Makalah Makro [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peranan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap seberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Lemahnya sisi permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang seolah-olah berada dalam lingkaran permasalahan tanpa ujung pangkal. Oleh karena itu campur tangan pemerintah, baik melalui kebijakan ekonomi dan nonekonomi, sangat diperlukan untuk memutuskan mata rantai permasalahan tersebut. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi internasional secara teoretis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi, pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi dalam menghadapi masalah masalah tersebut. Pemerintah sebagai pemegang kekusasaan dalam sebuah negara ikut serta dalam perekonomian suatu negara terlebih jika negara tersebut menganut sistem komando dan atau campuran. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang berdasar pada ekonomi pancasila memiliki tanggaunjawab besar dalam menggerakkan kebijakan kebiakan untuk mencapai kestabilan perekonomian negara. Salah satu dari kebijakan negara dalam perekonomian negara adalah kebijakan fiskal. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : 1. Apa yang dimaksud dengan model perekonomian tiga sektor? 2. Apa yang dimaksud dengan APBN? 3. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan keseimbangan pendapatan nasional ? 4. Apa yang dimaksud dengan model IS? 5. Apa yang dimaksud dengan multiplier kebijakan fiskal? C. Tujuan 1. Memahami model perekonomian tiga sektor, 2. Memahami perihal APBN, 3. Memahami kebijakan fiskal dan keseimbangan pendapatan nasional, 4. Memahami perihal model IS, 5. Dan memahami tentang multiplier kebijakan fiskal.



BAB II PEMBAHASAN A. Model Perekonomian Tiga Sektor Sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor – sektor rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran keatas konsumsi rumah tangga dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. 



Rumah tangga



Rumah tangga adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas suami, isteri, anak atau anggota keluarga lain yang merupakan anggota masyarakat dan potensial alam: sumber modal, sumber faktor produksi, sumber penghasilan. Sebagai pelaku ekonomi, rumah tangga merupakan pengguna barang atau jasa serta sumber factor produksi modal dan tenaga kerja yang memerlukan adanya sumber dana berupa pendapatan atau penghasilan. Rumah tangga akan memperoleh penghasilan berupa bunga. Atau, bila dana dari rumah tangga ditanamkan langsung dalam bentuk pendirian perusahaan maka rumah tangga akan memperoleh penghasilan berupa laba atau deviden. 



Perusahaan



Perusahaan adalah organisasi yang bergerak di segala bidang bisnis. Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat potensial. Ada tiga unsur dalam perusahaan : -







Pengusaha adalah orang yang mengelola sendiri perusahaannya dan siap menanggung resiko rugi-laba, sedangkan manajemen kemampuan memanfaatkan orang lain dengan segala kemampuan dan aktifitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perusahaan adalah tempat organisasi factor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha adalah lembaga hukum organisasi factor-faktor produksi untuk menghasilkan keuntungan. Pemerintah



Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam perekonomian tiga sekto pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis.



Berdasarkan gambar di atas maka kita dapat melihat hubungan antara ketiga pelaku ekonomi dengan jelas. Jika anda belum jelas silahkan simak penjelasan gambar di atas dibawah ini: -



Hubungan Rumah Tangga dengan Perusahaan.



Perusahaan atau Rumah tangga produsen berperan untuk membuat barang atau jasa, untuk melakukan perannya maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga. Karena adanya ketergantungan perusahaan terhadap rumah tangga maka kedua pelaku ekonomi tersebut bertemu dalam pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Apabila perusahaan telah memakai atau menggunakan (mengkonsumsi) faktor produksi yang dimiliki rumah tangga maka perusahaan harus membayar balas jasa kepada rumah tangga baik berupa uang sewa, uang gaji, atau bunga dan sebagainya. Sebaliknya, Rumah tangga harus memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang ataupun jasa. Barang dan jasa bisa didapatkan rumah tangga dari rumah tangga produsen melalui pasar output atau pasar barang dan jasa. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan mengeluarkan uang yang dimilikinya untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya pada perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh pendapatan yang diperolehnya dari rumah tangga. -



Hubungan Pemerintah dengan Rumah Tangga dan Perusahaan.



