Laporan Pendahuluan Peta Risiko Bencana [PDF]

Citation preview

LAPORAN PENDAHULUAN



PEMBUATAN PETA RISIKO BENCANA KABUPATEN WONOGIRI



Head office : Jl. Gejayan No. 76, Sleman, Yogyakarta Telp./Fax. : (0274) 4531432 Email : [email protected] Website : www.citragamasakti.com



Kata Pengantar Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya, sehingga kita semua dalam perlindunganNya. Laporan ini merupakan produk laporan pendahuluan yang merupakan bagian dari pekerjaan Pemutakhiran Peta Risiko Bencana di Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri melaksanakan pekerjaan Pemutakhiran Peta Risiko Bencana di tahun anggaran 2016. Adapun secara teknis kegiatan Pemutakhiran Peta Risiko Bencana ini mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana Daerah. Hasil dari kegiatan ini harapannya akan menjadi salah satu perangkat operasional dan pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Wonogiri khususnya bencana kekeringan dan tanah longsor. Laporan Pendahuluan ini berisi uraian tentang pendahuluan, gambaran umum wilayah, metode pelaksanaan, serta jadwal rencana kerja kegiatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan kepercayaan kepada PT. Citra Gama Sakti untuk melaksanakan pekerjaan ini. Yogyakarta, Maret 2016



PT. CITRA GAMA SAKTI



i



Daftar Isi Kata Pengantar....................................................................................................................i Daftar Isi.............................................................................................................................ii Daftar Tabel.......................................................................................................................iii Daftar Gambar...................................................................................................................iv I.



PENDAHULUAN..............................................................................................................1 1.1. Latar Belakang......................................................................................................1 1.2. Maksud dan Tujuan..............................................................................................2 1.3. Ruang Lingkup.......................................................................................................2



II.



KONDISI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI.................................................................3 2.1. Letak, Luas dan Wilayah........................................................................................3 2.2. Penduduk dan Tenaga Kerja.................................................................................5 2.3. Fasilitas Kesehatan................................................................................................7



III.



METODE KEGIATAN.......................................................................................................8 3.1. Konsep Umum......................................................................................................8 3.2. Penentuan Sumber Data.......................................................................................9 3.3. Penghitungan Indeks..........................................................................................10 3.4. Analisis Data.......................................................................................................19 3.5. Desain Peta.........................................................................................................21



IV.



RENCANA KERJA..........................................................................................................23



ii



Daftar Tabel Tabel II-1 Tabel II-2 Tabel II-3 Tabel II-4



Tabel III-1 Tabel III-2 Tabel III-3 Tabel III-4 Tabel III-5 Tabel III-6 Tabel III-7 Tabel III-8 Tabel IV-1



Luas per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri.........................................................4 Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014.......................................................................................................................5 Kepadatan Penduduk per Kecamatan (Km 2) tahun 2012 - 2014............................6 Prosentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama berdasar jenis kelamin di Kabupaten Wonogiri tahun 2014.............................................................................................................7 Sumber Data Analisis Risiko Bencana.....................................................................9 Sumber Data Ancaman Bencana..........................................................................10 Sumber Data Kerentanan Bencana......................................................................10 Sumber Data Analisis Risiko Bencana...................................................................10 Indeks Ancaman...................................................................................................11 Indeks Kerentanan (penduduk terpapar).............................................................11 Indeks Kerentanan (kerugian)..............................................................................12 Daftar Pertanyaan Kapasitas Daerah....................................................................14 Jadwal Rencana Kerja Pemutakhiran Peta Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri..............................................................................................................23



iii



Daftar Gambar Gambar II.1 Peta Administrasi Wlayah Kabupaten Wonogiri....................................................3 Gambar III-1 Metode Penyusunan Kajian Risiko Bencana...........................................................9



iv



I. I.1.



Latar Belakang



1



PENDAHULUAN



Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harga benda dan kerusakan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana yang telah dibangun. Beberapa bencana alam yang terjadi diakibatkan oleh eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai serta akibat perubahan iklim global telah mengakibatkan bertambahnya wilayah yang rawan bencana alam antara lain bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, kebakaran hutan dan lahan, dan sebagainya. Potensi bencana juga terdapat di Kabupaten Wonogiri, khususnya bagian selatan pada musim kemarau merupakan daerah yang sering mengalami kekeringan, hal ini disebabkan belum ditemukannya sumber mata air yang mampu memenuhi kebutuhan warga, sedangkan air telaga kian menyusut. Selain kekeringan, satu potensi bencana khususnya musim hujan di kabupaten Wonogiri adalah bencana tanah longsor. Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan kawasan rentan longsor kecuali wilayah selatan yang merupakan kawasan karst dimana wilayah tersebut rentan kekeringan ketika musim kemarau.



