melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda



6



Abdul Kahar Mudzakkir



D.I. Yogyakarta



Anggota Panitia Sembilan, Rektor Universitas Islam Indonesia pertama



7



Abdul Rahman Saleh



DKI Jakarta



Tokoh awal dalam Angkatan Udara, terbunuh ketika membawa keperluan medis karena ditembak oleh Belanda



8 9



Abdul Wahab Hasbullah Abdurrahman Baswedan



Jawa Timur Jawa Timur



Tokoh Islam, salah seorang pendiri Nadhlatul Ulama Nasionalis dan mubaligh yang meyakinkan Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto



10 11



Achmad Soebarjo Adam Malik



Jawa Barat Sumatra Utara



Aktivis kemerdekaan dan menteri pemerintahan Jurnalis dan aktivis kemerdekaan, Wakil Presiden Indonesia ketiga



12



Adnan Kapau Gani



Sumatra Barat



Aktivis kemerdekaan yang menjadi menteri pemerintahan, menyeludupkan senjata untuk mendukung Revolusi Nasional



13 14



Agus Salim Agustinus Adisucipto



Sumatra Barat Jawa Tengah



Aktivis kemerdekaan, politisi, pemimpin Islam Minang Tokoh awal dalam Angkatan Udara, terbunuh ketika membawa keperluan medis karena ditembak oleh Belanda



15



Ahmad Dahlan



D.I. Yogyakarta



Pemimpin Islam Jawa, mendirikan Muhammadiyah; suami Siti Walidah



16



Ahmad Rifa'i



Jawa Tengah



Pemikir dan penulis Islam yang dikenal karena pernyataan anti-Belandanya



17



Ahmad Yani



Jawa Tengah



Pemimpin Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



18 19



Albertus Sugiyapranata Alexander Andries Maramis



Jawa Tengah Sulawesi Utara



Uskup Katolik Jawa dan nasionalis Anggota Panitia Sembilan, Menteri Keuangan, orang yang menandatangani Oeang Republik Indonesia pertama



20



Alimin



Jawa Tengah



Pendukung kemerdekaan, politisi, dan tokoh Partai Komunis Indonesia



21 22



Amir Hamzah Andi Abdullah Bau Massepe



Sumatra Utara Sulawesi Selatan



Penyair dan nasionalis Bangsawan Bugis, memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, seorang putra dari Andi Mappanyukki



23



Andi Depu



Sulawesi Barat



Pejuang dan aktivis yang berhasil mempertahankan pengibaran bendera nasional di Mandar pada 1944, padahal dilarang keras



24



Andi Jemma



Sulawesi Selatan



Aktivis kemerdekaan, memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda saar Revolusi Nasional



25



Andi Mappanyukki



Sulawesi Selatan



Bangsawan Bugis, memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda pada 1920-an dan 30-an, ayah dari Andi Abdullah Bau Massepe



26 27 28 29



Andi Sultan Daeng Radja Arie Frederik Lasut As'ad Syamsul Arifin Bagindo Azizchan



Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Jawa Timur Sumatra Barat



Aktivis kemerdekaan dan politisi Geolog dan pengajar yang dieksekusi oleh Belanda Ulama, tokoh Nahdlatul Ulama Wali kota Padang, melawan pasukan Belanda saat Revolusi Nasional



No 1 2



Nama



120



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 30 31



Basuki Rahmat Bernard Wilhelm Lapian



Jawa Timur Sulawesi Utara



Jenderal, saksi dari Supersemar Nationalis, pimpinan gereja, dan gubernur kedua Sulawesi



32 33



Cipto Mangunkusumo Cut Nyak Dhien



Jawa Tengah Aceh



Politisi Jawa, mentor Sukarno Pemimpin gerilyawan Aceh yang melakukan penyerangan terhadap pasukan kolonial belanda; istri Teuku Umar



34



Cut Nyak Meutia



Aceh



Pemimpin gerilyawan Aceh yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda



35



Danudirja Setiabudi



Jawa Timur



Jurnalis dan politisi Indo yang membantu kemerdekaan Indonesia



36



Depati Amir



Bangka Belitung



Pejuang yang mempersatukan suku Melayu dengan Tionghoa untuk melawan Belanda



37



Dewi Sartika



Jawa Barat



Pengajar, mendirikan sekolah untuk perempuan yang pertama di negara tersebut



38



Donald Izacus Panjaitan



Sumatra Utara



Jenderal Angkatan Darat, terbunuh dalam Gerakan 30 September



39



Eddy Martadinata



Jawa Barat



Laksamana Angkatan Laut dan diplomat, terbunuh dalam kecelakaan helikopter



40



Fakhruddin



D.I. Yogyakarta



Pemimpin Islam, menegosiasikan pengamanan pejiarah haji Indonesia; tokoh Muhammadiyah.



