![Pedoman Penyusunan Dokumen RP3KP [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/pedoman-penyusunan-dokumen-rp3kp.jpg)
5 0 4 MB
K E M E N T E R I AN P E K E R J AAN U M U M D AN P E R U M AH AN R AK YAT D I R E K T O R AT J E N D E R AL P E N Y E D I AAN P E R U M AH AN
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
Latar Belakang
1 Kawasan yang di-RENCANA-kan dan tertata baik
2 Kawasan yang berkembang secara ALAMi mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya
2
Landasan Hukum Penyelenggaraan PKP 1
2
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UU NO. 1/2011 TENTANG PKP
Ps. 28 H, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”
Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
4
5
PP 88/2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PKP Ps. 4 ayat (3) bahwa obyek yang menjadi pembinaan pemerintah adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)
3 UU NO. 20/2011 TENTANG RUMAH SUSUN Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”
6
PP NO. 14/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PKP
Ps. 2, “Penyelenggaraan PKP bertujuan untuk: ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan PKP”
PP 15/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA RUANG
Ps. 23, Rencana tata ruang sebagai hasil dari pelaksanaan perencanaan tata ruang → merupakan acuan pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang melalui kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah Ps. 97 ayat 1 huruf f tentang program pembangunan sektoral dan Pasal 98 → RENCANA SEKTOR BIDANG PERUMAHAN sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik
7 PERMENDAGRI NO. 22/2018 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019
III. Pemerintah daerah menyusun rencana penyediaan hunian layak atau dokumen RP3KP
3
Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan UU 32/2009 PPLH
KLHS
UU 26/2007
UU 1/2011
UU 17/2007
Penataan Ruang
PKP
Sistem Perencanaan Pembangunan
RTRW NASIONAL
JAKSTRANAS PKP
RPJP Nasional RPJM Nasional
RTRW Provinsi
RP3KP
RPJP Provinsi RPJM Provinsi
RTRW Kab./Kota
RP3KP
Provinsi
Kab./Kota
RPJP Kab./Kota RPJM Kab./Kota
4
Legalisasi RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. Legalisasi RP3KP Provinsi dan Kabupaten/kota berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Dalam hal penyusunan Peraturan Daerah RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota masih menunggu Perda RTRW dimungkinkan dapat disusun Peraturan Kepala Daerah sebagai tahap awal. No. 1.
Kondisi Perda RTRW sudah ada - Sisa waktu > 10 tahun - Sisa waktu 5 - 10 tahun - Sisa waktu < 5 tahun
2. 3.
Perda RTRW belum ada Perda RTRW sedang dalam proses revisi
4.
Provinsi dan Kab/kota pemekaran - provinsi dan kab/kota induk - provinsi dan kab/kota baru
Perkada RP3KP (5 tahun)
Perda RP3KP (20 tahun)
√ √
√ √ √
√
√
√
√
√ √
√ √
Keterangan
Umur rencana RP3KP 20 tahun, maka harus ditetapkan dengan perda
5
Perbedaan Perda PKP dan Perda RP3KP No.
Perihal
1. Urgensi
2. Amanat
Perda PKP
Perda RP3KP
Pembentukan Peraturan 1. Legalisasi dokumen RP3KP yang telah disusun Daerah sebagaimana agar dapat menjamin kontinuitas dan kepastian pendelegasian dari Undangpelaksanaan perencanaan jangka panjang (20 Undang Perumahan dan tahun sesuai dengan RTRW). Kawasan Permukiman. 2. Menjamin anggaran bagi setiap program-program yang telah disusun dalam dokumen RP3KP agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Undang-Undang 1 Tahun 2011 1. Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c UU 1 Tahun tentang Perumahan dan 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Kawasan Permukiman Permukiman; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Kerja Pemerintah Tahun 2019.
6
Perbedaan Perda PKP dan Perda RP3KP (Lanjutan) No. 3.
Perihal Ruang lingkup pengaturan
Perda PKP 1.