Pemerintah menjalankan salah satu perannya yaitu sebagai produsen dengan menghasilkan barang dan jasa melalui BUMN seperti Pertamina, PLN dsb, produk yang dihasilkan pemerintah dikonsumsi oleh rumah tangga dan perusahaan. Produk atau Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah misalnya minyak, Listrik, gas, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena pemerintah telah menghasilkan produk



yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun perusahaan maka pemerintah berhak untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan maupun menarik pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Semua pendapatan atau penghasilan yang didapatkan pemerintah di antaranya dikeluarkan untuk membayar para pegawai negeri misalanya membayar gaji polisi, membayar gaji guru, dokter dan sebagainya, pendapatan pemerintah juga digunakan untuk memberi subsidi kepada rumah tangga maupun perusahaan.



B. APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. -



Dasar Hukum APBN



Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). -



-



Struktur APBN a. Pendapatan Negara dan Hibah, b. Belanja Negara, c. Keseimbangan Primer, d. Surplus/Defisit Anggaran, e. Pembiayaan. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN a. pertumbuhan ekonomi, b. nominal produk domestik bruto, c. inflasi y-o-y, d. rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, e. nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, f. harga minyak (USD/barel), g. produksi/lifting minyak (MBPD), h. lifting gas (MBOEPD), Indikator lainnya: a. b. c. d.



jumlah penduduk pendapatan perkapita tingkat kemiskinan tingkat pengangguran



-



Siklus APBN



Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang[1]. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e.



-



perencanaan dan penganggaran APBN, Penetapan/Persetujuan APBN, Pelaksanaan APBN, Pelaporan dan pencatatan APBN, Pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN.



Fungsi APBN APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi : a. Fungsi otorisasi, b. Fungsi perencanaan, c. Fungsi pengawasan, d. Fungsi alokasi, e. Fungsi distribusi, f. Dan fungsi stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.



-



Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:



  



  



-



Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah: Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Asas Penyusunan APBN  Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.  Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.  Penajaman prioritas pembangunan.  Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara.



C. Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional. - Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes, yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara. Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur oleh beberapa faktor, salah satunya termasuk produk domestik bruto (PDB), yang merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam setahun. Faktor lainnya adalah permintaan agregat, yang merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara yang dibeli pada titik harga tertentu. Jika kurva permintaan agregat menyatakan bahwa pada tingkat harga yang lebih rendah, maka lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi. Kebijakan fiskal mempengaruhi pengukuran ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan PDB dan permintaan agregat secara berkelanjutan. Jadi, kebijakan fiskal sendiri adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran. 



Tujuan Utama Kebijakan Fiskal



Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan program agar menjaga setiap warganya tetap dalam keadaan ekonomi yang baik. Kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan yang dibuat



biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi dan harga yang stabil. Macam-macam Komponen Kebijakan Fiskal Ada empat komponen utama dari Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut:



-



 Kebijakan Perpajakan,  Kebijakan pengeluaran,  Kebijakan Investasi dan Disinvestasi,  Pengelolaan Utang / Surplus. Keseimbangan Pendapatan Nasional



Keseimbangan Pendapatan nasional atau pada istilahnya Equilibrium National Income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Contoh-contoh tersebut sama halnya dengan penawaran barang dan jasa atau keinginan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang meliputi aggregate supply. Pendapatan nasional merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor rumah tangga pada suatu negara dari penerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau selama satu tahun. Untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara dari waktu ke waktu maka suatu negara haruslah menghitung pendapatan nasionalnya sebagai indikator lajunya pembangunan negara. 



Keseimbangan Pendapatan Nasional Pada Perekonomian 2 Sektor



Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor ini, maka tidaka ada sektor pemerintah berarti tidak ada konsumsi pemerintah, pajak, subsidi, maupun perdagangan luar negeri. Dalam perekonomian dua sektor yaitu melibatkan antara dua sektor, sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan dan sektor perusahaan mendapatkan faktor produksi dari sektor rumah tangga. Pendapatan yang di dapat yaitu berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya sama hal nya masuk kedalam pendapatan nasional, dengan begitu terjadi keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor. Pendapatan yang digunakan oleh sektor rumah tangga seperti untuk ditabung atau untuk konsumsi. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor yang ingin menanamkan dana kepada perusahaan, atau perusahaan juga akan menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang untuk kebutuhan modal kerja seperti mesinmesin atau untuk membayar faktor-faktor produksi.