41



Fatmawati Soekarno



Bengkulu



Pembuat bendera nasional pertama, aktivis sosial, istri Sukarno



42



Ferdinand Lumbantobing



Sumatra Utara



Doktor dan politisi, memperjuangkan hak asasi pasukan buruh



43 44



Frans Kaisiepo Gatot Mangkupraja



Papua Jawa Barat



Nasionalis Papua yang membantu dalam akuisisi Papua Aktivis kemerdekaan dan politisi, menyarankan pembentukan Pembela Tanah Air



45 46



Gatot Subroto Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi



Jawa Tengah Sulawesi Utara



Jenderal, deputi ketua staff Angkatan Darat Politisi Minahasa dan pendukung kemerdekaan Indonesia



47



Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)



Sumatra Barat



Sarjana Islam dan penulis sekaligus tokoh Muhammadiyah.



48 49



Haji Oemar Said Cokroaminoto Halim Perdanakusuma



Jawa Timur Jawa Timur



Politisi, pemimpin Sarekat Islam, mentor Sukarno Tokoh awal dalam Angkatan Udara, terbunuh saat Revolusi Nasional



50



Hamengkubuwono I



D.I. Yogyakarta



Sultan Yogyakarta, melakukan perlawanan terhadap VOC, mendirikan Yogyakarta



51



Hamengkubuwono IX



D.I. Yogyakarta



Sultan Yogyakarta, aktivis kemerdekaan, pemimpin militer, dan politisi; Wakil Presiden Indonesia kedua



52



Harun Bin Said



Jawa Timur



Mengebom MacDonald House saat konfrontasi Indonesia– Malaysia



53



Hasan Basri



Kalimantan Selatan



Prajurit selama Revolusi Nasional Indonesia, mendukung integrasi Kalimantan di Indonesia



54 55



Hasyim Asy'ari Hazairin



Jawa Timur Sumatra Barat



Pemimpin Islam, pendiri Nahdlatul Ulama Sarjana legal, aktivis kemerdekaan, menteri pemerintahan, dan pengajar



56



Herman Johannes



Nusa Tenggara Timur



Insinyur, membuat senjata selama Revolusi Nasional, membantu pendirian Universitas Gadjah Mada



57 58



Himayatuddin Muhammad Saidi I Gusti Ketut Jelantik



Sulawesi Tenggara Bali



Sultan Buton Pemimpin Bali yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda



59 60



I Gusti Ketut Puja I Gusti Ngurah Made Agung



Bali Bali



Gubernur Bali pertama Raja Badung, melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda



61 62 63 64 65



I Gusti Ngurah Rai Ida Anak Agung Gde Agung Idham Chalid Ignatius Joseph Kasimo Ilyas Yakoub



Bali Bali Kalimantan Selatan D.I. Yogyakarta Sumatra Barat



Pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional Aktivis kemerdekaan dan menteri pemerintahan Pemimpin Nahdlatul Ulama, politisi Aktivis kemerdekaan, pemimpin Partai Katolik Aktivis kemerdekaan, politisi, dan anggota pasukan gerilyawan



66



Iskandar Muda



Aceh



Sultan Aceh, memperluas pengaruh negara



121



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 67 68



Ismail Marzuki Iswahyudi



DKI Jakarta Jawa Timur



Komposer yang membuat sejumlah lagu kebangsaan Tokoh awal dalam Angkatan Udara, terbunuh saat Revolusi Nasional



69 70



Iwa Kusumasumantri Izaak Huru Doko



Jawa Barat Nusa Tenggara Timur



Aktivis kemerdekaan, ahli hukum, dan politisi Aktivis kemerdekaan dan pengajar, membantu pendirian Universitas Udayana



71



Jamin Ginting



Sumatra Utara



Pejuang kemerdekaan menentang pemerintah Hindia Belanda di Tanah Karo



72 73



Jatikusumo Johannes Abraham Dimara



Jawa Tengah Papua



Jenderal Angkatan Darat dan politisi Pimpinan tentara Papua yang membantu dalam akuisisi Papua



74



Johannes Leimena



Maluku



Menteri Kesehatan Pertama, mengembangkan sistem klinik Puskesmas



75



John Lie



Sulawesi Utara



Laksamana Muda Angkatan Laut, menyeludupkan barang untuk membantu Revolusi Nasional



76 77 78



Juanda Kartawijaya Karel Satsuit Tubun Kasman Singodimedjo



Jawa Barat Maluku Jawa Tengah



Politisi Sunda, Perdana Menteri Indonesia terakhir Brigadir polisi, terbunuh saat Gerakan 30 September Jaksa yang merupakan ketua KNIP pertama dan menghapus tujuh kata yang berpotensi memecah umat pada Piagam Jakarta



