Laporan Administrasi Penyuluhan Pertanian Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukra [PDF]

Citation preview

ADMINISTRASI PENYULUHAN PERTANIAN KANTOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU



DI SUSUN OLEH :



SARIHON PANDIANGAN NIRM 04 2 15 0682



JURUSAN PENYULUHAN PETERNAKAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) BOGOR BOGOR 2018



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Praktikum administrasi prnyuluhan pertanian kantor balai penyuluhan pertanian Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Dalam penulisan laporan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Opik Ahmad Taopik, S.P, M.Si selaku pengampu mata kuliah 2. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Penulis sadari, penulisan Laporan Praktikum ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Demikian makalah ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.



Bogor, Maret 2018



Penulis



BAB 1 PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Organisasi penyuluhan merupakan suatu wadah dimana kegiatan penyuluhan akan diadakan. Di dalam organisasi tersebut juga terdapat manusia sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selain itu, juga terdapat struktur organisasi yang menunjukkan bagaimana tugas dan wewenang akan dilimpahkan. Agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik diperlukan suatu pengelolaan organisasi, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai secara maksimal. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan dari sasaran penyuluhan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran penyuluhan adalah petani dan keluarganya. Dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas dari personel penyuluh maupun eksistensi dari organisasi penyuluhan itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik, tepat sasaran dan berkesinambungan. Usaha peningkatan kualitas penyuluh dan organisasi dilakukan melalui adanya kegiatan administrasi yang tertata rapi dan tertib. Biasanya kegiatan penyuluhan dilakukan oleh penyuluh-penyuluh ahli (terampil) yang berkedudukan di Balai Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan. Kegiatan administrasi penyuluhan perlu dilakukan agar kegiatan penyuluhan terarah dan terkoordinasi dengan baik antara penyuluh, sasaran maupun stakeholders terkait. Administrasi penyuluhan diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut seluruh aspek kegiatan suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi penyuluhan menyangkut administrasi personalia, administrasi keuangan, administrasi pelaporan dan evaluasi, administrasi kegiatan serta administrasi yang berkaitan dengan hubungan dengan lembaga lain. suatu kegiatan penyuluhan akan dapat berjalan tertib dan teratur apabila seluruh aspek dalam penyuluhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik.



Oleh sebab itu, dalam kegiatan praktikum administrasi penyuluhan akan menganalisis mengenai administrasi pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses administrasi penyuluhan pada lembaga tersebut.



A. Tujuan Praktikum Tujuan praktikum administrasi penyuluhan ini adalah sebagai berikut: 1. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam Administrasi Penyuluhan Pertanian 2. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui organisasi penyuluhan pertanian termasuk tugas dan wewenangnya 3. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui hubungan kerja antara bagianbagian yang terkandung dalam suatu organisassi penyuluhan pertanian 4. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui dan tata cara penyusunan anggaran termasuk penggunaan anggaran dalam penyuluhan perrtanian 5. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui sistem monitoring yang dilakukan oleh lembaga disuatu wilayah penyuluhan pertanian.



B. Waktu dan Tempat Praktikum Praktikum Administrasi Penyuluhan Pertanian ini dilaksanakan pada hari Kamis, 2 April 2016 selama 3 bulan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA



A. Unsur-unsur Administrasi Kaliski dalam Departemen Kehutanan (1996), mengartikan administrasi sebagai manajemen operasi, atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Fungsi administrasi adalah tugas yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin atau manajer. Karena itu seorang pemimpin atau manajer sering pula disebut dengan istilah



administrator.



