Monitoring Dan Evaluasi Program Hiv Aids [PDF]

Citation preview

Lampiran Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Pindad Nomor : Skep/ /RS/II/2020 Tanggal : 26 Februari 2020 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM HIV AIDS (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Monitoring dan Evaluasi, selanjutnya disingkat M&E, adalah bagian penting



dari



manajemen



sebuah



program,



baik



sebagai



unsur



perencanaan maupun pelaksanaan. Sebagai bagian perencanaan M&E menghasilkan data dan informasi untuk penetapan prioritas masalah, tujuan, kegiatan dan target yang harus dicapai. Sebagai bagian dari pelaksanaan, M&E menghasilkan data dan informasi untuk mengukur kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan mutu pelayanan atau program. Operasional harian program tergantung kepada kemapanan sistem monitoring dan evaluasi. Keefektifan fungsi sistem M&E tergantung pada rasa kepemilikan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan terhadap informasi yang mereka sediakan bagi sistem, umpan balik dan pemanfaatannya bagi pembuatan kebijakan. Dengan luasnya respon negara dalam penanggulangan AIDS, pada tahun 2003 disepakati mekanisme koordinasi respon nasional penanggulangan AIDS yang dikenal dengan “Three ones principle” yang saat ini diadopsi oleh banyak negara di dunia. Salah satu prinsip terkait dengan pelaksanaan M&E. Three Ones Principles, terdiri dari : 1. Satu kerangka kerja AIDS yang memberikan dasar bagi koordinasi kerja semua pemangku kepentingan. 2. Satu koordinasi dengan dasar mundat multisektoral yang luas, dan 3. Satu sistem M&E tingkat nasional.



1



Sesuai dengan “Three ones principle”, program penanggulangan AIDS telah menuju ke satu sistem M&E dalam tingkat nasional. Dengan prinsip ini, pemilihan indikator sejauh mungkin disesuaikan dengan indikator yang tersedia baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional, termasuk indikator yang dikeluarkan oleh donor. Pertimbangan lain adalah kontinuitas, membatasi data yang dikumpulkan sesuai dengan relevansi manajemen program dan mengurangi beban petugas di lapangan dalam pengumpulan data. B. Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi Maksud dan tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi program pengendalian HIV dan AIDS adalah memberikan gambaran terkait capian program HIV AIDS bagi



manajemen dan penanggung jawab program



dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan program pengendalian HIV dan AIDS. Pedoman ini meliputi : 1. Pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan indikator-indikator yang disepakati dan ditetapkan secara nasional. 2. Mekanisme dan alur pelaporan program pengendalian HIV dan AIDS yang berjenjang mulai dari unit, tim, Kepala Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan serta Provinsi. 3. Piranti atau alat pengum[ul data berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada unit pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi sampai Pusat. 4. Pemanfaatan informasi untuk perbaikan intervensi dan perencanaan program pengendalian HIV dan AIDS.



2



BAB II KERANGKA KERJA A. Pengertian Monitoring dan Evaluasi dapat dilihat sebagai kegiatan yang berkelanjutan (continuum). Monitoring adalah pengawasan kegiatan secara rutin dan menilai pencapaian program terhadap target melalui pengumpulan data mengenai input, proses dan luaran secara reguler dan terus-menerus



yang



dapat



menghasilkan



indikator-indikator



perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan program/proyek terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut diperuntukkan bagi program/proyek yang sedang berjalan. Bagi program pengendalian HIV dan AIDS, data dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk register pasien, laporan keuangan, daftar tilik dan survey. Monitoring biasanya menjawab pertanyaan “apa yang terjadi?” Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematik mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan. Data monitoring yang baik sering menjadi titik awal bagi evaluasi. Penelitian khusus sering dibutuhkan untuk menilai tingkat luaran yang lebih tinggi yang biasanya tidak dikumpulkan melalui kegiatan monitoring rutin. Evaluasi biasanya melakukan dibalik yang deskriptif dan didesain untuk mengeksplorasi penyebab kegagalan dan formulasi untuk keberhasilan. Desain evaluasi yang baik bisa menjadi rumit dan memerlukan penerapan metodologi survei atau epidemiologi. Secara ringkas, evaluasi adalah piranti untuk menjawab “Apakah tujuan tercapai, dan mengapa?Tabel berikut memberikan gambaran singkat mengenai perbedaan antara evaluasi dan monitoring.



