Optimalisasi Patroli Polsek [PDF]

Citation preview

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NAD POLRES BANDA ACEH `



NASKAH KARYA PERORANGAN (NKP) JUDUL :



OPTIMALISASI KEGIATAN PATROLI WILAYAH MELALUI SINERGITAS KEPOLISIAN YANG PROAKTIF DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA POLSEK ULEE KARENG



PENULIS : Nama Jabatan



: AKP M RIZKY CHOLID : KAPOLSEK ULEE KARENG



Jambi,



Maret 2014



1



BAB I PENDAHULUAN 1.



Latar belakang Dalam era globalisasi dewasa saat ini salah satau tantangan besar yang dihadapi oleh Kepolisian negara republik indonesia bagaimana menampilkan anggota polri yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empirik masyarakat menginginkan anggota Polri mampu menjalankan tugas pokoknya, bekerja secara optimal dan akhirnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada masa reformasi saat ini telah dapat memberikan manfaat dan kemajuankemajuan yang cukup besar serta dapat dirasakan oleh masyarakat luas, namun dengan kemajuan-kemajuan tersebut muncul pula tantangan dan dampak baru yang harus dihadapi. Pembangunan nasional Bangsa Indonesia dewasa ini menitikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi walaupun tidak serta merta meninggalkan pembangunan bidang lainnya dan disisi lain kemajuan sektor industri serta perdagangan maupun pengaruh-pengaruh hasil pembangunan di bidang lainnya telah mengakibatkan



meningkatnya kebutuhan ekonomi, namun dalam



perkembangannnya terutama



menengah



menjadikan ke



bawah



sebuah akan



tuntutan berusaha



dari



masyarakat



untuk



memenuhi



kebutuhan dasar tersebut dengan berbagai cara. Hal ini menimbulakan permasalahan sosial dengan munculnya berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Polri dalam melaksanakan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban 2



masyarakat,



menegakan



hukum,



dan



memberikan



perlindungan,



pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok dilaksanakan oleh fungsi utama kepolisan yakni fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif. Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan kejahatan dan perlindungan warga terhadap kejahatan dan bencana alam. Pelaksanaan tugas pokok Polri ini, dibutuhkan profesionalisme dari anggota Polri,



Profesionalisme ini sangat ditentukan oleh kemampuan



seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai porsi, objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat (Suit Almasdi, 2000 : 99). Hal diatas dipertegas kembali oleh Thoha (2000 : 1) bahwa untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi, setiap organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing dimasa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumberdaya manusia berbasis pengetahuan dengan memiliki berbagai keterampilan dan keahlian. Salah satu harapan masyarakat adalah menginginkan adanya rasa aman yang terdapat di lingkungannya. Dimana kehadiran secara fisik anggota Polri di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui kegiatan patroli Polsek, baik dengan berjalan kaki, kendaraan roda 2 maupun roda 4 merupakan kegiatan Polsek yang mengedepankan dalam upaya Preventif untuk menjaga kamtibmas. Manfaat yang dapat ditimbulkan dengan adanya kehadiran anggota Polri ditengah masyarakat adalah meniadakan PH, AF dan Gangguan Nyata. hal ini juga akan mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah untuk terbentuk dengan sendirinya. Banyak hal yang terjadi malah sebaliknya, dimana banyak anggota Polri kurang mampu dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan kredibilitas yang tinggi, sehinggga proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi relatif kurang optimal. Berbagai permasalahan yang menjadikan kendala dalam setiap pelaksanaan alangkah baiknya untuk disikapi sebagai 3



kekurangan dari organisasi melalui terobosan alternatif yang mampu menjadi sebuah solusi sebuah permasalahan tersebut. Dalam melayani masyarakat, tidak bisa dihindarkan banyak berbagai komplain dari masyarakat yang memberikan masukan bahwa dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Hal ini terutama berkaitan dengan baik buruknya sumber daya polri yang profesional.



2.