P E N D A H U



Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Selain itu, Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur‐unsur potensial dan teknologi yang ada di daerahnya. Strategi dan upaya untuk melindungi segenap masyarakat Kabupaten Wonogiri dari ancaman bencana perlu direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan secara terstruktur, terarah, terkoordinir, terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Wonogiri, kebijakan penanggulangan bencana yang menyentuh langsung daerah-daerah yang memiliki risiko terhadap bencana perlu diarahkan secara terfokus dalam lokus yang jelas. Pembuatan peta risiko bencana menjadi salah satu kegiatan penting untuk mempertajam dampak positif dalam mengurangi risiko bencana di Wilayah Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini juga sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 1



Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana Daerah. Peraturan ini memuat metode pengidentifikasian risiko bencana dengan parameter yang jelas dan terukur. Dalam siklus penanggulangan bencana, penyusunan peta risiko bencana diperlukan dalam tahap mitigasi dan kesiapsiagaan (preparedness) untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami bencana. Peta risiko bencana dibuat dengan melakukan analisis terhadap data kerentanan, kapasitas dan ancaman bencana berdasarkan unit analisis spasial tertentu. Kegiatan pemetaan risiko bencana menjadi sebuah ”early warning system” bagi masyarakat juga sebagai sarana informasi mengenai lokasi yang dianggap berisiko tinggi terhadap bencana dan lokasi yang aman dari bencana yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi. Informasi dari peta tersebut dapat digunakan untuk melakukan langkah-langkah yang tepat bagi perencanaan tata ruang untuk memperbaiki lingkungan serta meminimalisir efek bencana secara efektif. Oleh karenanya kegiatan Pemutakhiran Peta Risiko Bencana di Kabupaten Wonogiri khususnya bencana kekeringan dan longsor perlu dilakukan dengan metodologi yang merujuk pada peraturan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana Daerah.



I.2.



Maksud dan Tujuan



Maksud dari kegiatan Pemutakhiran Peta Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri adalah mewujudkan peta risiko bencana terkini (up to date) yang mendukung proses penanggulangan bencana khususnya bencana kekeringan dan longsor. Adapun tujuannya adalah tersusunnya peta resiko bencana kekeringan dan longsor yang berfungsi sebagai perangkat operasional umum kebencanaan di Kabupaten Wonogiri agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.



I.3.



Ruang Lingkup I.3.1.



Lingkup Wilayah



Lingkup wilayah kegiatan adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri. I.3.2.



Lingkup Pekerjaan



1. Tersajinya informasi tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas bencana kekeringan dan longsor di Kabupaten Wonogiri. 2. Tersajinya peta risiko bencana kekeringan dan longsor di Kabupaten Wonogiri. .



2



2



II. KONDISI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI II.1.



Letak, Luas dan Wilayah



Secara Geografis wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten wonogiri sendiri terletak di 7°32’-8°15’ Lintang Selatan dan 110°41’-111° Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut: Sebelah Utara



: Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, dan Kab. Magetan (Jawa Timur)



Sebelah Selatan : Kab. Pacitan (Jawa Timur) dan Samudera Indonesia Sebelah Barat : Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelah Timur : Kab. Karanganyar dan Kab. Ponorogo (Jawa Timur) Dilihat dari batas wilayah Kabupaten Wonogiri maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten yang paling timur dariProvinsi Jawa Tengah. Keadaan alamnya sebagian besar terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping, terutama di bagian Selatan, termasuk jajaran Pegunungan Seribu yang merupakan mata air dari Bengawan Solo. Adapun Wilayah Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Gambar II.1 dibawah ini: Gambar II.1 Peta Administrasi Wlayah Kabupaten Wonogiri



K O N D I S I



W I L A Y A H K A B



3



Secara administratif,Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan 294 desa/kel, terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan.Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kec. Pracimantoro sebanyak 18 desa/kel.sedangkan paling sedikit adalah Kec. Karangtengah dengan 5 desa/kelurahan. Ada 3 kecamatan yang tidak memiliki kelurahan yaitu Kecamatan Baturetno, Karangtengah dan Paranggupito.. Luas Wilayah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014 tercatat 182.236,02 ha, dengan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil dan Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas. Adapun Luasan Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada di bawah ini: Tabel II-1 Luas per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri No Kecamatan 1 Pracimantoro 2 Paranggupito 3 Giritontro 4 Giriwoyo 5 Batuwarno 6 Karangtengah 7 Tirtomoyo 8 Nguntoronadi 9 Baturetno 10 Eromoko 11 Wuryantoro 12 Manyaran 13 Selogiri 14 Wonogiri 15 Ngadirojo 16 Sidoharjo 17 Jatiroto 18 Kismantoro 19 Purwantoro 20 Bulukerto 21 Puhpelem 22 Slogohimo 23 Jatisrono 24 Jatipurno 25 Girimarto Luas Total



Luas (Ha) 14.214,32 6.475,42 6.163,22 10.060,13 5.165,00 8.459,00 9.301,08 8.040,51 8.910,38 12.035,85 7.260,77 8.164,43 5.017,98 8.292,36 9.325,55 5.719,70 6.277,36 6.986,11 5.952,78 4.051,84 3.161,54 6.414,79 5.002,74 5.546,40 6.236,68 182.236,02



Sumber : BPS dan Perda No. 3 Th. 2002



Jenis tanah ada beberapa macam mulai dari litosol, regosol sampai dengan grumusol beserta asosiasi perubahannya. Dan ternyata juga dari bahan induk yang beranekaragam pula dari endapan, batuan maupun volkan. Wonogiri beriklim Tropis, mempunyai 2, musim penghujan dan musim kemarau dengan temperatur rata-rata 24°C-32°C. Kondisi tanah yang demikian mengakibatkan aneka penggunaan tanah yang berbeda pula. Sebagai daerah agraris yang mayoritas penduduknya hidup dari pertanian sebagian wilayahnya terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 32.539 ha (17,9 persen) dan lahan kering seluas 149.697 ha (82,1 persen). Dari catatan Dinas Pertanian tahun 2014 diperoleh bahwa penggunaan tanah untuk tegalan sebesar 48,7 persen, sawah 17,9 persen digunakan sebagai, hutan rakyat 2,4 persen,bangunan/pekarangan 20,8 persen dan lainnya 10,3 persen



4



II.2.