3



B. Kerangka Kerja Logis Monitoring dan Evaluasi Kerangka kerja untuk pemilihan indikator yang sering digunakan adalah



kerangka



logis



masukan-proses-luaran-hasil-dampak



sebagaimana digambarkan pada table dibawah. Kerangka ini memberikan jalan untuk mengorganisasi data yang dibutuhkan untuk memonitor kemajuan program dan memberikan urutan logis untuk pengumpulan dan analisa informasi. Dimulai dengan menelaah masukan yang dibutuhkan (misalnya sumber daya) untuk melaksanakan kegiatan, proses (misalnya konseling dan testing) dan kemudian luaran (output, immediate effect). Luaran kemudian mengantarkan ke hasil (outcome, intermediate effect, seperti perubahan perilaku berisiko) dan kemudian menjadikan dampak (impact, long term effect, seperti penurunan insiden HIV). Paradigma tersebut digambarkan dalam Tabel 2 berikut dengan menampilkan jenis data yang diperlukan pada masing-masing tahap.



4



Rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk mencapai tujuan program digambarkan dalam suatu rangkaian kerangka logis berikut (tabel 3) untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1. Pada tahap pertama digunakan semua unsur masukan (input) Monitoring dan Evaluasi (man, money, material). 2. Semua masukan (input) berproses (merencanakan Monitoring dan Evaluasi, melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya). 3. Proses Monitoring dan Evaluasi menghasilkan keluaran (output) berupa informasi. 4. Informasi digunakan dalam membuat kebijakan dan keputusan untuk program/proyek, sebagai outcome dari Monitoring dan Evaluasi. 5. Kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi akan memberi impact (dampak) berupa penurunan angka kesakitan atau perbaikan derajat kesehatan sesuai tujuan.



5



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam manajemen program dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut : 1. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi a. Penetapan tujuan Monitoring dan Evaluasi, indikator yang diukur, cara pelaksanaan (pedoman), format (alat ukur), alur pelaporan, rumusan kegiatan pokok dan jadwal. b. Pengorganisasian tenaga pelaksana dari unit pelaksana berjenjang hingga manajemen. c. Pendanaan



kegiatan



sesuai



alokasi



dan



kegiatan



yang



direncanakan. 2. Implementasi Monitoring dan Evaluasi a. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sesuai rencana dan jadwal. b. Pengawasan mutu Monitoring dan Evaluasi dengan supervisi, bimbingan teknis dan monitoring. 3. Penilaian Monitoring dan Evaluasi a. Penilaian Monitoring dan Evaluasi untuk rencana perbaikan



6



Pedoman dalam implementasi sistem Monitoring dan Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk pendekatan yang strategis dan bertahap, berdasarkan kenyataan bahwa : 1) Infrastruktur



dan



kapasitas



yang



harus



dimiliki



untuk



melaksanakan masing-masing komponen yang berbeda pada sistem tidak semua dapat dilakukan sekaligus. 2) Tidak semua program/kegiatan memerlukan semua aspek Monitoring dan Evaluasi. Gambar



berikut



menggambarkan



tingkat



kegiatan



M&E



yang



diperlukan sesuai dengan jumlah kegiatan program



Investigasi setiap masalah dimulai dengan menanyakan pertanyaan yang terkait, seperti digambarkan pada gambar berikut :