79



Katamso Darmokusumo



Jawa Tengah



Jenderal Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



80



Ki Bagus Hadikusumo



D.I. Yogyakarta



Tokoh Muhammadiyah, aktivis kemerdekaan, tokoh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia



81



Ki Hajar Dewantara



D.I. Yogyakarta



Pengajar dan menteri pemerintahan, mendirikan Taman Siswa, saudara Suryopranoto



82



Ki Sarmidi Mangunsarkoro



Jawa Tengah



Pengajar bersama dengan Budi Utomo dan Taman Siswa, menteri pemerintahan



83



Kiras Bangun



Sumatra Utara



Pemimpin gerilyawan Batak yang melawan penjajah Belanda



84 85



Kusumah Atmaja La Maddukelleng



Jawa Barat Sulawesi Selatan



Ketua Kehakiman Mahkamah Agung Pertama Bangsawan dari Kesultanan Paser, mengusir pasukan Belanda dari Kerajaan Wajo



86 87



Lafran Pane Lambertus Nicodemus Palar



Sumatra Utara Sulawesi Utara



Pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Diplomat, menegosiasikan pengakuan Indonesia saat Revolusi



88



Mahmud Badaruddin II



Sumatra Selatan



Sultan Palembang, yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Inggris dan Belanda



89



Malahayati



Aceh



Pejuang dan bangsawan, melawan pasukan Cornelis de Houtman



90



Mangkunegara I



Jawa Tengah



Melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan antek-anteknya di Jawa Tengah



91 92



Maria Walanda Maramis Martha Christina Tiahahu



Sulawesi Utara Maluku



Pendukung hak asasi perempuan dan pengajar Gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda



93



Marthen Indey



Papua



Nasionalis dan aktivis kemerdekaan, menawarkan integrasi Papua di Indonesia



94 95 96



Mas Isman Mas Mansur Mas Tirtodarmo Haryono



Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur



Pejuang kemerdekaan Sarjana Islam, pemimpin Muhammadiyah Jenderal Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



97 98 99



Masjkur Maskun Sumadireja Mohammad Hatta



Jawa Timur Jawa Barat Sumatra Barat



Anggota BPUPKI Aktivis kemerdekaan dan politisi Aktivis kemerdekaan, Wakil Presiden Indonesia Pertama



100 101



Mohammad Husni Thamrin Mohammad Natsir



DKI Jakarta Sumatra Barat



Politisi dan aktivis kemerdekaan Sarjana Islam dan politisi, Perdana Menteri Indonesia kelima



102 103



Mohammad Yasin Muhammad Mangundiprojo



Sulawesi Tenggara Jawa Tengah



Bapak Brimob Kepolisian RI Pejuang kemerdekaan, pemimpin Pertempuran Surabaya



122



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 104 105



Muhammad Yamin Muhammad Zainuddin Abdul Madjid



Penyair yang menjadi politisi dan aktivis kemerdekaan Ulama pendiri Nahdlatul Wathan



Mustopo



Sumatra Barat Nusa Tenggara Barat Jawa Timur



106 107



Muwardi



Jawa Tengah



Menangani keamanan saat Proklamasi Kemerdekaan, membangun sebuah rumah saat di Surakarta



108



Nani Wartabone



Gorontalo



Aktivis kemerdekaan dan politisi, membantu memadamkan pemberontakan Permesta



109



Noer Alie



Jawa Barat



Pemimpin Islam dan pengajar, memimpin prajurit saat Revolusi Nasional.



110



Nyi Ageng Serang



Jawa Tengah



Pemimpin gerilyawan Jawa yang memimpin penyerangan terhadap kolonial Belanda atas beberapa pendudukan



111



Opu Daeng Risaju



Sulawesi Selatan



Politisi wanita awal, melakukan perlawanan terhadap Belanda saat Revolusi Nasional



112 113



Oto Iskandar di Nata Pajonga Daeng Ngalie



Jawa Barat Sulawesi Selatan



Politisi dan aktivis kemerdekaan Mengkoordinasikan penyerangan di Sulawesi Selatan saat Revolusi Nasional, menawarkan integrasi nasional



114



Pakubuwono VI



Jawa Tengah



Susuhunan Surakarta, memberontak melawan pasukan kolonial Belanda



115



Pakubuwono X



Jawa Tengah



Susuhunan Surakarta, mendukung berbagai proyek untuk kepentingan Pribumi Indonesia