Sedangkan untuk unsur – unsur yang ada dalam suatu administrasi tersebut baik berupa faktor situasional dan kondusional maupun sumber daya-sumber daya tertentu, menurut Surakhmad (1994) menyebutkan sebagai berikut: 1. Organisasi, yang akan menjadi wadah/wahana, struktur dan rangka dasar (frame work) dari administrasi. 2. Lingkungan, yaitu yang mengelilingi administrasi “berada” di dalam organisasi terdiri atas berbagai lapisan antara lain: geografis, fisik, biologis (flora, fauna), sosial, budaya, ekonomis, psikologis, politik dan teknologis. 3. Situasi, yaitu seperangkat faktor-faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap per keadaan, perkehidupan dan gerak – gerak administrasi ( organisasi ). 4. Lokasi, yaitu bagian dari lingkungan yang terdiri atas semua faktor yang mempunyai relevansi (hubungan kepentingan) dengan administrasi (organisasi) dan mempunyai arti letak dengan diukur menurut jarak transportasi dan komunikasi. 5. Wilayah operasi 6. Mesin dan peralatan (equipment), terdiri atas semua barang modal yang merupakan “hardware” dari administrasi (organisasi). 7. Program – program usaha ( software dan mission ), terdiri atas peraturan peraturan dan prosedur – prosedur konstitusional yang merupakan kerangka dan rangka dasar berpikir dan berusaha.



8. Legitimitas, yaitu kekuatan sosial, politik-yuridis yang berasal dari undangundang. 9. Pimpinan 10. Personil



B. Organisasi Penyuluhan Penyuluhan



merupakan



keterlibatan



seseorang



untuk



melakukan



komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya, memberi pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Van Den Ban dan Hawkins, 1996). Penyuluhan Pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2001). Penyuluhan pertanian di sini mempunyai peranan untuk mempersiapkan petani dan untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada petani. Atau lebih tepatnya, penyuluhan pertanian mempunyai peranan untuk menyadarkan petani tentang adanya alternatif-alternatif baru atau metode-metode lain untuk mengusahakan pertanian mereka ke arah yang lebih baik (Sastraatmadja, 1993). Organisasi penyuluhan tentu saja tidak sepantasnya untuk mengharapkan “peranan yang menentukan” dalam menerapkan peraturan karena dengan mengambil keputusan, penyuluh akan kehilangan kepercayaan dari petani sehingga menyebabkan peranan agen penyuluhan menjadi tidak efektif. Organisasi penyuluhan hanya dapat memainkan peranan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah apabila memiliki kaitan erat dengan pembuat kebijakan dan pelaku-pelaku lain yang terlibat (Van den Ban dan Hawkins, 1996).



A. Tata Hubungan Kerja Organisasi Penyuluhan Pertanian Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pedesaan terpusat pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang bertugas menyelenggarakan penyusunan programa dan kegiatan penyuluhan pertanian bagi keluarga tani menuju bertani yang lebih produktif, berusaha tani yang lebih menguntungkan dan hidup yang lebih sejahtera. Hubungan kerja antara BPP dengan pemerintah Daerah Tingkat II diatur oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Bimbingan teknis kegiatan penyuluhan pertanian diberikan oleh Departemen Pertanian (Adjid, 2001). Suatu



bentuk



struktur



organisasi



yang



terbukti



menunjukkan



“keberhasilannya” di banyak negara yang kurang berkembang, memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Penyuluhan, selain mengawasi langsung para staf administrasi juga mengawasi kegiatan para penyuluh spesialis. 2. Para penyuluh dan peneliti, diorganisasikan sedemikian rupa sehingga antara mereka dapat terjalin hubungan yang mudah dan akrab. 3. Lembaga-lembaga penelitian di Perguruan Tinggi, melalui suatu perjanjian kerjasama, memiliki kaitan dengan organisasi penyuluhan pertanian. 4. Kantor penyuluhan memiliki hubungan jalur komando dengan para Penyuluh Spesialis di setiap wilayahnya untuk melakukan supervisi terhadap para Penyuluh Lapangan. 5. Seluruh Penyuluh Spesialis sampai tingkat propinsi tidak berkewajiban memberikan laporannya kepada penguasa atau politikus setempat, tetapi merupakan bagian dari dinas penyuluhan yang profesional (Mardikanto, 1993).



BAB III METODE PRATIKUM



A. Metode Dasar Praktikum Metode dasar yang dipakai dalam pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan dalam konteks teori-teori yang ada dari penelitian terdahulu. (Mardikanto, 2001).



B. Metode Penentuan Lokasi Metode penentuan lokasi yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan dilakukan secara purposive yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Model Palur di kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.