7



C. Sistem Monitoring dan Evaluasi Sistem M&E tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu strategi. Pada umumnya, suatu strategi mencakup perencanaan, pelaksanaan atau implementasi berbagai program dan proyek, dan sistem M&E. Kaitan antara sistem M&E dalam strategi suatu program, pemahaman mengenai apa itu sistem M&E, bagaimana menyusun dan melaksanakannya, serta mengapa sistem M&E diperlukan, akan dibahas secara lebih rinci dalam pedoman ini.Penentuan konsep atau rancangan strategi, seperti tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya haruslah menjadi titik awal penyusunan strategi program. Selanjutnya, dari konsep mengenai apa tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, disusun suatu sistem M&E, detil rencana operasional programprogram, serta luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang diharapkan. Penentuan luaran, hasil, dan dampak dari suatu strategi program dalam tahap perencanaan sangat penting karena jika hal tersebut dibandingkan dengan kondisi aktual yang dicapai akan mencerminkan



perubahan,



yang



sekaligus



merupakan



ukuran



keberhasilan suatu program. Hal tersebut merupakan fungsi pokok sistem M&E dalam kaitannya dengan strategi program. 8



Tahap-tahap sistem Monitoring dan Evaluasi secara rinci, yang mencakup :  Pengembangan



sistem



Monitoring



dan



Evaluasi



dengan



mengidentifikasi apa saja informasi yang dibutuhkan. Penyusunan dan pengembangan sistem ini harus mengacu pada tujuan (apa yang



ingin



dicapai)



dan



cara



pencapaian



(mekanisme



pelaksanaan) yang ditetapkan.  Pengumpulan dan manajemen informasi yang erat kaitannya dengan pengukuran indikator keluaran, hasil, dan dampak program/proyek. Di samping itu juga perlu dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan operasional di lapangan.  Refleksi hal-hal kritis yang perlu diperbaiki dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dari data/informasi yang dikumpulkan perlu



dianalisis



dan



direfleksikan



oleh



semua



pemangku



kepentingan, yang hasilnya digunakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem Monitoring dan Evaluasi.  Komunikasi dan pelaporan hasil dari pelaksanaan semua kegiatan monitoring dan evaluasi kepada para pemangku kepentingan. Komunikasi dan pelaporan hasil tersebut semestinya dimanfaatkan sebagai masukan baik untuk perbaikan pelaksanaan tahap-tahap berikutnya dari kegiatan program/proyek yang sedang berjalan maupun pelaksanaan program/proyek serupa di masa yang akan datang. 1. Sistem Monitoring Sistem monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang dapat



menghasilkan



indikator-indikator



perkembangan



dan



pencapaian suatu kegiatan program/proyek yang sedang berjalan terhadap tujuan yang ditetapkan. Sistem monitoring mencakup 9



penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Secara umum, sistem monitoring (dan evaluasi) terdiri dari empat komponen, yaitu: tujuan (goal), sasaran (target), indikator (indicator), dan masukan (input). Masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan seperti berikut : a. tujuan (goal) adalah sebuah objektif (pada umumnya untuk kurun waktu yang panjang) yang ingin dicapai oleh suatu negara atau sekelompok



orang,



kebanyakan



dinyatakan



dengan



ukuran



nonteknis (bersifat kualitatif), seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan. b. sasaran (target) adalah tingkat pencapaian yang terukur (umumnya berupa ukuran kuantitatif) yang ingin dicapai program pada suatu waktu tertentu, misalnya menurunkan tingkat prevalensi hingga setengah pada 2015. c. indikator adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian output terhadap sasaran dan tujuan yang ditetapkan, seperti persentase kelompok berisiko yang telah melakukan testing HIV pada suatu waktu tertentu. d. aktivitas/masukan (input) adalah berbagai bentuk sumber daya dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, misalnya program konseling dan testing HIV. 2. Sistem Evaluasi Setiap



tahun



dilaksanakan



berbagai



program,



sebagian



diantaranya memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya dari program-program tersebut seringkali tidak diketahui. Akibatnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak terjawab :