Penduduk dan Tenaga Kerja 



Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2014 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 945.817 jiwa bertambah 3.736 Jiwa dari tahun sebelumnya 942.377 jiwa. Dari jumlah penduduk tahun 2014 tersebut terdapat 459.799 laki-laki dan 486.018 perempuan. Penduduk terbanyak tercatat di Kec.Wonogiri (78.678 jiwa) dan paling sedikit di Kec. Paranggupito (16.822 jiwa). Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Wonogiri sebesar 519 jiwa setiap kilometer persegi. Wilayah terpadat adalah Kecamatan Jatisrono dengan tingkat kepadatan 1.142 orang setiap km². Dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaen Wonogiri dapat dilihat pada di bawah ini:



Tabel II-2 Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 No Kecamatan Penduduk Laki-laki Perempuan 1 Pracimantoro 28.469 31.453 2 Paranggupito 7.947 8.875 3 Giritontro 9.153 10.470 4 Giriwoyo 17.324 19.187 5 Batuwarno 8.270 8.932 6 Karangtengah 11.129 11.463 7 Tirtomoyo 24.15 25.351 8 Nguntoronadi 11.288 11.755 9 Baturetno 21.839 23.255 10 Eromoko 19.783 21.470 11 Wuryantoro 12.414 13.507 12 Manyaran 16.677 17.783 13 Selogiri 19.056 19.433 14 Wonogiri 38.676 40.002 15 Ngadirojo 26.355 27.398 16 Sidoharjo 19.726 20.751 17 Jatiroto 17.395 18.851 18 Kismantoro 17.724 18.401 19 Purwantoro 23.967 24.919 20 Bulukerto 14.510 14.847 21 Puhpelem 9.294 9.984 22 Slogohimo 22.36 23.534 23 Jatisrono 28.022 29.092 24 Jatipurno 15.423 15.811 25 Girimarto 18.848 19.494 Jumlaha Penduduk 459.799 486.018



Jumlah 59.922 16.822 19.623 36.511 17.202 122.592 49.501 23.043 45.094 41.253 25.921 34.46 38.489 78.678 53.753 40.477 36.246 36.125 48.886 29.357 19.278 45.894 57.114 31.234 38.342 945.817



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kab. Wonogiri



Dari data jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Wonogiri maka dapat diketahui jumlah kepadatan penduduk ha/km². Dimana jumlah kepadatan penduduk di wonogiri dapat dihitung dari luas Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri dibagi jumlah penduduk per kecamatan. Dari data yang didapat maka didapat kepadatan pendudukuk di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat di di bawah ini:



5



Tabel II-3 Kepadatan Penduduk per Kecamatan (Km2) tahun 2012 - 2014 No Kecamatan 2012 1 Pracimantoro 419 2 Paranggupito 258 3 Giritontro 316 4 Giriwoyo 360 5 Batuwarno 331 6 Karangtengah 264 7 Tirtomoyo 528 8 Nguntoronadi 285 9 Baturetno 502 10 Eromoko 340 11 Wuryantoro 354 12 Manyaran 419 13 Selogiri 61 14 Wonogiri 942 15 Ngadirojo 572 16 Sidoharjo 699 17 Jatiroto 573 18 Kismantoro 513 19 Purwantoro 815 20 Bulukerto 719 21 Puhpelem 605 22 Slogohimo 710 23 Jatisrono 1.133 24 Jatipurno 559 25 Girimarto 610 Jumlah Rata-rata Kab. Wonogiri 515



Tahun 2103



2014



420 259 317 362 332 266 530 286 504 342 356 421 764 945 574 703 575 515 818 722 608 713 1.138 561 613 517



422 260 318 363 333 267 532 287 506 343 357 422 767 949 576 708 577 517 821 725 610 715 1.142 563 615 519



Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kab. Wonogiri







Tenaga Kerja Penduduk usia kerja berdasarkan konsep Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas,dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.Berdasarkan hasil Sakemas bulan Agustus angkatan kerja di Kabupaten Wonogiri tahun 2014 mencapai 534.725 orang atau naik 3,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya (515.051orang) yang sebagian besar merupakan pekerja laki-laki. Dari total angkatan kerja tersebut sekitar 96,55 % telah bekerja, sementara sisanya masih mencari pekerjaan yaitu sebanyak 18.431 orang. Sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten wonogiri sekitar 55,09 %. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, Jasa dan industri masing-masing tercatat sebesar 15,79 %, 8,88 % .Dari Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonogiri terdaftar pencari kerja tertinggi di bulan Agustus 2014 sebanyak 1.335 orang dan terendah pada bulan Nopember sebanyak 182 orang. Sementara pencari kerja yang dihapuskan paling tinggi di bulan Desember sebanyak 797 orang. Adapun presentase pendudukberumur 15 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada table di bawah ini.



6



Tabel II-4 Prosentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama berdasar jenis kelamin di Kabupaten Wonogiri tahun 2014 No Lapangan Pekerjaan Utama Jenis Kelamin Total (%) Laki-Laki Perempuan 1 Pertanian 28,25 26,84 55,09 2 Pertambangan dan Penggalian 1,04 0,06 1,10 3 Industri 4,23 4,55 8,78 4 Listrik, Gas dan Air Minum 0,00 0,00 0,00 5 Konstruksi 7,78 0,00 7,78 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa 6 Akomodasi 6,56 9,23 15,79 7 Transportasi dan Komunikasi 1,72 0,00 1,72 8 Keuangan 0,54 0,32 0,86 9 Jasa 4,78 4,10 8,88 Jumlah 54,90 45,10 100,00 Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kab. Wonogiri



II.3.