Permasalahan Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan dalam penulisan NKP ini adalah: “OPTIMALISASI KEGIATAN PATROLI



WILAYAH



MELALUI



SINERGITAS



KEPOLISIAN



YANG



PROAKTIF DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA POLSEK ULEE KARENG”. 3.



Persoalan Dari permasalahan tersebut di atas, maka dapat diuraikan beberapa pokok-pokok persoalan sebagai berikut : a. Kurangnya kemampuan anggota Sabhara Polsek dalam melaksanakan tugas pokok. b. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Patroli di tingkat Polsek. c. Belum optimalnya peran anggota Sabhara dalam pelaksanaan Patroli wilayah..



4.



Ruang lingkup Ruang lingkup pembahasan dalam NKP ini dibatasi pada peranan Unit Patroli Sabhara Polsek Ulee Kareng dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepolisian.



5.



Maksud dan tujuan a.



Maksud



4



Maksud dari penulisan NKP ini adalah untuk memenuhi persyaratan seleksi masuk pendidikan STIK-PTIK Polri dan sekaligus sebagai



bahan



referensi



bagi



kesatuan



dalam



meningkatkan



kemampuan anggota Polsek. b.



Tujuan Tujuan dari penulisan NKP ini adalah sebagai suatu sumbangan pemikiran



dan



masukan



bagi



Pimpinan



dalam



meningkatkan



kemampuan dan profesionalisme anggota satuan lalu lintas dalam pelaksanaan tugas pokok guna mewujudkan pelayanan prima kepolisian. 6.



Metode dan pendekatan a.



Metode Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu berdasarkan data-data yang ada pada Polsek Ulee Kareng, kemudian dibahas secara deduktif guna menemukan rumusan masalah secara umum dan dianalisis ke hal yang lebih konseptual dalam pemecahan masalah yang kemudian diambil kesimpulan secara khusus mengenai upaya yang harus dilakukan.



b.



Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan tugas, dimana penulis mengacu pada literatur dan pengalaman pada saat berdinas sebagai Kapolsek Ulee Kareng.



7.



Sistematika BAB I



PENDAHULUAN



BAB II



LANDASAN TEORI



BAB III



KONDISI ANGGOTA POLSEK SAAT INI



BAB IV



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI



BAB V



KONDISI ANGGOTA POLSEK YANG DIHARAPKAN



BAB VI



PENINGKATAN KEMAMPUAN ANGGOTA POLSEK DALAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK



BAB VII



PENUTUP 5



8.



PENGERTIAN-PENGERTIAN 1) Peranan adalah Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu



seperangkat



tingkat



diharapkan



yang



dimiliki



oleh



yang



berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilksanakan”. 2) Pengamanan adalah segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan suatu objek, manusia, kegiatan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum (umumnya preventif). 3) Patroli adalah suatu bentuk kegiatan petugas kepolisian yang dilakukan secara dinamis dari sutau tempat ke tempat tertentu untuk mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, pelindung dan pengayom kepada masyarakat. Contoh :Patroli jalan kaki, patroli Ranmor R-2, patroli Ranmor R-4. 4) Peningkatan adalah proses, cara perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). (Kamus Bahasa Indonesia Online). 5) Kemampuan (Ability) adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerrjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. 6) Profesionalisme Polri adalah dasardasar sikap, cara berfikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya kebenaran dan keadilan. 7) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 8) Polsek adalah unsur pelaksanan tugas kewilayahan yang berada dibawah Kapolres yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Polsek dipimpin oleh Kapolsek, yang bertanggung jawab kepada Kapolres



6



7



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 1.