2.
3.
4.
5.
Kemudahan akses pada Rumah Umum menuju pusat pelayanan atau tempat kerja (Pasal 36 ayat (4)); Pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian (Pasal 49 ayat (3)); Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Pasal 98 ayat (3)); Kebijakan dan Strategi dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana pelaksanaan dari pendelegasian Undang-Undang 1 Tahun 2011 disesuaikan dengan kearifan lokal; dan Pendanaan terkait dengan kepastian ketersediaan dana atau sumber dana untuk bantuan dan kemudahan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Perda RP3KP 1. 2. 3. 4.
Profil/kondisi perumahan dan kawasan permukiman daerah; Analisis kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman daerah; Kebijakan dan strategi dalam lingkup RP3KP; dan Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman daerah tersebut sehubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7
8
9
STATUS UPDATE RP3KP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( 9 Februari 2019 )
22.7 %
SEDANG MENYUSUN 5 KAB/KOTA
Lelang / Menyusun Buku Data dan Analisis atau Buku Rencana
77.3 %
17 KAB/KOTA
BELUM MENGANGGARKAN
RP3KP Provinsi DI Yogyakarta sedang dalam Proses Review Konsultasi Publik / Prolegda 10
STATUS UPDATE RP3KP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB ( 9 Februari 2019 )
RP3KP Provinsi NTB sedang dalam Proses Penyusunan 30 %
3 KAB/KOTA
20 %
2 KAB/KOTA
40 %
4 KAB/KOTA
10 %
1 KAB/KOTA
BELUM MENGANGGARKAN
MENGANGGARKAN TA 2019 Menyusun Profil PKP
SEDANG MENYUSUN Lelang / Menyusun Buku Data dan Analisis atau Buku Rencana
SUDAH MENYUSUN Review Konsutasi Publik / Prolegda
11
STATUS UPDATE RP3KP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU ( 9 Februari 2019 )
RP3KP Provinsi Maluku sedang dalam Proses Penyusunan 90,9 %
10 KAB/KOTA
9,1 %
1 KAB/KOTA
BELUM MENGANGGARKAN SUDAH MENYUSUN Review Konsutasi Publik / Prolegda
12
STATUS UPDATE RP3KP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA ( 9 Februari 2019 )
RP3KP Provinsi Maluku Utara sedang dalam Proses Penyusunan 80 %
8 KAB/KOTA
BELUM MENGANGGARKAN
SEDANG MENYUSUN 20 %
2 KAB/KOTA
Lelang / Menyusun Buku Data dan Analisis atau Buku Rencana
13
STATUS UPDATE RP3KP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT ( 9 Februari 2019 )
RP3KP Provinsi NTB sedang dalam Proses Penyusunan 69,2 % 7,6 %
9 KAB/KOTA
1 KAB/KOTA
BELUM MENGANGGARKAN
MENGANGGARKAN TA 2019 Menyusun Profil PKP
SEDANG MENYUSUN 23 %
3 KAB/KOTA
Lelang / Menyusun Buku Data dan Analisis atau Buku Rencana
14
STATUS UPDATE RP3KP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA ( 9 Februari 2019 )
RP3KP Provinsi Papua sedang dalam Proses Penyusunan
96 %
28 KAB/KOTA
4%
1 KAB/KOTA
BELUM MENGANGGARKAN
SEDANG MENYUSUN Lelang / Menyusun Buku Data dan Analisis atau Buku Rencana
15
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
PROVINSI
STRUKTUR PERENCANAAN BIDANG PKP RP3KP PROVINSI Fase Pemanfaatan RTRW
RENCANA SEKTOR Harus dapat menjawab: 1. Backlog 2. RTLH 3. Rumah liar 4. Kumuh 5. PSU 6. Rawan bencana 7. Pembiayaan 8. Tanah
Kawasan Strategis Provinsi Lintas Daerah Kabupaten /Kota
(SESUAI AMANAH UU NO. 1/2011) UU No. 1 Tahun 2011
RP3KP Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
Lintas Daerah Kab/Kota
Kumuh 10-15 Hektar
GRAND DESIGN
RP3KP 1. Merupakan skenario pembangunan (Grand Design) perumahan dan kawasan permukiman di daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota); 2. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah; 3. Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pengembangan yang ada
Pembangunan baru Pembangunan kembali
INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemugaran Kumuh
Peremajaan
Pemukiman kembali
TUGAS PROVINSI BERDASARKAN KEWENANGAN Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PERUMAHAN
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
Penyelenggaraan PSU Permukiman
18
LINGKUP PENGATURAN WILAYAH PROVINSI PENANGANAN PKP PADA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)
01 02
03 04
PENANGANAN PKP PADA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUASAN 10 – 15 HA
ARAHAN PKP PADA SETIAP KABUPATEN DAN KOTA
Catatan PKP pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) → Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung program/kegiatan dengan kawasan masing-masing
19
APA YANG DIHASILKAN DALAM 1 DOKUMEN
RP3KP Provinsi?