Keseimbangan Pendapatan Nasional Pada Perekonomian 3 Sektor



Dalam perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah, atau dalam hal ini perekonomian 3 sektor masuk kedalam perekonomian tertutup karena kegiatan ekonominya hanya berkecimpung di negaranya sendiri. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup ni dibedakan menjadi dua, yaitu perekonomian dimana sistem pajak adalah pajak dan dalam perekonomian dimana terdapat pajak yaitu pajak proporsional. Langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau pembelanjaan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi disebut dengan kebijakan fiskal. 



Keseimbangan Pendapatan Nasional Pada Perekonomian 4 Sektor



Perekonomian 4 sektor masuk kedalam perekonomian terbuka yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka maka sebagian produksi yang diproduksi di dalam negeri di ekspor atau di jual di luar negeri dan sebaliknya terdapat pula barang luar negeri yang di impor ke Indonesia. Jenis perekonomian tersebut adalah perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Model perekonomian 4 sektor terlihat dengan adanya kegiatan dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran dari faktor produksi sehingga muncul istilah perdagangan internasional. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua pelaku ekonomi yaitu pelaku ekonomi dalam negeri dan pelaku ekonomi luar negeri, mereka saling berhubungan sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang aktif. D. Model IS Model IS-LM , atau model Hicks-Hansen , adalah alat ekonomi makro dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pasar aset (juga dikenal sebagai output riil dalam pasar barang dan jasa ditambah pasar uang ). Perpotongan " investasi - hemat " (IS) dan " preferensi likuiditas - jumlah uang beredar " (LM) kurva model "keseimbangan umum" di mana seharusnya kesetimbangan simultan terjadi di kedua barang dan pasar aset. Namun dua interpretasi yang setara dimungkinkan: a. pertama, model IS-LM menjelaskan perubahan pendapatan nasional ketika tingkat harga diperbaiki dalam jangka pendek; b. kedua, model IS-LM menunjukkan mengapa kurva permintaan agregat dapat berubah. Oleh karena itu, alat ini kadang-kadang digunakan tidak hanya untuk menganalisis fluktuasi ekonomi tetapi juga untuk menyarankan tingkat potensial untuk kebijakan stabilisasi yang tepat.



Model ini dikembangkan oleh John Hicks pada tahun 1937, dan kemudian diperluas oleh Alvin Hansen , sebagai representasi matematis dari teori ekonomi makro Keynesian . Antara 1940-an dan pertengahan 1970-an, itu adalah kerangka kerja utama analisis ekonomi makro. Meskipun sebagian besar telah tidak ada dalam penelitian ekonomi makro sejak itu, ia masih merupakan alat pengantar konseptual backbone dalam banyak buku pelajaran ekonomi makro. Dengan sendirinya, model IS-LM digunakan untuk mempelajari jangka pendek ketika harga tetap atau lengket dan tidak ada inflasidipertimbangkan. Namun dalam praktiknya peran utama model adalah sebagai jalan untuk menjelaskan model AD-AS.



*Kurva IS bergerak ke kanan, menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi (i) dan ekspansi dalam ekonomi "nyata" (PDB riil, atau Y).



 IS (kurva investasi) Jadi kurva IS adalah titik titik keseimbangan dalam ekonomi "nyata" (nonfinansial). Setiap titik pada kurva mewakili keseimbangan antara tabungan yang didefinisikan secara luas dan investasi. Mengingat harapan tentang pengembalian investasi tetap, setiap tingkat suku bunga riil akan menghasilkan tingkat tertentu dari investasi tetap yang direncanakan dan pengeluaran sensitif-bunga lainnya: suku bunga yang lebih rendah mendorong investasi tetap yang lebih tinggi dan sejenisnya. Pendapatan berada pada tingkat ekuilibrium untuk tingkat bunga tertentu ketika tabungan yang dipilih konsumen dan peserta ekonomi lainnya untuk dilakukan dari pendapatan ini sama dengan investasi (atau, yang setara, ketika "kebocoran" dari aliran sirkuler sama dengan "injeksi"). The multiplier effectpeningkatan investasi tetap yang dihasilkan dari tingkat bunga yang lebih rendah meningkatkan PDB riil. Ini menjelaskan kemiringan kurva IS. Singkatnya, garis ini mewakili penyebab dari penurunan suku bunga ke peningkatan investasi tetap yang direncanakan (dll.) Ke peningkatan pendapatan dan output nasional.