10



a. Apakah desain program-program tersebut sudah tepat? Jawaban dari



pertanyaan



ini



akan



memberikan



pembelajaran



untuk



penyusunan desain suatu program di masa yang akan datang. b. Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara efisien? Jawaban



dari



pertanyaan



ini



akan



memberikan



gambaran



mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik dalam suatu program. c. Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan mengenai apakah suatu program akan dilanjutkan,



dan



kalau



dilanjutkan



apakah



desainnya



akan



diperbaiki. Untuk dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap



program-program



yang



telah



dijalankan.



Dalam



kenyataannya evaluasi terhadap suatu program yang telah dijalankan jarang dilakukan. Alasan yang sering diajukan oleh pelaksana program mengapa mereka tidak mau melakukan evaluasi adalah : 1) Biaya evaluasi mahal. 2) Evaluasi menghabiskan banyak waktu. 3) Secara teknis evaluasi sulit dilakukan. 4) Temuan evaluasi sering bersifat politis. 5) Laporan evaluasi sering terlambat. 3. Komponen Evaluasi Evaluasi yang baik dari suatu program menuntut beberapa persyaratan. Komponen-komponen yang perlu ada agar evaluasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan adalah :



11



a. Evaluasi menjadi bagian integral dari desain program. Artinya kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan program secara keseluruhan, sehingga kegiatan evaluasi bukan



merupakan



kegiatan



“baru”



di



luar



program



yang



keberadaannya dipaksakan oleh pihak luar. b. Evaluasi direncanakan dengan baik sejak awal. Karena kegiatan evaluasi sudah ada dalam desain program, maka waktu dan bentuk kegiatan pelaksanaan evaluasi sudah dapat diperkirakan sejak awal. Dengan demikian kegiatan ini dapat direncanakan dengan baik dan matang, sehingga pelaksanaannya pun tidak bersifat mendadak dan terburu-buru. c.



Pelaksanaan evaluasi mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Ini penting agar pelaksanaan kegiatan evaluasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuannya. Tanpa adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, akan sulit bagi pelaksana kegiatan evaluasi untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi yang diperlukan.



d. Evaluasi menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program. Ini berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan evaluasi menjadi tanggung



jawab



pemimpin



program,



sehingga



dia



akan



memastikan kerjasama pelaksana seluruh pelaksana program untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi. Hal ini juga akan membantu penerapan hasil evaluasi bagi perbaikan desain dan pelaksanaan program. e. Evaluasi memperoleh alokasi sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kegiatan evaluasi yang baik sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya pendukung yang mencukupi. Ini seringkali berarti bahwa biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi tidak murah. Tanpa alokasi sumber daya yang memadai,



besar



kemungkinan



kegiatan



evaluasi



yang



12



dilaksanakan tidak memberikan hasil yang baik.direncanakan dengan baik dan matang, sehingga pelaksanaannya pun tidak bersifat mendadak dan terburu-buru. f.



Pelaksanaan evaluasi mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Ini penting agar pelaksanaan kegiatan evaluasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuannya. Tanpa adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, akan sulit bagi pelaksana kegiatan evaluasi untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi yang diperlukan.



g. Evaluasi menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program. Ini berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan evaluasi menjadi tanggung



jawab



pemimpin



program,



sehingga



dia



akan



memastikan kerjasama pelaksana seluruh pelaksana program untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi. Hal ini juga akan membantu penerapan hasil evaluasi bagi perbaikan desain dan pelaksanaan program. h.