116



Pangeran Antasari



Kalimantan Selatan



Melakukan penyerangan terhadap pasukan kolonial Belanda dalam Perang Banjar



117



Pangeran Diponegoro



D.I. Yogyakarta



Putra Sultan Yogyakarta, melangsungkan perang lima tahun melawan pasukan kolonial Belanda



118



Pangeran Muhammad Noor



Kalimantan Selatan



Menteri Pekerjaan Umum yang mencanangkan proyek Waduk Riam Kanan, Waduk Karangkates, dan proyek pasangsurut di Sumatra dan Kalimantan sebagai lahan penyedia pangan



119



Pattimura



Maluku



Gerilyawan dari Maluku yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda



120



Pierre Tendean



DKI Jakarta



Prajurit Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



121



Pong Tiku



Sulawesi Selatan



Bangsawan Toraja, melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda



122 123



Raden Ajeng Kartini Radin Inten II



Jawa Tengah Lampung



Tokoh hak asasi perempuan Jawa Bangsawan dari Lampung, memimpin revolusi penyerangan penjajah Belanda



124 125



Raja Ali Haji Raja Haji Fisabilillah



Kepulauan Riau Kepulauan Riau



Sejarawan dan penyair dari Riau Pejuang dari Riau yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda



126 127



Rajiman Wediodiningrat Ranggong Daeng Romo



D.I. Yogyakarta Sulawesi Selatan



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pertama Memimpin pasukan dalam dua pertempuran melawan pasukan Belanda saat Revolusi Nasional



128 129



Rasuna Said Robert Wolter Monginsidi



Sumatra Barat Sulawesi Utara



Pendukung hak asasi wanita dan nasionalis Gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, dieksekusi oleh Belanda



130 131



Ruhana Kuddus Saharjo



Sumatra Barat Jawa Tengah



Wartawati Indonesia pertama Menteri Kehakiman, pelopor pengesahan pembaruan di negara tersebut



132 133 134



Samanhudi Sardjito Silas Papare



Jawa Tengah Jawa Timur Papua



Pengusaha, mendirikan Sarekat Islam Rektor Universitas Gadjah Mada pertama Memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Belanda, menawarkan integrasi Papua di Indonesia



135



Sisingamangaraja XII



Sumatra Utara



Pemimpin Batak yang melakukan kampanye gerilyawan melawan pasukan kolonial Belanda



136



Siswondo Parman



Jawa Tengah



Jenderal Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



137



Siti Hartinah



Jawa Tengah



Istri presiden Suharto, aktif dalam karya sosial, mendirikan Taman Mini Indonesia Indah



Pemimpin saat Pertempuran Surabaya, mendirikan Kampus Kedokteran Gigi Dr. Moestopo



123



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 138



Siti Walidah



D.I. Yogyakarta



Pendiri Aisyiyah, tokoh Muhammadiyah, istri Ahmad Dahlan,



139



Slamet Riyadi



Jawa Tengah



Brigadir Jeneral Angkatan Darat, terbunuh ketika putting down pemberontakan di Sulawesi



140



Soekarno



Jawa Timur



Aktivis kemerdekaan yang membacakan Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Indonesia pertama



141 142



Soetomo Sudirman



Jawa Timur Jawa Tengah



pengajar Jawa, mendirikan Budi Utomo Komandan Ketua Tentara Nasional Indonesia pada saat Revolusi Nasional.



143



Sugiyono Mangunwiyoto



D.I. Yogyakarta



Kolonel Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



144 145 146 147



Suharso Sukarjo Wiryopranoto Sukarni Sultan Ageng Tirtayasa



Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Banten



Pelopor pengobatan prostesis Tokoh kemerdekaan, diplomat, dan politisi Tokoh kemerdekaan, diplomat, dan politisi Gerilyawan dari Banten yang melakukan perlawanan terhadap Belanda



148 149



Sultan Agung Sultan Hasanuddin



D.I. Yogyakarta Sulawesi Selatan



Sultan Mataram, melakukan perlawanan terhadap VOC Sultan Gowa, melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda



150



Sultan Mahmud Riayat Syah



Riau



Sultan Johor-Pahang-Riau-Lingga, yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda



151



Sultan Nuku Muhammad Amiruddin



Maluku Utara



Sultan Tidore, memimpin beberapa pertempuran laut melawan pasukan kolonial Belanda



152



Sultan Thaha Syaifuddin



Jambi



Sultan Jambi, memimpin pasukan revolusi melawan pasukan kolonial Belanda



153



Supeno



Jawa Tengah



Menteri pemerintahan, terbunuh ketika perlawanan terhadap Belanda saat Revolusi Nasional