Konsep Analisis SWOT Analisis SWOT merupakan suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencana untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal oerganisasi dengan kesempatan dan ancaman dari ekternal. Teori analisis swot menurut Kurtz (2008;45) strenghts (kekuatan), opportunities (peluang), weaknesses (kelemahan), dan Threats (ancaman), Lebih lanjut Kurtz menjelaskan kekuatan,



langkah-langkah



mengidentifikasi



dari



kelemahan,



SWOT yaitu mengidentifikasi



mengidentifikasi peluang



dan



mengidentifikasi ancaman. Preoses pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan menganalisis faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) yang disebut analisi SWOT (Rangkuti, 2009;19). Ada empat komponen dalam Analisis SWOT yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Strengths (kekuatan) merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, kekuatan yang dianalisis merupakan faktor internal organisasi. 2. Weakness (kelemahan) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, kelemahan yang dianalisis juga merupakan faktor internal organisasi 3. Opportunities (peluang) merupakan kondisi eksternal organisasi yang memberikan peluang kepada organisasi dalam rangka mengmbangkan diri. 4. Threats (ancaman) merupakan kondisi eksternal yang mengancam aktivitas



organisasi.



Ancaman



ini



juga



akan



berdampak



pada



keberlangsungan hidup organisasi. 2.



Teori Manajemen Goerge Terry Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Manajemen adalah ilmu pengetahuan maupun Seni (Goerge Teary, 2012:2). Manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan manajemen dengan pengacuan pada kebenaran-kebenaran umum. Manajemen sebagai seni dimana manajemen 8



merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran, serta kemampuan menggunakan pengetahuan manajemen. Dalam manajemen terdapat lima fungsi pokok yang membentuk proses unik dari manajemen. Manajer dalam melaksanakan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: 1) Planning merupakan kegiatan yang menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. 2) Organizing merupakan kegiatan untuk mengelompokan



dan



menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. 3) Staffing merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan sumber



daya



manusia,



pengerahan,



penyaringan,



latihan



dan



pengembangan tenaga kerja. 4) Motivating merupakan kegiatan untuk mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. 5) Controlling merupakan kegiatan untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. 3.



Teori Manajemen Strategi Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan



cara



melaksanakannya,



yang



dibuat



oleh



pimpinan



dan



diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan.Pengertian Manajemen Strategik menurut beberapa ahli (dalam Aulia,2010) adalah sebagai berikut: 1) Menurut Pearch dan Robinson (1997) dikatakan bahwa manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. 2) Menurut Nawawi adalah perencanaan berskala



besar



(disebut



perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan 9



tertinggi



(keputusan



yang



bersifat mendasar dan



prinsipil),



agar



memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha



menghasilkan



sesuatu



(perencanaan



operaional



untuk



menghasilkan barang dan atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organsasi. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga macam elemen utama. Terdapat adanya analisisstrategik dimana penyusun strategi (strategis) yang bersangkutan berupayauntuk memahami posisi strategik organisasi yang bersangkutan. Terdapatpula adanya pilihan strategik yang berhubungan dengan perumusan anekamacam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka. Akhirnyaterdapat pula implementasi strategi yang berhubungan



denganmerencanakan



bagaimana



pilihan



strategi



dapat



dilaksanakan. Adapun fokus manajemen strategik adalah pada lingkungan eksternaldan



pada



operasi-operasi



pada



masa



datang.



Manajemen



strategikmendeterminasi arah jangka panjang organisasi yang bersangkutan danmenghubungkan



sumber-sumber



daya



organisasi



yang



ada



denganpeluang-peluang pada lingkungan yang lebih besar. 4.



Teori Profesionalisme Menurut Kunarto



bahwa



Profesionalisme



Polri



”adalah



dasardasar sikap, cara berfikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya



keamanan



serta



tegaknya



kebenaran



dan



keadilan. Profesionalisme aparat penegak hukum adalah kemampuan dan ketrampilan serta loyalitas setiap aparat penegak hukum dalam menerapkan



nilai-nilai



kebenaran



baik



prosedural



maupun



substansial yang diwujudkan dalam tugas pokok penegakan hukum guna melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang berlandaskan suatu pengetahuan, peraturan perundang-undangan dan HAM. 5. Teori Pelayanan Prima 10