Fasilitas Kesehatan



Sarana layanan kesehatan dasar tersedia di 34 Puskesmas, 36 Pusling dan 140 Pustu yang tersebar di 25 kecamatan.Dengan jumlah dokter umum sebanyak 64 orang, bidan 403 orang dan petugas kesehatan lainnya. Disamping itu terdapat layanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit swasta, selama tahun 2014 RSUD menyediakan 245 tempat tidur dengan jumlah pasien mondok 19.379 pasien.sedangkan Rumah Sakit swasta menyediakan 505 tempat tidur dengan jumlah pasien mondok 23.510 pasien.Sebanyak 1.988 balita di Kab.Wonogiri mengalami gizi buruk. Dari jumlah ibu hamil yang tercatat di Dinas Kesehatan ternyata 5,76 persen diantaranya mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis).



.



7



III.



3



METODE KEGIATAN



III.1. Konsep Umum Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana Daerah. Peraturan ini memuat metode pengidentifikasian risiko bencana dengan parameter yang jelas dan terukur. Oleh karenanya Kegiatan Pemutakhiran Peta Risiko Bencana di Kabupaten Wonogiri ini akan menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar metodologi pelaksanaan pekerjaan Kajian risiko bencana secara umum dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:



Risiko bencana=



Kapasitas∗Kerentanan Kapasitas



Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada : 1) tingkat ancaman kawasan; 2) tingkat kerentanan kawasan yang terancam; 3) tingkat kapasitas kawasan yang terancam. Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti.



M E T O D E K E G I A T A N



Secara umum, metode pengkajian risiko bencana yang dapat dijadikan dasar penyusunan RPB Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Metode yang diperlihatkan tersebut merupakan metode yang ditetapkan oleh Badan Nasional



8



Penanggulan Bencana (BNPB) sebagai dasar pengkajian risiko bencana pada suatu daerah.



9



Gambar III-2



Metode Penyusunan Kajian Risiko Bencana



Berdasarkan metode ini, suatu pengkajian risiko bencana akan menghasilkan gambaran spasial dalam bentuk peta risiko bencana. Selain itu hasil dari pengkajian juga dapat memperlihatkan tingkat risiko bencana suatu daerah dalam dokumen pengkajian risiko bencana. Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah menjadi dasar minimum untuk penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah. III.2. Penentuan Sumber Data Dalam melakukan analisis peta risiko bencana memerlukan sumber data yang berupa data ancaman (bahaya), data kerentanan, dan data kapasitas. Tabel III-5 Sumber Data Analisis Risiko Bencana No. Data 1. Ancaman 2. Kerentanan 3.



Kapasitas



4.



Rencana, Program, dan Kebijakan



Sumber BMKG, BPN, BIG, BPS, BAPPEDA, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan/ Perkebunan. BAPPEDA, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, masyarakat Literatur



Sumber: Analisis Tim Penyusun (2016)



III.2.1.



Sumber Data Ancaman



Data-data tingkat ancaman yang digunakan dalam penyusunan peta risiko bencana kekeringan dan tanah longsor dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:



10



Tabel III-6 Sumber Data Ancaman Bencana No. Jenis Data 1. Batas administrasi 2. Peta jenis tanah 3. Peta curah hujan 4. Peta kemiringan lereng 5. Peta geologi 6. Citra Satelit SRTM



Bentuk Data Vektor (shapefiles) Vektor (shapefiles) Vektor (shapefiles) Vektor (shapefiles) Vektor (shapefiles) Raster



Sumber Bappeda BMKG



Sumber: Analisis Tim Penyusun (2016)



III.2.2.



Sumber Data Kerentanan



Data-data tingkat kerentanan yang digunakan dalam penyusunan peta risiko bencana kekeringan dan tanah longsor dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:



1.



Tabel III-7 Sumber Data Kerentanan Bencana No. Jenis Data Batas administrasi 2. Peta penggunaan lahan 3. Jumlah penduduk 4. Jumlah kelompok umur 5. Jumlah penduduk cacat 6. Jumlah penduduk miskin 7. Jumlah rumah 8. Jumlah fasilitas umum 9. Jumlah fasilitas kritis 10. PDRB



Bentuk Data Vektor (shapefiles) Vektor (shapefiles) Tabular Tabular Tabular Tabular Tabular Tabular Tabular Tabular



Sumber Bappeda Bappeda, Dishut, BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS BPS



Sumber: Analisis Tim Penyusun (2016)



III.2.3.



Sumber Data Kapasitas



Data-data tingkat kapasitas yang digunakan dalam penyusunan peta risiko bencana kekeringan dan tanah longsor dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:



1.



Tabel III-8 Sumber Data Analisis Risiko Bencana No. Jenis Data Bentuk Data Data kapasitas daerah Tabular



Sumber Masyarakat, instansi terkait



Sumber: Analisis Tim Penyusun (2016)



III.3. Penghitungan Indeks Peta risiko bencana disusun berdasarkan indeks-indeks yang telah ditentukan. Indeks tersebut terdiri dari Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian, dan Indeks Kapasitas. III.3.1. Indeks Ancaman Indeks ancaman disusun berdasarkan 2 (dua) komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut.