PROFIL
2
ANALISIS
3
RENCANA
4
PROGRAM
POLA PIKIR RP3KP PROVINSI PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROFIL UMUM PROVINSI
ANALISIS RP3KP PROVINSI
Letak geografis dan administratif Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
ANALISIS UMUM
ANALISIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
Kondisi fisik geologi dan morfologi Kondisi kependudukan Kebijakan tata ruang provinsi terhadap perumahan dan kawasan permukiman
Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi
PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Gambaran umum perumahan dan kawasan permukiman provinsi Negative list perumahan provinsi Kondisi perumahan dan kawasan permukiman di dalam KSP Kondisi perumahan dan kawasan permukiman di lintas daerah kabupaten/kota Kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar Kondisi eksisting prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional dan provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi Analisis karakteristik sosial kependudukan dan ekonomi
Analisis kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman setiap kabupaten/kota Analisis kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman di KSP Analisis kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman di lintas daerah kabupaten/kota Analisis kebutuhan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar
Analisis karakteristik budaya bermukim
21
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Arahan kebijakan provinsi dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman bagi kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan RTRW provinsi Arahan kebijakan provinsi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki lahan terbatas bagi perumahan MBR Kebijakan provinsi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada KSP yang diarahkan untuk mendukung fungsi KSP
Kebijakan provinsi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas daerah kabupaten/kota untuk pengintegrasian perumahan dan kawasan permukiman dengan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum Kebijakan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh terkait dengan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali sesuai kewenangan provinsi Arahan prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi menurut lokasi kumuh dan tingkat kekumuhan
PERUMUSAN STRATEGI PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pemberian bantuan dan insentif kepada pelaku pembangunan Pemberian kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan provinsi yang berbatasan Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman Penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya Kerjasama pembangunan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rencana perumahan dan kawasan permukiman di KSP
Program perumahan dan kawasan permukiman di KSP
Rencana perumahan dan kawasan permukiman di lintas daerah kabupaten/kota
Program perumahan dan kawasan permukiman di lintas daerah kabupaten/kota
Rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar
Program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar
Rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana provinsi
Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana provinsi
Rencana penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
Program penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
Rencana prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kewenangan provinsi
Program prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kewenangan provinsi
22
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KABUPATEN/KOTA
STRUKTUR RP3KP KABUPATEN/KOTA (Sesuai Amanah PP No. 14/2016 dan UU No. 1 Tahun 2011) Output/Keluaran Disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kab/kota
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3)
Rencana kebutuhan penyediaan perumahan
Kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
Rencana kebutuhan PSU perumahan Program pembangunan dan pemanfaatan
Program pembangunan dan pengembangan perumahan
Rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan Rencana Kawasan Permukiman (RKP)
Rencana keterpaduan PSU Indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman
Program pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
Jangka waktu RP3KP kabupaten/kota adalah 20 tahun dengan peninjauan kembali 1 kali dalam 5 tahun.