Perkembangan tuntutan pelayanan saat ini adalah pelayanan prima atau pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat atau



lebih



baik



dari



standar



dan



asas-asas



pelayanan



publik/pelanggan. Dalam organisasi publik hal ini sebenarnya telah menjadi tuntutan sejak munculnya teori negara baru (Frederickson) tentang azas keadilan. Oleh sebab itu dalam pelayanan prima pun perlu adanya



standar pelayanan sebagai ukuran yang telah



ditentukan untuk pembakuan pelayanan yang baik dan berkeadilan. Bila seluruh pelayanan telah memiliki standar maka akan lebih mudah memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga secara kontinyu akan dapat disebut prima. Sementara itu pelayanan prima di sektor seringkali terjadi adanya kesenjangan alam kualitas pelayanan (Service Quality Concept). Konsep ini memformulasikan dalam tingkat kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan. Terdapat 5 (lima) macam gap/kesenjangan yang menjadi ukuran kepuasan. Gap 1: Tidak memahami kehendak konsumen. Gap ini terjadi akibat pihak manajemen tidak dapat merasakan secara tepat apa yang dikehendaki atau menjadi pertimbangan konsumen. Hal ini disebabkan kurangnya riset konsumen (masyarakat/pelanggan), kurang interaksi antara manajemen dan konsumen, serta terlalu banyak level of management antara management puncak dan pelaksana yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Gap 2: Penerapan standar kualitas tidak tepat. Gap ini menunjukkan



adanya



perbedaan



persepsi



manajemen



dan



penetapan spesifikasi standar pelayanan untuk memenuhi kehendak konsumen. Hal ini disebabkan kurang komitmen pelayanan, kurang tepatnya hasil studi kelayakan, dan tidak tepatnya standarisasi tugas pelaksanan pelayanan. Gap 3: Kurangnya pemenuhan pelayanan. Gap ini terjadi jika pelaksana tidak mampu menyampaikan pelayanan sebagaimana mestinya



seperti



yang



telah



ditetapkan



manajemen.



Hal



ini 11



disebabkan kurangnya pelatihan bagi pelaksana atau beban kerja yang terlalu berat serta peralatan kerja yang kurang tepat. Gap 4: Pelayanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Harapan



konsumen



juga



dipengaruhi



oleh



janji-janji



yang



disampaikan pada saat terjadi komunikasi. Gap ini timbul jika pelayanan yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini bisa diakibatkan kurangnya komunikasi horizontal antara sesama pelaksana. Gap 5: Pelayanan yang tidak memuaskan. Terjadi apabila pelayanan yang dirasakan konsumen tidak seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah satu atau lebih gabungan gap-gap lain. Gap 5 ini dapat diukur dengan menggunakan dimensi kualitas layanan yaitu Tangible, Empathy, Reability, Responsiveness, dan Assurance. Kelima dimensi tersebut di atas dapat digunakan untuk mengukur kualitas



layanan



yang



diberikan



pada



pelanggan/masyarakat.



Indikator ini juga dapat digunakan sebagai indikator akuntabilitas layanan secara konkrit.



12



BAB III KONDISI POLSEK SAAT INI Tugas dan fungsi satuan lalu lintas diatur dalam pasal 59 Perkap No 23 Tahun 2010 tentang susunan tata kerja dan organisasi tingkat Polres dan Polsek. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diperlukan dukungan dari fungsi pembinaan yakni sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan dukungan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Tugas dan fungsi Unit patroli Sabhara belum dapat berjalan secara optimal karena kurangnya dukungan dari fungsi pembinaan. Permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Kurangnya dukungan anggota Polsek 1) Jumlah anggota satuan lalu lintas yang masih minim hanya berjumlah 55 orang. Jumlah personil ini terbagai dalam unit yang ada di satuan lalu lintas. 2) Kemampuan anggota yang belum memenuhi standar karena sedikit anggota yang mengikuti pelatihan Patroli Sabhara. 3) Kurangnya bimbingan dan arahan terhadap anggota sehingga anggota dalam melaksanakan tugasnya belum terarah dan bahkan merasa diabaikan. Hal ini dapat mengurangi motivasi anggota dalam bekerja. 4) Jumlah anggota yang sedikit akan berdampak pada beban kerja yang tinggi sehingga akan mengakibatkan kejenuhan kepada anggota. b. Kurangnya dukungan anggaran Anggaran memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan



keberhasilan



tugas



pelaksananan



tugas



personil



anggoota Patroli Sabhara Polsek, karena dengan anggaran dan biaya operasional yang memadai akan menimbulkan semangat untuk bekerja dengan baik. Kurangnya perhatian Polri terhadap anggaran dapat menimbulkan potensi adanya penyimpangan dari anggota dan bisa menimbulkan menurunnya kinerja personil. c. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai



13



Peranan sarana dan prasarana adalah penyediaan untuk mewujudkan materil, fasilitas dan jasa untuk mendukung kebutuhan sarana mobilitas, komlek, peralatan khas kepolisian yang berteknologi kepolisian dan fasilitas markas atau ruang kerja atau tempat tinggal serta kesejahteraan personil. Hal ini merupakan salah satu fungsi pembinaan



yang



memiliki



peranan



dalam



mendukung



fungsi



operasional. Dukungan sarana dan prasarana di Polsek belum optimal hal ini dapat dilihat masih minimnya pengadaan untuk perlengkapan personil polrsi sehingga para anggota masih melakukan pengadaan sendiri.



Padahal



pengadaan



untuk



perlengkapan



sendiri



akan



menimbulkan dilema bagi anggota polri. d. Belum optimalnya metode yang digunakan Metode dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sabhara di polsek hanya mengembangkan metode yang sudah ada secara turun temurun sesuai dengan petunjuk teknis atau peraturan lain yang ditetapkan. ini disebabkan kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang metode dan petunjuk teknis sesuai dengan perkembangan pada saat ini yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya lebih efektif dan efisien.



14



BAB



IV



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan profesionalisme dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian, maka dapat dijelaskan berdasarkan teori analisis SWOT menurut Kurtz (2008;45) strenghts (kekuatan),



opportunities (peluang), weaknesses (kelemahan),



dan Threats



(ancaman), yakni sebagai berikut : 1.



Faktor Internal. a.



1)



Kekuatan (Strengths).



Adanya Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pasal 13 secara eksplisit menyebutkan tugas pokok Polri dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dijabarkan



2)



dalam pasal 14 dan 15 mengenai tugas dan wewenang Polri. Adanya Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja anggota Polri, yang mengatur secara rinci tugas dan fungsi satuan



3)



lalu lintas. Motivasi dan



dedikasi



serta



loyalitas



anggota



terhadap



tugas



dan



tanggungjawab tugas pokok kepolisian masih terpelihara dengan upaya pemberian tanggung jawab Perwira sebagai pengendali lapangan. b.



Kelemahan (Weaknesses). 1)



Terbatasnya



anggaran



Polsek



terutama



bidang



Patroli



dibandingkan dengan biaya operasional guna terciptanya 2)



keamanan dan ketertiban masyarakat. Masih terbatasnya alat khusus dan sarana komunikasi yang mampu



menghubungkan



memberikan



percepatan



setiap



anggota



penyampaian



yang



informasi



mampu dalam



bertindak di lapangan.



2.



Faktor Eksternal. a.



Peluang (Opportunities).



15



1) Situasi kamtibmas di wilayah hkum polsek yang kondusif memberikan dukungan kelancaran pada pelaksanaan tugas pokok Polri. 2) Polri memperoleh dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok sehingga membantu terciptanya pelayanan prima kepolisian. 3) Kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi pada setiap PH dan kejadian kriminalitas ditengah masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi Polsek untuk memploting wilayah yang dilalui oleh Patroli Polsek. b. 1)



Ancaman (Threats).



Adanya ancaman aksi Gam yang menjadi bahaya laten bagi keutuhan negara republik Indonesia yang sampai saat ini menunggu kelengahan dari anggota



2)



Polri. Fasilitas lampu penerangan jalan yang terletak di persawahan dan perkebunan pedesaan menjadikan daerah tersebut memiliki PH yang tinggi bila tidak ditindaklanjuti akan menjadi gangguan nyata atau tindak kriminalitas.