Evaluasi memperoleh alokasi sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kegiatan evaluasi yang baik sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya pendukung yang mencukupi. Ini seringkali berarti bahwa biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi tidak murah. Tanpa alokasi sumber daya yang memadai,



besar



kemungkinan



kegiatan



evaluasi



yang



dilaksanakan tidak memberikan hasil yang baik. 4. Kriteria Penilaian dalam Evaluasi Penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil suatu program yang dilakukan dalam evaluasi perlu didasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas dan objektif. Ini penting untuk menghindarkan ketidaksepakatan atau penolakan terhadap hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.



13



Terdapat beberapa kriteria penilaian yang umum digunakan dalam evaluasi : a. Relevansi (relevance): Apakah tujuan program mendukung tujuan kebijakan? b. Keefektifan (effectiveness): Apakah tujuan program dapat tercapai? c. Efisiensi (efficiency): Apakah tujuan program tercapai dengan biaya paling rendah? d. Hasil (outcomes): Apakah indikator-indikator tujuan program membaik? e. Dampak (impact): Apakah indikator-indikator tujuan kebijakan membaik? f. Keberlanjutan (sustainability): Apakah perbaikan indikator-indikator terus berlanjut setelah program selesai? Dalam kegiatan program HIV AIDS peran dan fungsi layanan adalah sebagai berikut : Unit Pelayanan Kesahatan (UPK) a. Pelayanan b. Konseling dan testing c. Perawatan, dukungan dan pengobatan d. Layanan perpadu HIV-TB e. Layanan pencegahan : IMS, pengurangan dampak buruk, dan lainlain f. Pengumpulan data sasaran dan pemetaan g. Pencatatan dan pelaporan h. Analisa data



14



BAB III ANALISA DATA Analisa data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai dasar tindak lanjut atau perencanaan kedepan. Analisa data didapatkan dari kegiatan pencatatan dan pelaporan. A. Pencatatan dan Pelaporan 1. Pencatatan Fasilitas pelayanan



kesehatan



wajib



melakukan



pencatatan



perawatan, tindak lanjut perawatan pasien HIV dan pemberian ARV serta mendokumentasikannya dalam rekam medis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Di samping itu fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pelaporan kasus HIV, kasus AIDS dan pengobatannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Infeksi



HIV



merupakan



penyakit



kronis



yang



memerlukan



pengobatan ARV secara teratur dan seumur hidup.pemantauan penyakit kronis seperti infeksi HIV berbeda dengan pemantauan penyakit-penyakit yang bersifat akut. data pasien dengan infeksi HIV harus terdokumentasi secara akurat dan lengkap.puskesmas dan klinik layanan ARV perlu memiliki perangkat alat pencatatan standar.Semua formulir pencatatan HIV dan IMS merupakan bagian rekam medis. formulir pencatatan yang terkait dengan layanan HIV dan IMS tertera pada tabel di bawah ini. Pada program penanggulangan HIV dan IMS terdapat berbagai rekam medis standar program antara lain layanan tes HIV, layanan IMS, layanan PDP, layanan PTRM, layanan LASS dan layanan PPIASistim pengelolahan pencatatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, dimana sistim pengelolaan pencatatan dilakukan terintegrasi dengan 15



sistim layanan. Hal ini perlu dilakukan karena pengelolaan kesehatan pasien



dilakukan



secara



komprehensif



dan



sitematis



dimana



gangguan salah satu sistim organ akan mempengaruhi organ lainnya. Sangat penting untuk mengisi semua formulir pencatatan tersebut untuk kepentingan telaah ulang demi kepentingan pasien dan kesehatan masyarakat.



2. Pelaporan Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pelaporan yang telah ditentukan sesuai standar nasional.