154



Supomo



Jawa Tengah



Menteri Kehakiman Pertama, membantu penulisan Konstitusi



155



Suprapto



Jawa Tengah



Jenderal Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



156



Supriyadi



Jawa Timur



Pemimpin pemberontakan melawan pasukan pendudukan Jepang di Blitar



157 158 159



Suroso Suryo Suryopranoto



Jawa Timur Jawa Timur D.I. Yogyakarta



Politisi dan aktivis kemerdekaan Gubernur Jawa Timur saat Revolusi Nasional Pengajar dan tokoh hak-hak buruh, saudara Ki Hajar Dewantara



160 161



Sutan Syahrir Sutomo (Bung Tomo)



Sumatra Barat Jawa Timur



Politisi, Perdana Menteri Indonesia pertama Pemimpin militer yang memimpin perlawanan dalam Pertempuran Surabaya



162



Sutoyo Siswomiharjo



Jawa Tengah



Jenderal Angkatan Darat, terbunuh saat Gerakan 30 September



163 164



Syafruddin Prawiranegara Syam'un



Banten Banten



Gubernur Bank Indonesia pertama Pejuang yang pernah bergabung dalam PETA dan BKR, serta menentang pemerintahan Hindia Belanda di Banten. Pendiri Pesantren Al-Khairiyah Cilegon, Banten



165



Syarif Kasim II



Riau



Sultan Siak, menawarkan integrasi kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur



166



Tahi Bonar Simatupang



Sumatra Utara



Jenderal yang menjabat sebagai ketua staff dari 1950 sampai 1954



167



Tan Malaka



Sumatra Barat



Politisi dan intelektual asal Minang. Ia menyumbangkan gagasannya dalam beberapa karya, terutama Madilog (Materialistik, Dialog, dan Logika)



168 169



Teuku Muhammad Hasan Teuku Nyak Arif



Aceh Aceh



Aktivis kemerdekaan, gubernur Sumatra pertama Politisi Aceh dan pemimpin perlawanan, gubernur Aceh pertama



170



Teuku Umar



Aceh



Pemimpin gerilyawan Aceh yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda; suami Cut Nyak Dhien



171



Teungku Chik di Tiro



Aceh



Tokoh Islam Aceh dan pemimpin gerilyawan yang melakukan perlawanan pasukan kolonial Belanda



124



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI 172



Tirto Adhi Suryo



Jawa Tengah



Jurnalis, diasingkan karena editorial anti-Belanda buatannya



173



Tjilik Riwut



Kalimantan Tengah



Prajurit dan politisi, menawarkan pengembangan ekonomi dan budaya di Kalimantan Tengah



174



Tuanku Imam Bonjol



Sumatra Barat



Tokoh Islam dari Sumatra Barat yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda dalam Perang Padri



175



Tuanku Tambusai



Riau



Pemimpin Islam dari Riau yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda saat Perang Padri



176 177



Untung Surapati Urip Sumoharjo



Bali/Jawa Timur Jawa Tengah



Memimpin beberapa pemberontakan melawan VOC Pemimpin Angkatan Darat Indonesia, komandan kedua setelah Sudirman



178



Usman Janatin



Jawa Tengah



Mengebom MacDonald House saat konfrontasi Indonesia– Malaysia



179 180



Wage Rudolf Supratman Wahid Hasyim



Jawa Tengah Jawa Timur



Komposer lagu kebangsaan "Indonesia Raya" Pemimpin Nahdlatul Ulama, Menteri Agama Indonesia pertama



181 182



Wahidin Sudirohusodo Wilhelmus Zakaria Johannes



Doktor dan pemimpin di Budi Utomo Pelopor pengobatan radiologi



183



Yosaphat Sudarso



D.I. Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Jawa Tengah



184



Yusuf Tajul Khalwati



Sulawesi Selatan



Pemimpin Islam, memimpin pemberontakan gerilyawan melawan VOC



185



Zainal Mustafa



Jawa Barat



Pemimpin Islam yang melakukan perlawanan terhadap pasukan pendudukan Jepang



186



Zainul Arifin



Sumatra Utara



Politisi dan gerilyawan, terbunuh saat peristiwa percobaan pembunuhan yang ditargetkan kepada Sukarno



Komodor Angkatan Laut, terbunuh saat konfrontasi dengan Belanda di Nugini Belanda