11



Tabel III-9 Indeks Ancaman Bencana Komponen/ Indikator Tanah Longsor



Kekeringan



Kelas Indeks Rendah Sedang Peta Bahaya Gerakan Rendah Sedang Tanah (divalidasi dengan data kejadian) (zona kerentanan (zona gerakan tanah kerentanan sangat rendah – gerakan rendah) tanah menengah)



Peta Bahaya Kekeringan Zona bahaya Zona sangat rendah - bahaya rendah sedang



Bobot Tinggi Tinggi



100%



Rendah (zona kerentanan gerakan tanah tinggi) Zona bahaya tinggi sangat tinggi



100% –



Bahan Rujukan Panduan dari Badan Geologi Nasional – ESDM



Panduan dari BMKG – Kementerian Pertanian



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



III.3.2. Indeks Kerentanan Peta kerentanan dapat dibagi-bagi ke dalam kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan ekologi/lingkungan, dimana masing-masing wilayah memiliki kerentanan yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu bencana. Indeks kerentanan ini sendiri terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kategori penduduk terpapar (sosial) dan kategori kerugian (ekonomi, fisik, lingkungan). Indeks penduduk terpapar dihitung dari komponen sosial budaya di wilayah yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok tertentu yang rentan bila terkena bencana. Tabel III-10 Indeks Kerentanan (penduduk terpapar) Bencana Komponen/ Indikator Kelas Indeks



Tanah Longsor



Kekeringan



Bobot



Sumber Data Podes, Susenas, Landuse Podes, Susenas, PPLS Podes, Susenas, Landuse Podes, Susenas, PPLS



Kepadatan penduduk



Rendah < 500 jiwa/km2



Sedang Tinggi 500-1000 >1000 jiwa/km2 jiwa/km2



60 %



Kelompok rentan



< 20 %



20 - 40 % >40 %



40 %



Kepadatan penduduk



< 500 jiwa/km2



500-1000 >1000 jiwa/km2 jiwa/km2



60 %



Kelompok rentan



< 20 %



20 - 40 % >40 %



40 %



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



12



Indeks kerugian diperoleh dari komponen ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen ini dihitung berdasarkan indikator-indikator berbeda tergantung pada jenis ancaman bencana. Tabel III-11 Indeks Kerentanan (kerugian) Bencana Komponen/ Indikator Tanah Longsor



Ekonomi (dalam Rp) 25 % Luas lahan produktif Kontribusi sektor



Kekeringan



Kelas Indeks Rendah



PDRB



< Rp. 50 jt



per < Rp 100 jt



Fisik (dalam Rp) 25 % Rumah



< Rp 400 jt



Fasilitas Umum



< Rp 500 jt



Fasilitas Kritis



< Rp 500 jt



Ekonomi (dalam Rp) 30% Luas Lahan Produktif



< Rp. 50 jt



Kontribusi sektor



PDRB



per < Rp 100 jt



Bobot Sedang



Tinggi



Sumber Data



Rp. 50 jt - 200 jt > Rp. 200 60 % jt Rp 100 jt – 300 > Rp 300 40 % jt jt



Landuse, BPS Laporan sektor, BPS



Rp 400 jt – Rp 800 jt Rp 500 jt – Rp 1 M Rp 500 jt – Rp 1 M



Podes, BPS Podes, BPS Podes, BPS



> Rp 800 40 % jt > Rp 1 M 30 % > Rp 1 M



30 %



Rp. 50 jt - 200 jt > Rp. 200 60 % jt Rp 100 jt – 300 > Rp 300 40 % jt jt



Landuse, BPS Laporan sektor, BPS



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



III.3.3. Indeks Kapasitas Indeks kapasitas diperoleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, dimana informasi tersebut dapat diperoleh melalui diskusi kepada beberapa pelaku penanggulangan bencana pada suatu daerah. Indeks kapasitas dihitung berdasarkan indicator dalam Hyogo Framework for Actions (Kerangka Aksi Hyogo – HFA). HFA terdiri dari 5 prioritas program pengurangan risiko bencana. Bencana



Komponen/ Indikator



Tanah Longsor / Kekeringan



Kelas Indeks Rendah Aturan dan kelembagaan Level 1 - 2 penanggulangan bencana Peringatan dini dan kajian Level 1 - 2 risiko bencana Pendidikan kebencanaan Level 1 - 2 Pengurangan faktor risiko Level 1 - 2 bencana Pembangunan Level 1 - 2 kesiapsiagaan pada seluruh lini



Bobot Sedang Level 3



Tinggi Level 4 - 5



Level 3



Level 4 - 5



Level 3 Level 3



Level 4 - 5 Level 4 - 5



Level 3



Level 4 - 5



100 %



Sumber Data FGD pelaku PB (bappeda, dinsos, inkes, UKM, universitas, LSM, tokoh masyarakat / agama.



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



Keterangan: Level 1



Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana atau kebijakan.



Level 2



Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadic yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan.



Level 3



Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan



13



didukung engan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperloleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negative dari bencana. Level 4



Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.



Level 5



Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.