16



BAB V KONDISI UNIT PATROLI YANG DIHARAPKAN



Fungsi Sabhara merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan Fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan ( BUJP ), SAR terbatas, Tptkp, Tipiring dan Gak Perda, pengendalian massa ( dalmas ), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan



masyarakat,



pemberian



bantuan



satwa



untuk



kepentingan



perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat. Giat bergerak/dinamis dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh Petugas guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, pelindung dan pengayom kepada masyarakat yang bersifat Multifungsi. Peningkatan kemampuan anggota Polsek dalam pelaksanaan patroli pengamanan wilayah perlu mendapat dukungan sebagai berikut:



1.



Dukungan Sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok demi terwujudnya pelayanan prima diharapkan adanya dukungan sumber daya manusia secara optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara lain sebagai berikut: a.



Kekuatan personil Polsek yang terbatas secara kuantitas diharapkan



b.



adanya penambahan personil. Peningkatan kualitas anggota Polsek dengan memberikan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan pendidikan



c.



kejuruan guna meningkatkan pengetahuan. Peningkatan kualitas dalam hal budi pekerti baik guna memperbaiki tingkah laku personil. 17



2.



Adanya dukungan anggaran. Dukungan



anggaran



menjadi



salah



satu



faktor



pendukung



meningkatkan kinerja anggota yang sedang bertugas dalam melaksanakan tugas pelayanan, diharapkan memiliki anggaran yang cukup. Kegiatan patroli pengamanan wilayah merupakan kegiatan rutin kepolisian yang sudah terdaftar di pagu polsek dengan demikian anggaran patroli pengaman didukung oleh anggaran Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggaran menjadi sangat penting karena salah satu fungsi anggaran adalah untuk memberikan motivasi kepada anggota dalam melaksanakan pengamanan. Dengan mengetahui anggaran pengamanan yang memadai, maka anggota dapat melaksanakan tugas pengamanan dengan optimal. 3.



Dukungan sarana dan prasarana yang memadai Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung pelaksanaan patroli keamanan. Seperti halnya dengan anggaran, sarana dan prasara berperan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas patroli. Untuk mencapai tujuan patroli pengamanan yang terlah ditetapkan maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas patroli adalah mobil patroli Polsek, Sepeda motor patroli polsek, kit TPTKP, dan sebagainya.



4.



Metode dalam pelaksanaan tugas Patroli. Peranan anggota Polsek dalam melaksanakan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Tugas dan fungsi pokok fungsi Sabhara secara umum adalah menjamin kemanan dan ketertiban masyarakat. Peranan anggota polsek perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan dari pengamanan wilayah. Dengan demikian diperlukan metode yang memadai dalam pelaksanaan pengamanan. Metode dalam meningkatkan peranan dan sinergitas pelaksanaan pengamanan yakni sebagai berikut: a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tugas Patroli pengamanan yang dipahami oleh setiap anggota.



18



b. Meningkatkan kemampuan teknis anggota Polsek melalui kegiatan pelatihan dan simulasi untuk memberikan bekal kepada anggota dalam melaksanakan tugas. c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota di lapangan sebagai kontrol untuk mendeteksi kesalahan untuk segera dapat dilakukan perbaikan. d. Hubungan tata cara kerja (HTCK) dengan fungsi operasional lainnya dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang komprehensif.



19



20



BAB VI UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLSEK DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA Dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota dalam pelaksanaan tugas pokok guna menciptakan pelayanan prima, maka perlu mengoptimalkan kekuatan internal yang yang dimiliki oleh polsek dan peluang yang ada dari eksternal Polres berupa lingkungan dan masyarakat. Kekuatan yang dimiliki adalah kewenangan Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan dedikasi serta komitmen setiap anggota dalam mewjudkan pelayanan prima. Sedangkan peluang yang ada adalah terbukanya peluang untuk mendapat dukungan dari instansi yang terkait dan masyarakat untuk sama. Berdasarkan faktor-faktor pendukung dan peluang yang dimiliki tersebut maka dapat disusun perencaaan strategis dalam mengoptimalkan profesionalisme anggota polsek dengan langkah-langkah sebagai berikut: visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan action plan. Masing-masing langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.



