Modul Ekonomi Publik I [PDF]

Citation preview

Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Publik



BAB I FUNGSI PEMERINTAH DALAM EKONOMI PUBLIK Merupakan suatu kewajiban pemerintah (negara) dalam penyediaan barangbarang publik. Tetapi diperlukan transparansi dan kerjasama yang bertanggungjawab antarpelaku ekonomi… 1.1. Pendahuluan Perekonomian di suatu negara berjalan karena didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan tersendiri. Para pelaku ekonomi yang sering kita ketahui adalah entitas Konsumen sebagai pemilik faktor-faktor produksi terutama SDM, dan entitas Produsen sebagai pengguna faktor-faktor produksi milik konsumen. Tetapi ada satu entitas pelaku ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu Pemerintah. Entitas Pemerintah bekerja melalui kekuatan regulasi dan perangkat hukum yang memaksa (power to coerce) kepada pelaku usaha yang lain, baik konsumen maupun produsen. Melalui perangkat regulasi dan hukum yang dimiliki pemerintah, maka konsumen dan produsen mutlak mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan kehidupn bermasyarakat, khususnya kehidupan berekonomi. Pemerintah atau negara berwenang mengatur penyediaan barang-barang publik (public goods) maupun barang swasta (private goods) kepada masyarakat melalui sebuah mekanisme monopoli kepada perusahaan negara tertentu atau sebaliknya disediakan melalui mekanisme pasar (market mechanism) sesuai dengan kondisi dan system perekonomian yang dianutnya. Dalam bab ini akan dibahas secara khusus mengenai fungsi-fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi (allocation function), fungsi distribusi (distribution function) dan fungsi stabilisasi (stabilitation function). Disamping itu, akan dibahas pula mengenai kegagalan pemerintah (government failure) yang tercipta akibat aktivitas yang tak terkendali yang dilakukan oleh pemerintah



sendiri,



akibat



ketidaksanggupan



pemerintah



mengantisipasi



perubahan perilaku konsumen dan produsen. Bahkan kegagalan pemerintah adakalanya tercipta disebabkan oleh perilaku negatif



(moral hazard) aparat 1



Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Publik



pemerintah itu sendiri dalam penyediaan barang-barang publik secara tidak tranparan. 1.2. Fungsi Alokasi (allocation function) Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar (market failure). Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa sistem pasar gagal mmenyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai (Sifat pengecualian), yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang tehadap orang lain dalam menikmati barang tersebut. Jalan raya adalah salah satu contoh barang publik yang tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis. Secara teknis, setiap orang membutuhkan jalan, sehingga kalaupun ada seseorang pemakai



jalan,



maka



tidak



mungkin



orang



lain



dilarang



untuk



menikmati/memanfaatkan jalan tersebut. Secara ekonomis, misalnya pemerintah tidak dapat memberi pagar disisi setiap jalan (secara teknis mungkin dapat dilaksanakan), akan tetapi untuk melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan membuat pagar itu sendiri, sehingga secara ekonomis pemerintah tidak melakukannya. Jadi yang disebut barang publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut. Jadi dalam fungsi alokasi ini, peranan pemerintah adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Berkaitan dengan peranan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar



2



Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Publik



harus menyediakan barang-barang publik dan berapa dana harus dialokasikan untuk barang ini. 1.3. Fungsi Distribusi (distribution function) Peranan lain dari pemerintah dalam sistem perekonomian adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, permintaan dan penawaran faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi ekonomi harus dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain. Kaldor (dalam Mangkoesoebroto, 2001) mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermanfaat (baik) apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan "dapat" (secara konseptual, walaupun tidak perlu begitu dalam kenyataannya) tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian, sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan. Masalah keadilan tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi, oleh karena itu masalah keadilan tergantung dari pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut akan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif tergantung dari persepsi masyarakat terhadap keadilan. Pada umumnya keadilan publik ini didistribusikan melalui kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung melalui pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif beban pajak yang lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi



3



Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Publik



bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya adanya perumahan murah dan subsidi pupuk. 1.4. Fungsi Stabilisasi (stabilatation function) Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan mobil akan menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pegawai. Pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti pakaian, sepatu, TV yang seterusnya pengusaha pakaian, sepatu, TV akan mengurangi pegawainya. Jadi, gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain, yang tanpa campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja dan menganggu stabilitas perekonomian. Inflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijakan moneter. 1.5. Kegagalan Pemerintah (government failure) Pemerintah menjalankan peranannya baik peranan alokasi, peranan distribusi maupun peranan stabilisasi dalam mengatasi masalah perekonomian guna tercapainya kondisi pareto optimal. Pareto optimal merupakan suatu kondisi yang menunjukkan keadaan dimana satu aktivitas ekonomi tidak mampu lagi memberikan



kenaikan



kesejahteraan



bagi



satu



pelaku



ekonomi



tanpa



menyebabkan penurunan kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya. Akan tetapi, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan rakyat menuju pareto optimal, bahkan terkadang justru menjauhi kondisi pareto optimal. Kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi pareto optimal antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:



4



Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Publik



1. Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik ternyata membawa dampak permintaan tembakau menurun sehingga pendapatan petani tembakau juga turun. 2. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. 3. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah mememerlukan tender, dan sistem yang kompleks, serta rentan dengan praktek-raktek persaingan usaha tidak sehat (unfair competition) 4. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent seeking behaviour.



5



Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Publik



Soal Latihan 1.



Sebutkan 3 (tiga) entitas pelaku ekonomi, berikut kemampuannya dalam memberdayakan sumberdaya-sumberdaya ekonomi!



2.



Mengapa pemerintah berwenang memaksa entitas produsen dan konsumen untuk mentatati peraturan yang dibuatnya?



3.



Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi?



4.



Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi ?



5.



Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pemerintah (government failure) ?



6