16



B. Analisa Data (Profil Data Layanan HIV AIDS) Grafik 1. Profil Kunjungan Layanan Tes HIV



Grafik 2. Profil Kunjungan Layanan Tes HIV Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 3. Profil Kunjungan VCT Berdasarkan Usia



17



Grafik 4. Profil Kunjungsn PITC Berdasarkan Usia



Grafik 5. Profil Kunjungan Layanan Berdasarkan Faktor Risiko



Grafik 6. Profil Hasil Laboratorium Kegiatan Notifikasi Pasangan



18



Grafik 7. Profil Pasien yang Dirujuk dengan Hasil HIV Positif



Grafik 8. Profil Kegiatan Kolaborasi TB HIV



19



20



Grafik 9. Profil Kegiatan Kunjungan Layanan IMS



21



Bumil Cek HIV



Berdasarkan data diatas maka trending pengunjung layanan Tes HIV di RSU Pindad didominasi oleh perempuan untuk pengunjung layanan PITC 1523 orang dan VCT oleh Laki laki 106 orang dengan faktor risiko LSL 31 orang sedangkan untuk usia didominasi oleh peremuan dengan usia produktif 25-49 baik pada layanan VCT dan PITC. Sedangkan untuk kegiatan kolaborasi TB HIV didominasi oleh kasus TB HIV sebanyak 16 orang, kasus HIV 10 orang.dengan pasien yang



22



dirujuk sebanyak 22 orang dan menolak ARV 2 orang dengan status sudah terlaporkan ke DKK . Maka berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa keberadaan layanan ini sangat penting. karena rata rata pengunjung layanan ini adalah perempuan yang mayoritas adalah ibu rumah tangga yang akan mempersiapkan kehamilan, memiliki anak remaja dan perempuan yang akan menikah , adapun sosialisas dan promosi layanan tes HIV di RSU Pindad bisa lebih ditekankan pada pengunjung usia remaja dan dewasa muda karena tingkat faktor risiko sehubungan dengan pergaulan bebas dan narkoba.



23



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM HIV AIDS DI RSU PINDAD A. Layanan Tes HIV (VCT dan PITC) Berjalan Sejak April 2018 1. Mutu Konseling a. Penilaian kinerja dan beban kerja petugas dan evaluasi kelompok kerja atau Tim HIV AIDS 1) Karena jumlah kunjungan belum terlalu banyak sehingga konselor masih belum perlu dilakukan penambahan. 2) Perlu dilakukan penambahan



konselor



jika layanan PDP



sudah berjalan. 3) Tugas tim belum maksimal (tumpang tindihnya tugas anggota tim sehingga semua petugas tidak focus pada jobdesk dalam Tim HIV AIDS). 4) Konselor melakukan jobdesknya Reporing Record (RR). a) Petugas



pencatatan



mengimplementasikan



dan tugasnya



pelaporan (sudah



belum mengikuti



pelatihan). b) Perlu dilakukan evaluasi kembali untuk petugas pencatatan dan pelaporan program. 5) Kegiatan Medical Check Up karyawan belum dilakukan menyeluruh untuk semua karyawan RSU Pindad (masih untuk anggota tim HIV AIDS saja). 6) Support pelatihan dari rumah sakit untuk program HIV AIDS sangat bagus. 7) Support anggaran APD masih belum maksimal. 8) Lampiran kinerja tim HIV AIDS.



24



b. Formulir persetujuan pemeriksaan 1) Informed Concent pada kegiatan pemberitahuan informasi terkait kegiatan pelayanan tes HIV sudah berjalan cukup baik, para petugas mampu melakukan penawaran tes HIV di pelayanan. 2) Refresh ilmu HIV AIDS masih akan dilakukan untuk info pada petugas-petugas baru dan meningkatkan mutu SPM di pelayanan. c. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan VCT 1) Masih dalam proses perhitungan oleh pihak Humas. d. Syarat minimal layanan sesuai yang ditentukan oleh WHO 1) Fasilitas pelayanan HIV AIDS (masih dalam tahap observasi oleh manajemen). 2. Mutu Tes HIV dan IMS Pada kegiatan ini dilakukan oleh unit laboratorium. a. Pemantapan Mutu Internal (PMI), meliputi : 1) Persiapan pasien 2) Pengambilan dan pengolahan bahan pemeriksaan 3) Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan (biasanya langsung oleh sale agent/vendor setiap 6 bulan sekali pada alat micropipet (alat pengambil serum)) 4) Uji kualitas reagen 5) SPO unit (ada di laboratorium) b. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 1) Kegiatan PME bekerjasama dengan laboratorium kesehatan (tetapi belum ada arahan dari DKK). 2) Kegiatan PME untuk Rumah Sakit Swasta harus mengajukan sendiri (berbayar).