Visi dan Misi Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang belum nampak sekarang, yang merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang. Konsep dalam visi harus jelas untuk dapat dipahami sehingga setiap orang dalam organisasi dapat menterjemahkan tindakannya berdasarkan visi organisasi. Dengan demikian visi pelaksanaan pelayanan prima yaitu mewujudkan pelayan prima demi kepuasan masyarakat yang tercipta rasa aman bagi masyarakat dengan kehadiran Polri ditengah masyarakat. Dari visi tersebut kemudian disusun misi yang merupakan penjabaran mengenai visi tersebut. Misi dalam dalam pelaksanaan pelayanan prima adalah: a. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat prima dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara profesional. b. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan tingkah laku anggota Polsek dalam rangka menyiapkan anggota yang profesional dan bermoral. 21



c. Menciptakan rasa aman dan tentram di tengah masyarakat melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. d. Menghilangkan PH guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas 2.



ditengah masyarakat. Tujuan Tujuan dapat diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif. Tujuan ini diturunkan dari misi yang telah disusun. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pelayanan prima kepolisian adalah: a. Terselenggaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga memberikan kepuasan rasa aman dan tenteram terhadap masyarakat. b. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polri yang mandiri dan bermoral dalam melayani dan mengayomi masyarakat. c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang proaktif dengan instansi yang terkait dalam mewujudkan pelayanan prima guna tercipta sinergitas polisional.



3.



Sasaran Sasaran merupakan konsentrasi atau arah dari pelayanan prima kepolisian. Sasaran yang ditetapkan pelaksanaan pengamanan wilayah Polsek melalui kegiatan Patroli di wilayah polsek dengan mengutamakan keamanan kepada empat hal, yaitu pengamanan orang, benda-benda, lokasi, dan pengamanan kegiatan masyarakat.



4.



Kebijakan Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dalam mencapai suatu tujuan. Kebijakan akan menjadi rujukan utama bagi anggota dalam melaksanakan



patroli



pengamanan



wilayah.



Kebijakan



Polri



dalam



pengamanan kepada masyarakat adalah Penguatan kemampuan personil untuk mendukung pelaksanaan patroli pengamanan baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai landasan profesional. 5.



Strategi Untuk mencapai kebijakan tersebut makan perlu ditetapkan strategi. Strategi yang perlu ditetapkan adalah sebagai berikut: 22



a. Meningkatkan kemampuan operasional personil dalam melaksanakan pengamanan dengan memberikan pelatihan dan simulasi, sehingga anggota dilapangan dapat melaksanakan tugas dengan profesional. b. Strategi melalui pembinaan personil dengan memberikan motivasi melalui pemberian insentif dari anggaran pengamanan yang diperoleh. c. Strategi sinergitas polisional melalui menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan pengamanan. d. Strategi pengawasan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan patroli pengamanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mendeteksi kesalahan secara dini dan usulan upaya perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 6.



Rencana Aksi Rencana aksi merupakan rencana operasional yang dijabarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana aksi berkaitan dengan pelaksanaan patroli pengamanan kewilayahan melalui optimalisasi peran anggota Polsek dan sinergitas dengan instansi terkait. Adapaun rencana aksi peranan anggota Polsek dalam pelaksanaan Patroli pengamanan adalah sebagai berikut: a. Menetapkan jumlah anggota Polsek yang akan ditunjuk sebagai petugas Patroli kewilayahan Polsek sesuai dengan luas wilayah Polsek. b. Menetapkan rute dan sasaran dari pelaksanaan Patroli pengamanan Polsek berdasarkan prioritas tingkat kerawanan suatu wilayah c. Menyusun cara bertindak dari anggota dalam melaksanaan patroli pengamanan. Cara bertindak ini dapat ditetapkan dengan berbagai alternatif sesuai dengan perkembangan situasi. Kemudian cara bertindak ini disusun secara tertulis menjadi sebuah SOP sehingga dapat menjadi pedoman anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. d. Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi yang berpotensi gangguan kemanan berdasarkan jumlah kejadian kejahatan yang muncul. e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dengan melaksanakan patroli gabungan dengan instansi terkait TNI maupun Polisi Syariah guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. f. Menyusun sarana prasarana yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan patroli pengamanan.