B. Metode Penentuan Lokasi Metode penentuan lokasi yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan dilakukan secara purposive yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Model Palur di kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.



C. Jenis dan Sumber Data Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan meliputi data primer dan data sekunder: 1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara secara langsung maupun dibantu dengan menggunakan kuesioner. 2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait atau lembaga yang berhubungan dengan praktikum.



D. Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan Pertanian ini adalah : 1. Wawancara, mahasiswa mendatangi responden-responden melakukan wawancara dipandu dengan kuesioner yang telah tersedia. Data yang didapatkan harus objektif. Untuk data penunjang dapat diperoleh dari masyarakat baik mengenai sejarah desa, maupun fenomena sosial yang ada. 2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atas keadaan responden suatu keadaan yang terjadi di daerah praktikum. 3. Pencatatan, data yang diperlukan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. 4. Studi Pustaka, yaitu mencari referensi guna mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas. (Sekaran, 2002).



BAB IV KONDISI UMUM WILAYAH



A. Letak dan Batas Wilayah Wilayah pelaksanaan Program Upsus Pajale Plus terletak di Kecamatan Sukra dengan luas lahan 3.445 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas3.445 Ha dan lahan darat seluas 773 Ha.Jarak dari kota kabupaten 55 km. Wilayah Pertanian Kecamatan Sukra secara administratif meliputi 1 Kecamatan dan 8 desa dengan batas wilayah sebagai berikut: -



Sebelah Selatan



: Kecamatan Anjatan



-



Sebelah Barat



: Kabupaten Subang



-



Sebelah Utara



: Laut Jawa



-



Sebelah Timur



: Kecamatan Patrol



B. Iklim dan Curah Hujan Berdasarkan topografi, Kecamatan Sukra merupakan daerah dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 20, keadaan ini sangat berpengaruh terhadap drainase dan biasanya apabila curah hujan cukup tinggi akan mengakibatkan genangan air pada beberapa desa tertentu. Peranan iklim dalam bidang pertanian sangat besar terutama dalam penentuan corak usaha tani, karena faktor iklim ini sangat sulit untuk dikendalikan oleh manusia sehingga kadang-kadang iklim merupakan kendala dalam upaya meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman pangan. Jumlah curah hujan pada tahun 2013 sebanyak1.504 mm ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan curah hujan tahun 2012 sebesar897 mm dan jumlah hari hujan pada tahun 2013 sebanyak91 hari hujan, tahun 2012 sebayak45hari hujan yang mengakibatkan terjadi kebanjiran hampir di semua desa yang ada, adapun rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 10 tahun adalah 1.060 mm dengan hari hujan 69 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari tahun 2005 sebesar



337 mm dan terendah terjadi pada bulan September 0 mm.



C. Keadaan Tanah Jenis tanah di Kecamatan Sukra bermacam-macam, yaitu untuk Desa Sumur Adem, Sukra, Sulusuban, Ujunggebang, dan Bogor memiliki jenis tanah alluvial dan Aluvial Kelabu. Luas lahan di wilayah Kecamatan Sukra menurut ekosistem dan penggunaannya antara lain : a. Lahan sawah 1. Irigasi Teknis



: 3.445 Ha



2. Irigasi ½ Teknis



:



Ha



3. Irigasi sederhana



:



Ha



4. Tadah Hujan



:



Ha



Jumlah



: 3.445 Ha



b. Lahan darat 1. Pekarangan dan pemukiman :



738 Ha



2. Tegalan



:



0 Ha



3. Empang



:



35 Ha



D. Kelembangaan Petani Kecamatan Sukra terdiri dari 8 desa, masing-masing desa terdapat satu kelompok tani. Jumlah seluruh anggota kelompok tani di Kecamatan Sukra ada 44.191 orang diantaranya laki-laki 22.119 dan perempuan 21.992, dimana setiap kelompok tani mempunyai anggota. Adapun perincian jumlah penduduk Kecamatan Sukra adalah sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah penduduk kecamatan sukra



No 1



Uraian



Desa Sumur Karangl Sukra S.Adem Bogor U.Geb Tegalt Sukra Jumlah Adem ayung Wetan Timur ang aman