14



Tabel III-12 Daftar Pertanyaan Kapasitas Daerah Prioritas



Indikator



No 1



Indikator 1



2 3 4 1



Indikator 2



2 3 4 1



Prioritas 1 Indikator 3



2 3 4 1



Indikator 4



2



3 4 Prioritas 2



Indikator 1



1 2



Pertanyaan Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana di daerah Anda? Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana? Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara terencana? Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, IMB, SOTK dll)? Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda? Apakah BPBD dan/atau institusi Anda telah memiliki anggaran khusus tiap tahunnya dalam APBD atau pun bentuk anggaran khusus lainnya untuk pelaksanaan aktivitas pengurangan risiko bencana? Menurut anda, apakah kebutuhan sumber daya yang terkait dengan PRB pada BPBD dan/atau institusi Anda (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya? Apakah jumlah anggaran yang digunakan institusi Anda dan kemana penggunaan anggarannya dapat dimonitoring oleh masyarakat atau komunitas lain diluar insititusi Anda? Apakah telah ada jalinan kerja sama antara pemerintah dengan komunitas lokal dalam aktivitas PRB? Menurut penilaian Anda, peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang ada di daerah Anda telah dengan jelas mengatur mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan komunitas lokal secara relevan dan sistematis? Apakah dalam pembagian peran dan tanggung jawab, seluruh sector komunitas, swasta dan seluruh pemangku melaksanakan perannya secara aktif? Apakah aktivitas PRB telah dipublikasikan secara transparan oleh mediamedia lokal - sebagai partisipasi komunitas media? Apakah telah ada yang memfasilitasi diskusi-diskusi informal antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah Apakah telah ada suatu forum yang berfungsi untuk mempercepat upaya pengurangan risiko bencana di daerah yang terdiri dari aktor-aktor dari beda kelompok seperti pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya? Apakah forum tersebut beranggotakan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk menembus birokrasi dan kendalakendala anggaran serta memiliki jaringan yang kuat untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana? Menurut Anda apakah forum ini telah menghasilkan pencapaian yang berarti untuk pengurangan risiko bencana di daerah ini? Apakah telah dihasilkan peta ancaman bencana sebagai analisis awal terhadap risiko bencana? Apakah telah ada Dokumen Kajian Risiko yang dilengkapi dengan peta risiko untuk seluruh jenis ancaman



15



Prioritas



Indikator



No



3 4 1



Indikator 2



2



3 4 1 Indikator 3



2 3 4 1



Indikator 4



2 3 4



Prioritas 3



Indikator 1



1 2 3



Pertanyaan bencana di daerah Anda? Apakah Kajian Risiko Bencana-bencana tersebut selalu diperbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru? Apakah Kajian Risiko Bencana Daerah telah dijadikan dasar bagi pembangunan dan penanaman modal pada tingkat lokal/nasional? Apakah telah tersedia data-data pendukung dan analisisnya untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana seperti data penduduk terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan lainnya ? Apakah data-data pendukung dan analisisnya untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana - seperti data penduduk terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan lainnya - dipublikasi dengan system informasi sehingga memungkinkan untuk diakses oleh komunitas di dalam daerah maupun komunitas di luar daerah? Apakah informasi data pendukung tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana daerah ? Apakah informasi data pendukung kajian risiko yang diperbarui secara periodik tersebut juga dapat dilihat (diakses) dan dijadikan referensi bagi daerah lain? Apakah masyarakat masih memanfaatkan kearifan local dan fenomena alam sebagai peringatan akan datangnya bencana? Apakah daerah telah memiliki sistem peringatan dini untuk setiap bencana yang sering terjadi di daerah Anda? Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji untuk system peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder? Apakah sistem peringatan dini siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruh tingkat masyarakat? Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko Bencana daerah seperti pada pertanyaan No. 18? Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah ada telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas wilayah administrasi kawasan Anda? Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas dapat diakses oleh setiap pemangku kepentingan antar daerah? Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas telah diimplementasikan untuk pengurangan risiko bencana lintas batas? Apakah telah ada arsip yang berisikan data kejadian bencana yang terjadi di daerah anda selama 5 tahun terakhir? Apakah Anda dapat mencari informasi kejadian bencana apa saja yang mungkin terjadi pada hari ini di daerah anda dari sumber informasi tertulis yang tepercaya ? Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut terintegrasi dengan system informasi ditingkat nasional?



16



Prioritas



Indikator



No 4



Indikator 2



1 2 3 4 1



Indikator 3



2 3 4 1



Indikator 4



2



3 4 Prioritas 4



1 Indikator 1



2 3



Indikator 2



4 1



Pertanyaan Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah ? Apakah sudah ada peningkatan keterampilan dalam menangani keadaan darurat bencana di sekolah? Apakah sudah terlaksana pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah ? Apakah pelajaran tentang pengurangan risiko bencana di sekolah telah ditunjang dengan kurikulum yang terukur dan terstruktur ? Apakah sudah ada transisi budaya menuju budaya pengurangan risiko bencana di sekolah ? Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset yang terbukti mampu menurunkan kerugian bila terjadi bencana di wilayah Anda? Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset untuk memantau ancaman bencana dan menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bencana? Apakah di daerah Anda telah tersedia metode riset standar yang diakui dan digunakan secara kolektif untuk kajian multi risiko yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan bencana? Apakah Metode Riset tersebut telah terbukti untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan yang diakibatkan oleh upaya-upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil riset? Apakah di daerah Anda telah terdapat berbagai media permanen (baik media cetak, elektronik, billboard, poster atau event/acara terorganisir yang tetap ada) untuk mempublikasikan pembangunan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurangan risiko bencana? Apakah daerah Anda telah memiliki inisiatif untuk membangun desa tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang telah diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah Apakah standar minimal materi publikasi dan desa tangguh tersebut diterapkan dalam strategi dan perencanaan terukur serta memperhitungkan momen Hari Pengurangan Risiko Bencana dalam pelaksanaannya Apakah tersedia metode untuk mengukur keberhasilan strategi dan perencanaan publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana? Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi secara proporsional terhadap Pengurangan risiko be ncana? Apakah telah ada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam serta tata guna lahan yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana? Apakah kebijakan tersebut telah memprioritaskan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dengan mengurangi faktor-faktor risiko dasar (ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur) serta perubahan iklim? Apakah kebijakan tersebut telah diaplikasikan secara berkelanjutan? Apakah telah ada diselenggarakan aksi-aksi sosial dalam kelompokkelompok komunitas yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana?