STRUKTUR PERENCANAAN BIDANG PKP RP3KP, RKP, DAN RP3 KABUPATEN/KOTA (SESUAI AMANAH UU NO. 1/2011 & PP NO. 14/2016)
UU No. 1 Tahun 2011
Fase Pemanfaatan RTRW
1.
RENCANA SEKTOR 1. 2.
3.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
RP3KP Kawasan Permukiman
Perumahan
RKP
RP3
PP No. 14 Tahun 2016 RP3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
RP3KP KOTA
Program pembangunan dan pengembangan perumahan Program pembangunan baru Program pembangunan kembali perumahan Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kota Program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kota Program penyediaan perumahan untuk kebutuhan khusus Program keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
2.
RP3KP 1. Satu kesatuan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang memuat RP3 dan RKP. 2. Merefleksikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
RP3
RKP 1.
2.
3.
4.
Kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
Program pengembangan lingkungan hunian kota Program pembangunan lingkungan hunian baru kota Program pembangunan kembali lingkungan hunian kota Program pembangunan dan pengembangan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kota
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
RP3KP KABUPATEN
Program pembangunan dan pengembangan perumahan Program pembangunan baru Program pembangunan kembali perumahan Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten Program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kabupaten Program penyediaan perumahan untuk kebutuhan khusus Program keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
RKP 1. Program lingkungan hunian perkotaan 2. Program lingkungan hunian perdesaan
TUGAS KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN KEWENANGAN Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PERUMAHAN
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota
KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas < 10 Ha
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
Penyelenggaraan PSU Perumahan
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KOTA
LINGKUP PENGATURAN WILAYAH KOTA 01
04 05 06
KOTA SEBAGAI DAERAH OTONOM
02
PERUMAHAN YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KOTA
03
PERUMAHAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA
PSU PERUMAHAN
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH LUAS KURANG DARI 10 HA DI LINGKUNGAN HUNIAN KOTA
KETERPADUAN PSU 28
APA YANG DIHASILKAN DALAM DOKUMEN 1
RP3KP KOTA?
PROFIL
2
ANALISIS
3
RENCANA
4
PROGRAM
POLA PIKIR RP3KP KOTA PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROFIL UMUM KOTA Letak geografis dan administratif Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kondisi fisik geologi dan morfologi Kondisi kependudukan Kebijakan tata ruang kota terhadap perumahan dan kawasan permukiman Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kota PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Gambaran umum perumahan dan kawasan permukiman kota Negative list perumahan kota Kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum
ANALISIS RP3KP KOTA ANALISIS UMUM Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional dan provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kota
Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Analisis karakteristik sosial kependudukan dan ekonomi Analisis karakteristik budaya bermukim masyarakat ANALISIS KEBUTUHAN PEBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
ANALISIS KEBUTUHAN PEBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN KOTA Analisis kebutuhan rumah (backlog dan proyeksi) Analisis kebutuhan pembangunan baru
Analisis kebutuhan pembangunan kembali Analisis kebutuhan peningkatan kualitas rumah Analisis kepadatan bangunan rumah setiap kecamatan Analisis kebutuhan PSU perumahan Analisis keterpaduan PSU Analisis kondisi cluster perumahan eksisting Analisis penyediaan perumahan tematik Analisis pembangunan Kasiba dan perumahan bukan skala besar Analisis lokasi perumahan yang berada di area negative list Analisis permintaan masyarakat terhadap rumah (demand) Analisis realisasi pembangunan perumahan berdasarkan izin (supply)
Pengembangan lingkungan hunian kota
Analisis daya beli masyarakat (keterjangkauan)
Pembangunan lingkungan hunian baru kota
Analisis Kebutuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kota
Pembangunan kembali lingkungan hunian kota
Analisis kebutuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kota
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan
Program pembangunan perumahan baru
Rencana pembangunan baru
Program pembangunan baru
Rencana pembangunan kembali perumahan
Program pembangunan kembali perumahan
Rencana peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kota
Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kota
Rencana fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kota
Program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kota
Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman
Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman
Rencana penyediaan perumahan untuk kebutuhan khusus
Program penyediaan perumahan untuk kebutuhan khusus
Pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
Rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
Program keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
Pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Rencana pengembangan lingkungan hunian kota
Program pengembangan lingkungan hunian kota
Rencana pembangunan lingkungan hunian baru kota
Program pembangunan lingkungan hunian baru kota
Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya
Rencana pembangunan kembali lingkungan hunian kota
Program pembangunan kembali lingkungan hunian kota
Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya
Rencana pembangunan dan pengembangan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kota
Program pembangunan dan pengembangan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kota
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KABUPATEN
LINGKUP PENGATURAN WILAYAH KABUPATEN 01
KABUPATEN SEBAGAI DAERAH ADMINISTRATIF PERUMAHAN YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
02 03
04 05
06 07
PERUMAHAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA
PSU PERUMAHAN
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH LUASAN KURANG DARI 10 HA DI LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN
KETERPADUAN PSU PERMUKIMAN 33
APA YANG DIHASILKAN DALAM DOKUMEN
RP3KP KABUPATEN?