Jenis Kelamin - Laki-laki



2015



1813 3742



3539 1452 2473 3260



3825 22.119



- Perempuan



1980



1987 3709



3306 1375 2404 3432



3799 21.992



- Jumlah



2



3995



3800 7451



6845 2827 4877 6692



7624 44.191



Tk. Pendidikan  Tdk Tamat



126



120



12



1026



8



172



63



8



1535



SD  Tamat SD  Tamat SLTP



702



670 1001



2836 2665 3317 2443



2944 18.578



231



253



825



488



415



395



412



1947



4966



149



142



745



63



372



321



332



946



3070



20



18



8



9



13



8



11



48



135



511



391



856



3834



506 1343 1684



688



9815



136



60



7



201



13



10



8



7



382



-



-



-



-



-



15



15



-



30



61



21



143



99



5



30



71



202



547



104



89



42



35



6



20



28



35



359



454 1378



1971



 Tamat SLTA 



Tamat PT



3



Mata Pencaharian 



Petani







Peternak







Empang







Pedagan g







PNS/TN I







Lainnya 621



621 1321 2097



Sumber : BPP Sukra 2015 1. Kelembagaan Petani a. Kelompoktani kelas Pemula



: 23 kelompok



b. Kelompoktani kelas Lanjut



:



9 kelompok



c. Kelompoktani kelas Madya



:



kelompok



d. Kelompoktani kelas Utama



:



- kelompok



2265 10.728



e. Kelompok Wanita Tani



:



3 kelompok



f. Gapoktan



:



8 kelompok



g. Kelompoktani Keg Peternakan



:



1 Kelompok



2. Kelembagaan Penunjang a. BRI Unit



: 2 buah



b. Bank lainnya



: 2 buah



c. KUD



: 1 buah



d. Kios saprodi



: 20 buah



e. BPP



: 1 buah



f. TPI



: 1 buah



g. Pasar



: 1 buah



3. Program Pertanian Tingkat Desa Binaan / WKPP a. Organisasi Poktan dan Gapoktan di Desa Sukra 1. Gapoktan



: Sukra Abadi



 Poktan



: Sri Asih



 Ketua



: Karsim



 Sekretaris



: Dulamin



 Bendahara



: Abdul Hanafi



 Kelas Kelompok  Jumlah anggota



: Pemula : 96



 Luas baku sawah (ha) : 132  Jenis kelompok



: Tanaman pangan



 Tahun berdiri



: 2007



2. Gapoktan



: Sukra Abadi



 Poktan



:Harapan Subur



 Ketua



: Reswinsyah



 Sekretaris



: Darsana



 Bendahara



: Sarkim



 Kelas Kelompok



: Pemula



 Jumlah anggota



: 67



 Luas baku sawah (ha) : 112  Jenis kelompok



: Tanaman pangan



 Tahun berdiri 3. Gapoktan



: 2007 : Sukra Abadi



 Poktan



: Sri Bakti



 Ketua



: Wangsum



 Sekretaris



: Sutamo



 Bendahara



: Rokmat



 Kelas Kelompok



: Pemula



 Jumlah anggota



: 68



 Luas baku sawah (ha) : 116



b.



 Jenis kelompok



: Tanaman pangan



 Tahun berdiri



: 2007



Organisasi Poktan dan Gapoktan di Desa Bogor 1. Gapoktan



: Tani Mukti



 Poktan



: Tani Mukti I



 Ketua



: H. Tarwidah



 Sekretaris



: Tanuji



 Bendahara



: H. Ruman



 Kelas Kelompok



: Pemula



 Jumlah anggota



: 87



 Luas baku sawah (ha) : 120  Jenis kelompok



: Tanaman pangan



 Tahun berdiri



: 2007



2. Gapoktan



: Tani Mukti



 Poktan



: Tani Mukti II



 Ketua



: H. M. Yohari



 Sekretaris



: Nuropik



 Bendahara



: Wiwi



 Kelas Kelompok



: Lanjut



 Jumlah anggota



: 91



 Luas baku sawah (ha) : 135  Jenis kelompok



: Tanaman pangan



 Tahun berdiri



: 2007



3.