25



Pada kegiatan evaluasi mutu tes dilakukan oleh bagian laboratorium dan harus bekerjasama dengan pihak luar, untuk Rumah Sakit Swasta dikenakan biaya tersendiri (tidak diikutkan oelh DKK). 3. Kegiatan Penapisan a. Pemetaan dan penjaringan tes HIV pada pengunjung di layanan bisa berjalan sesuai kebijakan program HIV AIDS. b. Masih kurang penapisan HIV pada kasus IMS (penguatan dari manajemen). c. Refres terkait tehnik penjaringan akan di sosialisaskan kembali d. Kegiatan Mobilisisi VCT sudah berjalan 2 x (minimal 2x dalam satu tahun, bekerjsama dengan LSM dan Balaikota). 4. Pencatatan dan Pelaporan a. Kegiatan pencatatan dan pelaporan periode tahun 2019 sudah berjalan dengan baik (laporan shoftcopy dan hardcopy ke DKK Kota Bandung). 5. Distribusi Logistik a. Kebutuhan logistik untuk kegiatan penjaring periode tahun 2019 dengan baik (di ACC tergantung pelaporan pihak Rumah Sakit). B. Layanan IMS (berjalan sejak Juni 2018) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada layanan IMS, meliputi : 1. Persiapan a. Terbentuknya tim IMS yang bekerja sama dengan tim HIV AIDS b. Tersusunnya program kerja IMS dan laporan semester c. Pemetaan skrining sifilis pada ibu hamil sudah berjalan



26



d. Pemetaaan penjaring IMS faktor resiko di setiap unit pelayanan belum berjalan e. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran f. Mengadakan kerja sama dengan LSM sudah berjalan g. Sudah tersedianya logistik pelincin dan Kondom h. SDM /Tim IMS belum ada yang masuk POKJA i. MOU mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan lainnya belum ada j. Belum



maksimal



tim



IMS



dalam



mensosialisasikan



dan



mengsosialisasikan terkait kegiatan IMS di rumah sakit. k. Pengadaan alat, bahan habis pakai dan obat layanan IMS sudah disupport oleh dinas l. Membangun kerja sama dengan laboratorium rujukan (mengikuti kegiatan rujukan laboratorium). 2. Pelaksanaan Komponen 1 : Peningkatan Peran Positif Pemangku Kepentingan a. Menyusun dan menetapkan kebijakan IMS faktor risiko (sudah ada) b. Menetapkan mekanisme penerapan peraturan SOP di pelayanan terkait kegiatan pemetaan populasi kunci (belum ada) c. Belum ada edaran terkait kegiatan penapisan IMS pada faktor risiko 3. Pelaksanaan Komponen 2 : Komunikasi Perubahan Perilaku a. Komunikasi dan edukasi bekerjasama dengan PKRS (sudah berjalan) b. KIE bekerjasama dengan DPJP belum berjalan 4. Pelaksanaan Komponen 3 : Manajemen Pasokan Kondom dan Pelicin



27



a. Untuk logistik obat dan pelicin sudah dikasih modal awal oleh DKK (tapi belum bisa dimaksimalkan di pelayanan DPJP lebih memilih merujuk pasien IMS). 5. Pelaksanaan Komponen 4 : Penatalaksanaan IMS a. Kegiatan penapisan IMS di masing-masing unit belum berjalan maksimal. b. Penapisan baru berjalan pada kegiatan IMS triple eliminasi (IMS bumil). c. DPJP selalu melakukan rujukan untuk konversi hasil (misal RPR di konversi TPHA) ke RS Rujukan. d. Jika ada kasus yang positif selalu di rujuk oleh DPJP (sehingga logistik sering ED). e. Penjaring tes HIV pada kasus Indikasi/faktor resiko