HONORABLE MENTION 1



Arif Rahman Hakim



Sumatra Barat



Pahlawan Ampera



2



Hendriawan Sie



Kalimantan Timur



Pahlawan Reformasi pada Tragedi Trisakti 12 Mei



3



Heri Hertanto



DKI Jakarta



Pahlawan Reformasi pada Tragedi Trisakti 12 Mei



4



Elang Mulya Lesmana



DKI Jakarta



Pahlawan Reformasi pada Tragedi Trisakti 12 Mei



5



Hafidhin Royan



Jawa Barat



Pahlawan Reformasi pada Tragedi Trisakti 12 Mei



6



Teungku Abdul Jalil



Aceh



Pejuang Aceh melawan penjajah Jepang



7



Herlina Kasim



Jawa Timur



Wanita pejuang Trikora yang dijuluki Si Pending Emas



8



Johannes Latuharhary



Maluku



Gubernur pertama Maluku



9



Sultan Hamid II



Kalimantan Barat



Pengusul lambang negara Garuda Pancasila



10



Chairil Anwar



Sumatra Barat



Budayawan, Sastrawan



11



Usmar Ismail



Sumatra Barat



Budayawan, pelopor perfilman Indonesia



12



Gesang Martohartono



Jawa Tengah



Maestro keroncong, pencipta lagu nasional



13



Ali Sadikin



DKI Jakarta



Letnan Jenderal, Gubernur DKI Jakarta ke-7



14



Andi Matalatta



Sulawesi Selatan



Tokoh pejuang kemerdekaan asal Bugis



125



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



LAMPIRAN III DAFTAR JUDUL LAGU NASIONAL DAN NAMA PENCIPTANYA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66



Judul Lagu Andika Bhayangkari Api Kemerdekaan Bagimu Negeri Bangun Pemudi Pemuda Bendera Kita Bendera Merah Putih Berkibarlah Benderaku Bhinneka Tunggal Ika Bukit Kemenangan Bungaku Dari Sabang Sampai Merauke Desaku Di Timur Matahari Dirgahayu Indonesia Doa Anak Negeri Garuda Pancasila / Mars Pancasila Gugur Bunga Halo Halo Bandung Hamba Menyanyi Hari Merdeka Himne Guru Himne Kemerdekaan Himne Pramuka Himne Siswa Ibu Kita Kartini Ibu Pertiwi Indonesia Bersatulah Indonesia Jaya Indonesia Pusaka Indonesia Raya Indonesia Subur Indonesia Tetap Merdeka Indonesia Tumpah Darahku Jembatan Merah Karang Bunga Dari Selatan Kebyar Kebyar Ku Pinta Lagi Maju Indonesia Maju Tak Gentar Mars Bambu Runcing Mars Harapan Bangsa Melati di Tapal Batas Melati Suci Mengheningkan Cipta / Himne Pahlawan Merah Putih / Berkibarlah Bendera Negeriku Nusantara Nyiur Hijau Pada Pahlawan Padi Menguning Pahlawan Merdeka Pantang Mundur Rayuan Pulau Kelapa Satu Nusa Satu Bangsa Selamat Datang Pahlawan Muda Sepasang Mata Bola Serumpun Padi Sumpah Kita Syukur Tanah Air Indonesia Tanah Airku Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku Teguh Kukuh Berlapis Baja Terima Kasih Guruku Terima Kasih Kepada Pahlawanku Zamrud Khatulistiwa



Pencipta Amir Pasaribu Joko Lelono / Marlene R. Kusbini Alfred Simanjuntak Dirman Sasmokoadi Ibu Soed Ibu Soed Binsar Sitompul/A Thalib Djuhari Cornel Simanjuntak R Soerardjo Liberty Manik Wage Rudolf Soepratman Husein Mutahar Donny & Prass Sudharnoto Ismail Marzuki Ismail Marzuki R. Sutedjo Husein Mutahar Sartono Ibu Soed/Wiratmo Sukito Husein Mutahar Husein Mutahar Wage Rudolf Soepratman NN / Lirik: Ismail Marzuki Alfred Simanjuntak Chaken Matulatuwa Ismail Marzuki Wage Rudolf Soepratman M Syafei Cornel Simanjuntak Ibu Soed Gesang Ismail Marzuki Gombloh Cornel Simanjuntak Cornel Simanjuntak Cornel Simanjuntak Kamsidi/Daldjono Kamsidi/Daldjono Ismail Marzuki Guruh Soekarnoputra Truno Prawit Gombloh Tony Koeswoyo Maladi Cornel Simanjuntak/Usmar Ismail Kusbini Wage Rudolf Soepratman Titiek Puspa Ismail Marzuki Liberty Manik Ismail Marzuki Ismail Marzuki Maladi AE Wairata Husein Mutahar E.L Pohan Ibu Soed R. Iskak Cornel Simanjuntak/Sanusi Pane Cornel Simanjuntak/Usmar Ismail Sri Widodo Husein Mutahar Guruh Soekarnoputra