Gapoktan



: Tani Mukti



 Poktan



: Tani Mukti III



 Ketua



: H. Kadim



 Sekretaris



: Sumata



 Bendahara



: Karsud



 Kelas Kelompok



: Lanjut



 Jumlah anggota



: 89



 Luas baku sawah (ha) : 60



4.



 Jenis kelompok



: Tanaman pangan



 Tahun berdiri



: 2007



 Gapoktan



: Tani Mukti



Poktan



: Tani Mukti VI



 Ketua



: Tono Kartono



 Sekretaris



: Wajono



 Bendahara



: Sumata



 Kelas Kelompok



: Pemula



 Jumlah anggota



: 71



 Luas baku sawah (ha) : 60  Jenis kelompok



: Tanaman pangan



 Tahun berdiri



: 2013



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN



A. Unsur-Unsur Administrasi Penyuluhan Pertanian Secara umum unsur-unsur yang terdapat dalam administrasi penyuluhan, diantaranya adalah: Administrasi personalia, kemudahan dan perlengkapan bagi penyuluhan, administrasi keuangan, pelaporan dan evaluasi, dan hubungan dengan lembaga-lembaga terkait lainnya. 1. Administrasi Personalia Obyek dalam praktikum ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian Palur. Personalia yang ada di BPP Palur ini ada empat orang yang mempunyai hubungan struktural dan fungsional, yaitu : a. 1 orang koordinator/ pengelola b. 2 orang pembantu kantor Tabel.2 Daftar Nama Pegawai BPP Palur Tahun 2015 No.



Nama



Jabatan



1.



Dedi Setiadi, SP



Pimpinan BPP / Koordinator



2.



Karinih, S,Pd



Sekretaris dan Penyuluh



3.



Kariono



Bendahara



Sumber : Data BPP Tahun 2015 Di BPP ini terdapat 5 Petugas Penyuluh Lapang (PPL), 2 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 staff. Tugas seorang penyuluh di sini yaitu melaksanakan programa penyuluhan pertanian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan petani dan menjalin kerjasama dengan petani. Wilayah Binaan di BPP Palur membawahi beberapa kelompok tani. Kelompok-kelompok tani inilah yang menjadi bimbingan 1.



Fasilitas



para



PPL



Penunjang



yang



terdapat



(kemudahan



dan



di



BPP



kelengkapan



Palur



tersebut.



bagi



penyuluh)



Penyuluh di BPP ini membawahi Wilayah Kerja Kecamatan Sukra yang berada di BPP Bogor. Keberadaan kantor ini kurang strategis karena berada jauh dari Kecamatan Sukra, sehingga masyarakat sekitar dekat untuk menghubungi



apabila membutuhkan bantuan tetapi meskipun letaknya jauh dari kecamatan, akses untuk dapat berhubungan dengan BPP sangat terbuka luas sehingga masyarakat tetap dapat berhubungan dengan BPP secara baik. Kantor BPP Palur ini juga mudah untuk dijangkau karena berada di tepi jalan raya di jalur transportasi



umum.



Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari suatu informasi sehingga perlu adanya media informasi. Media informasi yang berada di BPP Bogor terdiri dari surat kabar “Sinar Tani” dan leaflet yang biasanya diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, selain itu BPP Palur juga menyediakan peta singkap. Perlengkapan yang ada di BPP Palur terdiri dari meja, kursi, almari, rak buku, soundsistem, greenboard, whiteboard, papan struktur organisasi, gambar tentang pertanian, sepeda motor. Sementara itu untuk transportasi, terdapat dua buah motor dinas yang digunakan oleh pimpinan BPP (koordinator) dan divisi agribisnis sedangkan yang lainnya menggunakan motor pribadi. Untuk fasilitas komunikasi, BPP Palur mendapat tujuh Handphone dari pemerintah pusat dan yang lainnya menggunakan Handphone pribadi yang digunakan untuk memperlancar komunikasi dalam kegiatan operasional harian maupun pada kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan kelompok tani. Sedangkan untuk fasilitas perumahan, terdapat satu rumah dinas dan satu buah mess, yang mana mess tersebut sering digunakan untuk pelatihan. 2. Administrasi Keuangan Dalam pengelolaan keuangan, tiap tahun BPP Palur hanya bertindak sebagai pelaksana dari uang yang telah diterima dari pemerintah pusat. Uang yang diterima dari pemerintah pusat, oleh BPP digunakan untuk merencanakan programa



penyuluhan



yang



disesuaikan



dengan



kebutuhan



masyarakat.