 Kurva IS didefinisikan oleh persamaan Y= C(Y-T(Y)) +I(r) +G+NX(Y) dimana Y mewakili pendapatan,{\ displaystyle C (YT (Y))}C (YT (Y))mewakili pengeluaran konsumen sebagai fungsi yang meningkat dari pendapatan yang dapat dibuang (pendapatan, Y , dikurangi pajak, T ( Y ), yang dengan sendirinya bergantung secara positif pada pendapatan),{\ displaystyle I (r)}Saya (r)mewakili investasi fisik sebagai fungsi penurunan tingkat bunga riil, G mewakili pengeluaran pemerintah, dan NX ( Y ) mewakili ekspor neto (ekspor dikurangi impor) sebagai fungsi penurunan pendapatan (menurun karena impor merupakan fungsi peningkatan pendapatan).  Kurva LM Fungsi LM adalah serangkaian titik ekuilibrium antara fungsi preferensi likuiditas (atau permintaan uang) dan fungsi pasokan uang (sebagaimana ditentukan oleh bank dan bank sentral ). Setiap titik pada kurva LM mencerminkan situasi ekuilibrium tertentu dalam diagram ekuilibrium pasar uang, berdasarkan tingkat pendapatan tertentu. Dalam diagram ekuilibrium pasar uang, fungsi preferensi likuiditas hanyalah kesediaan untuk memegang saldo kas alih-alih sekuritas . Untuk fungsi ini, tingkat bunga nominal (pada sumbu vertikal) diplot terhadap jumlah saldo kas (atau likuiditas), pada garis horizontal. Fungsi preferensi likuiditas miring ke bawah. E. Multiplier Kebijakan Fiskal Multiplier adalah faktor pelipat ganda (angka pengganda) sebagai akibat perubahan (tambahan atau pengurangan) salah satu faktor penyusun variabel GDP atau pendapatan nasional (Y). Oleh karena itu Y dipengaruhi oleh C, I, G, Tx, Tr, X, M makan akan ada multiplier C, I, G, Tx, Tr, X, M Campur tangan pemerintah akan menimbulkan beberapa multiplier, yaitu : -



∆Y =1/1−b=1/ MPS ∆i ∆Y =1/1−b Multiplier pengganda konsumsi : Cm ¿ ∆a Multiplier pengganda pengeluaran pemerintah : Gm=1/1−b ∆Y =b /1−b Multiplier pengganda transfer pemerintah : Trm= ∆ Tr ∇Y =−b /i−b Multiplier pengganda pajak : Txm= ∇ Tx Multiplier pengganda pendapatan dan belanja seimbang : Bm=1 Multiplier pengganda investasi : ℑ=



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor – sektor rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran keatas konsumsi rumah tangga dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun dasar Hukum APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Keseimbangan Pendapatan nasional atau pada istilahnya Equilibrium National Income adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran perbelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, misalnya konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Model IS-LM , atau model Hicks-Hansen , adalah alat ekonomi makro dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pasar aset (juga dikenal sebagai output riil dalam pasar barang dan jasa ditambah pasar uang ). Multiplier adalah faktor pelipat ganda (angka pengganda) sebagai akibat perubahan (tambahan atau pengurangan) salah satu faktor penyusun variabel GDP atau pendapatan nasional (Y). B. Saran Makalah ini merupakan pembahasan mengenai Peran Pemerintah dalam Ekonomi Makro: Kebijakan Fiskal. Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami tentang kebijakan fiskal sehingga makalah ini dapat bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA https://www.weare.id/keseimbangan-ekonomi-tiga-sektor/ https://dewiratnasari830.wordpress.com/2014/01/15/sistem-perekonomian-3-sektor-dan4-sektor/ https://slideplayer.info/slide/12291418/ https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/17/160000569/apbn--pengertian-unsurfungsi-dan-penyusunannya?page=all https://www.studiobelajar.com/apbn-apbd/ https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-1.pdf https://www.jurnal.id/blog/pengertian-kebijakan-fiskal-dan-tujuannya/ https://www.cermati.com/artikel/mengenal-kebijakan-fiskal-salah-satu-strategipemerintah-mengatasi-masalah-internal-negara https://www.slideshare.net/yasminpambudi/keseimbangan-pendapatan-nasionalekonomi http://ipteklitbang.blogspot.com/2009/03/keseimbangan-pendapatan-nasional.html https://yohanli.com/definisi-kurva-is-lm/



https://www.slideshare.net/gadissriyamti/analisa-kurva-islm https://www.slideshare.net/yusr0n/bab-8-multiplier