126



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



LAMPIRAN IV DAFTAR JUDUL LAGU DAERAH DAN ASAL DAERAHNYA Judul Lagu Daerah Adi-Adi Laun Lambar Aek Kapuas Alon-Alon Ambo Logo Ambon Manise Ammac Ciang Ampar-Ampar Pisang Anak Daro Anak Kambing Saya Anak Kukang Anak Pipit Anak Tupai Anging Mammiri Apuse Ayam Den Lapeh Ayo Mama Badindin Badminton Bajing Luncat Bandung Bapak Pucung Bareh Solok Batanghari Batti'Batti Bawi Kuwu Bebilin Binde Biluhuta Bolelebo Bubuy Bulan Buka Pintu Bulu Alau'Na Tempe Bumi Lampung Bunga-Bungana Masamba Bungong Jeumpa Burung Kakatua Burung Tantina Butet Cangget Agung Cik Cik Periuk Cikala Le Pongpong Cing Cangkeling Cinta Nusa Colenak Cublak-Cublak Suweng



Asal Daerah Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Maluku Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Sumatra Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Lampung Sulawesi Selatan Papua Sumatra Barat Maluku Sumatra Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Sumatra Barat Jambi Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Gorontalo Nusa Tenggara Timur Jawa Barat Maluku Sulawesi Selatan Lampung Sulawesi Selatan Aceh Maluku Maluku Sumatra Utara Lampung Kalimantan Barat Sumatra Utara Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah



Judul Lagu Daerah Masjid Jami' Mejangeran Meyong-Meyong Moholunga Moree Muloh Tungga Naik-Naik Ke Puncak Gunung Naluya Nasonang Dohita Nadua Neng Geulis Nenun Ngusak Asik Nona Manis Siapa Yang Punya Nyok Miak O Ina Ni Keke O Nina Noi O Ulate Ocu Maantau Oh Adingkoh Oh Indang Oh Apang Ole Sioh Ondel Ondel O'Pio Orere Orlen-Orlen Padhang Wulan Pai Mura Rame Pakarena Paku Gelang Palu Lempong Pupoi Panon Hideung Paris Barantai Peia Tawa-Tawa Penyandangan Pepepling Peuyeum Bandung Pileuleuyan Pinang Muda Pinang Sendawar Piso Surit Pitik Tukung Potong Bebek Angsa Putar-Putar Kopi Putri Cening Ayu



Asal Daerah Kalimantan Barat Bali Bali Gorontalo Nusa Tenggara Barat Lampung Maluku Kalimantan Tengah Sumatra Utara Jawa Barat Jawa Barat Bali Maluku Bangka Belitung Sulawesi Utara Nusa Tenggara Timur Maluku Riau Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Maluku Jakarta Sumatra Utara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sumatra Barat Kalimantan Tengah Jawa Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara Lampung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jambi Kalimantan Utara Sumatra Utara Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Bali



127



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Cuk Mak Ilang Dabu-Dabu Dago Inang Sarge Dayung Palinggam Dayung Sampan Dek Sangke Desaku Dewa Ayu Dodoi Si Dodoi E Mambo Simbo Es Lilin Esa Mokan Gadis Taruna Gai Bintang Ganrang Pakarena Gek Kepriye Gelang Sipaku Gelang Goro-Goro Ne Gundhul Pacul Gunung Salahatu Hela Rotan Helele U Ala De Teang Huhatee Indung-Indung Injit-Injit Semut Jali-Jali Jambo - Jambo Jamuran Jaranan Jereh Bu Guru Ka Parak Tingga Kabile-Bile Kadal Nongaq Kalayar Kambanglah Bungo Kampuang Nan Jauh Di Mato Kapal Belon Kaparak Tingga Kelayar Kembang Malathe Keraban Sape Keroncong Kemayoran Ketabo Kicir-Kicir Kole-Kole Kutang Barendo Lah Laruik Sanjo Lalan Belek Lancang Kuning



Sumatra Selatan Gorontalo Sumatra Utara Sumatra Barat Banten Sumatra Selatan Nusa Tenggara Timur Bali Jambi Papua Jawa Barat Sulawesi Utara Sulawesi Utara Jawa Timur Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sumatra Barat Maluku Jawa Tengah Maluku Maluku Nusa Tenggara Barat Maluku Kalimantan Timur Jambi Jakarta Aceh Jawa Tengah Jawa Tengah Banten Sumatra Barat Sumatra Selatan Nusa Tenggara Barat Kalimantan Tengah Sumatra Barat Sumatra Barat Kalimantan Barat Sumatra Barat Kalimantan Tengah Jawa Timur Jawa Timur Jakarta Sumatra Utara Jakarta Maluku Sumatra Barat Sumatra Barat Bengkulu Riau