Pengelolaan keuangan secara keseluruhan dilaksanakan oleh dinas sehingga hal ini bersifat top down atau terpusat. 3. Pelaporan dan Evaluasi Pelaporan yang dibuat oleh penyuluh merupakan pelaporan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kunjungan ke wilayah kerja dan pelaporan dari hasil kunjungan. Adanya pelaporan tersebut bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi. Pada BPP Palur terdapat 2 macam evaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan oleh



PPL dan THL yang diberikan kepada Pimpinan BPP/Koordinator yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan evaluasi yang dilakukan oleh BPP (secara keseluruhan) kepada Pemerintah Pusat (yang memberi dana) yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Evaluasi yang dilakukan oleh PPL dan THL terhadap Pimpinan BPP/Koordinator mengkaji tentang segala kegiatan program penyuluhan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh BPP kepada Pemerintah Pusat adalah dengan cara melaporkan segala kegiatan penyuluhan, pelatihan serta kunjungan yang telah dilakukan oleh BPP. Alur proses dari evaluasi yaitu kegiatan (penyuluhan, kunjungan, pelatihan) ditindaklanjuti oleh PPL yang kemudian dilaporkan secara tertulis kepada pemerintah pusat. 4. Hubungan Dengan Lembaga Terkait Dalam rangka kelancaran tugas penyuluhan, penyuluh di BPP Palur selalu menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga/instansi pengairan, BPS, PKK, Laboratorium HPT, KTNA, HKTI. BPP Palur juga menjalin kerjasama dengan Bayer dengan kegiatan tabela (tanam benih langsung). Dalam hal kerjasama ini, BPP Palur sebagai fasilitator dari berbagai kegiatan lembaga/instansi terkait. Hubungan tersebut berlangsung efektif dengan adanya sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak BPP untuk meninjau, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. B. Organisasi Penyuluhan Pertanian 1. Organisasi BPP Sukra Kabupaten Indramayu Untuk mengetahui posisi struktural ataupun fungsional dari BPP Sukra dapat dilihat dari struktur Organisasi Kantor BPP Sukra Kabupaten Indramayu sebagai berikut : a. Garis penghubung dalam struktur organisasi tersebut menggambarkan hubungan koordinasi antar divisi di dalam BPP Silieg dan. b. BPP merupakan suatu wadah atau organisasi penyelenggaraan fungsi penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja teknis operasional Pemerintah Kabupaten di bidang penyuluhan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Wadah ini mempunyai



tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian melalui pelaksanaan pemberdayaan agrobisnis dan ketahanan pangan. 1. Tugas-tugas dan Wewenang Adapun tugas pokok BPP adalah : a. Menyusun programa bersama keluarga tani dan masyarakat pelaku agrobisnis sesuai dengan kebutuhan lokalita. b. Melaksanakan penyuluhan pertanian agribisnis dan ketahanan pangan secara partisipatif. c.



Memberikan berbagai rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh keluarga tani dan masyarakat pelaku agrobisnis.



d. Membantu masyarakat pelaku agrobisnis dalam memilih dan mengambil keputusan usaha dibidang pertanian yang menguntungkan. e. Memfasilitasi berbagai kegiatan pertemuan/ sarasehan/ mimbar yang diselenggarakan oleh keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis. f. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi social ekonomi yang tangguh. g. Mengembangkan kepemimpinan petani dan masyarakat pelaku agrobisnis. h. Merakit dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis melalui berbagai media informasi. i. Memfasilitasi pengembangan media yang dibuat oleh keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis. j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. k. Melaksanakan pelatihan bagi penyuluh pertanian/ kehutanan secara berkala. l. Memfasilitasi kaji terap dan studi yang dilakukan kleuarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis. m. Memelihara sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. n. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku



o. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dibidang agrobisnis. p. Mengembangkan kemitraan agrobisnis antara petani dengan dunia usaha. q. Memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten. r.