17



Prioritas



Indikator



No



2 3 4



1



Indikator 3



2



3 4 1 Indikator 4



2 3 4 1



Indikator 5



2 3



Indikator 6



4 1 2 3



Pertanyaan Apakah telah ada aksi-aksi sosial (seperti program kapasitas jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk menekan terbentuknya masyarakat miskin, asuransi infrastruktur,) untuk mengurangi kerentanan penduduk dari berbagai pemangku kepentingan yang telah ditentukan dalam kebijakan pembangunan sosial? Apakah aksi- aksi tersebut tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah ancaman bencana? Apakah telah terbangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas? Apakah sektor produksi telah mulai mengembangkan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat dalam bentuk kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat? Apakah ada perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sector produksi yang secara tidak langsung perlindungan tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana? Apakah telah ada kegiatan-kegiatan yang terukur dan terarah berdasarkan rencana yang matang untuk meningkatkan kapasitas komunitas dibidang ekonomi dan produksi yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana? Apakah telah terbangun iklim yang kondusif bagi peningkatan dan perlindungan kegiatan ekonomi dan sector produksi yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas komunitas dalam bidang perekonomian? Apakah telah ada rencana tata ruang wilayah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana? Apakah ada tindakan hukum terhadap pemukiman penduduk yang tidak direncanakan dan dikelola berdasarkan rencana tata guna lahan, IMB dan perluasannya? Apakah telah ada rancangan pengelolaan pemukiman penduduk yang sesuai dengan strategi rencana tata guna lahan hingga mampu meminimalkan risiko bencana? Apakah pembangunan kawasan seluruh wilayah huni telah sesuai dengan rencana tata guna lahan? Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana walau disusun sepihak tanpa menampung aspirasi korban ? Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan? Apakah telah ada rancangan proses - proses pemulihan pasca bencana yang mempertimbangkan prinsipprinsip risiko bencana guna menghindari risiko baru dari pembangunan? Apakah rancangan tersebut telah terlaksana? Apakah telah diterapkan prosedur penilaian dampak lingkungan untuk proyek pembangunan besar? Apakah telah ada prosedur penilaian Analisis Risiko Bencana untuk proyek pembangunan besar terutama infrastruktur? Apakah prosedur tersebut dapat menilai dampak-dampak risiko bencana untuk proyek-proyek lain seperti



18



Prioritas



Indikator



No



4 1 Indikator 1



2 3 4



Indikator 2



Prioritas 5



Indikator 3



1 2 3 4 1 2 3 4 1



Indikator 4



2



3 4  



 



Pertanyaan pengentasan kemiskinan, perumahan, air dan energi selain infrastruktur ? Apakah pelaksanaan prosedur tersebut telah terwujud ke dalam strategi, rencana dan program pembangunan? Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang didukung relawan untuk melakukan praktik penanganan darurat bencana? Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) dan/atau Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda? Apakah personil perangkat darurat tersebut (Pusdalops dan/atau Komando Tanggap Darurat) telah memiliki kemampuan teknis dalam hal penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan darurat bencana? Menurut penilaian Anda, apakah upaya penanganan darurat bencana yang pernah dilaksanakan oleh seluruh pihak telah efektif untuk menekan jumlah korban yang timbul? Apakah telah ada latihan-latihan evakuasi? Apakah sudah ada rencana kontijensi untuk 2 potensi bencana di daerah anda ? Apakah upaya penangan darurat dilaksanakan berdasarkan rencana kontijensi dan rencana pemulihan bencana? Apakah ada prosedur tetap sebagai turunan dari Rencana kontijensi tersebut? Apakah telah ada mekanisme untuk penggalangan bantuan dari pihak lain bila terjadi bencana? Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan darurat? Apakah anggaran tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok rentan saat terjadi darurat bencana? Apakah dalam anggaran khusus untuk darurat bencana tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan terhadap fasilitas kritis? Apakah di daerah Anda telah memiliki prosedur operasi standar untuk penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan darurat bencana yang ada di daerah Anda? Apakah dalam prosedur operasi standar penanganan darurat yang pemerintah atau insitusi Anda miliki telah terdapat prosedur untuk merekam (baik dalam pencatatan atau audiovisual) pertukaran informasi saat darurat bencana? Setelah terjadi bencana, apakah terjadi proses evaluasi operasi kedaruratan berdasarkan catatan komunikasi dengan mewawancarai para tokoh terkait untuk meningkatkan efekitivitas operasi darurat di kemudian hari? Apakah prosedur-prosedur terkait operasi darurat bencana diperbarui berdasarkan hasil dari evaluasi pencatatan komunikasi yang terjadi saat operasi darurat bencana yang telah terjadi? Jumlah



19



III.4. Analisis Data III.4.1. Penentuan Tingkat Ancaman Tingkat ancaman dihitung dengan parameter hasil indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar yang dianalisis menggunakan matriks kedua indeks tersebut. Tingkat Ancaman Indeks Ancaman



Rendah



Indeks Penduduk Terpapar Sedang



Tinggi



Rendah Sedang Tinggi



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



Keterangan: Tingkat ancaman tinggi Tingkat ancaman sedang Tingkat ancaman rendah



III.4.2. Penentuan Tingkat Kerugian Tingkat kerugian dihitung dengan parameter tingkat ancaman dan indeks kerugian yang dianalisis menggunakan matriks kedua indeks tersebut. Tingkat Kerugian Tingkat Ancaman



Rendah



Indeks Kerugian Sedang



Tinggi



Rendah Sedang Tinggi



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



Keterangan: Tingkat ancaman tinggi Tingkat ancaman sedang Tingkat ancaman rendah



III.4.3. Penentuan Tingkat Kerentanan a. Indeks Kerentanan Sosial b. Indeks Kerentanan Ekonomi c. Indeks Kerentanan Fisik d. Indeks Kerentanan Lingkungan



20



III.4.4. Penentuan Tingkat Kapasitas Tingkat kapasitas dihitung dengan parameter tingkat ancaman dan indeks kapasitas yang dianalisis menggunakan matriks kedua parameter tersebut. Tingkat Kapasitas Tingkat Ancaman



Rendah



Indeks Kapasitas Sedang



Tinggi



Rendah Sedang Tinggi



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



Keterangan: Tingkat ancaman tinggi Tingkat ancaman sedang Tingkat ancaman rendah



III.4.5. Penentuan Tingkat Risiko Bencana Tingkat risiko bencana ditentukan dengan parameter tingkat kerugian dengan tingkat kapasitas yang dianalisis menggunakan matriks kedua parameter tersebut. Tingkat Risiko Bencana Tingkat Kerugian



Rendah



Tingkat Kapasitas Sedang



Tinggi



Rendah Sedang Tinggi



Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012



Keterangan: Tingkat ancaman tinggi Tingkat ancaman sedang Tingkat ancaman rendah



21



III.5. Desain Peta Penyajian seluruh peta dalam pengkajian risiko bencana disusun seperti contoh peta yang terlihat pada gambar berikut.



Peta ditampilkan pada kertas dengan ukuran A1. Peta yang dihasilkan dalam Pengkajian Risiko Bencana harus menginformasikan beberapa komponen seperti : 1. Judul Peta Judul peta memberikan informasi umum tentang peta yang sedang disajikan. Informasi tersebut adalah jenis bencana yang dipetakan dan daerah pemetaan. 2. Legenda umum; Memaparkan penjelasan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. 3. Indeks Risiko Bencana; Menjelaskan range pewarnaan yang melambangkan tingkat risiko bencana pada daerah yang dipetakan. Pewarnaan indeks ini mengikuti aturan bahwa untuk indeks risiko tinggi



22



menggunakan warna merah, indeks risiko sedang menggunakan warna kuning dan indeks risiko rendah menggunakan warna hijau. 4. Petunjuk letak peta 5. Menjelaskan posisi peta pada daerah yang lebih luas. Peta pembanding minimal adalah kawasan administratif 1 tingkat di atas kawasan peta yang disajikan. 6. Petunjuk arah Utara dan Skala Peta 7. Nama file dan tanggal pembuatan peta 8. Data Teknis dan lingkup pemakaian peta Data teknis minimal adalah proyeksi lokal, proyeksi geografi, unit grid, gambar latar, sumber peta dan data pendukung lain serta metodologi yang digunakan. Lingkup pemakaian peta harus secara jelas dipaparkan untuk membatasi lingkup penggunaan peta. 9. Pengesahan dan penyusun peta Peta Risiko Bencana dapat disusun oleh lembaga diluar pemerintah seperti perguruan tinggi, LSM maupun lembaga profesional. Namun seluruh peta yang dihasilkan tetap merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. Oleh karenanya, peta resmi yang harus digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan harus telah disahkan oleh pemerintah.



23



IV.



4



RENCANA KERJA



Berdasarkan pendekatan dan metode yang ditempuh serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pemutakhiran Peta Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri, maka rencana kerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Tabel IV-13Jadwal Rencana Kerja Pemutakhiran Peta Risiko Bencana Kabupaten Wonogiri No   1.



2.



3. 4.



5.



Bulan Ke-1



Uraian Tahapan Pekerjaan   PERSIAPAN Pengumpulan literatur Inventarisasi Data Spasial Sosialisasi rencana kerja dengan pihak terkait Penetapan batasan wilayah perencanaan TAHAPAN PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data sekunder Pendalaman data dasar, referensi hukum, dan studi terdahulu Pengumpulan data: survey lapangan dan survey instansional PENYERAHAN LAPORAN PENDAHULUAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS Kompilasi data Analisis ancaman bencana Analisis kerentanan bencana Analisis kapasitas bencana Penyusunan data spasial bencana Merumuskan hasil analisis ke dalam laporan akhir PENYERAHAN LAPORAN AKHIR



1  



2  



Bulan Ke-2



3  



4  



1  



2  



Bulan Ke-3



3  



4  



1  



2  



3  



R E N C A N A



4  



K E R J A



24