Raden Dewi Sartika Rambadia Rang Talu Rasa Sayange Ratu Anom Rek Ayo Rek Rek Ayo Rek Reumbeuy Bandung Ronggeng Rumah Kita Sabilulungan Sajojo Sakai Sambayan Sang Bumi Ghuwai Jughai Sapu Nyere Pegat Simpai Saputangan Bapuncu Ampat Sarinande Saringgik Duo Kupang Saule Say Selamat Masinegar Sayang Kene Selendang Mayang Seminung Sengko-Sengko Si Patokaan Sigulempong Sik Sik Sibatumanikam Sinanggar Tulo Sing Sing So Sinom Sirih Kuning Sitara Tillo Siwalima Arika Soleram Sory Ya Katulla Sudah Berlayar Sulawesi Pa'Rasanganta Sungai Suci Surilang Suwe Ora Jamu Tahanusangkara Tahuli Li Mama Tak Tong-Tong Tan Mahurang Tana Wolio Tanase Tanduk Majeng Tano Niha Tappalla' Palla'



Jawa Barat Sumatra Utara Riau Maluku Bali Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat Papua Lampung Lampung Jawa Barat Kalimantan Selatan Maluku Sumatra Barat Maluku Sumatra Utara Maluku Jambi Lampung Sumatra Utara Sulawesi Utara Sumatra Utara Sumatra Utara Sumatra Utara Sumatra Utara Yogyakarta Jakarta Sumatra Utara Maluku Riau Sumatra Utara Maluku Sulawesi Selatan Bengkulu Jakarta Yogyakarta Sulawesi Utara Gorontalo Sumatra Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Maluku Jawa Timur Sumatra Utara Sulawesi Selatan



128



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI Leleng Ma Hupaima Lembah Alas Lembe-Lembe Lenggang Kangkong Lerang Wutun Lingkung Lembur Lipang Lipandang Lir-Ilir Lisoi Ma Rencong Macepet Cepetan Madekdek Magambiri Mak Inang Malam Baiko Malam Bainai Manalolo Banda Manasai Mande-Mande Manuk Dadali Mappadendang Marencong-Rencong Mariam Tomong



Sumatra Utara Aceh Maluku Jakarta Nusa Tenggara Timur Jawa Barat Lampung Jawa Tengah Sumatra Utara Sulawesi Selatan Bali Sumatra Utara Sumatra Barat Sumatra Barat Sumatra Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Maluku Jawa Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sumatra Utara



Tari Bali Tari Payung Tari Tanggai Tarutung Na Uli Te Kate Dipanah Tebe Onana Timang-Timang Anakku Sayang Tokecang Toki Tifa Tondok Kadadianku Tong Sarakah Tope Gugu Tumpi Wayu Tutu Koda Tuyang Umang-Umang Waktu Hujan Sore-Sore Warung Pojok Ya Saman Yamko Rambe Yamko Zapin Laksmana Raja Di Laut Zapin Pantai Solop



Bali Sumatra Barat Sumatra Selatan Sumatra Utara Yogyakarta Nusa Tenggara Barat Jambi Jawa Barat Maluku Sulawesi Selatan Banten Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Barat Kalimantan Utara Bengkulu Maluku Jawa Barat Sumatra Selatan Papua Riau Riau



129



KUMPULAN SOAL TANYA JAWAB LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR - MPR RI



LAMPIRAN V DAFTAR IBU KOTA PROVINSI DI INDONESIA 1. Aceh - Banda Aceh 2. Sumatera Utara - Medan 3. Sumatera Barat - Padang 4. Riau - Pekan Baru 5. Kepulauan Riau - Tanjung Pinang 6. Jambi - Jambi 7. Bengkulu - Bengkulu 8. Sumatera Selatan - Palembang 9. Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang 10. Lampung - Bandar Lampung 11. Banten - Serang 12. DKI Jakarta - Jakarta 13. Jawa Barat - Bandung 14. Jawa Tengah - Semarang 15. Jawa Timur - Surabaya 16. DI Yogyakarta - Yogyakarta 17. Bali - Denpasar 18. Nusa Tenggara Barat - Mataram 19. Nusa Tenggara Timur - Kupang 20. Kalimantan Barat - Pontianak 21. Kalimantan Selatan - Banjarmasin 22. Kalimantan Tengah - Palangkaraya 23. Kalimantan Timur - Samarinda 24. Kalimantan Utara - Tanjung Selor 25. Gorontalo - Gorontalo 26. Sulawesi Selatan - Makassar 27. Sulawesi Tenggara - Kendari 28. Sulawesi Tengah - Palu 29. Sulawesi Utara - Manado 30. Sulawesi Barat - Mamuju 31. Maluku - Ambon 32. Maluku Utara - Sofifi 33. Papua - Jayapura 34. Papua Barat - Manokwari



130