Melakukan bimbingan/ supervisi, monitoring dan evaluasi penyuluh pertanian diwilayah kerjanya.



s. Mengelola kebun/ lahan BPP dengan baik. t.



Melaksanakan administrasi dan pelaporan BPP.



2. Sedangkan peran dan fungsi BPP adalah : a. Memfasilitasi tersusunnya programa dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian (RKPP) secara tertib. b. Mengupayakan tersedianya dan tersebarkannya informasi teknologi, social dan ekonomi dalam rangka penyelenggaraan agrobisnis dan ketahanan pangan. c. Memfasilitasi terselenggarakannya kerjasama antara peneliti, penyuluh, petani/ kontak tani dan pelaku agrobisnis dalam pengembangan teknologi spesifik lokalita. d. Memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dan forum pertemuan bagi petani dan penyuluh. e. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan percontohan dan model-model usaha agrobisnis dan ketahan pangan. f. Sebagai basis penyuluh dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi penyuluhan pertanian.



C. Tata Hubungan Kerja Organisasi Penyuluhan Pertanian BPP Sukra sebagai Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan yang berfungsi sebagai penyuluhan pertanian dan home base para penyuluh pertanian di tingkat kecamatan dan desa. BPP Sukra yang memiliki nama Tani Budaya ini bertujuan untuk membentuk suatu kondisi petani yang berbudidaya. BPP Palur memiliki 5 pegawai yang statusnya adalah 2 PNS yang 3 diantaranya adalah penyuluh, serta 4 PPL. BPP Sukra sendiri membawahi 50 kelompok tani dimana kelompok tani tersebut terdapat di 8 desa.



Untuk meningkatkan kualitas SDM di BPP ini setiap bulan sekali diadakan training dari KJF yang memberikan pelatihan. Adapun pematerinya biasanya berasal dari Sub dinas pertanian. Mengenai bentuk organisasinya, BPP Sukra tergolong campuran antra hubungan struktural dan fungsional. Hubungan struktural nampak dari adanya pembagian kerja menurut struktur yang telah ditetapkan, sedangkanfungsional nampak adanya peran dari penyuluh dan THL yang berfungsi memberikan pendampingan bagi para kelompok tani. Basarnya gaji yang diberikan, adalah sesuai dengan jabatannya.



D. Mekanisme Penyusunan Anggaran Penyuluhan Pertanian Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPP Sukra merupakan BPP yang pendanaannnya masih berasal dari pusat APBD Provinsi Jawa Barat. Di mana dana yang ada sepaket dengan program yang harus dilaksanakan. Artinya dari pusat sudah menentukan besarnya uang serta paket-paket kegiatan penyuluhan yang harus dilaksanakan. Adapun kegiatan BPP Sukra dalam 1 tahun diantaranya: 1. Pelaksanaan PRA 2. Identifikasi Kebutuhan Informasi Pertanian 3. Pendamping Penyusunan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Difinitif Kelompok (RDK) dan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 4. Rembug petani, kelompok dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat desa dan kecamatan 5. Penyusunan program Penyuluhan Pertanian 6. Penumbuhan organisasi petani dan pos penyuluhan 7. Menumbuhkembangkan jasa konsultasi agribisnis 8. Percontohan di BPP, yaitu Demplot Padi dan Demplot Hortikultura 9. Study Banding baik untuk penyuluh dan petani 10. Penilaian kemampuan organisasi petani 11. Penilaian penyuluh dan petani berprestasi 12. Penyebaran informasi dan teknologi 13. Pelatihan petani, kelompok tani, dan gapoktan di BPP



14. Perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan spesifik lokasi 15. Supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh oleh koordinator penyuluh di BPP Mekanisme pencairan dananya terdiri dari dua macam. Jika kegiatannnya bersifat penyuluhan yang sifatnya informasi serta tidak membutuhkan dana yang besar, maka pendanaan dilakukan oleh BPP sendiri, baru kemudian menyusun SPJ untuk mencairkan dana di kabupaten. Sedangkan kegiatan yang sifatnya pelatihan maka mekanisme pencairannya langsung meminta atau mengambil uang di kabupaten. Biasanya bendahara BPP yang mengambil uangnya di Subdinas. Kegiatan yang telah ditentukan dari pusat berikut pendanaannya memang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan yang sudah diinstruksikan sehingga kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat.



