LK 11 Kepemimpinan [PDF]

Citation preview

Pertemuan: 12 LEMBARAN KERJA 11 Dosen: Dr. Arif MATA KULIAH KEPEMIMPINAN Rahman Prodi S1 PTIK Hari/ Tanggal: Fakultas Teknik – Unimed Selasa:23 November 2021 Nama Mhs: Siti Faizami Nilai :



SKS : 2 Kode : Waktu : 10’ Paraf Dosen



Materi: Konsep, penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Indikator Capaian: Dapat mendeskripsikan konsep, menyusun dan mensimulasikan skenario kepemimpinan publik.. Soal: 1.Diskripsikan minimal 2 pendapat ahli tentang konsep, penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik beserta rujukannya? 2. Simpulkan konsep, penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik menurut Saudara berdasarkan rujukan yang dideskripsikan di atas (no.1)! 3. Susun skenario simulasi implementasi kepemimpinan publik? Jawaban: 1. pendapat ahli tentang konsep, penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan operasional sebagai berikut: %. The Lexicon Webster Dictionary Menurut The Lexicon Webster Dictionary cetakan tahun 1978, kata publik diserap dari bahasa Inggris public yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, publicus yang berarti for populicus dan populicus berasal dari kata populus yang berarti people. Selanjutnya kata public diartikan sebagai bukan perseorangan, meliputi orang banyak, berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat, seperti digunakan dalam frase public finance (keuangan negara), public administration (tata usaha negara), public service (pelayanan publik), public transport (pengangkutan umum), public relation (hubungan masyarakat), public interest (kepentingan umum), dan lain-lain. %. Herbert Blumer Menurut Herbert Blumer, pengertian publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Sedangkan Emery Bogardus mendefinisikan Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial



2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian publik adalah sekelompok orang (individu) yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia (sosiologis). Sebagaimana dinyatakan secara semantik tentang pengertian kata publik di atas bahwa kata publik meliputi pengertian orang banyak atau masyarakat beserta hubungannya.



3. Publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dye (1981:1): “Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam Public Policy-Making (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: “Public policies are those policies developed by government bodies and official”. Berhubungan dengan konteks pencapian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006i:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapian tujuan maupuan pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (Diktat Kuliah Kebijakan Publik, 2006ii:31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilainilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006ii:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level. Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara pattern interaction adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (street level bureaucrat) dengan kelompok sasaran (target group) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (outcome) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (assesment) untuk menjadi umpan balik (feedback) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikkan atau peningkatan kebijakan. Adapun proses kebijakan publik adalah serangkian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-



.



Daftar pustaka: • • • •



https://www.academia.edu/40587958 https://setabasri01.blogspot.com/2011/.../kepemimpinan-dalam-organisasi https://www.jojonomic.com/blog/gaya-kepemimpinan/