IMS belum



maksimal. 6. Monitoring dan Evaluasi a. Kegiatan pencatatan dan pelaporan sudah berjalan b. Pelaporan sudah berjalan ke DKK. C. Kegiatan Kolaborasi TB HIV 1. Penapisan pada pasien HIV melakukan skrinning TB sudah berjalan. 2. Penapisan HIV pada pasien TB sudah berjalan. 3. Tindak lanjut pada pasien TB HIV masih dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan ODHA.



28



D. Layanan PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) 1. Masih dalam proses pengembangan. 2. Belum berjalan, masih proses koordinasi antara DKK dengan Rumah Sakit yang akan dijadikan pengampu RSU Pindad. 3. Fasilitas masih dalam proses evaluasi pihak Rumah Sakit. 4. Alur kegiatan masih dalam proses konsep penyusunan oleh Tim HIV AIDS.



29



E. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TB HIV dengan Pimpinan



30



BAB V KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT A. Kesimpulan 1. Pada kegiatan layanan tes HIV dengan strategi VCT dan PITC penapisan tes HIV pada pengunjung sudah berjalan cukup baik. 2. Hampir semua petugas mampu melakukan penawaran dan informed concent pada pada pasien yang akan melakukan testing HIV. 3. Penapisan IMS pada IBU hamil sudah berjalan sejak juni 2019. 4. Penapisan IMS pada faktor resiko belum berjalan. 5. Petugas rangkap tugas sehingga belum bisa focus melakukan penjaringan pada layanan IMS. 6. Semua petugas mampu melakukan penginputan data Pasien Tes HIV dan IMS ke SIHA dengan dibantu oleh PIC HIV AIDS (Person Incharge) unit masing masing. 7. Belum berjalannya tugas dari bagian Reporting Record (yang sudah mendapatkan pelatihan). 8. Pada Layanan Pengobatan Dukungan dan perawatan masih dilakukan rujukan luar. 9. Layanan PDP masih dalam proses menunggu konfirmasi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai satelit (untuk proses aktifasi sudah ACC oleh DKK). 10. Sudah berjalanya edukasi perubahan prilaku bekrjasama dengan PKRS. 11. Kerjasama dengan Komunitas sudah berjalan dengan baik (LSM penjangkau). 12. Pemenuhan logistik berjalan dengan baik. 13. Pencatatan dan pelaporan bisa berjalan dengan cukup baik. 14. Banyak petugas yang merangkap tugas.



31



B. Rencana Tindak Lanjut 1. Refresh kembali terkait materi tes HIV dan IMS. 2. Mengajukan Inhouse training kebagian diklat Rumah Sakit. 3. Mengajukan permohonan untuk dibuatkan SE terkait penapisan. IMS pada faktor resiko yang dibantu oleh semua PIC HIV AIDS. 4. Mengadakan mobile IMS untuk penjaringan faktor risiko 5. Mengadakan Kerjasama dengan LSM Dukungan sebaya (female Plus), 6. Melakukan follow up terkait kegiatan aktifasi layanan PDP. 7. Proses pengembangan layanan lainya sesuai arahan DKK. 8. Pengajuan SDM untuk petugas RR HIV AIDS. 9. Melakukan update keilmuan petugas. 10. Melakukan evaluasi terkait SDM dan fasilitas di pelayanan. 11. Melakukan evaluasi terkait mutu pelayanan HIV AIDS.



Mengetahui, KEPALA RUMAH SAKIT



KETUA TIM HIV-AIDS



BAGUS ANINDITO



DWI ARMELIA ALSANSURI



32