1
PROFIL
2
ANALISIS
3 4
RENCANA PROGRAM
POLA PIKIR RP3KP KABUPATEN PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ANALISIS RP3KP KABUPATEN
PROFIL UMUM KABUPATEN
ANALISIS UMUM
ANALISIS RP3
Letak geografis dan administratif
Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional dan provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten
Analisis kebutuhan rumah (backlog dan proyeksi)
Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kondisi fisik geologi dan morfologi Kondisi kependudukan Kebijakan tata ruang kabupaten terhadap perumahan dan kawasan permukiman Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten
PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Gambaran umum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten
Analisis kebutuhan pembangunan baru Analisis kebutuhan pembangunan kembali Analisis kebutuhan peningkatan kualitas rumah Analisis kepadatan bangunan rumah setiap kecamatan Analisis kebutuhan PSU perumahan
Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan tata ruang kabupaten terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Analisis karakteristik sosial kependudukan dan ekonomi
Analisis keterpaduan PSU Analisis kondisi cluster perumahan eksisting Analisis penyediaan perumahan tematik Analisis kebutuhan pembangunan Kasiba dan perumahan bukan skala besar
Analisis lokasi perumahan yang berada di area negative list Analisis permintaan masyarakat terhadap rumah (demand)
Analisis karakteristik budaya bermukim masyarakat
Analisis realisasi pembangunan perumahan berdasarkan izin (supply)
Negative list perumahan kabupaten
ANALISIS RKP
Analisis daya beli masyarakat (keterjangkauan)
Kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Analisis lingkungan hunian perkotaan
Kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum
Analisis lingkungan hunian perdesaan
Analisis kebutuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten Analisis kebutuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kabupaten
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
STRATEGI PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan
Kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman
Ketersediaan dan pengalokasian lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman
Pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
Pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya
Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah dan perumahan secara swadaya
RENCANA RP3KP KABUPATEN
PROGRAM RP3KP KABUPATEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan
Program pembangunan dan pengembangan perumahan
Rencana pembangunan perumahan baru
Program pembangunan perumahan baru
Rencana pembangunan kembali perumahan
Program pembangunan kembali perumahan
Rencana peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
Program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
Rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten
Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten
Rencana fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kabupaten
Program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kabupaten
Rencana penyediaan perumahan untuk kebutuhan khusus
Program penyediaan perumahan untuk kebutuhan khusus
Rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum
Program keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rencana lingkungan hunian perkotaan
Program lingkungan hunian perkotaan
Rencana lingkungan hunian perdesaan
Program lingkungan hunian perdesaan
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
LAMPIRAN UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
LAMPIRAN UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
LAMPIRAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RP3KP
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
LAMPIRAN Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019
III. ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN 6. Penerapan Kebijakan dalam Pembangunan Daerah dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat
