Materi Ke-Indonesia-An (Makesta) [PDF]

Citation preview

MATERI KE-INDONESIA-AN MASA KESETIAAN ANGGOTA (MAKESTA)



Oleh : Rinaldi Subagja



PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PURWAKARTA Gd. PCNU Jl. Ibrahim Singadilaga No. 23 Koncara Purwakarta 41112 Jawa Barat



Bismilahirohmanirrohim Pada jenjang MAKESTA, pendekatan pelatihan yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi, dengan pendekatan pedagogi lebih dominan. Hal. 72 Ke Indonesiaan wajib menjadi materi dalam MAKESTA dalam Buku PK hal.102 Materi ke-indonesiaan mempelajari dua pokok pembahasan, yaitu tentang sejarah kemerdekaan indonesia dan Peran ulama NU dalam merebut kemerdekaan indonesia dengan metode resitasi, diskusi, pembelajaran beregu (kompetisi antar kelompok). Buku Pedoman Kaderiasi 2018 Hal. 108 Apa itu Sejarah? Secara Etimologi, kata sejarah secara harafiah berasal dari bahasa Arab ( :‫ شجرة‬šajaratun) yang berarti Pohon. Kata Sejarah semakin tidak jauh pada bahasa Yunani yaitu historia yang berfaedah ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berfaedah masa lalu manusia. Etimologi: cabang ilmu bahasa yang menyelidi asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. Sejarah menurut para ahli 1. Thomas Carlyle Menurutnya sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Orang-orang tersebut biasanya adalah seseorang yang berperan sebagai penyelat zamannya. Sehingga perlu dicatat sebagai peletak dasar sejarah 2. Herodotus Herodotus adalah seorang ahli sejarah yag berkebangsaan Yunani. Beliau juga mendapatkan julukan "The Father of History." Menurutnya, sejarah tidak berkembang ke arah depan dan memiliki tujuan yang jelas. Tetapi, bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. 3. Ibnu Kaldun Menurutnya, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau tentang peradaban dunia, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat tersebut. 4. J.V. Bryce Menurutnya, sejarah merupakan catatan dari apa yang telah dipikirkan, diperbuat, dan dikatakan manusia. 5.Patrick Gardiner Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. 6. Moh. Yamin Sejarah adalah suatu ilmu ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan.



SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA Penjajahan dari sejumlah negara yang terjadi di Indonesia memang membawa dampak yang sangat buruk terhadap Indonesia, sehingga masing-masing daerah mulai melakukan perlawanan. Misalnya, Pattimura yang memperjuangkan kawasan Maluku pada tahun 1817, Perang Padri yang dilakukan oleh kawasan Sumatra Barat yang digerakkan oleh pahlawan Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah pada tahun 1825-1830. Masih banyak perlawanan lainnya yang dilakukan, tetapi sebagian besar tidak membuahkan banyak hasil. Banyak yang menderita, ditangkap, diasingkan, dihukum, bahkan gugur. Itu sebabnya di awal abad ke-19, perlawanan sifatnya sudah berupa organisatoris-nasional, bukan lagi kedaerahan. Rakyat sudah mulai memiliki kesadaran nasional. Budi Utomo yang memimpinnya pada 20 Mei 1908. Niat dan semangatnya didorong oleh dokter senior, yakni Dokter Wahidin Sudirohusodo. Usaha yang dilakukan Budi Utomo antara lain adalah memajukan berbagai bidang maupun sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi lainnya ternyata ikut mendukung dan memberikan pencerahan, seperti Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1908), Partai Nasional Indonesia (1927), dan Gerindo (1937). Ada pula organisasi non-politik yang ikut berdiri, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Organisasi tersebut bertujuan baik dan memberikan pendidikan untuk muridmuridnya. Sejarah yang telah berlalu panjang dan memerlukan banyak pengorbanan menggerakkan Indonesia untuk membebaskan diri dari kolonial. Pada tahun 1928, pemuda mulai bersama-sama bersatu dan memiliki ikrar. Namun, tentara Jepang datang setelah penjajahan selama 3,5 abad yang dilalui Indonesia sudah cukup menyiksa. Negeri merah-putih tentunya tidak diam saja dan mulai bekerja sama dalam kedua sidang, yakni BPUPKI dan PPKI.



Latar Belakang BPUPKI Jepang memiliki cita-cita untuk membangun sebuah kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya, tetapi masih menurut kekuasaannya. Ketika dicoba untuk dicetuskan, perang justru direalisasikan. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour ternyata melakukan serangan mendadak pada tahun 7 Desember 1941. Jepang dengan sigap langsung merambah kawasan Asia Tenggara, dimulai dari Philipina ( Januari 1942), Singapura (Februari 1942), segalanya dikuasai sampai giliran Indonesia pada tahun 1942. Sebenarnya, kedatangan Jepang sempat disambut oleh rasa lega, tetapi harapan yang ada langsung sirna ketika melihat mereka yang bertindak seenaknya. Rakyat mulai berserikat dan berkumpul kembali untuk membicarakan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang sama sekali. Mereka saling mengumpulkan suara, pendapat, dan tentunya berjuang. Meski penderitaan Jepang selama tiga tahun (1942-1945) benar-benar pedih dan terasa sekali, semangat bangsa tetap tidak



padam. Inilah awal dan modal besar untuk mengusir penjajah yang singgah, tapi menyiksa lahir dan batin seluruh rakyat. Serangan pengeboman mulai dimulai pada bulan Juni tahun 1944. Pada bulan Julinya, pihak Jepang mulai kehilangan pangkalan laut mereka yang bertempat di Kepulauan Mariana disebabkan oleh krisis kabinet. Pada bulan September, Amerika mulai berhasil menguasai negara, dari Filipina, sehingga hubungan pangkalan laut Pulau Truk dengan negara tersebut akhirnya terputus. Kekalahan demi kekalahan membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia mulai melemah. Jepang mengambil kebijakan untuk memasukkan kekuatan pribumi. Dengan begitu, mereka harus memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bantuan.



SEJARAH TERBENTUKNYA BPUPKI (Power Point) Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan pembuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai ‘Koiso Declaration’. Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang, padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, undang-undang nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, pengumuman Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) . Janji tersebut dikumandangkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Syikikan Kumakici Harada. Tujuan Dibentuknya BPUPKI Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakaan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada Rakyat bahwa janji Jepang benar. Anggota BPUPKI Pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenno Heika. Telah diputuskan bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat yang dibantu oleh 2 orang Ketua muda yaitu Icibangase Yosio dan RP. Soeroso Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.



Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa (7 orang) yang berasal dari pemerintah militer jepang di Indonesia.



SIDANG BPUPKI I (Power Point) Sidang dibagi menjadi dua babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan 10-16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5.



Peri kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Kesejahteraan rakyat



Usulan seccara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya yang secara tertulis yaitu 1. 2. 3. 4. 5.



Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebangsaan persatuan Indonesia. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Soepomo. Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut: 1. 2. 3. 4. 5.



Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan lahir dan batin Musyawarah Keadilan rakyat



Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah philosophise grondslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya gedung Indonesia merdeka. Untuk mewujudkannya, Ir Soekarno mengusulkan lima asas sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5.



Nasionalisme atau kebangsaan Internasionalisme yang didasari kemanusiaan Musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan Kesejahteraan nasional Ketuhanan melalui kebudayaan



Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama pancasila (panca berarti lima, sila berarti dasar) atas bantuan dari seorang ahli bahasa dan jika tidak tersetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi



trisila (sosio demokrasi, sosio ketuhanan, dan demokratis). Selanjutnya, apabila ditolak kembali, trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong. Hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia. PIAGAM JAKARTA (Power Point) Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota badan penyelidik di kantor besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Sembilan, beranggotakan Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Maramis, Mr. Soebardjo, Drs. Moh. Hatta, Drs. Mr. Moh. Yamin, Kyai Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjoko Soejoso, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikannya dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan preambule, tepatnya pada alinea keempat. Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya, hanya terletak pada sila pertama, yakni ‘ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Usulan tersebut disebut sebagai rancangan preambule hukum dasar, sedangkan Mohammad Yamin mempopulerkannya sebagai ‘Piagam Jakarta’.



SIDANG BPUPKI II (Power Point) Sidang BPUPKI kedua berlangsung tanggal 10-16 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. BPUPKI lalu membentuk Panitia Perancang UUD, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso, sementara Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohammad Hatta. Ketua Panitia Perancang UUD yaitu Ir. Soekarno. Panitia Perancang UUD beranggotakan 19 orang. Panitia Perancang UUD membentuk kelompok kecil berisi 7 orang pada 11 Juli 1945. Kelompok kecil ini terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman, dengan ketua Prof. Soepomo. Kelompok kecil Panitia Perancang UUD bertugas khusus merumuskan rancangan UUD. Hasil rumusan rancangan UUD dari kelompok kecil Panitia Perancang UUD disempurnakan secara bahasa oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Prof. Soepomo. Hasil pembahasan Panitia Perancang UUD yaitu konsep pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD atau preambule, dan Batang Tubuh UUD atau isi. Ketiga konsep ini disampaikan



pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Setelah kurang lebih satu jam, ketiga konsep itu lalu diterima oleh sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI kedua juga turut membahas bentuk negara. Anggota-anggota berbeda pendapat mengenai bentuk negara. Anggota BPUPKI memperdebatkan pilihan bentuk negara kerajaan (monarki), negara Islam, negara federal, atau negara republik. Lewat pemungutan suara, BPUPKI menyetujui negara republik sebagai bentuk negara Indonesia, Sidang BPUPKI kedua juga membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang diusulkan anggota BPUPKI mencakup seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda ditambah dengan wilayah Malaya, tetapi tidak mencakup Papua (Irian). Sejumlah anggota BPUPKI lain mengusulkan wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, dan Timor Timur. Melalui musyawarah, BPUPKI menyetujui bahwa wilayah Indonesia yaitu seluruh wilayah Kepulauan Indonesia yang semula jadi wilayah kekuasaan Hindia-Belanda. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka. BPUPKI lalu digantikan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi sidang BPUPKI kedua bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan.



PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA



Kabar kekalahan Jepang Pada tanggal 14 Agustus 1945, radio-radio sekutu mengabarkan kekalahan jepang. Sehari kemudian sekutu mengumumkan jika jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian kabar ini terdengar oleh para pemuda, atas dukungan sultan sjahrir golongan muda bersepakat untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan indonesia. Beberapa tokoh pemuda saat itu diantaranya Kusnadi Hadibroto, Abu bakar lubis, MH Lukman, Soebandio dan yang lainnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 04.00 WIB Soekarna dan Hatta segera dijemput oleh golongan muda terkait rencana proklamasi. Keduanya diamankan di Rengasdengklok. Pukul 15.30 WIB di hari yang sama, ahmad subardjo dan jusuf kunto menemui soekarno dan hatta, mengabarkan berita menyerahnya jepang terhadap sekutu, dan setelahnya dibawa kembali ke jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 00.00 WIB di Rumah Meida rapat penyusunan dan penetapan naskah proklamasi disegerakan dan pada pukul 02.00 WIB naskah proklamasi kemerdekaan indonesia selesai disusun dan ditanda tangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa. Soekarno mengumumkan bahwa pembacaan naskah proklamasi dilakukan di Jl. Pegangsaan Timur



No. 56, Jakarta pada 10.00 WIB. Dengan rahmat tuhan yang maha esa, akhirnya 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi sebagai tanda indonesia telah merdeka.



Dasar Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kemerdekaan Negara Indonesia Nahdlatul Ulama dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan senantiasa dilandasi oleh dasar sharī’at Islam dan nilai-nilai ke-Islam-an, juga didasari atas nilai-nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi, hal ini dapat kita lihat bagaimana latar belakang Nahdlatul Ulama ini lahir, bagaimana peranannya yang begitu besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI. NU pimpinan KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilainilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasarkan atas syari’at Islam ‘alā Ahl alSunnah wal al-Jamā’ah. Pandangan Nahdlatul Ulama bahwa perjuangan jihad ulama dalam mengusir penjajah Belanda sebenarnya adalah tuntunan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan setiap umat-Nya sebagai bentuk manivestasi rasa syukur terhadap Allah yang Mahakuasa. Jihad yang dilakukan oleh ulama dan santrinya ialah jihad membela tanah air, sebagai bentuk cinta tanah air (ḥubb al-waṭan) yang dimaknai sebagai jihād fī sabīlillāh. Karena upaya mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia dalam pandangan hukum Islam merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dijalankan umat Islam. RESOLUSI JIHAD Dalil (Power Point) Dari dasar al-Qur’an ini maka Nahdlatul Ulama (NU) bersepakat bahwa jihad memerangi penjajah Belanda wajib hukumnya, disinilah pimpinan NU terutama KH. Hasyim Asyari sebagai komandan organisasi NU ikut mendukung upaya kemerdekaan dengan menggerakkan rakyat melalui fatwa jihad, Hasilnya pada 22 Oktober 1945, KH. Hasyim Asy’ari dan sejumlah ulama di kantor NU Jawa Timur mengeluarkan keputusan resolusi jihad itu. Karena itulah KH. Hasyim Asy’ari diancam hendak ditangkap Belandal, namun KH. Hasyim Asy’ari tidak bergeming, dia memilih bertahan mendampingi laskar Ḥizbullāh dan Sabīlillāh melawan penjajah. Bahkan ketika Bung Tomo meminta KH. Hasyim mengungsi dari Jombang, Kiai Hasyim berkukuh bertahan hingga titik darah penghabisan, hingga muncul sebuah kaidah (rumusan masalah yang menjadi hukum) populer di kalangan kelompok tradisional NU; ḥubbu al-waṭan min alimān (mencintai tanah air adalah bagian dari iman). Semangat dakwah anti kolonialisme sudah melekat pada diri KH. Hasyim sejak belajar di Makkah, ketika jatuhnya dinasti Ottoman di Turki. KH. Hasyim pernah mengumpulkan kawan-kawannya, lalu berdoa di depan Multazam, berjanji menegakkan panji-panji keislaman dan melawan berbagai bentuk penjajahan. Sikap anti penjajahan juga sempat membawa KH. Hasyim masuk bui ketika masa penjajahan Jepang. Waktu itu, kedatangan Jepang disertai kebudayaan Saikerei yaitu menghormati Kaisar Jepang Tenno Heika dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap ke arah Tokyo setiap pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Budaya itu wajib dilakukan penduduk tanpa kecuali, baik anak sekolah, pegawai pemerintah, kaum pekerja dan buruh, bahkan di pesantren-pesantren. Namun KH. Hasyim Asyari menentang karena dia menganggapnya haram dan dosa besar. Membungkukkan



badan semacam itu menyerupai rukū’ dalam shalat, hanya diperuntukkan menyembah Allah. Menurut KH. Hasyim Asy’ari, selain kepada Allah hukumnya haram, sekalipun terhadap Kaisar Tenno Heika yang katanya keturunan Dewa Amaterasu Dewa Langit. Akibat penolakannya itu, pada akhir April 1942, KH. Hasyim Asyari yang sudah berumur 70 tahun dijebloskan ke dalam penjara di Jombang. Kemudian dipindah ke Mojokerto, lalu ke penjara Bubutan Surabaya. Selama dalam tawanan Jepang, Kiai Hasyim disiksa hingga jari-jari kedua tangannya remuk tak lagi bisa digerakkan. Itulah pemikiran NU yang sangat gigih menentang segala bentuk penjajahan hukumnya wajib karena perintah agama, hal ini sejalan dengan garis perjuangan ulama-ulama pendahulunya yang senantiasa memberikan hukum wajib jihad untuk mengusir Belanda.



LATAR BELAKANG RESOLUSI JIHAD Menurut Martin van Bruinessen, lahirnya “Resolusi Jihad” tidak terlepas dari peran Ḥizbullāh, peran mereka nyata terlihat setelah berkumpulnya para kiai se-Jawa dan Madura di kantor ANO (Ansor Nahdlatul Oelama) pada tanggal 21 Oktober 1945. Setelah rapat darurat sehari semalam, maka pada 22 Oktober dideklarasikan seruan jihad fī sabīlillāh yang belakangan dikenal dengan istilah “Resolusi Jihad”, karena NU melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, dan sudah mempunyai konstitusinya sendiri (UUD 1945), Resolusi jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat arekarek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir yang dipekikkan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya. Dari sejarah ini, warga NU dan para elitnya, tidak menjadi alergi ketika akhir-akhir ini ada upaya untuk mengebiri dan mengaburkan makna jihad. Resolusi Jihad yang diserukan KH. Hasyim Asy’ari, sebaiknya diingat kembali untuk memberikan motivasi kepada generasi muda dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara.



KETERLIBATAN ULAMA NU DALAM PPKI Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai arti penting dalam perumusan Pembukaan UndangUndang Dasar negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam Panitia Sembilan dalam BPUPKI (Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting, yaitu “Piagam Jakarta” . Syukurlah rumusan “Atas berkat rahmat Allah... “ itu tidak dituntut untuk dicoret sebagaimana rumusan tujuh kata “(Ketuhanan)… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya....”, seperti kita pahami “tujuh kata” itu kemudian dicoret dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945. Bung Hatta mengaku, ia mendapat telepon dari seorang perwira Jepang yang mengaku menyampaikan aspirasi kaum Kristen Indonesia Timur, bahwa mereka tidak mau bergabung dengan NKRI jika “tujuh kata” itu tidak dihapus. Hingga kini, peristiwa seputar pencoretan “tujuh kata” itu masih misterius, sebab sampai meninggalnya Bung Hatta tidak membuka siapa sebenarnya perwira Jepang yang meneleponnya tersebut.



Power Point Piagam Jakarta adalah cikal bakal materi Pembukaan UUD 1945 oleh karena materi Piagam Jakarta kemudian dijadikan materi pembukaan (preambule) UUD 1945. Piagam Jakarta berisi pula kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945. Persiapan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa termasuk salah satu perumus Pancasila yaitu KH. Abdul Wahid Hasyim dari kalangan tokoh agama.