E. Monitoring Kegiatan Penyuluhan Kegiatan monitoring juga dilaksanakan langsung oleh pusat. Setiap satu bulan sekali dari Dinas Pertanian Pusat (Irjen) memonitoring pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, baik yang sifatnya meninjau di BPP ataupun terjun langsung ke masyarakat petani.Monitoring yang dilaksanakan Irjen misalnya terkait pelaksanaan benih bersubsidi serta terkait masalah pendanaan. Sedangkan untuk memonitoring hasil ataupun dampak penyuluhan yang diberikan terhap para petani, PPL-PPL yang berada di wilayah kerjanyalah yang bertanggung jawab untuk kemudian melaporkan langsung kepada kepala BPP. Mekanismenya antara lain melalui kontak tani yang ada di masing-masing kelompok. Dimana dari pimpinan BPP kepada divisi lebih bersifat sebagai supervisi, sedangkan divisi melanjutkannya kepada penyuluh yang ada. Monitoring yang dilakukan kepada penyuluh masih sebatas apakah penyuluhan yang dilakukan tepat waktu atau tidak.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN



A. Kesimpulan 1. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil praktikum kali ini antara lain : Unsur-unsur penyuluhan yang ada di BPP yaitu administrasi personalia, perlengkapan dan kemudahan, administrasi keuangan, pelaporan dan evaluasi, serta hubungan kelembagaan. 2. Personel yang ada di BPP Sukra berjumlah 7 orang yaitu Kepala BPP, Staff Administrasi, Koordinator Penyuluh, serta 4 orang PPL, 2 Penyuluh Swadaya 3. Hubungan koordinasi terdapat pada Kepala BPP dengan Koordinator PPL. Sedangkan hubungan komando terdapat pada Kepala BPP dengan Staff Administrasi, serta hubungan pada Koordinator PPL dengan PPL. 4. Anggaran kegiatan penyuluhan berasal dari 3 sumber yaitu dari Pemerintah Daerah yang berupa gaji pegawai, dan yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten yang berupa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan pengadaan peralatan kantor serta iuran swadaya dari personil di BPP Sukra. 5. Monitoring yang dilaksanakan terdiri dari empat yaitu monitoring kegiatan penyuluhan, Penyuluh, Koordinator Penyuluh, serta Kepala BPP dan dilaksanakan tiap bulan serta setiap selesai pelaksanaan kegiatan.



B. SARAN Saran yang dapat diberikan kepada BPP Sukra antara lain : 1. Perlunya penambahan staff dari Dinas Pertanian guna membantu Kepala BPP dalam penanganan administrasi serta kelancaran kegiatan yang dilaksanakan di BPP Kecamatan Sukra. 2. Perlunya peningkatan alokasi anggaran baik dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun dari Pemerintah Kabupten untuk kelancaran kegiatan penyuluhan dan administrasi kantor.



DAFTAR PUSTAKA



Adjid, D. 2001. Penyuluhan Pertanian. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta Departemen Kehutanan. 1996. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan RI dan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Jakarta. Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta. ________________2001. Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Prima Theresia Pressindo. Surakarta Sastraatmadja, E. 1993. Penyuluhan Pertanian Falsafah, Masalah dan Strategi. Alumni. Bandung. Surakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Desa, Metode dan Teknik. Tarsindo. Bandung Van Den Ban dan Hawkins, H.S. 1996. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta. Widjaja. 1991. Administrasi Kepercayaan Suatu Pengantar. CV Rajawali. Jakarta. https://h0404055.wordpress.com/2010/04/01/administrasi-penyuluhan lapangan/ [10Maret2018]