23



24



BAB VII PENUTUP 1.



Kesimpulan. a.



Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota polsek baik secara kuantitas dan kualitas masih terasa sangat minim dan belum sesuai DSP ideal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek. Diharapkan peningkatan dalam jumlah anggota



dan



kemampuan



yang



dimiliki



oleh



setiap



personil.



Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pengembangan profesi bagi anggota polsek. Kemudian dalam



mempersiapkan



tugas



Patroli



pengamanan



diberikan



pengarahan akan tugas dan wewenang anggota polri selama melaksanakan Patroli. b.



Dukungan anggaran Polsek dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional Patroli Sabhara masih belum optimal disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan tugas dan tanggungjawab tugas Polri. Masih minimnya biaya operasional yang diberikan Polri terutama BBM dalam mendukung pelaksanaan tugas Patroli pengamanan.



c.



Dukungan sarana dan prasarana masih kurang terutama kebutuhan personil sehingga masing-masing anggota melakukan pengadaan sendiri. Dalam pelaksanaan patroli dengan daerah rawan GAM sangat terbatas dukungan saran dan prasarana Rompi anti peluru diharapkan dapat dipenuhi untuk mendukung pelaksanaan pengamanan tugas.



c.



Metode pelaksanaan tugas dan fungsi Patroli Sabhara hanya berdasarkan pentunjuk teknis atau peraturan lain dalam pelaksanaan pengamanan disusun metode sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Metode dikembangkan melalui penyusunan standar operasional prosedur sebagai pedoman anggota dalam melaksanakan tugas patroli pengamanan.



2.



Rekomendasi. Dari



uraian



pembahasan



tersebut



diatas,



maka



perlu



direkomendasikan beberapa usulan untuk meningkatkan profesionalisme



25



anggota Polsek dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah Polsek guna menciptakan kemanan dan ketertiban masyarakat sebagai berikut: a. Kemampuan personil Polri merupakan komponen yang sangat paling berpengaruh terhadap kemajuan organisasi Polri. Sebagai organisasi yang memiliki personil begitu besar yang tersebar disetiap daerah, dan kesatuan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan profesi yang mampu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. b. Dukungan anggaran yang telah disiapkan oleh organisasi Polridalam mendukung pelaksanaan tugas patroli pengamanan wilayah Polsek untuk dapat ditingkaktkan, mengingat dalam kesatuan terdepan untuk dapat meningkatkan fungsi preventif melalui kegiatan tugas Patroli di wilayah



Polsek.



Dengan



hadirnya



Polri



ditengah



masyarakat



diharapkan mampu mencegah bertemunya niat dan kesempatan melakukan kejahatan. c. Polri sebagai stakeholder sektor pengamanan kepada masyarakat berperan aktif dalam membina kerjasama dengan instansi terkait, baik dengan TNI / Koramil dan Polisi Syariah dimana rasa aman merupakan suatu kebutuhan dan tanggungjawab bersama. Sehingga perlu adanya kerjasama yang sinergis untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.



26



Daftar Pustaka



Aulia.2010.Manajemen Strategik. Diambil dari Freddy



Rangkuti,



Analisis



SWOT



Tehnik



Membedah



Kasus



Bisnis,



Gramedia, 2001 Goerge R Terry dan Leslie W. Rue. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara http://tugasmagic.wordpress.com/category/manajemen-strategik/pengertianmanajemen-strategik-manajemen-strategik/tanggal 21 Pebruari 2014 Karyoso.2005. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung. Max



Sudirno



Kaghoo.



2010.



Terori



Sosiologi.



Diambil



dari



http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html pada tanggal 21 Pebruari 2024. Perkap No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Perkap No 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Suit, dan Almasdi. 2000, Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia, Jakarta. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Web Kamus Bahasa Indonesia Online http://kamusbahasaindonesia.org



27